Jakarta – Masih belum reda keriuhan Irjen Ferdy Sambo jadi tersangka. Sejak awal, masyarakat Indonesia sudah sulit percaya. Hal itu tergambarkan dalam analisa Drone Emprit soal Tren Polemik Kasus Penembakan Brigadir J yang dianalisa Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi. detikINET sudah meminta izin untuk mengutipnya, Kamis (11/8/2022).
Dalam pemantauan pemberitaan dan perbincangan media online dan media sosial dari 11 Juli – 10 Agustus 2022, tampak pada awalnya sentimen negatif sangat menguasai. Sebelum Ferdy Sambo jadi tersangka, 53% sentimen masyarakat adalah negatif dari 11 Juli – 9 Agustus 2022 pukul 17.59 WIB.
Dari awal publik tak percaya kasus penembakan Brigadir J. Foto: Ismail Fahmi/Twitter “Keraguan publik antara lain berupa kecurigaan bahwa Polri yang menyembunyikan sesuatu, curiga ada banyak polisi yang terlibat dalam kasus ini. Kapolri kemudian lakukan mutasi pada 25 anggota kepolisian termasuk 3 Brigjen. Dan ragu apakah Polri bisa menyelesaikan kasus ini,” kata Ismail Fahmi.
Menurut Ismail Fahmi, sedari awal masyarakat sudah sulit percaya. Keterangan polisi dirasa janggal. Publik curiga dengan pelaku awal yang ditetapkan oleh polisi. Pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir J juga makin memicu spekulasi.
Baca juga: Tebak-tebakan Motif Ferdy Sambo ‘Khusus Dewasa’ “Hal tersebut menurunkan tingkat kepercayaan sekaligus menaikkan sentimen negatif masyarakat terhadap institusi Polri,” kata dia.
Bukan cuma Polri, Kompolnas dan Komnas HAM menurut Ismail Fahmi juga kena sentimen publik. Masyarakat memang sudah susah untuk dibodoh-bodohi. Oleh karena itu, penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka, menjadi titik balik krusial di media sosial.
Ferdy Sambo jadi tersangka disambut reaksi netizen Indonesia. Foto: Ismail Fahmi/Twitter “Peta media sosial setelah Ferdy Sambo menjadi tersangka didominasi oleh sentimen positif 89%,” kata dia.
Hal itu didorong amplifikasi keterangan Polri soal penetapan FS sebagai tersangka dan apresiasi publik terhadap langkah penetapan tersangka. Keterangan Polri soal kronologi sebenarnya dan trending tagar #WujudPolriTegas juga menaikkan kepercayaan masyarakat. Memang nih, jangan remehkan kekuatan dan reaksi netizen Indonesia…
Liputan6.com, Jakarta – Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengungkapkan istilah-istilah panggilan terhadap nama kelompok masih bakal menghiasi di Jagat Media Sosial khususnya yang terkait dengan Kadrun, Cebong, BuzzerRp, dan BuzzeRp untuk melebeli suatu kelompok tertentu.
Ismail menerangkan istilah-istilah tersebut masih ada dan akan berpotensi menjadi pemecah sehingga polarisasi akan terus terbawa.
“Dalam periode 1 tahun terakir setelah pilpres lewat (sejak Januari 2022 hingga April), tradisi saling menyebut kelompok netizen dengan panggilan di atas masih terus berlangsung. Polarisasi yang dilabeli dengan nama-nama ini terus berjalan dan seolah dipelihara”, Ujar Ismail Fahmi dalam paparannya mengenai ‘Pemilu 2024, Pesta Siapa?’ yang diselenggarakan oleh Liputan6.com Rabu 3 Agustus 2022.
Dia juga menerangkan dari beberapa panggilan tersebut, Istilah Kadrun paling sering muncul dan dilakukan oleh Netizen.
“Pasca Pilpres sebutan ‘Kadrun’ yang paling sering dilakukan (54 persen). sisanya dibagi untuk sebutan ‘kampret’,’buzzerRp’,dan ‘cebong'” Ujarnya.
Ismail menilai seiring dengan masih banyaknya sebutan-sebutan tersebut, maka besar kemungkinan polarisasi akan tetap terjadi.
