Ismail Fahmi Ragukan Luhut soal Big Data 110 Juta Netizen Mau Tunda Pemilu

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim punya big data berisi 110 juta pengguna media sosial yang punya aspirasi tunda Pemilu 2024. Pakar media sosial Ismail Fahmi meragukan klaim Luhut.
“Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden tiga periode atau perpanjangan (masa jabatan) itu dari mana?” tanya Ismail Fahmi lewat cuitan akun Twitter-nya, @ismailfahmi, Sabtu (12/3/2022).

Baca juga:
Luhut Klaim Punya Big Data Rakyat Mau Pemilu Ditunda, PKS: Sumber Tak Jelas
Ismail Fahmi mengizinkan detikcom mengutip cuitannya. Dia memastikan konteks sorotannya adalah soal klaim Luhut di acara kanal YouTube Dedi Corbuzier itu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia ini kemudian merujuk ke data Laboratorium Indonesia 2045 atau LAB 45, lembaga kajian yang pernah membahas isu ini. Andi Widjajanto adalah Penasihat Senior LAB 45, ada pula Jaleswari Pramodhawardani dan Sigit Pamungkas yang ada di lembaga itu. LAB 45 pernah menyebut angka jumlah netizen di Twitter yang tak sebanyak klaim luhut, yakni 110 juta netizen itu.

“Kalau dari LAB 45 sendiri, hanya 10.852 akun Twitter yang terlibat pembicaraan presiden tiga periode, mayoritas nolak. Itu sesuai data Drone Emprit,” kata Ismail Fahmi sambil mencantumkan tangkapan layar paparan analisis LAB 45 tertanggal 22 Juni 2021.

“Ralat: 10.852 itu adalah akun yang turut bicara, plus yang di-mention, meski nggak ikut bicara. Contoh akun SBY, tidak ikut bicara, tapi ada dalam SNA (social network analysis) karena di-mention. Jadi saya kira yang aktif dalam percakapan kurang dari jumlah di atas,” kata Ismail Fahmi.

Pria peraih gelar PhD dalam ilmu informasi di Universitas Groningen, Belanda, ini menjelaskan hanya ada sekitar 10 ribu pengguna Twitter yang aktif bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden. Padahal, ada 18 juta pengguna Twitter di Indonesia. Berarti, akun yang bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden sekitar 0,055 persen dari total pengguna Twitter di Indonesia. Itu jauh dari klaim Luhut yang menyebut ratusan juta netizen.

“110 juta (netizen) sepertinya impossible,” kata Ismail Fahmi.

Bisa jadi netizen yang dirujuk Luhut bukanlah netizen di Twitter, tapi di Facebook. Ismail juga membuat perkiraan. Pengguna Facebook di Indonesia ada 140 juta pada 2021. Bila asumsi pengguna Facebook yang bicara perpanjangan masa jabatan presiden adalah 0,055 persen dari total jumlah pengguna Facebook di Indonesia, jumlahnya juga maksimal cuma 77 ribu, tidak sampai ratusan juta akun.

“Jadi impossible ada 110 juta yang ikut aktif bicara, kecuali di-mark up seribu kali lebih datanya,” kata Ismail Fahmi.

Klaim Luhut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu berbicara di acara kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3) kemarin. Kata Luhut, dia punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” kata Luhut.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (Sui/detikcom)
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

“Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu,” ujarnya.

(dnu/bar)

Link:https://news.detik.com/berita/d-5979967/ismail-fahmi-ragukan-luhut-soal-big-data-110-juta-netizen-mau-tunda-pemilu

Ahli Bongkar Pro Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Presiden di Medsos

Jakarta, CNN Indonesia — Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi membeberkan peta percakapan perpanjangan masa jabatan presiden.
Percakapan itu dipetakan berdasarkan hasil cuwitan di Twitter, sejak 22 Februari sampai 28 Februari. Ia melaporkan ada satu klaster netizen yang kontra terhadap perpanjangan masa jabatan presiden.

“Dari peta SNA (Social network analysis) di Twitter, hanya ada satu klaster netizen kontra, alias menolak rencana perpanjangan ini,” ujar Ismail lewat Twitter, Senin (28/1).

Ia menilai perbincangan soal perpanjangan masa jabatan presiden sangat tinggi pada 26 Februari dengan 2.696 mentions.

Kemudian didorong tingginya penolakan warganet terkait usulan perpanjangan jabatan presiden. Namun, Ismail memprediksi minat perbincangan publik masih akan meningkat.

Di samping itu ia juga membeberkan peta media daring. Pemberitaan terkait isu tersebut sangat tinggi pada 25 Februari dengan 226 mentions.

Hal itu didorong pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang mendukung usulan perpanjangan jabatan presiden, dan suara serupa juga disampaikan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar.

