Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether Singapura

Jakarta, IDN Times – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membantah aplikasi PeduliLindungi untuk melacak dan skrining warga yang terpapar COVID-19 merupakan buatan Singapura. Tapi, Kominfo tak membantah aplikasi yang di-install di ponsel pintar itu terinspirasi aplikasi TraceTogether yang sudah lebih dulu dibuat Negeri Singa. 

Perkara aplikasi PeduliLindungi ramai disebut buatan Singapura bermula dari unggahan mantan Komisaris Garuda, Peter F. Gontha, di akun Instagramnya pada 13 September 2021. Ia sempat menulis bila benar PeduliLindungi buatan Singapura maka keamanan data-data pribadi WNI dalam bahaya. 

“Seluruh data kita direkam di Singapura dan kedaulatan data Indonesia sudah ada di tangan mereka. Meski ini aplikasi Telkom. Mereka tahu alamat, tanggal lahir, e-mail kita. Termasuk kita makan apa dan pergi ke mana saja. Mereka sudah tahu. Kalau informasi ini saya salah, mohon diinformasikan apa yang salah,” tulis Peter pada 13 September 2021 yang kini sudah dihapus. Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether SingapuraPernyataan mantan Komisaris PT Garuda Indonesia Peter F. Gontha soal aplikasi PeduliLindungi buatan Singapura (www.instagram.com/@petergontha)

Kolom komentar akun Instagram Peter pun langsung ramai. Ada sejumlah warganet yang menepis pernyataan Peter tersebut. Namun, Juru Bicara Kemkominfo, Deddy Permadi, membantah isu tersebut. Ia mengatakan PeduliLindungi adalah aplikasi asli buatan dalam negeri. 

“Pernyataan yg mengatakan bahwa PeduliLindungi adalah buatan Singapura adalah salah. PL adalah karya anak bangsa,” kata Deddy ketika dihubungi, Kamis (16/9/2021).

Staf khusus Menkominfo, Henry Subiakto, menambahkan PeduliLindungi memang terinspirasi aplikasi TraceTogether buatan Singapura. Tetapi, aplikasi PeduliLindungi dikembangkan tim Telkom yang dipimpin Faizal R. Djoemadi yang kini ditunjuk Erick Thohir sebagai bos PT Pos Indonesia.

“Idenya memang melihat dari TraceTogether Singapura, tapi kemudian dikembangkan lebih canggih dan lengkap. Kami juga sudah minta izin ke Duta Besar Singapura,” cuit Henry di akun Twitter-nya, @henrysubiakto, pada 15 September 2021. 

Apa benar PeduliLindungi lebih canggih dibandingkan TraceTogether?

1. Aplikasi Trace Together gunakan bluetooth, PeduliLindungi pakai koneksi internet

Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether Singapura(Tampilan aplikasi Trace Together) http://www.mothership.sg

TraceTogether dikembangkan Badan Teknologi dan Kementerian Kesehatan Singapura dan diluncurkan pada 20 Maret 2020. Aplikasi itu dapat membantu pemerintah melacak siapa saja yang melakukan kontak dekat dengan jarak dua meter selama 30 menit. 

“Aplikasi ini sangat bermanfaat dalam kasus orang-orang yang terinfeksi tidak tahu siapa saja yang kontak langsung, atau berada dalam jarak dekat dengan mereka selama durasi tertentu,” ungkap developer aplikasi itu seperti dikutip dari harian The Straits Times pada 2020. 

Dengan menemukan orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien, maka dapat membantu proses tes COVID-19 menjadi lebih tepat sasaran. Trace Together digunakan dengan mengaktifkan tool bluetooh di ponsel pintar. 

Badan Digital Government Office dan Smart Nation (SNDGO) mengatakan agar proses pelacakan bisa dilakukan, maka para penggunanya harus memberikan persetujuan mereka secara eksplisit, bahwa data berupa nomor telepon dan data di aplikasi itu akan digunakan untuk melakukan penelusuran. 

“Ketika diminta oleh Kementerian Kesehatan (MOH) maka para penggunanya dapat mengirimkan data aplikasi TraceTogether untuk proses pelacakan. Hanya sampai di titik itu. Data-data lainnya tidak akan dilacak oleh pemerintah,” ungkap SNDGO. LANJUTKAN MEMBACA ARTIKEL DI BAWAH

Editor’s Picks

Sementara, PeduliLindungi baru bisa dimanfaatkan bila ponsel dihubungkan dengan jaringan internet. Selain itu, aplikasi tersebut baru dimanfaatkan untuk skrining warga yang hendak menuju ke tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan. Cara ini dinilai cukup efektif karena terbukti 3.830 orang berhasil ditolak masuk ke mal karena terdeteksi positif COVID-19. 

Hal itu diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ketika rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi IX DPR pada 13 September 2021. Dari jumlah tersebut, 3.000 orang terdeteksi melakukan check-in saat ingin masuk ke mal atau pusat perbelanjaan. Sebanyak 348 orang lainnya terdeteksi saat masuk ke dalam pabrik-pabrik industri.

“Kami bisa lihat suprisingly tetap aja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif COVID-19 tapi masih jalan-jalan,” ungkap Budi pada Senin, 6 September lalu. 

Sementara, fitur pelacakan kontak erat masih belum dioptimalkan. Meski selama diaktifkan, aplikasi PeduliLindungi terus meminta agar lokasi pengguna ponsel terus dinyalakan. 

Baca Juga: Terobosan Singapura: Ciptakan Aplikasi Lacak Kontak Pasien COVID-19

2. Aplikasi PeduliLindungi dinilai ciptakan kesenjangan di masyarakat

Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether SingapuraANTARA/Arindra Meodia

Sementara, kebijakan pemerintah memberlakukan skrining di fasilitas umum dengan aplikasi PeduliLindungi dinilai menciptakan kesenjangan. Sebab, aplikasi tersebut hanya berfungsi di ponsel pintar. Padahal, tak semua orang di Indonesia memiliki ponsel pintar. 

Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, mendorong pemerintah untuk mencari cara lain untuk proses skrining. Salah satunya membuat aplikasi yang bisa memindai dari data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, kata dia, data ini pasti dimiliki semua orang yang telah menerima vaksin COVID-19. 

“Jadi, masyarakat cukup membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya. Tak perlu membawa kartu vaksin, tak perlu punya smartphone,” cuit Ismail di akun Twitternya, @ismailfahmi, pada 15 September 2021. 

Pemerintah, kata Ismail, dapat membuat aplikasi venue yang dapat scan NIK lalu terhubung ke pangkalan data PeduliLindungi untuk cek status vaksinasinya. Aplikasi tersebut akan lebih adil bagi semua kalangan karena tak semua warga memiliki ponsel pintar. 

3. Epidemiolog sentil penggunaan sertifikat vaksin COVID-19 di aplikasi PeduliLindungi

Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether SingapuraEpidemiolog Griffith University, Dicky Budiman (dok. Dicky Budiman)

Pendapat yang senada dengan Ismail juga sejak lama disampaikan epidemiolog. Salah satunya epidemiolog dari Universitas Griffith, Brisbane, Dicky Budiman. 

Dia mengatakan alih-alih menggunakan PeduliLindungi sebagai skrining, pemerintah sebaiknya menggenjot 3T yakni tes, lacak, dan isolasi. Dicky menyebut bila 3T di Indonesia sudah kuat, maka aplikasi semacam PeduliLindungi sudah tak lagi dibutuhkan. 

“Bukan hanya satu (kasus) saja (yang terjadi tak bisa masuk karena tak ada sertifikat vaksin), pasti banyak yang lain. Itu kan merugikan banyak pihak dan ini akan semakin banyak (masalah terkait integrasi data). Nanti terjadi di berbagai macam aktivitas,” ungkap Dicky pada 15 Agustus 2021. 

Ia juga menilai syarat untuk menunjukkan sertifikat vaksin ke sejumlah tempat umum tidak adil. Sebab, belum semua warga di Indonesia sudah menerima vaksin. Berdasarkan data yang dikutip dari Our World In Data, cakupan vaksinasi di Indonesia pun baru 20 persen. 

How one coder became Indonesia’s misinformation guru

In a “dystopian nightmare” internet, Ismail Fahmi holds a strange monopoly on debunking false facts.

It was November 4, 2016, and a protest was raging in the Indonesian capital of Jakarta. As many as 200,000 opponents of the city governor Basuki Tjahaja Purnama (“Ahok”) spilled into the streets, demanding his prosecution for alleged blasphemy of the Holy Quran. Though the day’s demonstrations had begun relatively peacefully, as night fell, they descended into clashes with tear-gas-armed police.

Engineer Ismail Fahmi was idling at his desk, half an eye on the social media-monitoring project he had built. The program had been tracking demonstration-related keywords for two days. As he watched, mentions of the keyword “dead” began to appear repeatedly — a piece of misinformation being pushed through bot networks, he realized, racing across the Twittersphere.

Fahmi launched into action. The source seemed to be an article, posted on a portal called PojokSatu.id, that misleadingly linked two unrelated deaths with the day’s protests. Posting on Facebook, Fahmi reported that the article had been retweeted by bots at exactly the same moment (21:08), and bore tell-tale markers of fake accounts. One, @Abertolf, followed a grand total of three accounts, but had tweeted 11,000 times in just a few months.

The city’s atmosphere was combustible. “I thought, ‘If people on the field that day read this information, they could get angry and create chaos,’” Fahmi told Rest of World. Looking at the screen, he said, “it was plain as day that [the news] was a hoax.”

The following month, Fahmi was invited by the Indonesian Ministry of Communication and Information Technology to analyze another proliferating hoax, one that claimed the government was employing millions of undocumented Chinese workers. He worked his magic again: The news website at the source was blocked by the government shortly after.

The series of events would help make Fahmi famous in Indonesia, and set him up to become the voice of reason in an increasingly distorted information landscape.

These days, he is a household name in local media; bespectacled and fast-spoken, he has built a profile combating misinformation with the data generated by his social media-mapping tools. The proprietary software powers his private consultancy, Media Kernels, while he offers the same analysis tools for free to academics and NGOs.

The balancing act of running a monetized data advisory and investigating misinformation in the public interest, though, places Fahmi in an uneasy space on the Indonesian internet.

Influence operations — bot-driven, automated, paid-for messaging — are ingrained in Indonesian social media, used liberally by the government, the opposition, and corporate marketing alike. They are also among Fahmi’s clients. As these campaigns become more sophisticated and targeted, demand for his services has increased. So has the risk that his methods are a step behind.

Fahmi treads an ambiguous line, somewhere between authority and observer, commercial actor and public conscience. He is known to be unflappably cheerful and easygoing; part of his desire, it seems, not to be part of any camp.

Fahmi refers to his system as “Drone Emprit” — emprit means “finch” in Indonesian — and he likens it to a watchful, bird-like drone flying over thousands of demonstrators. The alias has stuck.

Ismail Fahmi refers to his mapping tool as “Drone Emprit” — emprit means “finch” in Indonesian — likening it to a watchful, bird-like drone flying over thousands of demonstrators.

What has been called the “dystopian nightmare” of Indonesia’s online culture can be traced back to the 2014 general election. Back then, social media-savvy campaigns run by candidates Joko Widodo and Prabowo Subianto gave birth to a culture of online partisan dueling, fueled by armies of online promoters, or “buzzers.”

