Founder Drone Emprit: Hoaks 6 Kali Lebih Cepat Menyebar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar algoritma media sosial Ismail Fahmi menjelaskan informasi kontroversial yang terkadang isinya hoaks enam kali lebih cepat menyebarnya. Ia menjelaskan, algoritma yang ada di di media sosial membuat seseorang terus menggulir unggahan yang menarik.

“Biasanya yang membuat senang (menarik) itu karena ada teori konspirasi, pertempuran. (Padahal) Algoritma ini membuat kita terpolarisasi,” kata Ismail dalam acara virtual “Kontroversi Hoaks dan Pseudosains Kesehatan di Media Sosial” yang diselenggarakan Islamic Medical Association and Network of Indonesia (Imani)-Perhimpunan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia (Prokami), Ahad (3/10).Baca Juga

Peralatan kesehatan Covid-19

Peralatan kesehatan Covid-19Untuk mengilustrasikan pentingnya mengkonter hoaks, Ismail membagikan data yang menunjukkan bahwa kelompok yang netral terhadap vaksin itu dekat dengan grup antivaksin. Kelompok antivaksin itu rajin mendekati grup netral. Sementara itu, kelompok provaksin sudah lelah berhadapan dengan antivaksin. Mereka kurang agresif menyebarkan informasi kepada kelompok netral.

“Prediksinya, jumlah provaksin akan kalah dengan yang aktivaksin jika kita tidak aktif mendekati yang netral,” ujar founder Drone Emprit ini.

Hoaks seperti berita yang isinya diulang-ulang. Hoaks dibuat bisa masuk ke logika banyak orang. Kenapa orang membuat hoaks? Menurut Ismail, itu karena ada keuntungan yang dipetik pembuatnya. Hoaks akan berhenti jika berurusan dengan penegak hukum.

Lalu, bagaimana cara mendeteksi hoaks? Ismail merekomendasikan untuk melihat siapa penulisnya, tulisan/konten itu dibuat untuk siapa, apa yang mau disampaikan, mengapa sebuah cerita dibuat, sumbernya dari mana, videonya autentik atau tidak.Ismail pun menyarankan orang yang menyebarkan berita benar harus membuat informasi yang mudah diakses masyarakat. Dengan begitu, mereka bisa membantu meluruskan informasi keliru yang beredar di luas.

“Imani punya tim, buat video benar, kirim ke WhatsApp, sehingga publik yang percaya (hoaks), dapat alternatif informasi benar dari kita. Bikin saja katanya, faktanya, mitosnya, faktanya,” kata Ismail.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dr. Ede Surya Darmawan SKM MDM mengatakan, masyarakat mudah memercayai hoaks kesehatan karena mencari rujukan di media sosial. Tak jarang, orang tidak menelusuri latar belakang keilmuan dari pihak yang menjadi sumber informasinya.photoTiga hoaks terbaru soal vaksinasi Covid-19 – (Republika)

Di samping itu, orang cenderung memiliki emosi untuk segera menyebarkannya ketika informasi itu sesuai dengan kebutuhannya. Ede mengatakan, penguatan peran edukasi itu harus didukung semua pihak dengan konsisten dan komitmen.

“Kalau pemerintah tak jelas, maka masyarakat akan mengatakan, ‘Ini kita berpegangan kemana’. Mereka akan berpegangan ke yang terdekat memberi informasi (yang ternyata hoaks),” kata Ede.Berdasarkan data Hoax Buster, Ede mengatakan, hampir setiap hari ada empat hoaks Covid-19 yang beredar di media sosial. Dia menyarankan semua tenaga kesehatan dan pihak terkait harus mendukung edukasi kepada masyarakat.

Link: https://www.republika.co.id/berita/r0hid1414/founder-drone-emprit-hoaks-6-kali-lebih-cepat-menyebar-part1

Pinjol Bisa Tahu Nomor Ponsel Teman Peminjam, Kok Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia – Meminjam uang dari pinjaman online (pinjol) otomatis memberikan sebagian data pribadi kepada perusahaan pemberi pinjaman, salah satunya yaitu akses data nomor kontak di handphone Anda. Oleh karena itu, tak heran bila ternyata pinjol ini bisa mendapatkan akses nomor telepon kerabat dari si peminjam.

Dengan mengantongi kontak kerabat si peminjam, maka kerap terjadi orang dari pinjol ini dengan sesuka hati dan secara acak menghubungi sejumlah nomor kontak yang tersimpan di handphone peminjam, baik melalui WhatsApp, email atau SMS.

