0 comments on “Kasus Abdul Somad: Adakah Batasan Ruang dalam Berdakwah?”

Kasus Abdul Somad: Adakah Batasan Ruang dalam Berdakwah?

Pernyataan pendakwah Abdul Somad yang mengaitkan salib dengan jin kafir dalam sebuah video yang viral di dunia maya berujung pelaporan dirinya ke polisi atas dugaan penistaan agama.

Laporan itu dibuat oleh Kelompok Horas Bangso Batak (HBB) di Polda Metro Jaya, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Bareskrim Polri dan organisasi masyarakat Brigade Meo di Polda Nusa Tenggara Timur.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam konferensi persnya pada Selasa (20/08), menyatakan telah mengundang Abdul Somad untuk mengetahui duduk permasalahan agar bisa menentukan sikap terhadap kasus tersebut.

“Kami perlu bertabayun dulu kepada yang bersangkutan dan Insyaallah korespondensi dan komunikasi sedang berjalan,” ungkap Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi.

Abdul Somad yang kerap disingkat UAS (Ustaz Abdul Somad) menanggapi kontroversi isi dakwahnya tersebut dalam sebuah kajian yang rekamannya diunggah 18 Agustus 2019 lalu di Youtube.

Dalam video itu, ia menjelaskan bahwa pernyataannya tentang salib dan jin kafir merupakan jawaban dari pertanyaan seorang jemaah dalam sesi kajian tiga tahun lalu di sebuah masjid di Pekanbaru, Riau.

“Itu pengajian di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam,” tutur UAS.

Meski demikian, polisi akan tetap menyelidiki kasus tersebut.

Adakah batasan ruang dalam berdakwah?

Pimpinan majelis Ar Raudhah Surakarta, Habib Novel Alaydrus, yang sempat bersimpati terhadap UAS atas gerakan ulama-ulama masuk kampung, menilai telah terjadi pelanggaran privasi dalam kasus yang menjerat sang ustaz.

“(Dakwah) internal, internal. Kalau memang internal, kemudian dikeluarkan oleh siapapun itu orangnya, kemudian yang berbicara dipersalahkan, maka negara ini akan repot nanti. Setiap orang kan punya privasi,” ujar Novel.

Ia yakin UAS adalah pendakwah yang tahu ruang dan waktu dalam menyampaikan materi dakwahnya, “UAS orang yang paham di ruang dan waktu, di mana dia harus bicara, temanya apa.”

Ia khawatir bila kasus UAS dibiarkan, maka “ini akhirnya dipakai oleh siapapun untuk menyalahkan orang lain”.

Sementara itu, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ahmad Syafii Ma`arif, mengatakan bahwa ruang lingkup dakwah, baik hanya untuk umat Islam maupun terbuka umum, tidak menjadi alasan untuk mengutarakan hal yang menyinggung perasaan umat agama lain.

“Kita harus menjaga keutuhan masyarakat dengan dakwah, ndak boleh kita menyinggung pihak lain, walaupun dalam intern kita sampaikan,” ungkap Buya Syafii, demikian ia biasa disapa, kepada BBC News Indonesia, Selasa (20/08).

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu juga menyatakan bahwa pendakwah harus memahami batasan dalam berdakwah.

“Batasannya kan akal sehat dan kearifan,” tuturnya, “kembangkan kearifan tingkat tinggi.”

Hal senada diungkapkan Asisten Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerjasama Antariman dan Antarperadaban, Jacky Manuputty.

“Kita enggak bisa menarik garis antara ruang tertutup dan terbuka. Itu kan berarti kita munafik, di ruang tertutup kita memprovokasi, di ruang terbuka kita berlaga seakan-akan kita toleran,” ujar Jacky, yang juga merupakan pasca konflik agama tahun 1999 lalu.

Ia pribadi mengaku kecewa dengan pernyataan UAS dalam video viral itu yang dianggapnya sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol agamanya.

“Saya sangat kecewa dan mengecam hal itu. Itu tidak boleh terjadi.”

Ia khawatir dakwah yang disampaikan di kalangan internal dan bersifat negatif terhadap agama lain bisa menghasilkan pola pikir umat beragama yang tidak toleran.

“Kalau di ruang tertutup saja, berarti kita bikin pembibitan di situ, ya keluar ke ruang terbuka kan bisa terakumulasi jadi tindakan di ruang terbuka, atau sikap di ruang terbuka,” jelasnya.

