Bias Kepentingan Pemilik hingga Lemah Verifikasi Jadi Sorotan untuk Media

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto mengingatkan, media massa di Indonesia untuk introspeksi secara serius. Sebab, ia melihat media di Indonesia cenderung mencoreng sembilan elemen jurnalisme.

Hal itu disampaikan Wijayanto sebagai catatan dalam peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada Minggu (9/2/2020).

“Media harus melakukan introspeksi dengan sangat serius dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata Wijayanto dalam keterangan pers, Minggu.

“Semakin ditinggalkannya media mainstream oleh publik, seharusnya menjadi peringatan sangat kuat bahwa mereka harus berubah, atau justru musnah,” ujarnya.

Ia menilai, media saat ini cenderung menjadi corong dari elite politik yang juga memunggungi nilai-nilai demokrasi, dipenuhi bias dan sensasi.

Media juga dinilai belum menegakkan independensi dan belum maksimal dalam menjalankan disiplin verfikasi.

Misalnya terkait independensi, Wijayanto menyoroti media yang lekat dengan pimpinan partai politik tertentu. Ia menilai, ada media yang menjadi tidak netral saat pemilu sedang berjalan.

“Tampak jelas tidak bisa menjaga jarak dengan kepentingan ekonomi politik pemiliknya sehingga berita mereka menjadi bias. Pemberitaannya selama pemilu tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi politik pemiliknya,” kata dia.

Selain mencoreng independensi, Wijayanto juga melihat media saat ini mencoreng elemen jurnalisme lainnya, seperti loyalitas kepada publik.

“Dalam pemberitaan yang hanya diisi oleh statement elite politik, maka suara publik gagal dihadirkan dalam pemberitaan media,” ucap Wijayanto.

“Salah satu contoh yang menarik baru-baru ini adalah studi yang dilakukan oleh peneliti Drone Emprit. Dalam kebijakan pemindahan ibu kota, Drone Emprit merekam perbincangan di Twitter,” kata dia.

Data itu, kata Wijayanto, menyasar teks dan perbincangan di Twitter terkait dengan tawaran Presiden Jokowi terhadap investor di luar negeri dalam forum internasional Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 13 Januari 2020 lalu.

Drone Emprit menunjukan dari total 15.005 twit, ada 10.336 yang memiliki pandangan negatif tentang pemindahan ibu kota.

Hanya 4.275 twit yang memiliki pandangan positif atau mendukung pemindahan ibu kota serta sebanyak 394 twit beropini netral.

“Sayangnya berlawanan dengan sentiment negatif netizen di dunia maya, bertaburan jejak digitial yang menunjukan bahwa wacana yang dibawa oleh media mainstream sebagian besar masuk dalam kategori sentimen positif dan mendukung narasi pemerintah dengan menjadikan mereka sebagai news sources utamanya,” ucap dia.

Ia juga menyebut, disiplin verifikasi masih menjadi persoalan. Wijayanto menilai masih banyak media yang melanggar salah satu prinsip paling esensial dalam kerja jurnalistik.

“Kita bisa menjadikan peristiwa pengejaran KPK terhadap politisi PDI-P Harun Masiku sebagai contohnya. Semula banyak media mainstream yang memberitakan bahwa KPK tak dapat menghadirkan Harun karena dia tengah berada di luar negeri sejak 6 Januari. Penyebabnya adalah karena berita itu lemah dalam verifikasi,” ujarnya.

Sebagian besar media dinilainya hanya menjadikan versi resmi pemerintah yaitu melalui pihak Kementerian Hukum dan HAM sebagai sumber berita, lalu memberitakannya begitu saja.

“Hanya Tempo yang melakukan verfikasi dan menemukan bahwa Harun memang pergi ke Singapura pada 6 Januari namun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari terbukti dari rekaman data penerbangannya dan juga tangkapan CCTV,” kata dia.

Link: https://nasional.kompas.com/read/2020/02/09/16133691/bias-kepentingan-pemilik-hingga-lemah-verifikasi-jadi-sorotan-untuk-media?page=all.

