Category: News

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali ‘diserang’ politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Mohamad Guntur Romli. Kali ini, Guntur Romli menyerang Anies dengan menyebutnya mengerahkan buzzer di media sosial (medsos).

Tak tanggung-tanggung, Guntur Romli mengatakan Anies membayar Rp1.000 untuk setiap komentar positif di akun Instagramnya. Guntur Romli membagikan tangkapan layar salah satu web yang diduga dikelola oleh buzzer Anies Baswedan.

Dalam tangkapan layar itu terlihat tulisan yang mengatur tentang syarat dan ketentuan untuk berkomentar di akun Instagram Anies. Disebutkan bahwa komisi per komentar di Instagram Anies Baswedan yakni Rp1.000.

Syarat umum: panjang komentar minimal 10 kata. Komentar bersifar positif atau kritik yang membangun. Komentar tidak mengandung kata-kata yang menyinggung SARA.

Syarat khusus: Komentar dukungan ke Anies Baswedan, good bener atau gubernur yang mengayomi, dll, bebas, yang penting dukungan positif dan minimal 10 kata.

“Pengerahan buzzer-buzzer buat komen-komen positif di akun IG @aniesbaswedan, tiap komen dibayar Rp 1.000,” kata Guntur Romli dalam unggahannya di akun Twitternya, Minggu (7/11) lalu, seperti yang dikutip dari PojokSatu.id.

Hingga, Selasa (9/11), cuitan Guntur Romli sudah mendapat lebih dari seribu like dari netizen, diposting ulang (retweet) lebih dari 584 kali, serta mendapat 141 tanggapan.

Pakar Media Sosial Ismail Fahmi turut mengomentari cuitan Guntur Romli. Dia menganggap pola kampanye buzzer seperti yang diungkap Guntur Romli itu cukup menarik.

“Mas @GunRomli maaf mau tanya. Pola ini menarik. Itu situs layanan apa ya? Ada URL lengkap untuk dapat halaman tersebut yang bisa saya lihat?” tanya Ismail Fahmi, Selasa (9/11).

Founder Drone Emprit Media Kernels Indonesia menanyakan apakah seseorang bisa memasang iklan untuk Instagram orang lain.

“Bisa ndak seseorang pasang iklan untuk IG orang lain?Bagaimana bisa yakin dan lihat bukti kalau yang bikin iklan itu timnya Anies, bukan siapapun?” tandas Ismail Fahmi. (one/zul)

Link: https://radartegal.com/serang-anies-baswedan-lagi-guntur-romli-sebut-buzzer-anies-dibayar-rp1000-per-komentar.23489.html

Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan pinjaman uang online (pinjol) sedang tren di masyarakat. Ini merupakan alternatif termudah dan tercepat untuk mengatasi masalah keuangan.

Banyak masyarakat yang terjebak dengan janji manis dari pihak pemberi pinjaman. Namun saat tak bisa membayar, bukan hanya peminjam yang diburu tapi juga kontak telepon lain seperti teman, kerabat dan keluarga peminjam.

Baca:Bukan Cuma Youtube, 6 Aplikasi Ini Bisa Hasilkan Uang

Lantas bagaimana pinjol bisa mendapatkan nomor ponsel Anda padahal yang meminjam adalah teman lain?

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi pun mencoba menjelaskan fenomena ini melalui utasan di akun Twitter pribadinya. Menurutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang mensyaratkan pinjol legal hanya boleh mengakses “Camilan” (Camera, Microphone, dan Location).

“Ada pinjol yangcomplydengan syarat ini. Tetapi ada juga yang ambil data lebih,” tulisnya dalam utasannya di Twitter sembari menunjukkan pinjol legal yang mengambil data peminjam secara berlebihan, seperti dikutip Sabtu (6/11/2021).

Ismail Fahmi mengungkapkan bahwa pinjol ilegal lebih parah. Mereka mengambil data pengguna berlebihnya, mulai darihistory, contact card, storage(foto dan video)phone call, “Camilan” dan lainnya.

