Ya Islam, Ya Pancasila

Narasi pembenturan Islam dengan Pancasila masih sering digaungkan. Isu ini kerap diperbincangkan netizen dengan munculnya isu-isu tertentu. Dikotomi antara Islam dan Pancasila bahkan sudah pada level pernyataan: “Kalau Anda Islamis, maka Anda tidak Pancasilais,” dan sebaliknya.

Founder Drone Emprit Ismail Fahmi menjelaskan, narasi tersebut kembali muncul setelah soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terungkap ke publik. Salah satu soal tersebut menanyakan kepada peserta apa yang dipilih antara Alquran atau Pancasila.

“Ini titik tolaknya, nah tokoh politik, agama, dan netizen ikut berkomentar. Ada juga akun-akun yang memang mendukung tentang Pancasila. Seperti misalnya jika ada pilihan pertanyaan itu, pilih mana antara Pancasila dengan Islam, maka mereka pilih Pancasila? Argumentasinya karena kalau sudah berpancasila sudah pasti beragama,” kata dia.

Padahal, kata dia, para tokoh nasional terdahulu tidak pernah memperdebatkan kedua hal tersebut. Keduanya, baik Pancasila maupun Islam dapat berjalan beriringan dan tidak dapat dibenturkan satu sama lain. Mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahkan menyatakan, Pancasila itu bukanlah agama dan Pancasila juga bukan berperan untuk menggantikan agama.

Pengamat media sosial itu melihat, terdapat pola pengulangan terkait isu Pancasila dan Islam yang muncul di jagat maya. Isu-isu tersebut bermunculan biasanya pada 30 September, awal Oktober, di bulan Juni sebagai Hari Kebangkitan Pancasila, hingga pada saat Pemilu Presiden. 

“Saat ini, sudah banyak juga tokoh nasional, seperti Buya Syafii Maarif yang berkomentar bahwa jangan sampai Pancasila dijadikan alat politik. Karena di-framing politik, yang berkata ‘Saya Pancasilais’ itu seakan-akan yang di luar dia itu menjadi ndak (Pancasilais). Padahal Pancasila itu kan bukan hanya diucapkan, tapi juga dipraktikkan,” kata Fahmi.photoPekerja menyiapkan dekorasi untuk persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (30/5/2017). Gedung yang dibangun pada zaman Hindia-Belanda ini menjadi saksi sejarah saat Presiden Sukarno sebagai anggota BPUPKI berpidato di sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 dengan memperkenalkan lima sila (Pancasila) untuk diusulkan menjadi Dasar Negara Indonesia Merdeka. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/17. – (ANTARA FOTO)SHARE 

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas mengkritik pertanyaan yang diajukan dalam TWK. Menurut dia, pertanyaan terkait pilihan seperti itu tidak sehat. “Mulai dari pernyataannya saja sudah tidak benar keliru. Dalam pasal 29 ayat 1 menegaskan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya negara tidak boleh mengabaikan ajaran agama Islam,” kata Buya Anwar.

Tokoh Muhammadiyah itu menjelaskan, Pancasila dan Islam tidak bisa dibenturkan. Keduanya saling berjalan beriringan menemani perjalanan bangsa. Dia mengimbau kepada setiap pihak untuk saling memahami dan meresapi kembali Pancasila secara nyata, bahwasannya agama apapun itu—bukan hanya Islam—dapat berjalan berdampingan dengan Pancasila.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo menilai, Pancasila adalah hadiah terbesar umat Islam kepada bangsa Indnesia. Menurut dia, nilai agama idak bertentangan dengan Pancasila. Nilai-nilai agama tercantum dalam sila pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga kelima.

“Bagi saya, Pancasila justru adalah hadiah terbesar dari umat Islam kepada bangsa ini,” kata Romo Benny.

Romo Benny menjabarkan, ruang publik dan dunia maya harus diisi dengan konten yang menjelaskan tokoh besar Muslim Indonesia yang memberi kontribusi dan perumusan Pancasila. Dia mencontohkan, pemikiran KH Hasyim Asyari, Ki Bagus, dan KH Hasan, KH Agus Salim, hingga Gus Dur.

Dia menambahkan, para ulama terdahulu secara terbuka membela Indonesia dan menuangkan pemikiran mengenai Pancasila. KH Hasyim Asyari bahkan pernah berkata,

“Ketika Pancasila datang kepadaku, aku meminta petunjuk Allah dengan puasa tiga hari, mengkhatamkan Alquran, membaca Al-Fatihah sampai ayat iyyaka na’bu wa iyyaka nasta’in yang aku baca 350 ribu kali. Setelah puasa tiga hari, aku lanjut shalat istikharah dua rakaat. Pada rakaat pertama aku baca Surah at-Taubah sebanyak 41 kali dan rakaat kedua Surah Al-Kahfi sebanyak 41 kali, dan sebelum tidur aku baca ayat terakhir Surah Al-Kahfi 11 kali. Maka aku ridhai Pancasila sebagai dasar perekat bangsa dan menjadi ideologi negara Indonesia.”

