Ahli Ungkap Akun Tokopedia Bisa Digunakan Berbagai Kejahatan

Jakarta, CNN Indonesia — Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan yang mencuri 91 juta akun dan 7 juta akun pedagang. Tokopedia telah mengklaim informasi keuangan dan kata sandi aman, tapi data-data yang sudah terlanjur bocor bisa disalahgunakan oleh peretas.

Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi tetap menekankan ada data-data yang bocor dan dapat disalahgunakan oleh penjahat. Data-data yang bocor, mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, nomor ponsel, lokasi, hingga jenis kelamin. 

Ismail mengatakan Tokopedia memang memiliki keamanan data berlapis, mulai dari hash password hingga one time password (OTP/kode verifikasi yang dikirimkan lewat SMS).

Akan tetapi, Ismail mengatakan masalah kebocoran data tidak hanya berhenti di situs, sebab bisa meluas dan disalahgunakan oleh peretas. Bentuk penyalahgunaan mulai dari digunakan untuk telemarketing hingga penipuan rekayasa sosial (social engineering)

“Data-data yang sudah bocor dimanfaatkan untuk telemarketing. Kan sudah tahu nama, nomor ponsel, bisa dicari media sosial, sehingga bisa dihubungi,” ujar Ismail saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (5/5).

Ismail juga mengatakan data-data personal yang diambil bisa dipakai untuk rekayasa sosial yang terdiri dari scamming, phishing, atau profiling.

Penjahat dengan mudah melakukan serangan rekayasa sosial, pertama-tama penjahat akan profiling korban terlebih dahulu dengan mengandalkan data-data yang sudah diperoleh.

Salah satu contoh penipuan yang paling sering terjadi adalah penipuan dengan modus penjahat mengaku sebagai teman korban dan meminta sejumlah uang.

“Misalnya ada tahun orang ini pernah bekerja di mana, kemudian tahu temannya siapa dan detail informasinya. Jadi penjahat yang sudah punya nomor telepon korban, menelepon korban dan meminta transfer sejumlah uang,” kata Ismail.

Ismail mengatakan dirinya sejak awal tidak khawatir dengan peretasan akun Tokopedia atau informasi keuangan yang berada di akun karena lapisan keamanan Tokopedia. Akan tetapi, data-data yang sudah terlanjur bocor bisa digunakan untuk tindak kejahatan.

“Memang kalau dari sisi Tokopedia sudah ada OTP. Anggap aman, saya tidak khawatir,” ujar Ismail.

Oleh karena itu, Ismail mengatakan publik harus memiliki kesadaran bahwa kebocoran data tak hanya soal peretasan akun platform, tapi juga bisa meluas ke penipuan berbasis rekayasa sosial.

“Selama ini publik tak peduli data yang bocor tak hanya di log in saja karena data itu bisa digunakan oleh hal lain. Selama ini publik itu tidak peduli, karena mereka tidak sadar dari bahaya dari data pribadi yang menyebar,” tutup Ismail. (jnp/mik)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200505151913-185-500300/ahli-ungkap-akun-tokopedia-bisa-digunakan-berbagai-kejahatan

Sistem IT Tokopedia Sudah Aman, Tapi…

Jakarta, CNBC Indonesia – Pakar IT dari Drone Emprit and Kernels Indonesia Ismail Fahmi memiliki penilaian tersendiri perihal dugaan pembobolan 91 juta akun pengguna e-commerce Tokopedia. Menurut dia, sistem IT di Tokopedia sebenarnya relatif aman.

“Tokopedia punya OTP (One Time Password). Jadi begitu setiap login, akan dikirim OTP lewat SMS atau WhatsApp,” katanya ketika dihubungi CNBC Indonesia, Minggu (3/5/2020).

Akan tetapi, Ismail mengatakan aspek yang terpenting dari kasus ini bukanlah password di situs Tokopedia, melainkan data-data personal yang bocor. Seperti email, nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon yang dapat digunakan untuk keperluan lain.

“(Data-data personal) ini bisa dipakai untuk profiling, bisa untuk scamming. Jadi orang bisa beli database itu bukan untuk login ke Tokopedia, melainkan untuk mengetahui orang-orang dengan kelompok email dan nomor telepon di daerah tertentu yang bisa dikirim SMS yang jadi scam atau phising,” ujarnya.

Dengan data tersebut, Ismail bilang pengguna bisa ditakut-takuti. Kemungkinan lain hacker yang memiliki data tersebut berpura-pura menjadi pihak dari Tokopedia yang mengirimi pesan palsu kepada pengguna untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari data pribadi tersebut.

“Misal ‘anda harus ganti password’ yang dikirim bersamaan dengan link yang larinya ke situs yang dibuat oleh hacker ini. Situs-situs yang dibuat tampilannya mirip, tapi URL-nya dengan emblem-emblem blogspot atau semacamnya, atau datanya bisa digunakan di situs lain,” kata Ismail.