Mereka tak segan-segan mengabarkan bahwa salah satu rekan Anda meminjam uang dan belum melunasi bersama dengan bunganya. Mereka melampirkan foto diri peminjam, KTP, besaran tagihan dan bahkan pesan bernada ancaman bila tidak segera melunasi pinjaman yang didapat dari pinjol.

Hal ini tentu mengesalkan. Sebab, kalian bukanlah peminjam, tetapi harus berhadapan dengan pinjol. Selain itu, muncul pertanyaan bagaimana pinjol bisa mendapatkan nomor ponsel kalian padahal yang meminjam adalah teman lain.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi pun mencoba menjelaskan fenomena ini melalui utasan di akun Twitter pribadinya. Menurutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang mensyaratkan pinjol legal hanya boleh mengakses “Camilan” (Camera, Microphone, dan Location).

“Ada pinjol yang comply dengan syarat ini. Tetapi ada juga yang ambil data lebih,” tulisnya dalam utasannya di Twitter sembari menunjukkan pinjol legal yang mengambil data peminjam secara berlebihan, seperti dikutip Senin (30/8/2021).

Ismail Fahmi mengungkapkan bahwa pinjol ilegal lebih parah. Mereka mengambil data pengguna berlebihnya, mulai dari history, contact card, storage (foto dan video) phone call, “Camilan” dan lainnya.

Namun menurutnya ini bukan lah bagian dari hackers, melainkan memanfaatkan minimnya pengetahuan pengguna terhadap keamanan data.

Link: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211002164004-37-280914/pinjol-bisa-tahu-nomor-ponsel-teman-peminjam-kok-bisa

Cara Kerja Buzzer RI: Disinformasi untuk Serang Oposisi

Jakarta, CNN Indonesia — Buzzer atau pendengung kerap kali bekerja dengan cara menyebarkan disinformasi untuk menyerang dan menyudutkan pihak oposisi atau pihak tertentu.
Analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan bahwa disinformasi telah menjadi bisnis bahkan industri tersendiri. Merujuk pada laporan dari Oxford University, dia mengatakan terdapat beberapa metode yang dilakukan oleh buzzer dalam bekerja.

“Disinformasi itu sudah menjadi bisnis, bahkan industri. Ini laporan terbaru tahun 2020,” kata Ismail dalam webinar yang diadakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, Kamis (30/9).

Menurut laporan tersebut negara di dunia menggunakan buzzer atau akun bot dengan tiga jenis bot. Pertama automated account atau akun yang dibuat dengan pemrograman. Kedua, human-curated accounts atau ratusan akun yang dikelola oleh satu orang, dan ketiga stolen or impersonate account atau akun seseorang yang dibajak untuk menyebarkan konten yang mendukung kepentingan buzzer.

Lihat Juga :

Kominfo: Kami Tak Berurusan dengan Buzzer dan Influencer
“Ini kalau saya lihat dari laporan itu Indonesia hanya ada di automated account dan human-curated accounts,” ujar Ismail.

Menurut Ismail, buzzer bekerja dengan menggunakan disinformasi untuk menyerang oposisi atau dengan menyerang akun yang aktif dengan memberikan informasi tandingan.

“Kemudian di sini juga ada polarisasi. Contoh polarisasi yang paling jelas itu apa? Cebong, kampret. Penggunaan istilah-istilah itu merupakan labelling jadi dipolarisasi, dipisahkan dengan memberi label-label itu. Indonesia mengalami semuanya,” ujar Ismail.

Selain itu, Ismail juga mengatakan bahwa tim buzzer tersebut berbentuk temporer, artinya tidak pasti atau berubah-ubah sesuai dengan pesanan pihak yang membayarnya.

“Artinya temporer itu sekarang dia mendukung calon A, bisa jadi nanti mendukung calon B, bisa saja terjadi, yang penting ada duit,” imbuh Ismail.

Lihat Juga :

Netizen Riuh BEM Udayana Cap Jokowi The Guardian of Oligarch
Lebih lanjut, berdasarkan pengamatan Ismail pada pemilihan presiden 2019 lalu terdapat banyak kelompok buzzer yang terkoordinasi dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian koordinasi tersebut juga terdesentralisasi atau tidak dalam satu titik yang sama.

Ismail menyimpulkan bahwa ada upaya disinformasi yang sudah diindustrialisasi sehingga semakin lama buzzer dapat bekerja semakin profesional. Hasilnya, kini mereka dapat dipesan atau bekerja sama dengan pemerintah, partai politik ataupun perusahaan untuk membangun disinformasi yang lebih kuat.