Link: https://www.republika.id/posts/17258/ya-islam-ya-pancasila

Pengamat Respons Jokowi: Paham Radikal Tak Perlu Tunggu 5G

Jakarta, CNN Indonesia — 

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyatakan bahwa penyebaran ideologi transnasional tidak menunggu teknologi 5G.

Pernyataan Ismail itu merespons pidato Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Selasa (1/6). Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan bahwa ideologi transnasional dapat berkembang pesat melalui bantuan teknologi 5G.

“Ideologi transnasional sudah (menyebar) lama, enggak perlu nunggu 5G, sekarang pun sudah (menyebar) kan,” kata Ismail saat dihubungi, Selasa (1/6).

Ismail mencontohkan, salah satu ideologi transnasional yang berkembang pesat saat ini adalah penyebaran paham ISIS. Menurut Ismail, ISIS tak perlu menunggu teknologi 5G untuk menyebarkan paham mereka.

Baca juga: Jokowi Wanti-wanti Ekspansi Ideologi Transnasional dengan 5G

Sejak lama, ISIS sudah menyebarkan paham mereka melalui media sosial. Padahal, saat itu teknologi 5G belum ada.

“Transnasional itu kan seperti ISIS ya, ideologi-ideologi seperti itu mereka kadang rekrutmen menggunakan video, website, banyak menggunakan medsos seperti Telegram, grup-grup tertentu yang tertutup, untuk baiat, rekrutmen,” jelas Ismail.

“Yang dibutuhkan sebetulnya enggak perlu 5G, tapi ada saja. 4G sekarang aja udah cukup buat mereka,” imbuhnya.

Menurut Ismail, pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan perkembangan teknologi 5G digunakan untuk menyebarkan paham radikal. Justru sebaliknya, pemerintah dapat menggunakan teknologi 5G untuk menangkal penyebaran paham-paham ideologi transnasional atau radikalisme.

Salah satunya dengan cara membuat konten-konten edukatif untuk disebarkan kepada masyarakat. Ia meyakini, dengan masifnya konten edukatif, penyebaran paham maupun ideologi transnasional dapat terbentuk.

“Konten-konten edukatif, pembelajaran, segala macam sehingga mudah menyebar. Daripada konten radikal yang nyebar kan, (lebih baik) konten produktif dibanyakin, mengalahkan konten-konten radikal tadi,” ujarnya.

Baca juga: Anies-Ridwan Kamil Saling Ucapkan Selamat atas WTP dari BPK

Presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan pesatnya perkembangan ideologi transnasional radikal di tengah perkembangan teknologi. Bahkan, melalui bantuan teknologi 5G, ideologi transnasional radikal bisa menjangkau pelosok Indonesia.

“Ketika konektivitas 5G melanda dunia maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideologi-ideologi transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan, dan ke seluruh usia tidak mengenal lokasi dan waktu,” ujarnya melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (1/6).(dmi/ain)

Link: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210601201253-32-649209/pengamat-respons-jokowi-paham-radikal-tak-perlu-tunggu-5g

Bagi-Bagi Jatah Posisi Di Pelat Merah

Nama Abdee Slank menjadi sorotan di lini masa, usai ditunjuk mengisi jabatan komisaris telkom. Bukan hanya persoalan kompetensi. Selain Abdee, beberapa pendukung Presiden Jokowi juga mengisi posisi komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah. Apakah praktik yang seolah bag-bagi jatah adalah hal lumrah? Untuk membahasnya, Tifanny Raytama berdialog melalui sambungan zoom dengan Toto Pranoto selaku Pengamat BUMN dan Ismail Fahmi, Founder Drone Emprit & Media Kernels Indonesia dalam program CNN Connected.

Link: https://www.cnnindonesia.com/tv/20210531205559-409-648970/video-bagi-bagi-jatah-posisi-di-pelat-merah

Panggung Pansos Politisi Lewat Medsos

Aktivitas medsos politisi mulai dicermati. Sudah bukan rahasia lagi bahwa saat ini para aktor politik ramai-ramai menjadikan medsos untuk ruang eksistensi. Beberapa hari yang lalu Puan Maharani menyinggung pemimpin yang hanya ada di medsos yang kemudian pernyataan itu dianggap menyindir Ganjar Pranowo. Namun tidak hanya Ganjar, ada banyak politisi yang aktif di media sosial untuk membangun citra. Seberapa besar sebenarnya medsos dapat mengerek popularitas dan elektabilitas? Bagaimana potret demokrasi diruang digital saat ini? Kami membahasnya bersama Gun Gun Heryanto Analis Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah dan Ismail Fahmi Founder Drone Emprit and Media Kernels.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=I2QtkgaRc0Y

Data Pribadi Bocor, Masyarakat Jadi Sasaran Kejahatan

JAKARTA – Kebocoran data pribadi penduduk Indonesia yang diduga berasal dari Badan Pelayanan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak bisa dianggap remeh. Pasalnya, masyarakat yang menjadi korban akan rawan menjadi target kejahatan.

