Saran Ahli Soal Cara Akses PeduliLindungi Tanpa HP

Jakarta, CNN Indonesia — Ahli menyebut bahwa sebenarnya Internet Governance Forum Indonesia (IGF) sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan agar masyarakat bisa mengakses aplikasi dan situs PeduliLindungi tanpa menggunakan ponsel.
Hal tersebut disampaikan oleh Analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi terkait rencana pemerintah untuk mencari cara baru agar seluruh warga Indonesia yang tak menggunakan ponsel bisa mengakses aplikasi dan situs Pedulilindungi.

Menurut Ismail, rekomendasi tersebut sudah disampaikan kepada PT Telkom, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Soal pertanggungjawaban negara pada warga yang tidak bisa mengunduh app PL (Peduli Lindungi), misal karena tidak punya HP, forum ID-IGF sudah memberi rekomendasi solusi yang sudah dikirim ke Telkom, @kemkominfo, @KemenkesRI. Semoga didengar dan ditindaklanjuti,” tulis Ismail melalui akun twitter pribadinya, @ismailfahmi, Senin (13/9).

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku tengah memikirkan cara baru agar seluruh masyarakat bisa mengakses aplikasi dan situs Pedulilindungi tanpa menggunakan gawai, salah satunya telepon seluler.

Budi mengatakan tidak semua masyarakat Indonesia memiliki gawai. Mereka yang tidak memiliki jadi sulit untuk mendatangi tempat tertentu, karena kini ada syarat menunjukkan bukti sertifikat vaksin dalam aplikasi Pedulilindungi.

Dalam cuitannya tersebut, Ismail melampirkan hasil tangkapan layar yang berisi saran yang dimaksud. Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki gawai sehingga menimbulkan diskriminasi pada hak masyarakat untuk mendapatkan layanan publik.

Berdasarkan data dari IGF Indonesia, penetrasi smartphone di Indonesia baru mencapai 58 persen populasi. Sehingga, terdapat 42 persen masyarakat yang tidak bisa mengunduh Peduli Lindungi meski sudah vaksin.

Solusi Pedulilindungi bagi warga tak punya HP


Untuk mengatasi hal tersebut, IGF Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi diantaranya membalik proses penerapan Peduli Lindungi sehingga lebih memudahkan masyarakat yang tidak memiliki smartphone untuk tetap beraktivitas.

“Jadi di setiap tempat publik disediakan terminal check-in manual dengan input Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui layar dashboard terhubung ke front-end Peduli Lindungi melalui API,” tulis IGF Indonesia pada dokumen yang dilampirkan Ismail.

IGF Indonesia juga memberikan alternatif input lainnya dengan RFID reader untuk tap chip KTP Elektronik atau dengan scan QR Code kartu vaksin.

Menkes Cari Cara Akses PeduliLindungi Tanpa Ponsel
Dengan cara tersebut, menurut IGF Indonesia, masyarakat umum hanya perlu membawa kartu vaksin atau e-KTP untuk dipindai oleh petugas di area publik.

Ketua DPR Puan Maharani juga sempat menyatakan syarat mendatangi tempat tertentu dengan menunjukkan sertifikat vaksin lewat handphone tergolong diskriminatif, karena tak semua orang memilikinya.

Puan menyebut ada 109,97 juta orang Indonesia yang tak memiliki telepon seluler, sehingga sulit untuk berkegiatan di tempat tertentu yang menerapkan syarat sertifikat vaksin di aplikasi PeduliLindungi.

“Seratus juta lebih penduduk Indonesia yang tidak memiliki smartphone ini tidak boleh berkurang atau hilang haknya di saat pandemi, hanya karena belum memiliki alat pengunduh aplikasi digital tersebut,” kata dia.

(mrh/eks)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210914115212-185-694006/saran-ahli-soal-cara-akses-pedulilindungi-tanpa-hp.

Ketar-ketir Celah PeduliLindungi yang Bikin Khawatir

Jakarta – 

Pedulilindungi banyak dikritik oleh pakar keamanan siber karena celah keamanannya. Apalagi semenjak sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor, makin gegerlah netizen.

Awalnya, sejumlah influencer membahas perkara gambar sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi. Di situ ada nama Ir Joko Widodo, kemudian NIK dan tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaksinasi dan jenis vaksin dan batch vaksinasinya. Semua lengkap ada di sana.

detikINET pun mengonfirmasi hal ini kepada pakar medsos Ismail Fahmi, founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia yang ikut memposting gambarnya. Menurut dia ini memang sertifikat asli.

“Menurut saya ini asli, karena memang bisa. Aplikasi ini memungkinkan orang bisa minta tolong siapapun download dari aplikasi PeduliLindungi kalau tahu nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksinasi dan jenis vaksinasinya,” ujar Ismail Fahmi.


