Ternyata Omnibus Law Belum Bisa Geser Isu Utama Ini di Publik

Bisnis.com, JAKARTA – Founder Drone Emprit Ismail Fahmi memastikan bahwa hingga kini belum ada isu yang mengalihkan percakapan masyarakat dengan Covid-19.

Saat Webinar Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat, Ismail menyebutkan bahwa masyarakat masih terpaku dengan penanganan pandemi di dalam negeri. Isu ini masih jadi paling hangat sejak virus menyebar pada awal tahun.

“So far belum ada isu yang sangat besar yang bisa mengalihkan [isu Covid-19]. Even yang kemarin paling besar kan omnibus law. Itu nggak [bisa mengalihkan[. Nggak ada lagi kayak merekayasa sebuah isu,” katanya, Rabu (14/10/2020).

Kendati begitu, isu Omnibus Law sempat membuat pembahasan Covid-19 di Twitter menurun selama beberapa hari. Namun, isu pandemi tetap saja dibahas masyarakat dalam menanggapi maraknya aksi massa.https://8298979d3a5f6844cd1d161e9c0b2029.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

“Saat Omnibus Law sendiri, isu yang menghabiskan energi besar di situ juga ada kekhawatiran bahwa ada penularan, ada virus Covid-19 dan sebagainya,” terangnya.

Kondisi ini menurutnya lantaran masih masifnya informasi terkait pandemi. Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana saban hari melaporkan kasus harian termasuk statistik terkait penyebaran maupun penularan virus.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said mengatakan bahwa pemerintah perlu mewanti-wakti masyarakat agar tidak jenuh pada penanganan Covid-19.

Untuk itu, jelas eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini, diperlukan kerja sama dengan komunitas paling bawah di lingkungan masyarakat.

“Yang harus didorong adalah komunitas paling bawah, karena itu PMI dengan segala keterbatasannya mulai masuk ke komunity base, menyemprot tidak hanya menyemprotkan desinfektan tapi bekerja sama dengan RT, RW, pengurus masjid,” katanya.

Link: https://kabar24.bisnis.com/read/20201014/15/1305089/ternyata-omnibus-law-belum-bisa-geser-isu-utama-ini-di-publik

Kupas Perkembangan Teknologi Terkini, Precision 4Th Sukses Digelar

RIAU24.COM –  Predatech Creation and Inspiration of Technology atau PRECISION merupakan agenda tahunan yang ditaja oleh organisasi Puzzle Research Data Technology (PREDATECH) UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kegiatan ini bertujuan mengupas perkembangan teknologi era modern. 

Di tahun 2020, Precision hadir kembali dengan suasana yang berbeda. Adanya pandemi Covid-19 tidak menyurutkan Predatech menjalankan agenda. Berangkat dari sistem virtual menggunakan media pembelajaran online, 4th precision mengangkat tema “Raise The Energy for Future Technology” dengan menghadirkan 5 Webinar Nasional sekaligus, diantaranya: Machine Learning and Deep Learning Research, Big Data and Bioinformatics Research, Research Applied Artificial Intelligence and Data Mining, Fundamental and Research Big Data Analytic, dan User Experience (UX) Design Research.

Kegiatan berturut-turut diadakan tiap minggu mulai tanggal 8 September 2020 hingga 6 Oktober 2020. Kelima webinar ini turut dihadiri oleh para peserta dari berbagai daerah dan provinsi di Indonesia.

Menurut Mustakim, ST., M.Kom dan Dr. Rice Novita sebagai panitia kegiatan ini, tercatat jumlah pendaftar peserta seluruh webinar lebih dari 7000 peserta dengan presensi kehadiran mencakup hingga 28 Provinsi di Indonesia.

“Pada Precision keempat ini juga menghadirkan narasumber yang tidak kalah hebat yang memiliki banyak pengalaman dan sesuai dibidangnya, seperti pada webinar Machine Learning and Deep Learning Research oleh Bapak Ismail Fahmi, Ph.D. sebagai Founder PT Media Kernels Indonesia dan juga Creator Drone Emprit. Beliau akan menjelaskan apa itu machine learning, apa saja yang harus dilakukan dan langkah-langkah memulai machine learning, serta pengaplikasiannya pada kegiatan sehari-hari,” jelasnya dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (14/10/2020). 