Konten Hoaks dan Disinformasi Ikut Menyebar Luas

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendeteksi 36 jenis konten hoaks atau disinformasi terkait virus korona selama 23-30 Januari 2020. Hoaks meluas melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.

Penumpang kereta api mengenakan masker yang dibagikan petugas medis PT Kereta Api Indonesia Daop I Jakarta di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Penyebaran hoaks atau disinformasi terkait wabah penyakit akibat virus korona meluas melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Penyebarannya beradu dengan konten fakta. Jika tidak ada penanganan, kekhawatirannya adalah menyesatkan pemahaman publik.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ferdinandus Setu, saat dihubungi Jumat (31/1/2020), di Jakarta, menyebutkan, ada 36 jenis konten hoaks atau disinformasi terkait virus korona. Jumlah itu terdeteksi lewat mesin pengais konten Kemkominfo sejak tanggal 23 hingga 30 Januari 2020 sore.

Konten hoaks umumnya tersebar di media sosial dan aplikasi pesan instan. Contohnya adalah konten berjudul ”virus korona dapat dicegah dengan rutin minum air putih dan menjaga tenggorokan tetap lembab”. Contoh lainnya, ”sup kelelawar penyebab virus korona”.

Kemenkominfo beberapa kali mengimbau agar masyarakat cerdas berkomunikasi menggunakan media sosialnya. Cerdas berarti masyarakat harus bisa memilah dan memilih informasi sebelum itu diteruskan.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengimbau agar masyarakat tidak mengaitkan virus korona dengan masalah-masalah lain yang bisa berdampak negatif terhadap negara, dari sektor ekonomi, politik, dan lainnya.

Analisis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menyebutkan, ada tiga motif penyebaran hoaks atau disinformasi konten terkait virus korona melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Motif pertama adalah sengaja menyebarkan hoaks atau disinformasi karena sentimen anti-China.

Motif kedua adalah individu/publik yang ingin menjadi pertama menyebarkan konten sehingga dia tidak kritis membaca keseluruhan pesan. Di motif kedua ini media massa ikut andil, misalnya memasang judul yang sensasional dan cenderung menyesatkan.

Motif ketiga adalah latah. Individu/publik yang suka ikut menyebarluaskan kembali informasi tanpa mengecek kebenaran fakta.

”Sejumlah tokoh masyarakat juga tidak kritis terhadap informasi perkembangan wabah penyakit akibat virus korona. Sementara pada saat bersamaan, realitanya memang belum ada kepastian terhadap asal muasal hingga obat bagi wabah penyakit itu,” ujarnya.

Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan mendeteksi suhu tubuh penumpang dari luar negeri yang baru tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2020). Pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya virus korona tipe baru yang dicurigai dapat menular antarmanusia.

Drone Emprit mulai mengumpulkan data penyebaran konten wabah penyakit akibat virus korona sejak 25 Januari 2020. Kata kunci yang dipakai adalah virus, #coronavirus #wuhanvirus, dan #coronavirusoutbreak. Volume percakapan di Twitter dengan menyebut ”corona virus” sangat banyak.

Per tanggal 25 Januari 2020, setidaknya volume percakapan dengan penyebutan itu mencapai 1 juta per hari. Keesokan harinya, yakni tanggal 26 Januari, volume percakapan dengan penyebutan yang sama naik menjadi 2 juta per hari. Penyebutan ”corona virus” bersumber dari media massa daring Indonesia (29.284 kali), akun Twitter (3,37 juta kali), YouTube (3.864 kali), dan Instagram (2.495 kali).

Contoh konten retweeted paling banyak berasal dari akun @riarifrahman. Isinya: ”Di Indonesia dulu juga banyak orang makan tikus (sulut), kelelawar, ular, dll. Tp tidak ada yg terjangkut virus seperti itu. Yang dicurigakan sebenarnya kalau virus corona itu merupakan virus mematikan yang ’lepas’ dari Lab BSL-4 di Wuhan. Bukan dari hewan tersebut.” Kicauan ini memperoleh 20.632 kali retweeted dan tanda suka 24.798 kali.