“Misalnya email tersebut digunakan untuk situs atau aplikasi lainnya yang misalnya membutuhkan tanggal lahir untuk verifikasi. Ini yang saya khawatirkan. Data tersebut dipakai untuk hal-hal seperti ini, untuk scam. Itu yang bahaya,” lanjutnya.

Di sisi lain, Manajemen Tokopedia mengakui ada upaya pencurian data pengguna. Hal itu disampaikan VP of Corporate Communications Tokopedia Nuraini Razak terkait isu kebocoran data 91 juta akun pengguna Tokopedia.

“Berkaitan dengan isu yang beredar, kami menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia, namun Tokopedia memastikan, informasi penting pengguna, seperti password, tetap berhasil terlindungi,” tulisnya dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2020).

Nuraini menambahkan saat ini pihak Tokopedia terus melakukan investigasi dan belum ada informasi lebih lanjut yang dapat kami sampaikan, Meski demikian, dia menyarankan agar pengguna Tokopedia untuk tetap mengganti password akunnya secara berkala demi keamanan dan kenyamanan pengguna.

Link: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200503170338-37-155907/sistem-it-tokopedia-sudah-aman-tapi

Evaluasi Segera Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja masih meninggalkan polemik yang masih dibahas di ruang publik. Di samping polemik tentang kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan para mitra platform di Kartu Prakerja, mangkus dan sangkil atau tidaknya program ini masih dipertanyakan. Mencermati polemik di masyarakat, pemerintah dapat menimbang evaluasi model Kartu Prakerja.

Perkaranya, di ruang publik masyarakat masih beropini bahwa lebih baik anggaran dana digunakan untuk bantuan langsung. Jaring pengaman sosial semacam bantuan langsung tunai  (BLT) dianggap masyarakat lebih logis untuk menyambung hidup daripada pelatihan daring.

Opini-opini yang menyeruak di ruang publik ini salah satunya ditangkap dan dianalisis oleh lembaga swadaya, Drone Emprit,  melalui interaksi warganet di media sosial (Twitter, Instagram, Youtube, dan Facebook).

Dalam publikasinya berjudul ”Kartu Prakerja: Polemik dan Diskursus Publik

(7-21 April 2020), Ismail Fahmi mengulas tanggapan warganet terhadap kemunculan program ini di tengah situasi pandemi. Untuk menangkap percakapan tentang Kartu Prakerja, Drone Emprit menggunakan kata kunci: prakerja dan pra kerja dengan filter berikutnya kata kunci: kartu, pelatihan, kursus, unicorn, ruangguru, bayar, uang, BLT.

Untuk media sosial Twitter, nuansa yang ditemukan ialah sentimen negatif atau penolakan terhadap program Kartu Prakerja. Ditemukan, terdapat 112.899 mention dan pola retweet percakapan dengan 94.300 mention. Pada 18 April, percakapan didominasi dengan penolakan terhadap Kartu Prakerja dan desakan agar mengalihkan dana pelatihan ke BLT.

Program Kartu Prakerja masih meninggalkan polemik yang masih dibahas di ruang publik. Di samping polemik tentang kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan para mitra platform di Kartu Prakerja, mangkus dan sangkil atau tidaknya program ini masih dipertanyakan. Mencermati polemik di masyarakat, pemerintah dapat menimbang evaluasi model Kartu Prakerja.

Perkaranya, di ruang publik masyarakat masih beropini bahwa lebih baik anggaran dana digunakan untuk bantuan langsung. Jaring pengaman sosial semacam bantuan langsung tunai  (BLT) dianggap masyarakat lebih logis untuk menyambung hidup daripada pelatihan daring.

Opini-opini yang menyeruak di ruang publik ini salah satunya ditangkap dan dianalisis oleh lembaga swadaya, Drone Emprit,  melalui interaksi warganet di media sosial (Twitter, Instagram, Youtube, dan Facebook).

Dalam publikasinya berjudul ”Kartu Prakerja: Polemik dan Diskursus Publik

(7-21 April 2020), Ismail Fahmi mengulas tanggapan warganet terhadap kemunculan program ini di tengah situasi pandemi. Untuk menangkap percakapan tentang Kartu Prakerja, Drone Emprit menggunakan kata kunci: prakerja dan pra kerja dengan filter berikutnya kata kunci: kartu, pelatihan, kursus, unicorn, ruangguru, bayar, uang, BLT.

Untuk media sosial Twitter, nuansa yang ditemukan ialah sentimen negatif atau penolakan terhadap program Kartu Prakerja. Ditemukan, terdapat 112.899 mention dan pola retweet percakapan dengan 94.300 mention. Pada 18 April, percakapan didominasi dengan penolakan terhadap Kartu Prakerja dan desakan agar mengalihkan dana pelatihan ke BLT.

