#NetflixTidakAman Mendadak Ramai di Twitter, Ini Kata Analis Medsos

KOMPAS.com – Tagar #NetflixTidakAman mendadak berseliweran di linimasa Twitter sejak Senin (13/1/2020). Meskipun tidak sampai menjejali daftar trending topic dalam waktu yang lama, namun tagar ini cukup ramai dibicarakan.

Dari pantauan KompasTekno, isu yang diangkat adalah seputar kepatuhan regulasi konten. Konten Netflix dianggap terlalu bebas dan tidak ada sensor.

Ada pula yang menyebut Netflix tidak memiliki fitur klasifikasi batasan usia di koleksi filmnya. Kicauan juga berisi kekhawatiran anak di bawah usia 17 tahun bisa mengakses film atau serial yang tidak sesuai usianya.

Tagar ini kemudian banyak mendapat kritikan dari warganet. Beberapa warganet langsung menyodori tangkapan layar pengaturan fitur parental control atau pengawasan orangtua.

Melalui fitur ini, orangtua atau yang lebih dewasa memegang kendali atas akun Netflix menggunakan PIN, sehingga anak-anak tidak bisa mengakses film atau serial sembarangan.

Kendati banyak yang kontra, ada juga beberapa warganet yang setuju dan membumikan tagar ini di linimasa.

#NetflixTidakAman dikarenakan apa ya? Penasaran aja sih. Tapi ya kalau bicara konten emang asik-asik sih, tapi percuma kalau ga taat aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. — – (@IbnatuWijaya_) January 13, 2020

Tagar pesanan?

Beberapa warganet, termasuk influencer, menduga tagar ini sengaja diramaikan di Twitter oleh pihak tertentu.

Salah satu pengguna Twitter mempertanyakan tagar #NetflixTidakAman ini apakah kampanye dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau PT Telkom.

“Hashrag #NetflixTidakAman ini kempen bikinan @kemkominfo atau @TelkomIndonesia ? Atau ada yang lain lagi? Min @Telkomsel tau nggak? Joan, Rain, Aurora atau siapa lah. Bisa jelasin?,” tulis Faizal Reza di handle @monstreza.

Tweet yang senada juga banyak dikicaukan pengguna Twitter lainnya.

Analis media sosial dari Drone Emprit dan Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, merunutkan awal mula tagar ini ramai di linimasa.

Dalam utas tweetnya, Fahmi mengatakan tagar ini lahir dari akun-akun yang kerap mengadakan give away alias bagi-bagi hadiah.

Merekalah yang mulanya mengarahkan tagar ini agar muncul ke permukaan.

“Tren #NetflixTidakAman mulai muncul pukul 15:00 (262 mention), naik pesat pada jam-jam berikutnya, dan puncaknya pukul 18:00 (1,9k mention). Lalu tren turun,” jelas Ismail dalam twitnya.

Ia mengatakan usia tagar ini cukup singkat. “Tagar ini sempat trending selama satu jam, pada jam 18.00” kata Ismail ketika dihubungi KompasTekno, Selasa (14/1/2020).

Menurut Ismail, setelah dimunculkan dari akun-akun tersebut, tagar ini kemudian disokong oleh influencer dengan akun @NuneAudrey dan situs berita @alineadotid. Mereka pun turut membagikan sejumlah gambar berupa infografis.

Sayangnya, akun-akun Give Away tersebut langsung dihapus dan tidak ditemui jejaknya. Termasuk akun influencer @NuneAudrey.

Hingga pagi ini, Selasa (14/1/2020), tagar tersebut sudah mulai sepi pembicaraan. Netflix sendiri memang tengah hangat dibicarakan akhir-akhir ini melalui berbagai isu.

Mulai dari permintaan Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) yang meminta Netflix memperkaya film Indonesia di platformnya, kerja sama Netflix dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta warganet yang geram bahwa akses Netflix masih diblokir Telkom Group.

Link:https://tekno.kompas.com/read/2020/01/14/09204957/netflixtidakaman-mendadak-ramai-di-twitter-ini-kata-analis-medsos?page=all.
Penulis : Wahyunanda Kusuma Pertiwi
Editor : Reza Wahyudi

Banjir Jakarta Ramai di Medsos, Anies: Alhamdulillah Bundaran HI Tak Ketutup

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Faisal Javier/detikcom)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Faisal Javier/detikcom)

Jakarta – Banjir Jakarta ramai dibahas di media sosial (medsos). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut wilayah lain yang memiliki dampak parah tidak mendapat perhatian percakapan.

Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menyebut percakapan banjir dan banjir di Jakarta ramai dibahas di medsos.

“Volume Banjir Jakarta. Dalam sebulan terakhir, meski peristiwa banjir lebih singkat dibanding isu Jiwasraya, namun banjir Jakarta (816k) berhasil mengalahkan total Jiwasraya (378k). Isu Natuna juga cukup tinggi dengan total 232k, meski waktu lebih pendek,” tulis Ismail dalam akun Twitternya, @ismailfahmi, seperti dilihat detikcom, Kamis (8/1/2020).

Bagi Anies, saat tahun baru 2020, banjir tidak hanya dialami oleh Jakarta. Namun, perhatian hanya ditujukan kepada Jakarta.

“Jadi ada percakapan, ada kenyataan. Saya fokus pada kenyataan. Kenyataannya Indonesia sedang mengalami tantangan cuaca yang luar biasa. Kalau di Jawa bagian barat, dari mulai Lebak sampai Bekasi. Sayangnya, tidak semua dapat perhatian dalam percakapan,” ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Menurut Anies, efek banjir di Jakarta tidak parah seperti di beberapa daerah lain. Namun, wilayah yang memiliki dampak malah tidak diperbincangkan.

“Coba dicek, berapa jembatan yang hilang di banyak tempat. Di Jakarta ini alhamdulillah, gedung hilang tidak ada, rumah longsor tidak ada, jalan rusak tidak ada, betul ya?” ucap Anies.

“Kantor tutup tidak ada, mal tutup tidak ada, Bundaran HI ketutup tidak ada. Itu semua tidak ada, tapi pembicaraannya tinggi. Tapi di tempat yang ada itu semua, malah tidak jadi pembicaraan,” katanya.

Menurut Anies, pemerintah harus terus bekerja melayani masyarakat. Menurutnya, kerja pemerintah tidak boleh fokus terhadap percakapan-percakapan, khususnya di medsos.

“Karena percakapan bisa naik-turun dan bisa positif-negatif. Tapi kita bekerja untuk memastikan pelayanan berjalan baik, warga terlindungi, itu semua yang jadi fokus,” ucap Anies.

Link: https://news.detik.com/berita/d-4853276/banjir-jakarta-ramai-di-medsos-anies-alhamdulillah-bundaran-hi-tak-ketutup/2

In Indonesia, Fake News is Ubiquitous. So He Created A Software To Track Down Their Origins

Indonesians are notorious for falling prey to fake news. Since misinformation has led to quite a few crises over the past decade, one solution might be a system that can track social media topics and pinpoint where they originated. That’s what Ismail Fahmi aims to do.ADVERTISEMENT

The founder of the social media analysis system based on big data, Fahmi’s creation was instrumental in Indonesia’s war against disinformation following the 2014 presidential elections. VICE met with Fahmi at his South Jakarta home, where his 27-inch Mac computer and copy of Marc Goodman’s book Future Crimes – a novel about cyber crime, surveillance economy, data theft, and the risks of big data – stood out.