Namun menurutnya ini bukan lah bagian darihackers, melainkan memanfaatkan minimnya pengetahuan pengguna terhadap keamanan data

Link: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211106112829-37-289474/terungkap-ini-cara-pinjol-tahu-nomor-ponsel-teman-peminjam

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi menyatakan, disinformasi atau informasi salah di Indonesia telah menjadi sebuah ladang industri.

“Jadi kalau dilihat di sini yang menarik di sini istilahnya industrialis disinformation. Jadi disinformasi itu sedang (jadi) industri, ini yang parah,” ujar Fahmi, dalam acara Pasukan Siber, Manipulasi Opini Publik dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia yang digelar LP3ES, Senin (1/11/2021).

Fahmi menilai, ketika disinformasi menjadi sebuah pekerjaan, hal itu masih biasa saja.

Akan tetapi, ketika disinformasi dijadikan ladang industri, hal itu pun dapat dianggap parah di tengah demokrasi Indonesia.

“Ini merupakan fenomena global, bukan hanya di Indonesia,” kata dia.

Di samping itu, Fahmi juga menyoroti keberadaan cyber army atau pasukan siber. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email Ia mencatat, terdapat 9 negara yang terdapat pasukan siber pada 2017, termasuk Indonesia. Setahun berikutnya, jumlah pasukan siber bertambah menjadi 8 negara.

“Jadi ada pasukan siber di sana, meningkat terus jumlahnya,” katanya. Adapun pasukan siber di Indonesia yang cukup familiar, salah satunya Muslim Cyber Army.

Diketahui, sejumlah pengelola akun Muslim Cyber Army telah diamankan pihak kepolisian.

Fahmi menilai, pasukan siber sebetulnya berposisi netral. Hanya saja, mereka bisa dipergunakan untuk tindakan positif atau pun negatif bergantung penggunanya.

“Sama dengan buzzer, aslinya itu netral bisa dipakai untuk politik, untuk menyampaikan yang positif-positif atau politik untuk menjatuhkan lawan dan menyampaikan disinformasi,” kata Fahmi.

Link: https://nasional.kompas.com/read/2021/11/01/19094461/drone-emprit-disinformasi-jadi-ladang-industri-fenomena-global-tak-hanya-di

Jakarta, CNN Indonesia — Tim peneliti dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3SE) mengungkap ciri pendengung isu yang menyeruak di media sosial (buzzer), dari influencer hingga akun robot (bot).
Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengatakan buzzer yang berbentuk sosok populer di media sosial, influencer yang menjadi buzzer.

Ia menyebut buzzer dari influencer ada dua jenis, buzzer ekonomi atau buzzer ideologi

“Bahkan kadang-kadang karena buru-buru (unggah) salah copy paste, ada perintah ‘tolong diposting’ terkadang itu kebawa dipostingan,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan biasanya buzzer yang dibayar itu menghasilkan postingan yang seragam, karena sudah terorkestrasi oleh sejumlah pihak.

Kemudian, Ismail menjelaskan ada buzzer ideologi. Buzzer jenis itu merupakan orang yang senang sepakat dengan pendapat yang ada di dunia maya.

“Bisanya kalo kita lihat mereka lebih bebas ya, karena bisa posting apapun termasuk isu-isu yang sesuai kelompok mereka tadi,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan tipe akun di luar buzzer influencer. Ismail mengungkap ada akun otomatis yang dioperasikan dari komputer, ada akun yang dioperasikan manusia, ada pula akun yang dibuat oleh programmer.

“Misalnya pengen (buat) berapa akun gitu, sudah disiapin database nama, terus gambar-gambar, tinggal mau bikin berapa akun,” kata Ismail.

Namun akun-akun bot atau yang dioperasikan oleh sistem dijelaskan Ismail mudah terdeteksi oleh pengguna, yaitu dengan melihat linimasa pada akun.

“Saya lihat akun timelinenya dia monoton atau natural. Misalnya dia memposting pemerintah bagian tertentu daja, nah itu buzzer,” pungkas Ismail.

