0 comments on “Founder Drone Emprit: Data Cagar Budaya Masih Berserakan”

Founder Drone Emprit: Data Cagar Budaya Masih Berserakan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI -Founder Drone Emprit , Ismail Fahmi menegaskan bahwa di era big data cagar budaya saat ini masih berserakan.

“Perilaku di internet terus naik. Data naik luar biasa saat ini di internet. Tapi sayangnya banyak data yang tak terstruktur, termasuk data cagar budaya,” katanya dalam talkshow pemeliharaan cagar budaya di era big data, Festival Media 2019, Jambi, Sabtu (16/11).

Salah satu hal yang semestinya bisa dilakukan di era big data saat ini adalah menghidupkan cerita soal cagar budaya.

“Video banyak tidak soal cagar budaya. Misalnya di Lambur, Tanjung Jabung Timur, sudah ada filmya belum. Banyak yang suka soalnya. Itu perlu dihidupkan ceritanya. Di Jepang contohnya. Bisa menghidupkan kisah,” ujarnya.

Di era big data, menurut Ismail Fahmi, sangat perlu interaksi. Misalnya untuk menghidupkan museum perlu disesuaikan dengan perilaku generasi sekarang.

“Tren sekarang, mereka suka selfie lalu share di media sosial. Nah kalau bisa dibuat museum tiga dimensi. Kalau bisa untuk cagar budaya pasti keren,” ucapnya.

“Selain itu kan google punya program art and culture. Kira-kira sudah sejauh mana museum ataupun BPCB memanfaatkan program itu. Jadi nantinya lewat program itu, seperti street view dan bisa melihat masuk ke dalam museum. Jadi seperti kita melihat langsung,” katanya lagi.

Sejarawan dan jurnalis Wenri Wanhar juga menjadi narasumber dalam talkshow ini. Dia mengatakan bahwa saat ini sudah saatnya bangsa Indonesia menelusuri sejarahnya sendiri.

“Salah satu pelajaran yang penting, adalah pemeliharaan cagar budaya. Tidak ada pohon besar di dunia ini yang akarnya lemah. Kalau kita mau jadi bangsa besar, akarnya mesti kuat,” ucapnya.

Sementara itu, pembicara Kepala BPCB Jambi Iskandar mengatakan bahwa pihaknya sudah bisa diakses secara online. Sudah ada petugas yang dilatih untuk mengelolanya.

“Kita sudah mulai menyesuaikan dengan era big data. Di samping itu tentu peran media massa sangat penting untuk menyampaikan informasi soal cagar budaya,” ujarnya.(*)

Link:https://jambi.tribunnews.com/2019/11/16/founder-drone-emprit-data-cagar-budaya-masih-berserakan.

0 comments on “Kartun: Mengadukan ASN via online”

Kartun: Mengadukan ASN via online

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan portal aduanasn.id Selasa (12/11/2019) lalu. Portal ini digunakan untuk menerima aduan masyarakat.

PORTAL| Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meluncurkan portal aduanasn.id (12/11/2019). Dengan demikian tersedia portal internet khusus untuk melaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bila mereka menyebarluaskan konten-konten radikalisme. Terdapat 11 jenis aduan yang bisa dilaporkan masyarakat ke portal tersebut.

Pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan portal aduan tersebut dapat menurunkan nilai freedom of expression di Indonesia. “Jadi kebebasan berekspresi berkurang,” kata Ismail.

Senada dengan itu, Pengamat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dari ICT Institute Heru Sutadi menilai ada poin larangan yang berlebihan, misalnya larangan likes, dislikes, love, retweet, dan comment di media sosial. “Misal soal kasih like saja sudah bisa dilaporkan, itu berlebihan,” kata Heru saat diwawancara CNNIndonesia.com.

Tetapi Heru menyetujui konsep pembatasan konten PNS di media sosial. Baginya PNS harus bisa memberi contoh penggunaan media sosial secara positif.