1. Langkah Pemerintah

Usai kejadian ini data Presiden Jokowi sudah ditutup. Kemenkes dan Kominfo mengurus integrasi data PeduliLindungi dan Pusat Data Nasional (PDN). BSSN memulihkan dan manajemen risiko keamanan siber.

“Migrasi tersebut meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan juga database aplikasi PeduliLindungi. Migrasi turut dilakukan terhadap Sistem Aplikasi SiLacak dan Sistem Aplikasi PCare,” ujar Menkominfo Johnny G Plate.

2. 15 Celah Keamanan PeduliLindungi

Tapi ternyata masalahnya tidak sampai di situ saja. Forum Tata Kelola Internet Indonesia (Indonesia Internet Governance Forum/ID-IGF) mengumumkan hasil analisis mereka terhadap aplikasi PeduliLindungi. Setidaknya, ditemukan 15 masalah pada aplikasi ini yang harus segera diperbaiki.

“Rekomendasi dari ID-IGF ini semoga dapat menjadi bahan pertimbangan pembuatan keputusan untuk kemajuan bangsa,” kata ID-IGF lewat keterangan tertulis yang diterima detikINET, Kamis (9/9).

Ada 10 masalah termasuk dalam sisi teknis seperti: PeduliLindungi mencantumkan ‘Syarat Penggunaan’ yang tidak menjamin layanannya selalu bisa diakses serta tidak menjamin data yang akurat dan aman, Kebijakan Kerahasiaan PeduliLindungi tidak menjamin keamanan data bila terjadi akses illegal, dan lain sebagainya.

Sementara sisanya ada pada masalah tata kelola. Paling pertama disebutkan bahwa aplikasi PeduliLindungi bersifat mandatory bagi masyarakat, tetapi tidak ada dalam daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) resmi yang terdaftar di Kemenkominfo sebagaimana bisa dilihat di laman https://pse.kominfo.go.id/.

“Karenanya, aplikasi ini perlu segera didaftarkan sebagai PSE sehingga statusnya legal dan terpercaya,” tulis laporan tersebut.

3. Minta Segera Diperbaiki

Forum Tata Kelola Internet Indonesia (Indonesia Internet Governance Forum/ID-IGF) meminta Menkominfo Johnny G Plate dan pihak terkait lainnya, memperbaiki aplikasi PeduliLindungi.

“Sehubungan dengan banyaknya keluhan pengguna aplikasi PeduliLindungi yang disampaikan melalui berbagai forum formal maupun informal, para pemangku kepentingan majemuk ID-IGF mendiskusikan dan menganalisa kinerja PeduliLindungi sejak Juli hingga September 2021 melalui WhatsApp Group ID-IGF dan pertemuan daring via Zoom,” kata Koordinator MAG ID-IGF Mariam F Barata lewat keterangan tertulis yang diterima detikINET, Kamis (9/9).

4. Respons dari Pemerintah

Menerima laporan tersebut, Kominfo sangat mengapresiasi. Menkominfo mengatakan pihaknya sudah melakukan diskusi dengan pihak-pihak penting yang bisa meningkatkan keamanan aplikasi tersebut.

“Rekomendasi tersebut saat ini sedang kami pelajari dan didiskusikan bersama PT Telkom, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan,” ujar Johnny kepada detikINET, Jumat (10/9).

Saat ini PeduliLindungi sudah dimanfaatkan secara masif dan jadi andalan pemerintah yang fungsinya melakukan pelacakan penyebaran virus Corona (COVID-19). Selain itu juga, aplikasi PeduliLindungi digunakan untuk dokumen perjalanan, masuk ke mal, supermarket, hingga download sertifikat vaksin COVID-19.

Link: https://inet.detik.com/cyberlife/d-5720512/ketar-ketir-celah-pedulilindungi-yang-bikin-khawatir/2

Banyak Hoaks Berita Vaksin, MUI Minta Umat Jalankan Perintah Tabayun

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Berkembangnya teknologi membuat informasi beredar begitu cepat. Tak ayal hal tersebut dimanfaatkan sekelompok orang demi kepentingan sesaat guna menyebarkan informasi hoaks. Namun, mengacu kepada Al Quran, seorang muslim yang beriman wajib meneliti saat menerima sebuah informasi apakah benar atau hoaks.

Hal tersebut disampaikan Founder Media Kernels Indonesia yang juga Wakil Ketua Infokom MUI Ismail Fahmi dalam Webinar bertajuk “Literasi Pandemi dan Pemulihan Ekonomi di Kalangan Millenial, Sabtu (04/09) secara virtual.

Di dalam Surah Al Hujurat ayat 6, Allah SWT berfirman “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.

Menurut Pendiri Drone Emprit tersebut, ayat tersebut merupakan sebuah perintah bagi seorang yang beriman, jika menerima informasi, maka yang dilakukannya pertama kali adalah meneliti atau mengecek kebenarannya.