Di samping itu Associate Researcher LP3ES, Elsitra mengungkapkan hasil pengamatan akun bot yang kerap berseliweran di jagat Twitter.

Berdasarkan pengamatan digital etnografiyang dilakukan Elsitra, terdapat dua poin yang bisa dibeberkan. Pertama, akun bot memiliki strategi agar terlihat akun organik.

“Misalnya mereka menggunakan foto profil, nama asli dan segala macam (ciri akun organik),” ujar Elsitra saat diskusi Pasukan Siber, Manipulasi Opini Publik dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, Senin (1/11), di Jakarta.

Kedua, Elsitra mengatakan dalam temuannya akun bot kerap berinteraksi dengan orang lain. Seperti saling berbalas akun dengan para akun bot.

“Jadi ini yang disebut sebagai akun cyborg. Jadi mereka terlihat sebagai akun organik, bahkan mereka bisa mengamplifikasi banyak hastag dalam sekali waktu,” tuturnya.

Namun demikian Elsitra mengungkap bahwa untuk melakukan pemeliharaan akun bot agar tak dibekukan oleh penyedia platform, dinilai tak murah.

Hal itu disebutnya lantaran pihak pemilik akun bot harus melakukan verifikasi akun, sehingga akun bot ini hanya bertahan dalam periode sebentar.

Walhasil, ia mengatakan akun bot yang membangun narasi di media sosial, hanya bertahan pada beberapa isu saja, tidak digunakn dalam narasi kampanye isu lain.

Lebih lanjut ia juga mengungkap bahwa berbagai akun bot kerap tergabung dengan pendanaan pasukan siber.

Jadi, ada kalanya akun bot itu digunakan untuk memanipulasi survei di sosmed, lalu digunakan oleh buzzer untuk menambah followers.

“Padahal followersnya fake akun dari akun bot-bot itu,” tutup Elsitra.

(can/fjr)

Linki: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211101185320-192-715187/ahli-jelaskan-ciri-dua-jenis-buzzer-influencer-dan-bot.

Jakarta, CNN Indonesia — Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus melakukan upaya penutupan akun-akun palsu di media sosial atas nama bank tersebut yang belakangan telah melakukan aksi penipuan pada nasabah.
“Terkait dengan adanya akun-akun sosial media yang mengatasnamakan BRI atau akun palsu BRI, BRI terus melakukan upaya penutupan akun-akun palsu tersebut,” kata Aestika Oryza Gunarto, Corporate Secretary BRI saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Rabu (27/10).

Sebelumnya diketahui muncul banyak akun palsu Call Center bank di Twitter yang beraksi menipu dengan cara menjerat nasabah yang sedang membutuhkan bantuan. Salah satu akun palsu itu mengatasnamakan BRI.

Aestika mengatakan bahwa BRI juga terus mengedukasi dan menyosialisasikan akun resmi BRI di setiap materi komunikasi. BRI dikatakan hanya menggunakan saluran resmi dan seluruh akun resmi BRI telah terverifikasi.

Adapun akun-akun resmi BRI adalah sebagai berikut:

web: http://www.bri.co.id

IG: @bankbri_id

Twitter: bankbri_id

FB: Bank BRI

Youtube: Bank BRI

Lebih lanjut Aestika mengimbau nasabah lebih berhati-hati dan tidak sembarangan memberikan data pribadi kepada pihak lain.

“BRI senantiasa terus mengimbau nasabah agar lebih berhati-hati serta tidak menginformasikan kerahasiaan data pribadi dan data perbankan kepada orang lain atau pihak yang mengatasnamakan BRI, termasuk memberikan informasi data pribadi maupun data perbankan,” ujarnya.

Data yang seharusnya tidak dibagikan sembarangan adalah nomor rekening, nomor kartu, PIN, user dan password internet banking, OTP, dan sebagainya.

Sebelumnya analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menjelaskan, orang yang sedang protes atau mengeluh dapat dijadikan peluang bagi penipu menawarkan ‘jasa’.