(mrh/ayp)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210930190837-185-701751/cara-kerja-buzzer-ri-disinformasi-untuk-serang-oposisi.

Pendiri Drone Emprit Nilai Fenomena Buzzer Sudah Jadi Profesi

TEMPO.CO, Jakarta – Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, mengatakan fenomena pendengung atau buzzer kini telah berubah menjadi profesi. Para buzzer, menurut dia, sebagian besar adalah otomatisasi dari algoritma.

Buzzer ini yang disebut sebagai cyber troops,” kata Fahmi dalam webinar yang diadakan oleh Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah pada Kamis, 30 September 2021. 

Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan mengenai computational propaganda, yaitu bot, algoritma, atau otomatisasi. Bot tersebut digunakan untuk memanipulasi opini publik melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube.

“Ini yang disebut bot-nya. Bot ini banyak dipakai oleh aktor-aktor politik,” katanya. 

Selain itu, Fahmi juga menerangkan soal cyber troops. Pada umumnya pendengung jenis ini dimiliki oleh pemerintahan, militer, partai politik hingga industri. Ia menjelaskan mereka memiliki struktur. “Di dalamnya ada influencer/buzzer dan tim-tim fans untuk amplifikasi followersnya,” jelas Fahmi.

Fahmi menegaskan bahaya buzzer tidak hanya memanipulasi opini publik, tetapi juga terdapat pola yang dilakukan untuk melawan pihak lain. Salah satu caranya ialah dengan melalui trolling (pelecehan), kampanye hitam, dan mempolarisasi masyarakat di dunia maya. 

Dalam konteks politik di Indonesia, buzzer telah banyak digunakan oleh politisi. Menurut Fahmi hal ini mengkhawatirkan kelangsungan demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut, Fahmi mengatakan bahwa buzzer bekerja secara bersembunyi. “Sembunyi di balik nama, sembunyi di balik pola,” katanya. 

Ia menyarankan untuk banyak melakukan riset dan mengekspos hasilnya, terutama secara real time. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang manipulasi opini yang sedang dimainkan buzzer

“Kita tunjukkan ke publik bahwa mereka lagi diserang oleh buzzer tertentu. Kita kasih tau bahwa berita ini hoaks, dan sebagainya,” tambah Fahmi.

Sedangkan Sekretaris Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, Abdul Rohim Ghazali menyatakan keberadaan buzzer sangat mengkhawatirkan persatuan masyarakat Indonesia yang beragam. 

Ia menilai fenomena buzzer tumbuh subur, terutama ketika menyangkut proses politik seperti pemilu. Ghazali bahkan mengatakan buzzer tersebut bukan hanya bekerja secara sukarela, tetapi ada juga organisasi yang mengatur secara profesional. “Banyak juga buzzer yang menjadi jasa profesional,” kata dia.  

Link: https://nasional.tempo.co/read/1512432/pendiri-drone-emprit-nilai-fenomena-buzzer-sudah-jadi-profesi/full&view=ok

Ahli Sebut Oposisi Serang Jokowi dengan Bot di Pilpres 2014

Jakarta, CNN Indonesia — Analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyebut pada 2014 oposisi atau pihak yang kontra dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jumlahnya sangat sedikit. Alhasil pihak yang berseberangan menggunakan bot atau akun palsu untuk menyerang Jokowi di media sosial.
“Saking enggak ada pendukungnya yang kontra dengan Jokowi membuat bot,” kata Ismail dalam webinar yang diadakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, Kamis (30/9).

Ismail menyatakan itu saat memaparkan analisis jejaring sosial di media sosial. Analisis itu adalah sebuah citra yang menunjukkan aktivitas percakapan di media sosial yang berkaitan dengan kata kunci tertentu.

Pada 2014 Joko Widodo tengah menjadi sorotan karena saat itu dia baru dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan merupakan salah satu calon presiden.

Lihat Juga :

BSSN Perkuat PeduliLindungi, Integrasi 11 Aplikasi Menyusul
“Yang saya ambil adalah di Twitter untuk topik tertentu, misalnya ini topiknya adalah Joko Widodo. Kenapa? Karena pada 2014 pak Jokowi lagi rame. Semua percakapan tentang beliau itu menarik. Pro dan kontra tertangkap dengan nama beliau saja,” kata Ismail

Lebih lanjut Ismail menyebut pada 2014 Jokowi merupakan sosok idaman bagi media. Pada data yang dia presentasikan hampir semua media mendukung dan menyukai Jokowi. Sementara pihak yang kontra sangat sedikit.