“Semakin sering panggilan-panggilan ini disebutkan, semakin polarisasi jadi besar dan terus terjaga. Berdasarkan data 1 tahun terakhir, penyebutan ‘kadrun’ yang paling besar kontribusinya”. Katanya
Hal ini disebut akan menjadi Pr bersama untuk dapat mengurangi panggilan tersebut agar masalah polarisasi netizen jelang Pemilu 2024 dapat terselesaikan.
Meneropong Tokoh Politik Jelang 2024
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan UMP DKI 2020, Jumat (1/11/2019). (Liputan6.com/ Delvira Chaerani Hutabarat)
Lebih lanjut, Ismail memberikan analisis terkait popularitas tokoh politik di Pemberitaan dan Media Sosial jelang 2024 dalam jangka waktu 1 minggu terakhir.
“Pada Pekan ini, Anies Baswedan (ABW) menjadi tokoh yang populer dalam pemberitaan dan perbincangan di media sosial. Diikuti Erick Thohir (ET) dan Ganjar Pranowo (GP)”. Ujar Ismail, Rabu 3 Agustus 2022.
Kendati demikian, Ismail menyebutkan dalam pemberitaan atau percakapan tersebut hanya mengitung jumlahnya saja tidak dengan percakapan positif atau negatif.
“Anies selalu konsisten dan yang kedua adalah Erick yang mampu mengalahkan Ganjar Pranowo”. Katanya
Ismail juga menerangkan tingginya popularitas Anies disinyalir karena adanya perbincangan kubu yang pro dan kontra terhadap dirinya.
“Tingginya popularitas ABW didorong oleh perbincangan antara kubu yang pro dan kontra terhadap dirinya. perbincangan kubu pro terkait rasa bahagia terhadap pernikahan putri ABW, sementara perbincangan kubu kontra menyinggung soal minimnya prestasi ABW”. Jelas Ismail.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar media sosial (medsos) sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengungkapkan masifnya respons negatif terhadap pernyataan Edy Mulyadi soal “Jin Buang Anak” yang beredar di medsos. Ia mengamati jumlah respons negatif mengalami kenaikan sepekan usai video Edy mencuat.
Ismail memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan kasus “Jin Buang Anak” di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Selasa (2/8/2022). Ismail mendasari keterangannya lewat Social Network Analysis (Analys).
“Kasus Edy ini mendapatkan respons yang paling tinggi negatif dari pakat Dayak. Sehingga ia mendapatkan 876 retweet. Itu ajakan untuk turun ke jalan,” kata Ismail dalam sidang tersebut.
Ismail memperkirakan pernyataan Edy berpotensi menimbulkan keonaran di medsos hingga di dunia nyata. “Makanya di sini dibandingkan dengan yang lain (isu lain), paling tinggi potensi untuk kemudian timbul keonaran digital, kemudian keonaran di lapangan, dikhawatirkan agak tinggi,” lanjut Ismail.
Ismail menjelaskan, periode paling tinggi video Edy dibagikan oleh banyak orang pada 19 Januari 2022. Adapun, videonya sudah berseliweran di medsos sejak 17 Januari 2022 Januari.
Tercatat, video Edy memperoleh puncak respons kontra pada 24 Januari. Ia menemukan sekitar 31 ribu percakapan soal Edy Mulyadi di dunia maya sepanjang periode itu.
“Kalau kita lihat dari data, 17 januari video (diunggah Edy), 18 mulai share di Twitter. Puncaknya share yang dukung video tadi tanggal 19 Januari ada 1.500-an percakapan tentang Edy Mulyadi. Tapi lama-lama mendapatkan kontra dan kontranya paling tinggi tanggal 24 Januari. Hingga 31 ribuan percakapan,” ungkap Ismail.
Pada perkara ini, Edy didakwa menyebarkan berita bohong alias hoaks. Pernyataan Edy diangggap bisa memantik keonaran di tengah masyarakat.
Sehingga, JPU mendakwa Edy Mulyadi melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana subsider Pasal 14 ayat (2) UU RI No 1/1946 atau kedua Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No 19/2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Ketiga Pasal 156 KUHP.
Diketahui, eks calon legislatif itu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri pada akhir Januari 2022. Kasus yang menjerat Edy bermula dari pernyataannya soal lokasi Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan yang disebut tempat jin buang anak. Pernyataan Edy sontak memancing reaksi keras sebagian warga Kalimatan.