Di media sosial Instagram, nuansa sentimen negatif juga mendominasi. Terdapat total 114.185 engagement terkait Kartu Prakerja dan pola likes sebanyak 107.028 kali. Menariknya, warganet di kanal Instagram ini lebih menyoroti isu tentang keterkaitan Adamas Belva dengan statusnya sebagai Staf Khusus Presiden dan CEO Ruangguru.

Hal yang berbeda justru ditampilkan di kanal Youtube yang menaruh perhatian lebih pada momen kemunculan Kartu Prakerja di tengah pandemi dan narasi para korban PHK yang merasa tidak mendapat jawaban dengan adanya program ini. Terdapat 12.214 keterkaitan atau engagement terkait Kartu Prakerja. Konsep Kartu Prakerja oleh sebagian pihak dinilai tidak menjawab kebutuhan mereka yang menjadi korban PHK.

Narasi tentang bantuan langsung tunai atau BLT kembali terulang melalui media sosial Facebook. Secara jumlah, ditemukan 4.912 engagement dan pola shares pembahasan sebanyak 3.202 kali terkait Kartu Prakerja.

Di media ini, warganet merasa bahwa BLT lebih dibutuhkan ketimbang pelatihan daring yang tidak jelas manfaatnya. Semua tangkapan unggahan warganet dan perbincangan di media sosial ini menekankan bahwa sejak awal kemunculan hingga kini, Kartu Prakerja mendapatkan reaksi penolakan.

Warganet menilai, program pelatihan dinilai tidak menjawab permasalahan ekonomi dan kemampuan publik menjaga daya beli di tengah lesunya perekonomian dan meningkatnya PHK. Munculnya polemik inipun memicu sentimen lain yakni ketidakpercayaan dan kekecewaan publik terhadap pemerintah terkait kebijakannya di tengah situasi Covid-19.

Adapun analisis yang dilakukan Drone Emprit ini masih terbatas pada opini publik di media sosial. Meski begitu, pemerintah harus ingat pula bahwa media sosial kini menjadi ruang publik (public spehere) yang menjembatani opini dan persepsi masyarakat terhadap fenomena yang terjadi.

Maka, ada baiknya pertimbangan tentang jaring pengaman berupa BLT menjadi salah satu bahasan penting di situasi resesi ekonomi akibat pandemi. Bagaimanapun, masyarakat yang kehilangan mata pencarian membutuhkan bantuan nyata demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Langkah sejumlah pemerintah provinsi yang memberikan bantuan sosial kepada warganya patut diapresiasi meskipun masih harus dikawal agar tak luput dari celah penyalahgunaan anggaran dan bantuan oleh sejumlah pihak.

Kesenjangan digital

Selain dengung evaluasi kartu prakerja di media sosial, Kartu Prakerja juga bakal berhadapan dengan salah satu hambatan besar, yakni persoalan akses dan ketangkasan digital (digital savvy) masyarakat Indonesia. Perlu diingat, tidak seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, memiliki akses internet yang mumpuni dan keaktifan di dunia digital. Tentu saja, faktor lokasi, infrastruktur, dan edukasi menjadi persoalan yang masih belum rampung sebelum pandemi hadir.

Merujuk pada survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2018, penetrasi internet di Indonesia telah menjangkau 171,17 juta penduduk dari total populasi 264,16 juta penduduk. Artinya, penetrasi internet hanya di kisaran angka 64,8 persen. Hal ini juga senada dengan survei yang dilakukan We Are Social yang menyatakan penetrasi di kisaran 64 persen.

Untuk media sosial Twitter, pada 18 April, percakapan didominasi dengan penolakan terhadap Kartu Prakerja dan desakan agar mengalihkan dana pelatihan ke BLT.

Dalam surveinya, APJII melanjutkan bahwa penetrasi internet di Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa (55,7 persen). Sisanya, tidak ada yang sampai angka 20-an persen, kecuali Sumatera dengan 21,6 persen. Artinya, penetrasi internet belum menyeluruh hingga ke pelosok negeri.

Link: https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/05/02/evaluasi-segera-kartu-prakerja/

Gaya Komunikasi Anies, Emil, Ganjar, Khofifah Soal Covid-19 Disorot, Satu Orang Selalu Beda Sendiri

gubernur-dki-jakarta-anies-baswedan-gubernur-jawa-barat-ridwan-kamil-emil-fix.jpg
GAYA KOMUNIKASI DISOROT – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

TRIBUNKALTIM.CO – Pendiri Drone Emprit Academy, Ismail Fahmi  menyoroti gara komunikasi 4 Gubernur di Indonesia terkait merebaknya virus Corona atau covid-19.

Adapun empat Gubernur tersebut, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies BaswedanGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Menariknya, dari keempat Gubernur tersebut ternyata ada 1 orang yang gaya komunikasinya dinilai lain sendiri.