Pakar media sosial dan pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan bahwa di era media sosial, siapapun sebaiknya bisa menjaga situasi, terlebih bagi tokoh-tokoh masyarakat, terutama pemuka agama. Hal itu karena tidak ada yang bisa memastikan apakah konten di ruang tertutup itu bisa tetap terjaga di lingkup itu saja, mengingat berbagai kemudahan teknologi yang tersedia saat ini untuk menyebarluaskan informasi.

“Harus dari (tokoh) pimpinan itu sendiri, dalam hal ini UAS atau siapapun, tokoh, ketika dia berbicara, entah itu di ruang terbuka atau tertutup, ketika dia bicara buat publik, kita, siapapun, harus mengedepankan wisdom (kebijaksanaan),” imbuh Ismail.

Ia juga menambahkan, pemuka agama harus bisa menghindari ketersinggungan, “bahwa tidak selamanya apa yang benar itu harus disampaikan apa adanya kalau seandainya itu bisa merusak hubungan antar umat”.

Pendapat yang sama diungkapkan Buya Syafii Ma`arif, bahwa “apalagi sekarang dengan medsos, semacam ini, kan virusnya cepat sekali melebar”.

“Kita harus lebih ekstra hati-hati (tentang) masalah ini. Masalah agama sangat peka,” ungkapnya.

Pendeta Jacky Manuputty meminta siapapun untuk bisa berkaca pada kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya.

“Secara sosial, di dalam ruang publik, ketika itu keluar, itu menimbulkan kegaduhan publik,” ujarnya.

“Kita tahu sendiri gimana umat beragama menyikapi itu. Orang bisa menjadi sangat marah, orang bisa demo berjilid-jilid.”

Meski demikian, ia menilai bahwa masalah tersebut pada dasarnya merupakan buah ketidakpahaman atas satu sama lain. Untuk itu, ia meminta antar umat beragama untuk saling berkomunikasi demi menjembatani hal tersebut.

“Karena itu, mari biasakan, mari kita berjumpa, mari kita bertemu untuk melihat akar-akar persoalan yang jauh lebih besar di mana agama-agama terpanggil untuk itu, supaya kita bisa menjadi sahabat,” pungkasnya.

Link: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49408545?fbclid=IwAR3XjduW4vIBqWgSY8VLaV5_6kXULKbA71LUH6kLOGrNmZhE-fVi6Zove4E

0 comments on “Lawan Perpecahan di Media Sosial”

Lawan Perpecahan di Media Sosial

Sosial Media

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keberadaan media sosial dewasa ini menjadi hal yang lumrah dan mudah ditemukan di mana saja. Perkembangan teknologi dan internet menjadi salah satu pemicu berkembangnya media sosial.

Penggunaan media sosial yang bijak dan baik, dapat membawa manfaat positif bagi penggunanya. Namun, beberapa waktu ke belakang, suasana media sosial memanas seiring dengan agenda 5 tahunan, pemilihan presiden.

Pakar media sosial Ismail Fahmi menyebut, dari data yang ada, polarisasi atau pengelompokan-pengelompokan antarpendukung tiap calon presiden terasa kehadirannya di media sosial. Polarisasi ini terjadi berdasarkan keyakinan dan narasi-narasi yang dibangun.

“Polarisasi selama pilpres sangat kuat karena ada upaya membangun hal itu. Yang melakukan adalah mereka yang punya ke pen tingan, seperti partai politik dan pendu kung kedua calon. Mereka harus membangun polarisasi supaya memiliki ceruk pemilih. Polarisasi antardua kubu ini samasama kuat,” ujarnya kepada Republika, Belum lama ini.

Ia menyebut, polarisasi ini dibentuk dengan membangun cerita atau narasi yang disesuaikan dengan massa yang disasar. Agar para pemilih mau mendukung mere ka, nara si ini dibagikan menggunakan be ragam cara terutama memanfaatkan buzzer dan robot.

Produksi narasinya pun dilakukan dengan intensif dan hampir setiap saat. Ismail menyebut, wajar jika kemudian masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kelompok yang sama besar. Hampir setiap hari, masyarakat disuguhkan dengan ajakan, cerita, gambar, maupun video yang sudah disiapkan sebelumnya. Media yang digunakan untuk menyebarkan informasi ini pun hampir seluruhnya digunakan baik Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, dan aplikasi perpesanan Whatsapp.

“Sulit untuk tidak ikut terpolarisasi. Kita harus sangat kritis untuk bisa meno lak apa yang disebar. Kebanyakan masya ra kat dan umat ini tidak kritis, hanya ikutikut saja seperti air mengalir. Dan, aliran air ini sangat kuat,” lanjut dia.