”Percakapan mengenai virus korona hampir merata di seluruh Indonesia. Akan tetapi, percakapan paling banyak berasal dari warganet yang bermukim di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Percakapan serta penyebaran informasi di media sosial bercampur antara konten benar, disinformasi, dan hoaks,” ujar Ismail.

Ismail menambahkan, tiadanya sumber informasi resmi yang secara berkala mendistribusikan penyebaran konten perkembangan virus korona berakibat percakapan di internet menjadi bebas. Fakta ataupun tidak menyatu. Masyarakat akhirnya tidak punya rujukan resmi ketika menerima penyebaran konten.

”Untuk media massa, masyarakat memang mengenal adanya lembaga media yang menjalankan cek fakta. Akan tetapi, masyarakat membutuhkan rujukan resmi atau penyebaran informasi fakta secara berkala. Pemerintah Singapura bahkan sudah membuat akun resmi yang setiap hari menyebarluaskan informasi perkembangan terbaru virus korona,” tuturnya.

Hoaks atau disinformasi terkait wabah penyakit akibat virus korona juga terjadi secara global. Bloomberg melalui artikel ”Coronavirus Misinformation Is Spreading All Over Social Media (30 Januari 2020)” menyebutkan beberapa contoh. Misalnya, serangkaian kicauan Twitter dan unggahan di Facebook yang membahas teori konspirasi Amerika Serikat dan mengatakan minum pemutih dapat melindungi dari virus korona atau bahkan menyembuhkannya. Contoh lain,  virus korona dan kaitannya dengan praktik usaha kuliner yang meledak di China.

Maria Van Kerkhove, Head of the WHO’s Emerging Diseases Unit, mengakui ada banyak informasi virus korona yang salah dan beberapa di antaranya bisa sangat menyesatkan publik.

Maria Van Kerkhove, Head of the WHO’s Emerging Diseases Unit, mengakui ada banyak informasi virus korona yang salah.

Dalam pernyataan resminya, Twitter Inc mengatakan, perusahaan sedang berusaha mencegah informasi buruk yang terkait dengan virus korona dengan mengarahkan pengguna ke sumber yang lebih andal dan mendorong pengguna  untuk mengunjungi laman Centers for Disease Control and Prevention.

Mitra pemeriksa fakta Facebook Inc,  organisasi independen yang menandai unggahan bermasalah di platform Facebook,  telah memberi label informasi yang salah tentang virus korona sehingga pengguna tahu itu salah. Facebook juga memperingatkan orang-orang yang mungkin telah berbagi informasi yang salah sebelum diperiksa fakta.

Link: https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/02/01/konten-hoaks-dan-disinformasi-ikut-menyebar-luas/

#NetflixTidakAman Mendadak Ramai di Twitter, Ini Kata Analis Medsos

KOMPAS.com – Tagar #NetflixTidakAman mendadak berseliweran di linimasa Twitter sejak Senin (13/1/2020). Meskipun tidak sampai menjejali daftar trending topic dalam waktu yang lama, namun tagar ini cukup ramai dibicarakan.

Dari pantauan KompasTekno, isu yang diangkat adalah seputar kepatuhan regulasi konten. Konten Netflix dianggap terlalu bebas dan tidak ada sensor.

Ada pula yang menyebut Netflix tidak memiliki fitur klasifikasi batasan usia di koleksi filmnya. Kicauan juga berisi kekhawatiran anak di bawah usia 17 tahun bisa mengakses film atau serial yang tidak sesuai usianya.

Tagar ini kemudian banyak mendapat kritikan dari warganet. Beberapa warganet langsung menyodori tangkapan layar pengaturan fitur parental control atau pengawasan orangtua.

Melalui fitur ini, orangtua atau yang lebih dewasa memegang kendali atas akun Netflix menggunakan PIN, sehingga anak-anak tidak bisa mengakses film atau serial sembarangan.

