Orang Indonesia Dikenal Ramah, Mengapa Dinilai Tidak Sopan di Dunia Maya?

KOMPAS.com – Orang Indonesia dikenal dengan keramahan dan sopan santun yang kental dengan adat ketimuran. Citra keramahan ini pun tak ayal menjadi magnet para pelancong asing untuk berwisata ke Indonesia.

Namun, belakangan ini citra sopan santun orang Indonesia agak terusik. Musababnya berasal  dari sebuah survei yang dilakukan perusahaan software raksasa Microsoft.

Dalam survei Digital Civility Index (DCI) untuk mengukur tingkat kesopanan digital global, Indonesia menduduki peringkat paling bawah di kawasan Asia Tenggara. Dari total 32 negara yang disurvei pun Indonesia menduduki peringkat bawah yakni urutan ke-29.

Ada 32 negara dan 16.000 responden yang terlibat di penelitian ini. Di Indonesia sendiri, ada 503 responden yang diberikan beberapa pertanyaan tentang adab berkomunikasi secara digital.

Artinya tingkat kesopanan warganet di Indonesia tergolong rendah. Mengapa demikian?

Pakar media sosial yang juga pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengatakan penelitian Microsoft menggambarkan kondisi pengguna media sosial di Indonesia saat ini. Terutama tentang tiga faktor yang memengaruhi risiko kesopanan digital di Indonesia.

Menurut survei Microsoft, hoaks dan penipuan menjadi faktor tertinggi yang memengaruhi tingkat kesopanan orang Indonesia, yakni dengan persentase 47 persen. Ujaran kebencian ada di urutan kedua dengan persentase 27 persen, lalu diskriminasi sebesar 13 persen.

“Saya kira (survei Microsoft) sejalan dan kita tidak perlu marah atau kesal, ini gambaran kita, indeks itu menjadi semacam tolok ukur kalau kita dibandingkan dengan negara lain seperti apa,” kata Ismail ketika dihubungi KompasTekno, Senin (2/3/2021).

Hoaks dan penipuan memang menjadi musuh besar pengguna internet di Indonesia yang jumlahnya mencapai 202,6 juta jiwa, menurut laproan We Are Social dan HootSuite “Digital 2021”.

Pada November lalu, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) yang berkolaborasi dengan cekfakta.com, mengungkap jumlah hoaks yang tersebar di berbagai platform di Indonesia mencapai 2.024, sepanjang Januari-November.

Angkanya naik dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 1.221 hoaks. Tidak hanya hoaks dan penipuan, ujaran kebencian juga sangat kentara di media sosial. Ismail mengatakan, banyak warganet yang menyerang suatu kiriman beramai-ramai.

“Microsoft yang begitu mengeluarkan survei, langsung ramai-ramai (dikomentari warganet), itu sebagai contoh,” ujar Ismail. Baru-baru ini, akun Instagram Microsoft menutup komentar kiriman. Kuat dugaan, alasan penutupan terkait banyaknya komentar negatif yang membanjiri unggahan akun Instagram Microsoft.

Mengapa lebih berani di medsos?

Ismail mengatakan, dunia maya dan nyata adalah dua hal yang berbeda. Kebanyakan orang Indonesia merasa sungkan jika bertatap muka secara langsung.

Termasuk sungkan ketika ingin menyampaikan perbedaan pendapat, ketidaksukaan, dan takut menyinggung lawan bicara. Itu sebabnya ketika bertatap muka, orang cenderung memilih diam.

Namun, di media sosial, jika ada sesuatu yang memunculkan rasa ketidaksetujuan atau ketidaksukaan, mereka lebih bebas menyampaikan perasaaan yang mungkin saja tidak bisa tersampaikan ketika tatap muka.

Sebab, mereka hanya berhadapan dengan ponsel dan akun yang tidak memiliki ekspresi. Belum ada kesadaran, bahwa ada manusia di balik akun tersebut, yang bisa saja tersinggung atau tersaikiti ketika membaca atau melihat kiriman berisi ujaran kebencian.

Menurut Ismail, hal ini bisa dihindari jika pengguna media sosial bisa menyampaikan argumen secara runut dan mengedepankan logika, bukan menyerang dengan banyak kata makian.

Pandangan psikolog

Senada dengan Ismail, pengamat psikososial dan budaya, Endang Mariani juga mengatakan bahwa di dunia maya, orang menjadi lebih berani menyatakan pendapat karena mereka bisa menyembunyikan identitas aslinya.

Baca juga: Pengguna Medsos di Indonesia Habiskan 25 Jam Per Bulan untuk Nonton YouTube

“Tanpa adanya beban tanggungjawab, baik moral maupun material, tentu akan mendorong seseorang untuk berani mengomunikasikan apa yang terlintas dalam hati maupun pikirannya secara spontan, tanpa harus mempertimbangkan konsekuensinya,” jelas Endang kepada KompasTekno.

Hening Widyastuti, praktisi psikologi juga mengatakan bahwa warganet merasa lebih aman untuk meluapkan semua pikirannya di dunia maya. Termasuk saat menyampaikan rasa gelisah, kecewa, kata-kata brutal, kejam, dan menyakiti hati.

Seperti Ismail, menurut Hening, saat bertatap muka langsung kebanyakan orang akan merasa enggan, sehingga secara tidak langsung bisa mengendalikan kata-kata.

“Secara psikologis ada sikap dan perilaku yang lebih bisa untuk dikendalikan,” kata Hening.

Netizen usia dewasa yang tidak sopan

Menurut laporan DCI Microsoft, merosotnya tingkat kesopanan digital di Indonesia paling banyak didorong oleh pengguna usia dewasa dengan persentase 68 persen.

Sementara remaja, tidak berkontribusi apapun, baik perilaku negatif maupun positif dalam indeks kesopanan.

Padahal, menurut laporan terbaru We Are Social dan HootSuite, pengguna media sosial di Indonesia didominasi remaja dengan usia 18-34 tahun.

Menurut Hening, hal tersebut berkaitan pada faktor utama pendorong rendahnya tingkat kesopanan digital di Indonesia, yakni hoaks dan penipuan.

Berita hoaks yang banyak menyebar cenderung berkaitan dengan isu politik yang lebih disukai orang dewasa. Sementara remaja, lenih tertarik dengan berita hiburan, seperti musik atau bermain game.

Ismail pun berpendapat demikian. Begitu masuk pemilu, angka hoaks biasanya meningkat. Ismail juga menambahkan bahwa remaja, lebih melek media sosial karena mereka akrab dengan dunia tersebut sejak lahir.

Remaja juga lebih sering berinteraksi dengan pengguna media sosial internasional, seperti bersosialisasi di fandom atau saat bermain game.

“Orang internasional itu mereka punya etika, mereka (remaja Indonesia) juga belajar dari situ. Misalnya kalau nulis jangan huruf besar semua karena tandanya marah, menyatakan ketidaksetujuan dengan bahasa yang baik, itu yg menyebabkan mereka belajar etiket dari luar plus mereka belum tertarik dengan politik,” ujar Ismail.

Senada dengan Ismail, Endang juga mengatakan bisa jadi remaja lebih aktif mencari kebenaran atas berita yang beredar dan tidak berminat mengomentari isu politik, sosial atau isu yang sedang tren dan lebih fokus ke isu yang menurut mereka menarik, seperti hobi, pelajaran, atau hiburan.

Namun, Endang memberikan kritik atas survei DCI yang tidak mencantumkan rentang usia kategori remaja dan dewasa dalam publikasinya. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menganalisis fase perkembangan manusia, berdasarkan usia.

Pengaruh buzzer?

Pendengung atau buzzer menjadi salah satu fenomena yang muncul di media sosial. Umumnya, mereka bertugas menggiring opini publik di media sosial, terutama untuk isu yang berkaitan dengan politik seperti saat kontestasi pemilu.

Selama pilpres, warganet disuguhi petarungan antar buzzer, dari sisi pendukung maupun oposisi masing-masing kubu. Ternyata, petarungan ini berlanjut kendati pilpres telah usai.

Petarungan buzzer tidak sebatas di platform media sosial, tapi kadang merambah ke aplikasi pesan instan seperti WhatsApp.

“Akhirnya membuat kita terpolasrisasi dengan konten-konten dari buzzer ini,” kata Ismail.

Lambat laun, pengguna internet organik (bukan buzzer) seakan terbiasa disuguhi unggahan buzzer yang saling serang di media sosial. Publik terbiasa diberi contoh komunikasi dunia maya yang tidak empatik dan saling serang.

“Ini (buzzer) bukan satu-satunya yang mendorong (menurunnya tingkat kesopanan digital Indonesia) ya, tapi itu salah satu contoh,” ujar Ismail.

Link: https://tekno.kompas.com/read/2021/03/03/07000067/orang-indonesia-dikenal-ramah-mengapa-dinilai-tidak-sopan-di-dunia-maya-?page=all

Muhammadiyah, NU, MUI, PA 212, dan Partai-Partai Berbasis Islam Kompak Tolak Perpres Investasi Miras

investasi miras

Muhammadiyah, NU, MUI, PA 212, dan Partai-Partai Berbasis Islam Kompak Tolak Perpres Investasi Miras

REDAKSI2 MARET 2021KILAS 3

MOJOK.CO – Perpres terkait izin investasi miras ditolak oleh banyak elemen, utamanya organisasi-organisasi keislaman. 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang salah satunya mengatur tentang pembukaan izin investasi bisnis minuman keras di empat provinsi (Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua) dan sudah diteken oleh Jokowi pada 2 Februari 2021 lalu ternyata berkembang menjadi polemik yang ruwet dan kacau.