Narasi-narasi yang disebar ini, rata-rata merupakan bentuk kesalahpahaman informasi, yakni sengaja diciptakan untuk membangun sebuah sentimen atau kebanggaan akan suatu kelompok sehingga isinya menjadi tidak objektif.

Informasi-informasi yang diambil ratarata yang dirasa menguntungkan kelompoknya dan menjatuhkan kelompok lain.

Adapun untuk pilpres 2019 beberapa wak tu lalu, terasa ada polarisasi di dalam in ternal umat Islam. Ismail menyebut, agama dan politik akan selalu berkaitan. Aga ma Islam di Indonesia merupakan bagian dari identitas yang jumlahnya banyak. Hal ini dimanfaatkan oleh mereka yang bermain politik untuk mencari dukungan atau suara.

“Politik identitas ini, selama ada dalam kontestasi politik dan akan selalu dipakai karena ini yang paling mudah. Begitu isu ini dipakai, yang cocok dengan agama atau keyakinan itu akan langsung otomatis se tuju tanpa perlu didatangi satu-satu. Cukup main isu, orang akan sepakat. Ini mu dah kena ke perasaan,” kata dia.

Ismail menyebut, salah satu cara untuk terhindar dari polarisasi dan pengkubuan adalah dengan meningkatkan literasi baik di bidang politik maupun media sosial. Peng guna media sosial harus kritis dan mampu membaca informasi yang diberikan, apakah mengandung narasi dan tu juan tertentu atau tidak. Kontestasi politik 2019 ke marin hendaknya menjadi pelajar an agar tidak terjadi perpecahan yang lebih parah.

Link: https://khazanah.republika.co.id/berita/pwcwg9313/lawan-perpecahan-di-media-sosial

0 comments on “Soal KPI Awasi YouTube-Netflix, Pengamat Setuju Kantor Bukan Sensor”

Soal KPI Awasi YouTube-Netflix, Pengamat Setuju Kantor Bukan Sensor

Pakar Media Sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi.
Pakar Media Sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi.

VIVA – Pengamat media sosial, Ismail Fahmi, sepakat dengan ide Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI terkait YouTube sampai Netflix. Namun Pendiri analisis percakapan media sosial Drone Emprit itu tak setuju KPI menyensor konten pada platform media baru bersiaran tersebut. 

Ismail sepakat dorongan dari KPI agar platform seperti YouTube, Facebook TV sampai Netflix mendirikan kantor khusus di Indonesia. Menurutnya, dengan adanya kantor atau perwakilan platform media digital bersiaran, akan memudahkan koordinasi jika terdapat masalah di kemudian hari. Dalam masalah konten, menurut Ismail, sebaiknya kendali bukan dari KPI, tapi oleh publik. 

“Model kontrol publik atas konten yang menimbulkan masalah di platform seperti YouTube dan Netflix, sebaiknya dengan metoda ‘flagging’ oleh multistakeholder,” ujarnya dikutip Rabu, 14 Agustus 2019.

Dia menyontohkan, metode ‘flagging’ yang melibatkan banyak pihak yakni Youube Trusted Flagger yang mana nanti mendapatkan ulasan dan masukan dari lembaga pemerhati internet sehat misalnya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), ICT Watch dan lainnya. 

Dibanding berambisi mengawasi konten di YouTube, Facebook TV sampai Netflix, Ismail menyarankan agar KPI fokus menyelesaikan masalah konten penyiaran yang ada di televisi. 

“KPI fokus di kualitas penyiaran TV yang banyak dikeluhkan,” ujarnya. 

Sebelumnya, Ketua KPI, Agung Suprio mengungkapkan, sebagai bagian langkah masuk ke YouTube sampai Netflix, KPI akan berkoordinasi dengan Kominfo. 

Agung mengatakan, KPI akan meminta platform pengelola media baru bersiaran itu mendirikan kantor khusus di Indonesia. Dia berdalih, permintaan itu untuk memudahkan koordinasi jika nanti ada konten yang dipersoalkan. 

“Kenapa? Agar ketika kami koordinasi terkait konten ada representasinya di Indonesia. Tentunya masalah pajak juga, meski itu bukan wilayah kami. Mereka harus berkantor di Indonesia, jangan punya kantor perwakilan di Singapura,” tegasnya.

Kamu setuju sensor atau kantor? (ase)

Link: https://www.viva.co.id/digital/digilife/1174836-soal-kpi-awasi-youtube-netflix-pengamat-setuju-kantor-bukan-sensor

0 comments on “Mendata akun medsos ala Kemenristekdikti dan ancaman kebebasan berpendapat”

Mendata akun medsos ala Kemenristekdikti dan ancaman kebebasan berpendapat

Mendata akun medsos ala Kemenristekdikti

Pada 26 Juli 2019, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir melontarkan wacana akan mendata nomor telepon dan akun media sosial warga kampus—mahasiswa, dosen, dan pegawai—kalender akademik 2019/2020.