Kendati banyak yang kontra, ada juga beberapa warganet yang setuju dan membumikan tagar ini di linimasa.

#NetflixTidakAman dikarenakan apa ya? Penasaran aja sih. Tapi ya kalau bicara konten emang asik-asik sih, tapi percuma kalau ga taat aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. — – (@IbnatuWijaya_) January 13, 2020

Tagar pesanan?

Beberapa warganet, termasuk influencer, menduga tagar ini sengaja diramaikan di Twitter oleh pihak tertentu.

Salah satu pengguna Twitter mempertanyakan tagar #NetflixTidakAman ini apakah kampanye dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau PT Telkom.

“Hashrag #NetflixTidakAman ini kempen bikinan @kemkominfo atau @TelkomIndonesia ? Atau ada yang lain lagi? Min @Telkomsel tau nggak? Joan, Rain, Aurora atau siapa lah. Bisa jelasin?,” tulis Faizal Reza di handle @monstreza.

Tweet yang senada juga banyak dikicaukan pengguna Twitter lainnya.

Analis media sosial dari Drone Emprit dan Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, merunutkan awal mula tagar ini ramai di linimasa.

Dalam utas tweetnya, Fahmi mengatakan tagar ini lahir dari akun-akun yang kerap mengadakan give away alias bagi-bagi hadiah.

Merekalah yang mulanya mengarahkan tagar ini agar muncul ke permukaan.

“Tren #NetflixTidakAman mulai muncul pukul 15:00 (262 mention), naik pesat pada jam-jam berikutnya, dan puncaknya pukul 18:00 (1,9k mention). Lalu tren turun,” jelas Ismail dalam twitnya.

Ia mengatakan usia tagar ini cukup singkat. “Tagar ini sempat trending selama satu jam, pada jam 18.00” kata Ismail ketika dihubungi KompasTekno, Selasa (14/1/2020).

Menurut Ismail, setelah dimunculkan dari akun-akun tersebut, tagar ini kemudian disokong oleh influencer dengan akun @NuneAudrey dan situs berita @alineadotid. Mereka pun turut membagikan sejumlah gambar berupa infografis.

Sayangnya, akun-akun Give Away tersebut langsung dihapus dan tidak ditemui jejaknya. Termasuk akun influencer @NuneAudrey.

Hingga pagi ini, Selasa (14/1/2020), tagar tersebut sudah mulai sepi pembicaraan. Netflix sendiri memang tengah hangat dibicarakan akhir-akhir ini melalui berbagai isu.

Mulai dari permintaan Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) yang meminta Netflix memperkaya film Indonesia di platformnya, kerja sama Netflix dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta warganet yang geram bahwa akses Netflix masih diblokir Telkom Group.

Link:https://tekno.kompas.com/read/2020/01/14/09204957/netflixtidakaman-mendadak-ramai-di-twitter-ini-kata-analis-medsos?page=all.
Penulis : Wahyunanda Kusuma Pertiwi
Editor : Reza Wahyudi

Banjir Jakarta Ramai di Medsos, Anies: Alhamdulillah Bundaran HI Tak Ketutup

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Faisal Javier/detikcom)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Faisal Javier/detikcom)

Jakarta – Banjir Jakarta ramai dibahas di media sosial (medsos). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut wilayah lain yang memiliki dampak parah tidak mendapat perhatian percakapan.

Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menyebut percakapan banjir dan banjir di Jakarta ramai dibahas di medsos.

“Volume Banjir Jakarta. Dalam sebulan terakhir, meski peristiwa banjir lebih singkat dibanding isu Jiwasraya, namun banjir Jakarta (816k) berhasil mengalahkan total Jiwasraya (378k). Isu Natuna juga cukup tinggi dengan total 232k, meski waktu lebih pendek,” tulis Ismail dalam akun Twitternya, @ismailfahmi, seperti dilihat detikcom, Kamis (8/1/2020).

Bagi Anies, saat tahun baru 2020, banjir tidak hanya dialami oleh Jakarta. Namun, perhatian hanya ditujukan kepada Jakarta.