“When I’m not speaking at a seminar, I just spend time in front of my computer, monitoring,” Fahmi said. For the past three years, he has been the media’s go-to man for comments when an issue takes over social media, like this year’s hoax that the Indonesian Communist Party was secretly recruiting members, or the riots against racial discrimination in West Papua that took place in August 2019. At the time, disinformation and hoaxes were taking over Indonesia like wildfire, enticing hundreds of people to click and read. This wave of disinformation led to the worst polarisation in Indonesian socio-political history since Indonesia gained independence in 1945.

Fahmi finished his first Emprit drone prototype, a social media scanning software (that isn’t a drone at all), while he was finishing his PhD in Computational Linguistics in the Netherlands in 2010. He studied how computers understand the human language. His prototype combined machine learning and computational linguistics. A year later, he developed the technology further, for it to be applicable to all social media platforms.

The Indonesian Ministry of Communication caught wind of Fahmi’s invention and quickly adopted it as a filter for hoaxes and pornographic content. His clients, which Fahmi was reluctant to list, include several ministries and commercial companies.

1576218864123-DSC00342

FAHMI IN HIS HOME OFFICE.

Fahmi’s decision to dabble in the world of politics was a conscious one. As he monitored social media during 2014’s tense political climate, he realised his Emprit drone could do more than scan social media content for commercial purposes.

“Before I created the Emprit drone, we already had analysis systems like this, but they only had government clients,” he said. “In 2016, politically-charged issues appeared more and more on social media, and then disinformation, misinformation, and propaganda. On social media, it’s difficult to tell right from wrong.”

Fahmi pulled up his drone on his desktop computer. At first glance, the software looks like the dashboard of a blog. Users enter a keyword, time frame, and social media platform to start monitoring.

When he entered the keyword “Jokowi,” Indonesian President Joko Widodo’s nickname, a green and red map-like graphic appeared, displaying clusters of Twitter threads on the subject. Although the two clusters were separate, the software was able to differentiate Jokowi supporters from opponents by the tone of the tweets.

As topics discussed on social media are vast, Fahmi’s system receives a massive amount of data, much of which needs to be manually checked for accuracy.

“In mass media, you clearly cannot see the pattern of how a hoax spreads,” Fahmi said. “Who started it? I think that when people don’t know what’s going on, the Emprit drone can provide insight. We essentially break down the gist of what is being said about a certain topic on a social media platform using a top-down approach, which is why I named my software after a drone. The public must be more literate.”

Fahmi is well aware that his efforts to disclose social media content in simple terms might upset groups with certain agendas, especially when an issue is amplified on social media by bots.

“The individuals operating those bots are just following orders. We have no data on them, and they leave no traces online. I never agree to meet with people from two different sides of an issue. They usually just end up bullying me on social media,” he said.

The use of bots online has been common in the past decade. Initially, companies used bots to promote products, but politicians caught on to the trend as well. In Indonesia, it’s not uncommon for bots, controlled by political parties, to raise an issue on social media to fulfil a political agenda, polarise netizens, and sway public opinion.

1576219198921-DSC00386

FAHMI’S MAPPING OF MEDIA ATTITUDES TOWARDS THE 2014 ELECTION.

An Oxford University report from September 2019 revealed that in Indonesia, bot contracts are typically valued between $71 and $3585. But the report is not comprehensive. During the West Papua riots in August, when thousands took to the streets to protest racial discrimination, the Indonesian government was accused of using bots to spread pro-government propaganda related to the issue in West Papua, a province that has been fighting for independence from Indonesia for over 50 years. Facebook announced that InsightID, a Jakarta-based PR agency, had spent $300,000 on Facebook ads, while also using bots to infiltrate several Facebook pages targeted at a European audience and spread false information about the riots.

Regarding the Papua case, Fahmi said the government still has not performed its duty as a mediator, or provided clear, completely factual information to the public.

“For me, getting involved in the Papua issue was a matter of urging the government to be more active, to do something,” Fahmi told VICE.

On top of bots, Indonesian politicians are also heavily reliant on buzzers, or people paid to operate social media accounts that promote a political candidate or brand. In September, the Ministry of Information launched the Good Palm Oil campaign to increase support for the product after facing backlash over palm oil’s ties to this year’s devastating forest fires. The campaign employed buzzers to host giveaways on Twitter and openly recruited influencers to host palm oil-related workshops.

Buzzers have essentially become a tool to achieve political success. Anies Baswedan, governor of Jakarta, even laid out a plan to spend $358,000 on buzzers to promote the city as a tourist destination, but it was later scrapped.

“As long as people have agendas, buzzers will exist,” Fahmi said. “We have to focus on the root of the problem instead of attacking the buzzers.”

Today, Fahmi is currently developing a system that will allow his Emprit drone to infiltrate WhatsApp groups. An article on The Atlantic calls WhatsApp groups “the dark social,” referring to how such groups are closed, yet contribute greatly to disinformation.

Fahmi is well aware that WhatsApp is different from most social media platforms. Infiltrating a group, he said, is simple: He registers one phone number to hundreds of public WhatsApp groups and extracts information based on keywords. But this method doesn’t work on closed, invite-only groups.

Fahmi fears that since current public discourse is dominated by issues raised on social media by bots and buzzers, Indonesia’s democracy may be at risk.

“Whether it’s a security or farming issue, we’ll be able to provide an alternative narrative to what’s out there,” Fahmi said.

Link: https://www.vice.com/en_in/article/y3mmxx/in-indonesia-fake-news-is-ubiquitous-so-he-created-a-software-to-track-down-their-origins

Pengamat Ungkap Alasan Etnis Uighur Kembali Ramai di Medsos

Pengamat Ungkap Alasan Etnis Uighur Kembali Ramai di Medsos
Etnis Muslim Uighur di Xinjiang sedang beraktivitas. (Foto: Greg Baker / AFP)

Jakarta, CNN Indonesia — Riset Drone Emprit menunjukkan terjadi peningkatan percakapan soal Muslim Uighur di media sosial Twitter dalam seminggu terakhir.

Meningkatnya percakapan itu imbas laporan the Wall Street Journal menduga China menggelontorkan dana untuk ‘membungkam’ sejumlah ormas Islam di Indonesia terkait Uighur.

Dugaan tersebut praktis mendapat seruan dari netizen Indonesia sekaligus ramai-ramai membuat tagar #IndonesiaStandsWithUyghur di Twitter.

Salah satu analis Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan narasi terpopuler berasal dari cuitan pemain gelandang Arsenal yaitu Mesut Ozil di akun Twitter @MesutOzil1088 yang mendoakan etnis Muslim Uighur.

Lalu laporan WSJ (the Wall Street Journal) yang ditulis Rabu, 11 Desember itu berhasil membuat narasi ‘vocational training center’ atau pusat pelatihan kejuruan dan Uyghur ‘living a happy live’ atau menjalani hidup yang bahagia.

Selain itu, Drone Emprit pun mencatat sejumlah portal berita yang aktif memberitakan dugaan persekusi dan diskriminasi etnis Muslim Uighur di Xinjiang adalah CNN Indonesia, Moeslim Choice, Harian Aceh, dan Viva News.

Sementara topik yang paling banyak dibicarakan di media online yakni Muhammadiyah dan NU walaupun Muhammadiyah telah membantah disuap pemerintah China untuk tak menyerukan isu Uighur.

Tak lupa Ismail juga mengunggah laporan Drone Emprit setahun lalu yang menunjukkan Muhammadiyah merupakan salah satu ormas yang paling ‘garang’ menyuarakan keadilan untuk etnis Muslim Uighur.

