Pendiri Drone Emprit Nilai Fenomena Buzzer Sudah Jadi Profesi

TEMPO.CO, Jakarta – Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, mengatakan fenomena pendengung atau buzzer kini telah berubah menjadi profesi. Para buzzer, menurut dia, sebagian besar adalah otomatisasi dari algoritma.

Buzzer ini yang disebut sebagai cyber troops,” kata Fahmi dalam webinar yang diadakan oleh Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah pada Kamis, 30 September 2021. 

Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan mengenai computational propaganda, yaitu bot, algoritma, atau otomatisasi. Bot tersebut digunakan untuk memanipulasi opini publik melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube.

“Ini yang disebut bot-nya. Bot ini banyak dipakai oleh aktor-aktor politik,” katanya. 

Selain itu, Fahmi juga menerangkan soal cyber troops. Pada umumnya pendengung jenis ini dimiliki oleh pemerintahan, militer, partai politik hingga industri. Ia menjelaskan mereka memiliki struktur. “Di dalamnya ada influencer/buzzer dan tim-tim fans untuk amplifikasi followersnya,” jelas Fahmi.

Fahmi menegaskan bahaya buzzer tidak hanya memanipulasi opini publik, tetapi juga terdapat pola yang dilakukan untuk melawan pihak lain. Salah satu caranya ialah dengan melalui trolling (pelecehan), kampanye hitam, dan mempolarisasi masyarakat di dunia maya. 

Dalam konteks politik di Indonesia, buzzer telah banyak digunakan oleh politisi. Menurut Fahmi hal ini mengkhawatirkan kelangsungan demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut, Fahmi mengatakan bahwa buzzer bekerja secara bersembunyi. “Sembunyi di balik nama, sembunyi di balik pola,” katanya. 

Ia menyarankan untuk banyak melakukan riset dan mengekspos hasilnya, terutama secara real time. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang manipulasi opini yang sedang dimainkan buzzer

“Kita tunjukkan ke publik bahwa mereka lagi diserang oleh buzzer tertentu. Kita kasih tau bahwa berita ini hoaks, dan sebagainya,” tambah Fahmi.

Sedangkan Sekretaris Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, Abdul Rohim Ghazali menyatakan keberadaan buzzer sangat mengkhawatirkan persatuan masyarakat Indonesia yang beragam. 

Ia menilai fenomena buzzer tumbuh subur, terutama ketika menyangkut proses politik seperti pemilu. Ghazali bahkan mengatakan buzzer tersebut bukan hanya bekerja secara sukarela, tetapi ada juga organisasi yang mengatur secara profesional. “Banyak juga buzzer yang menjadi jasa profesional,” kata dia.  

Link: https://nasional.tempo.co/read/1512432/pendiri-drone-emprit-nilai-fenomena-buzzer-sudah-jadi-profesi/full&view=ok

Ahli Sebut Oposisi Serang Jokowi dengan Bot di Pilpres 2014

Jakarta, CNN Indonesia — Analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyebut pada 2014 oposisi atau pihak yang kontra dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jumlahnya sangat sedikit. Alhasil pihak yang berseberangan menggunakan bot atau akun palsu untuk menyerang Jokowi di media sosial.
“Saking enggak ada pendukungnya yang kontra dengan Jokowi membuat bot,” kata Ismail dalam webinar yang diadakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, Kamis (30/9).

Ismail menyatakan itu saat memaparkan analisis jejaring sosial di media sosial. Analisis itu adalah sebuah citra yang menunjukkan aktivitas percakapan di media sosial yang berkaitan dengan kata kunci tertentu.

Pada 2014 Joko Widodo tengah menjadi sorotan karena saat itu dia baru dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan merupakan salah satu calon presiden.

Lihat Juga :

BSSN Perkuat PeduliLindungi, Integrasi 11 Aplikasi Menyusul
“Yang saya ambil adalah di Twitter untuk topik tertentu, misalnya ini topiknya adalah Joko Widodo. Kenapa? Karena pada 2014 pak Jokowi lagi rame. Semua percakapan tentang beliau itu menarik. Pro dan kontra tertangkap dengan nama beliau saja,” kata Ismail

Lebih lanjut Ismail menyebut pada 2014 Jokowi merupakan sosok idaman bagi media. Pada data yang dia presentasikan hampir semua media mendukung dan menyukai Jokowi. Sementara pihak yang kontra sangat sedikit.

Karena netizen dan media yang pro terhadap Jokowi mendominasi, pihak yang kontra pun membuat bot untuk menyebarkan konten negatif atau berseberangan dengan Jokowi.

Pihak yang kontra membuat bot dengan tujuan menyebarkan konten yang mereka buat sendiri sehingga konten ataupun tagar yang mereka buat semakin berlipat ganda dan menjadi trending.

“Dia membuat pasukan robot yang isinya mungkin ada delapan [akun] kemudian di-retweet di antara mereka sendiri, ngerumpi, yang penting tagarnya saja muncul,” ujar Ismail.

Lihat Juga :

Pakar Sebut Video Santri Tutup Telinga Bukan Pengalihan Isu
Ismail mengatakan di media sosial, khususnya Twitter, nama Jokowi tak luput dari perbincangan netizen. Dia mengatakan ada polarisasi di kalangan netizen dan media massa, sebagian mendukung dan sebagian di sisi yang berlawanan.