“Orang memiliki masalah membuka kesempatan bagi orang jahat atau penipu untuk masuk dan melancarkan aksinya,” kata Ismail dalam acara webinar tentang perlindungan data pribadi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), pada Senin (25/10).

Ismail memberi contoh akun palsu yang mengatasnamakan LiveChat BRI. Saat akun ini menunggah sesuatu yang valid, sering kali akan ada nasabah yang membalas unggahan tersebut dengan keluhan yang ia alami dan meminta solusi.

Setelah terjadi komunikasi, akun palsu itu disebut akan menghubungi nasabah dan menawarkan solusi selayaknya akun asli. Bedanya, akun palsu ini akan mengarahkan nasabah untuk mengklik link yang akan terhubung langsung dengan kontak WhatsApp dari penipu.

“Ketika chat foto kontaknya dan namanya sudah BRI namun mereka menggunakan nomor HP biasa saja, tapi cara mereka ngomong atau telepon itu sudah persis dengan Call Center,” ujar Ismail.

Ketika ini lah para penipu akan meminta data pribadi yang rinci dari nasabah. Data ini dapat disalahgunakan oleh penipu dan merugikan pemiliknya.

(lnn/fea)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211028061845-185-713373/marak-tipu-kedok-call-center-bri-upayakan-tutup-akun-medsos-palsu.

Jakarta, CNN Indonesia — Berbagai negara maju di Eropa memiliki beragam cara melindungi data pribadi milik warganya, salah satunya seperti yang terjadi di Belanda. Negeri kincir angin Belanda menggunakan sistem Singel Sign On (SSO).
Analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi menyebut SSO merupakan solusi untuk melindungi data pribadi.

“Sebagai solusi ada namanya Singel Sign On, ini solusi besar, saya pernah di Belanda sepuluh tahun, lima sampai enam tahun pertama, Belanda belum punya ini, tapi belakangan mereka buat yang namanya ‘DigID’ jadi ini semacam Singel Sign On dengan digital ID,” kata Ismail dalam acara webinar tentang perlindungan data pribadi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), Senin (25/10).

SSO sendiri adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.

“Jadi sebetulnya sama dengan login kita di Google gitu, kita punya akun dan password, cuma dari situ kita bisa mengakses begitu banyak aplikasi karena semuanya menggunakan Google, terhubung ke Google,” imbuh Ismail.

SSO sendiri ini dikelola pemerintah. Dengan teknologi terintegrasi, setiap ada permintaan data seperti di sekolah atau BPJS tidak perlu lagi meminta fotocopy KTP, karena untuk mengakses semua itu cukup dengan menggunakan digital akses.

Sementara itu, di Belanda sistem DigID.nl dikerjakan oleh konsorsium (siemens dan Digidentity) di bawah kementerian luar negeri. Untuk cara kerjanya sendiri, warga Belanda sudah mendapat dienst atau service.

“Artinya ini bisa di layanan pajak, layanan BPJS dan apapun. Kemudian yang termasuk di swasta, mereka bisa menggunakan login dari DigID, tidak perlu lagi minta fotocopy KTP, sudah paperless,” ujar Ismail.

Warga hanya berurusan dengan DigID, kemudian pihak lain seperti penyedia layanan atau aplikasi yang membutuhkan data dari masyarakat tinggal mengontak DigID untuk mendapat layanan SSO.

“Jadi warga setiap kali mengakses layanan aplikasi, ia single sign on dulu kemudian diverifikasi valid atau tidak,” imbuh Ismail.

Selain Belanda terdapat beberapa negara lain yang menggunakan teknologi SSO di antaranya Belgia, dengan Itsme, Jerman dengan eID, Estonia dengan Mobilil-ID.

Di Indonesia sendiri, pernah ada teknologi SSO, yakni U.ID yang dikelola oleh Pandi. Hanya saja U.ID tidak berjalan karena pihak pengelola tidak memiliki otoritas.

“Yang mengelola adalah Pandi, Pandi itu semacam lembaga yang mengelola IP internet, dia tidak punya database kependudukan, dia tidak punya otoritas untuk menjalankan ini, jadi ini harus diterapkan oleh Kemendagri atau Dukcapil,” tutup Ismail.