Drone Emprit melaporkan total perbincangan perpanjangan masa jabatan presiden terpantau mencapai 8.442 cuitan.

“Pembahasan atas isu ini, dominan terjadi di Twitter, dengan pemberitaan di media online (971 mention) menjadi pemicu tingginya percakapan di Twitter,” pungkas Ismail.

Ia mengatakan total netizen yang ikut aktif dalam percakapan wacana perpanjangan masa jabatan ini tidak sampai 10 ribu akun.

Lebih lanjut ada lima influencer dari kelompok yang dominan berasal dari akademisi, pengamat, politisi dan pro oposisi.

Ismail mengatakan jika di luar media sosial, para tokoh politik, akademisi, pengamat yang di kutip media cukup banyak yang memberikan pendapatnya.

Ia menyimpulkan isu perpanjangan masa jabatan presiden dan pemili menjadi semakin menguat setelah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PBNU teriindikasi mendukung wacana tersebut.

Sedangkan media massa angkat sejumlah pihak yang tolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di antaranya dari PDIP, Demokrat, PKS, Nasdem, PP Muhammadiyah, PB HMI, pakar hukum tata negara, Pusako Andalas, Survey Indikator, dan Perludem.

“Narasi utamanya terkait pelanggaran konstitusi,” tuturnya.

Sedangkan pihak yang pro perpanjangan masa jabatan antara lain PKB, PAN, Golkar, PKPI, Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Riau.

“Utamanya mengangkat narasi keberlanjutan ekonomi dan adanya permintaan dari masyarakat,” tutur Ismail.

Menurut Ismail, sebagian besar warganet menolak perpanjangan masa jabatan persiden. Selain menyampaikan argumentasi pribadi, warganet juga mengamplifikasi argumentasi para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027.

Berdasarkan pengamatan Ismail, saat ini klaster buzzer yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden belum muncul di media sosial.

(can/mik)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220302114126-192-765832/ahli-bongkar-pro-kontra-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-di-medsos.

Drone Emprit: Ganjar Paling Banyak Disinggung di Medsos Soal Wadas

Jakarta, CNN Indonesia — Nama Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, merupakan tokoh yang paling banyak disinggung dalam tren pembahasan Desa Wadas di Twitter menurut Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi.
Topik Wadas dan #WadasMelawan ramai diperbincangkan di Twitter sejak Selasa (8/2) siang. Cerita tentang warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah ini mengundang simpati netizen yang tak terbendung.

Menurut Ismail tren Wadas dan #WadasMelawan naik pesat pada Selasa (8/2) pukul 15.00 dan mencapai puncaknya pada pukul 19.00.

Kemudian Ganjar Pranowo dikatakan nama paling banyak disinggung dalam topik tersebut.

Menurut pantauan CNNIndonesia.com pada Rabu (9/2) pukul 11.34 WIB, nama Ganjar telah disebutkan di berbagai cuitan lebih dari 21,7 ribu kali, sekitar sepersembilan dari penyebutan Wadas yang mencapai 181 ribu kali.

Selain ramai di Twitter, Ismail juga mengungkap Ganjar adalah salah satu tokoh yang muncul dalam topik pemberitaan soal Wadas di media online. Selain Ganjar, dua nama lainnya adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Fadli Zon.

Menurut Ismail, tren pembicaraan Wadas akan meningkat jika tidak ada perubahan situasi.

“Diprediksi tren hari ini akan meningkat jika tidak ada perubahan situasi, mengingat pukul 7 pagi minimal sudah ada 10k percakapan dalam satu jam. Bandingkan dengan peak pukul 19:00 kemarin yang mencapai 17k percakapan,” katanya.

Lebih lanjut, Ismail menyampaikan cuitan-cuitan yang dilontarkan terkait Wadas didominasi cuitan bernada ketakutan yang mencapai 34 persen dari total cuitan dan cuitan bernada kemarahan yang mencapai 22 persen dari total cuitan.

(lom/fea)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220209120152-192-756927/drone-emprit-ganjar-paling-banyak-disinggung-di-medsos-soal-wadas.

Ahli Bongkar Awal Mula Tagar #HarunaOut Menggema di Medsos

Jakarta, CNN Indonesia — Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi membeberkan awal mula tagar #HarunaOut hingga menggema di media sosial.
Tagar #HarunaOut menggema di media sosial Twitter sejak Senin (17/1), dan bertahan hingga Selasa (18/1) siang.

Tagar tersebut mencuat setelah anggota Komite Eksekutif PSSI, Haruna Soemitro memberikan pendapatnya tentang pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan, Shin Tae Yong.

Ismail menghimpun cuitan para netizen yang mengandung tagar #HarunaOut, dan kemudian membeberkan beberapa hal.