Karena netizen dan media yang pro terhadap Jokowi mendominasi, pihak yang kontra pun membuat bot untuk menyebarkan konten negatif atau berseberangan dengan Jokowi.

Pihak yang kontra membuat bot dengan tujuan menyebarkan konten yang mereka buat sendiri sehingga konten ataupun tagar yang mereka buat semakin berlipat ganda dan menjadi trending.

“Dia membuat pasukan robot yang isinya mungkin ada delapan [akun] kemudian di-retweet di antara mereka sendiri, ngerumpi, yang penting tagarnya saja muncul,” ujar Ismail.

Lihat Juga :

Pakar Sebut Video Santri Tutup Telinga Bukan Pengalihan Isu
Ismail mengatakan di media sosial, khususnya Twitter, nama Jokowi tak luput dari perbincangan netizen. Dia mengatakan ada polarisasi di kalangan netizen dan media massa, sebagian mendukung dan sebagian di sisi yang berlawanan.

Meski demikian, menurut Ismail pihak yang mendukung lebih banyak dibandingkan dengan yang kontra.

(mrh/ayp)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210930182155-199-701729/ahli-sebut-oposisi-serang-jokowi-dengan-bot-di-pilpres-2014.

11 Aplikasi Bisa Akses Pedulilindungi, Tokopedia Hingga JAKI

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana membuka akses agar pengguna tak perlu memasang (instal) aplikasi PeduliLindungi secara terpisah, sehingga fitur-fiturnya bisa dibuka di 11 aplikasi lain mulai Oktober 2021 mendatang.
Berdasarkan penjelasan Chief Digital Transformation Office Kemenkes, Setiaji, yang diinformasikan kembali oleh pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, sebanyak 11 aplikasi bisa mengakses fitur PeduliLindungi.

Sebanyak 11 aplikasi itu adalah:
Gojek,
Grab,
Tokopedia,
Tiket.com,
DANA,
Livin’ by Mandiri,
Traveloka,
Cinema XXI,
LinkAja!,
GOERS, dan
JAKI.

Lihat Juga :

PeduliLindungi Bakal Muncul di Grab-Tokopedia Mulai Oktober
Hal ini diungkap Setiaji dalam diskusi RCEE Working Group yang disiarkan lewat akun Youtube BNPB Indonesia, Jumat (24/9).

Setiaji menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan sejumlah aplikasi agar fitur-fitur di PeduliLindungi bisa digunakan di aplikasi-aplikasi tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan platform-platform digital seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka, bahkan pemerintah DKI [dengan JAKI], jadi tidak harus menggunakan PeduliLindungi, tapi anda bisa mendapatkan fitur-fitur yang ada di PeduliLindungi,” jelasnya.

“Ini akan kita launching di Oktober,” imbuhnya.

Lihat Juga :

Ahli Minta Akun PeduliLindungi Tak Pakai NIK
Dia menerangkan, langkah ini dilakukan pihaknya untuk menjawab keluhan masyarakat yang tidak bisa memasang PeduliLindungi di telepon selulernya.

“Nah ini menjawab tadi kalau ada orang punya handphone terus aplikasi enggak mau instal PeduliLindungi, nah bisa menggunakan ini,” ujar Setiaji.

Namun, ia belum menjelaskan tentang data yang akan dibagikan dari PeduliLindungi ke aplikasi lain tersebut secara rinci.

Langsung terintegrasi tiket kereta dan pesawat
Lebih lanjut Setiaji menjelaskan bagi orang yang tidak punya ponsel pintar dan akan melakukan perjalanan udara maupun dengan kereta tetap bisa teridentifikasi status hasil tes swab PCR maupun antigen dan sertifikat vaksinnya. Status tersebut bisa diketahui melalui nomor NIK saat membeli tiket.

“Sudah kami berlakukan di bandara, misalnya di bandara itu bahkan di tiket sudah kita integrasikan. Kalau naik kereta api itu sudah tervalidasi pada saat pesan tiket, sehingga tanpa menggunakan handphone pun itu bisa diidentifikasi bahwa yang bersangkutan sudah memiliki vaksin dan ada hasil tesnya (PCR atau antigen),” ucapnya seperti dikutip dari situs Kemenkes.

Sementara itu, bagi tempat yang tidak terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, masyarakat bisa memeriksanya secara mandiri di aplikasi PeduliLindungi. Caranya dengan memasukkan NIK dan langsung muncul bahwa yang bersangkutan statusnya layak atau tidak untuk masuk ke tempat tersebut.