Banyak aksi-aksi penolakan yang langsung lahir terhadap Perpres tersebut.

Berdasarkan pantauan Drone Emprit milik pakar analisis sosial media Ismail Fahmi, sentimen netizen terhadap penolakan kebijakan investasi miras sangat kuat. Jumlah akun yang kontra investasi miras jauh lebih banyak ketimbang akun yang pro. Tagar #TolakInvestasiMiras pun ramai digaungkan.

Partai-partai berbasis Islam seperti PPP, PKB, PAN, sampai PKS secara tegas menolak dan melontarkan kritik keras terhadap kebijakan investasi miras tersebut.

Di luar elemen partai, organisasi-organisasi keislaman pun juga keras menolak kebijakan investasi miras tersebut.

Dua organisasi keislaman terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah sudah menyatakan sikap atas penolakan mereka.

“NU sejak 2013 sudah menolak tentang investasi miras. Baik diberlakukan di seluruh Indonesia walaupun sampai sekarang di empat provinsi. Sampai sekarang masih konsisten,” terang Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Zulfa Mustofa seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Senada dengan Zulfa Mustofa, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad juga menyatakan penolakannya.

“Mudaratnya besar. Oleh karena itu kami menyesalkan dan sangat tidak setuju kepada pemerintah membuka izin untuk industri minol ini dengan skala besar walaupun hanya di empat provinsi apapun alasannya,” ujarnya, “Sebagai negara yang penghuninya mayoritas muslim melegalkan miras adalah sesuatu yang aneh dan buruk sekali bagi citra Indonesia.”

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun tak ketinggalan juga mengungkapkan kekecewaannya atas kebijakan investasi miras oleh pemerintah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam bahkan meminta agar pemerintah segera mencabut Perpres terkait investasi miras.

“Tentang Perpres Miras, komitmen MUI jelas, cabut aturan yang melegalkan miras,” ujar Asrorun Niam dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Detik.

Sementara itu, aksi penolakan dalam bentuk demo juga akan dilakukan oleh Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).

Kepada CNN Indonesia, Wakil Sekretaris Jendral PA 212 Novel Bamukmin menyatakan bahwa pihaknya sedang merencanakan aksi demo menolak izin investasi miras dalam waktu dekat.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif. Ia menyatakan umat Islam akan turun ke jalan jika pemerintah masih terus memaksakan izin investasi miras.

“Saya akan ajak umat Islam khususnya Alumni 212 untuk turun kembali ke jalan secara besar-besaran,” kata Slamet melalui pesan singkat.

Nah, lho. Dari PKB sampai PKS, dari Muhammadiyah sampai NU, dari MUI sampai PA 212. Semuanya kompak menolak investasi miras.

Monggo, Pak Jokowi, ditunggu keputusan berikutnya.

Link: https://mojok.co/red/rame/kilas/muhammadiyah-nu-mui-pa-212-dan-partai-partai-berbasis-islam-kompak-tolak-perpres-investasi-miras/

Pakar Ungkap Peta Pendukung dan Penolak Miras di Medsos

Jakarta, CNN Indonesia — 

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menjelaskan analisis tentang respons publik di media sosial atas Peraturan Presiden (Perpres) no 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, khususnya industri minuman keras (Miras).

Pada bidang usaha industri miras, perpres ini membatasi investasi hanya di 4 provinsi: Bali, NTT, Sulut, dan Papua. Melalui utas di Twitter, Ismail mengatakan tren dan volume pembahasan investasi minuman keras cenderung tinggi dan naik sejak 24 Februari 2021.

Pada hari berikutnya berdatangan respons dari beberapa lembaga keagamaan yaitu akun @muhammadiyah dan @MUIPusat. Keduanya memberikan pandangan yang buruk terkait investasi Miras tersebut.

“Pada tanggal 28 Feb 2021 pro-kontra antara @Dennysiregar7 dengan akun dari Papua seperti @jayapuraupdate sempat memanas terkait stigma atau pendapat bahwa di Papua dan 3 provinsi lain miras adalah budaya. Pendapat ini ditolak oleh beberapa akun warga Papua,” cuit Ismail, Selasa (2/3).

Hingga pada 1 Maret kemarin percakapan masih hangat d media daring. Pada akun @hnurwahid baru menyadari bahwa ternyata investasi ini bukan hanya terdapat di 4 provinsi saja. Namun bisa di provinsi manapun asal diusulkan gubernur.

Penolakan melalui media sosial tidak hanya datang dari akun-akun oposisi. Namun juga dari organisasi besar keagamaan seperti @muhammadiyah dan @nahdatululama.

Analisis teks dari artikel media online memperlihatkan beberapa subjek yang menulis kata ‘Menolak’ terkait ‘investasi miras’. Menurut Ismail ada Partai Keadilan Sosial (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PBNU, MUI, Majelis Rakyat Papua dan masih banyak lagi.

Ismail menilai tren berita online masih terus naik dari tanggal 24 Februari hingga 1 Maret 2021. Hal ini bermula saat kemunculan dibukanya izin investasi pabrik minuman keras di Indonesia.

“Tren topik pemberitaan dari waktu ke waktu didominasi oleh berita penolakan atas kebijakan investasi miras ini,” kata Ismail.

Berdasarkan Social Network Analysis (SNA) yang ditelusuri Ismail, Hingga 1 Maret 2021, peta percakapan di Twitter masih didominasi satu cluster besar yang kontra terhadap investasi miras.

Tampak bergabung beberapa akun dari @muhammadiyah, @nahdlatululama, @PKSejahtera, @cholilnafis (MUI), @jayapuraupdate serta akun oposisi lainya.

Sedangkan kata dia akun-akun yang menunjukkan dukungan terhadap investasi miras ini sangat sedikit, membentuk cluster yang sangat kecil. Tampak beberapa akun influencer spt @Dennysiregar7, @FerdinandHaean3, @pengarang_sajak.

Lebih lanjut ia menjelaskan SNA yang disertai tagar Investasi Miras memperhatikan beberapa akun mengangkat tagar #PapuaTolakInvestasiMiras oleh akun @jayaupdate, #TolakInvestasiMiras oleh @PKSejahtera dan sebagian lainya dengan tagar #TolakLegalisasiMiras.

Namun kata Ismail, hingga 1 Maret belum ada kampanye atau tagar dari klaster yang mendukung kebijakan investasi miras. Ia memprediksi beberapa hari kedepan akan ada kampanye dari klaster pendukung.

Ismail juga membeberkan wilayah yang ramai memperbincangkan topik investasi miras di seluruh Indonesia. Menurutnya, Pusat percakapan masih berada di DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Banten, dan ada pula dari warga Papua.

Ia menyimpulkan Bidang Usaha Penanaman Modal, khususnya bagian Industri Miras mendapat respon negatif & penolakan yang sangat besar dari publik. Penyebutan “budaya” dan “kearifan setempat” dalam perpres telah menimbulkan stigma seolah miras adalah budaya setempat.

“Isu investasi miras ini bisa menjadi case study, apakah suara dari ormas besar @muhammadiyah, @nahdlatululama, @MUIPusat, partai, oposisi, dan warga bisa didengar dan mengubah kebijakan, tanpa harus demo turun ke jalan,” tutup Ismail.

readyviewed Presiden Joko Widodo hari ini sudah membatalkan perpres Investasi Miras itu setelah mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti ulama, MUI, NU, dan organisasi masyarakat (ormas) lainnya.

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210302133412-192-612677/pakar-ungkap-peta-pendukung-dan-penolak-miras-di-medsos

‘Masyarakat Perlu Dapatkan Sosialisasi tentang UU ITE’

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Dunia Maya terus diwarnai kegaduhan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai belum mampu meredam kegaduhan itu. Karena itu, edukasi ruang publik harus terus diberikan kepada masyarakat untuk menciptakan dunia maya yang sehat.

Pengamat media sosial, Ismail Fahmi mengatakan sebetulnya polisi sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya dari Cyber Crime Polri. Karena menurutya jika misalnya ada orang yang melanggar UU ITE, tentunya bisa ditegur terlebih dahulu oleh polisi, tidak langsung ditangkap.

“Itu salah satu edukasi melalui aparat kepolisian. Dari situ kemudian orang-orang yang mengikuti akun-akun milik Polri ini kan kemudian akan belajar. ‘oh ternyata yang seperti ini yang melanggar’. Dari situ saja sebenarnya termasuk dalam proses belajar langsung, jadi penegak hukum mengedukasi masyarakat,” ujar Ismail Fahmi akhir pekan lalu.

Nantinya menurut Fahmi, masyarakat juga bisa lapor atau bertanya kepada akun resmi kepolisian misalnya, ‘Min yang seperti ini melanggar UU ITE atau tidak?’. Yang kemudian bisa dijawab apakah hal tersebut melanggar UU ITE atau tidak. Menurutnya, jika hal tersebut betul-betul dijalankan maka akan sangat bagus karena akan membuat masyarakat belajar dengan sendirinya.

“Memang saat ini banyak orang saling lapor menggunakan UU ITE ini. Tetapi sebelum ada UU ITE ini pun juga sudah demikian, menggunakan KUHP. Seperti menggunakan pasal perbuatan tidak menyenangkan untuk melaporkan orang lain,” kata Founder dan Penggagas aplikasi Drone Emprit, sebuah sistem berfungsi memonitor dan menganalisa media sosial berbasis big data ini.

