0 comments on ““Buzzer” Dinilai Tak Bisa Dihilangkan, Tergantung Adanya Kepentingan”

“Buzzer” Dinilai Tak Bisa Dihilangkan, Tergantung Adanya Kepentingan

Pendiri Drone Emprit Academy Ismail Fahmi (kedua dari kiri)  dalam diskusi bertajuk Hoaks dan Disinformasi sebagai Musuh Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi di kantor ICW, Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Pendiri Drone Emprit Academy Ismail Fahmi (kedua dari kiri) dalam diskusi bertajuk Hoaks dan Disinformasi sebagai Musuh Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi di kantor ICW, Jakarta, Kamis (10/10/2019). (KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO)

JAKARTA, KOMPAS.com – Pendiri Drone Emprit Academy, Ismail Fahmi menyatakan, buzzer atau pendengung adalah pekerjaan yang tak bisa dihilangkan. Selama ada kepentingan dari pihak mana pun, buzzer akan selalu ada.

Adapun Drone Emprit merupakan aplikasi pemantau percakapan di dunia maya yang didirikan Ismail Fahmi.

Menurut dia, semestinya buzzer merupakan kata yang netral.

“Masalahnya itu bukan di buzzer. Buzzer itu netral dan enggak bisa dihilangkan,” ujar Ismail dalam diskusi “Hoaks dan Disinformasi sebagai Musuh Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi” di kantor ICW, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

“Selama ada kepentingan dari penguasa atau siapapun yang punya kepentingan, buzzer akan selalu ada,” kata dia.

Ismail Fahmi menjelaskan, dampak adanya buzzer tergantung dari sang pemilik kepentingan, apakah ingin membuat narasi yang positif atau negatif.

Menurut dia, yang perlu diserang bukanlah buzzer, melainkan informasi yang bias, propaganda, dan disinformasi yang sengaja diciptakan guna mempengaruhi pikiran masyarakat.

“Kita (masyarakat) tuh harusnya fokus di permasalahan ini, bukan buzzer-nya yang diserang. Buzzer itu bekerja karena ada permintaan dan penawaran kepentingan kelompok tertentu,” kata Ismail.

Jika tak ada kepentingan, lanjutnya, buzzer tak akan jalan. Adanya sebuah kepentingan dari penguasa atau pihak mana pun, menurut dia, adalah sebuah keniscayaan.

“Jadi kita bertarung saja, apa strategi mereka (buzzer), apa narasi mereka, ya kita lawan dengan narasi,” tuturnya.

Fenomena buzzer politik di media sosial kembali mencuat. Setelah Pemilu 2019, para pendengung ini kembali jadi perbincangan karena bergerak aktif ketika terjadi gerakan massa menolak kebijakan pemerintah.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu muncul gelombang demonstrasi dan jenis aksi lainnya di sejumlah daerah yang diikuti masyarakat sipil, mulai dari mahasiswa hingga para tokoh masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi tuntutan masyarakat sipil adalah mencabut UU KPK hasil revisi dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap UU KPK hasil revisi.

Kemudian, menolak pelemahan pemberantasan korupsi, RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, RUU Sumber Daya Air, RUU Ketenagakerjaan.

Selain itu, mereka mendesak disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hingga tuntaskan berbagai kebakaran hutan dan lahan.

Di sisi lain, para buzzer pun menyebarkan narasi-narasi yang berseberangan dengan yang diperjuangkan masyarakat sipil. Media sosial pun menjadi riuh dan keruh.

Pihak Istana Kepresidenan pun angkat bicara. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, para buzzer di media sosial perlu ditertibkan.

Namun, hal ini berlaku ke semua pihak bukan hanya untuk buzzer pro pemerintah.

Mantan Panglima TNI ini menilai, para pendengung tetap bisa membela idola mereka tanpa harus menyerang atau menjelek-jelekkan lawan politik. Cukup dengan memilih diksi yang tepat.

“Pemilu juga sudah selesai. (Gunakan) Bahasa-bahasa persaudaraan, kritik, sih, kritik tapi tidak harus dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang enggak enak juga didengar,” ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Gita Putri Damayana menilai, buzzer politik kerapkali menyebarkan narasi yang berseberangan dengan narasi kelompok masyarakat sipil.

Hal itu sah-sah saja sepanjang narasi yang dibangun para buzzer berkualitas.

Meski demikian, ia juga melihat buzzer berisiko membangun perdebatan yang tak produktif dan tak sehat jika mereka menyebarkan narasi yang bersifat menyudutkan.

Link: https://nasional.kompas.com/read/2019/10/10/18553531/buzzer-dinilai-tak-bisa-dihilangkan-tergantung-adanya-kepentingan?page=all#page2
Penulis : Christoforus Ristianto
Editor : Bayu Galih

0 comments on “Riuh “Buzzer” Jokowi…”

Riuh “Buzzer” Jokowi…

Penulis Ihsanuddin | Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Keberadaan buzzer pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo di media sosial menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Pihak Istana Kepresidenan pun sampai-sampai ikut berkomentar.

Kegaduhan yang diciptakan buzzer pendukung Jokowi terjadi setelah Presiden menyetujui revisi UU KPK yang diusulkan DPR. Para buzzer mati-matian membela kebijakan Jokowi yang tidak populer karena dianggap melemahkan KPK itu.

Sebagian buzzer bahkan menuding ada kelompok Taliban di KPK. Misalnya akun @Billray2019 yang menyatakan “Jokowi Tidak Membunuh KPK. Selamat tinggal taliban di KPK. Kalian kalah lagi, kalian kalah lagi.”

Pernyataan tersebut diunggah pada 13 September pukul 10.03 WIB. 

“Isu radikalisme, yakni isu Taliban ini sering dan sukses dipakai oleh buzzer yang bertujuan agar publik ragu terhadap KPK dan menyetujui agar revisi disahkan dan berharap capim terpilih bisa membersihkan isu itu,” ujar analis media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ismail Fahmi.