Belakangan yang terjadi justru sebaliknya, tidak diketahui benar tidaknya, informasi hoaks diedarkan tanpa pengetahuan yang cukup. Hal tersebut hampir terjadi setiap hari di social media Facebook, Twitter, WhatsApp dll.

Menurutnya, ini adalah ujian, apakah sebagai seorang muslim, kita sudah menjalankan kewajiban seperti tertuang di dalam Al Quran.

Salah satu informasi hoaks yang sangat gencar dilakukan adalah informasi hoaks tentang vaksinasi, bahkan ada yang menuding bahwa Vaksinasi adalah konsprasi. Tanpa melakukan cek dan ricek, disinformasi ini bisa merugikan semua pihak di dalam menyukseskan program vaksinasi, agar masyarakat terhindar dai Covid 19.

“Berita hoaks biasa nya, mulai dari pandemi adalah system yang di buat oleh kalangan yang memiliki kepentingan untuk melakukan depopulasi, selanjutnya vaksin sendiri buatan orang luar yang bermaksud menghancurkan Islam. Padahal sejatinya adalah kita sebagai umat islam itu dimainin. Tanpa kita memikirkan bagaimana dampak pandemi ini mengahncurkan ekonomi, pendidikan dan masalah sosial lainnya,” katanya.\

Salah satu info sesat yang beredar adalah informasi yang menyebutkan bahwa vaksin adalah sebuah chip buatan yang ditujukan untuk mengontrol setiap gerak-gerik manusia. Dia menyayangkan pemberitaan ini sangat sama sekali tidak bermanfaat dan menyebar tanpa terkontrol.

“Saya heran dengan pemberitaan yang sangat tidak masuk akal ini, berita salah yang jelas menghancurkan kebenaran mengenai vaksinasi dan pandemi.Hal ini justru memanfaatkan tim yang anti vaksin semakin mudah untuk mempengaruhi orang-orang yang belum memiliki alasan untuk turut vaksin,”katanya.

Berdasarr ayat di atas, verifikasi atau teliti terhadap suatu informasi bukan hanya kewajiban bagi umat Islam saja, tapi untuk semua orang yang beriman. Di tengah pandemi seperti ini fokus ada pada kesehatan bersama.

“Saran terbaik dalam menyeleksi informasi yang di terima adalah saring sebelum sharring,” tutupnya. (mui)

Link: https://jurnalislam.com/banyak-hoaks-berita-vaksin-mui-minta-umat-jalankan-perintah-tabayun/

Infokom MUI Ajak Generasi Milenial Bantu Orang Tuanya Cegah Hoaks

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Meskipun banyak seminar mengenai penangkalan hoaks untuk kalangan milenial, namun yang jarang dibahas adalah hoaks di kalangan orang tua. Akhir-akhir ini sudah banyak dirasakan, sumber-sumber hoaks justru berasal dari keluarga dengan asal meneruskan pesan.

Merespons fenomena sosial itu, Wakil Ketua Komisi Infokom MUI Pusat, Ismail Fahmi, Ph.D memberikan saran khusus agar kalangan anak muda meningkatkan kemampuan literasi media sosialnya untuk membantu orang tua melakukan verifikasi informasi.

Direktur Drone Emprit ini menyampaikan, dirinya pun selama ini terus mengawal orang tuanya di sosial media. Saat ini, sang ayah kerap bertanya terlebih dahulu informasi yang disebarkan di grup sebelum kemudian memforwardkan ke grup lain.

“Tolong dibantu orang tua kita. Mereka itu tidak mampu melakukan verifikasi,” ujarnya saat menyampaikan materi, Sabtu (04/09) dalam Webinar “Literasi Pandemi dan Pemulihan Ekonomi di Kalangan Milenial Muslim” secara virtual.

Dalam acara Kerjasama Infokom MUI dengan Kementerian Kominfo itu, dia menyampaikan bahwa sebagai pihak yang mengajari orang tua melakukan saring sebelum sharing, maka anak muda harus mengetahui beberapa tips untuk menyangkal hoaks.

Dikatakan Ismail Fahmi, cara paling mudah adalah dengan langsung mengakses Google dan menambahkan kata hoaks di dalam kotak pencarian.

“Saya langsung dari Google saja. Misalnya saya pernah dikirimi bapak saya, video hoaks tentang sebuah ada video pesawat chemtrails (hoaks menyebarkan virus Covid-19 di langit pantura), cari saja kata Chemtrails di Google kemudian tambahkan kata hoaks, nanti akan keluar hasil verifikasinya,” jelasnya.

Dia melanjutkan, dengan semakin banyaknya video pendek atau gambar yang dipelintir, ada beberapa cara untuk melakukan verifikasi. Pertama, bisa melalui search engine bikinan Rusia yaitu Yandex. Kita tinggal memfoto layar (screen-capture) gambar yang kita inginkan, kemudian upload di kotak pencarian Yandex.

