Pakar: Akun Bot Warnai Lampu Hijau Jokowi untuk Pilkada 2020

Jakarta, CNN Indonesia — 

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyatakan percakapan tentang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 cukup tinggi.

Menurut Ismail puncak percakapan terjadi ketika Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Joko Widodo setuju melanjutkan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

“Seminggu terakhir, terdapat total 208k percakapan, paling banyak di Twitter (175k), berita online (31k), dan IG (1,7k). Sejak 21 Sep terdapat total 112k, terbanyak di Twitter (101k), berita online (10k), dan IG (354),” kicau Ismail lewat akun Twitter pribadinya.

Ismail menuturkan pernyataan akademisi Azyumardi Azra akan ‘Golput’ paling disukai dan banyak dishare. Azyumardi diketahui berkicau bakal golput sebagai solidaritas bagi mereka yang wafat karena Covid-19.

Terkait hal itu, Islmail menilai ide itu bisa membangkitkan perlawanan publik untuk melakukan hal yang sama.

Sedangkan sikap Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang menuntut penundaan Pilkada serentak, kata Ismail juga banyak diperbincangkan. Sebab, NU dan Muhammadiyah dianggap mewakili suara publik yang signifikan jumlahnya.

Lebih lanjut, Ismail membeberkan hasil pemetaan Social Network Analysis (SNA) memperlihatkan ada satu klaster besar berwarna merah yang memberikan sentimen negatif terhadap pilkada. Namun di luar cluster itu, berkeliling akun-akun yang tersebar berawarna hijau dengan sentimen cenderung positif.

“Sebagian dari mereka membentuk sebuah cluster dengan simpul utama akun @1trenggalek. Ini adalah cluster yg mengantisipasi jika pilkada dijalankan, akan diamankan,” kicau Ismail.

Adapun analisis SNA dengan mengacu tagar ‘Pilkada’. Ismail berkata ada tiga klaster yang membicarakan pilkada serentak tahun ini. Pertama, klaster merah dari kalangan netizen yang kontra Pilkada. Kebanyakan tidak menggunakan hastag.

Kedua, klaster #TaatProkesSaatPilkada dengan top influencer @1trenggalek, @GroboganPolres, dan lainnnya. Ketiga, klaster #PilkadaLanjutProtokolKetat.

Klaster kedua, kata Ismail berasal dari institusi Polri yang mengajak publik agar taat protokol kesehatan selama proses Pilkada 2020. Klaster itu juga mengingatkan adanya kerawanan baru selama Pilkada, sehingga mengajak masyarakat untuk lapor jika ada pelanggaran.

“Cluster #TaatProkesSaatPilkada banyak berisi infografis dan meme sebagai media penyampai pesan. Salah satunya adalah tentang peraturan pilkada saat pandemi, pasal yang berlaku, dan 3M, dll,” kata Ismail.

Ada bot dalam perbincangan Pilkada 2020

Ismail menyatakan ada bot yang digunakan dalam percakapan pro-kontra pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Rata-rata bot score dari analisis DE sebesar 2.04.

“Setidaknya ada 3.5k post dari akun terindikasi robot, dan 10.3k+6.8k terindikasi cyborg,” ujar Ismail.

Ismail menuturkan 19 persen cuitan terindikasi dari akun-akun bot.

“Di peta SNA, cluster yg menggunakan bot biasanya punya pola interaksi yang “terprogram, rapat antar beberapa akun dalam cluster, menjauh dari real user”,” ujarnya.

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200923075237-192-549678/pakar-akun-bot-warnai-lampu-hijau-jokowi-untuk-pilkada-2020

Istilah PSBB Total, Siapa yang Memulai dan Mempopulerkan?

Istilah PSBB Total, Siapa yang Memulai dan Mempopulerkan?

Jakarta, IDN Times – Istilah PSBB total sempat memicu kontroversi dalam beberapa hari terakhir. Kebijakan yang direncanakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada Rabu, 9 September 2020 itu mengundang banyak perhatian masyarakat yang mempertanyakan maksud dari PSBB total tersebut.

Anies sebenarnya tidak pernah mengucapkan kata-kata “PSBB total” sama sekali dalam dua kali konferensi pers yang ia sampaikan pada 9 dan 13 September. Hal itu dibenarkan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo.

“Saya juga mohon bantuan nih kepada teman-teman semua nih terutama kawan media, Pak Anies itu tidak pernah menyebutkan PSBB total, saya ulangi lagi, saya ikuti perkembangannya Pak Anies tidak pernah menyebutkan PSBB total,” kata Doni dalam acara bertema Radio Bertanya, Doni Monardo Menjawab melalui streaming YouTube BNPB Indonesia, Minggu, 13 September 2020.

Lalu siapa yang pertama kali memulai dan mempopulerkan istilah PSBB total? Pakar media sosial dari Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menjelaskan dalam utas di Twitter.

1. Yang pertama kali menggunakan istilah PSBB total

Istilah PSBB Total, Siapa yang Memulai dan Mempopulerkan?Dok. IDN Times

Artikel pertama yang tercatat oleh Drone Emprit dimuat oleh CNN Indonesia pada Rabu, 9 September 2020 pukul 19.58 WIB dengan judul “Anies Tarik Rem Darurat, Jakarta PSBB Total”.