“Jadi ada percakapan, ada kenyataan. Saya fokus pada kenyataan. Kenyataannya Indonesia sedang mengalami tantangan cuaca yang luar biasa. Kalau di Jawa bagian barat, dari mulai Lebak sampai Bekasi. Sayangnya, tidak semua dapat perhatian dalam percakapan,” ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Menurut Anies, efek banjir di Jakarta tidak parah seperti di beberapa daerah lain. Namun, wilayah yang memiliki dampak malah tidak diperbincangkan.

“Coba dicek, berapa jembatan yang hilang di banyak tempat. Di Jakarta ini alhamdulillah, gedung hilang tidak ada, rumah longsor tidak ada, jalan rusak tidak ada, betul ya?” ucap Anies.

“Kantor tutup tidak ada, mal tutup tidak ada, Bundaran HI ketutup tidak ada. Itu semua tidak ada, tapi pembicaraannya tinggi. Tapi di tempat yang ada itu semua, malah tidak jadi pembicaraan,” katanya.

Menurut Anies, pemerintah harus terus bekerja melayani masyarakat. Menurutnya, kerja pemerintah tidak boleh fokus terhadap percakapan-percakapan, khususnya di medsos.

“Karena percakapan bisa naik-turun dan bisa positif-negatif. Tapi kita bekerja untuk memastikan pelayanan berjalan baik, warga terlindungi, itu semua yang jadi fokus,” ucap Anies.

Link: https://news.detik.com/berita/d-4853276/banjir-jakarta-ramai-di-medsos-anies-alhamdulillah-bundaran-hi-tak-ketutup/2

In Indonesia, Fake News is Ubiquitous. So He Created A Software To Track Down Their Origins

Indonesians are notorious for falling prey to fake news. Since misinformation has led to quite a few crises over the past decade, one solution might be a system that can track social media topics and pinpoint where they originated. That’s what Ismail Fahmi aims to do.ADVERTISEMENT

The founder of the social media analysis system based on big data, Fahmi’s creation was instrumental in Indonesia’s war against disinformation following the 2014 presidential elections. VICE met with Fahmi at his South Jakarta home, where his 27-inch Mac computer and copy of Marc Goodman’s book Future Crimes – a novel about cyber crime, surveillance economy, data theft, and the risks of big data – stood out.

“When I’m not speaking at a seminar, I just spend time in front of my computer, monitoring,” Fahmi said. For the past three years, he has been the media’s go-to man for comments when an issue takes over social media, like this year’s hoax that the Indonesian Communist Party was secretly recruiting members, or the riots against racial discrimination in West Papua that took place in August 2019. At the time, disinformation and hoaxes were taking over Indonesia like wildfire, enticing hundreds of people to click and read. This wave of disinformation led to the worst polarisation in Indonesian socio-political history since Indonesia gained independence in 1945.

Fahmi finished his first Emprit drone prototype, a social media scanning software (that isn’t a drone at all), while he was finishing his PhD in Computational Linguistics in the Netherlands in 2010. He studied how computers understand the human language. His prototype combined machine learning and computational linguistics. A year later, he developed the technology further, for it to be applicable to all social media platforms.

The Indonesian Ministry of Communication caught wind of Fahmi’s invention and quickly adopted it as a filter for hoaxes and pornographic content. His clients, which Fahmi was reluctant to list, include several ministries and commercial companies.

1576218864123-DSC00342

FAHMI IN HIS HOME OFFICE.

Fahmi’s decision to dabble in the world of politics was a conscious one. As he monitored social media during 2014’s tense political climate, he realised his Emprit drone could do more than scan social media content for commercial purposes.

“Before I created the Emprit drone, we already had analysis systems like this, but they only had government clients,” he said. “In 2016, politically-charged issues appeared more and more on social media, and then disinformation, misinformation, and propaganda. On social media, it’s difficult to tell right from wrong.”

Fahmi pulled up his drone on his desktop computer. At first glance, the software looks like the dashboard of a blog. Users enter a keyword, time frame, and social media platform to start monitoring.