Terungkapnya kebocoran terjadi pada 12 Mei lalu, saat data pribadi penduduk Indonesia ditawarkan di Raid Forums. Penjual yang menggunakan nama Kotz memberikan satu juta data sampel dari 279 juta yang diklaim dipegangnya. Penjualan ini baru ramai di jagat maya, terutama Twitter pada 20 Mei 2021. Sontak saja, masyarakat langsung mempertanyakan keamanan data pribadinya yang dipegang kementerian/lembaga, dan pihak swasta.

Di tengah simpang siur mengenai sumber data itu, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan berdasarkan penelusuran pihaknya, data identik dengan milik BPJS Kesehatan. Namun, data sampel yang ditawarkan tidak sampai satu juta seperti klaim Kotz. Kominfo menyebut datanya berjumlah 100.002.

BPJS Kesehatan sendiri telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. “Mengingat adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab dan merugikan BPJS Kesehatan secara materil maupun immaterial,” ucap Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam konferensi pers pada Selasa (25/5/2021).

Namun, Ali belum mengakui secara terbuka apakah data yang diperjualkan beli milik lembaganya atau bukan. Ali masih menggunakan kata “menyerupai” data BPJS Kesehatan. Ali menerangkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga, seperti Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk mengusut kasus dugaan kebocoran data pribadi penduduk Indonesia ini.

Mantan Wakil Menteri Kesehatan itu menjelaskan selama ini tata kelola teknologi informasi (TI) dan data di BPJS Kesehatan telah sesuai standar peraturan perundang-undangan. Selain itu, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan BSSN dan kementerian pertahanan (Kemhan) dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keamanan data yang sesuai ISO 2000-27001.

“Sudah terverifikasi dan mengimplementasikancontrol objective for information technologyserta menjalankansecurity operation center(SOC) yang bekerja selama 24 jam dalam 7 hari untuk melakukan pengamatan jika ada hal-hal yang mencurigakan. Sistem keamanan teknologi informasi di BPJS juga telah berlapis-lapis,” tuturnya.

Namun, menurut lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, masih dimungkinkan terjadinya peretasan. Peristiwa serupa memang kerap terjadi, baik lembaga negara maupun swasta di dalam dan luar negeri. Pada Mei tahun lalu, 13 juta data pengguna Bukalapak dijual di sebuah forum daring.

Selain melakukan penelusuran jejak digital, BPJS Kesehatan langsung melakukan mitigasi terhadap kemungkinan gangguan keamanan dalam proses pelayanan dan administrasi. “Perlu kami tekankan, BPJS tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Ali.

“Dewan Pengawas meminta direksi segera menyiapkan rencana kontingensi dengan pendekatanbusiness continuity managementguna meminimalisir dampak yang terjadi dan memulihkan keamanan data peserta,” tegasnya.

Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, dan pengamat keamanan siber Pratama Dahlian Persadha mengatakan dalam dunia teknologi informasi (TI) mengingatkan data digital selalu menjadi incaran pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi, peluang kebocoran selalu ada.

Ismail Fahmi menyebut, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan data digital, yakni teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan prosesnya.

“Jadi tiga hal ini harus berjalan dengan benar,” ucapnya saat dihubungi Koran SINDO, Rabu (26/5/2021).

Dari sisi teknologi, Ismail menerangkan harus dilihat apakah alat-alat dan software yang digunakan selalu di-update atau tidak. Kemudian, SDM yang mengelola ini harus mumpuni dalam pengelolaan keamanan data. Ketiga, proses dalam pengelolaan ini harus rigid dan selalu ada pengecekan berkala, entah setiap hari atau mingguan.

“Atau setiap adasoftware upgradeitu enggak lama biasanya ada kebocoran. Hacker menemukan lobang. Setiapsoftwaresuatu saat akan ditemukan lobang keamanannya. Makanya, harus selalu di-upgrade terus. Ini ada enggak proses yang memastikan bahwa ada kebocoran atau tidak,” paparnya.

Lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menyatakan kebocoran data itu bisa dimanapun, entah lewat teknologi web karena software-nya masih versi lama. Dia menyebut software besutan perusahaan Ti terkemuka, seperti Microsoft, Apple, Google, dan open source dunia suatu saat akan ditemukan titik lemah.

“Harus segera ditutup (celah kebocoran). Bisa juga, kita enggak tahu proses di dalam (lembaga). (mungkin) ada orang yang membocorkan, kita enggak tahu. Dugaan saya (kasus BPJS Kesehatan) kebocoran dari software yang pintu masuk ada lobangnya. Tapi enggak tahu, makanya harus diinvestigasi,” tuturnya.

Dalam kasus BPJS Kesehatan ini tak main-main karena penjual mengaku memiliki 279 juta data pribadi orang Indonesia. Ismail mengungkapkan jika benar sebanyak itu, tentu membutuhkan waktu lama bagi hacker untuk menyedot data sebanyak itu. Bisa puluhan sampai berjam-jam untuk mengambil data itu. Bisa pula,hackermengambil secara mencicil selama dia tidak terdeteksi.