Sedangkan narasi yang dibangun saat itu ialah soal kekejalam kamp konsentrasi untuk menampung satu juta warga Uighur dan diamnya dunia atas pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Dugaan persekusi dan diskriminasi etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China telah berlangsung cukup lama. Pemerintah Tiongkok diduga menahan lebih dari satu juta etnis minoritas Muslim di kamp konsentrasi.

Laporan penahanan sewenang-wenang itu mencuat setelah kelompok pegiat hak asasi manusia, Human Rights Watch, merilis laporan pada September 2018 lalu.

Selain itu, Pemerintah China dikabarkan melarang penduduk Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang untuk menjalankan ibadah puasa. Larangan itu terutama berlaku bagi pegawai negeri sipil, guru, dan pelajar.

Sebab, pemerintah Komunis China di Xinjiang menganggap Xinjiang sebagai daerah di mana kelompok militan separatis tumbuh subur dan memicu kekacauan.

Masyarakat Uighur juga dilarang memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama Islam, termasuk nama ‘Muhammad’ dan ‘Medina’. Pemerintah lokal juga diduga melarang penjualan makanan halal di penjuru wilayah itu sehingga mempersulit warga Uighur untuk mencari makanan dan minuman.

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191217120210-185-457659/pengamat-ungkap-alasan-etnis-uighur-kembali-ramai-di-medsos

Ismail Fahmi dan Upaya Mempertahankan Demokrasi Lewat Drone Emprit

Ismail Fahmi dan Upaya Mempertahankan Demokrasi Lewat Drone Emprit
Ismail Fahmi, penemu dan pengendali Drone Emprit (Foto: VICE)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dalam era di mana media sosial kerap diisi hoaks dan perang komentar, ternyata ada sosok yang mampu mempertahankan demokrasi dengan memaksimalkan teknologi. Dialah Ismail Fahmi, penemu dan pengendali Drone Emprit.

Dengan memanfaatkan big data, Ismail membawa sistem analisis Drone Emprit berjasa menjadi rujukan netral saat medsos diisi perang propaganda. Memantau pertempuran konstan dunia maya di Indonesia, Ismail Fahmi mendapat reputasi sebagai salah satu orang paling disegani buzzer berbagai kubu.

Berkat rekam jejak itu pula, dia secara tidak langsung mempertahankan demokrasi di Indonesia, hanya dari ruang kerja di bagian belakang rumahnya di sebuah kluster pinggiran Jakarta Selatan. 

Drone Emprit, sebuah sistem analisis sosial media berbasis big data temuannya berperan cukup penting dalam perang melawan disinformasi, terutama sesudah Pilpres 2014 di mana disinformasi pada media sosial menyebar sangat cepat, memicu polarisasi terbesar dalam sejarah konstelasi sosio-politik sejak Indonesia merdeka.

Tapi memantau lalu lintas informasi di medsos masih menjadi aktivitas yang paling disukainya. “Kalau lagi enggak ada seminar, meeting, atau ngasih kuliah biasanya saya cuma duduk di depan komputer saja. Memantau,” ujarnya dalam wawancara dengan VICE.

Ismail menyelesaikan prototipe Drone Emprit pada 2010 di Belanda, usai menyelesaikan studi S3 di bidang Computational Linguistics – studi mengenai cara komputer bisa memahami bahasa manusia.  Prototipe itu sudah menggabungkan teknologi machine learning dan computational linguistics, tapi baru pada 2011 ia mengembangkannya agar bisa digunakan di semua media sosial. 

Aktif terjun menganalisis percakapan politik dunia maya adalah pilihan sadar pria kelahiran Bojonegoro 45 tahun lalu ini. Menurutnya, data tersebut penting untuk pendidikan publik. Dengan kaburnya asal serta persebaran hoaks di media massa, Ismail menyebut Drone Emprit bisa memberi analisis dengan memperlihatkan citra percakapan media sosial dari atas, mirip cara kerja drone.

“Saya sih simpel. Ketika ada sesuatu yang enggak benar, dituduhkan ke kehidupan orang ya, bongkar aja. Simply seperti itu,” imbuhnya.

Media sosial saat ini jamak diwarnai penggunaan akun robot. Dari awalnya digunakan untuk kepentingan bisnis terutama mempromosikan produk, akun bot segera merambah dunia politik praktis – dikerahkan untuk menaikkan suatu isu di media sosial, semata demi kepentingan politik yang tanpa disadari membantu polarisasi dan menggiring opini publik.

Selain itu, masih ada buzzer yang dinilai lebih organik dalam memantik suatu percakapan. Penggunaan buzzer dinilai masih efektif untuk menggiring opini publik, menekan pihak yang berseberangan, dan mengalihkan suatu isu. Lewat analisa Drone Emprit, akun bot dan buzzer itu bisa dipetakan.

Namun Ismail mengisyaratkan Drone Emprit masih jauh dari sempurna, terutama karena masih sulitnya menginfiltrasi WhatsApp grup yang disebut sebagai dark social di mana percakapan bersifat tertutup namun memiliki dampak besar dalam persebaran (dis)informasi. Sistem itulah yang saat ini masih dikembangkannya.

Selain itu, ada pula sistem analisis berbasis suatu isu yang lebih rumit. Kategorinya meliputi pendidikan, pangan, keamanan, ekonomi dan lain-lain. Volume data yang masuk tentu sangat besar, sehingga masih harus dikoreksi oleh tenaga manusia agar hasilnya akurat.

Namun dari semua itu, Ismail Fahmi sadar bahwa diskursus publik kini dikuasai percakapan media sosial yang dikuasai bot dan buzzer, yang pada akhirnya justru berbahaya buat demokrasi itu sendiri. Di sinilah, Drone Emprit hadir dalam upayanya mempertahankan demokrasi. Semoga … (*)

Link: https://www.timesindonesia.co.id/read/news/243388/ismail-fahmi-dan-upaya-mempertahankan-demokrasi-lewat-drone-emprit

Ismail Fahmi: Pengendali Emprit yang Sadarkan Indonesia Bila Hoax dan Buzzer Bisa Dilawan

Sistem analisis Drone Emprit berjasa menjadi rujukan netral saat medsos diisi perang propaganda ketika ramai demo mahasiswa. Ismail membuktikan big data dapat dimanfaatkan memperkuat demokrasi.

Oleh Adi Renaldi ; foto oleh Muhammad Ishomuddin13 Desember 2019, 2:00pmShareTweetSnap

Dalam rubrik “The Year We Woke Up”, VICE mengangkat kisah sosok-sosok yang tak takut melakukan perubahan sepanjang 2019. Kami merayakan anak muda, seniman, maupun aktivis yang menyadarkan kita semua agar berani memulai langkah mewujudkan perubahan.


Ruang yang memantau pertempuran konstan dunia maya di Indonesia itu amat sederhana. Di situlah Ismail Fahmi bekerja sehari-hari, yang membuatnya memiliki reputasi sebagai salah satu orang paling disegani buzzer berbagai kubu. Berkat rekam jejak itu pula, dia secara tidak langsung mempertahankan demokrasi di Indonesia.

Dia tinggal di sebuah kluster di pinggiran Jakarta Selatan yang asri. Setelah meminta maaf karena terlambat 30 menit, Ismail mempersilakan VICE menuju bagian belakang rumah yang disulap menjadi ruang kerjanya. Ruangan itu sempit, dengan dua buah kursi serta meja kerja dan sebuah loker penyimpan arsip.