Gerak cepat polri tuntaskan kasus Edy Mulyadi – (Republika)
Melalui analisa dari Social Network Analysis (Analys) Ismail membeberkan banyaknya kontra dan respon negatif di media sosial atas video Edy yang beredar beberapa waktu lalu.
Bahkan meningkatnya respon ini dikhawatirkan oleh Ismail bakal menciptakan keonaran digital pun keonaran di lapangan.
“Kasus Edy ini mendapatkan respon yang paling tinggi negatif dari pakat Dayak. Sehingga ia mendapatkan 876 retweet. Itu ajakan untuk turun ke jalan. Makanya di sini dibandingkan dengan yang lain, paling tinggi potensi untuk kemudian timbul keonaran digital, kemudian keonaran di lapangan, dikhawatirkan agak tinggi,” ujar Ismail ditemui usai menjadi saksi persidangan.
Setelah beredar di internet sejak 17 Januari 2022 Januari lalu, puncak paling tinggi video tersebut dibagikan oleh banyak pihak berada pada tanggal 19 Januari, beber Ismail.
Sedangkan vdi mana video mendapat banyak respon kontra berpuncak pada tanggal 24 Januari.
Dalam rentan waktu tersebut, terdata sekitar 31 ribu percakapan tentang Edy Mulyadi berseliweran di internet.
“Dan kalau kita lihat dari data, 17 januari video (diunggah Edy), 18 mulai share di Twitter. Puncaknya share yang dukung video tadi tanggal 19 januari ada 1500-an percakapn tentang Edy Mulyadi. Tapi lama-lama mendapatkan kontra dan kontranya paling tinggi tanggal 24 januari. Hingga 31 ribuan perckapan,” jelas Ismail.
Tanggapi hal tersebut, pihak Edy Mulyadi menjelaskan alasan kenala bisa terjadinya kontra seperti yang dijelaskan Ismail.
Hal ini adalah karena adanya tanda pagar (tagar) yang beredar di internet yang di mana menurut pihak Edy, tagar tersebut digerakkan oleh pihak lain guna video Edy tersebut menjadi viral.
Sebagai informasi, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Edy Mulyadi telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat.
Menurut jaksa, pernyataan ‘Kalimantan tempat jin buang anak‘ itu jadi kalimat yang dinilai menimbulkan keonaran di masyarakat.
Adapun dari YouTube channel Edy Mulyadi, jaksa mengatakan ada beberapa konten yang menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran.
Sejumlah konten dalam dakwaan jaksa, di antaranya berjudul ‘Tolak pemindahan Ibu Kota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat’ di mana dalam video ini ada pernyataan Edy menyebut ‘tempat jin buang anak‘.
Atas perbuatannya, Edy didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 156 KUHP.
Edy Mulyadi sempat membacakan sebuah berita yang menyebut bahwa penyuntik modal Alpha JWC Ventures tak terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Edy Mulyadi juga membahas Ubedilah Badrun yang melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK atas dugaan KKN.
Menurut Edy Mulyadi, hal ini menjadi sesuatu yang baru lantaran di era sebelumnya belum ada sosok yang melaporkan anak presiden saat presiden itu sendiri tengah berkuasa.
Edy Mulyadi juga pernah membahas soal Habib Bahar hingga penembakan 6 laskar FPI dalam video yang diunggahnya.
“Bisa memahami gak, ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendirian lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak,” kata Edy.
Tiga tokoh itu secara berurutan menjadi perbincangan dalam nada positif.
“Puan Maharani menjadi tokoh yang paling sering dibicarakan dalam nada positif (89%), diikuti Erick Thohir (85%) dan Airlangga Hartarto (81%),” demikian petikan paparan Pendiri Drone EmpritIsmail Fahmi, yang dikutip dari @ismailfahmi.
Adapun tokoh sering dibicarakan dalam nada negatif adalah Sandiaga Uno (36%), Anies Baswedan (35%), dan Prabowo Subianto (33%).
Lebih detail, dari sisi pemberitaan media online narasi terpopuler Puan yang bernada positif antara lain: Puan Maharani menyumbang sapi kurban seberat 1,3 ton ke PDIP Jateng.
Selain itu, pandangan Puan yang menganjurkan cara mengatasi harga yang naik dengan perbaiki tata kelola komoditas pangan juga terpoluler serta mendapat acungan jempol masyarakat.