Selain itu, ada juga buzzer yang menggiring opini pro-revisi UU KPK dengan model giveaway.

Buzzer tersebut menciptakan opini publik di media sosial, khususnya Twitter, dengan memberikan ganjaran voucher berupa pulsa hingga saldo elektronik, seperti OVO dan Go-Pay sebanyak Rp 50.000 kepada dua warganet terpilih dengan membalas dan me-retweet kicauannya sebanyak-banyaknya.

“Jadi yang penting adalah tagarnya. Ketika tagar itu masuk dan jadi trending topic di Twitter, yang penting muncul. Itu jadi alat atau tools mereka untuk memanipulasi publik,” papar Ismail.

Unjuk rasa

Keriuhan berlanjut saat mahasiswa dan pelajar melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran, yang salah satunya untuk menolak revisi UU KPK.

Para buzzer mencoba mendelegitimasi gerakan itu melalui berbagai unggahan. Bahkan ada sejumlah kicauan yang mengarah pada disinformasi.

Akun @Dennysiregar7, misalnya, berkicau soal ambulans yang merawat korban kerusuhan setelah aksi unjuk rasa berujung ricuh pada 26 September 2019.

Saat itu Denny mencuit, “Hasil pantuan malam ini..Ambulans pembawa batu ketangkep pake logo @DKI Jakarta,” tulis Denny sambil mengunggah sebuah video.

Namun, di video tak terlihat bahwa ambulans itu membawa batu. Belakangan akun NTMC Polda Metro Jaya juga mengunggah video serupa, tetapi menghapusnya beberapa menit setelah diunggah.

Polisi lalu mengklarifikasi bahwa ambulans itu datang ke lokasi tidak membawa batu seperti yang dituduhkan. Namun, versi polisi, batu yang ada di di ambulans itu merupakan milik demonstran yang berlindung.

Selain soal polemik batu di ambulans, ada juga tangkapan layar chat pelajar SMK (STM). Tangkapan layar yang diunggah sejumlah akun pendukung Jokowi itu menunjukkan sebuah grup WhatsApp di mana anak-anak STM mengeluhkan kondisi mereka yang mengikuti demo, tetapi tidak mendapat bayaran.

Kendati demikian, warganet yang mengecek nomor di grup tersebut dengan aplikasi Get Contact dan True Caller justru menemukan fakta lain. Warganet menduga nomor-nomor yang seolah mengatasnamakan anak STM itu justru adalah nomor polisi.

Namun, kepolisian membantah ada oknum polisi terlibat merekayasa percakapan anak STM ini.

Istana angkat bicara

Riuh para buzzer membuat pihak Istana Kepresidenan angkat bicara.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut para buzzer pendukung Presiden Jokowi di media sosial tidak dikomando.

Menurut Moeldoko, para buzzer pembela pemerintah itu merupakan para relawan dan pendukung fanatik Presiden Jokowi saat kontestasi Pilpres 2014 dan 2019.

“Kan ini kan, yang mainnya dulu relawan sekarang juga pendukung fanatik. Jadi memang buzzer-buzzer yang ada itu tidak dalam satu komando, tidak dalam satu kendali. Jadi masing-masing punya inisiatif,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Moeldoko pun membantah jika Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpinnya justru dituding mengomandoi para buzzer pendukung Jokowi. Menurut dia, itu hanya isu yang tidak berdasar.

“Oh tidak, tidak sama sekali. Kami, justru kami KSP itu mengimbau, ‘Sudah kita jangan lagi seperti itu’,” kata Moeldoko.

Moeldoko pun sependapat jika para buzzer di media sosial perlu ditertibkan. Namun hal ini berlaku ke semua pihak bukan hanya untuk buzzer pemerintah.

Mantan panglima TNI ini menilai para pendengung tetap bisa membela idola mereka tanpa harus menyerang atau menjelek-jelekkan lawan politik. Cukup dengan memilih diksi yang tepat.

“Buzzer-buzzer itu harus ditinggalkanlah. Pemilu juga sudah selesai. (Gunakan) Bahasa-bahasa persaudaraan, kritik, sih, kritik tapi tidak harus dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang enggak enak juga didengar,” ucapnya.

Moeldoko melihat justru saat ini, para buzzer pendukung Jokowi justru melakukan cara-cara yang bisa merugikan pemerintahan Jokowi sendiri. Ia pun meminta buzzer-buzzer Presiden Jokowi di sosial media untuk tidak terus-menerus menyuarakan hal-hal yang justru bersifat destruktif.

“Dalam situasi ini relatif sudah enggak perlu lagi buzzer-buzzeran. Yang diperlukan adalah dukungan politik yang lebih membangun, bukan dukungan politik yang bersifat destruktif,” kata Moeldoko.

Penulis Ihsanuddin | Editor Krisiandi

Link: https://nasional.kompas.com/read/2019/10/07/10040881/riuh-buzzer-jokowi?page=all

0 comments on “Analis Drone Emprit Sebut Buzzer Buat Pemerintah Tak Bisa Dengarkan Kritik”

Analis Drone Emprit Sebut Buzzer Buat Pemerintah Tak Bisa Dengarkan Kritik

Analis Drone Emprit Sebut Buzzer Buat Pemerintah Tak Bisa Dengarkan Kritik
Foto: Ilustrasi buzzer (Tim Infografis Fuad Hasim)

Jakarta – Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menilai buzzer membuat pemerintah menjadi tak bisa mendengarkan kritik yang disampaikan masyarakat di media sosial. Sebab, menurut Ismail, para buzzer pendukung Joko Widodo (Jokowi) langsung ‘menghajar’ ketika ada kritik.

Ismail awalnya menjelaskan soal buzzer yang dipelihara. Dia menyebut buzzer negara memelihara buzzer semenjak tahun 2014.

“Sekarang, semenjak tahun 2014, dalam menghadapi media sosial itu, negara bukan memberikan berita positif, tetapi negara malah menaruh buzzer untuk menghadapi opini. Itulah yang kemudian apa, menyebabkan buntu. Mereka yang mengkritik jadinya seperti buzzer,” kata Ismail kepada wartawan, Kamis (3/10/2019).