“Artikel dari CNN Indonesia ini menggunakan istilah ‘PSBB Total’ dalam judulnya. Namun tidak ada satu pun dalam body berita pernyataan baik langsung maupun tidak langsung yang menggunakan istilah ini,” tulis Ismail dalam sebuah utas di akun Twitternya @ismailfahmi yang dikutip pada Senin (14/9/2020) malam.

2. Diikuti media lainnya

Istilah PSBB Total, Siapa yang Memulai dan Mempopulerkan?Ilustrasi media sosial (IDN Times/Sunariyah)LANJUTKAN MEMBACA ARTIKEL DI BAWAH

Berita CNN Indonesia kemudian diikuti oleh media lain seperti CNBC Indonesia, Viva, Sinar Harapan, Antara News dan Detik hingga pukul 23.00 WIB pada hari itu.

Drone Emprit mencatat pada tanggal 9 September terdapat lebih dari seratus artikel yang menggunakan istilah PSBB total.Istilah PSBB Total, Siapa yang Memulai dan Mempopulerkan?Twitter.com/@ismailfahmi

3. Media yang paling banyak menulis PSBB total

Istilah PSBB Total, Siapa yang Memulai dan Mempopulerkan?Suasana sepi di Jalan Sudirman, Jakarta pada Kamis (9/4/2020). (IDN Times/Herka Yanis)

Analisis Drone Emprit selanjutnya adalah situs berita yang paling banyak menulis PSBB total. Dari data tersebut menunjukkan CNBC Indonesia menjadi situs berita yang paling banyak menulis soal PSBB total pada 9 September sebanyak 13 berita, diikuti CNN Indonesia 11 berita dan Antara News 10 berita. Situs berita lainnya menulis di bawah 10 berita.

Secara kumulatif, dari tanggal 9 hingga 14 September, CNBC Indonesia menulis 209 berita soal PSBB total, diikuti CNN Indonesia 174 berita, Republika 154 berita, Detik 143 berita, Antara News 114 berita dan Warta Ekonomi 106 berita. Media lainnya menulis di bawah 100 berita pada rentang waktu tersebut.

4. Influencer terbesar PSBB total

Istilah PSBB Total, Siapa yang Memulai dan Mempopulerkan?Twitter.com/@ismailfahmi

Ismail juga menuliskan 5 besar influencer dengan engagement terbesar untuk PSBB total ini. Yakni CNN Indonesia sebanyak 11.109 engagement, @kleponwajik 1.614 engagement, @kabarpolitik 1.273 engagement, @eko_kuntadhi 1.032 engagement dan @tubirfess dengan 986 engagement.

“Intinya, istilah ‘PSBB Total’ ini telah menimbulkan kontroversi yang sangat ramai di media sosial. Baik dari mereka yang pro maupun yang kontra Anies Baswedan dengan referensi dari media. Apa yang bisa kita lihat, sebuah pemberitaan yang pertama muncul dari sebuah media, ternyata dengan sangat cepat bisa direplikasi oleh media-media lain secara masif, tanpa ada ‘crosscheck’ atas headline dan istilah yang bikin kontroversi,” kata Ismail menerangkan.

Link: https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/istilah-psbb-total-siapa-yang-memulai-dan-mempopulerkan/4

Buzzer dan Influencer, Apa Bedanya?

Jakarta – 

Isu buzzer dan influencer mengemuka. Para politikus saling beradu argumen usai juru bicara Presiden Jokowi menyatakan influencer berperan penting di era demokrasi digital. Apa sih beda buzzer dan influencer?

Pertama, buzzer. Dilihat dari akar katanya, yakni ‘buzz’ dalam bahasa Inggris berarti ‘dengung’. Jadi, ‘buzzer’ bisa dialihbahasakan sebagai ‘pendengung’ di media sosial (medsos).

Adapun influencer berasal dari kata ‘influence’ yang artinya ‘pengaruh’. Dalam bahasa Indonesia, influencer disebut juga sebagai pemengaruh. Lalu apa beda buzzer dan influencer?

Kepada detikcom, Selasa (1/9/2020), analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, memberikan penjelasan mengenai perbedaan dua makhluk internet ini.

“Buzzer cenderung mengamplifikasi isu yang sudah ada. Dia tidak membuat isu sendiri,” kata Ismail.

Buzzer biasa bekerja atas dasar pesanan isu yang dibawa suatu agensi kehumasan (public relation/PR), partai politik, pemerintah, perusahaan produk tertentu, selebritis, atau pihak lainnya. Secara personal, buzzer bukanlah siapa-siapa, bahkan anonim.

Akun-akun medsos buzzer bisa saja cuma sembarang nama, dengan foto profil perempuan, laki-laki, atau tokoh anime. Memang, pihak yang merekrut para buzzer tidak menggubris siapa identitas asli buzzer-buzzer ini. Yang paling penting bagi perekrut, misinya tersebar dan viral di Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, atau platform lainnya.

“Buzzer ini biasanya bukan orang terkenal, dia bukan public figure,” kata Fahmi.