Ismail menyatakan, jika sistem keamananya baik, pada saat ada upaya pembobolan data itu akan ada semacam peringatan.

“Itu dari sisi teknologi, memungkinkan adawarningatau enggak. Kalau enggak ada warning, teknologinya yang terpasang belum bagus. Kemudian, orang atausecurity-nya lagi jaga atau tidak,” tegasnya.

Bagi orang awam pertanyaan selanjutnya adalah betapaberani dan terbukanya pembobol menawarkan data itu di dunia maya. Dia mengungkapkan parahackeritu sudah mempunyai forum yang aman bagi mereka. Mereka bisa bebas menawarkan data yang dibobol dengan menggunakan akun anonim. “Jual-beli kalau pakai bitcoin, itu enggak tahu beli ke siapa,” katanya.

Pratama Dahlian Persadha mengingatkan bahwa akan sangat berbahaya bila benar data ini bocor. Karena datanya valid dan bisa digunakan sebagai bahan baku kejahatan digital, terutama perbankan. Dari data ini, pelaku bisa membuat KTP palsu kemudian menjebol rekening korban,” ujarnya kepada Koran SINDO.

Ada beragam cara pelaku kejahatan untuk memanfaatkan data pribadi ini. Salah satunya, phishing yang ditargetkan atau serangan rekayasa sosial (social engineering). “Walaupun di dalam file tidak ditemukan data yang sangat sensitif, seperti detail kartu kredit. Namun, dengan beberapa data pribadi yang ada, pelaku kejahatan dunia maya sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan dan ancaman nyata,” tuturnya.

Masalah beberapa kebocoran data pribadi, seperti BPJS Kesehatan, ini sudah terjadi beberapa kali terjadi. Pratama menyatakan sebelum pemilik layanan, baik swasta maupun negara, mengamankan data pribadi, masyarakat harus lebih dulu melakukannya sendiri. Misalnya, membuat password yang kuat dan mengaktifkantwo factor authentication. Kemudian, pasang anti virus di setiap gawai, tidak menggunakan wifi gratisan, dan jangan membuka link yang tidak dikenal.

Jika data bocor dari pihak penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSTE), menurutnya, masyarakat sebagai korban tidak bisa berbuat apa-apa. “Prinsipnya, saat data disetor ke PSTE atau instansi pemerintah, kita hanya bisa berharap data aman. Masalah di Indonesia, tidak ada UU yang melindungi data masyarakat, baikonlinemaupunoffline. Karena itu, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sangat ditunggu kehadirannya,” paparnya.

Dalam pandangannya, PSTE itu seharusnya bertanggung jawab penuh dan wajib dikenakan sanksi berat apabila ditemukan kelalaian yang mengakibatkan kebocoran data pribadi. Ismail Fahmi mengungkapkan salah satu poin krusial UU PDP terkait pertanggungjawaban perusahaan yang menghimpun dan mengelola data masyarakat. Kalau data bocor, perusahaan tidak bisa dituntut. “Itu merugikan kita,” tegasnya.

Menurut Pratama, RUU PDP ini harus mempunyai semangat seperti UU General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa. Isinya, melindungi data warga Uni Eropa di negara manapun. UU PDP harus juga bisa melindungi data masyarakat Indonesia yang dihimpun di luar Tanah Air.

“Sehingga bila ada data warga Indonesia yang disalahgunakan oleh aplikasi dengan server di luar negeri, warga yang mempunyai data tersebut bisa melakukan tuntutan sesuai UU PDP. Pemerintah tidak boleh hanya menunggu dan melihat saja. Akan tetapi, secara proaktif mengaturnya sebelum korban siber berjatuhan semakin banyak,” pungkasnya.

Terkait regulasi perlindungan data pribadi, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengakui bahwa DPR melalui Komisi I tengah membahas Rancangn Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi dengan catatan apabila drafnya sudah disetorkan oleh pemerintah. Hanya saja, kata Effendi, sejauh ini pemerintah masih melakukan finalisasi antar Kementerian dan lembaga.

“Kami tanya terus setiap kali ada rapat dengan Kemenkominfo, mereka katanya masih finalisasi antara departemen. Kami desak terus supaya lebih cepat,” ucapnya.

Effendi menegaskan, sejauh ini Indonesia belum memiliki payung hukum komplit terkait perlindungan data pribadi masyarakat. Padahal negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Singapura sudah memiliki aturan yang komplet. Bahkan, Eropa sudah lebih maju dalam menyelesaikan permasalahan ini.

“Kita sudah punya UU ITE tapi belum cukup melihat canggihnya teknologi yang sekarang ini sehingga tentu perlu payung hukum yang efektif,” tambahnya.

Dia pun meminta segenap pihak dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengambil sikap tegas untuk mengusut kasus kebocoran data yang baru-baru ini terjari.