Meski demikian, menurut Ismail pihak yang mendukung lebih banyak dibandingkan dengan yang kontra.

(mrh/ayp)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210930182155-199-701729/ahli-sebut-oposisi-serang-jokowi-dengan-bot-di-pilpres-2014.

11 Aplikasi Bisa Akses Pedulilindungi, Tokopedia Hingga JAKI

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana membuka akses agar pengguna tak perlu memasang (instal) aplikasi PeduliLindungi secara terpisah, sehingga fitur-fiturnya bisa dibuka di 11 aplikasi lain mulai Oktober 2021 mendatang.
Berdasarkan penjelasan Chief Digital Transformation Office Kemenkes, Setiaji, yang diinformasikan kembali oleh pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, sebanyak 11 aplikasi bisa mengakses fitur PeduliLindungi.

Sebanyak 11 aplikasi itu adalah:
Gojek,
Grab,
Tokopedia,
Tiket.com,
DANA,
Livin’ by Mandiri,
Traveloka,
Cinema XXI,
LinkAja!,
GOERS, dan
JAKI.

Lihat Juga :

PeduliLindungi Bakal Muncul di Grab-Tokopedia Mulai Oktober
Hal ini diungkap Setiaji dalam diskusi RCEE Working Group yang disiarkan lewat akun Youtube BNPB Indonesia, Jumat (24/9).

Setiaji menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan sejumlah aplikasi agar fitur-fitur di PeduliLindungi bisa digunakan di aplikasi-aplikasi tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan platform-platform digital seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka, bahkan pemerintah DKI [dengan JAKI], jadi tidak harus menggunakan PeduliLindungi, tapi anda bisa mendapatkan fitur-fitur yang ada di PeduliLindungi,” jelasnya.

“Ini akan kita launching di Oktober,” imbuhnya.

Lihat Juga :

Ahli Minta Akun PeduliLindungi Tak Pakai NIK
Dia menerangkan, langkah ini dilakukan pihaknya untuk menjawab keluhan masyarakat yang tidak bisa memasang PeduliLindungi di telepon selulernya.

“Nah ini menjawab tadi kalau ada orang punya handphone terus aplikasi enggak mau instal PeduliLindungi, nah bisa menggunakan ini,” ujar Setiaji.

Namun, ia belum menjelaskan tentang data yang akan dibagikan dari PeduliLindungi ke aplikasi lain tersebut secara rinci.

Langsung terintegrasi tiket kereta dan pesawat
Lebih lanjut Setiaji menjelaskan bagi orang yang tidak punya ponsel pintar dan akan melakukan perjalanan udara maupun dengan kereta tetap bisa teridentifikasi status hasil tes swab PCR maupun antigen dan sertifikat vaksinnya. Status tersebut bisa diketahui melalui nomor NIK saat membeli tiket.

“Sudah kami berlakukan di bandara, misalnya di bandara itu bahkan di tiket sudah kita integrasikan. Kalau naik kereta api itu sudah tervalidasi pada saat pesan tiket, sehingga tanpa menggunakan handphone pun itu bisa diidentifikasi bahwa yang bersangkutan sudah memiliki vaksin dan ada hasil tesnya (PCR atau antigen),” ucapnya seperti dikutip dari situs Kemenkes.

Sementara itu, bagi tempat yang tidak terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, masyarakat bisa memeriksanya secara mandiri di aplikasi PeduliLindungi. Caranya dengan memasukkan NIK dan langsung muncul bahwa yang bersangkutan statusnya layak atau tidak untuk masuk ke tempat tersebut.

(mth/eks)

Linki: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210927084015-185-699766/11-aplikasi-bisa-akses-pedulilindungi-tokopedia-hingga-jaki.

Soal PeduliLindungi, Ismail Fahmi Minta Luhut Belajar dari Gopay

JawaPos.com – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin aplikasi PeduliLindungi dikembangkan, sehingga tersedia fitur pembayaran digital, salah satunya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Menurutnya, potensi pengguna PeduliLindungi yang besar perlu dimanfaatkan seiring bermembangnya sistem pembayaran digital dan banyaknya pelaku UMKM yang menggunakan QRIS.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi memandang, ide tersebut perlu disertai dengan aspek kredibilitas aplikasi PeduliLindungi itu sendiri. Menurutnya, sebelum melakukan pengembangan terhadap aplikasi tersebut, pemerintah perlu membangun kepercayaan masyarakat terlebih dahulu.

“Bangun dulu trust publik terhadap aplikasi PeduliLindungi. Jadi, dapatkan kepercayaan publik dulu,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Kamis (23/9).Baca juga:Luhut Ingin PeduliLindungi Sediakan Fitur QRIS

Ismail menyebut, keinginan Luhut tersebut sangat menarik, tapi perlu dikritisi karena aplikasi PeduliLindungi ini masih banyak kekurangannya. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan performa aplikasi tersebut.

“PeduliLindungi masih banyak kekurangannya. Permasalahan kemarin perlu diselesaikan seperti sempat dikabarkan bocor, dan keluhan masyarakat seperti eror. Jadi, perlu kedepan gimana. Mana yang oke mana yang nggak,” ungkapnya.