Link: https://beritagar.id/artikel/kartun/kartun-mengadukan-asn-via-online

0 comments on “Pakar Medsos soal Portal Aduan PNS: Kebebasan Ekspresi Turun”

Pakar Medsos soal Portal Aduan PNS: Kebebasan Ekspresi Turun

Jakarta, CNN Indonesia — Pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan portal aduan Aparatur Sipil Negara (ASN) aduanasn.id yang dibentuk pemerintahan Joko Widodo akan menurunkan nilai freedom of expression di Indonesia. 

“Jadi kebebasan berekspresi berkurang. Indikator kebebasan berekspresinya menurun,” kata Ismail saat ditemui di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/11).

Pasalnya, Ismail menilai portal aduan itu merupakan pendekatan negara untuk mengontrol segala aktivitas media sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam portal aduanasn.id, masyarakat bisa melaporkan ASN yang menyebarluaskan konten-konten radikalisme meliputi Intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

“Pendekatan negara mungkin ingin mengontrol. Dari pendekatan semua dikontrol termasuk PNS,” kata Ismail.

Kontrol dari pemerintah ini terlihat dengan adanya poin larangan ‘tanggapan atau dukungan sebagai tanda sesuai pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial’ terkait konten radikalisme.

Ia mengatakan pemerintah harus menindak lanjuti terkait kebijakan ini agar urgensi keberadaan portal ini lebih jelas. 

“Makanya disini kan kembali lagi kepada pemerintah yang tepat untuk mau diapakan nantinya,” ujarnya. 

Di sisi lain, portal yang bisa menerima aduan masyarakat ini dinilai Ismail akan ada laporan-laporan masyarakat yang tidak sesuai dengan konten radikalisme. Sehingga, ia yakin portal aduan PNS radikal ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak baik.

Link: https://cnnindonesia.com/teknologi/20191113205938-185-448128/pakar-medsos-soal-portal-aduan-pns-kebebasan-ekspresi-turun

0 comments on “Narasi Rekayasa Novel Baswedan Heboh di Medsos, Analis Sebut 3 Isu: Ada Pengalihan Isu Anggaran DKI”

Narasi Rekayasa Novel Baswedan Heboh di Medsos, Analis Sebut 3 Isu: Ada Pengalihan Isu Anggaran DKI

penyidik-senior-kpk-novel-baswedan-ditemui-di-depan-kediamannya.jpg
Narasi Rekayasa Novel Baswedan Heboh di Medsos, Analis Sebut 3 Isu: Ada Pengalihan Isu Anggaran DKI – Kompas.com / Tatang Guritno

TRIBUNNEWSBOGOR.COM — Kasus dugaan rekayasa penyidik KPK Novel Baswedan yang menyebar di media sosial menuai perhatian dari Ismail Fahmi, Analis Drone Emprit & Kerenels Indonesia.

Di laman media sosial Twitter, Instagram hingga Facebook, isu Novel Baswedan menggulir bak bola liar.

Video-video hingga narasi soal rekayasa Novel Baswedan pun masih banyak ditemukan di media sosial hingga kini.

Apalagi kini setelah politisi PDI-P Dewi Ambarwati atau Dewi Tanjung melaporkan Novel Baswedan ke Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan rekayasa penyiraman air keras.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube CNN Indonesia, Jumat (8/11/2019), berjudul ‘Narasi Novel Baswedan di linimasa’, analis Drone Emprit, Ismail Fahmi mengungkapkan hasil analisanya.

Sang analis mengungkapkan bahwa narasi yang dimunculkan di media sosial itu bertujuan untuk menimbulkan keraguan apakah mata Novel Baswedan itu benar terluka parah atau tidak.

“Itu sebelum kasus sekarang soal rekayasa itu sudah muncul, tapi baru ramai sekarang.

“Ada video ditampilkan, tujuannya menimbulkan keraguan apakah matanya Novel Baswedan itu serius atau tidak,” ungkap Ismail Fahmi.

Terkait orang-orang yang menyebarkan isu Novel Baswedan ini, Ismail Fahmi tidak bisa menyebutkan apakah mereka ini pendukung Jokowi atau penentang Jokowi.