“Akibatnya apa? Karena tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, dan pemerintah juga mendengar. Jadi buzzer membereskan aja, ketika ada ini, diberesin ini. Ketika ada sesuatu yang bikin ramai, ditangkal isu lain. Kemudian ada satu isu yang pemerintah mau angkat, dia bikin kampanye luar biasa, yang menghalangi langsung dihajar oleh buzzer itu,” imbuhnya.

Menurut Ismail, buzzer di media sosial membuat pemerintah tidak bisa mengetahui aspirasi apa yang disampaikan masyarakat melalui media sosial. Dia menilai pemerintah seharusnya membuat sistem yang bisa menampung kritikan masyarakat di media sosial. 

“Seharusnya tidak ada buzzer di Istana, tidak ada buzzer di oposisi, yang ada adalah rakyat, yang ada adalah publik yang menyampaikan suara di media sosial, menyampaikan kritikan. Kemudian pemerintah mendengarkan big data, mendengarkan sinyal itu,” ucapnya.

Dia menuturkan bahwa media sosial seharusnya bisa membuat masyarakat Indonesia lebih cerdas. Hal itu, Ismail mengatakan akan bisa terwujud jika pemerintah mengelola dengan baik media sosial.

“Ya betul, media sosial bisa menjadikan lebih cerdas sebetulnya. Cuma dengan adanya buzzer pemerintah jadi tidak bisa mendengarkan, tidak ada sinyal yang terdengar,” sebut Ismail.

Apa yang disampaikan Ismail tersebut merupakan tanggapan terhadap pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Diberitakan sebelumnya, Moeldoko menilai para buzzer perlu ditertibkan.

“Saya pikir memang perlu (ditertibkan). Kan ini kan yang mainnya dulu relawan, sekarang juga pendukung fanatik,” ucap Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

Mochamad Zhacky – detikNews

Link: https://news.detik.com/berita/d-4733188/analis-drone-emprit-sebut-buzzer-buat-pemerintah-tak-bisa-dengarkan-kritik?single=1

0 comments on “Buzzer dan Polisi dalam Pusaran Grup Whatsapp STM”

Buzzer dan Polisi dalam Pusaran Grup Whatsapp STM

Ilustrasi bagaimana buzzer bekerja. tirto.id/Lugas
Ilustrasi bagaimana buzzer bekerja. tirto.id/Lugas

tirto.id – Eko Kunthadi memutuskan menghapus twitnya tentang demo pelajar STM pada 30 september kemarin. Dalam cuitan itu dilampirkan sejumlah tangkapan layar grup whatsapp STM.

“Anak-anak ditipu bandar. Digiring ke penjagalan untuk membakar Jakarta. Diperhadapkan dengan polisi. Mereka memang biadab!” cuit Eko.

Keputusan Eko menghapus twitnya itu lantaran ia meragukan kebenaran informasi yang baru saja ia posting. “Jangan terlalu dibesar-besarkan permasalahan ini. Saya hapus bukan karena salah tapi belum tahu kebenarannya. Di medsos biasa aja, jangan satu merasa suci. Jadi biasa aja,” kata Eko kepada Tirto Selasa malam.

Akun @OneMurtadha yang memposting hal serupa juga menghapus cuitannya. Twitnya begini :

“Twitter, please do your magic. Dicari bohir yang janjiin duit buat anak STM yang ikut demo. Anak-anak itu kini terlunta-lunta dengan kancut basah gak punya ongkos pulang.

” Bersama twit itu, ia juga menyertakan beberapa hasil tangkapan layar grup whatsapp STM yang sama dengan yang diposting Eko. Eko dan Murtadha memang sering dituding netizen sebagai buzzernya pemerintah. Tapi Eko tidak peduli.

“Kalau ada yang bilang saya buzzer pemerintah, ya biar saja. Tapi saya adalah buzzer untuk diri saya sendiri,

” kata Eko. Bagian penting dari postingan keduanya adalah tangkapan layar percakapan grup Whatsapp pelajar STM. Di situ terlihat sejumlah nomor telepon para anggota grup. Nomor-nomor tersebut dicurigai oleh netizen sebagai nomor milik polisi.

“Ini buzzer istana gobloknya kebangetan. No di bawah kalau dicek pake Truecaller keluar nama plokis semua,” tulis akun Grimaldy Sinaga sambil melampirkan twit Murtadha One-sudah dihapus. 

Hasil Pelacakan True Caller

Untuk menguji cuitan netizen itu, Tirto menggunakan dua aplikasi untuk mengecek nomor-nomor tersebut. Dua aplikasi yang dipakai adalah True Caller dan getcontact. Cara kerja aplikasi itu adalah mengumpulkan nomor telepon berdasarkan nama yang disimpan para pengguna aplikasi. Hasil pengecekan dari dua aplikasi itu sebagai berikut :

Nomor hanphone 081310499xxx diuji dengan True Caller muncul nama “Let Ilham Agis Polda Metro”. Di aplikasi Getcontact muncul dengan nama “Bang Agis Rena Polda”. Nomor tersebut menjadi anggota grup “Anak STM Kimak Bacot”. Dalam grup itu nomor itu sempat mengirimkan pesan, “Woy pada di mana gua naek gojek uangnya kurang ni.” Saat Tirto menghubungi, nomor tersebut tidak aktif.

Nomor 087840438xxx, dalam True Caller bernama “Bripda Eggy Septiadi”. Di aplikasi Getcontact bernama “Bripda Egi Pusdokkes Ops”, “39 Eggy Dokkes Mabes Polri” dan “Egy S”. Dalam percakapan itu, Eggy mengatakan “apalagi gua, keringet semua sampai basah ke kancut”.

Nomor 087887087xxx dalam aplikasi True Caller nomor tersebut bernama “isilop lagi nyamar jadi anak STM” namun dalam aplikasi Getcontact bernama “Daylen”. Dalam percakapan di grup STM tersebut nomor ini menggunakan nama “Dell Kur” dan sempat mengirim pesan, “Ngambil duitnya di mana bangsat? katanya mau dibagiin.”