Ismail mengatakan, membangun kepercayaan terhadap aplikasi PeduliLindungi memang menjadi PR pemerintah. Pasalnya. jika berkaca pada aplikasi pembayaran lain seperti Gopay, dia pun melalui proses atau tahapan yang tidak sebentar.

“Pokoknya trust nomor 1. Misalnya masyarakat sekarang banyak yang pakai Gopay karena sudah lama dan itu digunakan untuk pembayaran keperluan internal seperti ojek. Setelah lama baru pakai payment untuk pembayaran lain,” jelasnya.

Ismail pun meminta Luhut untuk bersabar sembari meningkatkan keamanan digital aplikasi PeduliLindungi dan membangun kepercayaan pengguna. “Sebelum mengarah ke payment, payment itu kan security-nya harus lebih bagus. Kemarin data di-hack sempat, apalagi menaruh uang di situ, nggak akan mudah. Kalau seandainya nanti dipasang belum tentu publik dipercaya dan dipakai,” pungkasnya.

Link: https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/23/09/2021/soal-pedulilindungi-ismail-fahmi-minta-luhut-belajar-dari-gopay/?page=all

Jaksa Kesampingkan Saksi-Bukti dari Jumhur Hidayat, Pengacara: Sesat Pikiran!

Jakarta – Jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya kepada terdakwa kasus berita bohong dan keonaran, Jumhur Hidayat, mengesampingkan bukti yang diajukan pihak Jumhur di persidangan. Jaksa menyebut bukti itu tidak diatur dalam KUHAP.
“Bahwa di persidangan telah juga didengarkan ahli a de charge yang dihadirkan penasihat hukum terdakwa, namun demikian penuntut umum mengalihkan pemeriksaan saksi tersebut karena dalam bentuk acara KUHP Pidana tidak dibenarkan adanya saksi ahli a de charge, dan karena tidak dipertimbangkan dalam tuntutan ini, kami sebagai JPU berpendapat bahwa kami telah cukup untuk membuktikan ini pada diri terdakwa,” ucap jaksa dalam sidang di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Kamis (23/9/2021).

“Dokumen yang diajukan penasihat hukum terdakwa tidak memenuhi sebagaimana syarat surat dalam KUHAP, dan JPU berpendapat bahwa alat bukti JPU telah cukup,” imbuh jaksa.

Baca juga:
Dituntut 3 Tahun Bui, Jumhur Soroti Hal Memberatkan di Tuntutan Jaksa
Respons Pengacara Jumhur
Usai persidangan, pengacara Jumhur Hidayat, Oky Wiratama, menyebut pernyataan jaksa adalah pernyataan yang sesat. Oky mengatakan, dalam undang-undang, terdakwa memiliki hak menghadirkan bukti di sidang.

“Disebutkan bahwa saksi yang telah kami ajukan, yaitu saksi ahli, saksi fakta yang meringankan itu tidak dianggap karena tidak diatur di dalam KUHAP. Jadi sama sekali tidak dianggap karena argumen jaksa. Menurut saya itu sesat pikir karena terdakwa, itu diberikan hak yang sama untuk menghadirkan saksi yang meringankan, baik saksi fakta maupun saksi ahli. Hal itu di mana diatur ada di Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Pasal 14,” tegas Oky usai sidang.

Terkait saksi a de charge atau saksi meringankan yang tidak ada di berita acara pemeriksaan (BAP), Oky menyebut hal itu disebabkan Jumhur tidak diberi kesempatan saat diperiksa sebagai tersangka.

“Kedua, mengenai saksi dari kuasa hukum tidak dianggap karena tidak ada di BAP. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jumhur tadi, pada saat di BAP, ternyata Pak Jumhur tidak diberikan kesempatan saksi yang meringankan dia untuk di BAP. Ini kan yang dilihat di sini fakta persidangan, bukan dilihat dari proses di kepolisian. Ini menurut saya logika sesat pikir,” jelas Oky.

Baca juga:
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara Terkait Kasus Berita Bohong
Oky menuturkan pihaknya selama sidang sudah menghadirkan saksi yang membuktikan Jumhur tidak bersalah. Adapun saksi yang dihadirkan pihak Jumhur adalah Ismail Fahmi dari Drone Emprit dan saksi ahli dari Kominfo.

“Biarlah majelis hakim memilih mau menggunakan ahli dari jaksa atau ahli dari kami,” pungkas Oky.

(zap/dwia)

Link: https://news.detik.com/berita/d-5736734/jaksa-kesampingkan-saksi-bukti-dari-jumhur-hidayat-pengacara-sesat-pikiran.

Pakar Sebut Video Santri Tutup Telinga Bukan Pengalihan Isu

Jakarta, CNN Indonesia — Analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan video santri yang menutup telinga ketika diperdengarkan musik yang viral tidak dibuat-buat dan bukan sebuah pengalihan isu.
Video tersebut diunggah Staf Khusus Presiden, Diaz Hendropriyono, di media sosial. Diaz menulis kalimat yang menyebut para santri itu mendapat didikan yang keliru, dan dianggap tak sesuai dengan sikap pemerintah yang selama ini kerap menggaungkan toleransi umat beragama.

Ismail mengatakan penyebaran video itu yang mengakibatkan polemik merupakan hal yang wajar.

“Kalau yang ini natural, menurut saya. Ada gurunya terus ngeshoot kan terus kemudian di taruh di media sosial dia,” kata Ismail kepada CNNINdonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (17/9).