Siapa dia? berikut ulasannya.

Di tengah kurang terbukanya informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat terkait penanganan covid-19, pemerintah daerah justru melakukan langkah progresif dalam memberikan informasi tersebut kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan pendiri Drone Emprit Academy, Ismail Fahmi saat diskusi daring bertajuk “Hoaks, Opini Publik, dan Pandemik Corona“, Jumat (17/4/2020).

Ismail Fahmi mengaku menyoroti gaya komunikasi empat Gubernur, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies BaswedanGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

” Anies BaswedanRidwan Kamil dan Ganjar, ketiganya membangun trust. Gaya (komunikasinya) membangun trust. Ibu Khofifah yang berbeda sendiri, tidak membangun trust tetapi membangun harapan,” kata Ismail.

Ia menerangkan, setiap kepala daerah memiliki gaya komunikasi yang berbeda ketika menyampaikan informasi terkait penanganan covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Anies misalnya, ia membangun kepercayaan dengan cara selalu memberikan informasi terkait penyediaan kebutuhan masyarakat maupun tenaga medis, seperti alat pelindung diri dan kamar hotel sebagai tempat menginap tenaga medis untuk sementara waktu.

Hasil survei emotion analysis yang dilakukan Drone Emprit menunjukkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Anies cukup tinggi.

Meskipun, ada rasa ketakutan terhadap penyebaran covid-19 di wilayah Jakarta, namun jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan rasa percaya dan harapan publik dalam penanganan wabah covid-19.

“Ditunjukkannya adanya APD, itu menunjukkan dia bekerja,” ucapnya. Demikian halnya kepercayaan yang diberikan publik terhadap Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo.

Emil, sapaan akrab Gubernur Jawa Barat, kerap membagikan unggahan terkait bagaimana cara Pemprov Jabar menangani covid-19 di media sosialnya.

Seperti, misalnya, ketika Emil membagikan informasi tentang siapa yang harus mengikuti tes cepat covid-19 atau memberikan imbauan agar perantau asal Jawa Barat yang tinggal di zona merah covid-19, untuk tidak mudik sementara waktu.

“Ini juga sama metodenya. Ini proses membangun trust tersebut,” kata dia.

Misalnya, memberikan imbauan untuk tidak mudik sementara waktu, jangan menolak jenazah pasien positif covid-19, hingga saat memberikan agar sekolah diliburkan untuk sementara waktu.

“Personal touch-nya dia hadir di mana-mana. Dia banyak twit seperti ini dan masyarakat suka,” kata dia.

Adapun Khofifah lebih kerap membangun harapan kepada masyarakat.

Misalnya dengan cara mengajak masyarakat untuk senantiasa memanjatkan doa agar pandemi ini cepat berakhir.

Khofifah juga membagikan harapan agar tingkat kesembuhan pasien covid-19 di Jawa Timur terus meningkat dibandingkan angka kematiannya. “Bu Khofifah, banyak doa, ucapan semoga sembuh. Itu harapan,” kata dia.

Kepercayaan dinilai penting

Ismail menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan hal yang penting dalam menangani wabah virus corona ini.

Namun, yang menjadi persoalan adalah pemerintah pusat sejak awal kurang membuka informasi terkait penanganan covid-19 ini.

Adanya kekhawatiran bahwa masyarakat akan takut dengan informasi yang disampaikan, dinilai Ismail menjadi alasan pemerintah kurang terbuka atas informasi yang diberikan.

“Tapi apakah benar masyarakat takut terhadap data? Ternyata tidak. Hasil emotional analysis itu ternyata kebanyakan soal trust,” kata dia.

Ketakutan, imbuh dia, justru hanya menduduki peringkat ketiga di dalam survei tersebut setelah kepercayaan dan antisipasi.

“Ketika Anies bilang sekolah ditutup, waktu itu justru ramai gambar masyarakat menuju Bogor,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu belajar dari China dan Singapura dalam membangun kepercayaan publik terhadap penanganan covid-19.

Sebab, berhasil atau tidaknya penanganan ini tergantung pada sejauh mana kepercayaan publik, sehingga mereka kemudian akan mendukung pemerintah dalam menanganinya.

China dan Singapura, imbuh Ismail, cukup berhasil dalam menangani pandemi ini lantaran mereka cukup terbuka atas setiap informasi kasus baru yang terjadi.

“Saya senang, sebulan setelah kasus pertama, Pak Jokowi akhirnya bilang agar datanya dibuka,” tuturnya.

Link: https://kaltim.tribunnews.com/2020/04/18/gaya-komunikasi-anies-emil-ganjar-khofifah-soal-covid-19-disorot-satu-orang-selalu-beda-sendiri?page=all.