Fahmi menyebut sebetulnya penipuan elektronik itu ada banyak sekali dan hal itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan UU ITE. Hanya saja saat ini yang banyak dibahas di media justru pelaporan orang menggunakan UU ITE ini. Hal ini lantaran karena idealnya semua orang sama di depan hukum, namun dalam kenyataan kadang-kadang tidak seperti itu.

“Misalnya ’Kok yang gini nggak diproses tapi yang itu yang lebih sepele kok malah diproses’. Inilah yang kemudian membuat masyarakat menjadi tidak puas. Makanya ini yang kemudian membuat banyak masyarakat protes karena penerapan UU tersebut yang tidak bisa adil. Yang seharusnya tidak kena malah kena, yang harusnya kena malah lolos. Itulah kemudian yang menjadi keberatan,” ungkap peraih doktoral bidang sains informasi dari Universitas Groningen, Belanda ini.

Apalagi ia mengungkapkan jika dilihat dari statistiknya justru banyak dari pejabat dari pemerintah itu sendiri yang melakukan pelaporan. Menurutnya hal ini terjadi bukan karena kurangnya literasi digital saja, tapi memang masyarakatnya yang kurang paham tentang hukum makanya tidak melaporkan.

“Jadi masyarakat sebenarnya perlu dikasih tahu juga bagaimana supaya kemudian tidak sampai terkena UU ITE ini. Karena kadang-kadang dia tidak tahu informasi yang diterima itu hoaks kemudian dia share. Dan kebetulan polisi juga lagi patroli untuk bersih-bersih, akhirnya ya kena dan ketangkep,” terang pria yang  juga Dosen Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

Untuk itu menurutnya, strategi paling dekat yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari UU ITE ini bukan mengajari, bukan mengedukasi seluruh pengguna untuk bisa aman, karena kalau dicari-cari kesalahan pasti dapat. Tapi kuncinya ada pada aparat penegak hukum itu sendiri, karena aparat penegak hukum sebetulnya bisa menerima atau menolak setiap pelaporan.

“Orang mengkritik misalnya karena dia nggak puas dengan perusahaan atau lainnya, itu kan kalau dilaporkan dan laporannya diterima oleh polisi maka langsung kena. Tapi kalau kemudian lebih selektif, dipanggil dulu tidak sampai diproses itu kan sebetulnya bisa. Jadi ya itu, saya kira yang paling dekat yang bisa dilakukan sebelum revisi UU ITE ini,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa terkait hal ini (edukasi) juga tidak bisa melibatkan influencer. Karena yang dibutuhkan masyarakat itu penjelasan dari pihak berwajib, pengetahuan tentang UU ITE itu sendiri. Apalagi influencer atau buzzer saat ini sekarang identik dengan politik dan polarisasi politik. Polarisasi ini diciptakan dengan andil buzzer yang mana akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat sendiri.

“Mereka kan dibayar untuk mengangkat citra tuannya dan menyerang lawannya, kedua belah pihak sama dan akhirnya mau tidak mau ya terjadi polarisasi. Pemerintah pun juga sama, sudah ada bagian Humas, ada bagian PR, tidak perlu lagi ada buzzer untuk membantu mempromosikan,” katanya.

Link: https://www.republika.co.id/berita/qp9tnt291/masyarakat-perlu-dapatkan-sosialisasi-tentang-uu-ite

Ciptakan Dunia Maya Sehat lewat Edukasi Ruang Publik

JAKARTA – Dunia maya terus diwarnai kegaduhan. Aksi saling lapor atas nama pencemaran nama baik juga dinilai sudah sangat meresahkan.

Kritik dianggap menakutkan, tetapi caci maki tidak pernah takut dilakukan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pun belum mampu meredam kegaduhan tersebut. Karena itu, edukasi ruang publik harus terus diberikan kepada masyarakat untuk menciptakan dunia maya yang sehat.

Menurut pengamat media sosial Ismail Fahmi, sebetulnya polisi sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya dari Cyber Crime Polri.

Jika misalnya ada orang yang melanggar UU ITE, tentu bisa ditegur terlebih dahulu oleh polisi, tidak langsung ditangkap. ”Itu salah satu edukasi melalui aparat kepolisian. Dari situ kemudian orang-orang yang mengikuti akun-akun milik Polri ini kan kemudian akan belajar. ’oh ternyata yang seperti ini yang melanggar’. Dari situ saja sebenarnya termasuk dalam proses belajar langsung, jadi penegak hukum mengedukasi masyarakat,” ujar Ismail Fahmi di Jakarta, Jumat 26 Februari 2021.

Nantinya, lanjut dia, masyarakat juga bisa melapor atau bertanya kepada akun resmi kepolisian misalnya bertanyak ” min yang seperti ini melanggar UU ITE atau tidak”. Kemudian bisa dijawab apakah hal tersebut melanggar UU ITE atau tidak.

Menurut dia, jika hal tersebut betul-betul dijalankan maka akan sangat bagus karena akan membuat masyarakat belajar dengan sendirinya. ”Memang saat ini banyak orang saling lapor menggunakan UU ITE. Tetapi sebelum ada UU ITE ini pun juga sudah demikian, menggunakan KUHP. Seperti menggunakan pasal perbuatan tidak menyenangkan untuk melaporkan orang lain,” tutur founder dan pengaggas aplikasi Drone Emprit, sebuah sistem berfungsi memonitor dan menganalisa media sosial berbasis big data ini.

Fahmi mengatakan, ada banyak sekali penipuan elektronik yang bisa diselesaikan dengan UU ITE. Hanya saja saat ini yang banyak dibahas di media justru pelaporan orang menggunakan UU ITE.

Idealnya semua orang sama di depan hukum, namun dalam kenyataan kadang-kadang tidak seperti itu. ”Misalnya ’kok yang gini enggak diproses tapi yang itu yang lebih sepele kok malah diproses’. Inilah yang kemudian membuat masyarakat menjadi tidak puas. Makanya ini yang kemudian membuat banyak masyarakat protes karena penerapan UU tersebut yang tidak bisa adil. Yang seharusnya tidak kena malah kena, yang harusnya kena malah lolos. Itulah kemudian yang menjadi keberatan,” tuturnya.

Apalagi jika dilihat dari statistik justru banyak dari pejabat pemerintah itu sendiri yang melakukan pelaporan. Menurut dia, ini terjadi bukan karena kurangnya literasi digital, tapi memang masyarakatnya yang kurang paham tentang hukum makanya tidak melaporkan.

“Masyarakat sebenarnya perlu dikasih tahu juga bagaimana supaya kemudian tidak sampai terkena UU ITE ini. Karena kadang-kadang dia tidak tahu informasi yang diterima itu hoaks kemudian di-share. Kebetulan polisi juga lagi patroli untuk bersih-bersih, akhirnya ya kena dan tertangkap,” tutur Dosen Pascasarjana Teknologi Informasi Universitas Indonesia ini.

Menurut dia, strategi paling dekat yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari UU ITE, bukan mengajari, bukan mengedukasi seluruh pengguna untuk bisa aman. Sebab kalau dicari-cari, pasti ada saja kesalahan.Kuncinya ada pada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum sebetulnya bisa menerima atau menolak setiap pelaporan.

”Orang mengkritik misalnya karena dia enggak puas dengan perusahaan atau lainnya, itu kan kalau dilaporkan dan laporannya diterima oleh polisi maka langsung kena. Tapi kalau kemudian lebih selektif, dipanggil dulu tidak sampai diproses itu kan sebetulnya bisa. Jadi ya itu, saya kira paling dekat yang bisa dilakukan sebelum revisi UU ITE ini,” tuturnya.

Link: https://nasional.sindonews.com/read/348640/15/ciptakan-dunia-maya-sehat-lewat-edukasi-ruang-publik-1614402150

Pendiri Drone Emprit Sambut Baik Hadirnya Virtual Police, Tapi Khawatirkan Hal Ini Terjadi

PRFMNEWS – Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi menyambut baik beroperasinya Virtual Police di bawah Korps Bhayangkara.

Menurutnya, gagasan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini harus diapresiasi karena dibentuk untuk mencegah tindak pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Niat baik dari polisi harus diapresiasi untuk mengedukasi publik, menghindari publik dari kemungkinan kena pidana UU ITE,” kata Ismail saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Sabtu 27 Februari 2021.

Namun demikian, ia juga merasa khawatir ketika aktivitas di ruang digital terus diawasi. Masalahnya, orang akan menjadi takut berekspresi.

“Ketika orang dimonitor, diawasi terus, jadi takut berekspresi. Ini kan ga boleh di dunia demokrasi,” tambahnya.

Ismail berharap Virtual Police ketika beroperasi lebih mengutamakan edukasi.

“Jangan sampai, timbul persepsi masyarakat ditakut-takutin,” katanya.

Ia juga menyinggung terkait hasil riset yang dilakukan Microsoft, yang menyebut netizen di Indonesia masuk dalam kategori netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara.

Laporan tersebut dilihat dari berbagai kriteria, seperti dari banyaknya hoaks, penipuan digital, dan bullying.

Hal itu katanya merupakan kebiasaan sehari-hari di ruang digital Indonesia.

Oleh karenanya, Virtual Police harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara berkomunikasi atau menggunakan media sosial yang baik.

“Yang kita pelajari selama ini adalah model komunikasi yang saling serang, ada buzzer yang kebanyakan anonim. Kalau anonim ga pake nama dan foto asli, cenderung bebas, ga ada rasa takut. Ini kan yang mereka pelajari dan harus diperbaiki,” katanya.