Menariknya, dalam grup G30S STM Allbase ada yang bernama Raski Dwi dengan foto profil pada pukul 23.31 (30 September). Nama tersebut keluar setelah mencantumkan nomor 081314991xxx. Dalam aplikasi Getcontact orang-orang menyimpan nomor tersebut dengan nama “Mbs Raski Dwi Propam” dan “Dtn Raski Divpropam”.

Dalam grup tersebut, ia mengatakan “Duit mane nih kampret aus”. Namun saat Tirto mencoba mengecek lagi hari ini menggunakan Getcontact, foto profilnya dihapus dan menambahkan nama “Raski” dan “Rasky”.

Sementara itu, tim Merdeka.com semalam berhasil menghubungi salah satu nomor yang masuk dalam grup whatsapp mengatasnamakan anak STM. Ketika disebut namanya, dia langsung menjawab “Siap”. Kami mencoba menanyakan situasi di DPR karena sejak sore demonstran berkumpul dan terjadi bentrok sampai dengan malam.

Saat disebut berdinas di salah satu kantor polisi Jakarta, pria itu membenarkan. Lantas, dia bertanya balik, ‘izin, ini dengan siapa?’. Setelah tahu dihubungi jurnalis, dia menjawab. “Saya tidak bisa kasih keterangan, silakan dengan yang lain.” Telepon pun selesai.

Mantan Sekpri Petinggi Polri

Selain melalui aplikasi, Tirto juga mencocokkan sejumlah nomor yang ada di grup STM itu. Salah satu yang mencurigakan adalah nomor Kartu Halo 08111002xxx. Tirto mengecek melalui aplikasi pembayaran tagihan kartu halo dan terkonfirmasi nomor terdaftar atas nama Bamxxxxxxxxxxxxxxgar dengan tagihan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp 4,8 juta.

Berdasarkan data lain yang didapat Tirto, nomor tersebut adalah milik Bambang Haryanto Siregar, mantan sekretaris pribadi Komjen Pol Arief Sulistyanto. Nomor tersebut tercatat dalam dokumen petinggi polri tahun 2013.

Saat itu Arief masih menjabat sebagai Dirtipideksus Bareskrim Polri. Bambang juga tercatat pernah menjadi saksi ahli kasus berita hoax percakapan Kapolri Drs. Tito Karnavian dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Charlian soal Bom Panci di Pengadilan Negeri Bengkalis pada Mei 2017. Saat itu Bambang sebagai saksi ahli dari Tim Cyber Mabes Polri.

Rekam jejak Bambang juga terlihat dalam kasus koruptor Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2011. Saat itu, Bambang bertugas menyedot data dari ponsel milik Nazaruddin.

Jejak digital Bambang juga tercatat dalam website jual beli mobil garasi.id. Dalam laman itu Bambang menjual mobil Chevrolet Captiva dan meninggalkan nomor telponnya di sana. Tirto menghubungi nomor Bambang namun tidak aktif.

Dalam aplikasi Getcontact nomor Bambang itu tercatat diberi nama “Bambang Siregar Cyber”, “Bambang Siregar Siber”, “Bambang Siregar Cyber Mabes” dan “Siregar Cyber Mabes Polri”. Nama-nama tersebut sesuai dengan identitas Bambang Haryanto Siregar.

Tanggapan Polisi Sementara itu,

Mabes Polri mengklaim isu polisi bergabung dalam grup WhatsApp siswa yang berdemo pada 30 September sebagai upaya “propaganda”.

“Kami paham betul yang ada di media sosial, sebagian besar adalah anonim. Narasi yang dibangun ialah propaganda,” ucap Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Selasa (1/10/2019).

Dedi menegaskan pihaknya akan menyelidiki nomor-nomor telepon yang ada di grup WA tersebut. Akan tetapi, Dedi enggan memastikan anggota Polri terlibat di dalam percakapan tersebut.

“Belum bisa dipastikan. Kalau itu anggota polisi pun belum bisa dipastikan dan narasinya saya belum baca, (apakah) ada unsur pidana? Nanti jajaran multimedia (dari Polri) akan membuat literasi digital ke masyarakat agar masyarakat bisa cerdas menggunakan media sosial,” kata Dedi.

Sehari kemudian Polisi sudah menangkap tujuh orang yang berada di dalam grup tersebut. Namun tidak ada satu pun dari ketujuh orang tersebut bekerja sebagai polisi. Satu orang pembuat grup ditetap sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Tirto mengonfirmasi soal nomor milik Bambang Siregar yang teridentifikasi sebagai polisi. Namun, Dedi tidak memberikan jawaban. Dedi hanya menjawab pertanyaan terkait langkah polisi apabila ada anggota yang benar terlibat dalam grup Whatsapp tersebut.

“Ga ada itu Mas, sudah saya tanyakan ke pak Rickynaldo. Saya belum dapat update lagi,” ujar Dedi.

Bagaimana buzzer bekerja

Bersatu Melawan Hoaks

Melihat buzzer yang bebas dari jerat polisi ini, Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit mengatakan pesismistis. Menurutnya, percuma bila berupaya membawa kasus seperti itu ke jalur hukum karena ia yakin masyarakat tidak akan menang.

Sehingga ia menyarankan agar masyarakat memberikan edukasi tentang penyebaran hoaks. “Jadi mending kita edukasi kepada publik apa yang dilanggar dan bagaimana melaporkannya. Sebagai buzzer pemerintah, harusnya memberi contoh yang benar bukan bangga melakukan pelanggaran dengan terang-terangan,” kata Fahmi.

Selama aksi Reformasi Dikorupsi yang dilakukan oleh mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil, Fahmi sudah memantau penyebaran hoax di twitter.