(TTF/mik)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211027185246-185-713268/cara-belanda-lindungi-data-pribadi-warga-fotokopi-ktp-tak-berlaku.

Jakarta, CNN Indonesia — Ahli mengkritisi seringnya penggunaan fotokopi eKTP saat melakukan registrasi berbagai layanan swasta dan pemerintah yang dikhawatirkan menjadi celah kerentanan kebocoran data pribadi.
“Pengumpulan fotokopi KTP serta selfie dengan KTP yang berisi data pribadi umum dan spesifik sepertinya sudah menjadi budaya, diterima oleh masyarakat dan mayoritas tidak keberatan,” jelas analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi dalam acara webinar tentang perlindungan data pribadi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), Senin (25/10).

Padahal praktik ini dinilai berbahaya karena berisiko penyalahgunaan data jika terjadi kebocoran data akibat dokumen pribadi tercecer di mana-mana.

“Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Kemudian jika server dihack, semua dokumen pribadi bisa dicopy, dan jika kebocoran sudah terjadi data bisa diperjual belikan secara terbuka,” tegasnya.

Menurut Ismail, pemilik data pribadi pun mesti benar-benar hati-hati. Misal, pemilik eKTP semestinya protes atau setidaknya tahu data pribadi dan foto wajah tengah dikumpulkan.

Negara mesti hadir
Selain itu, menurutnya negara pun perlu hadir dalam pelindingan data pribadi tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan.

Cara Agar Foto eKTP Tidak Disalahgunakan
Untuk jangka pendek, menurut Ismail pemerintah perlu perkuat kapasitas, kemampuan, keamanan, dan kecepatan sistem Dukcapil sehingga mampu melayani verifikasi data imbas dari semakin banyaknya mitra. Selain itu pemerintah juga mesti mendorong penggunaan API Dukcapil.

“Dorong penggunaan API Dukcapil untuk aplikasi di pemerintah, instansi, dan perusahaan baik di pusat maupun daerah yang membutuhkan verifikasi data kependudukan,” papar Ismail dalam presentasinya.

Kemudian, Ismail juga menyebut bahwa pemerintah perlu mensosialisasikan pentingnya pelindungan data pribadi, bahaya kebocoran data, dan berhenti memberlakukan penggunaan fotokopi KTP dan KK sebagai syarat berbagai keperluan warga seperti vaksinasi, mengurus BPJS dan lain-lain.

Tidak cukup sampai di situ, pemerintah juga perlu mewajibkan penyediaan call center untuk layanan pelanggan, bukan melalui halaman upload/email/WA yang mewajibkan warga mengirim foto/selfie KTP.

Sedangkan untuk jangka panjang, menurut Ismail pemerintah juga perlu menerapkan beberapa kebijakan sistem untuk keperluan verifikasi warga dalam berbagai aplikasi pemerintah.

“Bangun sistem SSO (single sign on) yang berbasis data Dukcapil, untuk keperluan verifikasi warga dalam berbagai aplikasi pemerintah, instansi, dan perusahaan baik di pusat maupun daerah yang diakses melalui internet,” kata Ismail.

Lebih lanjut, menurut Ismail, institusi yang paling tepat membuat layanan SSO ini adalah Kementerian Dalam Negeri yang mengelola database Dukcapil.

Selain itu pemerintah juga harus memfasilitasi warga yang tidak bisa mengakses internet, agar mereka bisa verifikasi melalui call center atau dengan datang langsung ke petugas layanan seperti kelurahan, bank dan sebagainya tanpa perlu membawa fotokopi dokumen identitas, karena sistem sudah terintegrasi dengan sistem Dukcapil.

Rekamannya ada di YouTube. Ini link langsung ke menit bagian saya presentasi.https://t.co/iGGu03e6QB

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) October 25, 2021

(mrh/eks)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211027112701-185-712997/ahli-kritik-ektp-sering-difotocopy-data-pribadi-rentan.