Bot networks are now common enough to have become an everyday marketing tool, employed by agencies to spam messaging on behalf of multinational companies. Influence operations for hire push messages on contentious issues ranging from palm oil to West Papuan independence.

Drone Emprit has given Fahmi a unique status. “He’s a pioneer in the field,” said Ross Tapsell, a senior lecturer specializing in Southeast Asian media at the Australian National University. “He’s in demand, both by Indonesians and foreigners, because this is an emerging field of research [using] big data analysis.”

Media Kernels sells media monitoring services, and is the for-profit incarnation of Drone Emprit. Drone Emprit itself is an alias maintained by Fahmi to — at least superficially — separate his debunking projects from his commercial services. While Drone Emprit rose to prominence during the 2016 protests, Media Kernels was established in 2015, with a series of analytics that were the product of six years of tinkering with code.

Raised in a quiet East Javanese village by a father who loved to fix electronics, Fahmi developed an early interest in engineering. He graduated from Bandung Institute of Technology’s electrical engineering program in 1997 and led the creation of Indonesia’s first-ever digital library network, Indonesia Digital Library Network, which connected the research papers of 20 academic institutions.

After moving to the Netherlands and completing a masters and doctorate in information science, Fahmi in 2010 began building the system that would become Drone Emprit. He worked on it in the small hours of the morning, around his day job at a Dutch startup. He poured in everything he knew about machine learning and natural language processing.OUR (FREE) EMAIL NEWSLETTERBe the first to read our latest stories, analysis, and trend-spotting on tech from every corner on earth.

“I was very interested in the way Google gathered news, so I created a similar crawling machine to gather from [Indonesian news portals] Detik, Kompas, and the like,” Fahmi said. He spoke to Rest of World against a custom Zoom background displaying Drone Emprit’s most recognizable tool, the Social Networking Analysis (SNA) map. In a surreal effect, he appeared to be floating in space, surrounded by fiery clusters of red and green sparks.

SNA works by visualizing retweets and mentions on Twitter, which radiate out from their source. To detect emotion, it puts words into categories like joy, trust, anger, fear, anticipation, surprise, sadness, and distrust. Sentiment is measured via supervised machine learning, which assesses whether the reaction is negative or positive. Other keyword tools in the system can mine mentions for a weeks-long period, for example.

“The SNA is perhaps the crown jewel of Fahmi’s system,” said Aqsath Rasyid Naradhipa, CEO of NoLimit Indonesia, Media Kernels’ rival in the media analytics industry. He added that while it was a powerful tool to track misinformation, he believed it to be less competitive as a marketing tool.

Peter Vincent, co-founder of London-based Mapimize, which uses the same visualization technology, said that being able to identify who is interacting with misinformation is essential. “You need to look for patterns in the group of related tweets and who’s retweeting them,” said Vincent. “So it’s not just like, here’s a piece of text, analyze it, and tell me whether there’s misinformation.”

“I always tell everyone that I’m not part of any camp. I’m a scientist,” Fahmi said. “My goal is to educate people with data, that’s it.”

Imagine the slow-motion replay of a contentious sporting moment, watched by a referee. This is the careful analogy Fahmi uses when describing what Drone Emprit does: a presentation of data, to be used by an observer who makes the final call.

Fahmi is quick to joke, but not on the subject of neutrality. Drone Emprit’s debunking projects operate in the same online world occupied by Media Kernels’ paying clients; at times, they overlap uncomfortably. Fahmi described how some of Media Kernels’ clients have been upset about being exposed in his investigations into disinformation tactics. He has lost them as customers. (Fahmi declined to give details on who these customers were.)

“The risk is there, because Drone Emprit raises issues,” he said. “Sometimes we don’t know who [is] behind this issue; we just go ahead and expose it. So, they got angry. … Yes, there is an impact.”

Perhaps the most complicating factor is the Indonesian government, whose presence weaves through Drone Emprit’s earliest incarnations to its client list today.

Back in 2012, an offer from a friend led Fahmi to try pivoting his coding experiments toward a commercial media monitoring product. The sixth Indonesian president, Susilo Bambang Yudhoyono, was among the earliest and most prominent clients to sign up. It meant that the needs of the administration shaped much of the early versions of Drone Emprit.

The president’s government was becoming marred by corruption scandals and internal party conflict. It combined with rising unemployment and poverty rates to feed into public discontent. “At the time, online media and social media users were all attacking him,” Fahmi said.

The president was persuaded by his communications team to create his own social media accounts. “We analyzed the [conversations on] social media and gave the president’s team suggestions, so they could have a softer landing,” said Fahmi.

By the end of the contract, the Drone Emprit system had grown. It could detect sentiments and emotion, map out influencers, see how idea clusters form within social networks, identify narrative patterns, analyze opinions, recognize entity relations, and extract quotes.

Fahmi is guarded about his client list, but told Rest of World that, today, 40% of them are state-linked and 60% private. Even Fahmi’s critics acknowledge that his role is important. But they point out that he can be selective in choosing targets to debunk — and especially active in analyzing instances where government policies are being attacked.

“I always tell everyone that I’m not part of any camp. I’m a scientist,” Fahmi said to Rest of World. “My goal is to educate people with data, that’s it.”

To the overwhelming majority of observers, Fahmi successfully treads the line between the interests of entities who could be either his clients or his targets. Drone Emprit is one of a kind. With it, Fahmi has established credibility as a misinformation authority in a noisy landscape.

Fact-checking has been the traditional method for countering misinformation in Indonesia, but it is considered too slow and reactive. The country is home to the world’s largest such network: the Cek Fakta initiative, a network of 6,000 fact-checkers that incorporates around 25 media organizations.

“We have told the social media platforms: ‘This algorithm is dangerous, please turn it off,’ but they are not willing to because it is all about the engagement business.” 