Menurut data yang dihimpun Ismail terdapat lima influenser utama yang mempopulerkan tagar tersebut, yakni @medioclubID (18.525 engagements), @SiaranBolaLive (4.068 engagements), @Okirenggaa (3.679 engagements), @mazzini_gsp (2.749 engagements), dan @idextratime (2.718 engagements).

Selain lima influencer tersebut, tagar #HarunaOut juga diramaikan lebih dari 100 influencer lain.

Kemudian menurut Ismail, cuitan dengan tagar tersebut pertama jaku muncul pada Minggu (16/1) malam.

“Menurut data DE, tagar ini pertama kali dibuat oleh @Robbi_07 lalu @nndawrdna tanggal 16 Jan 2022 jam 8-9 malam, @habilhudioro jam 23:51. Menjadi makin viral setelah diangkat @MafiaWasit tgl 17 Jan, jam 00:19, dan @medioclubID jam 00:40,” jelas Ismail dalam cuitannya, Selasa (18/1).

Lebih lanjut, data yang dihimpun Ismail juga membeberkan jenis emosi dalam masing-masing cuitan. Cuitan-cuitan tersebut didominasi oleh cuitan bernada marah, yang disusul oleh emosi terkejut dan takut.

Cuitan marah sendiri mencapai lebih dari 1.500 cuitan, sedangkan cuitan bernada terkejut mencapai 712 cuitan, dan emosi takut mencapai 348 cuitan.

Beberapa cuitan bernada kemarahan yang disorot Ismail adalah cuitan dari @medioclubID dan @chrull yang mengecam pernyataan dari Haruna.

Tagar #HarunaOut tak hanya ramai di Indonesia, melainkan di sejumlah negara lain, seperti Inggris, Spanyol, Jepang dan Amerika Serikat. Inggris menjadi negara teratas setelah Indonesia yang netizennya gencar menyerukan cuitan dengan tagar tersebut.

(lom/mik)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220118171747-185-748223/ahli-bongkar-awal-mula-tagar-harunaout-menggema-di-medsos

Sejak Kapan Era Omongan dan Cuitan Bisa Bikin Orang Dipenjara?

Jakarta – Akhir-akhir ini, sejumlah tokoh dilaporkan ke polisi setelah ujarannya viral di media sosial (medsos). Perilaku cuap-cuap di internet berujung lapor polisi ini sudah ada sejak dekade silam, namun eskalasinya terasa meningkat akhir-akhir ini.
Sebut saja kasus Ferdinand Hutahaean, Arteria Dahlan, Habib Bahar Smith, Jenderal Dudung Abdurachman yang dilaporkan ke Pomad, hingga Edy Mulyadi. Ferdinand Hutahaean bahkan sudah masuk penjara, maksudnya ditahan di rumah tahanan Mabes Polri. Sebelumnya, Bahar Smith juga ditahan di Mapolda Metro Jaya.

Baca juga:
Penuhi Panggilan Kedua, Edy Mulyadi Menduga Akan Ditahan!
Kasus-kasus semacam itu seolah-olah serupa, awalnya ramai dulu di media sosial dan kemudian dilaporkan ke aparat, meski bisa jadi omongan aslinya disampaikan pada acara pertemuan fisik, namun videonya kemudian dibawa ke media sosial.

Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, membagikan perspektifnya. Dia melihat kehebohan-kehebohan semacam itu berawal dari pro dan kontra yang berkembang di medsos. Perilaku seperti ini sudah lama dimulai, kubu yang bertarung secara garis besar ada dua, yakni kubu pro-pemerintah dan kubu di luar pemerintah.

“Dalam analisis saya, sering ada dua klaster. Bisa dikatakan, ini sejak fenomena pilpres, muncul pro dan kontra, muncul pula ada akun-akun influensial. Mereka menunggu munculnya salah kata atau keseleo lidah dari kubu lawan yang bisa dipakai untuk menjatuhkan kubu lawan,” kata Ismail Fahmi kepada Perspektif detikcom, Senin (31/1/2022).

Baca juga:
Polemik Arteria Dahlan, Dipolisikan hingga Ramai #SundaTanpaPDIP
Bila ditarik asal-usul perkubuan yang masih berseteru di medsos, mereka berasal dari persaingan Pilpres 2019 (bahkan bisa lebih awal lagi). Persaingan cebong dan kampret (kemudian bermutasi menjadi kadrun) seolah-olah terus terpelihara. Ini tampak di Sosial Network Analysis (SNA) yang dibaca Fahmi.

“Saya lihat, kok (perkubuan), masih dipertahankan untuk persiapan 2024 juga,” kata dia.

Baca juga:
Pengacara Ungkap Kondisi Terkini Ferdinand Hutahaean di Rutan Bareskrim
Perkubuan ini tidak sehat karena memelihara ‘cebong-kadrun’ berarti memelihara perpecahan. Tokoh terkemuka di negara ini perlu segera mengakhiri keterbelahan ini.