Cara lainnya adalah mengupload hasil screen capture tersebut di Google Image. Google Image nanti akan menjabarkan beberapa gambar yang mirip dengan pencarian kita. Setelah itu, Google juga akan memberitahukan sumber asli video/gambar tersebut darimana.

Dari proses itu, kemudian kita akan tahu kebenaran video tersebut apakah sudah lama, terkait atau apa.

“Upload di Yandex atau upload di Google Image, nanti akan muncul gambar-gambar ini asalnya darimana. Oh dari youtube ternyata banyak ini, begitu. Misalnya, narasi Covid-19 sembuh dari vitamin C doang benar tidak sih? Terus kita cek aslinya, Oh ada di youtube, vitamin C ternyata untuk meningkatkan sistem imun. Jadi bukan untuk menyembuhkan Covid-19. Kemudian lihat di youtube secara utuh dan lihat aslinya, ternyata videonya beda banget dengan narasinya, ” ujarnya.  (mui)

Link: https://jurnalislam.com/infokom-mui-ajak-generasi-milenial-bantu-orang-tuanya-cegah-hoaks/

Pengamat Kritik Kemenkes Ceroboh Kelola Data dengan Mitra

Jakarta, CNN Indonesia — Analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, kritik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) terkait pengelolaan data eHAC Kemenkes dengan mitra.
Kritik tersebut dilontarkan terkait kebocoran data pribadi pada aplikasi Electronic Health Alert Card atau eHAC milik yang dikelola Kemenkes.

Ismail mengatakan bahwa pernyataan Kemenkes menyoal data pada eHAC Kemenkes aman, namun kebocoran terdapat pada data di pihak mitra, membuat lebih khawatir karena bisa diasumsikan bahwa mitra memiliki copy atau Salinan data dari Kemenkes.

“Kita lebih khawatir, khawatirnya di sini disampaikan bahwa yang bocor itu dari mitra, mitra ini asumnsiya kan mereka punya copy, data yang persis harusnya data ini dimiliki oleh kemenkes saja gak boleh ada mitra, saya enggak tahu mitra ini siapa,” papar Ismail kepada CNN Indonesia TV, Rabu (1/9).

Sebelumya, data pengguna aplikasi eHAC milik Kementerian Kesehatan diduga bocor akibat kurangnya protokol yang dibuat oleh pengembang aplikasi.

Data eHAC yang bocor sebesar 2 Gigabyte. Jumlah data warga Indonesia dan warga asing yang menginstal eHAC dan bocor diperkirakan mencapai lebih dari 1.4 juta orang.

Menurut Ismail mudah sekali untuk memindahkan data dari elasticsearch data base eHAc ke pihak mitra. Meski data dari Kemenkes diklaim aman namun data yang dimiliki mitra belum tentu.

Lihat Juga :

Pasal Keamanan Data PeduliLindungi Disorot Dampak Kasus eHAC
Data dalam aplikasi eHAC, kata Ismail, merupakan data yang besar, mencakup data traveling, rumah sakit, hotel dan seterusnya. Data tersebut sangat kaya dan bermanfaat jika dimanfaatkan oleh pihak yang bertanggung jawab entah itu untuk bisnis atau kejahatan.

“Saya enggak yakin, tidak untuk kejahatan karena mitra pasti kan baik lah ya. Tapi untuk keperluan yang lain di luar keperluan yang kita inginkan,” kata Ismail.

“Ini kalau ada pemanfaatan yang lain yang lebih dalam untuk kepentingan mitra ini berbahaya,” tambahnya.

Selain itu, keamanan pada aplikasi Peduli Lindungi yang sudah diintegrasikan dengan eHAC juga menimbulkan kekhawatiran. Ismail mempertanyakan apakah mitra juga punya Salinan data pada aplikasi tersebut atau tidak. Hal tersebut harus diyakinkan kepada publik.

FOTO: Gerak Senyap Mobil dan Motor di Paris
slide 1 of 6

slide 1 to 5 of 6

“Nah ini yang harus diyakinkan kepada publik bahwa tidak ada copy data yang lain. Tidak boleh ada mitra yang punya copy data ini karena hacking mungkin enggak ada, tapi kalau mitra punya copy, nah ini yang lebih berbahaya lagi, saya kira,” kata Ismail.

Tidak hanya sampai di situ, Ismail juga menyoroti point pada term and condition aplikasi Peduli Lindungi. Dari pengamatannya, dalam term and condition tersebut dinyatakan bahwa jika ada penyalahgunaan data dengan cara yang tidak legal, pemerintah tidak bertanggung jawab.

“Ini menjadi kekhawatiran juga, kita serahkan data, tidak bisa menolak, kemana pun harus instal itu [Peduli Lindung], tetapi kalau misal data itu hilang tidak ada yang bertanggung jawab. Ini yang saya kira harus diganti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyatakan dugaan kebocoran data Indonesia Health Alert Card atau eHACterjadi pada aplikasi versi lama.