Di meja, sekaleng kopi instan yang belum dibuka tergeletak di samping tumpukan buku bersama sebuah Macintosh berukuran 27 inchi yang menyala menampilkan grafik yang tak mudah dipahami orang awam. Sebuah buku berjudul Future Crimes karya Marc Goodman tergolek di tumpukan paling atas. Di sudut ada tangga spiral menuju lantai dua. Sebuah sit up bench teronggok di sudut lain.

Itu adalah pertemuan yang akhirnya terwujud, setelah kami berulang kali mengatur janji. Mengingat Ismail Fahmi adalah penemu Drone Emprit, sebuah sistem analisis sosial media berbasis big data wajar bila dia tak punya banyak waktu berdiam di rumah. Sistem buatannya berperan cukup penting dalam perang melawan disinformasi sesudah pilpres 2014. Tapi memantau lalu lintas informasi di medsos masih menjadi aktivitas yang paling dia sukai.

“Kalau lagi enggak ada seminar, meeting, atau ngasih kuliah biasanya saya cuma duduk di depan komputer saja. Memantau,” katanya membuka percakapan. Tiga tahun belakangan nama Ismail kerap menghiasi media dan lokakarya. Media kerap meminta pendapatnya ketika suatu isu mencuat di media sosial; dari soal hoax kebangkitan PKI hingga soal isu Papua Barat.

Tiga tahun belakangan itu adalah masa ketika disinformasi di media sosial menyebar lebih cepat dari virus flu di musim hujan, menjangkiti ratusan ribu orang dalam satu kali klik—memicu polarisasi terparah dalam sejarah konstelasi sosio-politik sejak Indonesia merdeka.

Ini adalah masa ketika video Joko Widodo sedang salat di sebuah masjid dan diisukan salah membaca surat Al Fatihah bisa ditonton lebih dari 300.000 kali di YouTube dalam sekejap. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat pada 2017 ada sekira 800.000 situs penyebar hoax.

“Ketika ada sesuatu yang enggak benar, dituduhkan ke kehidupan orang, ya bongkar aja. Saya enggak bisa diam ketika mahasiswa kemudian dituding mau menurunkan Jokowi. Padahal dataku bilang enggak.”

Purwarupa Drone Emprit selesai pada 2010. Saat itu dia masih tinggal di Belanda usai menyelesaikan studi S3 di bidang Computational Linguistics. Sebutan untuk studi mengenai cara komputer bisa memahami bahasa manusia. Prototipe itu dikerjakan pada malam hari, selama satu tahun, di tengah pekerjaannya di sebuah perusahaan perangkat lunak.

Purwarupanya sudah menggabungkan teknologi machine learning dan computational linguistics, tapi baru pada 2011 Ismail mulai mengembangkannya agar bisa digunakan di semua media sosial. Teknologi ini laris manis di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memakai drone ciptaan Ismail buat menyisir konten porno dan hoax. Beberapa kliennya, yang tak mau disebutkan Ismail, termasuk beberapa kementerian lain dan perusahaan komersial.

1576218864123-DSC00342

“SAYA ENGGAK BERINTERAKSI DENGAN DUA KUBU [YANG BERTIKAI DI MEDSOS]. ITU ANALISIS KOMPUTER. SAYA ENGGAK PERNAH KETEMU, DAN SAYA ENGGAK INGIN KETEMU.”

Pilihannya lebih aktif terjun menganalisis percakapan politik dunia maya dilakukan secara sadar. Selama memantau situasi politik yang panas di medsos, Ismail merasa data tersebut penting untuk pendidikan publik. Ismail sadar, sistem yang dibangunnya bisa melakukan lebih dari sekedar memonitor percakapan media sosial demi kepentingan komersial semata. Dia termasuk rutin menulis di kanal pers.droneemprit.id yang berisi analisis suatu hoax dan isu yang sedang trending.

“Sebelum bikin Drone Emprit kami udah bikin sistem analisis kayak gini, sekitar 2014, cuma kliennya komersial dan pemerintahan,” kata lelaki kelahiran Bojonegoro 45 tahun lalu itu. “Tahun 2016, mulai saya lihat ada banyak isu yang terkait dengan politik, demo 411, demo 212, yang berjilid-jilid itu, dan pokoknya disinformasi, misinformasi, banyak propaganda dilakukan oleh semuanya. Dan itu kalau kita lihat media sosial kita jadi bingung mana yang benar.”

Ismail lantas menunjukkan cara kerja Drone Emprit dari layar komputer kerjanya. Sekilas tampilannya mirip dashboard sebuah blog. Sederhana dan cukup mudah. Pengguna tinggal memasukkan kata kunci tertentu untuk mempelajari suatu isu, menentukan kurun waktu dan platform mana yang hendak diekstrak. Ismail kemudian mengetikkan “Jokowi” di kolom kata kunci.

Seketika muncul sebuah grafik mirip peta bintang berwarna merah dan hijau di layar. Itu adalah kluster percakapan pengguna di Twitter. Dua kluster tersebut adalah oposisi dan pendukung Jokowi, yang saling me-retweet dan mencuit menggunakan tagar tertentu. Dua kluster itu tak terhubung, tapi dari tone cuitan, Drone Emprit bisa menganalisis mana oposisi dan mana pendukung Jokowi.

“Kalau di media massa jelas enggak kelihatan pola persebaran suatu hoax,” kata Ismail. “Siapa yang mulai menyerang? Siapa yang mulai bikin hoax? Nah, saya pikir ketika orang enggak tahu apa yang sedang terjadi, Drone Emprit bisa memberikan analisis. Kita perlihatkan sebuah citra percakapan media sosial dari atas, mirip cara kerja drone yang memotret dari langit. Jadi publik bisa literate.”

Cara itu terbukti mangkus. Saat gerakan mahasiswa menuntut dibatalkannya RUU bermasalah September lalu berubah dari aksi jalanan ke aktivisme media sosial, publik sempat terkecoh dengan kemunculan tagar #TurunkanJokowi, bahwa seolah-olah demonstrasi mahasiswa bertujuan untuk menolak pemerintahan Joko Widodo. Ismail tergerak meluruskan isu di media sosial dengan membongkar kelompok mana yang menaikkan tagar tersebut.

“Saya sih simpel,” tutur Ismail. “Ketika ada sesuatu yang enggak benar, dituduhkan ke kehidupan orang ya, bongkar aja. Simply seperti itu. Saya enggak bisa diem ketika mahasiswa kemudian dituding dia mau menurunkan jokowi. Padahal dataku bilang enggak. Itu oposisi, kerjaan oposisi.”

1576219198921-DSC00386

INI SALAH SATU CONTOH PEMETAAN SIKAP MEDIA TERHADAP ISU PILPRES YANG DIBACA OLEH ISMAIL.

Gerakan sosial seperti demo mahasiswa seperti September lalu jelas bakal mudah disusupi, kata Ismail. Narasi baru di luar tuntutan mahasiswa bisa muncul baik di media sosial, atau saat orasi di lapangan. Itu belum termasuk hoax ambulans membawa batu atau grup anak STM yang ironisnya justru digulirkan akun resmi kepolisian. “Mahasiswa perlu waspada, cerdas, dan tetap damai. Drone Emprit mencoba untuk mengawal dengan analisis big data,” kata Ismail.

Sulit mengetahui siapa lawan dan siapa kawan di era pasukan siber dan akun robot. Itu yang sempat dirasakan Toni Anggoro, salah seorang pegawai pemerintah, saat berbincang dengan saya beberapa saat setelah demonstrasi mahasiswa. “Pusing kalau ngeliat timeline di Twitter,” kata Toni. “Mana yang benar kita enggak tahu. Pengin jadi objektif tapi sulit. Cuitan kita kadang bias. Kalau baca analisis Drone Emprit paling enggak kita bisa tahu duduk masalahnya. Setahu gue dia masih netral lah.”