Di sinilah letak perbedaannya. Buzzer bukanlah sosok terkenal, tapi influencer adalah sosok terkenal yang punya pengaruh.

“Influencer adalah figur yang dikenal di bidangnya masing-masing. Misalnya di seni influencer itu adalah artis, atau di bidang politik si influencer ini adalah politikus tenar,” kata Fahmi.

Influencer punya banyak pengikut (follower). Apa yang disampaikannya di akun medsos bisa memengaruhi followernya. Pihak yang punya misi menggulirkan isunya via medsos bakal merekrut si influencer lantaran si influencer punya pengaruh yang besar.

“Berbeda dengan buzzer, influencer sudah punya pengaruh yang besar sebelum dia diberi pekerjaan oleh pemberi pesan,” kata Fahmi.

Pada dasarnya, influencer adalah sosok yang independen. Hidup-matinya influencer tidak tergantung isu yang ditawarkan si pemegang proyek, karena sebelum dapat proyek-pun si influencer sudah terkenal duluan. Bayaran seorang influencer jauh lebih tinggi ketimbang satu orang buzzer.

“Influencer bisa Rp 10 juta sekali posting saja. Buzzer jauh dari itu. Buzzer dikonttrak sebulan dua bulan untuk terus menerus bekerja memposting isu,” kata dia.

Baik influencer dan buzzer bisa memengaruhi trending topics medsos, algoritma mesin pencari, atau konten viral. Meski begitu, bukan berarti trending topics, algoritma mesin pencari, dan konten viral pasti hasil karya influencer dan buzzer.

BuzzeRp, apa itu?

Fahmi menjelaskan, ada buzzer yang sukarela bekerja, ada buzzer yang bekerja berdasarkan bayaran pemegang proyek. Buzzer yang sukarela biasanya bergerak sukarela meramaikan suatu isu karena punya kesamaan ideologi atau kecocokan dengan tokoh politik/selebritis/produk tertentu.

“Buzzer yang sukarela ada, yakni buzzer ideologis karena punya kesamaan pandangan politik,” kata Fahmi.

Di sisi lain, buzzer bayaran juga banyak. Fahmi mengidentifikasi buzzer bayaran punya polah tertentu. Kenalilah cirinya.

“Ada buzzer yang dibayar, cirinya adalah postingan cuma satu tema saja terus setiap hari,” kata Fahmi.

Ada istilah BuzzeRp yang dewasa ini sering digunakan oleh netizen. Istilah itu merujuk ke buzzer pro-pemerintah. Kebalikan BuzzeRp adalah kadrun. Istilah kadrun adalah sebutan olok-olok untuk pihak yang antipemerintah.

“BuzzeRp itu adalah istilah bully yang ditujukan ke buzzer yang dibayar pemerintah,” kata dia.

Pandangan pemerintah

Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menilai para aktor digital, salah satunya influencer, merupakan bagian penting dalam perkembangan informasi dan demokrasi digital. Menurut Fadjroel, dalam konteks pemerintahan demokrasi, para influencer dibutuhkan sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat.

“Perkembangan masyarakat digital dengan peranan para aktor digital (salah satunya influencer) umumnya adalah kelas menengah adalah keniscayaan dari transformasi digital. Aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial ekonomi dan politik,” kata Fadjroel dalam keterangannya kepada wartawan, tadi.

Sebelumnya, Program Siberkreasi gagasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ramai diterpa isu miring terkait influencer di media sosial. Kominfo pun memberikan penjelasan terkait program tersebut.

Kominfo menjelaskan, Siberkreasi merupakan gerakan nasional literasi digital yang merupakan wadah kolaborasi bersama 108 lembaga dan komunitas. Di dalamnya, kata dia, memang ada program School of Influencer. Pelatihan yang ditujukan untuk masyarakat.

“School of influencer bukan pelatihan untuk para influencer. School of influencer bisa dicek di website maupun di medsos Siberkreasi,” kata Stafsus Menkominfo Bidang Digital dan SDM, Dedy Permadi, saat dihubungi detikcom, Minggu (30/8).(dnu/fjp)

Link: https://news.detik.com/berita/d-5156113/buzzer-dan-influencer-apa-bedanya?single=1

Fahri ke Jokowi: Tolonglah, Dokter dan Paramedis di Lini Depan Perang Ini

Suara.com – Hingga hari ini, tercatat sudah seratus dokter meninggal dunia akibat tertular Covid-19. Isu ini sekarang sedang menjadi sorotan publik.

Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo dan Kementerian Kesehatan berbuat sesuatu untuk mencegah jangan sampai jatuh korban jiwa lagi.

“Tolonglah… Dokter dan paramedis ada di lini terdepan perang ini…” kata Fahri Hamzah melalui akun Twitter, hari ini.

Fahri Hamzah dan sejumlah tokoh memposting poster bertuliskan: Indonesia mengheningkan cipta, 100 dokter meninggal dunia akibat Covid-19. 

Ikatan Dokter Indonesia telah mengonfirmasi data jumlah dokter yang meninggal dunia.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga ikut mengunggah poster itu dan dia menyatakan berbelasungkawa. Menurut Hidayat 100 dokter itu hanya yang tercatat. Jumlah itu belum termasuk kematian perawat dan pasien. Hidayat berharap peristiwa demi peristiwa yang muncul menjadi koreksi untuk semua pihak.