(mth/eks)

Linki: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210927084015-185-699766/11-aplikasi-bisa-akses-pedulilindungi-tokopedia-hingga-jaki.

Soal PeduliLindungi, Ismail Fahmi Minta Luhut Belajar dari Gopay

JawaPos.com – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin aplikasi PeduliLindungi dikembangkan, sehingga tersedia fitur pembayaran digital, salah satunya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Menurutnya, potensi pengguna PeduliLindungi yang besar perlu dimanfaatkan seiring bermembangnya sistem pembayaran digital dan banyaknya pelaku UMKM yang menggunakan QRIS.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi memandang, ide tersebut perlu disertai dengan aspek kredibilitas aplikasi PeduliLindungi itu sendiri. Menurutnya, sebelum melakukan pengembangan terhadap aplikasi tersebut, pemerintah perlu membangun kepercayaan masyarakat terlebih dahulu.

“Bangun dulu trust publik terhadap aplikasi PeduliLindungi. Jadi, dapatkan kepercayaan publik dulu,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Kamis (23/9).Baca juga:Luhut Ingin PeduliLindungi Sediakan Fitur QRIS

Ismail menyebut, keinginan Luhut tersebut sangat menarik, tapi perlu dikritisi karena aplikasi PeduliLindungi ini masih banyak kekurangannya. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan performa aplikasi tersebut.

“PeduliLindungi masih banyak kekurangannya. Permasalahan kemarin perlu diselesaikan seperti sempat dikabarkan bocor, dan keluhan masyarakat seperti eror. Jadi, perlu kedepan gimana. Mana yang oke mana yang nggak,” ungkapnya.

Ismail mengatakan, membangun kepercayaan terhadap aplikasi PeduliLindungi memang menjadi PR pemerintah. Pasalnya. jika berkaca pada aplikasi pembayaran lain seperti Gopay, dia pun melalui proses atau tahapan yang tidak sebentar.

“Pokoknya trust nomor 1. Misalnya masyarakat sekarang banyak yang pakai Gopay karena sudah lama dan itu digunakan untuk pembayaran keperluan internal seperti ojek. Setelah lama baru pakai payment untuk pembayaran lain,” jelasnya.

Ismail pun meminta Luhut untuk bersabar sembari meningkatkan keamanan digital aplikasi PeduliLindungi dan membangun kepercayaan pengguna. “Sebelum mengarah ke payment, payment itu kan security-nya harus lebih bagus. Kemarin data di-hack sempat, apalagi menaruh uang di situ, nggak akan mudah. Kalau seandainya nanti dipasang belum tentu publik dipercaya dan dipakai,” pungkasnya.

Link: https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/23/09/2021/soal-pedulilindungi-ismail-fahmi-minta-luhut-belajar-dari-gopay/?page=all

Jaksa Kesampingkan Saksi-Bukti dari Jumhur Hidayat, Pengacara: Sesat Pikiran!

Jakarta – Jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya kepada terdakwa kasus berita bohong dan keonaran, Jumhur Hidayat, mengesampingkan bukti yang diajukan pihak Jumhur di persidangan. Jaksa menyebut bukti itu tidak diatur dalam KUHAP.
“Bahwa di persidangan telah juga didengarkan ahli a de charge yang dihadirkan penasihat hukum terdakwa, namun demikian penuntut umum mengalihkan pemeriksaan saksi tersebut karena dalam bentuk acara KUHP Pidana tidak dibenarkan adanya saksi ahli a de charge, dan karena tidak dipertimbangkan dalam tuntutan ini, kami sebagai JPU berpendapat bahwa kami telah cukup untuk membuktikan ini pada diri terdakwa,” ucap jaksa dalam sidang di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Kamis (23/9/2021).

“Dokumen yang diajukan penasihat hukum terdakwa tidak memenuhi sebagaimana syarat surat dalam KUHAP, dan JPU berpendapat bahwa alat bukti JPU telah cukup,” imbuh jaksa.

Baca juga:
Dituntut 3 Tahun Bui, Jumhur Soroti Hal Memberatkan di Tuntutan Jaksa
Respons Pengacara Jumhur
Usai persidangan, pengacara Jumhur Hidayat, Oky Wiratama, menyebut pernyataan jaksa adalah pernyataan yang sesat. Oky mengatakan, dalam undang-undang, terdakwa memiliki hak menghadirkan bukti di sidang.