A Facebook spokesperson told Rest of World that, in Indonesia, Facebook partners with six organizations certified through the International Fact-Checking Network — Kompas, Tempo, Liputan6, Tirto, MAFINDO, and Agence France-Presse. Posts marked false will have their distribution in the news feed reduced, while AI helps identify near-identical posts across the platform. They remove content when it “breaks [the] rules.”

In the academic and media community, there is a sense that by the time a rumor requires debunking, it’s already too late. Indonesia suffers from low digital literacy. Commentary points out that a more effective response would be to take action much earlier, and redirect the people who feed misinformation through bots into other jobs.

Fahmi, in some ways, enjoys a high degree of authority along with low liability. He pointed to the t-shirt he was wearing to our Zoom meeting, which showed the motto of Drone Emprit: “We don’t claim to be neutral, but we insist on being truthful.”

“I’m pro-data, I present data. I don’t try to be neutral – and I can’t be neutral, I have to side with data,” he said. “But I try to convey things as is. Being truthful is being honest. … Yes, that’s it – I’m just trying to be honest.”

Link: https://restofworld.org/2021/drone-emprit/

Wajib PeduliLindungi Selama PPKM Dinilai Diskriminasi, Muncul Saran Pakai NIK KTP

WowKeren – Indonesia mewajibkan penggunaan PeduliLindungi untuk beraktivitas di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Seperti misalnya untuk mengakses fasilitas publik hingga syarat naik kereta api baik lokal dan jarak jauh.

Namun kewajiban memakai PeduliLindungi ini dikritik sejumlah pihak karena aplikasi hanya bisa diinstal di ponsel pintar. Sedangkan tidak semua masyarakat Indonesia bisa memiliki gawai elektronik tersebut.

Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, pun memahami keresahan ini dan memberikan saran untuk pemerintah. Menurut Ismail, seharusnya pemerintah menyediakan mekanisme yang lebih sederhana seperti dengan memindai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di e-KTP.

“Pemerintah bisa membuat aplikasi yang dapat scan NIK. Kemudian baru data dari aplikasi itu terhubung ke aplikasi PeduliLindungi,” ujar Ismail kepada Kompas, Rabu (15/9).

Playvolume00:16/03:30Entertain your kids and get creative with things from around your house! BlossomTruvidfullScreen

“Jadi masyarakat cukup membawa KTP-nya. Tidak perlu membawa kartu vaksin, tidak perlu punya smartphone,” jelas Ismail, dikutip dari Kompas, Kamis (16/9).

“Ini yang harus jadi perhatian, gunakan solusi yang bisa dipakai semua masyarakat,” imbuh Ismail menegaskan. Kendati demikian, aplikasi PeduliLindungi akan tetap dipakai untuk menunjukkan data terkait status kesehatan dan vaksinasi COVID-19 orang yang berkunjung atau melakukan perjalanan.

“Jadi nanti ada aplikasi sederhana, itu tersambung dengan PeduliLindungi. Baru dikatakan status orang tersebut apakah dia merah atau hijau. Cukup seperti itu saja,” pungkasnya.

Sebelumnya pemerintah menegaskan bahwa aplikasi PeduliLindungi menjadi syarat yang harus dimiliki masyarakat saat melakukan perjalanan. Beberapa fasilitas publik pun baru bisa diakses bila menunjukkan PeduliLindungi.

Penggunaan aplikasi berbasis ponsel pintar ini pun sempat dibahas Ketua DPR RI Puan Maharani. “Kita tahu tidak semua masyarakat Indonesia memiliki smartphone sehingga bisa mengunduh aplikasi PeduliLindungi. Karenanya, pemerintah harus memikirkan mekanisme lain bagi masyarakat yang tidak memiliki,” ujar Puan, Senin (13/9).(wk/elva)

Link: https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00385427.html

Pemerintah Disarankan Buat Aplikasi Pengecekan Sederhana yang Bisa Diakses Semua Orang

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diminta untuk membuat aplikasi sederhana yang dapat melakukan proses scanning Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di E-KTP.

Menurut Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, aplikasi ini yang sebaiknya dipakai pemerintah untuk melakukan pengecekan sebagai syarat seseorang bepergian atau mengakses fasilitas publik.

“Pemerintah bisa membuat aplikasi yang dapat scan NIK. Kemudian baru data dari aplikasi itu terhubung ke aplikasi PeduliLindungi,” terang Ismail dihubungi Kompas.com, Rabu (15/9/2021).

Ismail menilai keberadaan aplikasi ini akan lebih adil untuk semua kalangan, dari pada PeduliLindungi. Sebab, untuk menginstal PeduliLindungi memerlukan smartphone. Sementara, tidak semua masyarakat memiliki smartphone serta paket data untuk mengaksesnya.

Baca juga: PeduliLindungi Jadi Syarat Perjalanan, Bagaimana Jika Warga Tak Punya Smartphone?

“Jadi masyarakat cukup membawa KTP nya. Tidak perlu membawa kartu vaksin, tidak perlu punya smartphone,” papar Ismail. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email “Ini yang harus jadi perhatian, gunakan solusi yang bisa dipakai semua masyarakat,” ucap dia. Ismail melanjutkan, aplikasi PeduliLindungi bisa tetap digunakan untuk menunjukan data terkait status kesehatan dan vaksinasi Covid-19 untuk orang yang berkunjung atau melakukan perjalanan.

“Jadi nanti dari aplikasi sederhana itu tersambung dengan PeduliLindungi, baru dikatakan status orang tersebut apakah dia merah atau hijau. Cukup seperti itu saja,” pungkas dia. Diberitakan sebelumnya saat ini aplikasi PeduliLindungi menjadi syarat yang harus dimiliki masyarakat yang hendak melakukan perjalanan.