Selanjutnya ada Surya Agustian, S.T., M.Kom. menampilkan contoh aplikasi image preprocessing yang sudah banyak berkembang. “Untuk webinar Big Data and Bioinformatics Research menghadirkan narasumber Dr. Eng. Wisnu Ananta Kusuma, M.T. dan Efendi Zaenudin, M.T., Ph.D (c) yang menjelaskan bioinformatika pada kasus Covid-19 yang berhubungan erat dengan konidisi masa kini,” sambungnya.

Webinar yang tidak kalah seru yang disampaikan oleh Ibu Dr. Masayu Leylia Khodra, S.T., M.T. dan Ibu Dr. Yeni Hendriyeni, S.Si., M.Komp pada Research and Applied Artificial Intelligence and Data Mining, menjelaskan berbagai aplikasi AI dan DM pada beberapa industri kerja dan sangat membantu mempermudah pekerjaan manusia. 

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan webinar terakhir oleh Hafiz Budi Firmansyah, S.Kom., M.Sc. dan Reski Mai Candra, S.T., M.Sc. dengan topik User Experience (UX) Design Research. 

Dalam kesempatan itu, Mustakim, ST, menyampaikan terima kasih kepada Narasumber yang sudah hadir mengisi kegiatan yang luar biasa ini. Juga kepada pimpinan Fakultas dan Universitas atas dukungan yang diberikan kepada predatech selama kegiatan berlangsung.

“Dan juga yang tidak kalah penting adalah para Alumni yang bergabung dalam organisasi predatech serta seluruh anggota predatech yang sudah susah payah menaja kegiatan ini hingga sukses. bagi yang ketinggalan jangan lupa tonton tayangan ulang di akun youtube Predatech Official ya,” ujarnya.

Link: https://www.riau24.com/berita/baca/1602661147-kupas-perkembangan-teknologi-terkini-precision-4th-sukses-digelar

Media Sosial Kian Dicengkeram ”Propaganda Komputasional”

JAKARTA, KOMPAS — Upaya pembangunan narasi sosial politik di media sosial melalui rangkaian akun palsu dan bot, baik oleh aktor negara maupun oposisi, terus berkembang meski para pemilik platform memperketat pengawasannya. Tidak hanya terjadi di Indonesia, ini adalah fenomena global.

Pertengahan pekan lalu, Twitter membongkar sejumlah jaringan disinformasi yang terdiri dari 1.594 akun beroperasi di lima negara, yakni Iran, Arab Saudi, Kuba, Thailand, dan Rusia.

Akun-akun tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan pemerintahan masing-masing dan digunakan untuk membangun narasi propemerintah, baik untuk audiens domestik maupun menggalang dukungan dari negara tetangga.

Twitter menyatakan bahwa tujuan dari pembukaan informasi ini adalah membangun pemahaman publik mengenai bagaimana sebuah aktor negara menyalahgunakan diskursus terbuka yang demokratis.KOMPAS/PRIYOMBODO

Coretan kekecewaan terkait penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR di Jalan Ciledug Raya di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (11/10/2020). Mural serta coretan bernada serupa banyak dijumpai di berbagai tempat setelah unjuk rasa menolak disahkannya RUU Cipta Kerja pada Kamis lalu.

Untuk diketahui, regulasi Twitter melarang penggunaan sejumlah akun palsu yang terkoordinasi untuk mengamplifikasi suatu topik secara artifisial.

”Kami meyakini bahwa kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi integritas percakapan publik dan mengawasi kekuasaan dan wewenang negara,” bunyi keterangan dari Twitter tersebut.

Pada hari yang sama, Facebook juga membongkar jaringan akun, grup, dan laman (page) Facebook yang diduga terkoordinasi untuk membangun suatu narasi tertentu di sejumlah negara, antara lain Myanmar, Azerbaijan, dan Nigeria.