Pihak yang dirugikan dari keterbelahan yang berisiko berujung di meja polisi adalah warganet yang biasa-biasa saja, bukan cuma warganet yang kebetulan tokoh politik atau influencer pelaku pertarungan elite. Interaksi di media sosial menjadi tidak sehat. Bisa jadi, Fahmi menengarai, ada pihak tak terlihat di medsos yang mengambil keuntungan dari keterbelahan masyarakat ini.

Netizen semakin baper
Staf Peneliti di Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN), Wasisto Raharjo Jati, membagikan perspektifnya. Dia menarik peristiwa informasi di internet berujung ke penegak hukum pada era 2008, saat email Prita Mulyasari diperkarakan satu rumah sakit. Prita Mulyasari sempat masuk penjara. Simpati publik tercurah untuk Prita. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ikut dikritisi kala itu.

Namun kini interaksi via internet makin intens, kasus ‘omongan dilaporkan ke polisi’ juga semakin naik jumlahnya. “Eskalasinya akan makin meningkat karena populasi warganet akan semakin tinggi pula,” kata Wasisto ketika dihubungi terpisah.

Baca juga:
Runutan Pemeriksaan Habib Bahar hingga Tersangka Penyebaran Berita Bohong
Siapa pun bisa menyampaikan perasaannya dengan lebih mudah di era kini, termasuk perasaan benci. Sikap toleran dan ‘santai saja’ terhadap ujaran-ujaran yang berseliweran seolah-olah menjadi susah diterapkan.

“Perlu ada kubu mediator dari kedua kubu itu, karena sekarang ini benar atau salah ditentukan dari banyaknya followers, sehingga susah untuk bersikap toleran satu sama lain,” kata Wasisto.

Baca juga:
Prita Mulyasari hingga Baiq Nuril, Ini Deretan ‘Korban Pasal 27’ UU ITE
Wasisto adalah ilmuwan sosial lulusan UGM dan The Australian National University. Dia pernah meneliti kebangkitan aktivisme siber di kelas menengah Indonesia. Untuk perilaku netizen akhir-akhir ini, dia mengamati kecenderungan corak sikap tertentu, yakni hasrat untuk mempermalukan lawan politik di media sosial.

“Karena sosial media telah membentuk kultur ‘virtual shaming’ yakni membuat malu orang lain secara virtual, membuat terlapor/tertuduh menjadi bulan-bulanan karena kasusnya menjadi viral. Dengan demikian, ada motif balas dendam yang dilakukan oleh pelapor kepada terlapor,” kata Wasisto.

Baca juga:
Kakek Halim Tewas Diamuk Massa, Apa yang Membuat Orang Berubah Beringas?
Misalnya, ada dua kubu, yakni kubu X dan kubu Y. Kubu X merasa pihaknya telah dipermalukan di medsos, bahkan tokoh dari kelompoknya ada yang dilaporkan ke polisi oleh kubu Y. Sebagai aksi balas dendam maka kubu X bakal mencari kesalahan kubu Y supaya bisa melaporkan orang dari kubu Y ke polisi juga. Perilaku seperti ini juga didorong oleh sensitivitas berlebihan atau baper (bawa perasaan) dari netizen dalam menyikapi pelbagai isu.

“Tentunya itu tidak bagus bagi kualitas demokrasi karena publik semakin tidak mau menerima pandangan dari sudut yang berbeda, membuat orang jadi makin baper, mengira kritikan sebagai hinaan,” kata Wasisto.

Baca juga:
IKN Nusantara Tak Demokratis: Pemimpin Tak Dipilih Rakyat-Tanpa DPRD
Kejadian saling lapor, menurut Wasisto, sering diawali oleh argumentasi dan data yang disinformatif. Parahnya, orang yang membawa data salah itu merasa dirinya benar. Maka untuk mengakhiri ketidaksehatan interaksi ini, kemampuan literasi dalam membaca data dan fakta perlu ditingkatkan.

“Langkah kedua yakni detoks socmed dengan mematikan fitur socmed sementara waktu agar publik tidak semakin terprovokasi,” kata dia.

Simak Video: Usai BAP, Edy Akan Kirim Surat ke Dewan Pers untuk Berlindung di UU Pers

(dnu/tor)

Link: https://news.detik.com/berita/d-5922596/sejak-kapan-era-omongan-dan-cuitan-bisa-bikin-orang-dipenjara.

Ismail Fahmi Sebut Tiga Kecerdasan Digital yang Wajib Dimiliki Perguruan Tinggi

Jakarta, Gatra.com – Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyebut bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi sangat penting diterapkan sekarang, terutama di sektor pendidikan tinggi.