Tujuannya, pemerintah ingin menangkal paparan radikalisme dan intoleransi di kampus. Untuk menjalankan hal ini, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Mohamad Nasir mengatakan, pihaknya tak akan mengintai media sosial satu per satu setiap hari. Pendataan dilakukan supaya Kemenristekdikti mudah melakukan pelacakan dari media sosial, jika terjadi permasalahan terkait radikalisme.

Irfansyah, mahasiswa pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) berpendapat, wacana itu wajar. Menurutnya, Kemenristekdikti berhak memantau akun media sosial. Bibit radikalisme di kampus-kampus, kata Irfansyah, memang nyata ada.

“Itu kan tugas intelijen negara melalui Kemenristekdikti,” kata Irfansyah saat dihubungi Alinea.id, Senin (5/8).

Sementara itu, mahasiswa Universitas Airlangga Ibnu Haritsah tak sepakat dengan kebijakan ini. Alasannya, menerobos ruang privasi. Ia menyarankan, pemerintah menuntaskan terlebih dahulu definisi radikal, fundamentalisme, dan terorisme, sebelum beranjak memantau sesuatu yang bisa menimbulkan polemik.

“Daripada sibuk monitoring sosial media, kenapa enggak evaluasi substansi pendidikan saja? Yang menciptakan iklim fundamentalismenya sistem pendidikan itu sendiri,” ujar Ibnu saat dihubungi, Senin (5/8).

Dihubungi terpisah, mahasiswa Universitas Malang Adil Yusro menilai, kebijakan mengintai media sosial ala Kemenristekdikti menyalahi etika akademik, terutama dalam hal kebebasan berpikir dan berpendapat.

Adil mengatakan, pemantauan akun media sosial kurang tepat karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih menuai kontroversi. Menurutnya, radikalisme sudah hadir jauh sebelum ada media sosial. Sehingga, katanya, pemantauan itu justru upaya melanggar privasi.

“Kebijakan tersebut mungkin akan membantu menggugurkan daunnya, tapi tidak untuk menumbangkan pohon radikalisme yang mengganggu dan merusak pondasi persatuan NKRI,” ujar Adil saat dihubungi, Senin (5/8).

Dikonfirmasi mengenai rencana ini, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Ismunandar menjelaskan, wacana itu berangkat dari kekhawatiran pihaknya dalam melihat dinamika di perguruan tinggi, yang disusupi paham radikal.

“Intinya lebih ke mendeteksi dini potensi radikalisme, juga untuk memproteksi mahasiswa dan kampus,” katanya saat dihubungi, Senin (5/8).

Selain bekerja sama dengan BNPT dan BIN, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengawasi narasi di telepon seluler dan media sosial.

“Kami berkolaborasi dengan Kemenkominfo, agar tak tumpang tindih,” ujarnya.

BNPT sendiri, ungkap Ismunandar, akan menentukan apakah pemilik nomor telepon seluler atau akun media sosial perlu ditindak.

Ismunandar menepis anggapan jika rencana ini sebagai upaya mengebiri semangat kritis pihak kampus secara halus. Dia mengatakan, pihaknya bakal tetap menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik.

Akan tetapi, kata dia, pemerintah tak bisa mentolerir jika kebebasan berekspresi itu dimanfaatkan sebagai media provokasi ke arah radikalisme.

“Mengganti Pancasila misalnya, tidak boleh,” ujarnya.

Sudah ada pengawasan di kampus

Lisman Manurung, dosen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) mengatakan, sebaiknya Kemenristekdikti, BNPT, dan BIN memantau media sosial jika pihak perguruan tinggi yang terpapar radikalisme sudah kewalahan mengatasinya.

“Ini dilematis, padahal perguruan tinggi harusnya independen. Kalau (perguruan tinggi) masih berupaya menjamin, lebih baik berkolaborasi dalam membersihkan radikalisme,” tutur Lisman saat dihubungi, Senin (5/8).

Lisman mengungkapkan, radikalisme di perguruan tinggi terjadi karena pembiaran dari petingginya. Dia menyarankan, sebaiknya pemeriksaan, pengawasan, dan pemantauan dilakukan ketika pengangkatan petinggi perguruan tinggi dan pengangkatan dosen.