”Para pelaku ini menggunakan akun-akun palsu ini untuk menipu masyarakat, termasuk dengan cara seakan-akan sebuah opini didukung ataupun dikritisi oleh banyak orang,” kata Head of Security Policy Facebook Nathaniel Gleicher.

Propaganda komputasional

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi menggunakan istilah propaganda komputasional untuk merujuk penggunaan akun palsu dan bot guna menciptakan narasi di media sosial secara terkoordinasi.

Ia membenarkan bahwa cara ini digunakan oleh mereka yang pro ataupun kontra dengan kebijakan pemerintah apabila melihat konten yang diunggah dan disebarkan.KOMPAS/PRIYOMBODO

Mural bertema ”no hoax” menghiasi tembok di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Selasa (5/5/2020). ”Hoax” atau hoaks atau penyebaran informasi palsu di masyarakat melalui berbagai media terutama media sosial dan grup percakapan kian mengkhawatirkan. Salah satu yang menjadikan maraknya penyebaran hoaks adalah kenyataan jumlah pemegang telepon pintar yang terus meningkat.

”Terlihat bahwa ada rangkaian akun yang mengangkat konten propemerintah dan ada jaringan lain yang mengunggah konten pro-oposisi,” kata Ismail saat dihubungi, Senin (12/10/2020).

Ismail mengatakan, sebetulnya, Twitter secara otomatis akan mendeteksi akun-akun palsu dan bot yang diciptakan untuk mendorong sebuah tagar menjadi salah satu trending topics. Namun, para aktor semakin lihai.

Ia mencontohkan, kini setiap akun palsu dan bot tersebut akan mengunggah cuitan yang isinya ”berbeda” meski perbedaannya hanya pada sejumlah kata ataupun tanda baca.

Agar terlihat berbeda, akun palsu dan bot ini kini sering menyertakan tagar yang disusun dari kombinasi huruf dan angka secara random guna menipu sistem detektor Twitter.

Pakar komunikasi dan media digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, pun menyatakan pandangan serupa bahwa pembangunan narasi melalui akun palsu dan bot adalah upaya mendistorsi dan memengaruhi opini publik.

Namun, menurut dia, tagar trending topics yang dibangun secara artifisial akan sulit mewujud di dunia nyata. Tagar trending topics yang organiklah yang mencerminkan kondisi riil yang dirasakan warganet.

Oleh karena itu, ia menilai sebetulnya saat ini tagar pada trending topics tidaklah begitu signifikan dalam memengaruhi opini publik. ”Masyarakat sekarang sudah bisa membedakan trending topics yang organik ataupun yang berasal dari bot,” kata Firman.

Lalu, mengapa tetap ada upaya masuk ke trending topics Twitter? Ismail mengatakan, ini adalah upaya untuk menarik perhatian media massa konvensional untuk mengarusutamakan narasi-narasi tersebut.

”Jadi, ketika media massa meng-pick up salah satu trending topics untuk dibahas, itu justru menyebar. Dari situlah informasi bisa menyebar ke masyarakat yang mungkin tidak menggunakan media sosial. Dari situ harapannya opini publik yang online ataupun offline terpengaruhi,” papar Ismail.

Perilaku akun palsu yang diduga memiliki keterkaitan dengan pemerintah Indonesia pun juga pernah dibongkar oleh Twitter pada April 2020. Dalam investigasi tersebut, Twitter menemukan jaringan yang terdiri dari 795 akun palsu yang menarget gerakan kemerdekaan Papua Barat.

”Ratusan akun palsu tersebut menyebarkan konten dari situs-situs berita yang mencurigakan dan mempromosikan konten yang pro-Pemerintah Indonesia,” tulis Twitter.

Dari militer hingga mahasiswa

Investigasi Twitter pada Oktober ini menemukan 926 akun palsu yang memiliki keterkaitan dengan Pemerintah Thailand. Jaringan akun palsu ini diduga adalah bentuk operasi informasi yang dilakukan militer Thailand (Royal Thai Army/RTA).

Sejumlah akun ini melakukan amplifikasi percakapan yang berisi konten pro-RTA dan propemerintah sekaligus menarget tokoh oposisi. ”Kami akan terus menutup akun yang memiliki kaitan dengan 926 akun ini,” demikian bunyi keterangan Twitter.