“Menurut saya untuk kasus seperti ini bukan baru terjadi saat ini saja, kita di komisi I sudah sering sekali rapat membahas permasalahan ini dan mencari jalan keluarnya bersama. Bahkan, saya mempertanyakan proses tindak lanjut dari pencurian data yang sengaja dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui situs online,” kata politikus fraksi PDIP itu.

Link: https://nasional.sindonews.com/read/438302/15/data-pribadi-bocor-masyarakat-jadi-sasaran-kejahatan-1622037930?showpage=all&fbclid=IwAR1KeEpospAxHQt5fmySXHC_qyhNBCbIT7mFPLfw7lalqeaOlm3huOgAykI

Ancaman yang Mengintai Warga RI Usai 279 Juta Data Bocor

Jakarta, CNN Indonesia — 

Chairman CISReC Pratama Persadha menyatakan 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga bocor bisa sangat berbahaya. Dia mengatakan data itu bisa digunakan untuk kejahatan lain.

“Prinsipnya adalah memang data pribadi ini menjadi incaran banyak orang. Sangat berbahaya bila benar data ini bocor,” ujar Pratama kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/5).

Kejahatan yang dimaksud Pratama adalah terkait perbankan dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu.

“Data bisa digunakan pelaku kejahatan untuk membuat KTP palsu dan kemudian menjebol rekening korban,” kata Pratama.

Selain itu, penjahat juga bisa melakukan phising yang ditargetkan atau rekayasa sosial. Walaupun di dalam file tidak ditemukan data yang sangat sensitif seperti detail kartu kredit, namun ada beberapa data pribadi.

“Bagi penjahat dunia maya, (itu) sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan dan ancaman nyata,” kata dia.

Penjahat siber bisa menggabungkan informasi yang ditemukan di file CSV yang bocor dengan pelanggaran data lain untuk memperoleh profil terperinci. Misalnya, dari data-data yang bocor yang platform e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak.

“Dengan informasi seperti itu, penjahat dapat melakukan serangan phising dan social engineering yang jauh lebih menyakinkan bagi para korbannya,” kata Pratama.

Berikut sejumlah risiko kejahatan siber yang bisa terjadi dengan memanfaatkan data-data tersebut.

1.Telemarketing

Data nomor telepon bisa diperjualbelikan untuk kepentingan telemarketing. Maka tak heran jika tiba-tiba pengguna ditelepon dan ditawarkan sebuah jasa atau produk.

Tiba-tiba orang yang menelepon sudah mengetahui nama lengkap Anda meski Anda tak pernah berafiliasi dengan perusahaan tersebut sama sekali.

SMS spam berbau penipuan mulai penawaran berhadiah juga cukup menjengkelkan. Anda bisa menjadi ‘korban’ telemarketing ketika data nomor ponsel Anda sudah tersebar.

2. Modal Penipuan Phising Scamming

Pakar keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya juga mengingatkan bahaya scam dan phising. Scam adalah tindakan penipuan dengan berusaha meyakinkan pengguna, misal memberitahu pengguna jika mereka memenangkan hadiah tertentu yang didapat jika memberikan sejumlah uang.

Sementara phising adalah teknik penipuan yang memancing pengguna, misal untuk memberikan data pribadi mereka tanpa mereka sadari dengan mengarahkan mereka ke situs Tokopedia palsu.

Sementara Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengingatkan bahaya serangan rekayasa sosial, pertama-tama penjahat akan membuat profil korban terlebih dahulu dengan mengandalkan data-data yang sudah diperoleh.

Lantas penjahat siber bisa membuat skenario penipuan berdasarkan profil tersebut, untuk mencari celah agar bisa menipu korban.

Salah satu contoh penipuan yang paling sering terjadi adalah penipuan dengan modus penjahat mengaku sebagai teman korban dan meminta sejumlah uang atau seperti kasus ‘mama minta pulsa’ yang dulu sempat tren.

3. Bobol layanan lain

Pakar keamanan siber dari CISSRec, Pratama Persadha mengingatkan data nomor telepon dan sebagainya itu bisa digunakan untuk membobol akun media sosial atau layanan lain. Sebagai contoh untuk membobol layanan pembayaran digital seperti Gopay atau Ovo.

Pratama mengatakan caranya cukup mudah, pelaku tinggal login dengan nomor telepon dan meminta kode one time password (OTP).

Selanjutnya pelaku bisa menelepon korban dan mengaku sebagai pihak Tokopedia maupun platform lain yang digunakan korban untuk meminta kode OTP itu.

“Cara ini sering berhasil untuk mengambil alih akun GoPay para korban, cukup dengan mengetahui nomor seluler yang terdaftar,” kata Pratama.

4. Bongkar kata kunci

Alfons mengatakan data tanggal lahir dan email yang bocor juga bisa jadi modal peretas untuk mengambil alih akun.

Sebab tanggal lahir sering digunakan sebagai kata sandi. Oleh karena itu, Alfons menyarankan agar jangan menggunakan tanggal lahir sebagai kata sandi.