“Kami meminta agar pelaku perjalanan trasnprotasi menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu syarat perjalanan,” terang Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga: Begini Proses Verifkasi WNI dan WNA yang Divaksinasi di Luar Negeri ke Aplikasi PeduliLindungi

Syarat itu diterapkan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 14-20 September 2021. Aturan itu terkandung dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 beserta addendumnya tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Link: https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/19430251/pemerintah-disarankan-buat-aplikasi-pengecekan-sederhana-yang-bisa-diakses

Saran Ahli Soal Cara Akses PeduliLindungi Tanpa HP

Jakarta, CNN Indonesia — Ahli menyebut bahwa sebenarnya Internet Governance Forum Indonesia (IGF) sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan agar masyarakat bisa mengakses aplikasi dan situs PeduliLindungi tanpa menggunakan ponsel.
Hal tersebut disampaikan oleh Analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi terkait rencana pemerintah untuk mencari cara baru agar seluruh warga Indonesia yang tak menggunakan ponsel bisa mengakses aplikasi dan situs Pedulilindungi.

Menurut Ismail, rekomendasi tersebut sudah disampaikan kepada PT Telkom, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Soal pertanggungjawaban negara pada warga yang tidak bisa mengunduh app PL (Peduli Lindungi), misal karena tidak punya HP, forum ID-IGF sudah memberi rekomendasi solusi yang sudah dikirim ke Telkom, @kemkominfo, @KemenkesRI. Semoga didengar dan ditindaklanjuti,” tulis Ismail melalui akun twitter pribadinya, @ismailfahmi, Senin (13/9).

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku tengah memikirkan cara baru agar seluruh masyarakat bisa mengakses aplikasi dan situs Pedulilindungi tanpa menggunakan gawai, salah satunya telepon seluler.

Budi mengatakan tidak semua masyarakat Indonesia memiliki gawai. Mereka yang tidak memiliki jadi sulit untuk mendatangi tempat tertentu, karena kini ada syarat menunjukkan bukti sertifikat vaksin dalam aplikasi Pedulilindungi.

Dalam cuitannya tersebut, Ismail melampirkan hasil tangkapan layar yang berisi saran yang dimaksud. Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki gawai sehingga menimbulkan diskriminasi pada hak masyarakat untuk mendapatkan layanan publik.

Berdasarkan data dari IGF Indonesia, penetrasi smartphone di Indonesia baru mencapai 58 persen populasi. Sehingga, terdapat 42 persen masyarakat yang tidak bisa mengunduh Peduli Lindungi meski sudah vaksin.

Solusi Pedulilindungi bagi warga tak punya HP


Untuk mengatasi hal tersebut, IGF Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi diantaranya membalik proses penerapan Peduli Lindungi sehingga lebih memudahkan masyarakat yang tidak memiliki smartphone untuk tetap beraktivitas.

“Jadi di setiap tempat publik disediakan terminal check-in manual dengan input Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui layar dashboard terhubung ke front-end Peduli Lindungi melalui API,” tulis IGF Indonesia pada dokumen yang dilampirkan Ismail.

IGF Indonesia juga memberikan alternatif input lainnya dengan RFID reader untuk tap chip KTP Elektronik atau dengan scan QR Code kartu vaksin.

Menkes Cari Cara Akses PeduliLindungi Tanpa Ponsel
Dengan cara tersebut, menurut IGF Indonesia, masyarakat umum hanya perlu membawa kartu vaksin atau e-KTP untuk dipindai oleh petugas di area publik.

Ketua DPR Puan Maharani juga sempat menyatakan syarat mendatangi tempat tertentu dengan menunjukkan sertifikat vaksin lewat handphone tergolong diskriminatif, karena tak semua orang memilikinya.

Puan menyebut ada 109,97 juta orang Indonesia yang tak memiliki telepon seluler, sehingga sulit untuk berkegiatan di tempat tertentu yang menerapkan syarat sertifikat vaksin di aplikasi PeduliLindungi.

“Seratus juta lebih penduduk Indonesia yang tidak memiliki smartphone ini tidak boleh berkurang atau hilang haknya di saat pandemi, hanya karena belum memiliki alat pengunduh aplikasi digital tersebut,” kata dia.

(mrh/eks)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210914115212-185-694006/saran-ahli-soal-cara-akses-pedulilindungi-tanpa-hp.

Ketar-ketir Celah PeduliLindungi yang Bikin Khawatir

Jakarta – 

Pedulilindungi banyak dikritik oleh pakar keamanan siber karena celah keamanannya. Apalagi semenjak sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor, makin gegerlah netizen.

Awalnya, sejumlah influencer membahas perkara gambar sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi. Di situ ada nama Ir Joko Widodo, kemudian NIK dan tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaksinasi dan jenis vaksin dan batch vaksinasinya. Semua lengkap ada di sana.

detikINET pun mengonfirmasi hal ini kepada pakar medsos Ismail Fahmi, founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia yang ikut memposting gambarnya. Menurut dia ini memang sertifikat asli.

“Menurut saya ini asli, karena memang bisa. Aplikasi ini memungkinkan orang bisa minta tolong siapapun download dari aplikasi PeduliLindungi kalau tahu nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksinasi dan jenis vaksinasinya,” ujar Ismail Fahmi.


1. Langkah Pemerintah

Usai kejadian ini data Presiden Jokowi sudah ditutup. Kemenkes dan Kominfo mengurus integrasi data PeduliLindungi dan Pusat Data Nasional (PDN). BSSN memulihkan dan manajemen risiko keamanan siber.

“Migrasi tersebut meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan juga database aplikasi PeduliLindungi. Migrasi turut dilakukan terhadap Sistem Aplikasi SiLacak dan Sistem Aplikasi PCare,” ujar Menkominfo Johnny G Plate.