Ismail menyebut tiga jenis kecerdasan digital yang wajib dimiliki oleh perguruan tinggi supaya Indonesia tak ketinggalan dari negara-negara lain di bidang teknologi. Ketiga jenis kecerdasan digital tersebut adalah digital citizenship, digital creativity, dan digital competitiveness.

“Yang pertama digital citizenship, di mana kita bisa menggunakan teknologi digital, handphone, internet, laptop, untuk mencari informasi,” kata Ismail dalam sebuah webinar yang digelar pada Senin, (3/2/2021).

“Yang kedua, digital creativity. Sudah jelas ya, kata kreativitas berarti menciptakan. Kita bisa menciptakan knowledge baru, bikin aplikasi, bikin tulisan, bikin karya apa pun di internet,” imbuh Ismail.

“Yang terakhir, digital competitiveness. Setelah kita bisa menciptakan company, produk, peluang kerja yang baru juga,” kata Ismail.

Agar pemanfaatan AI bisa maksmial, ketiga jenis kecerdasan digital di atas, kata Ismail, harus terpenuhi. Terlebih lagi soal daya saing digital (digital competitiveness) dengan negara-negara lain.

Ismail menyebut bahwa posisi daya saing digital Indonesia masih sangat rendah di antara negara-negara dengan jumlah populasi di atas 20 juta orang. Indonesia masih kalah dibandingkan negara tetangga, Filipina, per data Media Kernels Indonesia pada tahun 2019. “Kenapa? Karena kita belum siap ke arah sana, menciptakan produk yang baru berdasarkan teknologi digital,” kata Ismail.

Sementara itu, di sisi lain, Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), meluncurkan lima aplikasi transformasi digital di awal tahun ini. Kelima aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA), Satu Dikti, Single Sign On (SSO), Neo Feeder, dan Dikti Artificial Intelligence (AI) Centre.

Dikti meluncurkan lima aplikasi tesebut dalam rangka mendukung akselerasi transformasi digital dan upaya meningkatkan kualitas layanan guna menciptakan proses belajar mengajar di dunia pendidikan tinggi yang lebih baik.

Link: https://www.gatra.com/news-532723-Teknologi-ismail-fahmi-sebut-tiga-kecerdasan-digital-yang-wajib-dimiliki-perguruan-tinggi.html

Big Data Bisa Dimanfaatkan buat Mitigasi Bencana, Bagaimana Cara Kerjanya?

Jakarta – Bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini menyadarkan pentingnya sistem mitigasi yang tangguh. Dalam hal ini, big data disebut dapat mewujudkan mitigasi 4.0 untuk mengurangi risiko bencana alam.
Big data merupakan kumpulan data yang sangat besar, baik yang terstruktur maupun yang tidak struktur sekali pun. Sederhananya, big data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Baca juga:
Seputar Big Data, Arti Hingga Dampaknya pada Bisnis
Dalam diskusi yang digelar oleh Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Sumberdaya Manusia (Fema) IPB University dengan tema ‘Pemanfaatan Big Data dalam Mitigasi Bencana sebagai Bentuk Komunikasi Risiko dan Krisis’ baru-baru ini, Founder PT Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, mengungkapkan bahwa berita dari media daring lebih terstruktur dan mengandung data kebencanaan.

“Dengan mengekstrak data bencana menggunakan teknologi komputasi bahasa, berita daring menjadi lebih representatif dan membahas apa yang tidak ada di media sosial. Karena media sosial cenderung terkena bias pengguna,” kata Ismail dalam rilis dari IPB yang diterima detikEdu, Selasa (21/12/2021).

Ia menjelaskan, cuitan warga internet (warganet) di media sosial mengenai kejadian bencana menjadi sumber penting untuk mendapat informasi kebencanaan. Menurutnya, data dari Open Source Intelligence dapat menjadi pemantauan dan analisis kebencanaan di seluruh Indonesia.

Founder Drone Emprit tersebut menambahkan, informasi dari data tersebut dapat diklasifikasi dalam beberapa kategori, yaitu peristiwa bencana, penyaluran bantuan dan lokasi bencana. Dalam hal ini, klasifikasi informasi penting dibuat agar informasi menjadi bermakna untuk monitoring dan analisis.

Sistem big data dapat menjadi masukan bagi strategi komunikasi dan penyusunan kebijakan. Ismail berharap strategi komunikasi diperlukan agar publik menjadi subjek dalam mitigasi bencana.

Baca juga:
Pernah Dengar Mitigasi Bencana? Ini Pengertian & 10 Langkahnya
Sementara itu, Ketua Asosiasi Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia, Ahmad Arif, mengatakan bahwa beberapa negara sukses menggunakan big data selama pandemi, seperti China dan Korea Selatan. Menurutnya, big data dapat dimanfaatkan sebagai komunikasi risiko.