Twitter juga menemukan Arab Saudi menggunakan serangkaian akun Twitter untuk membangun narasi pro-Arab Saudi di Qatar. Jaringan yang terdiri dari 33 akun palsu tersebut dirancang sedemikian rupa untuk meniru tokoh politik di Qatar.

Twitter juga membongkar 526 akun palsu yang dijalankan oleh sejumlah organisasi yang memiliki keterkaitan dengan Pemerintah Kuba; termasuk Persatuan Pemuda Komunis (Unión de Jóvenes Comunistas/UJC) dan Federasi Mahasiswa (Federación Estudiantil Universitaria/FEU).

Adapun di Facebook, otoritas Facebook menutup 56 akun Facebook dan Instagram yang diduga mempromosikan situs-situs pemberitaan yang dikontrol oleh militer.

Akun-akun ini mengunggah konten-konten yang berisi berita lokal, seperti aktivitas militer dan partai politik tertentu, termasuk mengkritik tokoh Myanmar, Aung San Suu Kyi. Akun tersebut juga dinilai telah beberapa kali mengunggah konten anti-Rohingya.

”Meskipun para individu di balik akun-akun ini menutupi identitas mereka, hasil investigasi kami menunjukkan keterkaitan mereka dengan sejumlah anggota militer Myanmar,” kata Gleicher.

Link: https://bebas.kompas.id/baca/gaya-hidup/2020/10/12/media-sosial-kian-dicengkeram-propaganda-komputasional/

UU Ciptaker bikin popularitas Jokowi meredup di medsos?

JAKARTA (IndoTelko) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dikatakan sebagai pemimpin yang menguasai percakapan media sosial sejak dilantik menjadi orang nomor satu di negeri ini pada 2014.Namun, penanganan pandemi Covid-19, dan pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law rupanya membuat popularitas Jokowi mulai meredup di Media Sosial (Medsos).

“Dari tahun 2014 hingga awal 2020, klaster Pro Jokowi awalnya lebih besar dari Kontra. Setiap tahun, ukuran Kontra semakin besar, hingga akhirnya menyamai Pro Jokowi,” papar Pendiri Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi yang mengeluarkan analisa Big Data dari Drone Emprit, pasca demo besar-besaran penolakan Undang-undang Cipta Kerja 6-8 Oktober lalu.

Diungkapkannya, pada awal tahun 2020 (Januari-Februari) sebelum ramai Covid-19 dan saat Covid-19 (Mei-Juli), klaster Pro Jokowi masih sangat besar, berimbang dengan Kontra. Akun organik yang meretweet postingan akun @Jokowi masih sangat besar.Tetapi, dalam seminggu terakhir (3-10 Oktober 2020), sejak UU Cipta Kerja Law disahkan, klaster Pro Jokowi tampak jauh lebih kecil dibanding Kontra.Bahkan akun organik yang meretweet postingan akun @Jokowi tidak sebesar sebelumnya.

Sebaliknya, akun ini posisinya begesar ke tengah di antara dua cluster, yang menggambarkan banyaknya akun dari klaster Kontra yang turut meretweet postingan @Jokowi; bukan karena setuju, tapi lebih banyak sebagai bentuk penolakan dan kritikan.

“Terdapat pergeseran beberapa akun influensial dari yang sebelumnya dalam Pro Jokowi, bergeser ke  Kontra Jokowi. Dari narasinya, berisi kritikan yang disukai dan diretweet oleh akun-akun di  Kontra, sehingga posisinya bergeser dari Pro ke Kontra,” ulasnya.Seperti diketahui, demo besar-besaran terjadi pasca disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober 2020.

Presiden Jokowi dalam pernyataannya menilai aksi demo dipicu karena banyaknya disinformasi terkait isi dari UU Ciptaker. Sementara masyarakat sendiri menjadi bingung karena ternyata dokumen resmi dari UU Ciptaker tak bisa diakses publik.(id)

Link: https://www.indotelko.com/read/1602391296/uu-ciptaker-jokowi

Analisa Aktor Utama Pemberitaan Demo Tolak UU Cipta Kerja

Jakarta, CNN Indonesia — 

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menyampaikan ada enam aktor utama pemberitaan media dalam aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berlangsung Kamis (8/10). Dia mengatakan hal itu berdasarkan analisis Natural Language Processing (NLP).