2. 15 Celah Keamanan PeduliLindungi

Tapi ternyata masalahnya tidak sampai di situ saja. Forum Tata Kelola Internet Indonesia (Indonesia Internet Governance Forum/ID-IGF) mengumumkan hasil analisis mereka terhadap aplikasi PeduliLindungi. Setidaknya, ditemukan 15 masalah pada aplikasi ini yang harus segera diperbaiki.

“Rekomendasi dari ID-IGF ini semoga dapat menjadi bahan pertimbangan pembuatan keputusan untuk kemajuan bangsa,” kata ID-IGF lewat keterangan tertulis yang diterima detikINET, Kamis (9/9).

Ada 10 masalah termasuk dalam sisi teknis seperti: PeduliLindungi mencantumkan ‘Syarat Penggunaan’ yang tidak menjamin layanannya selalu bisa diakses serta tidak menjamin data yang akurat dan aman, Kebijakan Kerahasiaan PeduliLindungi tidak menjamin keamanan data bila terjadi akses illegal, dan lain sebagainya.

Sementara sisanya ada pada masalah tata kelola. Paling pertama disebutkan bahwa aplikasi PeduliLindungi bersifat mandatory bagi masyarakat, tetapi tidak ada dalam daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) resmi yang terdaftar di Kemenkominfo sebagaimana bisa dilihat di laman https://pse.kominfo.go.id/.

“Karenanya, aplikasi ini perlu segera didaftarkan sebagai PSE sehingga statusnya legal dan terpercaya,” tulis laporan tersebut.

3. Minta Segera Diperbaiki

Forum Tata Kelola Internet Indonesia (Indonesia Internet Governance Forum/ID-IGF) meminta Menkominfo Johnny G Plate dan pihak terkait lainnya, memperbaiki aplikasi PeduliLindungi.

“Sehubungan dengan banyaknya keluhan pengguna aplikasi PeduliLindungi yang disampaikan melalui berbagai forum formal maupun informal, para pemangku kepentingan majemuk ID-IGF mendiskusikan dan menganalisa kinerja PeduliLindungi sejak Juli hingga September 2021 melalui WhatsApp Group ID-IGF dan pertemuan daring via Zoom,” kata Koordinator MAG ID-IGF Mariam F Barata lewat keterangan tertulis yang diterima detikINET, Kamis (9/9).

4. Respons dari Pemerintah

Menerima laporan tersebut, Kominfo sangat mengapresiasi. Menkominfo mengatakan pihaknya sudah melakukan diskusi dengan pihak-pihak penting yang bisa meningkatkan keamanan aplikasi tersebut.

“Rekomendasi tersebut saat ini sedang kami pelajari dan didiskusikan bersama PT Telkom, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan,” ujar Johnny kepada detikINET, Jumat (10/9).

Saat ini PeduliLindungi sudah dimanfaatkan secara masif dan jadi andalan pemerintah yang fungsinya melakukan pelacakan penyebaran virus Corona (COVID-19). Selain itu juga, aplikasi PeduliLindungi digunakan untuk dokumen perjalanan, masuk ke mal, supermarket, hingga download sertifikat vaksin COVID-19.

Link: https://inet.detik.com/cyberlife/d-5720512/ketar-ketir-celah-pedulilindungi-yang-bikin-khawatir/2

Banyak Hoaks Berita Vaksin, MUI Minta Umat Jalankan Perintah Tabayun

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Berkembangnya teknologi membuat informasi beredar begitu cepat. Tak ayal hal tersebut dimanfaatkan sekelompok orang demi kepentingan sesaat guna menyebarkan informasi hoaks. Namun, mengacu kepada Al Quran, seorang muslim yang beriman wajib meneliti saat menerima sebuah informasi apakah benar atau hoaks.

Hal tersebut disampaikan Founder Media Kernels Indonesia yang juga Wakil Ketua Infokom MUI Ismail Fahmi dalam Webinar bertajuk “Literasi Pandemi dan Pemulihan Ekonomi di Kalangan Millenial, Sabtu (04/09) secara virtual.

Di dalam Surah Al Hujurat ayat 6, Allah SWT berfirman “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.

Menurut Pendiri Drone Emprit tersebut, ayat tersebut merupakan sebuah perintah bagi seorang yang beriman, jika menerima informasi, maka yang dilakukannya pertama kali adalah meneliti atau mengecek kebenarannya.

Belakangan yang terjadi justru sebaliknya, tidak diketahui benar tidaknya, informasi hoaks diedarkan tanpa pengetahuan yang cukup. Hal tersebut hampir terjadi setiap hari di social media Facebook, Twitter, WhatsApp dll.

Menurutnya, ini adalah ujian, apakah sebagai seorang muslim, kita sudah menjalankan kewajiban seperti tertuang di dalam Al Quran.

Salah satu informasi hoaks yang sangat gencar dilakukan adalah informasi hoaks tentang vaksinasi, bahkan ada yang menuding bahwa Vaksinasi adalah konsprasi. Tanpa melakukan cek dan ricek, disinformasi ini bisa merugikan semua pihak di dalam menyukseskan program vaksinasi, agar masyarakat terhindar dai Covid 19.

“Berita hoaks biasa nya, mulai dari pandemi adalah system yang di buat oleh kalangan yang memiliki kepentingan untuk melakukan depopulasi, selanjutnya vaksin sendiri buatan orang luar yang bermaksud menghancurkan Islam. Padahal sejatinya adalah kita sebagai umat islam itu dimainin. Tanpa kita memikirkan bagaimana dampak pandemi ini mengahncurkan ekonomi, pendidikan dan masalah sosial lainnya,” katanya.\

Salah satu info sesat yang beredar adalah informasi yang menyebutkan bahwa vaksin adalah sebuah chip buatan yang ditujukan untuk mengontrol setiap gerak-gerik manusia. Dia menyayangkan pemberitaan ini sangat sama sekali tidak bermanfaat dan menyebar tanpa terkontrol.