“Dan seandainya itu tidak diangkat oleh buzzer, ya enggak akan ramai, sementara buzzer ini kan followers-nya banyak dan dia sangat influential,” ujar Ismail.

Lihat Juga :

Ramai-ramai Bela Santri Tutup Kuping dari Tukang Cap Radikal
Akibat hal itu, kata Ismail, membuat banyak orang ingin bereaksi sehingga viral. Rekan-rekan dari buzzer akan mendukung dengan mengkritik atau menghujat para santri tersebut.

“Tapi di sisi lain, ini kan sifatnya pro kontra, sehingga netizen yang kontra akan meng-counter narasi yang dibangun oleh buzzer dan teman-temannya. Otomatis karena ada pro kontra jadi viral,” sambung Ismail.

Menurut Ismail, adanya pihak yang menanggapi dan menyatakan tindakan dari para santri itu sebagai upaya radikalisasi menurut dia karena orang lain seolah melihat ada stereotip. Maksudnya adalah ada kecenderungan setiap kegiatan yang tidak umum dan dilakukan oleh umat Islam selalu dikaitkan dengan radikalisme dan ekstremisme.

“Jadi stereotip itu selama ini dikembangkan, dan selama ini saya lihat narasi itu kan berkembang terus,” kata Ismail.

“Ketika melihat ini ada anak sekolah di sekolah Islam yang dilakukan aneh banget, musik saja kok enggak mau, itu langsung dalam pikirannya terhubung, persepsinya seperti stigma yang sebelumnya dibangun itu,” sambung Ismail.

Ismail mengatakan dalam kasus video santri yang viral kebetulan mendapat respon dari tokoh-tokoh yang kemungkinan tidak sepakat dengan stereotip radikalisme tersebut. Reaksi seperti itu justru mengakibatkan isu tersebut semakin ramai di media sosial.

Lihat Juga :

Kemenag: Santri Enggan Dengar Musik Bukan Tanda Esktremisme
“Biasa kalau di media sosial ada sesuatu yang kontroversial pasti ada pro kontranya,” jelas Ismail.

Video sejumlah santri yang terlihat menutup telinga saat mendengar musik di lokasi vaksinasi virus corona (Covid-19) viral. Perekam video yang diduga ustaz pembimbing dari para santri itu menyebut mereka menutup telinga karena ada alunan musik di lokasi.

Diaz Hendropriyono turut mengunggah video itu di akun Instagram disertai kritik.

“Sementara itu… Kasian, dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. There’s nothing wrong to have a bit of fun!!,” tulis Diaz.

Sampai saat ini belum jelas lokasi dan waktu kejadian tersebut. Begitu pula asal sekolah atau pesantren anak-anak itu.

(mrh/ayp)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210917231918-185-696030/pakar-sebut-video-santri-tutup-telinga-bukan-pengalihan-isu.

Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether Singapura

Jakarta, IDN Times – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membantah aplikasi PeduliLindungi untuk melacak dan skrining warga yang terpapar COVID-19 merupakan buatan Singapura. Tapi, Kominfo tak membantah aplikasi yang di-install di ponsel pintar itu terinspirasi aplikasi TraceTogether yang sudah lebih dulu dibuat Negeri Singa. 

Perkara aplikasi PeduliLindungi ramai disebut buatan Singapura bermula dari unggahan mantan Komisaris Garuda, Peter F. Gontha, di akun Instagramnya pada 13 September 2021. Ia sempat menulis bila benar PeduliLindungi buatan Singapura maka keamanan data-data pribadi WNI dalam bahaya. 

“Seluruh data kita direkam di Singapura dan kedaulatan data Indonesia sudah ada di tangan mereka. Meski ini aplikasi Telkom. Mereka tahu alamat, tanggal lahir, e-mail kita. Termasuk kita makan apa dan pergi ke mana saja. Mereka sudah tahu. Kalau informasi ini saya salah, mohon diinformasikan apa yang salah,” tulis Peter pada 13 September 2021 yang kini sudah dihapus. Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether SingapuraPernyataan mantan Komisaris PT Garuda Indonesia Peter F. Gontha soal aplikasi PeduliLindungi buatan Singapura (www.instagram.com/@petergontha)

Kolom komentar akun Instagram Peter pun langsung ramai. Ada sejumlah warganet yang menepis pernyataan Peter tersebut. Namun, Juru Bicara Kemkominfo, Deddy Permadi, membantah isu tersebut. Ia mengatakan PeduliLindungi adalah aplikasi asli buatan dalam negeri. 

“Pernyataan yg mengatakan bahwa PeduliLindungi adalah buatan Singapura adalah salah. PL adalah karya anak bangsa,” kata Deddy ketika dihubungi, Kamis (16/9/2021).

Staf khusus Menkominfo, Henry Subiakto, menambahkan PeduliLindungi memang terinspirasi aplikasi TraceTogether buatan Singapura. Tetapi, aplikasi PeduliLindungi dikembangkan tim Telkom yang dipimpin Faizal R. Djoemadi yang kini ditunjuk Erick Thohir sebagai bos PT Pos Indonesia.