“Disebutkan bahwa saksi yang telah kami ajukan, yaitu saksi ahli, saksi fakta yang meringankan itu tidak dianggap karena tidak diatur di dalam KUHAP. Jadi sama sekali tidak dianggap karena argumen jaksa. Menurut saya itu sesat pikir karena terdakwa, itu diberikan hak yang sama untuk menghadirkan saksi yang meringankan, baik saksi fakta maupun saksi ahli. Hal itu di mana diatur ada di Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Pasal 14,” tegas Oky usai sidang.

Terkait saksi a de charge atau saksi meringankan yang tidak ada di berita acara pemeriksaan (BAP), Oky menyebut hal itu disebabkan Jumhur tidak diberi kesempatan saat diperiksa sebagai tersangka.

“Kedua, mengenai saksi dari kuasa hukum tidak dianggap karena tidak ada di BAP. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jumhur tadi, pada saat di BAP, ternyata Pak Jumhur tidak diberikan kesempatan saksi yang meringankan dia untuk di BAP. Ini kan yang dilihat di sini fakta persidangan, bukan dilihat dari proses di kepolisian. Ini menurut saya logika sesat pikir,” jelas Oky.

Baca juga:
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara Terkait Kasus Berita Bohong
Oky menuturkan pihaknya selama sidang sudah menghadirkan saksi yang membuktikan Jumhur tidak bersalah. Adapun saksi yang dihadirkan pihak Jumhur adalah Ismail Fahmi dari Drone Emprit dan saksi ahli dari Kominfo.

“Biarlah majelis hakim memilih mau menggunakan ahli dari jaksa atau ahli dari kami,” pungkas Oky.

(zap/dwia)

Link: https://news.detik.com/berita/d-5736734/jaksa-kesampingkan-saksi-bukti-dari-jumhur-hidayat-pengacara-sesat-pikiran.

Pakar Sebut Video Santri Tutup Telinga Bukan Pengalihan Isu

Jakarta, CNN Indonesia — Analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan video santri yang menutup telinga ketika diperdengarkan musik yang viral tidak dibuat-buat dan bukan sebuah pengalihan isu.
Video tersebut diunggah Staf Khusus Presiden, Diaz Hendropriyono, di media sosial. Diaz menulis kalimat yang menyebut para santri itu mendapat didikan yang keliru, dan dianggap tak sesuai dengan sikap pemerintah yang selama ini kerap menggaungkan toleransi umat beragama.

Ismail mengatakan penyebaran video itu yang mengakibatkan polemik merupakan hal yang wajar.

“Kalau yang ini natural, menurut saya. Ada gurunya terus ngeshoot kan terus kemudian di taruh di media sosial dia,” kata Ismail kepada CNNINdonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (17/9).

“Dan seandainya itu tidak diangkat oleh buzzer, ya enggak akan ramai, sementara buzzer ini kan followers-nya banyak dan dia sangat influential,” ujar Ismail.

Lihat Juga :

Ramai-ramai Bela Santri Tutup Kuping dari Tukang Cap Radikal
Akibat hal itu, kata Ismail, membuat banyak orang ingin bereaksi sehingga viral. Rekan-rekan dari buzzer akan mendukung dengan mengkritik atau menghujat para santri tersebut.

“Tapi di sisi lain, ini kan sifatnya pro kontra, sehingga netizen yang kontra akan meng-counter narasi yang dibangun oleh buzzer dan teman-temannya. Otomatis karena ada pro kontra jadi viral,” sambung Ismail.

Menurut Ismail, adanya pihak yang menanggapi dan menyatakan tindakan dari para santri itu sebagai upaya radikalisasi menurut dia karena orang lain seolah melihat ada stereotip. Maksudnya adalah ada kecenderungan setiap kegiatan yang tidak umum dan dilakukan oleh umat Islam selalu dikaitkan dengan radikalisme dan ekstremisme.

“Jadi stereotip itu selama ini dikembangkan, dan selama ini saya lihat narasi itu kan berkembang terus,” kata Ismail.

“Ketika melihat ini ada anak sekolah di sekolah Islam yang dilakukan aneh banget, musik saja kok enggak mau, itu langsung dalam pikirannya terhubung, persepsinya seperti stigma yang sebelumnya dibangun itu,” sambung Ismail.

Ismail mengatakan dalam kasus video santri yang viral kebetulan mendapat respon dari tokoh-tokoh yang kemungkinan tidak sepakat dengan stereotip radikalisme tersebut. Reaksi seperti itu justru mengakibatkan isu tersebut semakin ramai di media sosial.

Lihat Juga :

Kemenag: Santri Enggan Dengar Musik Bukan Tanda Esktremisme
“Biasa kalau di media sosial ada sesuatu yang kontroversial pasti ada pro kontranya,” jelas Ismail.