“Sangat berdukacita atas gugurnya 100 dokter (yang tercatat) wafat akibat covid-19. Mereka ada yang guru besar, spesialis-spesialis langka. Juga wafatnya perawat, pasien danwarga. Ya Allah terimalah pengabdian mereka, tempatkan mereka di surgaMu. Jadikan peristiwa-peristiwa itu sebagai nasehat dan koreksi untuk kita semua,” kata Hidayat.

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi yang sering membuat analisa tentang data Covid-19 juga turut berduka cita. “Indonesia mengheningkan cipta 100 dokter meninggal dunia akibat Covid-19.”

Fahri Hamzah yang merupakan mantan wakil ketua DPR dan belum lama ini mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Nararya dari Jokowi berharap kepada Jokowi memberikan perhatian pada dokter dan paramedis.

“Pak @jokowi yang terhormat, mohon perhatian atas keselamatan dokter dan paramedis. Mereka wafat bukan saja karena comorbid. Tapi karena virus ini masih misterius sebagiannya. Kemungkinan jenis virus ini ada yang ganas sekali. Dokter-dokter termasuk yang muda berguguran,” kata Fahri yang memiliki istri dokter bernama Farida Briani Sobri.

Fahri juga meminta Kementerian Kesehatan untuk berbuat sesuatu karena semalam seorang dokter lagi meninggal dunia karena tertular Covid-19.

“Menteri @KemenkesRI yang terhormat, semalam 1 lagi dokter berpulang karena Covid, dokter Edwin Marpaung SpOT (teman sekelas isteri saya di FKUI). Genap 100 orang dokter yang gugur sampai saat ini pensive face. Cobalah berbuat sesuatu. Krisis ini berbahaya jika menciutkan nyali paramedis kita. @jokowi.”

Link: https://www.suara.com/news/2020/08/31/100749/fahri-ke-jokowi-tolonglah-dokter-dan-paramedis-di-lini-depan-perang-ini?page=all

Drone Emprit: Popularitas Tilik Alami, Jejak Khilafah Ketahuan Pakai Bot

Analisa Drone Emprit Tilik VS Jejak Khilafah
Popularitas Tilik Alami, Jejak Khilafah Ketahuan Pakai Bot (Foto: @ismailfahmi/Twitter)

Jakarta – 

Dalam dua minggu ini, media sosial ramai membahas dua film, yaitu Tilik dan Jejak Khilafah. Namun cuma 1 yang populer dibantu rekayasa.

Film Tilik meluncur di Youtube pada tanggal 17 Agustus 2020, berkisah tentang obrolan ibu-ibu dan karakter Bu Tejo. Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) meluncur pada 20 Agustus 2020, berkisah tentang hubungan khilafah di Mesir dan Turki di Nusantara.

Dua-duanya viral dan jadi trending topic di Twitter. Namun, mana yang benar-benar menjadi perhatian dan mempengaruhi masyarakat?

“Kalau JKDN dari awal sudah dikondisikan. Dan dicek, itu bot. Kalau Tilik itu natural,” kata founder Drone Emprit, Ismail Fahmi kepada detikINET, Jumat (28/8/2020).

Ismail Fahmi rupanya punya data untuk mengatakan itu dan dipaparkan di Twitter. Dia melakukan analisa tren dalam 2 minggu terakhir. Percakapan tentang JKDN sudah masif bahkan sejak sebelum peluncuran film. Puncak kampanye adalah tanggal 18 Agustus dan lalu puncak popularitas tanggal 20 Agustus.

Analisa Drone Emprit Tilik VS Jejak Khilafah

Sedangkan, Tilik tidak ada kampanye apa-apa sebelumnya. Film ini dirilis biasa saja tanggal 17 Agustus lalu ditangkap para kritikus film dan menjadi viral mulai tanggal 20 Agustus.

Tilik mulai menyalip popularitas JKDN mulai tanggal 21 Agustus 2020 dan sampai sekarang masih lebih populer daripada JKDN. Menurut Ismail, JKDN populer di Twitter sedangkan Tilik populer juga di Instagram dan pemberitaan media online.

Menurut Ismail, dari analisa Drone Emprit, Tilik kebanyakan dibahas oleh cluster non partisan yang tidak terlalu minat dengan JKDN. Sedangkan JKDN dibahas oleh tiga kelompok yaitu pro khilafah, pro oposisi dan pro pemerintah. 3 Kelompok ini pun tidak terlalu minat dengan Tilik.

Saat dilakukan Social Network Analysis, tampaklah mana yang popularitasnya alami dan buatan. Ismail lalu menghitung Bot Score dengan skala 1 (manusia/hijau) – 5 (bot/merah).

Tilik dapat skor 1,34 dan kurva distribusinya dominan di tengah. Artinya percakapannya adalah natural. 75,8 persen postingan dilakukan oleh akun sungguhan dengan follower 100-100 ribu. Hanya 24,2 persen postingan dari akun yang minim follower atau terindikasi bot.