“Bukan memantau media sosialnya ketika mereka telah bertugas,” ucapnya.

Di sisi lain, mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat menuturkan, memang di beberapa negara demokratis, pemerintah bertindak tegas terdahap unggahan rasisme dan fitnah.

Menristekdikti, kata Komaruddin, barangkali punya alasan tersendiri mengapa mengambil kebijakan mendata nomor telepon dan akun media sosial. Begitu pula dosen dan mahasiswa, yang juga punya alasan lain mengapa keberatan dengan wacana ini.

“Diperlukan pedoman dan peraturan yang jelas dan tegas, sehingga tidak hanya ramai berwacana. Duduk bersama antara wakil universitas dengan menteri untuk merumuskan peraturan, lalu laksanakan bersama,” tutur Komaruddin saat dihubungi, Senin (5/8).

Wacana mendata dan memantau nomor telepon serta akun media sosial, disebut tak proporsional dan cenderung berlebihan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.

Alasannya, masing-masing perguruan tinggi pasti punya wakil rektor bidang kemahasiswaan yang bertugas menyaring, mengawasi, dan mengontrol segala aktivitas di dalam kampus, seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), maupun organisasi lain setingkat fakultas.

Oleh karena itu, menurut dia, jika perguruan tinggi terpapar radikalisme, maka wakil rektor bidang kemahasiswaan yang perlu dipertanyakan kinerjanya.

Dia menyarankan, sebaiknya kampus memperkuat pengawasan dan kontrol dari rektor dan jajarannya, terutama rektor bidang kemahasiswaan dan wakil dekan bidang kemahasiswaan.

“Daripada menerapkan kebijakan memantau media sosial yang menerobos privasi, serta melanggar kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan yang telah dijamin UUD 1945,” katanya saat dihubungi, Senin (5/8).

Lebih lanjut, ia menegaskan, sebaiknya perguruan tinggi negeri yang terpapar radikalisme, rektor dan jajaran yang bertanggung jawab diberikan sanksi tegas.

“Bila perlu diberhentikan,” ujarnya.

Tak efektif

Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib memandang, upaya Kemenristekdikti merupakan langkah yang sangat normatif karena semua orang bisa saja menyerahkan telepon seluler dan akun media sosialnya, yang mungkin bukan sehari-hari digunakannya.

“Mahasiswa atau dosen yang merasa tidak nyaman dengan pendataan itu bisa membuat akun baru, yang isinya ya normal saja. Sekadar untuk memenuhi kewajiban saja,” ujarnya saat dihubungi, Senin (5/8).

Ridlwan mengatakan, rencana ini sudah tak efektif untuk menangkal paham radikal di kampus. Masalahnya, sudah terlebih dahulu diumumkan sebelum dieksekusi. Bisa saja, kata dia, beberapa pihak menyalin identitas telepon seluler dan akun media sosialnya.

“Mestinya tidak perlu diumumkan,” katanya.

Pendiri Media Kernels sekaligus pengamat media sosial Ismail Fahmi pun punya pandangan serupa dengan Ridlwan. Dia beranggapan, wacana yang dilontarkan Menristekdikti berlawanan dengan semangat berpikir di kalangan kampus.

“Kampus itu tempatnya dialog bukan tempat untuk dimonitor dan diawasi,” kata Ismail ketika dihubungi, Senin (5/8).

Menurutnya, jika rencana itu dipaksakan, Ismail khawatir bakal membungkam suara kritis warga kampus. Pemantauan nomor telepon dan media sosial, sebut Ismail, bisa membuat orang enggan menyampaikan pendapat kritisnya karena takut dianggap radikal.

“Sebuah pendapat itu kritis, radikal, atau tidak itu yang menentukan siapa?” katanya.

Di sisi lain, anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golkar Marlinda Irwanti Poernomo pun tak setuju dengan rencana pendataan dan pemantauan ini. Senada dengan Ismail, dia melihat, hal ini bisa mematikan semangat kritis kaum intelektual kampus.

“Mestinya dia (Mohamad Nasir) bisa cari cara lain, tidak dengan cara yang bisa membungkam seperti ini. Ini eranya digital, sudah bukan eranya diawasi,” ujarnya saat dihubungi, Senin (5/8).

Rencana Menristekdikti Mohamad Nasir, kata Ismail, adalah kerja mubazir. Alasannya, masalah radikalisme bisa langsung ditangani pihak kepolisian, tanpa melibatkan kementerian yang dipimpinnya.

“Kalau ditemukan paham radikal, apa susahnya polisi menangkap orang di dalam kampus? Enggak perlu pakai data-data begini,” ujarnya.