“Saya heran dengan pemberitaan yang sangat tidak masuk akal ini, berita salah yang jelas menghancurkan kebenaran mengenai vaksinasi dan pandemi.Hal ini justru memanfaatkan tim yang anti vaksin semakin mudah untuk mempengaruhi orang-orang yang belum memiliki alasan untuk turut vaksin,”katanya.

Berdasarr ayat di atas, verifikasi atau teliti terhadap suatu informasi bukan hanya kewajiban bagi umat Islam saja, tapi untuk semua orang yang beriman. Di tengah pandemi seperti ini fokus ada pada kesehatan bersama.

“Saran terbaik dalam menyeleksi informasi yang di terima adalah saring sebelum sharring,” tutupnya. (mui)

Link: https://jurnalislam.com/banyak-hoaks-berita-vaksin-mui-minta-umat-jalankan-perintah-tabayun/

Infokom MUI Ajak Generasi Milenial Bantu Orang Tuanya Cegah Hoaks

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Meskipun banyak seminar mengenai penangkalan hoaks untuk kalangan milenial, namun yang jarang dibahas adalah hoaks di kalangan orang tua. Akhir-akhir ini sudah banyak dirasakan, sumber-sumber hoaks justru berasal dari keluarga dengan asal meneruskan pesan.

Merespons fenomena sosial itu, Wakil Ketua Komisi Infokom MUI Pusat, Ismail Fahmi, Ph.D memberikan saran khusus agar kalangan anak muda meningkatkan kemampuan literasi media sosialnya untuk membantu orang tua melakukan verifikasi informasi.

Direktur Drone Emprit ini menyampaikan, dirinya pun selama ini terus mengawal orang tuanya di sosial media. Saat ini, sang ayah kerap bertanya terlebih dahulu informasi yang disebarkan di grup sebelum kemudian memforwardkan ke grup lain.

“Tolong dibantu orang tua kita. Mereka itu tidak mampu melakukan verifikasi,” ujarnya saat menyampaikan materi, Sabtu (04/09) dalam Webinar “Literasi Pandemi dan Pemulihan Ekonomi di Kalangan Milenial Muslim” secara virtual.

Dalam acara Kerjasama Infokom MUI dengan Kementerian Kominfo itu, dia menyampaikan bahwa sebagai pihak yang mengajari orang tua melakukan saring sebelum sharing, maka anak muda harus mengetahui beberapa tips untuk menyangkal hoaks.

Dikatakan Ismail Fahmi, cara paling mudah adalah dengan langsung mengakses Google dan menambahkan kata hoaks di dalam kotak pencarian.

“Saya langsung dari Google saja. Misalnya saya pernah dikirimi bapak saya, video hoaks tentang sebuah ada video pesawat chemtrails (hoaks menyebarkan virus Covid-19 di langit pantura), cari saja kata Chemtrails di Google kemudian tambahkan kata hoaks, nanti akan keluar hasil verifikasinya,” jelasnya.

Dia melanjutkan, dengan semakin banyaknya video pendek atau gambar yang dipelintir, ada beberapa cara untuk melakukan verifikasi. Pertama, bisa melalui search engine bikinan Rusia yaitu Yandex. Kita tinggal memfoto layar (screen-capture) gambar yang kita inginkan, kemudian upload di kotak pencarian Yandex.

Cara lainnya adalah mengupload hasil screen capture tersebut di Google Image. Google Image nanti akan menjabarkan beberapa gambar yang mirip dengan pencarian kita. Setelah itu, Google juga akan memberitahukan sumber asli video/gambar tersebut darimana.

Dari proses itu, kemudian kita akan tahu kebenaran video tersebut apakah sudah lama, terkait atau apa.

“Upload di Yandex atau upload di Google Image, nanti akan muncul gambar-gambar ini asalnya darimana. Oh dari youtube ternyata banyak ini, begitu. Misalnya, narasi Covid-19 sembuh dari vitamin C doang benar tidak sih? Terus kita cek aslinya, Oh ada di youtube, vitamin C ternyata untuk meningkatkan sistem imun. Jadi bukan untuk menyembuhkan Covid-19. Kemudian lihat di youtube secara utuh dan lihat aslinya, ternyata videonya beda banget dengan narasinya, ” ujarnya.  (mui)

Link: https://jurnalislam.com/infokom-mui-ajak-generasi-milenial-bantu-orang-tuanya-cegah-hoaks/

Pengamat Kritik Kemenkes Ceroboh Kelola Data dengan Mitra

Jakarta, CNN Indonesia — Analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, kritik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) terkait pengelolaan data eHAC Kemenkes dengan mitra.
Kritik tersebut dilontarkan terkait kebocoran data pribadi pada aplikasi Electronic Health Alert Card atau eHAC milik yang dikelola Kemenkes.

Ismail mengatakan bahwa pernyataan Kemenkes menyoal data pada eHAC Kemenkes aman, namun kebocoran terdapat pada data di pihak mitra, membuat lebih khawatir karena bisa diasumsikan bahwa mitra memiliki copy atau Salinan data dari Kemenkes.

“Kita lebih khawatir, khawatirnya di sini disampaikan bahwa yang bocor itu dari mitra, mitra ini asumnsiya kan mereka punya copy, data yang persis harusnya data ini dimiliki oleh kemenkes saja gak boleh ada mitra, saya enggak tahu mitra ini siapa,” papar Ismail kepada CNN Indonesia TV, Rabu (1/9).

Sebelumya, data pengguna aplikasi eHAC milik Kementerian Kesehatan diduga bocor akibat kurangnya protokol yang dibuat oleh pengembang aplikasi.