“Jika semua kalimat dalam artikel yang mengandung keyword aksi diekstrak Subyek-Predikat-Obyek-nya, akan didapat daftar Subyek atau aktor yang paling sering diberitakan,” kata Ismail.

Ismail membeberkan ada enam aktor utama dalam pemberitaan media saat demo Omnibus Law kali ini, yakni mahasiswa, massa, polisi, buruh, DPR, dan Jokowi (Presiden Joko Widodo).

Selain aktor, Ismail menuturkan NLP juga menganalisa aktivitas enam aktor itu. Misalnya, dia berkata aktivitas mahasiswa terdiri dari banyak hal mulai dari aksi unjuk rasa, orasi, long march, negosiasi, salat, hingga bakar ban. Sedangkan kebakaran halte tidak masuk dalam masuk sebagai objek yang dibakar mahasiswa.

Sedangkan polisi, analisis NLP memperlihatkan paling banyak diberitakan tentang mengamankan, menembakkan, menangkap, memukul mundur, membubarkan, hingga mengamankan mahasiswa.

Adapun yang dilakukan Jokowi berdasarkan berita di media, Ismail berkata melakukan kunjungan, meninjau lumbung pangan, menunjuk Prabowo, berada di Istana dan Kalteng, terbang ke Solo, Jakarta, Kalteng, dan Yogya.

“Namun yang paling banyak ditulis wartawan adalah ‘balik badan’,” ujarnya.

Pada sisi lain, Ismail juga menyampaikan NLP berhasil memetakan sebaran aksi berdasarkan pemberitaan media yang dikumpulkan DE. Berdasarkan foto yang diunggah, aksi demo menolak UU Ciptaker berlangsung di semua pulau besar di Indonesia, paling banyak terjadi di Jawa.

Ismail menambahkan NLP adalah sebuah bidang dalam ilmu linguistik, computer science, dan artificial intelligence. NLP, kata dia, terkait komputer yang memproses bahasa manusia dalam ukuran raksasa (big data, unstructured).

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201008211903-192-556280/analisa-aktor-utama-pemberitaan-demo-tolak-uu-cipta-kerja

Awal Protes Omnibus Law hingga Gaduh di Media Sosial

Jakarta, CNN Indonesia — 

UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/10) malam. Seharusnya pengesahan digelar pada 8 Oktober setelah pembicaraan di tingkat Raker Pengambilan Keputusan Tingkat I pada 3 Oktober.

Dengan periode waktu itu, total RUU Cipta Kerja hanya membutuhkan waktu sekitar delapan bulan untuk ditetapkan menjadi undang-undang

RUU Omnibus Law Ciptaker pertama kali diumumkan Jokowi pada Oktober 2019. Baru saja menjabat sebagai presiden periode kedua, Jokowi langsung membuat rencana untuk membuat aturan tersebut.

Ia kemudian meminta Ketua DPR Puan Maharani agar proses pembahasan RUU Ciptaker diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Naskah akademik dan draf RUU Ciptaker diserahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada DPR pada Februari 2020.

Sejak saat itu gelombang protes muncul dari berbagai lapisan, seperti buruh, mahasiswa, aktivis, petani berulangkali mengkritisi pemerintah.

Gerakan protes di media sosial juga tak kalah kencang. Bahkan di media sosial, Cipta Kerja yang saat itu bernama Cipta Lapangan Kerja diplesetkan menjadi Cilaka.

Cilaka merupakan plesetan dari kata celaka. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) celaka bisa diartikan; selalu mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, dan sebagainya; malang; sial.

Selain itu pemerintah juga menganggap banyak pula kejadian salah persepsi Ciptaker di media sosial. Akibatnya, secara gamblang, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan kementeriannya akan memantau penyebaran informasi RUU Ciptaker di media sosial.