Keluar rel

Ismail Fahmi mengatakan, seharusnya Kemenristekdikti tak perlu nimbrung menangani radikalisme. Ia memberikan saran, Menristekdikti lebih baik fokus meningkatkan mutu perguruan tinggi dan mengembangkan riset untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

“Karena itu lebih berfaedah ketimbang mengurusi tindak tanduk seseorang,” tuturnya.

Marlinda Irwanti Poernomo sendiri merasa terusik dengan rencana Kemenristekdikti ini. Dia merasa, Kemenristekdikti keluar dari tugas pokok dan fungsinya.

“Sebab yang seharusnya memantau media sosial publik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika,” katanya.

Kemenristekdikti melontarkan wacana akan mendata dan memantau nomor telepon dan akun medsos warga kampus.


Bila ingin menangkal gejala radikalisme di kampus, kata Melinda, sebaiknya Kemenristekdikti dapat menghadirkan diskusi kebangsaan yang memikat, dan memicu daya kritis mahasiswa.

“Dari situ bisa tahu seperti apa kondisi kampus. Kita ada program sosialisasi Empat Pilar dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sungguh sayang jika tidak optimalkan,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, kata dia, Komisi X DPR bakal memanggil Menristekdikti. Sebab, mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) itu bukan kali ini saja membuat keputusan, tanpa sepengetahuan mitranya, yakni Komisi X DPR. Rencana pemanggilan itu akan dijadwalkan setelah reses parlemen, usai perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus mendatang.

“Soal mendatangkan rektor asing pun dia (Mohamad Nasir) enggak pernah membicarakannya dengan Komisi X,” katanya.

Link: https://www.alinea.id/nasional/mendata-akun-medsos-ala-kemenristekdikti-dan-ancaman-kebebas-b1XkO9mju

0 comments on “Saat Pemerintah dan HTI ‘Kompak’ soal Khilafah”

Saat Pemerintah dan HTI ‘Kompak’ soal Khilafah

Peta perbincangan isu khilafah di media sosial
Peta perbincangan isu khilafah di media sosial

VIVA – Listrik padam akhir pekan lalu menjadi sorotan publik di Indonesia. Putusnya pasokan listrik yang berdampak di banyak kota di Jawa itu membuat publik menyoroti kinerja PLN yang merupakan BUMN penting.

Percakapan media online dan media sosial, Drone Emprit menunjukkan dalam satu purnama terakhir topik kinerja BUMN menjadi perhatian warganet. Selain isu soal BUMN, topik lain yang menyedot perbincangan yakni soal khilafah. 

Pantauan Drone Emprit, dalam dua isu BUMN dan Khilafah, melahirkan tiga klaster besar yaitu klaster pro pemerintah, klaster oposisi dan klaster HTI. Kubu pemerintah dan HTI ‘kompak’ tentang isu khilafah. 

Pendiri dan analis Drone Emprit, Ismail Fahmi menuliskan, klaster HTI mengumpul dengan agenda dominan membincangkan soal khilafah. Selain itu, ternyata dalam sebulan terakhir ini klaster pro pemerintah lebih memilih ‘cerewet’ membicarakan isu khilafah. 

Berbeda dengan kedua klaster tersebut, dalam sebulan terakhir ini klaster oposisi lebih tertarik membincangkan isu BUMN. 

“Yang menarik oposisi dan HTI ternyata membentuk cluster sendiri-sendiri. Keduanya punya agenda masing-masing. Meski demikian tampak HTI nempel ke cluster oposisi,” tulis Ismail di laman Facebooknya dikutip Senin, 5 Agustus 2019.

Data Drone Emprit menunjukkan, volume percakapan khilafah di Twitter mencapai 60 persen dalam sebulan terakhir ini, sedangkan perbincangan tentang BUMN mencapai 31 persen. 

Beda media sosial lain di media online. Ismail mengungkapkan, data Drone Emprit menemukan media online cenderung lebih tertarik membahas tentang BUMN (94 persen) dibanding isu khilafah (4 persen). 

Ismail berpandangan isu tentang khilafah memang penting untuk terus menjaga keutuhan bangsa. Namun memantau kinerja BUMN juga isu penting lain yang perlu dilakukan oleh warganet pro maupun oposisi pemerintah.