Netralitas adalah sebuah kemewahan bagi Ismail. Kendati berusaha keras menjadi netral, tak jarang dia mendapat serangan dari kedua kubu. “Ya namanya cap pasti ada, orang akan ngecap apapun,” kata Ismail. “Sekarang aku mulai dibilang jadi cebong, ketika aku bilang pidatonya pak Jokowi bagus. Padahal ya memang bagus dari segi isinya.”

Ismail sadar usaha yang dilakukan untuk membongkar ruwetnya simpul percakapan di media sosial tergolong menyebalkan bagi kelompok yang punya kepentingan. Apalagi ketika sebuah isu teramplifikasi di media sosial menggunakan akun robot. Mustahil untuk mengungkap siapa di balik akun-akun bot itu.

“Orang yang mengoperasikan [bot] itu hanya suruhan dari orang lain. Ini kan enggak ada datanya. Enggak ada jejaknya sama sekali. Jadi nggak mungkin. Kecuali kalau kita berada di dalam sana, berinteraksi dengan mereka. Saya enggak berinteraksi dengan dua kubu. Itu analisis komputer. Saya enggak pernah ketemu, dan saya enggak ingin ketemu. Paling mereka cuma mem-bully saya di medsos,” kata Ismail santai.

Penggunaan akun robot ini sudah jamak dilakukan satu dekade belakangan. Dari awalnya digunakan untuk kepentingan bisnis terutama mempromosikan produk, akun bot segera merambah dunia politik praktis.

Pasukan bot ini dikerahkan untuk menaikkan suatu isu di media sosial, semata demi kepentingan politik yang tanpa disadari membantu polarisasi dan menggiring opini publik. Sebuah laporan dari Oxford University bertajuk The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation yang rilis September lalu mengungkap bahwa bot dikerahkan oleh politisi dan partai politik dengan kisaran biaya Rp1 juta – Rp50 juta.

Laporan itu masih belum komprehensif. Sebab dalam isu Papua Barat, ada dugaan pengerahan bot untuk menyebarkan propaganda pro-pemerintah dan kontra-narasi terhadap isu kemerdekaan Papua. Pihak Facebook menyebut sebuah agensi kehumasan berbasis di Jakarta, InsightID, menghabiskan US$300 ribu buat memasang iklan di Facebook, sembari mengendalikan beberapa laman dengan akun bot yang menyasar audience di Eropa. Laman-laman tersebut kerap membagikan narasi tentang Papua yang dinilai tidak sesuai fakta di lapangan.

Ismail dalam kasus Papua Barat, mengatakan pemerintah belum hadir menjadi penengah. Sehingga isu yang berseliweran di media sosial menjadi membingungkan. “Saya buat analisis soal Papua Barat, itu semata lebih ke arah mengajak pemerintah untuk aktif, untuk turun tangan,” kata Ismail.

Itu belum termasuk buzzer yang dinilai lebih organik dalam memantik suatu percakapan. Dalam kasus kampanye Sawit Itu Baik yang digulirkan oleh Kominfo, buzzer tak segan menggunakan modus giveaway buat pengguna yang me-retweet. Kominfo pun secara terbuka mengajak para influencer tersebut dalam sebuah lokakarya.

Penggunaan buzzer dinilai masih efektif untuk menggiring opini publik, menekan pihak yang berseberangan, dan mengalihkan suatu isu. Tak heran Gubernur DKI Jakarta sempat berencana menggelontorkan Rp5 miliar untuk mempromosikan pariwisata Jakarta dengan menggunakan buzzer, meski belakangan rencana itu kandas.

“Selama ada kepentingan dari penguasa atau siapapun, buzzer akan selalu ada,” kata Ismail. “Dia tidak bisa dihilangkan. Kita harus fokus pada pokok permasalahannya. Bukan menyerang buzzer-nya.” Pernyataannya soal buzzer ini membuat pendukung pemerintah gerah, yang menuduh Drone Emprit mendiskreditkan pendukung pemerintah sebagai ‘buzzer Istana’.

“Salahnya Drone Emprit adalah seolah semua yang mendukung pemerintah dikategorikan sebagai ‘buzzer istana’,” tulis Mora Sifudan di Seword.com, sebuah platform menulis yang lebih condong ke pemerintah.

Drone Emprit kini sedang mengembangkan sistem untuk menginfiltrasi WhatsApp grup serta sistem analisis berdasarkan problem umum. Selama ini WhatsApp grup disebut sebagai “dark social”—merujuk pada istilah Alex Madrigal dari majalah The Atlantic—sebab percakapan di sana tertutup namun memiliki dampak besar dalam persebaran (dis)informasi.

Ismail juga mengakui WhatsApp memiliki karakteristik yang berbeda dengan media sosial lain. Dia menjadi echo chamber tanpa sensor. Infiltrasi tersebut sederhana, Ismail mendaftarkan satu nomor ke ratusan WhatsApp grup yang bersifat publik dan memantau percakapan untuk kemudian mengekstrasi percakapan berdasarkan kata kunci. Sistem ini sayangnya belum bisa menginfiltrasi grup WA yang tertutup dan berdasarkan undangan.

Sistem analisis berbasis suatu isu itu mungkin agak rumit. Kategorinya meliputi pendidikan, pangan, keamanan, ekonomi, dan lainnya. Volume data yang masuk tentu sangat besar, sehingga masih harus dikoreksi oleh tenaga manusia agar hasilnya akurat. Yang jelas Ismail sadar, bahwa diskursus publik kini dikuasai percakapan di media sosial yang dikuasai bot dan buzzer, yang pada akhirnya justru berbahaya buat demokrasi itu sendiri.

“Jadi nanti kita bisa lihat, dalam satu minggu terakhir isu apa sih yang paling banyak dibicarakan,” kata Ismail. “Apakah soal keamanan atau pangan. Jadi tujuannya supaya kita memberikan narasi yang lain. Supaya publik tidak terpatok pada isu di media sosial saja.”

Sebelum berpamitan saya melirik lagi ke arah buku Future Crimes. Buku itu menggambarkan secara gamblang deretan kejahatan siber, termasuk ekstraksi data pribadi demi kepentingan bisnis (surveillance economy), pencurian data pribadi, serta risiko di balik big data. Judul itu sedikit keliru, sebab masa depan distopian sudah mewujud sekarang dan menyapa kita semua yang menghidupi media sosial.

Link: https://www.vice.com/id_id/article/y3mmxx/ismail-fahmi-pencipta-drone-emprit-petakan-hoax-dan-buzzer-di-indonesia-memperkuat-demokrasi?fbclid=IwAR23woWm-NQpddyE8wlUBlATTsiIScfZcXsQRcFaP5ITrC9Z2alnZ3UItt0

Human Initiative Gelar Event Bertajuk Humanity Collaboration

Muhammad Jusuf Kalla yang menyampaikan pidato kunci untuk memberikan inspirasi guna membangun semangat dalam gerakan kemanusiaan.
Muhammad Jusuf Kalla yang menyampaikan pidato kunci untuk memberikan inspirasi guna membangun semangat dalam gerakan kemanusiaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Genap 20 tahun bergerak mewujudkan Solusi Peduli untuk menjawab tantangan kemanusiaan, Human Initiative menggelar event Milad Dua Dekade yang bertajuk “Humanity Collaboration”. Acara ini diselenggarakan di gedung Balai Kartini, Selasa (10/12).