Selanjutnya, pemberitaan Puan dianugerahi Doktor Kehormatan oleh Universitas Nasional Pukyong Korsel, PKB nyatakan siap mengadakan pertemuan dengan Puan secara terbuka ataupun tertutup dan terakhir Puan layak maju sebagai Capres, lantaran Puan didukung struktur politik yang solid melengkapi nada positif itu.
Drone Emprit, yang mengungkap data menarik itu adalah sebuah inovasi produksi data kekinian.
Drone Emprit merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk memonitor serta menganalisa media sosial dan platform online yang berbasis teknologi big data.
Drone Emprit sendiri menggunakan keahlian Artificial Intelligence dan Natural Learning Process (NLP).***
Jakarta, CNN Indonesia — Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengungkap sebaran narasi yang seliweran di jagat Twitter terkait Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kasus ACT pun menjadi perbincangan sejumlah netizen. Ismail mengatakan pemberitaan seputar ACT terjadi peningkatan Senin (5/7) menghasilkan 2.467 mentions. Terlebih, kasus itu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan PPATK, Bareskrim, Densus 88 dan Kemensos.
“Perbincangan soal penyalahgunaan dana ACT alami eskalasi di tanggal 5 Juli dengan 27.380 mentions, didorong oleh kritikan publik atas kasus penyelewengan dana umat oleh ACT yang diulas oleh majalah Tempo,” ujar Ismail lewat Twitternya, Kamis (7/7).
Ismail menilai perbincangan berkembang dan muncul kontra narasi yang mengarah pada kemungkinan pengalihan isu, sebagai upaya pemerintah untuk menjatuhkan ACT.
“Perbincangan diprediksi akan tetap alami peningkatan seiring dengan temuan baru di lapangan,” ujarnya.
Lihat Juga :
ACT Kirim Surat Minta Batal Pencabutan Izin PUB, Kemensos Belum Terima Sebagai informasi, tagar #KamiPercayaACT juga sempat menjadi Trending Topics Indonesia pada 5 Juli dari pukul 06.00 hingga 10.30 WIB.
“Sempat turun, lalu naik lagi di posisi 5 TTI besar pada 6 Juli dini hari. Kemudian, konsisten melandai,”katanya.
Lewat analisis Ismail, pembahasan ihwal ACT didominasi sentimen negatif warganet yaitu sebanyak 58 persen.
Hal itu dipicu penyelidikan penyelewengan aliran dana ACT, amplifikasi pemberitaan soal kejanggalan pengelolaan dana ACT, keterkaitan ACT dengan organisasi terorisme hingga oposisi.
Ismail juga mengungkap ada narasi positif yang ditujukan kepada ACT, yaitu sekitar 34 persen. Kebanyakan menampik adanya keterkaitan ACT dengan Anies Baswedan, kaitan permasalahan ACT dengan ijin Kemensos.
Menurut Ismail, perbincangan di media sosial terbagi menjadi klaster pro ACT dan klaster Kontra ACT. Pada klaster pro ACT dominan diisi akun-akun pro oposisi.
Ia mengatakan narasi yang paling kuat adalah kasus ACT merupakan upaya pengalihan isu. Dukungan pada ACT juga dikampanyekan lewat tagar #KamiPercayaACT.
Lihat Juga :
Pelanggaran ACT Versi Pemerintah yang Berujung Pencabutan Izin Berdasarkan 25 top Influencer, kata Ismail, narasi netral cenderung dilontarkan oleh pihak kepolisian yang menunggu penyelidikan untuk memproses kasus penyelewengan dana ACT lebih lanjut.
Ismail menyimpulkan, tren pemberitaan dan perbincangan terkait isu penyelewengan dana ummat oleh ACT naik sangat signifikan pada 5 Juli 2022.
“Tren diperkirakan akan terus bertumbuh seiringramainya pro kontra keputusan Kemensos dan perdebatan publik di media sosial,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan Ismail, sentimen isu penyelewengan dana ACT dari 30 Juni sampai 6 Juli 2022 pukul 19.59 WIB, pemberitaan media online 31 persen negatif, dan narasi media sosial: 58 persen negatif.
Dia mengatakan narasi negatif yang dilontarkan di media sosial lantaran didorong jumlah fantastis angka-angka rupiah yang diterima petinggi ACT.