Video sejumlah santri yang terlihat menutup telinga saat mendengar musik di lokasi vaksinasi virus corona (Covid-19) viral. Perekam video yang diduga ustaz pembimbing dari para santri itu menyebut mereka menutup telinga karena ada alunan musik di lokasi.

Diaz Hendropriyono turut mengunggah video itu di akun Instagram disertai kritik.

“Sementara itu… Kasian, dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. There’s nothing wrong to have a bit of fun!!,” tulis Diaz.

Sampai saat ini belum jelas lokasi dan waktu kejadian tersebut. Begitu pula asal sekolah atau pesantren anak-anak itu.

(mrh/ayp)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210917231918-185-696030/pakar-sebut-video-santri-tutup-telinga-bukan-pengalihan-isu.

Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether Singapura

Jakarta, IDN Times – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membantah aplikasi PeduliLindungi untuk melacak dan skrining warga yang terpapar COVID-19 merupakan buatan Singapura. Tapi, Kominfo tak membantah aplikasi yang di-install di ponsel pintar itu terinspirasi aplikasi TraceTogether yang sudah lebih dulu dibuat Negeri Singa. 

Perkara aplikasi PeduliLindungi ramai disebut buatan Singapura bermula dari unggahan mantan Komisaris Garuda, Peter F. Gontha, di akun Instagramnya pada 13 September 2021. Ia sempat menulis bila benar PeduliLindungi buatan Singapura maka keamanan data-data pribadi WNI dalam bahaya. 

“Seluruh data kita direkam di Singapura dan kedaulatan data Indonesia sudah ada di tangan mereka. Meski ini aplikasi Telkom. Mereka tahu alamat, tanggal lahir, e-mail kita. Termasuk kita makan apa dan pergi ke mana saja. Mereka sudah tahu. Kalau informasi ini saya salah, mohon diinformasikan apa yang salah,” tulis Peter pada 13 September 2021 yang kini sudah dihapus. Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether SingapuraPernyataan mantan Komisaris PT Garuda Indonesia Peter F. Gontha soal aplikasi PeduliLindungi buatan Singapura (www.instagram.com/@petergontha)

Kolom komentar akun Instagram Peter pun langsung ramai. Ada sejumlah warganet yang menepis pernyataan Peter tersebut. Namun, Juru Bicara Kemkominfo, Deddy Permadi, membantah isu tersebut. Ia mengatakan PeduliLindungi adalah aplikasi asli buatan dalam negeri. 

“Pernyataan yg mengatakan bahwa PeduliLindungi adalah buatan Singapura adalah salah. PL adalah karya anak bangsa,” kata Deddy ketika dihubungi, Kamis (16/9/2021).

Staf khusus Menkominfo, Henry Subiakto, menambahkan PeduliLindungi memang terinspirasi aplikasi TraceTogether buatan Singapura. Tetapi, aplikasi PeduliLindungi dikembangkan tim Telkom yang dipimpin Faizal R. Djoemadi yang kini ditunjuk Erick Thohir sebagai bos PT Pos Indonesia.

“Idenya memang melihat dari TraceTogether Singapura, tapi kemudian dikembangkan lebih canggih dan lengkap. Kami juga sudah minta izin ke Duta Besar Singapura,” cuit Henry di akun Twitter-nya, @henrysubiakto, pada 15 September 2021. 

Apa benar PeduliLindungi lebih canggih dibandingkan TraceTogether?

1. Aplikasi Trace Together gunakan bluetooth, PeduliLindungi pakai koneksi internet

Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether Singapura(Tampilan aplikasi Trace Together) http://www.mothership.sg

TraceTogether dikembangkan Badan Teknologi dan Kementerian Kesehatan Singapura dan diluncurkan pada 20 Maret 2020. Aplikasi itu dapat membantu pemerintah melacak siapa saja yang melakukan kontak dekat dengan jarak dua meter selama 30 menit. 

“Aplikasi ini sangat bermanfaat dalam kasus orang-orang yang terinfeksi tidak tahu siapa saja yang kontak langsung, atau berada dalam jarak dekat dengan mereka selama durasi tertentu,” ungkap developer aplikasi itu seperti dikutip dari harian The Straits Times pada 2020. 

Dengan menemukan orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien, maka dapat membantu proses tes COVID-19 menjadi lebih tepat sasaran. Trace Together digunakan dengan mengaktifkan tool bluetooh di ponsel pintar. 