When he entered the keyword “Jokowi,” Indonesian President Joko Widodo’s nickname, a green and red map-like graphic appeared, displaying clusters of Twitter threads on the subject. Although the two clusters were separate, the software was able to differentiate Jokowi supporters from opponents by the tone of the tweets.

As topics discussed on social media are vast, Fahmi’s system receives a massive amount of data, much of which needs to be manually checked for accuracy.

“In mass media, you clearly cannot see the pattern of how a hoax spreads,” Fahmi said. “Who started it? I think that when people don’t know what’s going on, the Emprit drone can provide insight. We essentially break down the gist of what is being said about a certain topic on a social media platform using a top-down approach, which is why I named my software after a drone. The public must be more literate.”

Fahmi is well aware that his efforts to disclose social media content in simple terms might upset groups with certain agendas, especially when an issue is amplified on social media by bots.

“The individuals operating those bots are just following orders. We have no data on them, and they leave no traces online. I never agree to meet with people from two different sides of an issue. They usually just end up bullying me on social media,” he said.

The use of bots online has been common in the past decade. Initially, companies used bots to promote products, but politicians caught on to the trend as well. In Indonesia, it’s not uncommon for bots, controlled by political parties, to raise an issue on social media to fulfil a political agenda, polarise netizens, and sway public opinion.

1576219198921-DSC00386

FAHMI’S MAPPING OF MEDIA ATTITUDES TOWARDS THE 2014 ELECTION.

An Oxford University report from September 2019 revealed that in Indonesia, bot contracts are typically valued between $71 and $3585. But the report is not comprehensive. During the West Papua riots in August, when thousands took to the streets to protest racial discrimination, the Indonesian government was accused of using bots to spread pro-government propaganda related to the issue in West Papua, a province that has been fighting for independence from Indonesia for over 50 years. Facebook announced that InsightID, a Jakarta-based PR agency, had spent $300,000 on Facebook ads, while also using bots to infiltrate several Facebook pages targeted at a European audience and spread false information about the riots.

Regarding the Papua case, Fahmi said the government still has not performed its duty as a mediator, or provided clear, completely factual information to the public.

“For me, getting involved in the Papua issue was a matter of urging the government to be more active, to do something,” Fahmi told VICE.

On top of bots, Indonesian politicians are also heavily reliant on buzzers, or people paid to operate social media accounts that promote a political candidate or brand. In September, the Ministry of Information launched the Good Palm Oil campaign to increase support for the product after facing backlash over palm oil’s ties to this year’s devastating forest fires. The campaign employed buzzers to host giveaways on Twitter and openly recruited influencers to host palm oil-related workshops.

Buzzers have essentially become a tool to achieve political success. Anies Baswedan, governor of Jakarta, even laid out a plan to spend $358,000 on buzzers to promote the city as a tourist destination, but it was later scrapped.

“As long as people have agendas, buzzers will exist,” Fahmi said. “We have to focus on the root of the problem instead of attacking the buzzers.”

Today, Fahmi is currently developing a system that will allow his Emprit drone to infiltrate WhatsApp groups. An article on The Atlantic calls WhatsApp groups “the dark social,” referring to how such groups are closed, yet contribute greatly to disinformation.

Fahmi is well aware that WhatsApp is different from most social media platforms. Infiltrating a group, he said, is simple: He registers one phone number to hundreds of public WhatsApp groups and extracts information based on keywords. But this method doesn’t work on closed, invite-only groups.

Fahmi fears that since current public discourse is dominated by issues raised on social media by bots and buzzers, Indonesia’s democracy may be at risk.

“Whether it’s a security or farming issue, we’ll be able to provide an alternative narrative to what’s out there,” Fahmi said.