Tomy Hendrajati selaku Presiden Human Initiative menyampaikan bahwa momentum Dua Dekade ini akan menjadi pembaharuan kembali semangat untuk meneruskan amanah dalam memegang sebuah tongkat estafet kepedulian, yakni sebuah ajakan untuk berkolaborasi dalam menghadirkan solusi untuk menjawab tantangan kemanusiaan baik dalam maupun luar negeri.

Dalam Sambutannya, Tomy juga mengatakan pihaknya meyakini bahwa jalan kemanusiaan merupakan strategi untuk membangun peradaban dengan penuh harmoni, menyatukan kekuatan, mengelola perbedaan untuk membangun rasa kepedulian kepada sesama.

Dalam rangkaian acara ini juga digelar Dialog Kemanusiaan yang bertajuk “Humanity Outlook 2020” : Refleksi perjalanan aktivitas kemanusiaan 2019 dan Prediksi situasi kemanusiaan 2020. Dialog ini menghadirkan para narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Edi Suharto selaku Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Victoria Saiz-Omenaca selaku Head of UNOCHA, Lilik Kurniawan selaku Deputi Pencegahan BNPB, dan Yan Kurniawan selaku Senior Analisis Drone Emprit

Dialog kemanusiaan ini dikemas dalam sebuah Talkshow yang dipandu oleh David Chalik dengan topik pembahasan utamanya ialah pandangan keempat narasumer terhadap aktivitas kemanusiaan saat ini dan langkah yang harus ditempuh para pegiat kemanusiaan di masa depan.

Acara juga dihadiri oleh Bapak Dr. (HC) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla yang menyampaikan pidato kunci untuk memberikan inspirasi guna membangun semangat dalam gerakan kemanusiaan. Dan guna mengokohkan kontribusi yang sudah dilakukan oleh Human Initiative, juga dilakukan penandatanganan buku berjudul “Jejak Inisiatif, Refleksi 20 tahun perjalanan di dunia kemanusiaan” oleh Jusuf Kalla dan Presiden Human Initiative Tomy Hendrahati,

Dalam rangkaian acara Milad Dua Dekade ini, Human Initiative juga memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam berkolaborasi menuntaskan tantangan kemanusiaan.

“Ungkapan syukur ini kami wujudkan dalam memberikan apresiasi Human Initiative Award 2019 kepada tokoh yang telah memberikan kontribusi yang genuine dan luar biasa untuk kemanusiaan serta para pihak yang telah berkomitmen membangun kepedulian kepada sesama,” Ujar Tomy.

Link: https://nasional.republika.co.id/berita/q2e8xk349/human-initiative-gelar-event-bertajuk-emhumanity-collaborationem

Drone Emprit Ungkap Pentingnya Manfaatkan Big Data di Medsos

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG — Pakar media sosial Ismail Fahmi mengatakan analisis percakapan di media sosial (medsos) bisa dijadikan kunci sukses perusahaan, lembaga serta organisasi sosial, dan politik di era revolusi industri 4.0. Analisis tersebut membuat pola pemikiran manusia berubah cenderung mempermudah sesuatu.

“Kemampuan menganalisis dan memanfaatkan data besar (big data) di media sosial dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan sikap dan kebijakan mencapai kesuksesan”, kata Ismail yang merupakan pendiri PT Media Kernels Indonesia pada acara “Event Leader Impact Forum CEO” di Palembang, Sumatra Selatan, Selasa.

Sesuai dengan tema acara tersebut, yakni intelijen bisnis, akselerasi transformasi proses bisnis, Ismail mengajak peserta diskusi dari perusahaan penyedia barang dan jasa, perusahaan media, serta lembaga pendidikan tinggi di Palembang untuk memanfaatkan big data media sosial.

“Big data untuk memudahkan menentukan sikap mengambil kebijakan bisnis meningkatkan modal dan produksi serta kebijakan suatu organisasi dan lembaga dalam menyukseskan suatu program kerja,” ujar pendiri perusahaan yang menaungi Drone Emprit, sebuah sistem untuk memantau dan menganalisis media daring maupun media sosial berbasis big data, seperti Twitter, Facebook, dan Instagram.

Melalui big data, menurut Ismail, dapat diketahui produk apa saja yang sedang laris dan tidak laku. Orang juga bisa mengetahui hal-hal apa saja yang sedang menjadi perhatian atau percakapan masyarakat.

“Mengetahui informasi tersebut dapat membantu menentukan arah hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk meraih kesuksesan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,” kata Ismail.

Sementara Kitu, etua Program Studi Teknik Industri Program Magister Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Winda Nur Cahyo pada kesempatan yang sama mengatakan, business intelligence merupakan kunci sukses bagi perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya di era revolusi industri 4.0. Hal tersebut dipengaruhi kemampuan pemanfaatan big data.

Winda mengingatkan bahwa industri 4.0 berbasis data. Hanya saja, ia mencermati hingga kini masih banyak perusahaan di Indonesia belum terlalu peduli terhadap pentingnya data.

“Data masih tersebar di mana-mana dan tidak dikumpulkan, padahal data base sangat menentukan arah kemajuan perusahaan ke depan,” ujar Winda pada acara yang digelar atas kerja sama PT Media Kernels Indonesia dengan Program Magister Fakutas Teknik Industri Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Prodi Teknik Indistri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang.

Link: https://www.republika.co.id/berita/q1lqja414/drone-emprit-ungkap-pentingnya-manfaatkan-embig-dataem-di-medsos

BPJS: Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita

Terakota.id–Ini cerita soal BPJS. Dalam dunia kampus, BPJS bisa berarti Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita. Ini untuk menyebut mahasiswa yang secara materi sebenarnya tidak mampu namun berpatut-patut agar kelihatan berpunya. Jadinya, penampilannya dipoles sedemikian rupa agar menarik. Minimal eye caching kalau dilihat. Tentu saja, urusan mahasiswa BPJS ini banyak berkaitan dengan penampilan fisik. Makan boleh biasa saja, tetapi penampilan harus menarik. Kuliah sekedarnya, tetapi penampilan nomor satu. Inilah mahasiswa BPJS itu. Sekali lagi Bugdet Pas-pasan (tetapi) (ber)Jiwa Sosialita. Biar kelihatan keren lah.

Ada juga mahasiswa Kupu-kupu (kuliah pulang). Kegiatannya hanya seputar kampus dan tempat kos. Ada mahasiswa Kunang-kunang (kuliah angkring). Waktunya dihabiskan di kuliah dan tempat nongkrong. Nongkrong ini bisa di café atau warung kopi. Kegiatannya bisa ngegame, main kartu, merokok atau hanya sekadar menghabiskan waktu. Bisa juga karena stressnya terlalu tinggi. Bingung, lalu pelampiasannya ke tempat tongkrongan.

Lalu ada mahasiswa Kuda-kuda (kuliah dagang). Selain kuliah ia berdagang. Ada dagangan komestik, baju, atau sekadar makanan ringan. Macam-macam alasannya; dari soal untuk memenuhi dan menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari sampai hanya untuk keuntungan tertentu. Untung saja tidak mendagangkan dirinya sendiri. Apa ada? Tentu ada. Dan masih banyak lagi jenis mahasiswa itu. Saya hanya mengutip sebagian saja.

Jaminan Kesehatan

Kita tidak sedang  memperbincangkan soal mahasiswa. Kita fokus pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) milik pemerintah. BPJS menjadi semakin populer saat pemerintah berencana menaikkan iurannya.