“Kebocoran data terjadi di aplikasi eHAC yang lama, yang sudah tidak digunakan lagi sejak Juli 2021, sesuai dengan surat edaran kemenkes tentang digitaliasi bagi pengguna transportasi yang terintegrasi di pedulilindungi,” kata Kapusdatin Kemenkes, Anas Ma’ruf, dalam jumpa pers secara virtual, Selasa (31/8).

Anas mengatakan aplikasi eHAC saat ini sudah terintegrasi di dalam aplikasi Pedulilindungi. Menurut dia sistem di eHAC versi lama berbeda dengan yang sudah tergabung dengan Pedulilindungi.

“Perlu saya sampaikan bahwa eHAC yang di Pedulilindungi servernya dan infrastrukturnya berada di pusat data nasional dan didukung oleh Kominfo dan BSSN (Badan Siber Sandi Negara),” ujar Anas.

(mrh/eks)

Linki: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210902205027-185-689087/pengamat-kritik-kemenkes-ceroboh-kelola-data-dengan-mitra.

Apa Risiko Sertifikat Vaksinasi Jokowi yang Beredar di Medsos?

Jakarta – 

Tersebarnya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bikin heboh publik. Apa risikonya jika sertifikat ini beredar luas di dunia maya?

Kabar terbaru, Menkes Budi Gunadi Sadikin bicara soal bocornya NIK Jokowi di sertifikat vaksinasi. Budi menegaskan saat ini Kemenkes sudah membenahi kebocoran itu dan menutup sementara data Jokowi dan beberapa pejabat lain.

“Jadi memang yang pertama kami sampaikan, bahwa tadi malam kami terinfo mengenai masalah ini. Sekarang sudah dirapihkan, sehingga data para pejabat itu ditutup,” ujar Budi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Terkait dengan hal ini, pakar medsos Ismail Fahmi, founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia mengatakan risiko dari tersebarnya sertifikat vaksinasi adalah tersebarnya data pribadi berupa NIK dan tanggal lahir. Karena angka NIK itu unik karena gabungan kode domisili wilayah dan tanggal lahir.

Baca juga:Ramai ‘Sertifikat Vaksin’ Presiden Jokowi Beredar di Medsos

Dalam kasus NIK Jokowi yang tersebar, kode NIK-nya terbaca wilayah Surakarta kota dan tentunya tanggal lahir Jokowi. Namun menurut Fahmi, data NIK itu saja tidak cukup untuk disalahgunakan orang jahat.

“Kalau dari ini saya nggak lihat masalah besar. Kalau mau daftar nomor telepon palsu kan NIK nggak cukup, harus ada KK. Untuk pinjol juga kan butuh foto selfie dan foto KTP,” kata dia.

Sertifikat vaksinasi yang tersebar di medsos, menurut Ismail baru berbahaya jika pelaku kejahatan memegang data pribadi kita yang lainnya. Data NIK jika digabung dengan data pribadi lainnya, barulah bisa disalahgunakan.

“Untuk sertifikat vaksinasi, kalau dari situ orang tahu NIK kita dari dari sumber lain tahu KK kita, barulah itu bisa berisiko,” kata Ismail.

Link: https://inet.detik.com/security/d-5708468/apa-risiko-sertifikat-vaksinasi-jokowi-yang-beredar-di-medsos

Di PeduliLindungi Memang Bisa Cek Sertifikat Orang Lain

Jakarta – 

Publik ramai dengan beredarnya gambar seperti sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi. Tapi memang, di aplikasi PeduliLindungi pengguna bisa cek sertifikat orang lain.

“Aplikasi ini memungkinkan orang bisa minta tolong siapapun cek sertifikat dari aplikasi PeduliLingdungi,” kata pakar media sosial dan founder Drone Emprit, Ismail Fahmi kepada detikINET, Jumat (3/9/2021).

Hal ini seperti penjelasan Ismail Fahmi dari tweetnya. “Siapapun yang sudah login di apps, bisa cek sertifikat siapapun selama tahu NIK, nama dan tanggal lahir,” kata dia.

Menurut pendapat Ismail Fahmi, dia melihat ini sebagai sebuah fitur dari aplikasi PeduliLindungi. Dalam kondisi di lapangan terutama di pedesaan, banyak orang tidak punya HP atau email. Sehingga mereka meminta bantuan orang lain untuk mendownload sertifikat vaksinasi.

Baca juga:Ramai ‘Sertifikat Vaksin’ Presiden Jokowi Beredar di Medsos

“Kalau disyaratkan email atau HP kan di desa susah. Makanya bisa minta tolong di-download ke orang lain. Spesifik terkait ini, mungkin adalah fitur untuk menjembatani digital device dengan syarat kita tahu datanya,” kata Ismail Fahmi.

Ismail mengatakan Babinsa di pedesaan membantu proses entry data dan download sertifikat vaksinasi untuk masyarakat yang tidak punya ponsel. Hal senada disampaikan netizen mengomentari tweet Ismail Fahmi.