Link: https://www.vice.com/en_in/article/y3mmxx/in-indonesia-fake-news-is-ubiquitous-so-he-created-a-software-to-track-down-their-origins

Pengamat Ungkap Alasan Etnis Uighur Kembali Ramai di Medsos

Pengamat Ungkap Alasan Etnis Uighur Kembali Ramai di Medsos
Etnis Muslim Uighur di Xinjiang sedang beraktivitas. (Foto: Greg Baker / AFP)

Jakarta, CNN Indonesia — Riset Drone Emprit menunjukkan terjadi peningkatan percakapan soal Muslim Uighur di media sosial Twitter dalam seminggu terakhir.

Meningkatnya percakapan itu imbas laporan the Wall Street Journal menduga China menggelontorkan dana untuk ‘membungkam’ sejumlah ormas Islam di Indonesia terkait Uighur.

Dugaan tersebut praktis mendapat seruan dari netizen Indonesia sekaligus ramai-ramai membuat tagar #IndonesiaStandsWithUyghur di Twitter.

Salah satu analis Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan narasi terpopuler berasal dari cuitan pemain gelandang Arsenal yaitu Mesut Ozil di akun Twitter @MesutOzil1088 yang mendoakan etnis Muslim Uighur.

Lalu laporan WSJ (the Wall Street Journal) yang ditulis Rabu, 11 Desember itu berhasil membuat narasi ‘vocational training center’ atau pusat pelatihan kejuruan dan Uyghur ‘living a happy live’ atau menjalani hidup yang bahagia.

Selain itu, Drone Emprit pun mencatat sejumlah portal berita yang aktif memberitakan dugaan persekusi dan diskriminasi etnis Muslim Uighur di Xinjiang adalah CNN Indonesia, Moeslim Choice, Harian Aceh, dan Viva News.

Sementara topik yang paling banyak dibicarakan di media online yakni Muhammadiyah dan NU walaupun Muhammadiyah telah membantah disuap pemerintah China untuk tak menyerukan isu Uighur.

Tak lupa Ismail juga mengunggah laporan Drone Emprit setahun lalu yang menunjukkan Muhammadiyah merupakan salah satu ormas yang paling ‘garang’ menyuarakan keadilan untuk etnis Muslim Uighur.

Sedangkan narasi yang dibangun saat itu ialah soal kekejalam kamp konsentrasi untuk menampung satu juta warga Uighur dan diamnya dunia atas pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Dugaan persekusi dan diskriminasi etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China telah berlangsung cukup lama. Pemerintah Tiongkok diduga menahan lebih dari satu juta etnis minoritas Muslim di kamp konsentrasi.

Laporan penahanan sewenang-wenang itu mencuat setelah kelompok pegiat hak asasi manusia, Human Rights Watch, merilis laporan pada September 2018 lalu.

Selain itu, Pemerintah China dikabarkan melarang penduduk Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang untuk menjalankan ibadah puasa. Larangan itu terutama berlaku bagi pegawai negeri sipil, guru, dan pelajar.

Sebab, pemerintah Komunis China di Xinjiang menganggap Xinjiang sebagai daerah di mana kelompok militan separatis tumbuh subur dan memicu kekacauan.

Masyarakat Uighur juga dilarang memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama Islam, termasuk nama ‘Muhammad’ dan ‘Medina’. Pemerintah lokal juga diduga melarang penjualan makanan halal di penjuru wilayah itu sehingga mempersulit warga Uighur untuk mencari makanan dan minuman.

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191217120210-185-457659/pengamat-ungkap-alasan-etnis-uighur-kembali-ramai-di-medsos

Ismail Fahmi dan Upaya Mempertahankan Demokrasi Lewat Drone Emprit

Ismail Fahmi dan Upaya Mempertahankan Demokrasi Lewat Drone Emprit
Ismail Fahmi, penemu dan pengendali Drone Emprit (Foto: VICE)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dalam era di mana media sosial kerap diisi hoaks dan perang komentar, ternyata ada sosok yang mampu mempertahankan demokrasi dengan memaksimalkan teknologi. Dialah Ismail Fahmi, penemu dan pengendali Drone Emprit.