Pasalnya, beberapa akun media sosial itu tidentitasnya masih belum jelas.

“Saya tidak bisa bilang ini terkait pendukung presiden atau tidak. Dari data saya, mereka ini lebih seperti individual saja dari pada influencer, netizen atau buzzer yang mengangkat isu ini,” ucapnya.

Namun berdasarkan hasil analisanya, kondisi mata dan penyerangan yang dialami Novel Baswedan ini merupakan fakta.

Tapi akibat hebohnya narasi di media sosail soal dugaan rekayasa, banyak publik yang terkecoh, sehingga fakta tersebut berubah jadi keraguan.

“Yang saya lihat menariknya, sesuatu yang sudah sangat jelas, bahwa kecelakaan mata Novel Baswedan ini suatu fakta.

Tapi sedemikian rupa, itu bisa saja balik. Bisa saja ditimbulkan persepsi itu sesuatu yang rekayasa, sehingga publik itu susah menerima dan mendapatkan kebenaran,” papar Ismail Fahmi

“Bahwa sesuatu yang sangat jelas, ternyata bisa secara ramai-ramai dibuat tidak jelas, sehingga publik bisa mempunyai pemikiran yang berbeda,” imbuhnya.

Ditambahkan Ismail Fahmi, fenomena ini juga disebabkan terlalu bebasnya masyarakat dalam mengakses media sosial.

Sehingga hal ini pun bisa menjadikan ancaman dalam mendapatkan kebenaran

“Semakin kita bebas bermedia sosial, di situ ada ancaman yaitu publik sulit mendapatkan kebenaran, bahkan mereka mendapatkan informasi yang sebaliknya,” ucap Ismail Fahmi.

Ketika ditanya soal motif rekayasa Novel Baswedan ini seperti bola salju, sang analisis mengungakpakn pendapatnya.

“Saya gak bisa melihat motifnya,” ucap Ismail Fahmi

Meski begitu, sang analis menyebut pemicunya ini didasarkan karena 3 isu.

“Tapi ada 3 isu yang menarik yang bersamaan. Isu pertama soal RAPBD DKI, kemudian terus merembet ke KPK. Kenapa KPK tidak turun tangan. Pada saat yang sama juga, Pak Jokowi memberikan tugas kepada pak Kapolri untuk menyelesaikan masalah Novel Baswedan. Jadi mungkin ini yang diangkat,” paparnya

“Inia da 3 isu yang bersamaan muncul, penyebabnya apa, motifnya apa, saya tidak tahu. Tapi ketiga isu ini memang berhubungan,” tambahnya.

“Apakah semuanya dimulai dari situ?” tanya presenter berita.

“Saya lihat masalahnya dengan RAPBD DKI Jakarta. Ada kecenderungan pengalihan isu dari masalah anggaran DKI,” ucap Ismail Fahmi.

“Tanggal 4 November itu kan ada tayangan dari NET TV. Novel itu kan petinggi KPK, KPK itu ada hubungannya sama petisi soal RAPBD DKI,” tambahnya.

“Saya lihat dari percakapannya, 3 isu ini menggelinjang di diskusi media sosial. Ada beberapa isu yang waktunya bersamaan, kemudian menjadi diskusi dan dialog yang muncul di media sosia,” ujarnya

Padahal, diketahui masalah Novel Baswedan ini sudah lama sejak 2017.

Namun setelah Jokowi mengangkat Kapolri baru untuk mengusut masalah Novel Baswedan, maka kasus ini kembali diungkit.

“Masalah Novel kan sudah lama sekali, menunjukkan keseriusan Pak Predsiden Jokowi, pas pengakatan Kapolri baru juga ada harapan baru. Makanya wartawan mencoba mengangkat,” ucap Ismail Fahmi.

“Kalau analisis dari Drone Emprit narasi negatif untuk Novel Baswedan ini cenderung fitnah ini, datangnya dari mana: Influencer, buzzer atau pure warganet?” tanya sang presenter berita.