Editor: Doan Pardede

Drone Emprit Ungkap Masyarakat Tak Khawatir jika Data Covid-19 Dibuka, Ini Hasil Risetnya

Ilustrasi virus corona, pasien virus corona, isolasi mandiri, karantina

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah pusat dinilai terlalu khawatir untuk membuka data Covid-19 dengan alasan akan membuat masyarakat takut atau panik.

Pendiri sekaligus analis Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan, sebetulnya publik tidak takut dengan keterbukaan informasi. Ismail mengatakan isu “ketakutan” tidak menempati posisi utama dalam kaitannya dengan persepsi dan emosi publik terhadap Covid-19.

Simpulan itu ia dapatkan dari analisis emosional yang dilakukan Drone Emprit tentang relasi pemerintah dan isu Covid-19.

Drone Emprit melakukan analisis di media sosial dan media online dengan data setting menggunakan kata kunci: pemerintah, Indonesia, pemprov, gubernur, wali kota, kabupaten, dan provinsi.

Kemudian, data setting diatur spesifik dengan menggunakan filter: corona, virus, Covid19, Covid-19, coronavirus, dan viruscorona.

Analisis dilakukan berdasarkan data 7-13 Maret 2020. Drone Emprit melakukan analisis emosi publik dengan menggunakan model Plutchik’s Wheel of Emotions.

Model tersebut membagi emosi menjadi delapan, yaitu joy (kesenangan), trust (kepercayaan), fear (ketakutan), surprise (kejutan), sadness (kesedihan), disgust (kemuakan), anger (kemarahan), dan anticipation (antisipasi).

Drone Emprit menggunakan analisis metode lexicon, yaitu mengkategorikan kata-kata berdasarkan emosi.

“Persepsi pemerintah pas awal-awal tidak membuka data karena khawatir masyarakat takut,” kata Fahri dalam diskusi “Hoaks, Opini Publik, dan Pandemik Corona”, Jumat (17/4/2020).

Menurut dia, saat itu pemerintah cenderung menutup-nutupi dan lambat menyampaikan informasi karena terlalu khawatir publik akan takut. Padahal, kata Ismail, fear atau ketakutan bukan isu utama publik.

Analisis Drone Emprit menyatakan, ketakutan ada di posisi keempat dalam persepsi dan emosi publik terhadap Covid-19. “Soal fear atau ketakutan yang menjadi pertimbangan pemerintah membuka data itu di nomor empat. Artinya publik tidak takut,” ucapnya.

Pakar analitika media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ismail Fahmi, seusai diskusi bertajuk Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa yang Bermain? di ITS Tower, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Pakar analitika media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ismail Fahmi, seusai diskusi bertajuk Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa yang Bermain? di ITS Tower, Jakarta, Rabu (18/9/2019). (KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO)

Isu utama dalam penanganan Covid-19 adalah soal trust atau kepercayaan. Kepercayaan menempati posisi pertama dalam persepsi dan emosi publik terhadap Covid-19.

Maka, Ismail menyatakan yang sebetulnya perlu dibangun pemerintah adalah kepercayaan publik. Ismail pun mencontohkan keterbukaan informasi pemerintah China.

“Yang pertama dibangun bukan soal ketakutan, tapi harus membangun kepercayaan,” kata dia. “Misal di China, data dibuka, semua transparan, jadi trust dibangun. Bukan ketakutan disembunyikan,” ujar Ismail.

Namun, ia mengaku senang akhirnya pemerintah mengevaluasi diri. Ismail merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta jajarannya menampilkan data Covid-19 lebih transparan kepada masyarakat.

“Publik tidak takut sejak dulu. Saya senang, sebulan setelah kasus pertama, Pak Jokowi bilang data harus dibuka,” ujarnya.

Berdasarkan analisis Drone Emprit, emosi dominan publik pada 7-13 Maret 2020 terkait penanganan Covid-19 yaitu sebagai berikut.
1. Trust/kepercayaan: 8.800 unggahan. Kepercayaan naik karena transparan dan akurat. Kurang percaya karena tidak transparan.
2. Surprise/kejutan: 7.000 unggahan. Terkejut dengan status KLB di Solo dan tingginya kematian akibat DBD.
3. Anticipation/antisipasi: 4.900 unggahan. Harapan publik kepada presiden dan bangsa Indonesia.
4. Fear/ketakutan: 4.400 unggahan. Ketakutan publik karena pemerintah kurang transparan dan tracing yang tidak adekuat.
5. Anger/kemarahan: 3.900 unggahan. Kemarahan kepada buzzer dan pejabat yang mempolitisasi Covid-19.
6. Sadness/kesedihan: 1.500 unggahan.
7. Joy/kesenangan: 1.100 unggahan.
8. Disgust/kemuakan: 184 unggahan.