“Idenya memang melihat dari TraceTogether Singapura, tapi kemudian dikembangkan lebih canggih dan lengkap. Kami juga sudah minta izin ke Duta Besar Singapura,” cuit Henry di akun Twitter-nya, @henrysubiakto, pada 15 September 2021. 

Apa benar PeduliLindungi lebih canggih dibandingkan TraceTogether?

1. Aplikasi Trace Together gunakan bluetooth, PeduliLindungi pakai koneksi internet

Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether Singapura(Tampilan aplikasi Trace Together) http://www.mothership.sg

TraceTogether dikembangkan Badan Teknologi dan Kementerian Kesehatan Singapura dan diluncurkan pada 20 Maret 2020. Aplikasi itu dapat membantu pemerintah melacak siapa saja yang melakukan kontak dekat dengan jarak dua meter selama 30 menit. 

“Aplikasi ini sangat bermanfaat dalam kasus orang-orang yang terinfeksi tidak tahu siapa saja yang kontak langsung, atau berada dalam jarak dekat dengan mereka selama durasi tertentu,” ungkap developer aplikasi itu seperti dikutip dari harian The Straits Times pada 2020. 

Dengan menemukan orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien, maka dapat membantu proses tes COVID-19 menjadi lebih tepat sasaran. Trace Together digunakan dengan mengaktifkan tool bluetooh di ponsel pintar. 

Badan Digital Government Office dan Smart Nation (SNDGO) mengatakan agar proses pelacakan bisa dilakukan, maka para penggunanya harus memberikan persetujuan mereka secara eksplisit, bahwa data berupa nomor telepon dan data di aplikasi itu akan digunakan untuk melakukan penelusuran. 

“Ketika diminta oleh Kementerian Kesehatan (MOH) maka para penggunanya dapat mengirimkan data aplikasi TraceTogether untuk proses pelacakan. Hanya sampai di titik itu. Data-data lainnya tidak akan dilacak oleh pemerintah,” ungkap SNDGO. LANJUTKAN MEMBACA ARTIKEL DI BAWAH

Editor’s Picks

Sementara, PeduliLindungi baru bisa dimanfaatkan bila ponsel dihubungkan dengan jaringan internet. Selain itu, aplikasi tersebut baru dimanfaatkan untuk skrining warga yang hendak menuju ke tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan. Cara ini dinilai cukup efektif karena terbukti 3.830 orang berhasil ditolak masuk ke mal karena terdeteksi positif COVID-19. 

Hal itu diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ketika rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi IX DPR pada 13 September 2021. Dari jumlah tersebut, 3.000 orang terdeteksi melakukan check-in saat ingin masuk ke mal atau pusat perbelanjaan. Sebanyak 348 orang lainnya terdeteksi saat masuk ke dalam pabrik-pabrik industri.

“Kami bisa lihat suprisingly tetap aja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif COVID-19 tapi masih jalan-jalan,” ungkap Budi pada Senin, 6 September lalu. 

Sementara, fitur pelacakan kontak erat masih belum dioptimalkan. Meski selama diaktifkan, aplikasi PeduliLindungi terus meminta agar lokasi pengguna ponsel terus dinyalakan. 

Baca Juga: Terobosan Singapura: Ciptakan Aplikasi Lacak Kontak Pasien COVID-19

2. Aplikasi PeduliLindungi dinilai ciptakan kesenjangan di masyarakat

Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether SingapuraANTARA/Arindra Meodia

Sementara, kebijakan pemerintah memberlakukan skrining di fasilitas umum dengan aplikasi PeduliLindungi dinilai menciptakan kesenjangan. Sebab, aplikasi tersebut hanya berfungsi di ponsel pintar. Padahal, tak semua orang di Indonesia memiliki ponsel pintar. 

Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, mendorong pemerintah untuk mencari cara lain untuk proses skrining. Salah satunya membuat aplikasi yang bisa memindai dari data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, kata dia, data ini pasti dimiliki semua orang yang telah menerima vaksin COVID-19. 

“Jadi, masyarakat cukup membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya. Tak perlu membawa kartu vaksin, tak perlu punya smartphone,” cuit Ismail di akun Twitternya, @ismailfahmi, pada 15 September 2021. 

Pemerintah, kata Ismail, dapat membuat aplikasi venue yang dapat scan NIK lalu terhubung ke pangkalan data PeduliLindungi untuk cek status vaksinasinya. Aplikasi tersebut akan lebih adil bagi semua kalangan karena tak semua warga memiliki ponsel pintar. 

3. Epidemiolog sentil penggunaan sertifikat vaksin COVID-19 di aplikasi PeduliLindungi

Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether SingapuraEpidemiolog Griffith University, Dicky Budiman (dok. Dicky Budiman)

Pendapat yang senada dengan Ismail juga sejak lama disampaikan epidemiolog. Salah satunya epidemiolog dari Universitas Griffith, Brisbane, Dicky Budiman. 

Dia mengatakan alih-alih menggunakan PeduliLindungi sebagai skrining, pemerintah sebaiknya menggenjot 3T yakni tes, lacak, dan isolasi. Dicky menyebut bila 3T di Indonesia sudah kuat, maka aplikasi semacam PeduliLindungi sudah tak lagi dibutuhkan. 