Badan Digital Government Office dan Smart Nation (SNDGO) mengatakan agar proses pelacakan bisa dilakukan, maka para penggunanya harus memberikan persetujuan mereka secara eksplisit, bahwa data berupa nomor telepon dan data di aplikasi itu akan digunakan untuk melakukan penelusuran. 

“Ketika diminta oleh Kementerian Kesehatan (MOH) maka para penggunanya dapat mengirimkan data aplikasi TraceTogether untuk proses pelacakan. Hanya sampai di titik itu. Data-data lainnya tidak akan dilacak oleh pemerintah,” ungkap SNDGO. LANJUTKAN MEMBACA ARTIKEL DI BAWAH

Editor’s Picks

Sementara, PeduliLindungi baru bisa dimanfaatkan bila ponsel dihubungkan dengan jaringan internet. Selain itu, aplikasi tersebut baru dimanfaatkan untuk skrining warga yang hendak menuju ke tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan. Cara ini dinilai cukup efektif karena terbukti 3.830 orang berhasil ditolak masuk ke mal karena terdeteksi positif COVID-19. 

Hal itu diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ketika rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi IX DPR pada 13 September 2021. Dari jumlah tersebut, 3.000 orang terdeteksi melakukan check-in saat ingin masuk ke mal atau pusat perbelanjaan. Sebanyak 348 orang lainnya terdeteksi saat masuk ke dalam pabrik-pabrik industri.

“Kami bisa lihat suprisingly tetap aja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif COVID-19 tapi masih jalan-jalan,” ungkap Budi pada Senin, 6 September lalu. 

Sementara, fitur pelacakan kontak erat masih belum dioptimalkan. Meski selama diaktifkan, aplikasi PeduliLindungi terus meminta agar lokasi pengguna ponsel terus dinyalakan. 

Baca Juga: Terobosan Singapura: Ciptakan Aplikasi Lacak Kontak Pasien COVID-19

2. Aplikasi PeduliLindungi dinilai ciptakan kesenjangan di masyarakat

Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether SingapuraANTARA/Arindra Meodia

Sementara, kebijakan pemerintah memberlakukan skrining di fasilitas umum dengan aplikasi PeduliLindungi dinilai menciptakan kesenjangan. Sebab, aplikasi tersebut hanya berfungsi di ponsel pintar. Padahal, tak semua orang di Indonesia memiliki ponsel pintar. 

Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, mendorong pemerintah untuk mencari cara lain untuk proses skrining. Salah satunya membuat aplikasi yang bisa memindai dari data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, kata dia, data ini pasti dimiliki semua orang yang telah menerima vaksin COVID-19. 

“Jadi, masyarakat cukup membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya. Tak perlu membawa kartu vaksin, tak perlu punya smartphone,” cuit Ismail di akun Twitternya, @ismailfahmi, pada 15 September 2021. 

Pemerintah, kata Ismail, dapat membuat aplikasi venue yang dapat scan NIK lalu terhubung ke pangkalan data PeduliLindungi untuk cek status vaksinasinya. Aplikasi tersebut akan lebih adil bagi semua kalangan karena tak semua warga memiliki ponsel pintar. 

3. Epidemiolog sentil penggunaan sertifikat vaksin COVID-19 di aplikasi PeduliLindungi

Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether SingapuraEpidemiolog Griffith University, Dicky Budiman (dok. Dicky Budiman)

Pendapat yang senada dengan Ismail juga sejak lama disampaikan epidemiolog. Salah satunya epidemiolog dari Universitas Griffith, Brisbane, Dicky Budiman. 

Dia mengatakan alih-alih menggunakan PeduliLindungi sebagai skrining, pemerintah sebaiknya menggenjot 3T yakni tes, lacak, dan isolasi. Dicky menyebut bila 3T di Indonesia sudah kuat, maka aplikasi semacam PeduliLindungi sudah tak lagi dibutuhkan. 

“Bukan hanya satu (kasus) saja (yang terjadi tak bisa masuk karena tak ada sertifikat vaksin), pasti banyak yang lain. Itu kan merugikan banyak pihak dan ini akan semakin banyak (masalah terkait integrasi data). Nanti terjadi di berbagai macam aktivitas,” ungkap Dicky pada 15 Agustus 2021. 

Ia juga menilai syarat untuk menunjukkan sertifikat vaksin ke sejumlah tempat umum tidak adil. Sebab, belum semua warga di Indonesia sudah menerima vaksin. Berdasarkan data yang dikutip dari Our World In Data, cakupan vaksinasi di Indonesia pun baru 20 persen.