“Sepanjang kita tahu NIK-nya bisa kok cek sertifikat vaksinnya,” kata @damar***.
“Saya sertifikat istri dan beberapa teman, saya yang download,” kata @kunto***.

Link: https://inet.detik.com/cyberlife/d-5708112/di-pedulilindungi-memang-bisa-cek-sertifikat-orang-lain

Bahaya NIK Tersebar Seperti Jokowi, Lindungi Datamu!

Jakarta – 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sertifikat vaksinasi tersebar di media sosial. Lalu bagaimana dampak ketika NIK seseorang diketahui orang lain dan bisa digunakan untuk apa saja?

Pakar media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan NIK adalah pintu masuk untuk menemukan data pribadi seseorang secara lebih detail. Jika NIK itu dicari di Google, akan muncul data mengenai yang bersangkutan.

“Itu kan data pribadi, kalau udah tersebar bisa dimanfaatkan data yang lain-lain. Misalnya dapat NIK Pak Jokowi, cari di Google langsung keluar kan foto-foto KTP Pak Jokowi yang tersebar. Artinya pintu masuk, kayak kunci, dapetin informasi unik dan spesifik tentang Pak Jokowi,” kata Ismail Fahmi kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).

Baca juga:Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Dasco: Perlindungan Data Pribadi Penting!

Ismail mengatakan, dari NIK tersebut, bisa ditemukan data yang lebih spesifik mengenai seseorang. Data tersebut bisa digabungkan dengan data lain untuk disalahgunakan. Ismail menyebut penggabungan itu dilakukan dengan teknik social engineering.

“Kalau NIK saja itu nama dan tanggal lahir, itu bisa langsung dipake, tapi itu bisa awalan untuk mencari informasi lebih jauh lagi tentang seseorang. Soalnya kalau pakai Ismail Fahmi itu banyak, masukin di Google ‘Ismail Fahmi’, oh banyak itu ada orang Kementerian Agama, ada dari kabupaten apa namanya Ismail Fahmi. Tapi kalau NIK itu hanya saya, Ismail Fahmi aja,” kata dia.

“Coba cari di Google atau di mana, itu social engineering itu, ketahuan dapat data-data yang lain, yang persis tentang saya itu,” lanjutnya.

Baca juga:Apa Risiko Sertifikat Vaksinasi Jokowi yang Beredar di Medsos?

NIK Bisa Digunakan untuk Apa?

Islamil Fahmi juga menjelaskan untuk apa NIK itu digunakan jika sudah tersebar. Salah satunya untuk aktivasi nomor telepon.

“Nantikan kalau dapat NIK, dapat KK orang bisa bikin nomor registrasi baru telepon. Nanti pas Pilpres misalnya dipakai untuk blasting daftar ini, daftar itu,” kata dia.

Selain itu, pada saat pendemi Corona ini, NIK sering kali digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi seseorang. Seperti yang dialami oleh NIK Jokowi.

“Kemudian juga dari NIK tahu nama, tanggal lahir, kayak gitu kan bisa kita dengan PeduliLindungi yang sekarang kita bisa ambil sertifikat orang lain,” ujar Ismail.

“Misalnya kalau nggak tahu tanggal, tahu NIK dan nama saya nih, dari NIK tahu tanggal lahir, terus ingin ambil sertifikat saya, tinggal lihat saja di Facebook saya, saya kan biasanya foto kapan saya vaksinasi pertama dan kedua, dapat tanggalnya, kemudian cek saya pakai apa, saya bilang juga pakai Sinovac, pakai ini dengan bangga. Ya udah masukin PeduliLindungi, bisa download itu sertifikat saya,” jelasnya.

Baca juga:Menkes Buka Suara soal Tersebarnya Sertifikat Vaksin Jokowi

Sertifikat itu, kata Ismail, kemudian digunakan untuk mengakses fasilitas umum yang mewajibkan vaksinasi. Terutama di tempat yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

“Kalau dapat sertifikat saya, misalnya kalau mau di-print, orang yang tidak vaksinasi ngeprint itu terus dibawa aja sertifikat orang lain dibawa. Kan nggak semua menerapkan PeduliLindungi, banyak mal atau pasar ya udah tunjukin aja kalau ada sertifikatnya kan. Terus liatin, ‘namamu siapa?’ ‘Ir. Joko Widodo’ ‘kok sama sama presiden?’ ‘ya emang sama’, nggak dicek,” kata dia.

Pinjol Tak Cukup dengan NIK

Lalu, apakah tersebarnya NIK bisa digunakan untuk mendaftar pinjaman online (pinjol). Ismail mengatakan data NIK tak cukup untuk melakukan pinjol karena membutuhkan KTP serta swafoto bersama KTP.

“Kalau NIK saja nggak cukup, kalau pinjol kita perlu foto KTP lengkap, sama selfie KTP di-upload, banyak orang yang pinjol itu dia upload foto KTP dan selfie KTP orang lain,” jelasnya.