“Di Indonesia, pengendalian data informasi masih dikendalikan oleh pemerintah. Contohnya, data kematian selama pandemi COVID-19 masih berbeda-beda. Komunikasi risiko masih bersifat inkonsistensi,” ujar Ahmad.

Simak Video “BMKG Sisir Sesar Opak, Langkah Mitigasi Potensi Gempa Yogyakarta”

(kri/nwy)

Link: https://www.detik.com/edu/edutainment/d-5864305/big-data-bisa-dimanfaatkan-buat-mitigasi-bencana-bagaimana-cara-kerjanya.

Pelecehan Seksual di Metaverse Disebut Sulit Dihindari

Jakarta, CNN Indonesia — Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menanggapi pelecehan seksual di dunia virtual Metaverse yang dirasakan seorang penguji coba di Amerika Serikat.
Menurut Ismail pelecehan seksual di Metaverse ada dan potensi terjadi.

Sebelumnya seorang wanita yang terlibat dalam uji coba beta Metaverse mengaku dirinya telah menjadi korban pelecehan seksual di dunia metaverse. Menurut pengakuan wanita itu avatar yang ia kendalikan mendapatkan perlakuan seksual ketika menjalankan uji coba platform beta VR dari Meta, Horizon Worlds.

Ads by optAd360

Wanita mengaku avatarnya ‘diraba’ secara virtual di platform tersebut dan ini terjadi pada awal Desember. Ia lantas melaporkannya di forum resmi Horizon Worlds di Facebook.

Lihat Juga :

Percobaan Metaverse Berbuah Aksi Pelecehan Seks Virtual
Powered by AdSparc
Menanggapi isu tersebut, Ismail mengatakan hal semacam ini tidak dapat dihindari. Kehadiran Metaverse justru akan membuat pelecehan seksual dapat dilakukan dengan lebih realistis.

“Sama halnya dengan kita di IG, media sosial yang ada sekarang, Twitter, Facebook, kadang-kadang terjadi pelecehan atau saling melecehkan. Dan itu hanya menggunakan verbal, cuitan, dan komentar,” kata Ismail kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (20/12).

“VR (virtual reality) itu lebih immerse, lebih realistis. Artinya dia malah bisa melakukan hal yang sebelumnya dilakukan dengan lebih realistis,” imbuhnya.

Dijelaskan Ismail, karena teknologi Metaverse didesain secara khusus dan luas, praktis perilaku pelecehan seksual di Metaverse akan sulit dihindari.

“Apakah itu bisa dihindari? sama saja dengan kita belajar dari yang sekarang, bisa enggak kemudian kita setop orang catcalling, terus bullying di media sosial, susah sekali, itu akan selalu ada,” ujarnya.

Lihat Juga :

Siapkah Indonesia Sambut Metaverse?
Menurut Ismail, menyikapi situasi itu, penyedia layanan perlu melakukan edukasi kepada pengguna untuk merespons serangkaian kejadian yang menimpa mereka di platform tersebut.

“Apa yang harus dilakukan? Harus disiapkan orang-orang itu untuk edukasinya, kalo itu terjadi apa yang harus dilakukan, kalo dia di-bully atau kemudian dilecehkan apa yang harus dilakukan,” pungkasnya.

Lebih lanjut, pada kasus pelecehan yang terjadi di pengujian beta metaverse, Meta menyebut pihaknya telah meninjau insiden dugaan pelecehan seksual secara virtual. Mereka mengatakan seharusnya para peserta uji coba Beta menggunakan ‘Safe Zone’, fitur keselamatan yang telah tersemat dalam platform.

Dengan demikian pengguna dapat melakukan blokir pada pengguna lain yang masih asing, dan hidup dalam ‘bubble’ masing-masing.

(lnn/mik)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211213135213-185-733379/pelecehan-seksual-di-metaverse-disebut-sulit-dihindari.

Indonesia Fact-checking Summit 2021 Bangun Ekosistem Digital Sehat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Indonesia Fact-checking Summit 2021 mencapai acara puncak rangkaian yakni Webinar pada Senin (20/12/2021). Indonesia Fact-checking Summit 2021 diselenggarakan sejak 16-20 Desember 2021 dengan dukungan Google News Initiative. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II AMSI, Irfan Junaidi, dalam sambutannya saat membuka sesi Webinar. Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun ekosistem digital sehat.

“Masyarakat perlu dilibatkan dan mendapatkan literasi Cek Fakta agar tidak menelan informasi mentah-mentah dan mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Kerja sama berbagai pihak menjadi mutlak,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi multi pihak jadi kebutuhan mendasar memastikan kerja dan distribusi hasil pemeriksaan fakta dapat menyaingi kecepatan peredaran informasi bohong. Kolaborasi perlu dibangun dari hulu hingga hilir untuk menciptakan ekosistem informasi sehat bagi seluruh masyarakat.