“Kalau kita lihat warganet biasa sih tidak. Tapi mereka yang sangat aktif dan vokal di media sosial. Yang pro dan kontra soal KPK.

Selama ini kan ada yang pro pemerintah, ada yang pro oposisi, dari situ yang muncul. Jadi jika saya lihata apakah aad pergerakan yang mengarah ke sana, satya tidak bisa menyimpulkan.

Karena bisa jadi, netizen itu punya pandangan ingin menyampaikan hal yang menarik, kita share nih,” papar Isamil Fahmi

“Jadi belum bisa ditrack apakah ada upaya yang dibentuk untuk pelemahan KPK,” tandas sang presenter berita

Link: https://bogor.tribunnews.com/amp/2019/11/08/narasi-rekayasa-novel-baswedan-heboh-di-medsos-analis-sebut-3-isu-ada-pengalihan-isu-anggaran-dki?page=all

0 comments on “Analisis Percakapan Iuran BPJS Kesehatan: Dirut dan Komisi IX Jadi Sorotan”

Analisis Percakapan Iuran BPJS Kesehatan: Dirut dan Komisi IX Jadi Sorotan

Iuran BPJS Kesehatan Naik
Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta – BPJS menjadi salah satu topik yang banyak dibicarakan sejak akhir bulan lalu, terutama sejak kabar kenaikan iuran BPJS kesehatan mencuat ke publik.

Social media monitoring tool Drone Emprit Academic (didukung oleh UII Yogyakarta) mencatat, sejak pengumuman kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Rabu (30/10/2019) lalu hingga Jumat (8/11/2019) pukul 16.10 WIB, jumlah percakapan terkait topik ini di Twitter hampir mencapai hampir empat puluh ribu twit.

Volume percakapan tertinggi percakapan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan dapat ditemukan pada Rabu (30/10/2019), yang mencapai enam ribuan twit.

Pada hari-hari berikutnya, topik ini masih diperbincangkan, tetapi volumenya mengalami naik-turun di kisaran dua hingga empat ribuan twit per hari.

Volume percakapan twit tentang kenaikan iuran BPJS. Kredit: Drone Emprit Academic

Masih menurut Drone Emprit Academic, lima akun twit yang paling banyak mendapat tanggapan adalah twit dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN dan mantan komisaris PTBA Muhammad Said Didu (@msaid_didu), akun anonim Mbah Liem (Mbah_Liem), Gloria Karaja (@gloriakaraja), pengamat politik, Yunarto Wijaya (@yunartowijaya), serta akun kader Partai Demokrat Taufiqurrahman (@taufiqrus).

Twit tentang kenaikan iuran BPJS dengan tanggapan terbanyak . Kredit: Drone Emprit Academic

Berhentilah main drama. Iuran BPJS itu naik krn pemerintah dan DPR tdk menganggarkan dlm APBN utk menutup defisit @BPJSKesehatanRI. Saat dinaikkan lewat keputusan Presiden, anggota @DPR_RI dan partai “pura2” galak ke BPJS, pdhl penyebab naik adalah “kesepakatan” mereka dlm APBN @msaid_didu

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Kalau Nunggak Didenda hingga Rp 30 Juta

Baik. Tp biar adil jg hrs berlaku sebaliknya, jk dlm setahun peserta tdk pernah klaim/menggunakan jasa BPJS maka iuran jg hrs dikembalikan hingga Rp 30 jt.

Kalian setuju..?! RT keras ! @liem_id

Alur penindasan BPJS: 1. Setiap orang wajib jadi peserta2. Iuran dinaikkan 100% per Januari 20203. Dirut: Lebih murah dari pulsa4. Penunggak iuran akan ditagih secara langsung 5. Ada sanksi bagi penunggak iuran BPJS 6. Administratifnya ribet saat digunakan7. Kualitas buruk@gloriakaraja

Gua pribadi lebih rela pertamax & pertalite dinaikin 500 perak (khusus buat pengguna mobil) buat nutupin defisit anggaran utk BPJS dibanding harus dibebanin di iuran per-individu… @yunartowijaya

yg setuju untuk menggugat ayo viralkan!