Akan tetapi, untuk mendapatkan pinjol dengan data orang lain itu, Ismail mengungkap banyak tips di Facebook agar orang tertarik memfoto KTP dan swafoto dengan KTP. Data itu kemudian disalahgunakan.

“Sering itu mereka bikin tips-tips begituan di Facebook, jadi ngajuin pinjol atas nama dia makanya banyak orang yang merasa saya nggak pinjam, saya nggak instal, tapi kok saya dapat tagihan terus, karena banyak orang lain yang pakai,” jelasnya.

Baca juga:Polisi Buru Pengguna 93 Sertifikat Vaksin yang Dibeli dari Pembobol


Dari Mana NIK Dapat Tersebar

NIK bisa tersebar dari berbagai hal. Salah satunya data penduduk yang menerima bantuan sosial.

“Kan sering itu misalnya di kabupaten suka ngasih data orang terima bantuan dan seterusnya. Dari situ kita bisa mengumpulkan data pribadi tentang seseorang lebih detail,” jelasnya.

Tersebar Saat Fotokopi KTP

Data NIK ini juga bisa tersebar saat pemilik melakukan fotokopi KTP. Ataupun di konter HP yang meminta pembeli menunjukkan KTP-nya.

“Sekarang orang dapatnya bukan cuma hanya NIK, tapi KTP langsung. Misalnya mau vaksinasi tolong fotokopi KTP, ya dapat lengkap, NIK-nya, namanya, alamatnya, tanggal lahir, semua dapat toh. Mau konter nomor telepon yang diminta KTP, kita nggak tahu difoto,” kata dia.

“Konter-konter itu bisa mereka ngumpulin. Kadang-kadang masuk ke mal, mau nggak ini bantuin anak yatim segala macam, boleh minta KTP-nya. Orang nggak ngerti kasih KTP, terus difoto. Orang-orang kita belum paham KTP itu data pribadi yang harus dijaga,” sambungnya.

Selain itu, data KTP rentan digunakan pada saat pemasangan instalasi, seperti sambungan internet. Pada saat itu petugas meminta pelanggan memberikan KTP-nya.

Masang instalasi ini, itu minta KTP lagi. Petugasnya masang internet biasanya petugas minta KTP, dan dia sehari misalnya dapat klien 3, kalikan sebulan dapat berapa 90 KTP orang, kerja setahun dapat berapa coba. Gampang ngumpulinnya, bukan hanya NIK, tapi KTP,” katanya.

Baca juga:NIK dan Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Menkes Tutup Sementara Data Pejabat

Desak UU PDP Disahkan

Ismail meminta pemerintah memberikan perhatian khusus pada perlindungan data pribadi. Dia berharap agar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) segera disahkan.

“Sebetulnya ini imbauan lebih banyak ke Pemerintah, tolong lah dijaga. Bikin Undang-Undang PDP itu, nanti punya otoritas untuk setiap aplikasi itu nanti diawasi oleh otoritas perlindungan data pribadi ini,” katanya.

Selain itu, Ismail mendorong agar dibentuk badan yang khusus mengawasi data pribadi di setiap aplikasi. Jadi, apabila sebuah aplikasi didapati data penggunanya bocor, aplikasi itu ditindaklanjuti dan dilakukan investigasi.

“Ketika ada bikin aplikasi misal PeduliLindungi ada isu kayak gini langsung diinvestigasi, dia (otoritas pengawas) bisa mengatur sesuai UU tadi. Itu memastikan agar ke depan pada takut yang membuat aplikasi itu bikin aplikasi. Sekarang aplikasi belum dites tapi banyak dirilis,” katanya.

Link: https://news.detik.com/berita/d-5708685/bahaya-nik-tersebar-seperti-jokowi-lindungi-datamu/2

Bukan Cuma eHAC, Aplikasi PeduliLindungi Diduga Juga Bermasalah

Suara.com – Analis media sosial sekaligus Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengungkap berbagai kelemahan yang ada di aplikasi PeduliLindungi. Menurutnya, aplikasi besutan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu terlalu sering meminta akses, terutama akses GPS atau pelacak lokasi pengguna di tampilan latar belakang.

Aplikasi PeduliLindungi ini selalu minta akses lokasi. Terus aplikasi kerap memberikan notifikasi di ponsel,” kata Ismail saat dihubungi Suara.com via telepon, Selasa (31/8/2021).

Ismail menilai, aplikasi PeduliLindungi tak perlu melacak pengguna untuk merekam data saat bepergian. Seharusnya, akses lokasi cukup dinyalakan di beberapa tempat penting seperti di mal.

“Kita enggak perlu dipantau ke mana-mana. Kalau misalkan mau ke mal, ya sudah GPS harusnya menyala di sana saja. Kalau ke luar sebentar atau kamar mandi, itu enggak perlu dinyalakan (GPS) seharusnya,” jelas Ismail.