Dia mengatakan, Virtual Police harus menertibkan akun-akun yang menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan kritikan bernada hinaan.

“Yang masuk kategori pidana UU ITE harus ditertibkan bagian seperti itu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dia berharap Virtual Police berlaku adil. Artinya, semua pihak yang melanggar UU ITE baik pro maupun kontra pemerintah harus ditindak dengan tindakan yang sama.

“Karena hal-hal yang menimbulkan kebencian itu ada di semua pihak. Jangan sampai di satu pihak, harus disasar semua,” katanya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 24 Februari lalu menjelaskan bahwa kehadiran polisi di ruang digital merupakan bentuk pemeliharaan Kamtibmas agar dunia siber dapat bergerak dengan bersih, sehat dan produktif.

Dia menyebut petugas-petugas tersebut nantinya bakal memberikan edukasi terkait konten yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu apabila berpotensi melanggar tindak pidana

Link: https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-131507568/pendiri-drone-emprit-sambut-baik-hadirnya-virtual-police-tapi-khawatirkan-hal-ini-terjadi?fbclid=IwAR3yTRcusPILroYWTOXYizpkwu_pgbnHEdNDd8tmHt9O2EQniqiBwXUa8So&page=3

Kenapa Warganet Indonesia Bisa Dapat Predikat Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara?

KOMPAS.com – Warganet pengguna media sosial di Indonesia tengah ramai memperbincangkan tentang laporan Digital Civility Index (DCI) terbaru yang belum lama ini dirilis oleh Microsoft.

Di Twitter, kata kunci ‘Microsoft’ menjadi trending topic dengan lebih dari 59.000 twit diunggah warganet Indonesia hingga Jumat (16/2/2021) pukul 14.30 WIB.

Laporan DCI dari Microsoft, merupakan hasil riset yang mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet dari seluruh dunia, saat berkomunikasi di dunia maya.

Microsoft menyusun laporan tersebut berdasarkan survei yang diikuti oleh 16.000 responden dari 32 wilayah, yang mana 503 orang responden berasal dari Indonesia.

Diberitakan Kompas.com, Kamis (25/2/2021), dalam hasil riset tersebut, warganet Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara, alias paling tidak sopan di wilayah tersebut.

Tingkat kesopanan warganet Indonesia memburuk delapan poin ke angka 76, di mana semakin tinggi angkanya, tingkan kesopanan dinilai semakin buruk.

Laporan DCI terbaru dari Microsoft, dapat diunduh pada tautan berikut: DCI 2020 Indonesia. 

Akun Instagram Microsoft diserang

Buntut dari perilisan laporan tersebut, akun Instagram resmi milik Microsoft dihujani dengan komentar bernada negatif, yang dilontarkan oleh warganet Indonesia.

Akibat banyaknya komentar bernada negatif, Microsoft bahkan terpaksa menutup kolom komentar di akun Instagram milik mereka.

Salah seorang warganet Twitter dengan akun @antonhendry90, sempat merekam kondisi kolom komentar Instagram resmi Microsoft, sebelum akhirnya ditutup.

Gambaran warganet Indonesia saat ini

Pengamat media sosial dan founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, berpendapat, laporan DCI terbaru dari Microsoft, suka atau tidak suka, merupakan gambaran terkini dari pengguna internet di Indonesia saat ini.

“Yang menarik, kalau dilihat itu kan kenapa yang anak muda jauh lebih baik daripada yang dewasa. Nah, ini barangkali bisa menjawab kenapa kok kita jadi parah banget di media sosial,” kata Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Dalam laporan tersebut, kemunduran tingkat kesopanan paling banyak didorong pengguna usia dewasa dengan persentase 68 persen.

Sedangkan usia remaja disebut tidak berkontrubusi dalam mundurnya tingkat kesopanan digital di Indonesia pada 2020.

Menurut Fahmi, hal itu terjadi karena pengguna internet usia remaja, kebanyakan sudah melek digital.

Berdasarkan pengamatannya, para remaja pengguna internet tersebut tidak menaruh perhatian terlalu besar terhadap isu politik.

“Terus kalau mereka kan banyak sekali yang masuk K-Pop (kultur pop Korea Selatan). Nah di K-Pop itu kan interaksinya internasional, enggak hanya dengan teman-temannya di Indonesia saja, artinya budaya internasional itu kebawa,” ujar Fahmi.

“Net-tiquette (kesopanan berinternet) nya kan kebawa. Mungkin anak-anak muda ini lebih banyak terpengaruh budaya luar ya, yang lebih menghargai,” kata dia. Sementara, pada pengguna internet usia dewasa, menurut pengamatan Fahmi, mereka bisa lebih bebas berpendapat karena adanya polarisasi, yang akhirnya mewarnai interaksi antar pengguna media sosial di Indonesia.

“Polarisasi itu bisa karena politik, bisa karena agama, dan biasanya orang kalau sudah merasa benar dengan pendiriannya itu udah bisa ngomong apa pun itu dengan sesama saudaranya, yang berteman pun bisa akhirnya musuh-musuhan,” kata Fahmi.

Pengaruh adanya buzzer

Fahmi mengatakan, buzzer memainkan peranan penting membentuk polarisasi di media sosial Indonesia, yang akhirnya membuat orang menjadi “tidak punya hati” ketika muncul atau berinteraksi di media sosial.

“Buzzer, kemudian saling perang tentang hoax, itu adalah keyword-keyword yang langsung muncul ketika kita mendengar media sosial di Indonesia.

Bukan entrepreneurship, start-up, Big Data, terus IoT (Internet of Things), itu kan keilmuan tuh,” kata Fahmi.

Menurut Fahmi, polarisasi yang tercipta karena adanya buzzer juga mendorong lahirnya budaya akun anonim agar para pemiliknya merasa bebas untuk mengutarakan apa pun.

Dia mengatakan, hal tersebut juga dapat dilihat pada tanggapan yang diberikan oleh warganet Indonesia kepada Microsoft, setelah raksasa teknologi itu merilis laporan DCI terbaru.

“Begitu dia (Microsoft) ngasih komen itu, langsung dihajar rame-rame. Karena sudah dianggap beda. Karena sudah terbiasa sebelumnya,” kata Fahmi.

“Jadi kita enggak ada edukasi, literasi, net-tiquette itu enggak ada, yang ada adalah didikan menjadi buzzer. Kita dikasih contoh bagaimana berkomunikasi ala buzzer, ala polarisasi, di mana di situ kita sering bermusuhan,” papar dia.

Perundungan online

Salah satu poin dalam laporan DCI terbaru dari Microsoft menyebutkan, 5 dari 10 responden mengaku pernah terlibat perundungan online. Sementara, 19 persen responden mengaku pernah menjadi korban perundungan online.

Riset itu mengungkapkan, generasi millenial menjadi yang terdampak paling parah akibat perundungan online, disusul oleh Generasi Z, Gen X, dan Boomers. Menanggapi soal fenomena perundungan di dunia maya, Fahmi mensinyalir, hal itu karena ketiadaan edukasi mengenai topik tersebut, yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan formal di Indonesia.

“Saya 10 tahun di Belanda, anak saya kan juga sekolah di sana, dan saya jadi tahu bahwa anak usia SD pun sudah diajarin. Tidak boleh melakukan bullying, dan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu di-bully, atau bagaimana ketika kamu melihat orang lain di-bully, apa yang kamu lakukan? Oh mengingatkan dan seterusnya, itu sudah diajarin,” ujar Fahmi.

Fahmi mengungkapkan, pelajaran mengenai bullying yang diberikan di sekolah akan memberi bekal kepada individu tentang bagaimana harus bersikap atau membawa diri dalam pergaulan di media sosial, seperti misalnya cara berdebat yang sehat dan masuk akal.

“Berdebat menggunakan logika. Kalau di kita enggak pakai logika, langsung pakai perasaan. Enggak bisa membedakan menyampaikan pendapat dengan logis dengan pendapat yang udah emosional. Logis dilawan dengan emosional, biasanya begitu,” ujar Fahmi.

Dia berpendapat, seharusnya kurikulum pendidikan formal di Indonesia memasukkan materi tentang digital citizenship (kewarganegaraan digital) yang di dalamnya juga mencantumkan tentang net-tiquette atau kesopanan dalam berinternet.

“Makanya ini bersyukur ketika anak-anak teen (remaja) bisa berinteraksi internasional. Mereka belajar dari counterpart internasional mereka,” ujar Fahmi. Lantas bagaimana dengan orang tua atau pengguna internet usia dewasa? Fahmi mengatakan, keberadaan materi pelajaran digital citizenship yang diberikan kepada anak-anak usia sekolah, nantinya juga akan membawa dampak kepada orangtua mereka alias pengguna internet dewasa.

“Orangtua pun yang sudah terlambat berteknologi, bisa tetep dapetin, dari sekolah anak-anaknya. Harusnya seperti itu. Itu negara yang maju, apalagi kita. Kita lebih butuh lagi sebetulnya,” ujar Fahmi.

Menurut dia, laporan DCI yang dikeluarkan Microsoft sebetulnya adalah hal yang bagus sebagai barometer penilaian kondisi pengguna internet di Indonesia.