Jakarta, CNN Indonesia — Akun Call Center (CS) bank palsu beraksi menipu di Twitter dengan cara menjerat nasabah yang sedang membutuhkan bantuan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi dalam acara webinar tentang perlindungan data pribadi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), Senin (25/10).

Ismail menyebut bahwa orang yang sedang protes terhadap keluhannya adalah kesempatan bagi penipu untuk menawarkan ‘jasa’.

“Orang memiliki masalah membuka kesempatan bagi orang jahat atau penipu untuk masuk dan melancarkan aksinya,” kata Ismail seperti dikutip dar webminar tersebut.

Para penipu ini menggunakan akun palsu yang dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan akun resmi dari bank yang bersangkutan. Dari data yang Ismail paparkan, dari sekian banyak CS bank, yang paling besar menjadi target adalah halo BCA kemudian diikuti LiveChat BRI, Mandiri Care dan BNI LiveChat.

“Jadi mereka adalah akun-akun yang kalau dicek followers nya nol atau satu, dan baru dibuat, gambarnya seolah-olah gambar dari akun [resmi]nya sana,” imbuh Ismail.

Ismail memberikan contoh pada akun palsu yang mengatasnamakan LiveChat BRI. Saat akun dari bank BRI ini memposting sesuatu yang valid, sering kali akan ada nasabah yang membalas postingan tersebut dengan keluhan yang ia alami dan meminta solusi.

Pada saat ini, akun palsu itu akan menghubungi nasabah dan menawarkan solusi layaknya akun cs asli. Bedanya, akun palsu ini akan mengarahkan nasabah untuk mengklik link yang akan terhubung langsung dengan kontak WhatsApp dari penipu.

“Ketika chat foto kontaknya dan namanya sudah BRI namun mereka menggunakan nomor HP biasa saja, tapi cara mereka ngomong atau telepon itu sudah persis dengan Call Center,” ujar Ismail.

Ketika ini lah para penipu akan meminta data pribadi yang rinci dari nasabah. Data ini dapat disalah gunakan oleh penipu.

Ismail menyebutkan bahwa data dari periode Januari sampai Mei 2021, aksi penipuan dengan mengatasnamakan cs bank kian marak. Banyak akun berseliweran dan separuh dari akun tersebut atau 47,7 persen adalah akun penipu.

Sampai berita ini ditulis, pihak BRI sendiri belum memberikan tanggapan terkait kasus penipuan yang mengatasnamakan bank tersebut.

Rekamannya ada di YouTube. Ini link langsung ke menit bagian saya presentasi.https://t.co/iGGu03e6QB

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) October 25, 2021

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211026144519-199-712558/bahaya-aksi-akun-cs-bank-palsu-jebak-nasabah-di-twitter.

Liputan6.com, Jakarta – Polres Metro Jakarta Pusat baru saja menangkap Direktur PT Bondowoso Salam Visual Nusantara Satu, berinisial AZ yang memiliki siaran lokal bernama BSTV. Tersangka ditangkap terkait konten hoaks di kanal YouTube Aktual TV.

Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi, konten hoaks di kanal Aktual TV dibuat untuk kepentingan ekonomi. Dengan konten yang dibuatnya, tersangka AZ disebut berhasil meraup keuntungan hingga Rp 2 miliar dari iklan di saluran YouTube miliknya.

Terkait penangkapan ini, pengamat media sosial, Ismail Fahmi, menuturkan platform seperti YouTube memang membebaskan isi konten yang dibuat pada platform-nya, selama belum ada laporan dari pengguna lain.

Bahkan, ia mengatakan, konten hoaks atau kontroversial itu dapat menguntungkan penyedia platform, karena memang biasanya banyak iklan yang dipasang di sana. Untuk itu, berdasarkan analisis yang sudah pernah dilakukannya, pembuat konten hoaks itu juga bisa meraup untung besar.

“Ketika yang bikin video dapat duit banyak, YouTube bahkan bisa dapat duit lebih banyak,” tutur Ismail saat dihubungi Tekno Liputan6.com, Jumat (22/10/2021).