“Kejadian yang menimpa salah satu BUMN penting yaitu PLN, di mana setrum berhenti mengalir selama 7 jam mungkin lebih ini harusnya menyadarkan kita bahwa kita juga butuh memiliki BUMN yang kuat. PLN yang performanya bagus, bisa menyediakan ketahanan pasokan listrik dalam kondisi apa pun,” tulis Ismail. (ase)

Link: https://www.viva.co.id/digital/digilife/1172453-mati-listrik-bikin-udara-jakarta-lebih-plong-begini-penjelasannya?medium=autonext

0 comments on “Bambu Anies Kok Lebih Heboh dari Gempa Halmahera, Ini Analisisnya”

Bambu Anies Kok Lebih Heboh dari Gempa Halmahera, Ini Analisisnya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selfie di depan instalasi bambu Getah Getih. Instalasi itu kini dibongkar karena rapuh.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selfie di depan instalasi bambu Getah Getih. Instalasi itu kini dibongkar karena rapuh.

VIVA – Beberapa hari belakangan ini, media sosial di Tanah Air panas dengan perbincangan pembongkaran instalasi seni bambu Getah Getih di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Perbincangan isu ini melahirkan dua kutub yaitu kubu pro dan kontra Anies Baswedan. Saking panasnya perbincangan soal instalasi bambu tersebut, masing-masing kubu saling serang narasi. 

Ternyata bagi warganet Indonesia, perbincangan instalasi bambu Getah Getih masih lebih menarik dibahas dibanding soal gempa, yang mana menjadi isu beberapa hari sebelum kontroversi instalasi seni tersebut. 

Data analisis percakapan media sosial, Drone Emprit menunjukkan, isu instalasi bambu lebih menyedot perhatian warganet Indonesia dibanding seputar Gempa Halmahera yang terjadi 14 Juli 2019.

Jika di media sosial instalasi bambu Getah Getih lebih menarik dibahas warganet, dinamika sebaliknya terjadi pada media online. Pada platform berita daring, informasi soal Gempa Halmahera lebih banyak dibahas dan diwartakan dibanding soal instalasi bambu di Jakarta tersebut.

Dalam menganalisis percakapan dua isu tersebut, Drone Emprit menggunakan kata kunci Halmahera dan Bambu, dengan filter Anies, DKI, dibongkar dan Jakarta. 

Data Drone Emprit menunjukkan, secara volume percakapan di media sosial, Bambu Anies mencapai 32 ribu mentionsedangkan Gempa Halmahera cuma 18 ribu mention

“Meski isu Bambu Anies ini baru muncul empat hari setelah gempa, ternyata jumlah percakapannya jauh lebih besar,” tulis Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi di akun Facebooknya, Minggu 21 Juli 2019. 

Ismail mengungkapkan, pada periode analisis 13 sampai 21 Juli, Drone Emprit menemukan 69 persen atau sekitar 30 ribu mention di Twitter tentang Bambu Anies dibanding 31 persen atau 13 ribu mention tentang Gempa Halmahera. 

Tak jauh beda, di platform Facebook, Drone Emprit menemukan 75 persen mention tentang Bambu Anies dan 27 persen mentiontentang Gempa Halmahera. 

Sementara dalam media daring masih proporsial dan faktual mana isu yang penting dari dua hal tersebut. Ismail mengungkapkan pada berita online, 85 persen atau 3924 mention pemberitaan adalah tentang Gempa Halmahera. Sedangkan mention pemberitaan Bambu Anies cuma 15 persen atau 708 mention

“Dilihat dari tren, artikel tentang gempa Halmahera juga masih terus lebih tinggi dibanding tentang Bambu Anies,” ujar Ismail. 

Dari data tersebut, Drone Emprit menyimpulkan, bagi warganet Indonesia, isu pembongkaran instalasi bambu Getah Getih lebih penting dibandingkan Gempa Halmahera. Sedangkan bagi media online isu Gempa Halmahera masih lebih layak dikonsumsi publik dibanding pembongkaran bambu tersebut. 

Ismail mengatakan dengan fenomena tersebut, artinya warganet Indonesia masih ‘terbalik’ lebih tertarik membahas isu yang tingkat kepentingan publiknya lebih kecil.  

“Sebuah isu yang menjadi kepentingan publik (seperti gempa dan korban), bisa dilupakan atau ditutup dengan isu lain yang tingkat kepentingan publiknya jauh lebih rendah, namun tingkat kepentingan politiknya lebih tinggi,” kata Ismail.

Sebagai catatan, Ismail memberi kredit kepada media online yang mana dalam konteks dua isu tersebut, masih bisa diandalkan sebagai pilar demokrasi. Sebab media online lebih banyak membahas isu yang lebih penting untuk dikonsumsi publik. 