Hal itu dilakukan untuk mencegah opini keliru terkait isi draf RUU Omnibus Law yang saat itu tengah digodok pemerintah dan DPR RI.

Tak lama kemudian, pada Maret tagar #GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw di Twitter menjadi trending. Aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Jalan Gejayan, Yogyakarta bakal diramaikan oleh berbagai elemen buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak.

Pada momen Mayday atau Hari Buruh Internasional pada 1 mei, tagar #TolakOmnibusLaw meluncur sebagai bentuk protes buruh.

Pada Juli, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di sejumlah lokasi di Indonesia. Selain langsung turun ke lapangan, aksi penolakan serupa juga digaungkan di media sosial Twitter.

Salah satu bentuk aksi tersebut terlihat dari populernya tagar #GagalkanOmnibusLaw.

Pertahanan ‘koalisi influencer pemerintah’

Kencangnya gerakan penolakan Omnibus Law di media sosial pada pertengahan Agustus dilawan dengan tagar #IndonesiaButuhKerja.

Tagar ini dikampanyekan oleh pemerintah dan ikut digaungkan oleh sejumlah infuencer atau pesohor tanah air dengan jumlah pengikut puluhan juta di media sosial.

Dalam unggahannya, mereka meminta masyarakat mendukung RUU Ciptaker sebagai solusi pemerintah menangani masalah ketenagakerjaan. Unggahan tersebut hampir selalu ditutup dengan tagar seragam.

Ini memunculkan dugaan bahwa pemerintah mulai menggandeng artis sebagai influencer mempromosikan RUU Ciptaker. Namun, Istana maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menampik dugaan itu.

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan langkah itu merupakan spontanitas dari para artis, bukan kerjasama dengan pemerintah.

Ketulian pemerintah berujung serangan balik K-Popers

Ujungnya, pemerintah dan DPR tetap mengebut pembahasannya di masa pandemi Covid-19. Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Ciptaker, pada Senin (5/10).

Sontak saja, ‘ketulian’ pemerintah ini disambut oleh gelombang penolakan yang sangat intens hingga saat ini (7/10). Berbagai tagar penolakan Omnibus Law mendominasi tangga trending topic Twitter di Indonesia.

Salah satu tagar, #MosiTidakPercaya bahkan masuk ke trending topic dunia. Setelah dianalisa Drone Emprit, ternyata tagar tersebut bisa menjadi trending atas bantuan K-Popers Indonesia.

K-Popers menjadi lapisan masyarakat baru yang ikut dalam serangan balik penolakan Omnibus Law di media sosial. K-Popers bergabung dengan mahasiswa, buruh, hingga aktivis bersama-sama melancarkan aksi protes Omnibus Law.

Pakar media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan K-Popers awalnya tidak paham dengan Omnibus Law. Namun setelah paham, para K-Popers ini membantu tagar-tagar penolakan Omnibus Law menjadi trending topic dunia.

Hingga saat ini, topik Omnibus Law masih menjadi topik pembicaraan panas di media sosial. Dapat dipastikan tagar-tagar penolakan trending lainnya akan muncul.

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201007155245-192-555553/awal-protes-omnibus-law-hingga-gaduh-di-media-sosial

K-Pop fans rise as powerful force to bring criticisms against jobs law worldwide: Report

Amid waves of backlash against the newly passed Job Creation Law, Indonesian K-Pop fans emerge as a formidable force in the social movement to protest against the controversial law through the digital world, a report has found.

These social-media-savvy people helped to echo criticisms against the law and the House of Representatives through Twitter, making hashtags such as #MosiTidakPercaya (vote of no confidence), #DPRRIKhianatiRakyat (house betrays the people) and #TolakOmnibusLaw (reject the omnibus law) trending topics worldwide, according to big data consulting company Drone Emprit.

Drone Emprit founder Ismail Fahmi said a single big cluster of conversation related to the law dominated Twitter from 5 p.m. to 8 p.m. on Monday, during the first wave of news about the bill being passed by the House posted by national media.