Analisa Drone Emprit Tilik VS Jejak Khilafah
Analisa Tilik dominan hijau dan merata, yang artinya natural (@ismailfahmi/Twitter)

Sedangkan JKDN mendapatkan skor 2,54 dan kurva distribusinya dominan di kiri. Artinya ada indikasi separuh postingan dilakukan oleh bot. Sebanyak 56,67% Cuitan JKDN dilakukan akun minim follower atau bot. Jika kluster pro khilafah diperbesar, tampak node warna oranye atau merah yang mengindikasikan bot. Bahkan terdeteksi jelas ada 3 akun robot yang super aktif, tapi menyendiri di sudut kanan bawah.

Analisa Drone Emprit Tilik VS Jejak Khilafah
3 Kelompok yang bicara JKDN, banyak warna merah, ditambah robot di kanan bawah (@ismailfahmi/Twitter)

“Kalau isu-isunya khilafah biasanya selalu pakai robot dan orang. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, biasanya suka ada tagar khilafah, itu pakai robot dulu untuk menaikkan tagar. Kalau sudah kelihatan baru diangkat oleh influencer, buzzer dan fans,” pungkas Ismail.

Link: https://inet.detik.com/cyberlife/d-5150722/drone-emprit-popularitas-tilik-alami-jejak-khilafah-ketahuan-pakai-bot

Ketika Netizen Serang Balik Kampanye Influencer Omnibus Law

Jakarta, CNN Indonesia — 

Pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi, membongkar perbincangan influencer terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker) dan bagaimana narasi mereka diserang balik netizen.

Menurut Ismail, kampanye untuk mendukung RUU Ciptaker berawal dari Instagram. Kampanye ini dimulai pada 10-12 Agustus. Dalam unggahannya, artis-artis itu meminta masyarakat mendukung RUU Ciptaker yang merupakan solusi dari pemerintah untuk masalah ketenagakerjaan.

Mereka juga berpandangan aturan hukum ini bisa mempermudah aliran investasi yang dibutuhkan untuk membuka banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Dukungan positif nampak pada 10-12 Agustus ketika para artis mulai melayangkan kampanye. Hal ini nampak dari postingan yang populer disukai pada tanggal itu.

Dua hari kampanye bergulir, pada 13 Agustus, terjadi gelombang serangan balik netizen kepada para artis yang diduga dibayar untuk mendukung RUU ini.

Ketika seragan balik ini muncul di Twitter, perbincangan jadi makin ramai. Jumlah mention di Twitter pun mencapai angka 3.516 pada puncak pembicaraan di 15 Agustus. Namun, total keseluruhan mention di Twitter mencapai 5.847 cuitan.

Selain itu, pada 13 Agustus, jumlah meme yang mendapat like juga mulai berisi kritikan dan serangan balik kepada akun para artis endorser.

“Pada 12 Agustus untuk #IndonesiaButuhKerja, masih berisi kampanye untuk mendukung RUU Cipta Kerja…Postingan di Instagram yang paling banyak disukai pada 13 Agustus untuk #IndonesiaButuhKerja, mulai berisi kritikan dan serangan kepada para artis endorser,” jelas Ismail lewat cuitannya, Senin (17/8).

Lalu pada 14-16 Agustus angin berbalik arah. Postingan di Instagram yang paling banyak disukai malah postingan berisi kritikan dan serangan kepada para artis endorser.

Kluster yang menentang Omnibus Law pun lantas menguasai perbincangan di Twitter.

Dengan lima akun yang memiliki pengaruh paling tinggi terkait percakapan ini.

RUU Ciptaker ini banyak mendapat tentangan lantaran dinilai membuka ruang untuk eksploitasi pekerja serta memangkas hak-hak pekerja.

Amnesty International di Indonesia mengkritik Beberapa ketentuan yang dikritik adalah penghapusan upah minimum kabupaten/kota (UMK), penentuan upah dengan mengacu kebutuhan hidup layak saat pekerja masih lajang, penghapusan batas maksimum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Kemudian, penghapusan beberapa jenis cuti berbayar (paid leave), hingga ketentuan yang memperbolehkan pengusaha mempekerjakan karyawannya lebih dari 40 jam per minggu. 

RUU Ciptaker merupakan aturan yang sudah dipersiapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2019. Menurut Jokowi, ini merupakan ‘jalan keluar’ untuk memecahkan berbagai aturan yang tumpang tindih dan kerap menghambat kecepatan administrasi birokrasi, khususnya di bidang investasi. 

Beleid itu memungkinkan pemerintah mengubah beberapa undang-undang dalam satu proses atau dikenal dengan istilah omnibus law.(eks)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200818095727-192-536737/ketika-netizen-serang-balik-kampanye-influencer-omnibus-law

Drone Emprit: Kontra Omnibus Law di Medsos Lebih Besar Ketimbang yang Pro

TEMPO.COJakarta – Analisis Drone Emprit and Kernels Indonesia menemukan gerakan yang kontra terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja di media sosial lebih dominan ketimbang yang pro. Temuan ini terekam dari analisis Drone Emprit dari 9-16 Agustus 2020.