Link: https://nasional.kompas.com/read/2020/04/18/09252541/drone-emprit-ungkap-masyarakat-tak-khawatir-jika-data-covid-19-dibuka-ini?page=all#page3.
Penulis : Tsarina Maharani
Editor : Bayu Galih

Mayoritas Warganet Dukung Rumah Sakit Selama Pandemi Corona, Tapi Terus Menurun

karangan bunga dukungan untuk tenaga medis
Warga berdiri di depan karangan bunga dukungan untuk tenaga medis dan staf Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Pengamat dan praktisi sosial media, Ismail Fahmi, mengomentari arus percakapan dan informasi terkait COVID-19 di sosial media twitter.

Dalam pantauannya, mayoritas masyarakat mendukung kinerja rumah sakit dalam menangani corona.

Menurut dia, masyarakat sudah paham bahwa rumah sakit termasuk tenaga medis ialah garda terdepan dalam melawan corona.

“Mereka sentimen hijau, mereka cenderung dukung, mereka semua dukung rumah sakit,” ungkap Ismail yang menjabat direktur PT Media Kernels Indonesia (Drone Emprit) dalam diskusi secara online streaming bersama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Sabtu (18/4).

Ia tak menampik, memang ada pro dan kontra di antara netizen di media sosial.

“Kalau kita lihat, ada kelompok massa besar, ini kontra pemerintah biasanya itu, kemudian pro pemerintah buzzer-influencer, kemudian artis aktivis blog dokter, di tengah media,” ujar dia.Data tersebut didapat Ismail dari pantauannya selama 30 hari di media sosial twitter.

Beberapa contoh ia sampaikan, yakni cuitan Addie MS terkait kisah humanis di rumah sakit atau yang dikisahkan akun @polikromasiii, tentang tenaga di Belitung Timur, yang harus berjuang di tengah kelangkaan APD.

Dia ceritakan apa adanya ditunjuk sebagai RS rujukan dan kekurangan APD, dia tidak mengeluh, call for help tapi tidak meratapi diri sendiri,” kata Ismail.

RS Pertamina Jaya
Robot perawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta. Foto: Dok. Pertamina

Dua cerita tersebut meraup simpati besar dari pengguna media sosial twitter di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi, menurut Ismail, tidak menutup kemungkinan dukungan bisa turun seiring dengan kebosanan masyarakat terkait informasi tersebut.

“Dukungan publik terhadap rumah sakit sangat tinggi, dan lama-lama ini mulai turun. Nah, ini ada semacam barangkali, kekhawatiran, dan harus jadi warning bagi kita sampai kapan publik akan beri dukungan terhadap rumah sakit? Ini harus kita perhatikan,” kata Ismail.

Untuk itu, Ismail menyarankan agar rumah sakit mampu membaca data yang ia berikan dengan seksama. Para humas atau pejabat komunikasi rumah sakit perlu melirik peluang, kapan waktu yang tepat melempar informasi.

Ilustrasi tenaga medis
Ilustrasi tenaga medis Foto: sasint

Ismail pun menyampaikan, saat PSBB, banyak orang diam di rumah masing-masing. Kemungkinan mereka bersosial media meningkat dibanding hari biasa, dan jam yang paling tepat adalah mulai pukul 07.00 WIB hingga 20.00 WIB.

Ini jam-jam mereka aktif, data ini bisa dimanfaatkan oleh rumah sakit. Akan sangat bagus jika tim rumah engage ke mereka, jam 7 pagi yang bagus karena akan terus di-engage dan akan viral jam 10 pagi nanti, sampai malam,” tutup Ismail.

Link: https://kumparan.com/kumparannews/mayoritas-warganet-dukung-rumah-sakit-selama-pandemi-corona-tapi-terus-menurun-1tFLhC3TMEh

Perang Kata-Kata Antara Netizen Cina dan Thailand di Medsos

Twitter. Perang Kata-kata Antara Netizen Cina dan Thailand di Medsos 

Badai kecaman yang dilayangkan netizen Cina terhadap seorang model Thailand terkait komentar ihwal wabah corona, memicu perang media sosial antara kaum nasionalis Tiongkok dengan kelompok pro demokrasi di Thailand, Taiwan dan Hong Kong.

Kata-kata dan meme bernada hinaan saling dilontarkan sejak awal pekan. “Ini adalah perang geopolitik antarnegara di Twitter yang pertamakali dialami oleh netizen Thailand,“ kata Prajak Kongkirati dari Universitas Thammasat, Bangkok.

“Kita menyaksikan bagaimana netizen menmpertanyakan kebijakan dan pengaruh Cina,“ imbuhnya.

Perang medsos antara kaum nasionalis Cina dan kelompok pro-demokrasi di Thailand dan Hong Kong memicu lebih dari dua juta kicauan di Twitter. Sebuah laman di Facebook yang didekasikan untuk tagar #Nnevvy yang menandai perang kata-kata antara kedua kelompok saat ini sudah mencatat lebih dari 63.000 pengikut.