“There was only one big cluster; the cluster of those who oppose the omnibus law. [Twitter] accounts of academics, university student bodies, NGOs, activists and K-Popers [K-Pop fans] all unite to support each other inside this cluster,” Ismail said via his Twitter account @ismailfahmi on Monday.

“From the Twitter avatars of top influencers [who are] against the omnibus law, it was apparent that accounts with K-pop avatars dominated the conversations,” he added.

One of the top influencers among the Indonesian K-Pop community on Twitter, @ustadchen, who has more than 140,000 followers, also tweeted about the law on Monday and gained more than 37,000 likes. 

“Since all of you are brave, I will be brave too. To be honest, I am illiterate about politics. The [laws] in [South] Korea are completely different from what we have here [in Indonesia], so I am still confused about the political news here,” @ustadchen wrote, “Anyway, I have read a lot about the #omnibuslaw and I understand where the problem is.”

The post has also been retweeted more than 9,000 times with hundreds of engagements.

Twitter users who protested against the law expressed their appreciation to the K-Pop fan community in helping to amplify their concerns about the law, which many critics said would undermine labor rights and prolong environmental destruction.

“Demographically, [K-Pop fans] are the largest generation of social media users. If they didn’t really know about the omnibus law, they joined the hashtag campaign and learned about it,” Ismail said. 

Later on Tuesday, Ismail clarified his own statement, saying that “Most K-Pop fans did know about [the omnibus law].”

He also noted that most of those who were engaged in echoing protests against the law were mainly non-partisan public.

It is not the first time that members of the K-Pop fandom have proven that they are politically aware and capable in driving online campaigns.

In June, global K-Pop fans proved themselves to be a powerful political force by wading into social media protests against racism and police brutality in solidarity with the Black Lives Matter (BLM) movement in the United States.

Following the US$1 million donation to the BLM movement made by global K-Pop megastar BTS, fans also raised $1 million in just over a day for organizations that help black people. 

Link: https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/06/k-pop-fans-rise-as-powerful-force-to-bring-criticisms-against-jobs-law-worldwide-report.html

Ramai Aktivis hingga K-Popers Tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Twitter

Top hashtags viral Omnibus Law dari analisis Drone Emprit
Top hashtags viral Omnibus Law dari analisis Drone Emprit(drone emprit)

KOMPAS.com – Gelombang penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja masih terjadi dan bisa dilihat dari trending topic Twitter Indonesia.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Selasa (6/10/2020) sampai pukul 08.00 WIB, sejumlah tagar mendominasi percakapan warganet di Twitter, antara lain: #tolakomnibuslaw, #MosiTidakPercaya, dan #DPRKhianatiRakyat.

Berikut adalah hasil analisis Drone Emprit, analis sosial media, tentang viralnya perbincangan mengenai Omnibus Law, dikutip dari utas @ismailfahmi, Founder Drone Emprit, Senin (5/10/2020).

Tren Keyword

Berdasarkan pantauan Drone Emprit, keyword atau kata kunci yang diperbincangkan oleh warganet seputar Omnibus law adalah Omnibus Law, OmnibusLaw, Ciptaker, dan Cipta Kerja. 

“Tren 4-5 Oktober berdasarkan jam menunjukkan spike mulai terjadi pada pukul 18:00. Sekitar jam tersebut, ada STOP PRESS dari @TirtoID bahwa RUU Ciptaker sudah disahkan jadi UU,” tulis @ismailfahmi.

“Puncaknya pada pukul 21.00, sebanyak 56k (ribu) mention ditangkap oleh Drone Emprit di Twitter. Lalu percakapan turun, dengan volume yang masih sangat tinggi, 45k dst,” tulisnya melanjutkan.

Peta percakapan hingga K-Popers

Berdasarkan Social Network Analytics (SNA) Drone Emprit, Senin (5/10/2020) pukul 17.00 – 22.00 WIB, ditemukan kluster percakapan besar tentang Omnibus Law.

“Peta percakapan di Twitter pada periode jam ini memperlihatkan pola yang menarik. Hanya ada satu cluster besar, cluster kontra Omnibus Law. Akun-akun akademisi, BEM, LSM, aktivis, serta K-Popers, semua bersatu saling dukung dalam cluster ini,” tulis Ismail Fahmi.