“Kami melihat bahwa pola gerakan kontra omnibus jauh lebih besar ketimbang yang pro,” kata pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, ketika dihubungi, Ahad, 16 Agustus 2020.

Drone Emprit mengamati kata kunci (keywords) Omnibus Law, OmnibusLaw, atau Cipta Kerja di dari pemberitaan, Twitter, Instagram, Facebook, dan Youtube. Dalam kurun waktu tersebut, total ada 121.234 mentions terkait omnibus law RUU Cipta Kerja.

Perbincangan paling tinggi terjadi di Twitter dengan 110.816 mentions, disusul Instagram sebanyak (5.945), berita online (4.088), Facebook (368), dan Youtube (17).

Adapun tagar terbanyak adalah Jegal Omnibus Law (11.623), tolakomnibuslaw (8.707), GagalkanOmnibusLaw (6696), GejayanIsCalling (4.389), jegalsampaigagal (4.346), AtasiVirusCabutOmnibus (2.437), dan lainnya.

Tagar yang mendukung omnibus law di antaranya IndonesiaButuhKerja (2.722), RUUCiptakerLindungiPekerja (1.064), TolakDemoDitengahPandemi (710), dan lainnya.

Adapun akun-akun yang dominan ialah @wwwWINNERrrr (13.947 engagements), @FraksiRakyat_ID (5.387 engagements), @bintangwirayasa (4.016 engagements), @GreenpeaceID (3.602 engagements), dan @podoradong (3.235 engagements).

Ditilik dari peta Social Network Analysis (SNA), baik akun maupun hashtag, kontra omnibus law juga terlihat lebih besar ketimbang yang pro.

Fahmi mengatakan gerakan kontra RUU Cipta Kerja di media sosial pun menyebar luas. Akun-akun yang mencuitkan penolakan bukan cuma perorangan, bahkan Komnas HAM pun menjadi salah satu komponennya. “Hampir mewakili elemen masyarakat, karena ada orang besar dari berbagai kelompok,” ucap Fahmi.

Link: https://nasional.tempo.co/read/1376465/drone-emprit-kontra-omnibus-law-di-medsos-lebih-besar-ketimbang-yang-pro/full&view=ok

Awal Mula Munculnya Istilah Cebong, Kampret, Kadrun di Medsos

Jakarta, CNN Indonesia — 

Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi menyatakan tren istilah “cebong” dan “kampret” muncul lebih awal daripada istilah “kadrun” di media sosial Twitter. Dia mengatakan istilah cebong dan kampret muncul tahun 2018, sementara kadrun mulai 2019.

“DE memonitor stigma Cebong-Kampret sejak 2018. Tapi karena Kadrun muncul 2019, maka tren dibuat sejak 1 Januari 2019,” kicau Ismail yang dikutip Kamis (13/8).

Ismail menuturkan ketiga istilah itu merupakan stigma yang disematkan kepada siapapun yang ingin diberi label, yang dilandasi oleh motif tertentu. Misalnya, dia menyebut karena berbeda pendapat, ikut ideologi, atau prinsip tertentu.

Lebih lanjut, Ismail berkata volume pembicaraan istilah cebong dan kampret naik turun bersamaan sejak muncul pada 2018. Kemudian disusul perbincangan yang menggunakan istilah Kadrun pada Mei 2019.

Berdasarkan analisis DE, istilah Kadrun merupakan akronim dari kicauan pada 22 Februari dan 12 Maret 2019, yang menyebut kadal gurun. Kemudian, penyebutan kadal gurun kembali berulang dan dikaitkan dengan paham radikal pada 15 Mei 2019.

“Sejak 13 September 2019, tren percakapan Kadrun (kombinasi “kadrun” OR “kadal gurun”) naik pesat. Penggunaannya makin masif sejak saat itu, mengalahkan tren volume penyebutan “cebong” dan “kampret”,” ujarnya.

Ismail membeberkan istilah cebong paling banyak dibicarakan pada mulai 2019 dengan 2,58 juta mention. Kemudian disusul kampret dengan 2,43 juta dan kadrun sebanyak 1,88 juta.

“Dalam 1 bulan terakhir (14 Juli – 13 Agustus 2020), juara pertama stigmatisasi paling sering dilakukan terhadap “Kadrun” (155k mention), lalu “Kampret” (71k), dan “Cebong” (49k),” ujar Ismail.

Tak hanya jumlah, Ismail menyebut ada dua klaster yang membicarakan cebong dan kadrun dalam sebulan terakhir. Berdasarkan Social Network Analysis (SNA), khusus untuk stigmatisasi Kadrun tampak dilakukan secara dominan oleh salah satu kluster saja.

Sementara klaster lawannya diketahui relatif jauh lebih jarang. Namun Ismail tidak membeberkan sosok yang berpengaruh terhadap ketiga istilah itu. Dia hanya membenarkan ada akun yang paling berpengaruh di balik istilah kadrun.

Dalam analisa DE, akun @Dennysiregar7 menduduki posisi teratas dengan 27.258 engagements. Kemudian disusul @ChusnulChotimah (19.349), @Candraasmara85 (10.388), @mochamadarip (10.146), dan @AnakKolong_ (9.363).