Serangan Kaum Nasionalis Cina

“Nnevvy“ adalah nama panggilan untuk Weeraya Sukaram, seorang model Thailand yang memicu kontroversi saat membagi sebuah pesan Twitter yang menuduh virus corona berasal dari sebuah laboratorium di Cina.

Netizen Tiongkok lalu menambah bara ke dalam api, dengan menuding Weeraya menyangkal klaim Beijing tentang status Taiwan sebagai salah satu provinsinya, dalam sebuah unggahan di Instagram.

Pacar Weeraya, Vachirawit Chivaaree, yang pernah memberikan tanda jempol pada sebuah unggahan yang menyebut Hong Kong sebagai negara berdaulat, juga ikut dipermasalahkan kaum nasionalis di Cina.

Tagar #Nnevvy di media sosial Cina, Weibo, tercatat tampil sebanyak lebih dari 4,65 miliar kali dan mencakup 1,44 juta unggahan.

Dukungan dari Taiwan dan Hong Kong

Menanggapi tsunami kecaman dari Cina, sejumlah aktivis pro-demokrasi, termasuk aktivis Hong Kong Joshua Wong dan seorang walikota di Taiwan, ramai-ramai memberikan dukungan terhadap Weeraya Sukaram.

Wong misalnya mengunggah foto diri saat menyaksikan acara Vachirawit di televisi dan mengimbau penduduk Hong Kong “berdiri bersama sahabat Thailand yang mencintai kebebasan.“

Menurut pegiat demokrasi Thailand, Netiwit Chotiphatphaisal, warga di negeri gajah putih itu mulai cemas menyimak tindak tanduk Cina di kawasan, termasuk dalam kaitannya dengan kudeta 2014 yang melejitkan Prayuth Chan-ocha ke kursi perdana menteri.

“Tagar ini membuka kesempatan untuk bersuara,“ kata Netiwit kepada Reuters.

Sebaliknya Kementerian Luar Negeri Cina menuding adanya plot untuk menciptakan keributaan antara kedua negara. “Beberapa orang ingin menggunakan kesempatan untuk memprovokasi konflik melalui internet dan bermain-main dengan hubungan antara Cina dan Thailand,“ tulis kemenlu di Beijing dalam keterangan persnya. “Plot mereka tidak akan berhasil.”

Sementara itu netizen Filipina juga tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerang Cina terkait konflik antara kedua negara di Laut Cina Selatan.

Perusahaan konsultan media sosial, Drone Emprit, mengaku mengendus aktivitas akun bot di seputar tagar #Nnevvy, namun tidak membeberkan dari mana akun-akun tersebut berasal.

Reuters melaporkan sejumlah akun yang tercatat gencar menebar kicauan pro-Cina sengaja dibuat dalam beberapa hari terakhir. Meski diblokir pemerintah, netizen Cina terbiasa mengakses Twitter lewat jejaring virtual atau atas seizin pemerintah.

“Meski berawal dari perang dadakan di Twitter yang intensif antara Cina dan Thailand, tagar #Nnevvy kini juga menjadi medan perang diplomasi antara Cina dengan Hong Kong dan Taiwan,“ ata Tracy Beatty dari lembaga pemikir, Australian Strategic Policy Institute.

Ironisnya, kritik tajam yang dilontarkan netizen pro-Cina terhadap aktivis medsos di Bangkok itu, disambut dengan candaan oleh netizen Thailand yang memang menganggap pemerintahannya tidak demokratis.

Pemerintah Thailand sendiri juga ikut memantau perang medsos dengan Cina. Jurubicara pemerintah, Ratchada Thanadirek sudah mengimbau netizen Thailand agar tidak mengekspresikan diri dengan berlebihan.

rzn/as (rtr,dpa)

Link: https://republika.co.id/berita/q8wp2r1015000/perang-katakata-antara-netizen-cina-dan-thailand-di-medsos

Pemerintah Disarankan Perluas Penerapan PSBB

Pemerintah Disarankan Perluas Penerapan PSBB. Foto Ilustrasi: Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). Pemprov DKI Jakarta akan memberikan saksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara lebih luas di banyak daerah. Pemerintah pusat tidak perlu menunggu pemerintah daerah mengajukan terlebih dahulu permohonan pemberlakuan PSBB.

“Pemerintah dalam menetapkan parameter kurang jelas sehingga daerah sendiri tidak memahami parameter seperti apa yang menentukan suatu daerah dapat menerapkan PSBB atau tidak. Misal adanya kaitan epidemiologi, lalu kenaikan jumlah, tidak dijelaskan lebih jauh standar acuannya,” kata dosen Kesehatan Masyarakat dari Griffith University Australia, Feby Dwirahmadi belum lama ini dalam siaran pers yang diterima Republika.