Sebelumnya, laporan investogasi Majalah Tempo mengungkapkan gaji Ketua Dewan Pembina ACT disebut-sebut lebih dari Rp250 juta per bulan.
Sedangkan senior vice president, mendapat upah sekitar Rp150 juta, vice president mendapat Rp80 juta per bulan. Untuk di level direktur eksekutif digaji sekitar Rp50 juta per bulan, dan direktur mendapat Rp30 juta per bulan.
Jakarta – Isu soal big data kembali ramai setelah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Invesatasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap ada 110 juta warga meminta pemilu ditunda. Tapi sebenarnya apa itu big data yang diklaim Luhut? Menurut analis media sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi, big data jika ingin diartikan dengan gampang ialah jenis data besar yang penyimpanannya juga membutuhkan server yang besar. Jadi tidak bisa hanya disimpan di dalam satu laptop.
“Nah terus sekarang sumber data dari big data apa? Ada dari mesin sekarang itu internet of thing. Setelah diolah lalu disimpan. Nah, yang dari manusia itu banyak dari media sosial. Media sosial itu menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan data di dunia. YouTube itu kan video ada suaranya, percakapan kita di Twitter dan lain-lain semua itu sumber dari big data,” ujar Ismail di program blak-blakan.
Ismail lalu mengulik soal soal big data 110 juta warga yang diklaim Menko Marves Luhut. Dari penghitungannya, jika 110 juta itu diambil dari semua medsos, diartikan 50 persen masyarakat bicara soal penundaan pemilu.
“Pengguna Twitter di Indonesia ada 18 juta seluruh Indonesia, yang Facebook itu baru 140 juta, jadi kalau mau mengambil 110 juta asumsinya ambilnya semua media sosial digabungin jadi kalau 110 kan lebih dari 50% pengguna Facebook bicara soal penundaan pemilu dan di Twitter itu lebih ramai soal politik dari pada di Facebook paling tidak 50% karena dari data saya percakapan soal Pemilu itu mentok kalau di Twitter paling 20 ribu sampai dengan 50 ribu,” ungkapnya.
“Jadi kalau ditanya media ini masuk akal atau tidak, saya bilang tidak masuk akal jumlah itu,” tambah Ismail.
Ismail mengatakan Twitter saat ini dipakai sebagai media untuk memanipulasi opini yang artinya bukan menggambarkan. Karena dari survei yang dilakukan Hendri Satrio, hanya 14% publik yang mendapatkan informasi dari media sosial, 70% dari televisi.
“Makanya kalau dibilang ini tidak menggambarkan pabrik suara satu persatu karena ini jadi indikasi adanya sebuah narasi yang dibangun dan kita harus hati-hati dan itu mungkin menjadi narasi publik,” tutup Ismail.
Jakarta, CNN Indonesia — Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menduga ada kelompok yang menunggangi rencana demo mahasiswa terkait penolakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden pada Senin, 11 April. Pasalnya, muncul narasi turunkan Presiden Joko Widodo di media sosial dengan tagar #TurunkanJokowi dan #GoodbyeJokowi menjelang demo tersebut.
Fahmi menyebut tagar tersebut seolah olah dikeluarkan oleh mahasiswa. Namun, berdasarkan analisisnya, tagar tersebut dibuat oleh kelompok lain yang mencoba memanfaatkan momen.
“Menjelang demo 11 April 2022 yang akan dilakukan mahasiswa, di media sosial berkembang narasi “Jokowi Turun” dengan tagar #TurunkanJokowi dan #GoodbyeJokowi, seolah-oleh itu adalah tuntutan mahasiswa,” kata Fahmi dalam akun twitternya, @IsmailFahmi. CNNIndonesia.com sudah mendapat izin kutip pada Minggu (10/4).
Lihat Juga :
Mahasiswa Aksi di Patung Kuda, Desak Jokowi Janji Lengser di 2024 “Diduga tuntutan di atas adalah dari ‘penunggang demo mahasiswa’.,” imbuhnya.
Berdasarkan analisisnya, setidaknya terdapat 24,7 ribu percakapan di Twitter yang mengandung kedua keyword tersebut.