Lebih dari itu, Ismail menyampaikan data DE menunjukkan tanggal 13 September 2019 mention Kadrun naik pesat. Kemudian publik di Indonesia yang mencari istilah Kadrun di Google mulai tanggal 22 September 2019.

“Jadi data DE dan Google Trends ini saling menguatkan awal munculnya Kadrun,” ujarnya

(jps/mik)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200814143813-192-535796/awal-mula-munculnya-istilah-cebong-kampret-kadrun-di-medsos

Waspadai Doktrin Teror Lewat Media Sosial

JAKARTA – Sel-sel terorisme masih aktif bergerak di Tanah Air. Jika sebelumnya pentolan teroris menyebarkan doktrin jihadis melalui forum pengajian tertutup, kini mereka aktif merekrut calon-calon “pengantin bom” melalui berbagai platform media sosial.

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pun nyatanya tidak membuat jaringan kelompok radikalisteroris menyurutkan semangat dan langkah dalam berkampanye, propaganda, hingga rekrutmen. Keterbatasan jarak dan pertemuan diakali dengan memanfaatkan saluran internet, termasuk media sosial (medsos). Berdasarkan data yang ada dari berbagai lembaga, pengguna internet mencakup beragam usia, dari umur 5 hingga 65 tahun.

Penangkapan yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Mabes Polri terhadap pemuda berinisial AR (21 tahun) di Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Jumat, 5 Juni 2020, bisa menjadi alarm. AR diduga mengenal jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) melalui media sosial yakni Facebook dan diduga telah menjadi simpatisan ISIS. 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar menyatakan, berdasarkan deteksi jajaran penegak hukum, upaya penyebaran paham terorisme tak berhenti, meskipun dimasa pandemi Covid-19. Kampanye dan propaganda perekrutan oleh ja ringan kelompok radikal masih terus berlangsung. Kampanye dan propaganda itu dilakukan baik secara offline maupun online. “Proses rekrutmen me lalui jagat maya menjadi pilihan ke lompok dengan paham radikalisme dan terorisme karena banyak orang berada di rumah, tetapi masih tetap bisa online,” katanya.

Boy menegaskan, di masa pandemi saat ini BNPT lebih memfokuskan pada upaya pencegahan terorisme dalam jaringan (daring) alias online. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan kontra radikalisme, yakni melawan informasi bertebaran di medsos yang bertentangan dengan nilai dasar falsafah bangsa, yakni Pancasila. Apalagi, medsos menjadi sarana paling efektif karena saat ini adalah era digital. Ditambah lagi, kelompok-kelompok radikalis-te roris semakin lama semakin meninggalkan metode face to face atau bertemu langsung untuk menyebarkan paham tersebut.

“Kita melihat penyalahgunaan dunia maya cukup tinggi dengan penyebarluasan paham terorisme, intoleran,dan radikalisme. Ini sangat menghiasi ruang publik dunia maya. Ini adalah tugas BNPT bagaimana melakukan kontra radikalisme,” ungkapnya.

Analis konflik dan terorisme, Alto Luger, menyatakan kelompok radikal/teroris sudah bermain pada dunia maya sejak lama. Mereka sangat nyaman on line. Kondisi pandemi Covid-19 menjadi peluang besar bagi mereka karena sebagian besar kegiatan masyarakat beralih ke daring.

Waspadai Doktrin Teror Lewat Media Sosial

“Ini adalah comfort zone dari kelompok-kelompok radikal dan teroris. Nah, di masa pandemi Covid-19 ini memang terlihat bahwa kelompok radikal/teroris ini pun memanfaatkan isu Covid-19 dalam propaganda mereka,” ujarnya saat berbincang dengan Koran SINDO.

Walaupun kelompok radikal/teroris memakai isu Covid-19 sebagai bahan propaganda dan rekrutmen mereka, tapi terlihat bahwa gerakan kelompok tersebut di medsos tidak konsisten. Ke lompok itu pun cenderung hanya menunggangi isu yang lagi hits di waktu tertentu saja. Misalnya saat ini mereka mengampanyekan anti-China karena ada berita uji klinis tahap tiga vaksin Covid-19 buatan China di Indonesia. “Jadi boleh dikatakan masif secara jumlah, tapi tidak terstruktur dan terencana dengan baik,” beber Alto. 

Secara spesifik kelompok radikal/teroris punya dua sasaran demografi saat melakukan kampanye, propaganda, dan penyebaran paham radikalisme terorisme serta untuk perekrutan calon pelaku teror. Kedua sasaran demografi tersebut kelompok anak muda dan kelompok usia produktif. Anak muda yang disasar berkategori usia sekolah di tingkat SMA hingga universitas.

Adapun usia pekerja produktif berarti berusia 22-55 tahun. “(Sasaran) dua grup ini tidak berubah di masa pandemi ini. Kenapa mereka? Anak-anak muda dipilih karena mereka berpotensi dijadikan ‘prajurit’ di lapangan. Mereka bisa ikut dalam aksi, mereka juga berpotensi untuk menambah jumlah, sedangkan kelompok usia produktif dipilih karena mereka bisa ikut kelompok radikal/teroris dalam pendanaan lewat sumbangan,” ungkap Alto.