Peta analisis

Temuan menarik Drone Emprit mengungkapkan kenapa percakapan Bambu Anies lebih besar dibanding Gempa Halmahera. 

Ismail mengatakan, pada isu Bambu Anies, peta analisis percakapan media sosial Drone Emprit menunjukkan lahir dua klaster besar yakni pro dan kontra Anies Baswedan. 

Sedangkan dalam isu Gempa Halmahera, cuma muncul satu klaster percakapan, yaitu klaster Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan USGS Amerika Serikat. Tapi menariknya, tulis Ismail, kalangan pro Anies berkontribusi mengamplifikasi isu Gempa Halmahera. 

“Kalau dibandingkan dengan SNA soal Bambu Anies, netizen yang mengamplifikasi dan turut meramaikan percakapan tentang gempa ini kebanyakan dari kalangan pro Anies. Tak tampak adanya influencer dan netizen dari kalangan kontra Anies yang secara signifikan terlibat dalam percakapan,” ujarnya. 

Warganet pro Anies masih membahas kedua kejadian. Sedangkan warganet kontra Anies lebih tertarik membahas pembongkaran instalasi bambu dibandingkan gempa Halmahera.

Link: https://www.viva.co.id/digital/digilife/1167901-bambu-anies-kok-lebih-heboh-dari-gempa-halmahera-ini-analisisnya

0 comments on “Prabowo Lebih Banyak Disebut Dibanding Jokowi Ketika Mereka Bertemu Baca selengkapnya di artikel “Prabowo Lebih Banyak Disebut Dibanding Jokowi Ketika Mereka Bertemu”,”

Prabowo Lebih Banyak Disebut Dibanding Jokowi Ketika Mereka Bertemu Baca selengkapnya di artikel “Prabowo Lebih Banyak Disebut Dibanding Jokowi Ketika Mereka Bertemu”,

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) berpelukan saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019).ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) berpelukan saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019).ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

tirto.id – Pakar Media Sosial dan juga pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan berdasarkan penemuan Drone Emprit di Twitter, nama Prabowo lebih banyak disebutkan oleh warganet dibanding Jokowi ketika keduanya bertemu di Stasiun MRT Jakarta, Sabtu (13/7/2019).

Ismail mengatakan volume mention pada hari pertemuan kemarin, Prabowo disebutkan sebanyak 332.154, sementara Jokowi 284.908 mention.

Rincian tersebut antara lain berdasarkan Online News Indonesia, Prabowo 16.546 dan Jokowi 21.427, Facebook Prabowo 6.694 dan Jokowi 6.547, Instagram Prabowo 2,679 dan Jokowi 2.976, Twitter Prabowo 305,317 dan 217,053, terakhir YouTube Prabowo 918 dan Jokowi 905.

“Artinya konsentrasi lebih banyak ke Prabowo dibandingkan Jokowi [di Twitter], ” ujarnya kepada Tirto, Minggu (14/7/2019).

Biasanya menurut Ismail hanya dari kubu 02 saja yang sering me-mention Prabowo di twitter. Namun saat ini, buzzer dari kubu 01 pun juga ikut me-mention. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga me-retweet setiap status yang menyebut nama Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Jadi saya lihat isu kemarin, benar-benar diambil kubu 01, karena ini sebagai legitimasi kemenangan buat mereka. Meskipun tujuan bertemu tersebut untuk rekonsiliasi terhadap bangsa dan persatuan. Akhirnya banyak bikin meme, video, dan lainnya yang menyebar dari buzzer 01,” ucapnya.

Selain itu, pihaknga juga menghimpun top tagar tentang Prabowo di twitter saat bertemu dengan Jokowi kemarin.

Beberapa gerakan tagar yang banyak dibuat oleh warganet antara lain #03PersatuanIndonesia sebanyak 9214 twit, #Kecewa sebanyak 2450 twit, #Kamioposisi 1525 twit, #BoikotPrabowo sebanyak 1184 twit, dan masih banyak twit lainnya yang merespons pertemuan kedua tokoh besar itu.

Selanjutnya, Drone Emprit juga mencatat total sentimen terhadap pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo. Dari 243.727 orang, mayoritas para warganet memberikan sentimen yang positif terhadap pertemuan tersebut.

Berdasarkan catatannya, Sebanyak 119.400 atau 49 persen memberikan sentimen yang positif. Lalu 97.900 orang atau 36 persen memberikan sentimen yang negatif. “Kemudian 36.400 orang atau 15 persen netral,” terangnya.

Link: https://tirto.id/prabowo-lebih-banyak-disebut-dibanding-jokowi-ketika-mereka-bertemu-eeff