“Oke lah kita bisa setuju atau enggak setuju, tapi at some point itu ada benarnya. Terjadi diskursus, harapannya apa? Jadi masukan itu buat Kemdikbud, khususnya, menurut saya. Karena ini urusannya sama pendidikan,” kata Fahmi “Jangan sampai anak-anak kita itu yang sudah mulai baik, itu kena barbar juga,” ujar dia

Link: https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/26/191000565/kenapa-warganet-indonesia-bisa-dapat-predikat-paling-tidak-sopan-se-asia?page=all.

Clubhouse Digandrungi, Fasilitasi Budaya Obrolan Ala Warung Kopi Indonesia

JAKARTA (VOA) — 

Akhir pekan kali ini ada yang berbeda dari kebiasaan Melissa Anggiarti untuk melepas penat usai melakoni profesinya sebagai pilot di sebuah maskapai penerbangan pelat merah. Setelah menidurkan anaknya, Melissa biasanya bersantai dengan berselancar di dunia maya. Namun kali ini, ia memilih untuk lebih banyak mendengarkan percakapan santai dan berbobot dari tokoh-tokoh favorit yang biasa ia ikuti di akun instagramnya via platform Clubhouse.

“Selama ini saya cuma melihat mereka dari story Instagram, bahkan dari berita doang. Kalau dari akun sosmed mereka kan ngga terlalu menunjukkan cara mereka berinteraksi. Ternyata seru banget! Kayak kita gitu kalau bahas sesuatu pakai bercandaan, saling mengejek, gitu-gitu,” ujar Melissa.

Melissa mengaku sangat tertarik menjadi pengguna aktif, terutama untuk mendapatkan informasi seputar isu politik dan perempuan. “Kemarin seru banget mendengarkan topik berjudul “Masih Gadis atau Sudah Nganu?”, itu kayak bahas soal toxic relationship tapi lebih ke arah hubungan seksualnya,” katanya.

Melissa Anggiarti. (Foto: Melissa Anggiarti/koleksi pribadi)
Melissa Anggiarti. (Foto: Melissa Anggiarti/koleksi pribadi)

Melissa menjadi salah satu dari sekian banyak pengguna baru sosial media berbasis audio, Clubhouse, di Indonesia. Clubhouse sendiri memungkinkan penggunanya untuk mendengarkan percakapan, wawancara dan diskusi mengenai berbagai topik berbasis suara atau audio. Mirip dengan mendengarkan podcast, tetapi percakapan tersebut didengarkan secara langsung sehingga tidak memungkinkan penyuntingan dalam diskusi di sini.

Dilansir dari CNBC, aplikasi ini sudah hadir sejak Maret 2020, dengan hanya 1.500 pengguna pada Mei 2020. Hingga 1 Februari 2021, pengguna aplikasi besutan Paul Davidson dan Rohan Seth asal Sillicon Valley ini melonjak hingga menembus angka dua juta.

Ismail Fahmi pendiri Drone Emprit, lembaga yang mengamati dan menganalisa media sosial, menyebut suksesnya Clubhouse menjadi buah bibir di Indonesia tidak lepas dari peran Elon Musk yang sempat menggunakan dan mencuit soal aplikasi ini.

Pengaruh Elon Musk juga menggerakkan jari-jari orang-orang berpengaruh di Tanah Air untuk turut menggunakan aplikasi tersebut.

Jurnalis sekaligus akademisi, Prabu Revolusi, adalah salah satu pembicara yang aktif di Clubhouse dalam sepekan terakhir. Sembari mengurus dan menidurkan anaknya, ia menjadi salah satu pembicara mengenai berbagai isu bersama dengan figur-figur berpengaruh di Tanah Air, sebut saja Komisaris Utama Telkomsel Wishnutama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Parekraf Sandiaga Uno, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

“Yang menarik adalah di Clubhouse ini egaliter, kayak ngobrol biasa aja dan orang lain bisa dengerin. Pembicaranya lebih jujur kalau menurut saya, karena dilakukan tanpa settingan,” ujar Prabu saat dihubungi VOA. “Misalnya Mas Wishnutama, tetap mengeluarkan pikiran tajam dan kreatif tapi bahasanya lebih santai, redaksionalnya pake gue dan elu. Kang Emil juga lebih bercanda. Jadi mereka jadi dirinya sendiri, sih.”BACA JUGA:Khawatir Wacana Publik Tak Terkendali, China Larang Aplikasi Clubhouse 

Dalam diskusi terakhirnya yang dihadiri berbagai influencer hingga wakil menteri, ruang bicara yang dihadiri Prabu didengarkan oleh lebih dari 6.000 orang.

Meledak karena Influencer

“Elon Musk apapun yang ia sebut jadi penting,” ujar Ismail Fahmi terkait dengan bagaimana Clubhouse menjadi sebuah fenomena baru. Sebelumnya, cuitan boss Tesla soal mata uang kripto juga mendorong perhatian khalayak luas terhadap mata uang kripto dogecoin.

Diikuti oleh tokoh-tokoh elit Indonesia, mulai dari figur publik hingga CEO, Clubhouse menjadi platform berbagi informasi terbaru pada tahun 2021 ini. “Saya rasa ada tiga faktor yang bikin Clubhouse besar di Indonesia: faktor Elon Musk, faktor influencer, dan faktor eksklusifitas,” ujar Ismail.

Clubhouse sendiri baru bisa dinikmati pengguna gawai keluaran Apple. Meski terkesan eksklusif dan membuat ilusi daya tarik ‘penasaran’, Ismail berpandangan hal ini lebih dikarenakan pengguna Clubhouse awalnya ditujukan untuk pasar AS yang sangat didominasi oleh pengguna Apple dibandingkan Android.

Clubhouse Vs Warung Kopi

“Yang menarik itu trennya ke depan media sosial untuk mencari informasi. Nilainya akan lebih tinggi lagi,” ujar Ismail. Ia memprediksi Clubhouse akan menjadi fenomena baru di dalam masyarakat dalam menseleksi informasi dari dunia maya melalui sumbernya secara langsung. Fitur Clubhouse memungkinkan pengguna untuk bertanya dan berinteraksi langsung dengan pembicara.

Ismail Fahmi
Ismail Fahmi

Ismail menambahkan potensi perubahan perilaku dalam mengonsumsi informasi ini juga didukung oleh mulai jengahnya masyarakat dengan media massa yang kerap kali mengandalkan pada judul sensasional demi klik.

Ismail berpandangan bahwa aplikasi ini digandrungi dengan cepat karena budaya ‘warung kopi’ masyarakat Indonesia. “Karakter kita (orang Indonesia -red) kan suka ngobrol, suka ngerumpichatting. Satu hal, orang langsung mengasosiasikan kita dengan cangkrukan (warungan –red), dan warung kopi. Nama Clubhouse sendiri kan berasosiasi dengan budaya orang luar (barat -red), abis acara atau kantor mereka ke kafe, ke bar, kemudian ngobrol,” kata Ismail.

Hal ini diamini oleh Prabu Revolusi yang mengaku selama sepekan terakhir jadi harus tidur larut karena terlibat obrolan berjam-jam setiap malam di Clubhouse. “Ngobrol semalam sambil di sofa tidur-tiduran, bikin kopi, begitu pembicara yang lain ngomong, saya mute sebentar kemudian ngobrol sama istri terus dengerin pembicaraannya bareng-bareng gitu.”

Kemudahan bergabung di Clubhouse melalui media suara dianggap juga menjadi keunggulan. Pembicara bisa bergabung tanpa harus repot-repot memikirkan penampilan dan tempat bicara, dan bisa dilakukan secara fleksibel dari manapun.

Tenggat Enam Bulan

Indonesia menjadi negara nomor dua dengan percakapan terbesar tentang Clubhouse berdasarkan data analisis Twitter menurut analisis Drone Emprit,

“Nomor satu itu Amerika, nomor dua Indonesia, nomor tiga itu Thailand, kemudian Inggris.” Ramainya pembicaraan Clubhouse di Indonesia mencuatkan perhatian mengenai perizinan aplikasi tersebut, terlebih Clubhouse belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Logo Clubhouse di layar ponsel. (Foto: Associated Press)
Logo Clubhouse di layar ponsel. (Foto: Associated Press)

Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan pendaftaran untuk setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE). Dalam Peraturan Menteri Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, kewajiban itu juga mencakup PSE yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi tapi tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial.

Berdasarkan rilis yang diedarkan Kemenkominfo, pihaknya mengonfirmasi bahwa Clubhouse belum terdaftar. Dalam tenggat enam bulan, Clubhouse harus mengurus perizinan PSE untuk menghindari pemblokiran akses, penutupan akun dan/atau penghapusan konten.

Ismail Fahmi sebut masyarakat jangan memandang skeptis aturan pemerintah ini. Ia memandang perlu alur pendaftaran PSE guna melindungi konsumen Indonesia yang menggunakan aplikasi tersebut.

“Aplikasi apapun harus didaftar. Negara ini kan perlu semacam aturan yang diikuti. Mungkin akan ditanya kantornya di mana, perwakilannya ada ngga. Tujuannya untuk warga Indonesia sendiri. Jadi kalau ada masalah ada perwakilannya (dari perusahaan bersangkutan-red),” tukasnya. [rw/ah]

Link: https://www.voaindonesia.com/a/clubhouse-digandrungi-fasilitasi-budaya-obrolan-warung-kopi-indonesia/5785945.html

Menyelami Isi Pikiran Penganut Konspirasi Anti-COVID & Anti-Vaksin

tirto.id – Seorang tokoh terpandang di satu perkampungan Kedoya Selatan, Jakarta Barat, menyangkal kehadiran SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, telah menjangkiti dunia. Sampai pandemi sudah berjalan setahun terakhir, pria berusia 53 tahun ini masih meyakini COVID-19 “sama saja dengan flu biasa”. Ia menyalahkan orang-orang mempercayai virus ini yang “responsnya berlebihan banget.”