Jadi, belum maksimal penggunaaannya,  iuran sudah mau dinaikkan. Apakah dahulu salah perhitungan? Atau apakah salah kebijakan? Atau apakah ada penyalahgunaan wewenang atas BPJS itu? Tentu pernyataan ini banyak ditanyakan masyarakat. Namanya juga masyarakat, kepada siapa lagi bertanya kalau tidak pada pemerintah sebagai pengambil kebijakan itu? Kalau bertanya pada sesama masyarakat adanya hanya ketidakpuasan.

Yang lebih tragis adalah utang BPJS pada beberapa rumah sakit. Sebut saja salah satu kasus yang menimpa Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah. Tunggakan BPJS pada  RS Muhammadiyah di jawa Tengah saja mencapai 300 milyar. Sementara utang ke RS se Indonesia mencapai 17 tiriliun.  Cukup fantasstis bukan?

Menjadi semakin populer saat iuran BPJS ini uangnya dicurigai untuk penggunaan selain masalah tunjangan kesehatan. Tentu kecurigaan ini logis.  Utang  negara kita sudah begitu banyak. Permasalahan di masyarakat tidak banyak tertangani dengan maksimal terkait pendanaan yang berguna bagi masyarakat. Sementara korupsi terus merajalela. Pemerintah sibuk membangun dan memperkuat kekuasaannya.

Nah, apakah kecurigaan adanya penyelewengan dana kesehatan yang muncul tidak boleh disampaikan oleh masyarakat?  Boleh ada penjelasan secara rasional dari pemerintah. Mungkin masyarakat juga tidak banyak yang paham persoalan kebijakan kenegaraan. Mereka tahunya rasa keadilan dijamin dan kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Jika tidak, logika masyarakat sangat sederhana. Kemana dana yang selama ini mereka setorkan ke negara? Mungkin masyarakat salah, tetapi logika sederhana ini tetap akan hidup di benak masyarakat.

Kebijakan kesehatan kita memang sangat berbeda dengan negara maju. Untuk negara maju, jaminan kesehatan sudah dialokasikan dari pajak. Masyarakatnya taat pajak. Uangnya digunakan untuk kesejahtaraan rakyat. Tentu saja, karena rakyatnya mendapatkan reward langsung mereka dengan suka rela membayar pajak. Di tempat kita kalau tidak ada sanksi tentu masyarakat enggan membayar pajak. Bisa karena kurangnya kesadaran masyarakat atau karena apatis, toh uang pajak yang dipaksakan itu tidak banyak menyejahterakan mereka?

Maka, saat ada keinginan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS protespun berkembang. Sementara pemerintah juga harus mengalokasikan dananya untuk membayar utang dan membangun infrastruktur. Meskipun infrastruktur pun ada yang dibangun dari utang pula, bukan uang pajak. Ini semakin menghimpit pemerintah. Tentu perlu cara yang  dilakukan. Salah satunya menaikkan pendapatan. Darimana pendapatan tersebut? Salah satunya BPJS.

Ilustrasi : Tirto.com

Semakin riuhnya tanggapan kenaikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS di masyarakat. Mengapa? Ini karena menyangkut hajar hidup penting orang banyak. Kita bisa simak hasil penelitian yang dilakukan oleh Drone Emprit Academic (DNA) antara tanggal 16-22 November 2019. Kajian yang saya kemukakan berkaitan dengan tema kenaikan iuran JKN.

Berdasarkan data statistik dari Drone Emprit Academic (16-22 November 2019) terungkap bahwa perbincangan soal Kenaikan Iuran JKN masih menjadi perbincangan hangat di twitter. Setidaknya ada 4560 cuitan. Cuitan ini memang mulai menurun jika dibandingkan dengan 20 November 2019 (ada 3946 cuitan). Tentu ada banyak topik lain yang diperbincangkan.

Yang menarik dari cuitan sekitar 4560 tersebut 869 diantaranya digolongkan bernada negatif. Sementara hanya 423 yang bernama positif. Apa artinya ini? Tentu sentimen negatif masyarakat atas kenaikan iuran JKN. Negatif ini terus jangan diartikan tidak suka. Justru nada jengkel tetapi dengan harapan lebih baik bagi pengelolaan JKN

Lihat lagi data statistik berkaitan dengan “engagement”. Engagement menurut Wilbur Schramm (1954) secara sederhana diartikan sebagai komunikasi dua arah atau timbal balik. Mengapa? Karena komunikasi timbal balik menunjukkan ketertarikan topik pembicaraan. Jadi topik tidak sekedar dikeluarkan tanpa ada tanggapan. Data Drone Empit Acedemic (2019) menunjukkan ada sekitar dari sekitar 803 mention (17,57%), reply 325 (7,14%), retweet 3440 (75,29%).

Belajar dari Mahasiswa BPJS

Lalu apa hubungan antara BPJS pemerintah dengan BPJS mahasiswa? Memang tidak ada kaitan erat dan langsung. Namun jangan-jangan ada kesamaaannya? Mahasiswa BPJS itu modalnya cekak tetapi ingin tampil mewah, ingin dianggap punya cita rasa tinggi, pencitraan atau hal yang sifatnya fisik-fisik. Makan bisa pakai sambel dan tempe tetapi penampilannya harus “wah”.

Orang yang melihat akan terkagum-kagum, tetapi teman kosnya yang mengetahui kesehariannya mungkin hanya tertawa atau tersenyum. Mengapa? Ia mengatahui sebenarnya yang terjadi pada diri mahasiswa BPJS itu. Hanya ia tidak mau mengutarakan. Kasihan juga teman mahasiswa BPJS itu. Nanti malah malu kalau “ditelanjangi” kenyataan sebenarnya.

Jangan-jangan pemerintah itu aslinya tidak punya uang banyak, tetapi ingin merebut hati rakyat. Maka dibuatlah BPJS. Tentu saja niatnya baik. Menolong masyarakat miskin. Bagus kok. Tetapi jika akhirnya mengatahui carut marut BPJS seperti sekarang ini bagaimana memulihkan kepercayaan pada pengelolaan BPJS itu? Jika demikian adanya pemerintah hanya mencontoh mahasiswa?  Uangnya tidak, cukup yang penting pencitraannya jalan terus. Kalau terus-terusan begini lama-lama masyarakat akan jengkel. Yang dikhawatirkan eskalasi kekecewaan semakin menumpuk dan buntutnya protes. Tentu kita tak mengharapkan hal itu terjadi.

Taruhkan kita percaya pemerintah bisa mengelola BPJS. Kita paham bahwa pemerintah harus menaikkan iuran. Namun selama ini masyatakat tetap diposisikan sebagai objek kebijakan. Sayangnya, objek ini hanya dijadikan sasaran penderita atas kebijakan saja. Bukan sebagai pihak yang memang punya hak menikmati hak dirinya sebagai warga negara yang mempunyai “bapak” bernama pemerintah. Terus kalau sudah begini bagaimana menumbuhkan kepercayaan yang mulai tergerus waktu?

Hemat saya, diperintah siapapun, kapanpun dan dimanapun keadilan dan kesejahtaraan masyarakat memang tak mudah dilakukan. Ini jika kita melihat berbagai aturan yang dibuat beberapa puluh tahun belakangan ini. Sebuah kebijakan dan hukum hanya akan berbuah baik di masa datang jika ditegakkan dengan baik dan diberlakukan tanpa pandang buku. Tak usah curiga berlebihan pada masyarakat yang menuduh bahwa  hanya segelintir orang yang menikmati kebijakan negara.