Selain itu, ia menyarankan agar mengaktifkan sistem pengamanan  two factor authentication (TFA) dengan menggunakan one time password (OTP) melalui SMS hingga USSD. TFA melibatkan pihak ketiga yaitu operator untuk mengirimkan OTP yang digunakan untuk otorisasi transaksi.

5. Bikin akun pinjaman online diam-diam

Tak hanya itu, penjahat juga bisa mengajukan peminjaman di aplikasi pinjaman online dengan bermodalkan data-data yang sudah bocor. Pertama-tama peretas harus mampu mengumpulkan data KTP dari data-data yang telah bocor.

Kemudian peretas bisa mengajukan pinjaman untuk menarik sejumlah uang dari aplikasi pinjaman online yang kurang baik sistem pemeriksaannya.

“Pada akhirnya nanti korban adalah paling dirugikan karena datanya nanti akan disebar ke sejumlah orang dan web sebagai orang dengan sejumlah utang,” ujar Pratama.

6. Profiling untuk target politik atau iklan di media sosial

Ismail mengatakan data-data personal yang diambil bisa dipakai untuk rekayasa sosial hingga profiling (membuat profil pengguna).  Di sisi lain Pratama  mengatakan apabila 91 juta akun tersebut diproses, maka big data itu bisa dianalisa yang bermanfaat untuk profiling penduduk.

Misalnya berdasarkan umur dan demografi penduduk berdasarkan lokasi, hobi, hingga jenis kelamin. Big data tersebut bisa digunakan untuk sosialisasi politik maupun target iklan di media sosial.

Hal ini serupa dengan yang dilakukan Cambridge Analytica dengan data pengguna Facebook. Perusahaan itu menggunakan profiling warga AS untuk menargetkan artikel tertentu kepada pengguna. Artikel ini berisi penggiringan opini agar warga pada akhirnya mendukung calon Presiden Donald Trump saat itu.

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210524170855-185-646367/ancaman-yang-mengintai-warga-ri-usai-279-juta-data-bocor

Beredar Hoaks Foto Pendiri Muhammadiyah Kunjungi Gereja

Indonesiainside.id, Jakarta – Pendiri Drone Emprit yang juga pakar media sosial Ismail Fahmi menyatakan bahwa foto viral di medsos yang menarasikan pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan pernah mengunjungi Gereja adalah hoaks atau tidak benar dan menyesatkan.

“Hoaks: Foto K.H. Ahmad Dahlan pakai celena pendek di atas lutut mengunjungi gereja temui Romo Van Lith,” tukis Islam Fahmi di Twitter-nya, senin (24/5).

Foto dua pria yang berpose dibelakang Gereja Kolase Xaverius serta diklaim sebagai foto KH Ahmad Dahlan dan Romo van Lith itu sebelumnya diunggah oleh akun Twitter Literasi Muhammadiyah @tajdidmu.

“Pendiri Muhammadiyah Kiai Dahlan ternyata pernah mengunjungi Gereja.
Bersama muridnya, Ia mendatangi Kolase Xaverius untuk menemui Romo van Lith mengenai bentuk pendidikan ideal bagi rakyat pribumi,” tulis akun pengguna @tajdidmu ini.

Foto itu mencuat beberapa waktu lalu setelah ramai publik menyoalkan Mifta Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang berceramah di Gereja.

“Banyak beredar di Twitter spt di akun @SinthaS5, dan artikel2 Pikiran Rakyat, SuaraCom, foto ini dg caption KH AD ketemu Van Lith di gereja Kolase Xaverius, 8 Mei 2021,” sambung Ismail Fahmi

Ismail Fahmi bukan sekedar bicara, hal ini disampaikan setelah menelusuri foto tersebut dan menemukan sumber foto itu dari sebuah situs asing.

“Penelusuran Reverse Image di Yandex menampilkan sumber foto ini paling awal dari situs AsiaNews tgl 19 Okt 2016, Indonesia Honours Fr van Lith, first missionary in Java, ” katanya.

“Dalam artikel ini tidak disebut sama sekali dalam caption atau artikel nama KH Ahmad Dahlan dlm foto,” lanjutnya.

Dia mengatakan, tidak ada sumber yang valid yang menyatakan pria bercelana pendek di atas lutut dalam foto itu, adalah KH Ahmad Dahlan yang sedang mengunjungi Gereja.

“Media PR merefer ke akun Twitter Literasi Muhammadiyah, yang bukan akun resmi Muhammadiyah, dan cuitan sudah dihapus,” katanya.

“Kesimpulan: Foto Romo Van Lith dengan seorang pria bercelana pendek di depan Kolase itu valid, namun caption yang menyatakan pria di sampingnya tersebut KH Ahmad Dahlah adalah tidak benar dan misleading. Diharapkan media PR/Suara untuk menghapus tulisannya,” tutup Fahmi.

Sebelumnya itu, pihak keluarga juga telah membantah keaslian foto tersebut.