Indonesia Fact checking Summit 2Webinar Sesi 2 dalam rangkaian Indonesia Fact Checking Summit 2021, Senin (20/12/2021). (Foto: Tangkapan Layar oleh TIMES Indonesia)

Ia menekankan Cek Fakta bukan milik satu pihak tertentu tapi melibatkan banyak pihak antara media, CSO, jurnalis dan berbagai lembaga.

Pada waktu bersamaan, juga dilakukan peluncuran Playbook Cekfakta.com sebagai produk kolaborasi pemeriksa fakta. Buku panduan dalam dua bahasa yang disematkan di website Cekfakta.com ini berisi strategi, program, latar belakang, proses kerja, hingga bagaimana kerja-kerja kolaborasi pemeriksaan fakta. 

Sekretaris Jenderal AMSI, Wahyu Dhyatmika, menerangkan buku ini dibagi dalam 8 BAB yang diharapkan dapat membantu sharing knowledge kepada publik, peminat pemeriksa fakta, serta akademisi melakukan studi, riset, dan membuka jejaring kerja bersama terkait pemeriksaan fakta. 

“Buku ini tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Harapannya buku ini bisa mencapai publik yang membutuhkannya dan menunjang kerja-kerja pemeriksaan fakta,” kata Wahyu.

Wahyu juga memberikan catatan kritis terkait kolaborasi yang sudah berjalan selama ini. Kata dia, hingga saat ini kerja-kerja pemeriksaan fakta belum menyentuh akar persoalannya.

Menurutnya, perlu ada upaya memastikan kerja-kerja periksa fakta itu harus berdampak pada penciptaan ekosistem informasi yang lebih sehat. Kondisi pandemi, tambah Wahyu, memaksa berbagai elemen pemeriksa fakta berkomunikasi dan berjejaring dengan beragam komunitas baru seperti dari bidang kesehatan guna menyaingi peredaran informasi bohong seputar Covid-19. 

“Pengalaman ini harusnya bisa kita coba replikasi buat konteks lebih luas di luar isu kesehatan,” tuturnya. 

Wahyu mengajak seluruh komponen untuk membuat strategi bersama guna menyasar akar masalah penyebaran hoaks. Bukti tidak sehatnya ekosistem informasi itu, antara lain, kriminalisasi pemeriksa fakta, mempertanyakan kredibilitas pemeriksa fakta, doxing, perisakan daring, hingga terpolarisasinya kelompok masyarakat. 

Pada Webinar sesi 1 yang bertema “Tantangan dan Peluang Cek Fakta sebagai Upaya Kolaborasi Media dan CSO dalam Membangun Ekosistem Informasi yang Kredibel di Indonesia” menghadirkan beberapa narasumber.

Mereka adalah Septiaji Eko Nugroho (Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia/ Mafindo), Wanda Indana (Eedaktur Medcom.id), Elin Yunita Kristanti (Wakil Pemimpin Redaksi Liputan6.com), Donny Budi Utoyo (Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika), dan Wahyu Dhyatmika, Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Kolaborasi bernama Cekfakta.com ini terus berjalan dengan melibatkan 24 media massa di Indonesia. Kolaborasi ini secara formal terbentuk selepas Trusted Media Summit 2018 yang melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia, komunitas pemeriksa fakta Mafindo. 

“Kelebihan kolaborasi periksa fakta Indonesia ini sangat kuat, mungkin paling kuat di Asia Tenggara,” kata Septiaji. 

Tantangannya adalah memastikan kerja-kerja dan hasil pemeriksaan fakta bisa terdistribusi viral seperti halnya informasi bohong. Mafindo menilai kolaborasi paling sederhana dengan berbagai pihak adalah menyebarkan hasil cek fakta seluas-luasnya. Catatan Mafindo semasa pandemi, peredaran konten verifikasi yang beredar hanya mencapai 10 persen dari konten mis/disinformasi (hoaks). 

Senada, Elin dan Wanda dari perwakilan media yang memiliki kanal periksa fakta, menuturkan kolaborasi penting dalam konteks melindungi publik sebagai kelompok yang paling rentan dalam penyebaran informasi bohong. Pihaknya mengajak masyarakat agar berpartisipasi aktif melawan hoaks. 

“Kami gelar kelas virtual untuk berbagi ilmu serta mengajak pakar memberikan penjelasan kepada 15 grup Whatsapp dengan kurang lebih dua ribu anggota yang kami kelola,” jelasnya. 

Wanda membagi pengalamannya bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan terkait maraknya informasi bohong berbasis politik yang beririsan dengan isu agama. 

“Kami juga buat pelatihan verifikasi fakta dasar bagi masyarakat,” kata Wanda menambahkan. 