Narasi turunkan Jokowi dimulai pada 4 April dengan tagar #turunkanjokowi. Lalu naik pesat hingga 12.000 mention pada 7 April dengan hastag #GoodByeJokowi. Tren kemudian menurun. Namun, masih digunakan sampai ribuan per hari.
Ia berkata, narasi itu juga disebarkan melalui gambar dan meme. Gambar yang paling banyak dishare adalah sebuah poster ajakan Turunkan Jokowi, yang mencatut nama BEM SI, diposting oleh @Android_AK_47.
“Meski postingan sudah dihapus, namun datanya masih bisa diambil Drone Emprit,” ujarnya.
Lihat Juga :
Peretasan WhatsApp Tak Pengaruhi Rencana Demo Akbar Mahasiswa 11 April Sebar ketakutan Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan, emosi yang dibangun oleh klaster itu adalah “fear” atau “ketakutan”. Emosi yang ingin dibangun adalah demo 11 April 2022 nanti akan mengerikan sehingga jakarta harus ditutup.
Terkait itu, ia menyarankan untuk membedakan mana tuntutan mahasiswa dan mana tuntutan yang menunggangi. Ia menyebut sebaiknya mahasiswa menggunakan tagar sendiri yang menggambarkan inti tuntutan mereka.
Menurut Ismail, mereka yang ingin menunggangi dengan narasi lain, biasanya enggan mengangkat narasi itu.
“Berhati-hatilah dengan narasi dukungan di media sosial, jangan sampai kemudian aksi mahasiswa dibajak untuk kepentingan lain,” ujarnya.
Koordinator BEM SI, Kaharuddin menegaskan pihaknya tidak menyuarakan tuntutan mengenai penurunan Presiden Jokowi. Kahar menegaskan BEM SI sudah memiliki 6 tuntutan yang pernah disampaikan ke pihak kepresidenan pada akhir Maret lalu.
“Tidak ada (soal tuntutan Jokowi). 6 tuntutan BEM SI sangat jelas, tuntutannya sangat jelas,” kata Kahar saat dihubungi detikcom, Minggu (10/4/).
Berikut enam tuntutan yang disuarakan oleh BEM SI 1 Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. 2 Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan. 3 Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. 4 Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. 5 Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. 6 Menuntut dan mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. (yla/gil)
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim punya big data berisi 110 juta pengguna media sosial yang punya aspirasi tunda Pemilu 2024. Pakar media sosial Ismail Fahmi meragukan klaim Luhut. “Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden tiga periode atau perpanjangan (masa jabatan) itu dari mana?” tanya Ismail Fahmi lewat cuitan akun Twitter-nya, @ismailfahmi, Sabtu (12/3/2022).
Baca juga: Luhut Klaim Punya Big Data Rakyat Mau Pemilu Ditunda, PKS: Sumber Tak Jelas Ismail Fahmi mengizinkan detikcom mengutip cuitannya. Dia memastikan konteks sorotannya adalah soal klaim Luhut di acara kanal YouTube Dedi Corbuzier itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia ini kemudian merujuk ke data Laboratorium Indonesia 2045 atau LAB 45, lembaga kajian yang pernah membahas isu ini. Andi Widjajanto adalah Penasihat Senior LAB 45, ada pula Jaleswari Pramodhawardani dan Sigit Pamungkas yang ada di lembaga itu. LAB 45 pernah menyebut angka jumlah netizen di Twitter yang tak sebanyak klaim luhut, yakni 110 juta netizen itu.
“Kalau dari LAB 45 sendiri, hanya 10.852 akun Twitter yang terlibat pembicaraan presiden tiga periode, mayoritas nolak. Itu sesuai data Drone Emprit,” kata Ismail Fahmi sambil mencantumkan tangkapan layar paparan analisis LAB 45 tertanggal 22 Juni 2021.
“Ralat: 10.852 itu adalah akun yang turut bicara, plus yang di-mention, meski nggak ikut bicara. Contoh akun SBY, tidak ikut bicara, tapi ada dalam SNA (social network analysis) karena di-mention. Jadi saya kira yang aktif dalam percakapan kurang dari jumlah di atas,” kata Ismail Fahmi.
Pria peraih gelar PhD dalam ilmu informasi di Universitas Groningen, Belanda, ini menjelaskan hanya ada sekitar 10 ribu pengguna Twitter yang aktif bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden. Padahal, ada 18 juta pengguna Twitter di Indonesia. Berarti, akun yang bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden sekitar 0,055 persen dari total pengguna Twitter di Indonesia. Itu jauh dari klaim Luhut yang menyebut ratusan juta netizen.