8 Alasan Menggugat Kenaikan Iuran BPJS https://t.co/gqIlMzpw41 @taufiqrus

Analisis Percakapan

Ilustrasi wordcloud dari korpus berbasis pada 11 ribu twit tentang kenaikan iuran bpjs. Didesain di tools buatan Jason Davies

Selanjutnya, sebelas ribu twit itu dianalisis dengan pendekatan linguistik korpus. Pertama, kami mengekstraksi kata-kata dengan frekuensi tertinggi. Mereka adalah bjpsygdankesehatandiiurannaik, dan seterusnya seperti ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Kata-kata dengan frekuensi tertinggi dari 11 ribu twit tentang kenaikan iuran bpjs. Dibuat di chartgo.com

Selanjutnya kami mengekstraksi bigram dan trigram dengan frekuensi tertinggi. Mereka adalah bpjs kesehataniuran bpjs, bpjs naikkenaikan iurankenaikan iuran bpjs, dan seterusnya seperti tampak pada grafik di bawah ini.

Bigram dan trigram dengan frekuensi tertinggi dari 11 ribu twit tentang kenaikan iuran bpjs. Dibuat di chartgo.com

Salah satu yang patut menjadi sorotan adalah dirut bpjs. Secara umum, sentimen percakapan yang memuat bigram dirut bpjs cenderung negatif.

Berikut ini beberapa narasi percakapan yang memuat bigram dirut bpjs.

anggota dpr berang dirut bpjs bandingkan iuran bpjs dengan pulsa telepon

sy yakin klo dirut bpjs pasti gk bs ngerasain kan gmn rasanya minta rujukan? begitu kalah saktinya kartu bpjs ini dg kartu2 lain. banyak diskriminasi. disini negara telah gagal dalam hal memberikan keadilan dlm hal pelayanan kesehatan.

berarti emang @bpjskesehatanri yg gak bener. turunin gaji dirut bpjs kesetanan… eh salah, maksudnya kesehatan setengahnya dari 200jt.

bpjs kalau ngga mampu bayar ke rs milik muhammadiyah, bikin aja sktm. dirut bpjs mundur aja, gw siap jadi direktur kok.

dirut bpjs bandingkan iuran dan pulsa, kok tak bilang gajinya lebih besar dari presiden?

Bigram lain yang paling mencolok adalah komisi ix. Alat kelengkapan DPR RI itu banyak diperbincangkan ketika hendak, sedang, dan telah menggelar rapat dengan BPJS Kesehatan. Salah satu narasi yang dapat ditemukan di percakapan ini adalah aspirasi dan apresiasi warganet terhadap komisi ix, seperti berikut ini:

@dpr_ri komisi ix @bpjskesehatanri hari ini dprri komisi ix rapat dng bpjs ! agt dpr jangan lupa menanyakan “mengapa pengelolaan bpjs amatiran ?” contoh amatiran nya : pengadaan obat tdk di lakukan oleh bpjs tapi di lakukan oleh oleh faskes dng harga obat yg jor joran !

anggota komisi ix dpr @ninikwafiroh dari @fraksipkb keluhkan terbitnya perpres no 75/2019 yg menaikkan iuran bpjs seluruh segmen peserta @ninikwafiroh marah & minta komisi ix tak lg rapat dgn kemenkes & bpjs! you’re the rock tanya jg kelas ii naik 116% itu gmn hitungnya?

anggota komisi ix dpr tolak kenaikan iuran bpjs kesehatan kelas iii #bpjskesehatan

dalami masalah bpjs kesehatan, komisi ix dpr kembali panggil fachmi idris

gila bener.. padahal 5 menteri bersama komisi ix sudah sepakat tdk menaikkan iuran bpjs mandiri kelas 3. tapi kenyataannya dinaikkan juga. beginikah cara kalian mengelola negara? lalu suara siapa lagi yg mau kalian dengar?