Baca Juga:BSSN Akui Terima Laporan Tercecernya Data Pengguna eHAC dari vpnMentor

Ismail juga memberikan tipsnya dalam menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Ia bercerita, jika harus menggunakan PeduliLindungi saat keluar rumah, maka ia akan mengunduh aplikasi. Jika urusan selesai, ia lantas menghapusnya kembali.

“Hapus-download kalau saya, jadi berulang saja. Meskipun tidak praktis,” ujarnya.

Hal ini dipilih karena Ismail masih merasa belum yakin terkait keamanan data yang direkam di PeduliLindungi. Terlebih, informasi terbaru aplikasi eHAC telah ramai diberitakan karena adanya dugaan kebocoran data.

“Kalau saya sih belum yakin saja, makanya saya lakukan (hapus-download) itu,” jelas Ismail.

Secara terpisah, Kementerian Kesehatan mengakui bahwa aplikasi PeduliLindungi masih belum ramah digunakan masyarakat. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anas Ma’ruf mengaku pihaknya banyak mendapat laporan bahwa aplikasi memang masih sulit diakses masyarakat banyak.

Baca Juga:Tercecernya Data Aplikasi eHAC Coreng Indonesia di Mata Dunia

“Tentu pemerintah akan meningkatkan dan mengembangkan aplikasi PeduliLindungi sehingga fitur-fitur dan akses menjadi lebih mudah,” kata Anas dalam konferensi pers virtual.

Lebih lanjut, kata Anas, upaya ini akan terus dilakukan pemerintah. Alasannya, aplikasi PeduliLindungi saat ini sudah banyak digunakan untuk berkunjung di berbagai tempat, salah satunya mall.

“Pemerintah terus mengembangkan aplikasi PL. Sehingga dari sisi infrastruktur, arsitektur, performance, dan fitur-fitur yang ada, terus dikembangkan dan diperbaiki. Sehingga aksesibilitas ke seluruh masyarakat jadi lebih mudah,” paparnya.

Sebagai informasi, PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.

Berdasarkan pantauan Suara.com di Google Play Store, aplikasi PeduliLindungi memerlukan akses izin seperti kamera, lokasi (GPS), hingga penyimpanan (galeri).

Link: https://www.suara.com/tekno/2021/08/31/221227/bukan-cuma-ehac-aplikasi-pedulilindungi-diduga-juga-bermasalah?page=all

Kapokmu Kapan Le? Ini Ngerinya Pinjam Uang di Pinjol Ilegal

Jakarta, CNBC Indonesia – Jangan meminjam ke pinjaman online (pinjol) ilegal bila tak mau menghadapi utang yang membengkak karena bunga yang tinggi dan denda yang besar serta debt collector atau penagih utang yang intimidatif.

Pelajaran ini bisa dipetik dari kasus karyawan berinisial HP (25). Karyawan baru bank perkreditan rakyat di Bojonegoro ini memilih gantung diri karena terlilit untang pinjol.

Dalam surat wasiatnya dia mengaku terjerumus dunia online dan kecanduan serta tak sanggup hidup lagi. Ia menyebut memiliki pinjaman kepada Cairin, Kredit KTA, KTA Kilat, Ada KAMI, dan Kredit Pintar. Ia juga memiliki utang kepada temannya. Total utangnya Rp 23,1 juta.

Kasus lainnya terjadi pada guru TK di Malang yang diteror puluhan debt collector pinjol. Ia meminjam dari beberapa pinjol untuk biaya kuliah. Total utangnya membengkak hingga 40 juta karena bunga yang tinggi yang membuatnya kesulitan membayar, seperti dikutip dari detikcom, Senin (30/8/2021).

Aksi pinjol ilegal dan debt collector-nya memang meresahkan. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit mengungkapkan penagihan dilakukan pinjol ilegal di luar kebiasaan. Saat peminjam terlambat bayar utang, debt collector menagih pada nama-nama yang disimpan peminjam di kontak ponselnya.

“Apabila keterlambatan dalam pembayaran, maka pemberi pinjaman melakukan penagihan pad nama-nama di kontak,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, pinjol ilegal juga menggunakan data korban untuk meminjam ke aplikasi lain. “Data KTP dipakai oleh penyelenggara untuk mengajukan peminjaman di aplikasi lain,” ungkap Listyo Sigit.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menjelaskan pinjol ilegal memang mengambil data peminjam berlebihan. Mereka mengambil data pengguna berlebihnya mulai dari history,contact card,storage(foto dan video)phone call, kamera, mikrofon dan lokasi dan lainnya. Padahal OJK hanya izinkan pinjol mengambil data kamera, mikrofon, dan lokasi, seperti dikutip dari akun Twitter resminya.

Link; https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210830135237-37-272263/kapokmu-kapan-le-ini-ngerinya-pinjam-uang-di-pinjol-ilegal