“Bukan hanya satu (kasus) saja (yang terjadi tak bisa masuk karena tak ada sertifikat vaksin), pasti banyak yang lain. Itu kan merugikan banyak pihak dan ini akan semakin banyak (masalah terkait integrasi data). Nanti terjadi di berbagai macam aktivitas,” ungkap Dicky pada 15 Agustus 2021. 

Ia juga menilai syarat untuk menunjukkan sertifikat vaksin ke sejumlah tempat umum tidak adil. Sebab, belum semua warga di Indonesia sudah menerima vaksin. Berdasarkan data yang dikutip dari Our World In Data, cakupan vaksinasi di Indonesia pun baru 20 persen. 

How one coder became Indonesia’s misinformation guru

In a “dystopian nightmare” internet, Ismail Fahmi holds a strange monopoly on debunking false facts.

It was November 4, 2016, and a protest was raging in the Indonesian capital of Jakarta. As many as 200,000 opponents of the city governor Basuki Tjahaja Purnama (“Ahok”) spilled into the streets, demanding his prosecution for alleged blasphemy of the Holy Quran. Though the day’s demonstrations had begun relatively peacefully, as night fell, they descended into clashes with tear-gas-armed police.

Engineer Ismail Fahmi was idling at his desk, half an eye on the social media-monitoring project he had built. The program had been tracking demonstration-related keywords for two days. As he watched, mentions of the keyword “dead” began to appear repeatedly — a piece of misinformation being pushed through bot networks, he realized, racing across the Twittersphere.

Fahmi launched into action. The source seemed to be an article, posted on a portal called PojokSatu.id, that misleadingly linked two unrelated deaths with the day’s protests. Posting on Facebook, Fahmi reported that the article had been retweeted by bots at exactly the same moment (21:08), and bore tell-tale markers of fake accounts. One, @Abertolf, followed a grand total of three accounts, but had tweeted 11,000 times in just a few months.

The city’s atmosphere was combustible. “I thought, ‘If people on the field that day read this information, they could get angry and create chaos,’” Fahmi told Rest of World. Looking at the screen, he said, “it was plain as day that [the news] was a hoax.”

The following month, Fahmi was invited by the Indonesian Ministry of Communication and Information Technology to analyze another proliferating hoax, one that claimed the government was employing millions of undocumented Chinese workers. He worked his magic again: The news website at the source was blocked by the government shortly after.

The series of events would help make Fahmi famous in Indonesia, and set him up to become the voice of reason in an increasingly distorted information landscape.

These days, he is a household name in local media; bespectacled and fast-spoken, he has built a profile combating misinformation with the data generated by his social media-mapping tools. The proprietary software powers his private consultancy, Media Kernels, while he offers the same analysis tools for free to academics and NGOs.

The balancing act of running a monetized data advisory and investigating misinformation in the public interest, though, places Fahmi in an uneasy space on the Indonesian internet.

Influence operations — bot-driven, automated, paid-for messaging — are ingrained in Indonesian social media, used liberally by the government, the opposition, and corporate marketing alike. They are also among Fahmi’s clients. As these campaigns become more sophisticated and targeted, demand for his services has increased. So has the risk that his methods are a step behind.

Fahmi treads an ambiguous line, somewhere between authority and observer, commercial actor and public conscience. He is known to be unflappably cheerful and easygoing; part of his desire, it seems, not to be part of any camp.

Fahmi refers to his system as “Drone Emprit” — emprit means “finch” in Indonesian — and he likens it to a watchful, bird-like drone flying over thousands of demonstrators. The alias has stuck.

Ismail Fahmi refers to his mapping tool as “Drone Emprit” — emprit means “finch” in Indonesian — likening it to a watchful, bird-like drone flying over thousands of demonstrators.

What has been called the “dystopian nightmare” of Indonesia’s online culture can be traced back to the 2014 general election. Back then, social media-savvy campaigns run by candidates Joko Widodo and Prabowo Subianto gave birth to a culture of online partisan dueling, fueled by armies of online promoters, or “buzzers.”

Bot networks are now common enough to have become an everyday marketing tool, employed by agencies to spam messaging on behalf of multinational companies. Influence operations for hire push messages on contentious issues ranging from palm oil to West Papuan independence.

Drone Emprit has given Fahmi a unique status. “He’s a pioneer in the field,” said Ross Tapsell, a senior lecturer specializing in Southeast Asian media at the Australian National University. “He’s in demand, both by Indonesians and foreigners, because this is an emerging field of research [using] big data analysis.”

Media Kernels sells media monitoring services, and is the for-profit incarnation of Drone Emprit. Drone Emprit itself is an alias maintained by Fahmi to — at least superficially — separate his debunking projects from his commercial services. While Drone Emprit rose to prominence during the 2016 protests, Media Kernels was established in 2015, with a series of analytics that were the product of six years of tinkering with code.

Raised in a quiet East Javanese village by a father who loved to fix electronics, Fahmi developed an early interest in engineering. He graduated from Bandung Institute of Technology’s electrical engineering program in 1997 and led the creation of Indonesia’s first-ever digital library network, Indonesia Digital Library Network, which connected the research papers of 20 academic institutions.

After moving to the Netherlands and completing a masters and doctorate in information science, Fahmi in 2010 began building the system that would become Drone Emprit. He worked on it in the small hours of the morning, around his day job at a Dutch startup. He poured in everything he knew about machine learning and natural language processing.OUR (FREE) EMAIL NEWSLETTERBe the first to read our latest stories, analysis, and trend-spotting on tech from every corner on earth.