“110 juta (netizen) sepertinya impossible,” kata Ismail Fahmi.
Bisa jadi netizen yang dirujuk Luhut bukanlah netizen di Twitter, tapi di Facebook. Ismail juga membuat perkiraan. Pengguna Facebook di Indonesia ada 140 juta pada 2021. Bila asumsi pengguna Facebook yang bicara perpanjangan masa jabatan presiden adalah 0,055 persen dari total jumlah pengguna Facebook di Indonesia, jumlahnya juga maksimal cuma 77 ribu, tidak sampai ratusan juta akun.
“Jadi impossible ada 110 juta yang ikut aktif bicara, kecuali di-mark up seribu kali lebih datanya,” kata Ismail Fahmi.
Klaim Luhut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu berbicara di acara kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3) kemarin. Kata Luhut, dia punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” kata Luhut.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (Sui/detikcom) Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
“Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu,” ujarnya.
Jakarta, CNN Indonesia — Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi membeberkan peta percakapan perpanjangan masa jabatan presiden. Percakapan itu dipetakan berdasarkan hasil cuwitan di Twitter, sejak 22 Februari sampai 28 Februari. Ia melaporkan ada satu klaster netizen yang kontra terhadap perpanjangan masa jabatan presiden.
“Dari peta SNA (Social network analysis) di Twitter, hanya ada satu klaster netizen kontra, alias menolak rencana perpanjangan ini,” ujar Ismail lewat Twitter, Senin (28/1).
Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Sejak tanggal 22 sd 28 Feb tak terlalu banyak percakapan tentang isu ini. Dari peta SNA di Twitter, hanya ada satu klaster netizen KONTRA, alias MENOLAK rencana perpanjangan ini.
Ia menilai perbincangan soal perpanjangan masa jabatan presiden sangat tinggi pada 26 Februari dengan 2.696 mentions.
Kemudian didorong tingginya penolakan warganet terkait usulan perpanjangan jabatan presiden. Namun, Ismail memprediksi minat perbincangan publik masih akan meningkat.
Di samping itu ia juga membeberkan peta media daring. Pemberitaan terkait isu tersebut sangat tinggi pada 25 Februari dengan 226 mentions.
Hal itu didorong pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang mendukung usulan perpanjangan jabatan presiden, dan suara serupa juga disampaikan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar.
Drone Emprit melaporkan total perbincangan perpanjangan masa jabatan presiden terpantau mencapai 8.442 cuitan.
“Pembahasan atas isu ini, dominan terjadi di Twitter, dengan pemberitaan di media online (971 mention) menjadi pemicu tingginya percakapan di Twitter,” pungkas Ismail.
Ia mengatakan total netizen yang ikut aktif dalam percakapan wacana perpanjangan masa jabatan ini tidak sampai 10 ribu akun.
Lebih lanjut ada lima influencer dari kelompok yang dominan berasal dari akademisi, pengamat, politisi dan pro oposisi.
Ismail mengatakan jika di luar media sosial, para tokoh politik, akademisi, pengamat yang di kutip media cukup banyak yang memberikan pendapatnya.
Ia menyimpulkan isu perpanjangan masa jabatan presiden dan pemili menjadi semakin menguat setelah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PBNU teriindikasi mendukung wacana tersebut.
Sedangkan media massa angkat sejumlah pihak yang tolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di antaranya dari PDIP, Demokrat, PKS, Nasdem, PP Muhammadiyah, PB HMI, pakar hukum tata negara, Pusako Andalas, Survey Indikator, dan Perludem.
Sedangkan pihak yang pro perpanjangan masa jabatan antara lain PKB, PAN, Golkar, PKPI, Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Riau.
“Utamanya mengangkat narasi keberlanjutan ekonomi dan adanya permintaan dari masyarakat,” tutur Ismail.
Menurut Ismail, sebagian besar warganet menolak perpanjangan masa jabatan persiden. Selain menyampaikan argumentasi pribadi, warganet juga mengamplifikasi argumentasi para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027.
Berdasarkan pengamatan Ismail, saat ini klaster buzzer yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden belum muncul di media sosial.