ibu @ninikwafiroh wakil ketua komisi ix @dpr_ri dari @fraksipkb pertanyakan komitmen pemerintah terkait kenaikan iuran bpjs @cakiminow @emhasanuddin @cucuna44 @kangfathannow @dpp_pkb

Link: https://www.liputan6.com/tekno/read/4106199/analisis-percakapan-iuran-bpjs-kesehatan-dirut-dan-komisi-ix-jadi-sorotan

0 comments on “Accusation of Novel faking his eye injury perpetuated by social media users: An analyst”

Accusation of Novel faking his eye injury perpetuated by social media users: An analyst

Accusation of Novel faking his eye injury perpetuated by social media users: An analyst
Illustration of a cyber attack (Shutterstock/File)

As the investigation of the acid attack against Novel Baswedan appears to have stalled, the senior Corruption Eradication Commission (KPK) investigator has been accused of faking his left eye injury, an allegation perpetuated by influential users, according to social media analysts.

Analysts at big data consulting company Drone Emprit said social media buzzers had begun to spread “disinformation” that Novel’s case had been fabricated around Nov. 1, when President Joko “Jokowi” Widodo renewed his call for the National Police to wrap up their investigation of the acid attack by December.

Novel sustained injuries to his left eye, turning it pinkish with a smaller pupil, when he was attacked with acid by two unknown assailants in the early hours of April 11, 2017.

Twitter handles that stood out for spreading most of the accusations included @AdellaWibawa and @Triwulan82, according to Drone Emprit analyst Hari Ambari.

Both of the accounts were well-known as supporters of Jokowi during the 2019 presidential election.

Drone Emprit founder Ismail Fahmi, however, declined to regard the buzzers as either pro-Jokowi or progovernment, noting that there could be various reasons and motives prompting the users to share such disinformation.

In a tweet dated Nov. 4, user @AdellaWibawa uploaded video footage of local television network Net TV that showed Novel being taken to a car in a wheelchair at a hospital in 2017. Novel appeared to be answering questions from the reporter in the video, recorded as saying that his eyesight was blurry.

User @AdellaWibawa wrote in the tweet: “Novel Baswedan’s eye when it was aired by Net TV on April 18, 2017..!? Look at him getting shocked by the appearance of the NET reporter. Look at his eye and cheek, all flawless, even though he had only been recently attacked with acid.”

The tweet has been retweeted more than 1,300 times as of Wednesday.

Drone Emprit’s analysis also found other accounts sharing tweets of a negative tone against Novel, such as @Eko_Kunthadi@03_Nakula and @Ary_Prasetyo, tweets of which had also been shared many times, Hari said.

Drone Emprit’s Ismail said that, although the narrative was perpetuated by buzzers, organic supporters or regular netizens had amplified the messages, as shown by the many retweets.

“Netizens often don’t care about the truth; they tend to be biased and only deliver what they like. Their aim is not to deliver the truth, but rather to attack. This is common among those who are progovernment and those in the opposition,” Ismail told The Jakarta Post on Wednesday.

Ismail noted that this was not the first time Novel had been attacked on social media, referring to accusations that the senior investigator was part of the conservative Islamist Taliban group. The two instances were different, however, Ismail said, as the latter was nonorganic, given the employment of bot accounts.

Novel refuted the allegations, saying the video had been taken between April and July 2017, before he had undergone the osteo-odonto-keratoprosthesis (OOKP) surgery at the Singapore National Eye Centre on Aug. 17, 2017. The procedure aims to restore vision in the most severe cases of corneal injuries.

“At the time, I hadn’t undergone the OOKP surgery in my left eye because Dr.-Prof. Donald Tan was trying the stem cell method by installing placenta membranes in my two eyes to recover the dead cells,” he said on Tuesday, as quoted by kompas.com.

However, the attempt did not bear fruit until August 2017. At the time, Novel said, it was predicted that he could go blind. He then decided to proceed with the OOKP procedure, which resulted in his damaged left eye looking as it looks today.