“I was very interested in the way Google gathered news, so I created a similar crawling machine to gather from [Indonesian news portals] Detik, Kompas, and the like,” Fahmi said. He spoke to Rest of World against a custom Zoom background displaying Drone Emprit’s most recognizable tool, the Social Networking Analysis (SNA) map. In a surreal effect, he appeared to be floating in space, surrounded by fiery clusters of red and green sparks.

SNA works by visualizing retweets and mentions on Twitter, which radiate out from their source. To detect emotion, it puts words into categories like joy, trust, anger, fear, anticipation, surprise, sadness, and distrust. Sentiment is measured via supervised machine learning, which assesses whether the reaction is negative or positive. Other keyword tools in the system can mine mentions for a weeks-long period, for example.

“The SNA is perhaps the crown jewel of Fahmi’s system,” said Aqsath Rasyid Naradhipa, CEO of NoLimit Indonesia, Media Kernels’ rival in the media analytics industry. He added that while it was a powerful tool to track misinformation, he believed it to be less competitive as a marketing tool.

Peter Vincent, co-founder of London-based Mapimize, which uses the same visualization technology, said that being able to identify who is interacting with misinformation is essential. “You need to look for patterns in the group of related tweets and who’s retweeting them,” said Vincent. “So it’s not just like, here’s a piece of text, analyze it, and tell me whether there’s misinformation.”

“I always tell everyone that I’m not part of any camp. I’m a scientist,” Fahmi said. “My goal is to educate people with data, that’s it.”

Imagine the slow-motion replay of a contentious sporting moment, watched by a referee. This is the careful analogy Fahmi uses when describing what Drone Emprit does: a presentation of data, to be used by an observer who makes the final call.

Fahmi is quick to joke, but not on the subject of neutrality. Drone Emprit’s debunking projects operate in the same online world occupied by Media Kernels’ paying clients; at times, they overlap uncomfortably. Fahmi described how some of Media Kernels’ clients have been upset about being exposed in his investigations into disinformation tactics. He has lost them as customers. (Fahmi declined to give details on who these customers were.)

“The risk is there, because Drone Emprit raises issues,” he said. “Sometimes we don’t know who [is] behind this issue; we just go ahead and expose it. So, they got angry. … Yes, there is an impact.”

Perhaps the most complicating factor is the Indonesian government, whose presence weaves through Drone Emprit’s earliest incarnations to its client list today.

Back in 2012, an offer from a friend led Fahmi to try pivoting his coding experiments toward a commercial media monitoring product. The sixth Indonesian president, Susilo Bambang Yudhoyono, was among the earliest and most prominent clients to sign up. It meant that the needs of the administration shaped much of the early versions of Drone Emprit.

The president’s government was becoming marred by corruption scandals and internal party conflict. It combined with rising unemployment and poverty rates to feed into public discontent. “At the time, online media and social media users were all attacking him,” Fahmi said.

The president was persuaded by his communications team to create his own social media accounts. “We analyzed the [conversations on] social media and gave the president’s team suggestions, so they could have a softer landing,” said Fahmi.

By the end of the contract, the Drone Emprit system had grown. It could detect sentiments and emotion, map out influencers, see how idea clusters form within social networks, identify narrative patterns, analyze opinions, recognize entity relations, and extract quotes.

Fahmi is guarded about his client list, but told Rest of World that, today, 40% of them are state-linked and 60% private. Even Fahmi’s critics acknowledge that his role is important. But they point out that he can be selective in choosing targets to debunk — and especially active in analyzing instances where government policies are being attacked.

“I always tell everyone that I’m not part of any camp. I’m a scientist,” Fahmi said to Rest of World. “My goal is to educate people with data, that’s it.”

To the overwhelming majority of observers, Fahmi successfully treads the line between the interests of entities who could be either his clients or his targets. Drone Emprit is one of a kind. With it, Fahmi has established credibility as a misinformation authority in a noisy landscape.

Fact-checking has been the traditional method for countering misinformation in Indonesia, but it is considered too slow and reactive. The country is home to the world’s largest such network: the Cek Fakta initiative, a network of 6,000 fact-checkers that incorporates around 25 media organizations.

“We have told the social media platforms: ‘This algorithm is dangerous, please turn it off,’ but they are not willing to because it is all about the engagement business.” 

A Facebook spokesperson told Rest of World that, in Indonesia, Facebook partners with six organizations certified through the International Fact-Checking Network — Kompas, Tempo, Liputan6, Tirto, MAFINDO, and Agence France-Presse. Posts marked false will have their distribution in the news feed reduced, while AI helps identify near-identical posts across the platform. They remove content when it “breaks [the] rules.”

In the academic and media community, there is a sense that by the time a rumor requires debunking, it’s already too late. Indonesia suffers from low digital literacy. Commentary points out that a more effective response would be to take action much earlier, and redirect the people who feed misinformation through bots into other jobs.

Fahmi, in some ways, enjoys a high degree of authority along with low liability. He pointed to the t-shirt he was wearing to our Zoom meeting, which showed the motto of Drone Emprit: “We don’t claim to be neutral, but we insist on being truthful.”