“Tutup warung, lah. Usaha, lah. Jadinya malah kesulitan,” keluhnya, yang menyambut ramah kedatangan saya pada pekan ketiga Februari lalu. Tak sulit menemuinya. Rumah lantai dua miliknya berdiri mencolok bercat merah muda. Warga sekitar melintasi depan rumah menyapanya dengan panggilan ‘Pak Haji’.

“Kalau enggak di rumah,” katanya membuka obrolan, “saya ke gudang dekat sini buat ngecek-ngecek.”

Warga menghormatinya bukan hanya karena dia pernah ke Mekkah, tapi juga dia pengusaha garmen. Bisnis ini telah digelutinya sejak 15 tahun lalu; dia punya satu gudang dan puluhan pekerja dari lingkungan dekat rumahnya.

Bisnis ini harusnya lancar, tapi pandemi COVID-19 telah mengubah peruntungannya sebagaimana juga membuat kalang kabut hajat hidup banyak orang. Usahanya kolaps; dia terpaksa merumahkan setengah pekerjanya.

“Untungnya sekarang bisnis sudah pelan-pelan membaik walaupun masih terbatas,” kata pria asal Cirebon ini. “Pekerja sudah saya tarik kembali ke gudang.”

Saya lega mendengar dia bercerita soal usahanya mulai perlahan bangkit, tapi masih tertegun atas keteguhannya menolak keberadaan COVID-19.

“Kayaknya memang ada permainan, enggak tahu tujuannya apa, di belakang pandemi ini? Kemarin itu ada berita korupsi Bansos, kan? Yang rugi akhirnya orang-orang kecil,” katanya, yang memilih emoh memakai masker selama kami berbincang.

Saya mungkin menangkap maksudnya. Korupsi bantuan sosial yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara, politikus dari PDIP, bagian dari “permainan” elite politik yang memakai alasan pandemi COVID-19 untuk ngutil duit negara. Tapi, virus ini memang ada; lebih dari satu juta orang Indonesia terjangkit; lebih dar 33 ribu orang meninggal; layanan rumah sakit nyaris kolaps. Para pekerja kesehatan mengalami tekanan psikologis dan kerja berat dan kelelahan. Dan korupsi, tanpa ada COVID-19 sekalipun, adalah problem utama Indonesia.

Namun, orang yang punya keyakinan sama dengan ‘Pak Haji’ ini tak sedikit. Saya bertemu Sigit, namanya minta disamarkan, teknisi bengkel berumur 25 tahun di bilangan Jatinegara, Jakarta Timur. Ia tak percaya COVID-19 sejak awal virus ini muncul yang bikin merah seluruh Indonesia. Ia menyebut “COVID-19 sebetulnya kayak sakit biasa.” Ia berkata orang yang takut terhadap virus ini “lebay”.

“Ada yang jauh lebih mengerikan kayak kanker, serangan jantung, atau yang lain,” katanya.

Ia mencontohkan kasus-kasus yang memperkuat keyakinannya, “Kan ada, tuh, yang nggak bergejala dan akhirnya bisa sembuh. Itu bukti juga kalau aslinya COVID-19 ini sama kayak penyakit-penyakit masuk angin. Dan selain itu, yang rawan kena juga orang-orang berumur tua.” (Penyingkapan: Orang-orang tua memang rentan terkena COVID-19, tapi virus ini menyerang semua usia. Kasus COVID-19 pada anak-anak di Indonesia termasuk tertinggi di Asia Tenggara.)

“Yang penting, menurut saya, makan yang sehat dan istirahat yang cukup,” ucapnya percaya diri.

Dasar argumen Sigit ditopang dari “pengamatannya sendiri” dan informasi dari media sosial maupun grup WhatsApp. Ia menyebut beberapa forum percakapan yang jadi rujukannya mengenai apa yang disebutnya “segala hal yang berhubungan dengan COVID-19.”

Dalam salah satu grup WhatsApp yang diikuti Sigit beranggotakan 15 orang, setiap hari setidaknya ada satu informasi memuat narasi senada: menolak percaya COVID-19. Contoh informasi ini misalnya penjelasan dari satu laman blog yang menyatakan virus COVID-19 sengaja dibikin pemerintah Cina melalui laboratorium penelitian di Wuhan.

“Saya rasa itu benar,” kata Sigit kepada saya. “Karena sekarang belum ketemu, kan, penyebabnya apa? Jangan-jangan memang disengaja saja buat bikin panik banyak orang.” (Penyingkapan: Sampai kini Badan Kesehatan Dunia masih menyelidiki asal-usul virus corona termasuk dengan mendatangi Wuhan; temuan definitif diyakini bisa tersingkap dalam beberapa pekan bahkan bulan ke depan.)

Meyakini COVID-19 sebagai Hoaks Bagian dari Krisis Pandemi

Mereka yang menyangkal COVID-19 dan lebih memilih menyadarkan pandangannya pada teori konspirasi adalah bagian dari perjalanan krisis pandemi di Indonesia, menurut Ismail Fahmi, pendiri Media Kernels Indonesia dan penggagas aplikasi Drone Emprit.

“Masyarakat yang bingung mau mencari informasi yang mana [soal COVID-19] itu akhirnya mendapatkan keyakinannya di teori konspirasi. Karena, pada dasarnya, di situasi krisis, orang butuh pegangan dan, dalam konteks pandemi maupun kebingungan itu, teori konspirasi mampu “hadir” untuk mereka,” kata Fahmi.

Narasi bahwa COVID-19 adalah konspirasi muncul sejak kemunculan virus ini, bersamaan dengan pola komunikasi publik pemerintah Indonesia yang cenderung meremehkan keberadaan virus tersebut. Misalnya, narasi ini menyebut COVID-19 adalah kongkalikong “elite global”. Para menteri pemerintahan Jokowi juga menyepelekan komunikasi krisis. Anda mungkin masih ingat pernyataan Menteri Kesehatan Terawan soal “kematian efek flu lebih tinggi dari corona.” Ingat pula Menteri Luhut Pandjaitan yang bilang “virus corona tidak tahan cuaca panas.” Juga Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mengenalkan ‘kalung anti corona.’

Komunikasi buruk juga penanganan amburadul oleh pemerintah sangat mungkin menambah gelembung keyakinan para penganut anti-COVID-19.

Yerikho Setyo Adi dari tim analisis sentimen twitter dari LaporCovid19, koalisi warga pemantau pandemi COVID-19, mengatakan arus teori konspirasi bertebaran di media sosial, dari Facebook hingga Twitter, dari YouTube hingga Instagram.

Ada beberapa kriteria yang menggambarkan kondisi penyebaran teori konspirasi itu, menurut Yerikho.

Di Instagram, misalnya, ada dua pola. Pola umum memang ada akun khusus yang dibikin untuk teori konspirasi. Ia mencontohkan akun bernama @teluuur, “yang punya nuance anti-pemerintah, memakai COVID-19 untuk menyerang pemerintah.”

Pola kedua, teori konspirasi turut disebar oleh para macro-influencer. Nama-namanya macam Rina Nose, Anji, dan Jerinx. (Jerinx dipidana UU ITE untuk kasus menyebut IDI “kacung WHO.” Redaksi Tirto menolak penggunaan pasal karet UU ITE terhadap Jerinx.)

Influencer biasanya menggunakan literatur lain buat menegasi adanya COVID-19,” ujar Yerikho.

Di Twitter, pertarungan dan penyebaran teori konspirasi mengenai COVID-19 tak kalah sengit, tapi susah dipetakan karena diperkeruh dengan keterlibatan para buzzer. Para pendengung ini bukan pertama-tama menilai COVID-19 dari sisi kesehatan, tapi sebagai kendaraan buat membela dan menyerang pemerintahan Jokowi.

Infografik HL Indepth Antivaksin

Medan Pertempuran Baru dan Lawas: Vaksinasi

Ada yang menyebut pengguna Facebook adalah orang-orang tua, kaum Boomers. Media yang bikin kaya Mark Zuckerberg ini disoroti, salah satunya, ikut menyuburkan bisnis kebencian dan polarisasi. Saya membuat akun baru di Facebook untuk jadi anggota grup Flat Earth Indonesia.

Saya mesti mengisi formulir pertanyaan; ada tiga poin, masing-masing menguji pemahaman sekaligus kepercayaan calon anggota akan teori Bumi Datar. Percobaan saya gagal. Saya akhirnya meminta rekan satu kantor untuk mendaftar ke grup ini. Dengan tampilan akun lebih meyakinkan, persetujuan bergabung berjalan mulus.

Melalui akun pinjaman itu, cukup mudah menemukan beragam unggahan anti-vaksin COVID-19. Dalam rentang Desember 2020 hingga Februari 2021, atau sejalan kabar distribusi vaksin segera dilakukan pemerintah, ada puluhan unggahan bernada serupa, yakni menolak vaksin COVID-19.

Satu akun menyebut “di dalam vaksin ada cip yang ditanam dan dapat merusak fungsi organ tubuh.” Yang lain menulis “vaksin menciptakan efek samping sangat buruk selepas disuntik.” Sisanya percaya “vaksin adalah cara negara asing menguasai kedaulatan dalam negeri.”