Misalnya dalam kasus ambulan membawa batu, drone Emprit menganalisis penyebaran isu ambulan pertama kali pada tanggal 25 September dari jam 00 sd 21.59. Saat itu, terjadi demo, dan ada jaringan pejuang informasi ambulans yang aktif membagi informasi di twitter yang dimotori oleh @Anandabadudu dan @geurigu dengan 4.655 retweet.

Namun, pada jam 23.53 akun @OneMurtadha mengirim twit pertama, lalu dilanjutin 5 twit lanjutan hingga jam 01.24 wib (26 September) dengan node yang besar. Semua twit tersebut dilakukan oleh akun influensial seperti @Dennysiregar7. Baru pukul 02.15 diunggah akun @TMCPoldametro. Hasilnya 3.760 berhasil di twit ambulan membawa batu.

Saat informasi jadi viral, serang sana-sini semakin gaduh. Bukan hanya di twitter, isu kemudian masuk ke media online, tv dll. Alhasil peta Social Network Analysis (SNA) menampilkan adanya dua cluster; penyebar isu dan kontra narasi oleh publik.

Fahmi mengatakan twit terpopuler berupa kontra narasi atas tuduhan soal ambulan DKI. Twit yang memenangkan narasi tersebut di antaranya @RiotoroMD, @fahiraidris, @Sandalista1789, @Dandy_Laksono. Pada akhirnya isu ditutup setelah Polisi melakukan klarifikasi dan mengakui kesalahan dalam tuduhan.

“Bagaiamana isu, tuduhan, desas-desus (kalau tidak mau dibilang hoaks) tersebut terpecahkan? Terlihat pola “self-defense” publik,” kata Fahmi dalam akun twitternya.

Fahmi menambahkan, untuk memecah konsolidasi mahasiswa, narasi yang dibangun buzzer pro pemerintah dengan tagar #MahasiswaPelajarAnarkis. Alhasil buzzer berhasil membangun narasi negatif kepada aksi mahasiswa di depan gedung DPR yang mengawal UU dan RUU yang bermasalah

“Ini bisa pengaruh, misal yang twit aksi mahasiswa #genjayamemanggil, dikubu pemerintah dibuat #MahasiswaPelajarAnarkis. Awalnya dibuat giveaway, hanya beberapa influencer mereka dan itu masuk. Mereka mengangkat tagar lain. Dengan memberikan tagar, narasi pecah sehingga mahasiswa tidak solid. Dampaknya efektif,” kata Fahmi kepada Tirto, Selasa (1/10/2019).

Berdasarkan hasil analisis Drone Emprit, pada hari H, volume #GejayanMemanggil2 hanya 40k, kalah dibanding #GejayanMemanggil 180k. Bahkan masih kalah dibanding #ReformasiDikorupsi 47k. Bahkan tagar #MahasiswaPelajarAnarkis berhasil membangun narasi negatif kepada aksi 30 September 2019.

Fahmi mengatakan serangan buzzer berawal dari kasus UU KPK dan publik terbelah. Bahkan Anita Wahid diserang karena memabahas KPK terkait upaya pelemahan lembaga antirasuah. Pada awalnya publik tak paham, namun ketika mahasiwa demo publik baru sadar. Mahasiswa jadi gong membahas RUU bermasalah dan berdampak besar pada Presiden Jokowi. Setelah demo dimulai, buzzer pemerintah mulai definisi mahasiswa dan pelajar itu sendiri.

“Pokoknya semuanya diserangin (buzzer pemerintah), mereka yang ikut demo, meskipun membantu seperti tim kesehatan,” kata Fahmi.

_________________

Catatan : Kami merevisi bagian nama pemilik kartu halo 08111002xxx karena kesalahan pengutipan yang kami tulis dalam laporan ini. Dalam pengecekan kami di situs Traveloka hanya tertera nama Bamxxxxxxxxxxxxxxgar. Atas kealpaan ini kami meminta maaf.

Link: https://tirto.id/ei58

0 comments on “Redupnya Buzzer Pro-Jokowi di Pembantaian Wamena”

Redupnya Buzzer Pro-Jokowi di Pembantaian Wamena

Data dari sebuah situs analisa media sosial (medsos) mengatakan para buzzer atau influencer pro-Pemerintah Indonesia tak banyak terlibat dalam percakapan medsos tentang pembantaian di Wamena, Papua. Mereka lebih tertarik pada isu khilafah.

Hasil pengamatan Drone Emprit, sistem yang memonitor dan menganalisa media sosial serta platform online berbasis teknologi big data, menyebut percakapan tentang Papua di media sosial Twitter mengarah ke tiga topik, yakni Wamena, IDIBerduka, dan West Papua.ADVERTISING

Dari ketiga topik itu, kata Ismail Fahmi -pendiri Drone Emprit, ada tiga cluster atau kelompok besar yang muncul ketika diidentifikasi dalam sebuah peta Analisa Jaringan Sosial (SNA). Mereka adalah cluster publik, oposisi dan pro West Papua (Papua Barat).

Kelompok oposisi adalah mereka yang banyak mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi atau Pemerintah Indonesia dalam setiap postingan Twitter-nya.

Kelompok pro West Papua adalah mereka yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan mendukung referendum.

Sementara cluster publik muncul karena mereka tidak tergolong oposisi, dan menurut Ismail, tak tampak akun top buzzer pro Pemerintah Indonesia di kelompok itu.

Peta SNA yang berisi simpul titik dengan berbagai warna tersebut menggambarkan tentang bagaimana sebuah hoaks (kabar bohong) berasal, menyebar, siapa influencer pertamanya, dan asal kelompoknya.

Analisi jaringan sosial dari kata kunci Wamena, #IDIBerduka dan West Papua.

Analisis jaringan sosial dari kata kunci Wamena, #IDIBerduka dan West Papua. Ada 3 cluster atau kelompok besar netizen yang terlibat dalam percakapan dengan 3 kata kunci tersebut.

Twitter; @ismailfahmi

Dalam analisanya, Drone Emprit menggunakan keahlian Artificial Intelligence (kecerdasan buatan) dan Natural Learning Process (NLP atau proses pembelajaran alami).