Founder Drone Emprit and Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi menilai, medsos memang menjadi salah satu sarana penyampaian pesan yang efektif. Dia menyatakan, Drone Emprit pernah memantau penyampaian pesan pengguna medsos pada aspek intoleran dan radikalisme. Hanya, untuk memastikan arah konteksnya masih butuh waktu. Untuk isu intoleran dan radikalisme terdapat beberapa kata kunci. 

Dia memastikan, berdasarkan data yang ada memang penyebaran paham-paham tersebut masih terus berlangsung di medsos saat masa pandemi Covid-19. “Data-data itu kami kumpulkan, bah kan sampai saat ini. Cuma, untuk me nyimpulkannya harus dianalisis lagi dan itu butuh waktu. Hal yang pasti, sikap intoleran dan radikalisme itu me mang dikampanyekan terus-menerus lewat medsos, bahkan dimasa pandemi. Paham-paham itu masih terus selalu ada,” ujar Ismail saat di hubungi Koran SINDO. (Sabir Laluhu)

Link: https://nasional.sindonews.com/read/131982/14/waspadai-doktrin-teror-lewat-media-sosial-1597277283

‘Pemerintah Harus Aktif Perangi Hoaks Covid-19’

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Hoaks terkait Covid-19 terus bermunculan dan kerap meresahkan masyarakat. Sayangnya, berita-berita bohong itu selama ini justru lebih cepat menyebar luas dan menjangkiti masyarakat dibandingkan Covid-19 itu sendiri.

Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi menyayangkan, sejak awal pemerintah tidak memberikan informasi jelas terkait Covid-19. Ia menilai, itu salah satu yang mengakibatkan banyaknya kekeliruan informasi sering dialami masyarakat.

Bahkan, ia berpendapat, pemerintah cenderung memberikan informasi yang tampak menggampangkan sesuatu. Sehingga, memunculkan adanya kondisi ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi-informasi benar yang disampaikan.

“Soal kepercayaan belum terkelola baik, banyak isu-isu yang pro-kontra, banyak informasi simpang siur dan membuat publik akhirnya kurang percaya ke informasi di pemerintah,” kata Fahmi dalam Covid-19 Talk yang digelar Muhammadiyah Covid-19 Command Centre (MCCC).

Beragam hoaks yang bermunculan sampai menumbuhkan konspirasi dan stigma negatif masyarakat kepada tenaga medis dan pasien positif Covid-19. Malah, masyarakat justru mudah termakan informasi yang bersifat bombastis tanpa ilmu mendasar.

Fahmi menjelaskan, kepercayaan masyarakat terhadap informasi hoaks terkait sisi psikologis masyarakat dalam menanggapi Covid-19. Yang mana, masyarakat memang sangat membutuhkan informasi yang cerdas dengan bahasa yang mudah dicerna. “Dan semua informasi hoaks itulah yang menjawab daripada kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Fahmi.

Wakil Ketua PB IDI, Slamet Budiarto merasa, pemerintah dalam menangani Covid-19 menanggalkan kaca mata preventif dan promotif. Ia berpendapat, informasi hoaks yang berasal dari masyarakat jauh lebih banyak dari yang dihasilkan pemerintah.

Namun, Slamet melihat, dampaknya akan jauh lebih terasa kuat hoaks yang berasal dari pemerintah dibandingkan yang berasal dari masyarakat. Pasalnya, pemerintah memiliki kewenangan yang besar untuk didengar masyarakat.

“Ini tergantung kepada leadership pemerintah untuk mengelola informasi yang akurat, jangan sampai pemerintah membuat hoaks, jangan sampai pakar membuat hoaks, jangan sampai herbalis membuat hoaks,” kata Slamet.

Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), dr Pandu Riono mengingatkan, pemerintah memiliki otoritas untuk menggerakkan Kominfo dan Kemenkes. Termasuk, sebagai pengendali dan penyaji terkait Covid-19.

Selain itu, masyarakat harus bisa lebih mengkritisi informasi yang didapat. Jika informasi itu menjanjikan suatu keajaiban yang belum tentu benar wajib bagi kita skeptis, dan jangan malah dibagikan lagi kepada orang lain.

“Seperti kemarin obat herbal antibodi itu kan jadi banyak yang percaya,” ujar Pandu.

Pandu menambahkan, pemerintah dalam penanganannya sebenarnya dapat menggandeng influencer Indonesia. Menggunakan kemampuan influencer hari ini bisa menjadi metode komunikasi yang baik untuk mengedukasi masyarakat terkait Covid-19.

Meski begitu, ia menegaskan, yang sangat penting pengemasan informasinya harus sesuai dengan standar yang diakui ilmuwan dan pakar kesehatan. Jadi, baik itu pemerintah maupun masyarakat harus bisa lebih selektif menyaring informasi.

“Informasi yang benar harus lebih banyak diedarkan dibandingkan informasi yang tidak benar. Informasi yang positif dan benar harus dimasifkan agar informasi yang negatif tereleminasi,” kata Pandu. 

Link: https://republika.co.id/berita/qevrrr291/pemerintah-harus-aktif-perangi-hoaks-covid-19