Setiap unggahan anti-vaksin dalam grup ini disambut positif. Apa yang diutarakan seketika dibenarkan, tanpa menggunakan daya nalar apalagi proses verifikasi mengenai sumber rujukan informasi tersebut.

Screenshot Tolak Vaksin Corona

“Para pendukung teori konspirasi, termasuk anti-vaksin, dalam menyampaikan pikirannya itu bayarannya kepuasan,” kata Ismail Fahmi dari Drone Emprit.

“Mereka akan puas, secara psikologis, ketika apa yang diomongkan bisa menarik banyak orang. Ini beda dengan, katakanlah, buzzer yang imbalannya adalah materi.”

Kelompok anti-vaksin tak lahir dalam satu malam; jauh sebelum pandemi COVID-19.

Pada 1998, Lancet, jurnal kedokteran prestisius, mempublikasikan penelitian oleh dokter bernama Andrew Wakefield. Bersama 13 peneliti lain, Wakefield menduga vaksin cacar, gondok, dan rubella (MMR) bisa menyebabkan autisme.

Dunia heboh. Temuan kontroversial Wakefield membuat sentimen anti-vaksin meroket tajam. Dari Inggris, AS, hingga Nigeria, banyak orang menolak kehadiran vaksin.

Penelitian Wakefield terbukti cacat di kemudian hari dan Lancet terpaksa menanggung malu. Kendati begitu, fakta ini nyatanya tak dapat meredam histeria anti-vaksin yang kadung meluas.

Dasar argumennya punya pakem permanen. Mereka yang menentang vaksin senantiasa menganggap vaksin berkorelasi kuat dengan autisme. Yang lain percaya vaksin dibikin dengan darah babi sehingga haram bagi umat Islam. Ada pula yang berpikir vaksin adalah produk konspirasi Yahudi.

Kemunculan media sosial memperluas jangkauan dan resonansi penolakan vaksin. Dalam riset berjudul “The Overlooked Dangers of Anti-vaccination Groups’ Social Media Presence” (2017), Ayelet Evrony dan Arthur Caplan menjelaskan kelompok-kelompok anti-vaksin bermunculan dan melancarkan propagandanya di Facebook.

Salah satunya bernama ‘A Voice for Choice’, bermarkas di California, AS. Misi organisasi ini mendukung hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi lengkap terhadap produk farmasi. Implementasinya, mengajak masyarakat menjauhi vaksin.

Namun, pesan-pesan yang disampaikan A Voice for Choice menyesatkan alih-alih informatif. Mereka memakai jurus lama: mereproduksi narasi ampas seolah-olah sebuah “teori”, sama sekali tanpa referensi ilmiah yang kokoh, demi membenarkan klaimnya. Kalaupun “teori” ini seakan didukung bukti dan data, biasanya mengambil dari penelitian yang sama-sama anti-vaksin sekaligus sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Contohnya, kelompok ini menyatakan “jarang ada anak-anak yang bisa lepas dari efek samping vaksin yang berbahaya dan beracun.” Konteks “berbahaya” merujuk hubungan vaksin dengan kanker, penyakit autoimun, kejang, dan … alergi kacang!

Kehadiran A Voice for Choice menimbulkan ketakutan juga menarik dukungan ribuan orang. “Mereka adalah contoh bagaimana kelompok anti-vaksin dapat memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menebar propaganda yang bisa menimbulkan rasa takut,” tulis Evrony dan Caplan.

Di Indonesia, mereka yang percaya vaksin cuma mendatangkan keburukan juga memakai nalar yang bengkok. Saya menemukan salah satunya dalam situs bernama ‘mbakYuTube‘ yang isinya bermacam teori konspirasi.

Situs ini dirancang rapi, memuat beberapa konten, dari forum, berita, hingga video. Setiap konten didesain mencolok dengan bahasa bombastis, misalnya unggahan video berjudul, “Masih Mau Dipasang Microchip?”

Screenshot Mbak Yutub

Pembuat mbakYuTube telah mendeklarasikan sikap terang: “Teori konspirasi adalah istilah hinaan yang dibuat oleh para koruptor agar kejahatannya tidak terbongkar.”

“Mereka ini enggak ragu bikin konten secara niat. Biasanya, mereka ambil potongan-potongan fakta yang enggak relevan untuk mendukung argumennya. Ketika apa yang mereka sampaikan mendapati pertentangan, mereka akan selalu muncul dengan teori-teori baru,” Fahmi menjelaskan.

‘Komunikasi Pemerintah Harus Berpijak pada Sains’

Riset berjudul “Social Media and Vaccine Hesitancy” (British Medical Journal) yang disusun Steven Lloyd dan Charles Wiysonge menjelaskan informasi keblinger ihwal vaksin bisa menurunkan cakupan vaksinasi. Dengan kata lain, peluang mengakhiri pandemi bisa tersendat akibat menurunnya partisipasi program vaksinasi.

Kementerian Kesehatan dan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional pernah bikin survei soal vaksinasi pada September 2020. Survei dilakukan terhadap lebih dari 115 ribu responden di 34 provinsi dan 508 kabupaten/ kota. Hasilnya, sekitar 65 persen responden bersedia menerima vaksin COVID-19 jika disediakan pemerintah; 8 persen menolak dan 27 persen menyatakan ragu atas rencana pemerintah mendistribusikan vaksin COVID-19.

Juru bicara Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Wiku Adisasmito, berupaya meyakinkan bahwa vaksin COVID-19 terhitung aman dan halal.

“Vaksinasi bukan hanya terkait kekebalan individu, tapi juga kekebalan komunitas. Jika kita ikut serta menyukseskan program vaksin, sama saja kita membela negara, berjuang dalam pandemi COVID-19,” ujarnya kepada saya.

“Pemerintah akan memprioritaskan upaya persuasif. Namun, jika menghambat proses pencapaian herd immunity secara signifikan, tindakan yang dijabarkan dalam Perpres No.14 Tahun 2021 [akan diambil],” imbuhnya.

Mungkin di situ juga letak masalahnya. Aturan itu menyebut partisipasi program vaksin adalah kewajiban bagi mereka yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin. Jika menolak disuntik, akan diberi sanksi dari pemberian denda hingga pencabutan bantuan sosial.

Teguh Aprianto, co-founder Komunitas Ethical Hacker Indonesia, menilai pendekatan pemerintah mestinya melawan balik dengan narasi maupun informasi yang jelas dan mudah dipahami soal vaksinasi, bukan mengedepankan sanksi atau hukuman.

“Kuncinya ada pada informasi lawan informasi. Masyarakat yang konspiratif, sesungguhnya, jangan selalu disalahkan karena pemicunya enggak tunggal. Ada juga faktor pemerintah yang ikut menanam benih-benih konspirasi,” terang Teguh.

Irma Hidayana, Koordinator LaporCovid19, menilai lahirnya kelompok anti-vaksin COVID-19 disebabkan juga faktor ketidakseriusan pemerintah menangani pandemi. Pemerintah justru membangun narasi tanpa berpijak pada sains, ujarnya.

“Padahal yang dihadapi itu nyata, ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan kesehatan publik,” kata Irma.

Terhadap kelompok anti-vaksin, Irma menganjurkan pemerintah mestinya menggencarkan edukasi perihal vaksinasi sekaligus pandemi. Informasinya harus yang benar dan disusun dengan materi sesederhana mungkin agar penyampaiannya dapat menyeluruh ke lapisan masyarakat.

“Selain juga, tentunya, menyampaikan komunikasi risiko: soal side effect vaksin hingga akan seperti apa jadinya bila vaksin tidak dimanfaatkan,” tambahnya. “Memang sudah terlambat, tapi setidaknya kita jangan sampai kehilangan harapan. Semua bisa dilakukan selama ada political will dari pemerintah.”

Saya mengingat pertanyaan terakhir dengan ‘Pak Haji’ dari Kedoya Selatan. “Kalau Bapak sendiri yang kena COVID, semoga enggak begitu, apakah Bapak akan percaya bahwa COVID-19 nyata? Dan vaksin bisa jadi salah satu cara buat mengendalikan itu?”

Ia diam sejenak, lalu menjawab, “Kalau memang akhirnya sakit, itu kembali kepada kehendak Tuhan. Manusia tak bisa mengubah takdir.”

Saya tertegun. Mungkin tak ada yang mustahil untuk mengubah keyakinan para penganut konspirasi anti-COVID-19 dan anti-vaksin, sementara pada saat yang sama kita terus beradu nasib dengan virus ini dan ancaman kematian, di tengah krisis kepercayaan atas inkompetensi pemerintah menangani pandemi selama setahun terakhir dan entah sampai kapan.
Baca juga artikel terkait VAKSINASI COVID-19 atau tulisan menarik lainnya Faisal Irfani
(tirto.id – Indepth)

Reporter: Faisal Irfani
Penulis: Faisal Irfani
Editor: Fahri Salam

Link: https://tirto.id/menyelami-isi-pikiran-penganut-konspirasi-anti-covid-anti-vaksin-gapS

Tamparan Keras Perkawinan Anak

Perjuangan penghapusan perkawinan anak sudah berlangsung lebih dari 100 tahun, undang-undang sudah melarang, tetapi sampai hari ini masih ada yang mempromosikan kawin anak yang membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat.

Pekan lalu, media arus utama dan media sosial diramaikan oleh promosi perkawinan anak di sebuah situs daring serta selebaran fisik. Tidak tanggung-tanggung, anak didorong menikah pada usia 12-21 tahun dan orangtua pun dianjurkan menikahkan anaknya pada usia itu. Situs Aisha Weddings tersebut juga mendorong poligami dan nikah siri.