Hasil analisa mereka selama periode 26-28 September 2019 mengatakan tren dengan kata kunci ‘Wamena’ meningkat sejak 27 September.

Sedangkan ‘IDIBerduka’, yang dipicu meninggalnya dokter Soeko Marsetiyo, mulai melonjak malam hari menjelang 28 September.

Di sisi lain, postingan Twitter teratas soal Wamena banyak membicarakan tentang peristiwa 23 September ketika 32 nyawa melayang, aksi pembakaran mobil dan rumah terjadi, serta meninggalnya dokter Soeko.

“Kita zoom cluster publik. Top influencernya @AhlulQohwah, @ReyhanIsmail_, @antilalat. Mereka menyuarakan masalah Wamena dan IDIBeduka.

Akun top buzzer pro pemerintah spt yg mucul saat membahas “khalifah” tak tampak di custer ini,” tulis Ismail dalam cuitan di tanggal 28 September.

“Zoom cluster Oposisi. Mereka ternyata banyak membahas Wamena, spt oleh @andre_rosiade, @AzzamIzzulhaq, @Dandhy_Laksono, dll. Mereka juga mengangkat tagar #IDIBerduka, seperti oleh @LisaAmartatara3, @R4jaPurwa, dll.”

“Posisi @Dandhy_Laksono bukan dalam cluster oposisi, apalagi pemerintah. Dia di luar cluster mainstream,” tambah Ismail dalam postingan berserinya tentang Papua.

“Kita zoom cluster Pro West Papua. Mereka lebih banyak membahas “West Papua”. Dengan top influencer @VeronicaKoman, @PurePapua, @FreeWestPapua, @BennyWenda, dll.”

“Dari peta SNA tersebut, ketika publik dan oposisi banyak menyuarakan soal Wamena dan IDIBerduka, kita tak menemukan akun-akun top buzzer pro pemerintah seperti saat mereka membahas khilafah,” cuitannya per tanggal 28 September.

Cluster baru berwarna hijau yang membahas Wamena.
Cluster baru berwarna hijau yang membahas Wamena. Menurut Drone Emprit kelompok tersebut bukan dari kelompok yang ada sebelumnya, sehingga disebut publik.Twitter; @ismailfahmi

External Link: Ismail Fahmi

ABC menghubungi pemilik akun Twitter @Dennysiregar7, salah satu influencer pro Pemerintah Indonesia yang disebut Ismail.

Dalam postingannya tertanggal 29 September, Denny memang mengakui bahwa dirinya menahan diri untuk tidak berkomentar tentang kerusuhan Wamena.

“Ingin rasanya menulis pandangan pribadi tentang situasi di Wamena.. Tapi saya tahan, karena keamanan disana sangat rentan dan korban sudah banyak berjatuhan. Diam lebih baik dan percayakan pada keamanan. Doakan saja yang terbaik supaya semua cepat pulih seperti sediakala..,” tulis Denny dalam cuitannya.

Ia berpandangan kondisi di Wamena berbeda dengan konflik-konflik lainnya.

“Wamena ini sedang di-framing, ada pembantaian, atau Hidayat Nurwahid bilangnya genosida dari penduduk asli Papua dengan pendatang, bahkan framingnya itu sudah mengarah ke kesukuan, pembantaian suku pendatang dan juga malah makin menyempit lagi kepada agama,” tuturnya kepada ABC.

Denny menuding ada kelompok-kelompok yang ingin memperuncing situasi supaya mengundang komentar terhadap situasi yang berlangsung.External Link: Denny Siregar

“Tujuannya mereka itu hanya supaya komentar itu mengarah bahwa ini adalah perang antar suku dan agama, konflik horizontal.”

“Makanya saya bilang saya menahan diri untuk bicara itu karena saya tahu kalau kemudian nanti kita akhirnya fokus kepada peristiwa di Wamena, yang memang yang menjadi korban adalah para pendatang, itu akan membangun api lebih besar sebenarnya di sana.”

“Terutama di para suku yang ada di pendatang itu yang merasa bahwa bagian daripada mereka menjadi korban.”

Denny tak menampik bahwa ia merasa dipancing untuk vokal mengomentari kerusuhan Wamena seperti terhadap isu-isu lain yang menyudutkan Pemerintah Indonesia.

“Mereka itu ingin saya mengutuk orang Papua, yang disebut vokal buat mereka itu mereka ingin saya mengutuk orang Papua, yang membantai orang-orang yang pendatang.”

“Kenapa? karena ketika berbicara saya selalu mengkritik orang-orang Islam garis keras. Nah ini sekarang yang terbantai orang Islam, ‘kenapa kok kamu sekarang tidak vokal kepada orang Kristen yang bantai orang Islam?’ itu framingnya mereka.”

Ia mengatakan banyak netizen yang berkomentar kepadanya ‘tuh kamu selalu bicara radikal, teroris, yang selalu yang melakukannya orang-orang Islam. Nah sekarang orang-orang non-Muslim yang melakukan itu kenapa kok kamu tidak kemudian bilang bahwa mereka radikal?’.

Atas komentar-komentar itulah Denny mengungkap ia makin tak ingin terlibat dalam percakapan soal Wamena.

Ia juga mengatakan dirinya memiliki beberapa teman di media sosial yang selalu rutin bertemu dan berbicara untuk menyatukan pandangan, termasuk untuk soal isu Wamena.

“Karena menjaga Wamena sama dengan menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebenarnya. Kita tujuannya bukan Jokowi kok.”

Link: https://www.tempo.co/abc/4784/redupnya-buzzer-pro-jokowi-di-pembantaian-wamena

0 comments on “Narasi #GejayanMemanggil2: Tak Lagi Murni Milik Mahasiswa”

Narasi #GejayanMemanggil2: Tak Lagi Murni Milik Mahasiswa

Narasi #GejayanMemanggil2: Tak Lagi Murni Milik Mahasiswa
Aksi demonstrasi mahasiswa (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia — Seruan #GejayanMemanggil2 sebagai ajakan untuk menyalurkan aspirasi lewat aksi mahasiswa di depan Gedung DPR, menurut pengamat media sosial Ismail Fahmi tak lagi murni menjadi suara mahasiswa saja. Tapi tagar yang populer di Twitter ini sudah menjadi lahan pertempuran banyak pihak. 