“I’m pro-data, I present data. I don’t try to be neutral – and I can’t be neutral, I have to side with data,” he said. “But I try to convey things as is. Being truthful is being honest. … Yes, that’s it – I’m just trying to be honest.”

Link: https://restofworld.org/2021/drone-emprit/

Wajib PeduliLindungi Selama PPKM Dinilai Diskriminasi, Muncul Saran Pakai NIK KTP

WowKeren – Indonesia mewajibkan penggunaan PeduliLindungi untuk beraktivitas di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Seperti misalnya untuk mengakses fasilitas publik hingga syarat naik kereta api baik lokal dan jarak jauh.

Namun kewajiban memakai PeduliLindungi ini dikritik sejumlah pihak karena aplikasi hanya bisa diinstal di ponsel pintar. Sedangkan tidak semua masyarakat Indonesia bisa memiliki gawai elektronik tersebut.

Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, pun memahami keresahan ini dan memberikan saran untuk pemerintah. Menurut Ismail, seharusnya pemerintah menyediakan mekanisme yang lebih sederhana seperti dengan memindai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di e-KTP.

“Pemerintah bisa membuat aplikasi yang dapat scan NIK. Kemudian baru data dari aplikasi itu terhubung ke aplikasi PeduliLindungi,” ujar Ismail kepada Kompas, Rabu (15/9).

Playvolume00:16/03:30Entertain your kids and get creative with things from around your house! BlossomTruvidfullScreen

“Jadi masyarakat cukup membawa KTP-nya. Tidak perlu membawa kartu vaksin, tidak perlu punya smartphone,” jelas Ismail, dikutip dari Kompas, Kamis (16/9).

“Ini yang harus jadi perhatian, gunakan solusi yang bisa dipakai semua masyarakat,” imbuh Ismail menegaskan. Kendati demikian, aplikasi PeduliLindungi akan tetap dipakai untuk menunjukkan data terkait status kesehatan dan vaksinasi COVID-19 orang yang berkunjung atau melakukan perjalanan.

“Jadi nanti ada aplikasi sederhana, itu tersambung dengan PeduliLindungi. Baru dikatakan status orang tersebut apakah dia merah atau hijau. Cukup seperti itu saja,” pungkasnya.

Sebelumnya pemerintah menegaskan bahwa aplikasi PeduliLindungi menjadi syarat yang harus dimiliki masyarakat saat melakukan perjalanan. Beberapa fasilitas publik pun baru bisa diakses bila menunjukkan PeduliLindungi.

Penggunaan aplikasi berbasis ponsel pintar ini pun sempat dibahas Ketua DPR RI Puan Maharani. “Kita tahu tidak semua masyarakat Indonesia memiliki smartphone sehingga bisa mengunduh aplikasi PeduliLindungi. Karenanya, pemerintah harus memikirkan mekanisme lain bagi masyarakat yang tidak memiliki,” ujar Puan, Senin (13/9).(wk/elva)

Link: https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00385427.html

Pemerintah Disarankan Buat Aplikasi Pengecekan Sederhana yang Bisa Diakses Semua Orang

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diminta untuk membuat aplikasi sederhana yang dapat melakukan proses scanning Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di E-KTP.

Menurut Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, aplikasi ini yang sebaiknya dipakai pemerintah untuk melakukan pengecekan sebagai syarat seseorang bepergian atau mengakses fasilitas publik.

“Pemerintah bisa membuat aplikasi yang dapat scan NIK. Kemudian baru data dari aplikasi itu terhubung ke aplikasi PeduliLindungi,” terang Ismail dihubungi Kompas.com, Rabu (15/9/2021).

Ismail menilai keberadaan aplikasi ini akan lebih adil untuk semua kalangan, dari pada PeduliLindungi. Sebab, untuk menginstal PeduliLindungi memerlukan smartphone. Sementara, tidak semua masyarakat memiliki smartphone serta paket data untuk mengaksesnya.

Baca juga: PeduliLindungi Jadi Syarat Perjalanan, Bagaimana Jika Warga Tak Punya Smartphone?

“Jadi masyarakat cukup membawa KTP nya. Tidak perlu membawa kartu vaksin, tidak perlu punya smartphone,” papar Ismail. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email “Ini yang harus jadi perhatian, gunakan solusi yang bisa dipakai semua masyarakat,” ucap dia. Ismail melanjutkan, aplikasi PeduliLindungi bisa tetap digunakan untuk menunjukan data terkait status kesehatan dan vaksinasi Covid-19 untuk orang yang berkunjung atau melakukan perjalanan.

“Jadi nanti dari aplikasi sederhana itu tersambung dengan PeduliLindungi, baru dikatakan status orang tersebut apakah dia merah atau hijau. Cukup seperti itu saja,” pungkas dia. Diberitakan sebelumnya saat ini aplikasi PeduliLindungi menjadi syarat yang harus dimiliki masyarakat yang hendak melakukan perjalanan.

“Kami meminta agar pelaku perjalanan trasnprotasi menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu syarat perjalanan,” terang Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga: Begini Proses Verifkasi WNI dan WNA yang Divaksinasi di Luar Negeri ke Aplikasi PeduliLindungi

Syarat itu diterapkan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 14-20 September 2021. Aturan itu terkandung dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 beserta addendumnya tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Link: https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/19430251/pemerintah-disarankan-buat-aplikasi-pengecekan-sederhana-yang-bisa-diakses