Feby berbicara dalam forum webinar The Indonesia Democracy Initiative (TIDI) bertemakan “Prospek Perluasan PSBB dalam Menghambat Covid-19” pada yang disiarkan melalui aplikasi video conference. Selain Feby, pembicara lainnya adalah Jalu Priambodo, Ismail Fahmi, dan Netty Prasetyawati.

Pemerintah pusat, kata Feby, lebih mengetahui kondisi perkembangan wabah secara keseluruhan. Alih-alih menunggu, pemerintah bahkan bisa menerapkan PSBB di seluruh Indonesia.

“Pemerintah perlu berangkat dari kelemahan yang dimiliki. Jika sudah mengetahui infrastruktur kesehatan kurang mencukupi, maka pemerintah perlu segera mengambil tindakan tanpa menunggu korban,” kata Feby. Dia mencontohkan model penanganan virus corona di Australia yang lebih teknokratis dan minim intervensi politis.

Pemerintah Australia tahu kelemahannya, lalu menerapkan kebijakan berdasarkan kelemahan itu. Misalkan larangan bepergian ke rural area sebab mengetahui fasilitas kesehatan di area tersebut terbatas.

Direktur Eksekutif Instrat, Jalu Priambodo, mengaku heran dengan syarat daerah yang harus menunjukkan data persebaran wabah terlebih dahulu untuk mengajukan PSBB. Menurut Jalu, dalam realitasnya, banyak daerah yang justru tidak dapat melakukan tes sendiri dan menunggu data konfirmasi positif corona dari pemerintah pusat. Jika pola ini dibiarkan, menurutnya, penetapan PSBB akan terus terlambat dilakukan, padahal seluruh data sudah di tangan pemerintah pusat.

Jalu kembali mengingatkan pemerintah bahwa risiko tersebarnya wabah akan semakin besar tanpa adanya intervensi secara lebih ketat. Jalu mengutip data Fakultas Kesehatan Masyarakat Univesitas Indonesia bahwa jumlah yang terpapar virus jika tanpa ada intervensi pemerintah adalah 2,5 juta penderita. Sedangkan dengan intervensi maksimal jumlah penderita dapat ditekan menjadi 500 ribu orang.

Baik skenario intervensi minimal dan maksimal, kebutuhan tempat tidur rawat inap dan ICU pada puncak wabah akan melebihi kapasitas dari rumah sakit rujukan Covid-19. Sebagai contoh di Jawa Barat, dibutuhkan sedikitnya 2.632 tempat tidur rawat inap dan 1.133 ICU jika intervensi dilakukan maksimal. Jika tanpa intervensi, diperkirakan jumlahnya berkali lipat menjadi 13.252 rawat inap dan 5.300 ICU. “Jumlah ini jauh di atas kapasitas 8 rumah sakit rujukan yang ditetapkan di Jawa Barat yang sementara ini hanya menyediakan 2.800-an bed rawat inap dan 100-an ICU,” kata Jalu dalam kesempatan yang sama.

Upaya Jawa Barat mengajukan area Bodebek dan Bandung Raya sebagai area PSBB merupakan langkah logis. Data pengidap virus corona di Jawa Barat menunjukkan bahwa 50 persen kasus terjadi di area Bodebek dan 30 persen terjadi di Bandung Raya. Dengan upaya intervensi maksimal, Jawa Barat dapat menekan membeludaknya jumlah pasien yang butuh perawatan intensif.

Pakar media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyarankan agar kepala daerah meningkatkan kesadaran warga menghadapi virus corona. Peran komunikasi kepala daerah dalam hal ini menjadi poin krusial. Kepala daerah harus mengembangkan kepercayaan publik yang dibangun atas dasar transparansi. “Dari data bisa dilihat bahwa trust publik cenderung meningkat ketika kepala daerah membuka data penyebaran positif, ODP dan PDP secara transparan,” kata Ismail dalam webinar tersebut.

Sebaliknya, ketakutan justru meningkat ketika meragukan hasil pemeriksaan virus corona yang cenderung ditutupi. Menurut Ismail, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar terbukti mampu mendapatkan trust publik melalui keterbukaan data. Sedangkan, Khofifah Indar Parawansa unggul dalam mendorong antisipasi publik terhadap wabah melalui pesan yang bersifat motivasional.

Pola komunikasi yang kurang baik diakui oleh Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetityani Heryawan. Legislator asal Dapil Cirebon ini mengatakan, sejak awal Januari pemerintah sudah diperingatkan DPR tentang adanya wabah flu Wuhan. “Waktu itu belum dinamakan Covid-19. Akan tetapi, respons pemerintah seakan meremehkan,” kata Netty. 

Link: https://republika.co.id/berita/q8vu0g430/pemerintah-disarankan-perluas-penerapan-psbb