“Narasi pada foto dalam postingan yang saya capture ini adalah HOAX…Pastor yang di sebelah kiri mungkin Romo Van Lith (sumber Kemendikbud), tetapi laki2 yang di sebelahnya BUKAN kakek saya (KHA Dahlan),” kata cucu KH Ahmad Dahlan Diah Purnamasari Zuhair di akun Facebook-nya. (EP)

Link: https://indonesiainside.id/headline/2021/05/24/beredar-hoaks-foto-pendiri-muhammadiyah-kunjungi-gereja

BPIP: Konten Positif Redam Ujaran Kebencian

Jakarta (Antara) – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajak masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak. BPIP menganjurkan untuk menghindari konten negatif, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian yang menimbulkan perpecahan. 


“Dengan begitu kanal utama media sosial bisa semarak dengan konten-konten bagus,” kata Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP, Prakoso, dalam diskusi “Peran Penting Media Sosial Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda”, secara daring, Senin (24/5). 


Hadir pula narasumber lain; Sekjen sekaligus Plt. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Mira Tayyiba, Kasubdit III Cybercrime Bareskrim Mabes Polri Kombes Dani Kustoni, dan Founder Drone Emprit Ismail Fahmi. Diikuti pula anggota Purna Paskibraka Indonesia (PPI) seluruh Indonesia. 


Prakoso melanjutkan, BPIP bertugas mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial agar bisa diterima masyarakat.


Ada beberapa strategi, selain memproduksi sendiri konten-konten positif, BPIP juga melibatkan banyak pihak agar terlibat dalam mengekspos konten keberagaman dan nasionalisme.


BPIP, kata Prakoso, juga aktif mengadakan lomba-lomba di berbagai platform medsos, bikin serial film dan animasi untuk mengubah mindset seperti cinta Tanah Air. 


“BPIP menggandeng anak muda untuk punya semangat nasionalisme dan kearifan lokal. Mohon konten-konten ini nanti bisa disebarluaskan,” selorohnya.


Prakoso berharap angka aktualisasi nilai Pancasila sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), bisa mencapai 77 persen pada akhir 2024. Saat ini baru 71 persen. 


Mira Tayyina menimpali, produksi konten negatif di internet memang luar biasa. Sampai tahun ini, kementeriannya sudah memblokir 2,6 juta konten negatif seperti pornografi, penipuan, dan perjudian”Produksi hoaks juga sama banyaknya. Tak cukup mengisolasi konten atau memblokir. Dibutuhkan kontra narasi. Walau informasi itu salah, bisa jadi sudah menjadi kebenaran karena opini masyarakat sudah terbentuk,” ungkap Mira. 


Alhasil, masyarakat membutuhkan literasi media. Agar bisa membedakan informasi benar-salah, hoaks atau disinformasi. “Perlu diingatkan saring sebelum sharing. Saring dulu informasi itu sebelum menyebarkannya,” tandas Mira. 


Adapun Kombes Dani Kustoni menyebut penyebaran konten hoaks masih ada, meski tak sebanyak saat pemilu lalu. Padahal ujaran kebencian sangat berbahaya. Bisa memicu radikalisme, konflik sosial, bahkan disintegrasi. “Butuh produksi konten positif. Sehingga bisa menghadirkan masyarakat yang tidak provokatif,” tukas Dani. 


Sementara Ismail Fahmi menilai apa yang dilakukan BPIP sudah baik. Agar lebih banyak diapresiasi publik, ia menyarankan konten-konten lebih humanis.


“Hindari jargon karena tidak cocok buat generasi milenial. Libatkan generasi muda dalam lomba film dan lain-lain. Hindari penggunaan buzzer dan robot. Karena hanya bikin trending doang tapi enggak ke mana-mana,” pesan Ismail.

Link: https://www.antaranews.com/berita/2172998/bpip-konten-positif-redam-ujaran-kebencian

Ahli Ungkap Sumber Foto Rumah Mewah yang Dituduhkan ke Anies

Jakarta, CNN Indonesia — 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali jadi perbincangan netizen usai dituding mendapat rumah mewah dan tersebar di media sosial beberapa waktu lalu.

Anies sendiri sudah meminta pihak yang menuduhnya mendapat rumah mewah dari pengembang reklamasi untuk membuktikan tudingannya.

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels, Ismail Fahmi mengungkapkan beberapa langkah untuk mengecek sumber foto rumah yang dijual secara online. Hal ini juga bisa diaplikasikan terhadap foto rumah yang dituduh telah diberikan untuk mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Joko Widodo itu.

Lewat akun twitter pribadi @ismailfahmi Senin (24/5), ia mengungkapkan ada lima langkah atau tutorial cara mengetahui sumber foto:

– install extension Reverse Image search
– klik kanan foto yg mau dicek, pilih All Search Engine
– lihat Tab Yandex, lihat daftar gambar yg mirip
– ketemu sumber aslinya: dari https://Rumahdijual.com

Tutorial cara mengetahui sumber foto:

– install extension Reverse Image search
– klik kanan foto yg mau dicek, pilih All Search Engine
– lihat Tab Yandex, lihat daftar gambar yg mirip
– ketemu sumber aslinya: dari https://t.co/xQDFRvkJEz

Semoga bermanfaat. https://t.co/Umfn1lpDSj pic.twitter.com/aPIjNoY692— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) May 22, 2021

Selain itu Ismail juga membeberkan cara untuk mengetahui sumber video yang beredar online.