Sementara itu, masyarakat dan bangsa ini bisa kokoh berdiri jika kepentingan rakyat diletakkan pada posisi tinggi. Sayangnya kepentingan diri dan kelompok masih berada di garda depan. Lihat saja bagaimana pemerintah bersama DPR “mengebiri” berbagai aturan untuk mengukuhkan kekuasaanya? Elite politik seolah sudah menutup mata dan telinga.

Kalau kemudian timbul kekecewaan di masyarakat itu wajar. Anehnya, kekecewaan yang wajar itu dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan pada negara atau merongrong negara. Masyarakat itu polos sehingga hanya melakukan tindakan yang menurutnya nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ada ungkapan yang berlaku umum dan diyakini kebenarannya, “orang lapar bisa membuat revolusi”. Lapar akan keadilan, lapar akan kebutuhan pokok, lapar akan perlindungan, lapar akan hidup tenteram. Jika ini tidak dipenuhi jalan revolusi sangat terbuka lebar. Semoga tidak terjadi. Tetapi apa yang tidak mungkin terjadi dalam politik?

Harapan akan santunan kesehatan dari BPJS itu juga sebuah rasa yang diharapkan. Jika tidak dipenuhi maka akan muncul kekecewaan yang kian menumpuk dengan eskalasi yang terus meningkat. Buntutnya akan menimbulkan perlawanan. Bukan melawan siapa yang berkuasa tetapi pada kebijakan yang tidak menihak pada rakyatnya. Jangan jadikan BPJS sebagai kebijakan “Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita”.

Link: https://www.terakota.id/bpjs-budget-pas-pasan-jiwa-sosialita/

Khawatir Tekanan Sosial Karena Medsos, Polisi Dilarang Pamer Kemewahan

Khawatir Tekanan Sosial Karena Medsos, Polisi Dilarang Pamer Kemewahan

Melalui Surat Telegram Nomor : ST/30/XI/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM tanggal 15 November 2019, Kapolri Jenderal Idham Azis secara resmi melarang seluruh jajarannya untuk menampilkan hal-hal yang bersifat kemewahan di media sosial. Melalui surat imbauan tersebut, anggota Polri diminta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan pola hidup yang sederhana.

Setidaknya ada tujuh poin imbauan yang tertuang dalam surat telegram tersebut. Pada intinya, anggota Polri diimbau untuk tidak memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik. Selain itu, anggota Polri juga dilarang mengunggah foto dan video pada media sosial yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis karena dinilai menimbulkan kecemburuan sosial. Sanksi tegas akan diberikan bagi anggota Polri yang melanggar.

Hilangkan kecemburuan sosial

Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengapresiasi imbauan Polri yang melarang anggotanya untuk pamer gaya hidup mewah di media sosial. Gebrakan tersebut ia nilai menjadi awal yang bagus karena jumlah anggota Polri yang besar akan secara masif mengurangi kecemburuan sosial di masyarakat. Menurut data dari kepolisian, jumlah SDM yang dimiliki Polri saat ini mencapai angka 443.379 personel.

Fahmi menyebutkan bahwa foto-foto gaya hidup mewah di media sosial cenderung menimbulkan tekanan bagi penggunanya yang tidak mampu, sehingga terpaksa melakukan hal-hal negatif demi memenuhi kebutuhan gaya hidup mewah yang ditampilkan di media sosial.

“Ini langkah yang bagus, saya sangat mendukung supaya mengurangi postingan-postingan yang bisa menyebabkan orang lain cemburu”, ujar Fahmi kepada DW Indonesia.

Lebih jauh, Fahmi mengatakan bahwa aktivitas media sosial oleh anggota polisi atau TNI apalagi dengan jumlah follower yang banyak, wajar dilakukan sepanjang dipergunakan untuk membagikan hal-hal yang positif, bukan untuk endorsement barang-barang mewah.

“Ada banyak yang bisa mereka lakukan secara positif kalo yang endorse yang sifatnya konsumtif itu kan negatif ya saya kira saya setuju untuk di stop ga boleh kayak gitu,” ujar Fahmi.

“Tetapi kalau yang positif banyak kok saya pernah tau ada yang bagus karena mereka kan terbiasa kadang militer itu ya terbiasa dengan latihan lari olahraga body building banyak pengikutnya itu sih it’s okay“, tambahnya.

Saat ini di media sosial Instagram, diketahui marak bermunculan ‘polisi selebgram’ dengan jumlah pengikut fantastis bahkan mencapai ratusan ribu pengikut.

Sebut saja Brigjen Pol Krishna Murti yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional (Misinter) Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, memiliki pengikut sebanyak 753 ribu melalui akunnya yang bernama @krishnamurti_bd91.

Contoh lain, seorang polisi berpangkat brigadir di Palu, Sulawesi Tengah bahkan memiliki pengikut sebanyak 465 ribu di Instagram melalui akunnya yang bernama @ianaditya31.

Menurut Fahmi, penggunaan media sosial oleh polisi justru bagus karena dapat menjadi alat untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya generasi millenial dan genZ.

“Selama yang dilakukan masih tidak melanggar hukum saya kira tidak masalah dan moralitas ya mesti ada valuevalue hukum moralitas ya”, ujar Fahmi.

“Anak-anak yang jumlahnya sekarang lagi besar itu generasi millenial generasi Z itu paling besar itu mereka mainnya di media sosial, jadi mereka harus dekati dengan cara-cara yang menarik juga yang cocok dengan cara mereka yaitu media sosial,” tambahnya.

Upaya reformasi kultur

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Pungki Indarti berpendapat bahwa imbauan Kapolri melarang jajarannya memamerkan gaya hidup mewah menjadi upaya melanjutkan reformasi kultur di tubuh Polri. Tujuannya untuk mengubah watak dan perilaku anggota Polri agar menjadi lebih baik.

Pungki pun menilai aturan tersebut harusnya tidak hanya diterapkan bagi anggota Polri saja tapi juga kepada keluarga dari anggota Polri.

“Divisi Profesi dan Pengamanan Polri wajib mengawasi jika ada yang bergaya hidup mewah, harus segera diperiksa. Jangan-jangan kepemilikan barang mewah atau gaya hidup mewah diperoleh dari cara-cara yang bertentangan dengan hukum,” ujar Pungki seperti dilansir dari Tempo.

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan bahwa surat imbauan terkait gaya hidup mewah yang dikeluarkan oleh Mabes Polri, memperlihatkan adanya keresahan di kalangan internal Polri terhadap gaya hidup yang tidak wajar dari sebagian besar anggotanya.

Ia menyebut bahwa dengan gaji anggota Polri, baik jajaran bawah maupun jajaran atas, seharusnya tidak memungkinkan mereka untuk bergaya hidup mewah. “Faktanya banyak polisi yang hidup mewah dengan gaya hidup bak selebriti,” kata Neta seperti dilansir dari Antara.

Meski menyambut positif surat imbauan tersebut, Neta mendorong Propam Polri untuk mendata dan mengungkap para anggota Polri yang kerap memamerkan kekayaannya dan bergaya hidup mewah.

“Jika TR hidup sederhana tidak dipatuhi, apa sanksinya? Beranikah menindak istri-istri jenderal yang kerap bergaya hidup glamour dengan barang-barang branded bergaya super mahal? ujar Neta.

Link: https://www.tempo.co/dw/1544/khawatir-tekanan-sosial-karena-medsos-polisi-dilarang-pamer-kemewahan