Data eHAC yang bocor sebesar 2 Gigabyte. Jumlah data warga Indonesia dan warga asing yang menginstal eHAC dan bocor diperkirakan mencapai lebih dari 1.4 juta orang.

Menurut Ismail mudah sekali untuk memindahkan data dari elasticsearch data base eHAc ke pihak mitra. Meski data dari Kemenkes diklaim aman namun data yang dimiliki mitra belum tentu.

Lihat Juga :

Pasal Keamanan Data PeduliLindungi Disorot Dampak Kasus eHAC
Data dalam aplikasi eHAC, kata Ismail, merupakan data yang besar, mencakup data traveling, rumah sakit, hotel dan seterusnya. Data tersebut sangat kaya dan bermanfaat jika dimanfaatkan oleh pihak yang bertanggung jawab entah itu untuk bisnis atau kejahatan.

“Saya enggak yakin, tidak untuk kejahatan karena mitra pasti kan baik lah ya. Tapi untuk keperluan yang lain di luar keperluan yang kita inginkan,” kata Ismail.

“Ini kalau ada pemanfaatan yang lain yang lebih dalam untuk kepentingan mitra ini berbahaya,” tambahnya.

Selain itu, keamanan pada aplikasi Peduli Lindungi yang sudah diintegrasikan dengan eHAC juga menimbulkan kekhawatiran. Ismail mempertanyakan apakah mitra juga punya Salinan data pada aplikasi tersebut atau tidak. Hal tersebut harus diyakinkan kepada publik.

FOTO: Gerak Senyap Mobil dan Motor di Paris
slide 1 of 6

slide 1 to 5 of 6

“Nah ini yang harus diyakinkan kepada publik bahwa tidak ada copy data yang lain. Tidak boleh ada mitra yang punya copy data ini karena hacking mungkin enggak ada, tapi kalau mitra punya copy, nah ini yang lebih berbahaya lagi, saya kira,” kata Ismail.

Tidak hanya sampai di situ, Ismail juga menyoroti point pada term and condition aplikasi Peduli Lindungi. Dari pengamatannya, dalam term and condition tersebut dinyatakan bahwa jika ada penyalahgunaan data dengan cara yang tidak legal, pemerintah tidak bertanggung jawab.

“Ini menjadi kekhawatiran juga, kita serahkan data, tidak bisa menolak, kemana pun harus instal itu [Peduli Lindung], tetapi kalau misal data itu hilang tidak ada yang bertanggung jawab. Ini yang saya kira harus diganti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyatakan dugaan kebocoran data Indonesia Health Alert Card atau eHACterjadi pada aplikasi versi lama.

“Kebocoran data terjadi di aplikasi eHAC yang lama, yang sudah tidak digunakan lagi sejak Juli 2021, sesuai dengan surat edaran kemenkes tentang digitaliasi bagi pengguna transportasi yang terintegrasi di pedulilindungi,” kata Kapusdatin Kemenkes, Anas Ma’ruf, dalam jumpa pers secara virtual, Selasa (31/8).

Anas mengatakan aplikasi eHAC saat ini sudah terintegrasi di dalam aplikasi Pedulilindungi. Menurut dia sistem di eHAC versi lama berbeda dengan yang sudah tergabung dengan Pedulilindungi.

“Perlu saya sampaikan bahwa eHAC yang di Pedulilindungi servernya dan infrastrukturnya berada di pusat data nasional dan didukung oleh Kominfo dan BSSN (Badan Siber Sandi Negara),” ujar Anas.

(mrh/eks)

Linki: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210902205027-185-689087/pengamat-kritik-kemenkes-ceroboh-kelola-data-dengan-mitra.

Apa Risiko Sertifikat Vaksinasi Jokowi yang Beredar di Medsos?

Jakarta – 

Tersebarnya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bikin heboh publik. Apa risikonya jika sertifikat ini beredar luas di dunia maya?

Kabar terbaru, Menkes Budi Gunadi Sadikin bicara soal bocornya NIK Jokowi di sertifikat vaksinasi. Budi menegaskan saat ini Kemenkes sudah membenahi kebocoran itu dan menutup sementara data Jokowi dan beberapa pejabat lain.

“Jadi memang yang pertama kami sampaikan, bahwa tadi malam kami terinfo mengenai masalah ini. Sekarang sudah dirapihkan, sehingga data para pejabat itu ditutup,” ujar Budi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Terkait dengan hal ini, pakar medsos Ismail Fahmi, founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia mengatakan risiko dari tersebarnya sertifikat vaksinasi adalah tersebarnya data pribadi berupa NIK dan tanggal lahir. Karena angka NIK itu unik karena gabungan kode domisili wilayah dan tanggal lahir.

Baca juga:Ramai ‘Sertifikat Vaksin’ Presiden Jokowi Beredar di Medsos

Dalam kasus NIK Jokowi yang tersebar, kode NIK-nya terbaca wilayah Surakarta kota dan tentunya tanggal lahir Jokowi. Namun menurut Fahmi, data NIK itu saja tidak cukup untuk disalahgunakan orang jahat.

“Kalau dari ini saya nggak lihat masalah besar. Kalau mau daftar nomor telepon palsu kan NIK nggak cukup, harus ada KK. Untuk pinjol juga kan butuh foto selfie dan foto KTP,” kata dia.

Sertifikat vaksinasi yang tersebar di medsos, menurut Ismail baru berbahaya jika pelaku kejahatan memegang data pribadi kita yang lainnya. Data NIK jika digabung dengan data pribadi lainnya, barulah bisa disalahgunakan.

“Untuk sertifikat vaksinasi, kalau dari situ orang tahu NIK kita dari dari sumber lain tahu KK kita, barulah itu bisa berisiko,” kata Ismail.

Link: https://inet.detik.com/security/d-5708468/apa-risiko-sertifikat-vaksinasi-jokowi-yang-beredar-di-medsos