Dengan memanfaatkan big data, Ismail membawa sistem analisis Drone Emprit berjasa menjadi rujukan netral saat medsos diisi perang propaganda. Memantau pertempuran konstan dunia maya di Indonesia, Ismail Fahmi mendapat reputasi sebagai salah satu orang paling disegani buzzer berbagai kubu.

Berkat rekam jejak itu pula, dia secara tidak langsung mempertahankan demokrasi di Indonesia, hanya dari ruang kerja di bagian belakang rumahnya di sebuah kluster pinggiran Jakarta Selatan. 

Drone Emprit, sebuah sistem analisis sosial media berbasis big data temuannya berperan cukup penting dalam perang melawan disinformasi, terutama sesudah Pilpres 2014 di mana disinformasi pada media sosial menyebar sangat cepat, memicu polarisasi terbesar dalam sejarah konstelasi sosio-politik sejak Indonesia merdeka.

Tapi memantau lalu lintas informasi di medsos masih menjadi aktivitas yang paling disukainya. “Kalau lagi enggak ada seminar, meeting, atau ngasih kuliah biasanya saya cuma duduk di depan komputer saja. Memantau,” ujarnya dalam wawancara dengan VICE.

Ismail menyelesaikan prototipe Drone Emprit pada 2010 di Belanda, usai menyelesaikan studi S3 di bidang Computational Linguistics – studi mengenai cara komputer bisa memahami bahasa manusia.  Prototipe itu sudah menggabungkan teknologi machine learning dan computational linguistics, tapi baru pada 2011 ia mengembangkannya agar bisa digunakan di semua media sosial. 

Aktif terjun menganalisis percakapan politik dunia maya adalah pilihan sadar pria kelahiran Bojonegoro 45 tahun lalu ini. Menurutnya, data tersebut penting untuk pendidikan publik. Dengan kaburnya asal serta persebaran hoaks di media massa, Ismail menyebut Drone Emprit bisa memberi analisis dengan memperlihatkan citra percakapan media sosial dari atas, mirip cara kerja drone.

“Saya sih simpel. Ketika ada sesuatu yang enggak benar, dituduhkan ke kehidupan orang ya, bongkar aja. Simply seperti itu,” imbuhnya.

Media sosial saat ini jamak diwarnai penggunaan akun robot. Dari awalnya digunakan untuk kepentingan bisnis terutama mempromosikan produk, akun bot segera merambah dunia politik praktis – dikerahkan untuk menaikkan suatu isu di media sosial, semata demi kepentingan politik yang tanpa disadari membantu polarisasi dan menggiring opini publik.

Selain itu, masih ada buzzer yang dinilai lebih organik dalam memantik suatu percakapan. Penggunaan buzzer dinilai masih efektif untuk menggiring opini publik, menekan pihak yang berseberangan, dan mengalihkan suatu isu. Lewat analisa Drone Emprit, akun bot dan buzzer itu bisa dipetakan.

Namun Ismail mengisyaratkan Drone Emprit masih jauh dari sempurna, terutama karena masih sulitnya menginfiltrasi WhatsApp grup yang disebut sebagai dark social di mana percakapan bersifat tertutup namun memiliki dampak besar dalam persebaran (dis)informasi. Sistem itulah yang saat ini masih dikembangkannya.

Selain itu, ada pula sistem analisis berbasis suatu isu yang lebih rumit. Kategorinya meliputi pendidikan, pangan, keamanan, ekonomi dan lain-lain. Volume data yang masuk tentu sangat besar, sehingga masih harus dikoreksi oleh tenaga manusia agar hasilnya akurat.

Namun dari semua itu, Ismail Fahmi sadar bahwa diskursus publik kini dikuasai percakapan media sosial yang dikuasai bot dan buzzer, yang pada akhirnya justru berbahaya buat demokrasi itu sendiri. Di sinilah, Drone Emprit hadir dalam upayanya mempertahankan demokrasi. Semoga … (*)

Link: https://www.timesindonesia.co.id/read/news/243388/ismail-fahmi-dan-upaya-mempertahankan-demokrasi-lewat-drone-emprit