Faqihuddin Abdul Kodir dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan pendiri situs mubadalah.id, dalam webinar pekan lalu, menanggapi promosi kawin anak tersebut sebagai tamparan bagi semua, termasuk bagi pemerintah dan KUPI.

Promosi tersebut secara terang-terangan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah direvisi menjadi UU Nomor 16 tahun 2019 dan UU Nomor Tahun 2002 Perlindungan Anak yang diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas minimal usia melakukan perkawinan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Revisi UU Perlindungan Anak secara khusus menambahkan pasal 15a yang berbunyi ”Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Ketentuan UU di atas menyebabkan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Komisi Perlidungan Anak Indonesia, dan sejumlah lembaga nonpemerintah dan individu melaporkan situs Aisha Weddings ke polisi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain melaporkan pelanggaran undang-undang, mereka meminta Kominfo menutup situs tersebut.

Tamparan keras

Pernyataan Kiai Faqihuddin tidak berlebihan. Indonesia sudah melalui perjalanan panjang untuk menghapus perkawinan anak. Kartini (21 April 1879-17 September 1904) semasa hidupnya menentang perkawinan anak, terutama anak perempuan, dan dia sendiri menjadi korban perkawinan anak sehingga sekolahnya terputus.KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Advokat publik yang juga pegiat Samindo-SETARA Institute, Disna Riantina, saat di Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta, Rabu (17/2/2021). Samindo-SETARA Institute melaporkan penanggung jawab Aisha Weddings ke Polda Metro Jaya karena mempromosikan perkawinan anak.

Pada Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 dan kongres kedua pada 1935 sudah muncul kesadaran dan tuntutan untuk menghentikan perkawinan anak.

Dalam catatan Direktur Eksekutif Rumah Kita Bersama Lies Marcoes, Kongres Perempuan Indonesia tahun 1939 melahirkan Biro Konsultasi Perkawinan yang membahas batas usia perkawinan. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan menghentikan kawin anak dan membatasi poligami terus terjadi. Perjuangan melarang kawin anak secara hukum formal tercapai setelah sejumlah organisasi nonpemerintah berkali-kali mengajukan revisi atas UU Perkawinan 1974. Sejak tahun 2019, UU Perkawinan mengatur batas usia menikah perempuan dan laki-laki minimum 19 tahun.

Banyak alasan orangtua memaksa anaknya menikah pada usia anak. Budaya dan keyakinan agama menjadi salah satu penyebab utama, meskipun banyak tafsir agama mendalilkan larangan memaksakan perkawinan. Penyebab lain alasan ekonomi.

Data Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef) dengan mengutip data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 menyebut, pada 2018 sekitar 11 persen atau 1 dari 9 anak perempuan berumur 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. Jumlahnya ada 1.220.900 anak perempuan. Dari jumlah itu 0,56 persen menikah pada usia di bawah 15 tahun. Untuk anak laki-laki angkanya 1 persen saja.

Anak perempuan dari rumah tangga dengan pengeluaran terendah tiga kali lebih mungkin menikah pada usia anak dibandingkan dengan anak perempuan dari keluarga berpenghasilan tertinggi. Anak perempuan di perdesaan lebih rentan untuk kawin anak daripada anak di perkotaan.

Dari sisi pendidikan, perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun berpeluang empat kali lebih rendah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas dibandingkan dengan perempuan yang menikah di atas usia 18 tahun. Dari sisi sebaran, Sulawesi Barat memiliki persentase jumlah perkawinan anak tertinggi, sementara secara absolut jumlah kawin anak tertinggi ada di Jawa Barat.DOKUMENTASI/RADIO SIPURENNU FM

Ibu-ibu dan perempuan anggota Sekolah Perempuan Pulau di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, menjadi penyiar Radio Perempuan Darurat Covid-19 Sipurennu FM. Mereka tidak punya mengalaman di dunia radio, bahkan beberapa di antaranya adalah ibu-ibu korban perkawinan anak, namun sejak November 2020 mereka jadi penyiar.

Pandemi Covid-19, yang meningkatkan jumlah pengangguran terbuka dan jumlah orang miskin, diperkirakan juga meningkatkan jumlah kawin anak apabila mengacu data Susenas 2018.

Tali-temali

Alasan orangtua menikahkan anaknya yang belum memasuki usia dewasa bertali-temali antara alasan adat, keyakinan agama, dan ekonomi.

Wati (22) mengaku menikah pertama kali pada usia 17 tahun. Dia menikah daripada menganggur karena putus sekolah. Lagi pula, di kampungnya di Kebumen, Jawa Tengah, anak-anak seusianya menikah dianggap lumrah. Setelah satu tahun menikah, Wati bercerai dari suaminya yang berselisih usia lima tahun karena alasan ekonomi.

”Suami tidak bisa memberi nafkah saya dan anak. Dia kemudian juga kena PHK dan sampai sekarang tidak kerja,” tutur Wati. Sejak satu setengah tahun lalu, dia menikah lagi dengan orang sekampungnya yang seusia.

Wati tidak sendiri. Orangtua dan anak-anak yang memilih menikah dini menganggap perkawinan sebagai jalan keluar persoalan kesulitan hidup mereka. Wati, bungsu dari lima bersaudara, putus sekolah saat semester dua sekolah kejuruan atas farmasi. ”Tidak ada biaya,” kata Wati yang ayahnya sudah meninggal dunia.

Dengan alasan daripada melakukan dosa, Ang (25) menikah dengan teman satu kampungnya yang sama-sama tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah menengah pertama karena alasan biaya. Setelah menikah, Wati dan Ang mengurus hidup mereka dengan bekerja. Mereka tidak melanjutkan pendidikan. Anak biasanya dititipkan ke orangtua, sementara mereka bekerja di Jakarta.

Lies Marcoes menyebut, promosi kawin anak menjalin isu keyakinan, adat, dan masalah struktural ketika menyebutkan perkawinan usia anak akan menyelamatkan dari kemiskinan.CHRISTINE NESBITT

Roslinda (14) saat berbicara pada High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development di New York, 18 Juli 2019. Siswa kelas III SMP di SumbaTimur itu berbicara tentang isu perlindungan anak, termasuk di dalamnya penghapusan kekerasan terhadap anak, pencegahan perkawinan anak, dan pencegahan penelantaran anak.

Menghentikan perkawinan anak harus sampai ke akar persoalan, yaitu pemahaman tafsir agama, adat, dan masalah struktural seperti kemiskinan.

Pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi menghentikan perkawinan anak, dimulai dari tingkat desa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri untuk membangun kelembagaan desa mencegah kawin anak.

Lembaga yang sangat penting perannya mencegah kawin anak adalah pengadilan agama. Meskipun ada pembatasan usia minimal 19 tahun untuk menikah, dibuka ruang untuk orangtua mengajukan dispensasi perkawinan. Di sini hakim harus benar-benar memeriksa alasan pengajuan dispensasi, terutama karena UU Perlindungan Anak menjamin hak anak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi ekonomi dan seksual. Harus pula diingat ada relasi kuasa tak imbang antara anak-anak dan orangtuanya, calon mertua, dan calon suami yang boleh jadi laki-laki dewasa.

Ruang digital

Di tengah perubahan zaman akibat pandemi Covid-19 yang mempercepat penggunaan komunikasi dan informasi digital, kasus promosi pekawinan anak atau isu lain yang kontroversial sangat mungkin terulang kembali.

Pendiri Drone Emprit, sistem yang memonitor dan menganalisis percakapan di media sosial dan platform daring, Ismail Fahmi, yang ikut menganilisis situs Aisha Weddings mengatakan, situs dan spanduk penyelenggara acara pernikahan itu tidak dimaksudkan untuk promosi bisnis penyelenggaraan acara perkawinan sesungguhnya. Dari isi konten situs, terkesan yang lebih ditekankan adalah keyakinan pembuat situs yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yaitu kawin anak, menikah siri, dan poligami.KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Aktivis melakukan aksi damai Gerakan bersama Stop Perkawinan Anak di Jawa Timur di Jalan Darmo, Surabaya, Minggu (26/11/2017).

Dalam percakapan melalui Whatsapp, Ismail Fahmi menyebut, berdasarkan pengalaman lalu peristiwa sejenis dapat terulang lagi. ”Masyarakat harus siap dengan model (lontaran di ranah digital) seperti ini ke depan karena murah, meriah, dan mudah sekali menyulut kontroversi dan emosi,” papar Ismail Fahmi. Kontroversi yang muncul dengan segera menghasilkan viralnya isu tersebut di dunia maya.

Dia mengingatkan untuk berhati-hati ketika menemukan berita atau informasi dengan ciri-ciri topik menyangkut isu sensitif, terutama agama; menggunakan selebaran elektronik, selebaran fisik, spanduk, dan atau situs digital; dan isinya menimbulkan kontroversi, tidak masuk akal.

Terlepas dari cara promosi atau ajakan yang digunakan, perkawinan anak masih akan menjadi ruang tarik-menarik dan kontestasi pengaruh, termasuk tafsir keagamaan. Mereka dengan pengetahuan yang tidak lengkap, menurut Faqihuddin, akan mudah diombang-ambingkan dan dibelokkan oleh pembuat tafsir, seolah-oleh tampak benar walaupun sebetulnya pijakannya tidak sahih.

Link: https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/19/tamparan-keras-perkawinan-anak/