Sementara itu, Webinar pada sesi kedua menghadirkan narasumber Citra Dyah Prastuti (Badan Pengawas dan Pertimbangan AMSI), Novi Kurnia (Koordinator Jaringan Pegiat Literasi Digital/ Japelidi), Widjajanto (Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES), Ismail Fahmi (Direktur Media Kernels Indonesia/ Drone Emprit) dan moderator Santi Indrastuti (Presidium Mafindo).

Saat membuka sesi kedua webinar bertema “Mengukur Dampak Cek Fakta: Sejauh Mana Media Berhasil Menangkal Hoaks”,  Sasmito Madrim (Ketua AJI) mengatakan tugas jurnalis secara alamiah adalah melakukan verifikasi dan menjernihkan banjir informasi yang menyebar di jagat digital. 

“Kolaborasi antar jurnalis, perusahaan media, dan masyarakat sipil sudah sangat baik dalam memerangi hoaks yang menyebar. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan hasil pemeriksaan fakta yang dilakukan media tersebut sampai ke publik supaya dapat mengambil keputusan dengan tepat,” ujar Sasmito.

Di sisi lain, Direktur Media Kernels Indonesia/ Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyampaikan dalam percakapan terkait hoaks, posisi media masih jauh kalah populer dari influencer. 

Saat Pilpres 2019 gerakan cek fakta masuk di tengah-tengah antara kedua kubu. Posisi cek fakta sangat penting, banyak publik figur yang membutuhkan bantuan untuk pengecekan fakta. 

“Media Cek Fakta perlu masuk di cluster-cluster masyarakat yang ada, perlu melibatkan masyarakat sebagai agen untuk membantu distribusi. Agar Cek Fakta bukan lagi di tengah kedua kubu, tapi seperti udara ada di mana-mana,” pungkasnya pada acara Indonesia Fact-checking Summit 2021. (*)

Link: https://www.timesindonesia.co.id/read/news/388315/indonesia-factchecking-summit-2021-bangun-ekosistem-digital-sehat

Drone Emprit Sebut Anies Baswedan Paling Populer di Medsos, Diikuti Ganjar

INDOZONE.ID – Drone Emprit memaparkan figur-figur calon presiden yang paling banyak menjadi perbincangan di media sosial. Hasilnya nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada diurutan teratas.

Analis Senior Drone Emprit, Yan Kurniawan mengatakan, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh pihaknya dari tanggal 16 Oktober sampai dengan 14 November, nama Anies masih terpampang nomor wahid, kemudian kedua ada Ganjar Pranowo disusul Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan.

“Dari tanggal 16 Oktober sampai 14 November 2021, dari data yang kami dapat, pertama yang paling populer di percakapan adalah Anies Baswedan, kedua adalah Ganjar Pranowo, ketiga ada Erick Thohir, keempat ada LBP, terus ada Puan Maharani dan AHY,” kata Yan dalam diskusi pemaparan survei Politika Research & Consulting (PRC), Senin (15/11/2021).

Sementara, lanjut Yan, nama Prabowo Subianto masih sedikit diperbincangkan. Sementara perihal nama Anies, Ganjar, AHY dan Puan wajar saja mereka populer di media sosial.Baca Juga:

“Hal yang wajar mengingat Anies, Ganjar, AHY, Puan itu lekat betul dengan anak muda,” bebernya.

Kemudian untuk Erick Thohir dan Luhut menjadi populer serta diperbincangan di media sosial karena satu bulan terakhir kasus dugaan terafliasi bisnis tes PCR covid-19. Luhut jadi perbincangan juga lantaran positif memimpin penanganan Covid-19.

“Terkait Erick Thohir dan LBP memang dalam satu bulan terakhir ada isu yang menarik baik di media massa maupun di percakapan terkait dengan dua tokoh tersebut yaitu kisruh terkait tes PCR. Selain itu Pak LBP juga dalam satu bulan terkahir cukup positif pada isu-isu terkiat dengan penanganan corona,” imbuhnya.

Disebutkan Yan apabila dari 12 nama diprentasekan maka Anies lah yang paling populer di media sosial dengan kisaran angka 28 persen.

Lalu ada Ganjar dengan 16 persen, Erick Thohir dan Luhut mendapat angka 13 persen. Sementara untuk Puan 12 persen dan AHY 10 persen.

BACA JUGA: Update Corona RI 15 November: Positif Tambah 221 Kasus, Meninggal 11

“Pak Anies populer tidak hanya disokong pendukungnya, Pak Anies populer karena diserang oleh para tanda kutip hatersnya,” jelas Yan.

“Makanya ketika yang mendukung mengkampanyekan, yang nolak menyerang, akhirnya Pak Anies terlihat lebih populer dibanding dengan Ganjar,” imbu

Link: https://www.indozone.id/news/M7sl73B/drone-emprit-sebut-anies-baswedan-paling-populer-di-medsos-diikuti-ganjar/read-all