“At the time [before the surgery], people would think I was not sick, because my left eye did not seem injured. It wasn’t red and it was clear like a marble. However, the truth is, many of its cells had died and my eyesight was deteriorating. So it’s normal for regular people to think that I wasn’t injured,” he said. (ars)

Link: https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/06/accusation-of-novel-faking-his-eye-injury-perpetuated-by-social-media-users-an-analysts.html

0 comments on “Netizen Kritik Soal Aibon dan APBD ala Anies”

Netizen Kritik Soal Aibon dan APBD ala Anies

Jakarta, CNN Indonesia — Percakapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mencapai 89 ribu di Twitter. Hal itu terungkap dari hasil analisis pengamat media Ismail Fahmi melalui piranti lunak (software) data Drone Emprit sepekan terakhir.

Gambar yang paling banyak dibagikan ulang (retweeted) mayoritas berisi kritikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun @aniesbaswedan. Namun ada juga penjelasan dari @DKIJakarta tentang tahapan penyusunan APBD.

Pendiri PT Media Kernels Indonesia itu menyebutkan sejak 30 Oktober, grafik tren memperlihatkan percakapan tentang APBD naik pesat, sementara percakapan soal APBN kurang diminati.

Menurut volume percakapan, bahasan APBD mencapai 89 ribu atau jauh lebih tinggi dari APBN yakni hanya 10 ribu. Perbincangan paling tinggi berada di Twitter, dan media online.

Di media sosial yang diwakili Twitter, proporsi percakapan percakapan tentang APBN hanya 9 persen, sisanya 91 persen tentang APBD. Sedangkan di media daring (online), proporsi APBN lebih tinggi yakni 29 persen dan APBD 71 persen.

“Media online menulis berdasarkan fakta di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh percakapan di media sosial,” demikian cuitan Ismail dalam akun resminya @ismailfahmi, Jumat (1/11).

Hal itu menunjukkan bahwa isu terkait APBN cukup tinggi seperti diberitakan media. Namun publik punya agenda sendiri, tak terpengaruh media online, yakni tentang APBD.

Peta Social Network Analysis (SNA) tentang APBD memperlihatkan dua klaster besar dalam sepekan terakhir, yakni klaster yang mengkritik Anies dan pro Anies.

Influencer RAPBD yang paling banyak interaksi (engagement) adalah @willsarana, @ernestprakasa, dan @Aryprasetyo85 dari klaster pengkritik Anies. Sementara itu, dari klaster “Pro Anies” ada @taufiqrus, dan @topesuspend.

“Munculnya kedua klaster di sini, memperlihatkan narasi kedua kubu relatif kuat,” sebut Ismail.

Cuitan APBD yang paling banyak ialah topik yang menyoroti @DKIJakarta saja, bukan daerah lain.

Gambar yang paling banyak dibagikan ulang (retweeted) mayoritas berisi kritikan kepada @aniesbaswedan. Namun ada juga penjelasan dari @DKIJakarta tentang tahapan penyusunan APBD.

Di sisi lain, tagar terkait APBD di Twitter paling banyak menyangkut Mendagri, PSI, Transmart/Bank Mega, Aibon, Ahok, dan Anies.

Menariknya, keterikatan (engagement) di Instagram ternyata sangat tinggi, bahkan mengalahkan Twitter. Misalnya, unggahan tentang Aibon dapat 33 ribu likes. Klarifikasi dari sahabat anies dapat 16 ribu likes

Tagar di Instagram tentang APBD mayoritas menyinggung soal @aniesbaswedan, @DKIJakarta, dan Aibon.

“Pengawasan publik atas kinerja pemerintah baik daerah maupun pusat, terbukti bisa sangat ampuh ketika mereka mengangkat dan meramaikannya di media sosial,” ungkap Ismail.

Dia menambahkan, jika hal itu dilakukan terhadap semua pemerintah daerah (Pemda), dan kementerian/lembaga (K/L), maka publik bisa turut berpartisipasi dalam kontrol anggaran negara. (lav)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191101160908-192-444920/netizen-kritik-soal-aibon-dan-apbd-ala-anies