Ketika ditanya CNNIndonsia.com mengenai tren tagar ketika aksi mahasiswa terjadi kemarin (30/9), Ismail membeberkan temuannya. Menurut analisis perangkat lunak Drone Emprit periode 22 September sampai 1 Oktober 2019, terdapat empat kelompok yang bertarung dengan tagar ini. 

Keempatnya adalah mahasiswa, mereka yang pro pemerintah, oposisi, bahkan mereka yang membawa isu G30SPKI. Pada cuitannya, Ismail menggambarkan bagaimana empat kelompok tersebut bertarung menggunakan tagar #GejayanMemanggil2.


“Top influencer #GejayanMemanggil2 (juga) diisi oleh mereka dari ketiga elemen utama. Tidak lagi menjadi narasi murni milik mahasiswa,” cuitnya, Selasa (1/10). “Ke depan, bukan tidak mungkin setiap tagar baru yang dibuat, akan langsung dimanfaatkan oleh semua elemen.”

Dalam cuitannya, Ismail memperlihatkan 5 akun yang punya pengaruh paling besar; @JDAgraria, @imau_rokan, @Anggraini_4yu, @harychandra091, dan @FierasBerasi. 

Dengan banyaknya “campur tangan” pada tagar yang digunakan menurut Ismail akan membuat mahasiswa kehilangan kendali atas narasi utama dari aksi mereka. 

Dari sisi volume, menurut Ismail tagar ini kurang populer dibanding #GejayanMemanggil yang ramai digaungkan pekan lalu saat aksi mahasiswa pertama bergulir. 

Berdasarkan data yang dihimpub, tren #GejayanMemanggil2 hanya mencapai angka 40 ribupercakapan. Kalah jauh dibanding #GejayanMemanggil sebanyak 180 ribu percakapan dan #ReformasiDikorupsi yakni 47 ribu percakapan. Oleh sebab itu, Ismail menilai akan sulit jika ingin membangun narasi #GejayanMemanggil jilid selanjutnya.

“Pada hari H [30 September], volume #GejayanMemanggil2 hanya 40k, kalah dibanding #GejayanMemanggil 180k. Bahkan masih kalah dibanding #ReformasiDikorupsi 47k (ribu), di sisi lain tagar #MahasiswaPelajarAnarkis berhasil membangun narasi negatif kepada aksi ini,” cuit Ismail melalui akun Twitter pribadinya, Selasa (1/10).

“Total volume keempat tagar memperlihatkan dengan jelas, energi #GejayanMemanggil2 jauh berkurang. Sehingga akan sulit untuk kemudian membuat versi 3,4,5, dst,” lanjut dia.

Selain itu, Ismail memberi perhatian pada narasi mengenai aksi Anak STM. Narasi nii menurutnya sangat tinggi sehingga mengalahkan narasi awal #GejayanMemanggil.

“Narasi “Anak STM” telah mendisrupsi aksi mahasiswa (…) mereka mudah sekali disusupi, atau jadi proxy untuk membangun narasi anarkisme,” tulisnya.

Sehingga menurut Ismail, mahasiswa tidak bisa terus mengandalkan aksi demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi mereka. Sebab, aksi damai mahasiswa bisa dengan mudah disusupi dan dibuat jadi aksi kekacauan pada malam hari. 

“Itu di luar kontrol mereka,” pungkas Ismail.

Kedua, Ismail mengingatkan bahwa perjuangan mahasiswa bukanlah untuk jangka pendek. Tapi merupakan perjuangan jangka panjang. Karena kontrol publik sangat dibutuhkan mengingat kualitas DPR dan DPRD hasil Pemilu lalu sangat rendah. 

“Perjuangan mereka adalah ‘marathon‘ bukan ‘sprint‘ […] kontrol publik dari mahasiswa sangat diperlukan. Bukan hanya saat ini, tapi juga seterusnya,” cuitnya. 

Sebelumnya, mahasiswa Yogyakarta sempat menggelar unjuk rasa bertajuk #GejayanMemanggil2 pada Senin (30/9) kemarin. Ini adalah aksi lanjutan dari #GejayanMemanggil yang digelar pekan lalu, 23 September.

Aksi masih diinisiasi oleh Aliansi Rakyat Bergerak yang dihuni para mahasiswa lintas kampus. Tanggal aksi yang jatuh 30 September dipilih karena berbarengan dengan sidang paripurna DPR periode 2014-2019 yang terakhir kali. (din/eks)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191001155216-192-435762/narasi-gejayanmemanggil2-tak-lagi-murni-milik-mahasiswa

0 comments on “Di Balik Masifnya Pro Revisi UU KPK di Medsos”

Di Balik Masifnya Pro Revisi UU KPK di Medsos

JAKARTA, KOMPAS.com – Keriuhan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hinggap di dunia maya.

Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Ismail Fahmi menyebut bahwa ada satu juta percakapan tentang KPK dalam rentang 10 hingga 17 September 2019 di media sosial.

“Dalam satu pekan, hampir ada satu juta percakapan di media sosial tentang KPK. Tampak memang ada naik turun (intensitas) percakapan tentang KPK. Paling tinggi itu ada di Twitter, kemudian Facebook, dan online news,” ujar Fahmi dalam diskusi bertajuk “Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa yang Bermain?” di ITS Tower, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Tapi siapa sangka ada fakta menarik soal pertarungan wacana di media sosial tersebut. Khususnya soal masifnya dorongan revisi UU lembaga antirasuah itu di media sosial.

Fahmi memaparkan, ada tiga kelompok yang terlibat dalam perbincangan revisi UU KPK di media sosial.