Saya pake tool “Search by Image” apps (ada di Android dan IOS). App ini memggunakan Google, Yandex, dan Bing sbg search enginenya,” kicau Ismail.

Adapun langkah untuk mengetahui sumber video:

1. Bikin file screenshot video

2. Buka situs https://Yandex.com

2. Upload file screenshot

3. Pilih “Similar images”

4. Cek Sumber Asli

5. Fact Checked

1. Bikin file screenshot video

Pilih frame yang cukup unik dari video target, lalu screenshot, simpen di file.

Misal ada frame orang bawa payung, atau ada tiang bendera di tengah kerumunan. Semakin unik, semakin baik. pic.twitter.com/Lhv1QoUQYO— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) May 20, 2020

Lihat juga:Pakar Ungkap Pro Kontra Warganet RI di Kasus Palestina Israel

Diketahui, berdasarkan postingan yang beredar di media sosial terlihat rumah mewah yang dikaitkan dengan Anies tersebut berlantai dua.

Rumah ini bercat putih dengan ornamen berwarna emas dan pagar hitam. Rumah itu disebut berada di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun sudah buka suara terkait kabar itu. Ia membantah Anies menerima rumah mewah dari pengembang reklamasi.

“Tidak mungkin Pak Anies atau pejabat lainnya menerima sesuatu dari pengembang. Setiap pejabat itu kan disumpah jabatannya,” kata Riza kepada CNNIndonesia.com, Minggu (23/5).

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210524131607-185-646219/ahli-ungkap-sumber-foto-rumah-mewah-yang-dituduhkan-ke-anies

Cuma Dapat Dua Bintang, Rating Facebook Makin Anjlok di Play Store

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan Facebook yang membatasi dan menghapus konten yang berkaitan dengan isu Zionis dan keyword Israel berbuntut panjang dalam penilaian di Play Store.

Sebagai platform media sosial yang digunakan ratusan juta pengguna, ulasan dan rating yang bagus sangat penting bagi Facebook.

Namun, sejak pihak Facebook banyak menghapus unggahan terkait gejolak Israel-Palestina, membuat reaksi negatif penggunanya yang menjadi bumerang.

Kini, rating aplikasi Facebook di Play Store mendadak anjlok.

Pengunjuk rasa mengikuti aksi dengan membawa poster kecaman terhadap Israel dan dukungan terhadap Palestina di depan Gedung Kedubes Amerika Serikat, Jakarta Pusat, Selasa (18/5/2021). Aksi yang diikuti berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat tersebut untuk mengutuk penyerangan Israel ke Palestina yang telah menyebabkan ratusan korban jiwa. Tribunnews/Herudin
Pengunjuk rasa mengikuti aksi dengan membawa poster kecaman terhadap Israel dan dukungan terhadap Palestina di depan Gedung Kedubes Amerika Serikat, Jakarta Pusat, Selasa (18/5/2021). Aksi yang diikuti berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat tersebut untuk mengutuk penyerangan Israel ke Palestina yang telah menyebabkan ratusan korban jiwa. Tribunnews/Herudin (Tribunnews/Herudin)

Semula bertahan di 5 Bintang, kini hanya mendapat rating 2 bintang atau tepatnya 2.7 hingga Rabu (19/5/2021) pagi ini.

Tidak hanya itu, kolom komentar pun mendadak dibanjiri rasa kekecewaan dan ungkapan keras soal kebijakan dan keamanan Facebook yang dinilai para pengguna tidak adil.

Banyak pengguna yang menuliskan ulasan bernada tendensius terkait pembatasan konten yang terunggah di platform itu soal konflik Israel-Palestina.

Hingga kini, ribuan komentar ulasan Facebook di Play Store masih dipenuhi oleh pengguna yang merasa kecewa dengan kebijakan pembatasan konten berkaitan Palestina di aplikasi itu.

Praktisi media sosial dan pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi juga sempat melontarkan kekecewaan terkait adanya fitur autolike pada sebuah laman pro Zionis.

Laman tersebut diketahui Jewish Prayer Team, sebuah komunitas zionis pro Israel yang memiliki fitur autolike bagi setiap pengguna yang membuka laman itu tanpa ada konfirmasi dulu kepada penggunanya.

Aku ndak pernah klik “Like”, tetapi kenapa pas buka group JPT ini, otomatis sudah “Liked”? Coba punya anda cek, terus lihat bagian tombol Like,” tulis Ismail Fahmi di akun Twitternya beberapa hari lalu.



Link: https://www.tribunnews.com/techno/2021/05/19/cuma-dapat-dua-bintang-rating-facebook-makin-anjlok-di-play-store.