Ia menambahkan, hal seperti ini memang lumrah di platform seperti YouTube, termasuk Facebook.

Ismail mencontohkan, Facebook mendapat keuntungan dari konten yang memecah belah, seperti saat momen pemilihan presiden karena konten semacam itu tersirkulasi sangat tinggi dan membuat orang mengakses Facebook lebih sering, sehingga berimbas juga ke iklan yang ditampilkan.

“Jadi, setiap platform itu mendapat untung dari konten negatif sebenarnya. Karenanya, masyarakat di sini harus kritis dan penegak hukum juga harus tegas,” tutur sosok di balik social media analytics Drone Emprit ini.

Terlebih, ia mengatakan penyebaran konten hoaks semacam ini hanya bisa dihentikan dengan tindakan hukum dan tindakan kepolisian saat ini sudah tepat.

Lebih lanjut, Ismail mengatakan, konten hoaks atau fitnah semacam ini memang kerap dibuat karena bisa menghasilkan view yang tinggi. Selama ini, menurut Ismail, banyak dari pembuat hoaks atau fitnah merasa aman karena tidak pernah diproses, sehingga langkah penangkapan ini bisa menghentikan aksi serupa.

“Segala konten yang sifatnya kontroversial, fitnah, dan menimbulkan polarisasi itu menghasilkan kunjungan yang tinggi. Dan hal ini berdampak negatif pada masyarakat yang kian terpolarisasi,” tuturnya menutup perbincangan.

“Dari hasil pemeriksaan, mereka ternyata meng-upload konten ini dengan tujuan materi. Dalam kurun waktu delapan bulan mereka mendapatkan Adsense Youtube Rp 1,8 sampai Rp 2 miliar,” kata Hengki saat dikonfirmasi, Sabtu (16/10/2021).

Hengki mengungkapkan, total ada 765 konten video yang telah diunggah tersangka AZ bersama rekannya M dan AF di akun Youtube Aktual TV.

Salah satunya berjudul ‘Gabungan POM TNI & Propam Segel Rumah Dudung Abdurrahman’ dan ‘Purn. TNI Turun Gunung Kerahkan Prajurit Kepung Mabes Polri’.

“Ini Adu domba di era digital, menimbulkan keonaran dalam rangka mencari keuntungan pribadi,” kata Hengki.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Direktur PT Bondowoso Salam Visual Nusantara Satu, berinisial AZ. Bos televisi lokal, BSTV itu ditangkap terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang menimbulkan keonaran.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, AZ ditangkap bersama dua tersangka lainnya yang masing-masing berinisial M dan AF. Mereka ditangkap pada Agustus 2021 di wilayah Bondowoso, Jawa Timur.

Yusri menegaskan, bahwa penangkapan ini tidak terkait dengan pekerjaan AZ di BSTV. Dia ditangkap berkaitan dengan konten hoaks yang dibuat dan disebarkan ketiga tersangka lewat akun YouTube milik tersangka AZ bernama Aktual TV.

“Ada konten yang dia buat di YouTube namanya Aktual TV. Ini tidak terdaftar di Dewan Pers,” kata Yusri di Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Yusri membeberkan, konten hoaks yang disebar ketiga tersangka ini bernada provokatif yang dapat menimbulkan kegaduhan. Selain itu juga mengandung unsur adu domba untuk memecah sinergitas TNI-Polri.

“Tujuannya mencari keuntungan,” ungkapnya.

Kini berkas ketiga tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Disebutkan Yusri, dalam waktu dekat rencananya tersangka dan barang bukti akan diserahkan ke jaksa penuntut umum atau JPU untuk disidangkan.

“Yang bersangkutan ini kita jerat UU ITE, Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 14 Ayat 1 ayat 2, Juncto Undang-Undang tentang Hukum Pidana Pasal 28 dengan ancaman 10 tahun penjara,” tandasnya.

Link: https://www.liputan6.com/tekno/read/4691262/pengamat-platform-seperti-youtube-bisa-dapat-keuntungan-besar-dari-konten-negatif