Pertama, poros kelompok pro revisi UU KPK. Kedua, poros menolak revisi. Ketiga, kelompok penengah yang dimotori praktisi dan pegiat media massa.

Ketiga kelompok tersebut juga berusaha memviralkan tanda pagar masing-masing. Namun, kelompok yang paling banyak mempopulerkan tagar, yakni yang menyetujui revisi UU KPK.

“Kelompok yang paling banyak menggunakan tagar adalah kelompok pro revisi UU KPK. Misalnya ada tagar ‘KPK Kuat Korupsi Turun’ ‘KPK Cengeng’, ‘KPK Lebih Baik’, dan seterusnya,” papar Fahmi.

Tagar yang diviralkan oleh kelompok pro revisi UU KPK, lanjut dia, memiliki volume yang cukup tinggi dibandingkan kelompok kontra revisi UU KPK dan kelompok penengah.

Fahmi juga menyebut kelompok revisi UU KPK yang ada di media sosial terorganisir. Sedangkan kelompok menolak revisi tidak terorganisir.

“Kelompok pro revisi UU KPK itu terorganisir. Kalau kelompok kontra itu tidak, karena dibangun oleh publik, bukan buzzer. Kelompok pro revisi UU KPK ini menciptakan opini publik dan memanipulasi yang dilakukan secara konsisten,” lanjut dia.

Singkatnya, ada buzzer yang menggiring opini agar UU KPK direvisi. 

Dikemas Menarik

Fahmi melanjutkan, penggiringan opini publik di media sosial tersebut dikemas supaya menarik hati.

Salah satu contohnya adalah dengan memberikan ganjaran berupa pulsa hingga saldo uang elektronik semisal OVO, Gopay sebesar Rp 50.000, kepada warganet yang membalas atau me-retweet cuitan akun itu sebanyak-banyaknya.

“Jadi berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukan, ada akun buzzer yang muncul untuk membuat opini publik pro revisi UU KPK. Buzzer itu ada di Twitter dengan nama akun @menuwarteg lewat model giveaway,” ujar Ismail.

“Secara konsisten, dia (@menuwarteg) membuat giveaway murah hati sekali, memberikan Rp 50.000 untuk dua orang yang mencuit dengan tagar-tagar pro revisi UU KPK. Banyak sekali warganet yang me-retweet dan mencuit yang isinya tidak ada relasi dengan KPK, yang penting ada tagar,” lanjut dia.

Penelusuran Kompas.com di dunia maya membuktikan pernyataan Fahmi. Akun itu meminta warganet menulis kembali atau mengunggah kicauan di Twitter sebanyak-banyaknya dengan disertai tagar #KPKPatuhAturan sejak pukul 16.40 WIB hingga pukul 19.00 WIB.

Tidak hanya ungahan yang menuliskan hal relevan dengan KPK, namun banyak pula unggahan yang tak ada hubunganya dengan KPK.

Beberapa unggahan yang tak relevan, yakni, ‘Bekasi #KPKPATUHAturan’ ‘Bojonggede #KPKPATUHAturan’ dan ‘Riau Kota Berasap #KPKPATUHAturan.

“Jadi yang penting adalah tagarnya, bukan isi cuitannya. Ketika tagar itu masuk lalu jadi trending topic di Twitter, yang penting muncul. Itu jadi alat atau tools mereka untuk memanipulasi publik,” papar Fahmi.

KPK Diserang Isu Taliban

Selain mendorong UU KPK direvisi, pada waktu yang bersamaan, buzzer-buzzer tersebut juga menggiring opini publik bahwa menguatnya kelompok radikal di lembaga KPK.

Mereka mengistilahkannya sebagai “taliban”. “Isu taliban ini sering dan sukses dipakai oleh buzzer yang bertujuan agar publik ragu terhadap KPK dan menyetujui agar revisi disahkan dan berharap capim terpilih bisa membersihkan isu itu,” ujar Fahmi.

Terdapat dua kelompok yang kerap menjadi acuan warganet soal isu tersebut. Kelompok pertama adalah kelompok pendukung revisi UU KPK dengan menyebut lembaga antirasuah tersebut dipenuhi kelompok taliban.

Kedua, adalah orang-orang yang menolak revisi UU KPK dan menegaskan tidak ada orang-orang taliban di internal KPK.

“Yang pro revisi UU KPK dan menyebut isu taliban adalah para buzzer. Sedangkan yang kontra revisi adalah masyarakat biasa, yang dipimpin oleh anak dari Abdurrahman Wahid, yaitu Alisa Wahid dan Anita Wahid,” papar Fahmi.

Kelompok pro revisi UU menyerang KPK dengan isu taliban bernada negatif. Narasi yang digunakan di media sosial, khususnya Twitter, disampaikan secara sistematis dan praktik tanpa ada perlawanan dari pihak kontra revisi.

Ismail mencontohkan, seperti akun @Billray2019 yang menyatakan “Jokowi Tidak Membunuh KPK. Selamat tinggal taliban di KPK. Kalian kalah lagi, kalian kalah lagi.” Pernyataan tersebut diunggah pada 13 September pukul 10.03 WIB.

“Jadi upaya melemahkan KPK di media sosial itu terkoordinir dengan sangat bagus, hasilnya pun sangat bagus dengan mengggiring opini publik bahwa KPK memang harus dibersihkan,” lanjut Fahmi.

Dengan penggunaan isu permasalahan di internal KPK tersebut, lanjut Fahmi, warganet termanipulasi dan menyetujui bahwa revisi diperlukan agar KPK menjadi lebih baik.

“Propaganda itu juga menjadi berhasil karena media massa membahasnya. Dari situasi ini, terlihat memang ada pembangunan narasi bahwa benar ada polisi taliban di KPK. Warganet beranggapan capim yang terpilih memiliki misi untuk membersihkannya,” pungkas Fahmi. 

Link: https://nasional.kompas.com/read/2019/09/19/07265171/di-balik-masifnya-pro-revisi-uu-kpk-di-medsos-by-design?page=all