Sementara itu, akun-akun media seperti @TirtoID, @CNNIndonesia, @kompascom, dan @tempodotco berada di tengah sebagai referensi. Sedangkan akun-akun yang selama ini terafiliasi sebagai oposisi, berada di salah satu sudut kluster.

“Artinya, percakapan ini benar-benar didominasi oleh publik umum non partisan,” tulisnya.

Top twit

Dalam perbincangan tentang Omnibus Law, twit dari akun Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada menjadi top twit alias twit nomor 1.

“Akun PUKAT UGM ini membuat sebuah utas yang menjelaskan dengan ringkas dan mudah dipahami, tentang permasalahan dalam RUU Ciptaker, dari sisi proses, metode pembentukan, dan substansinya,” tulis Ismail Fahmi.

“Hingga saat ini, utas ini terus mendapat RT dan like dari netizen,” tulisnya.

K-Popers ikut meramaikan

Selain berasal dari kalangan akademisi, LSM, serta aktivis, para penggemar K-Pop atau lazim disebut Kpopers juga ikut meramaikan perbincangan tentang Omnibus Law.

“Salah satu cuitan dari akun K-popers yang paling banyak dishare, dan juga disupport oleh akun aktivis lain adalah dari @ustadchen. Thread pendek tentang Omnibus Law yang dibuatnya mendapat banyak RT,” tulis Ismail Fahmi.

Kpopers juga mendapat dukungan dari warganet lain karena kepekaan mereka terhadap isu yang saat ini sedang menjadi perhatian banyak pihak.

“Cuitan dari @iniardhike yang memberi support pada K-popers karena mau aware dengan isu Omnibus Law ini mendapat engagement tinggi,” tulis Ismail Fahmi.

“Banyak support kepada K-popers, salah satunya lagi dari @kamalbukankemal. Ucapan terimakasih kepada mereka, sekaligus mengajak yang lain untuk turut mengritik negara yang telah mengesahkan UU Ciptaker ini,” tulisnya melanjutkan.

Kesimpulan

Analisis lengkap mengenai viralnya perbincangan tentang Omnibus Law di media sosial Twitter dapat dilihat pada utas Ismail Fahmi.

Berdasarkan hasil analisis Drone Emprit, terdapat empat kesimpulan yang bisa diambil:

  1. Setelah RUU Omnibus Law disahkan DPR, DPD, dan Pemerintah, percakapan naik pesat, yang dimotori oleh narasi dari akademisi (@PUKAT_UGM), LSM, dan aktivis tentang problem dalam RUU ini.
  2. K-popers yang tadinya tidak paham, turut membaca masalah RUU ini. Setelah paham, mereka dalam waktu singkat bersatu mengangkat tagar #MosiTidakPercaya dan tagar2 lain, sehingga menjadi TT dunia.
  3. Antara akademisi, BEM, aktivis, LSM, media, oposisi, dan K-Popers semua membentuk sebuah cluster besar. Mereka saling berinteraksi dalam satu jaringan.
  4. UU Omnibus Law ini telah menjadi perhatian publik non partisan. Bahkan, oposisi bukan yang paling dominan seperti biasanya.  

“Secara demografi, K-popers merupakan generasi pengguna media sosial terbanyak. Jika sebelumnya mereka kurang paham soal Omnibus Law, dengan ikut angkat tagar ini mereka jadi tahu,” tulis Ismail Fahmi.

“Sehingga, jika suatu saat dampak negatif terjadi karena UU ini, mereka tahu siapa yang membuatnya,” tulisnya melanjutkan.

Link: https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/092000765/ramai-aktivis-hingga-k-popers-tolak-omnibus-law-cipta-kerja-di-twitter?page=all#page2

Netizen Ramai Diskusi PKI, Antara Film Jagal dan G30S

Jakarta, CNN Indonesia — 

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menyatakan, isu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan G30S/PKI selalu berulang setiap tahun di media sosial.

Dia menuturkan akurasi sejarah dan pro-kontra pemutaran film G30S/PKI mendominasi narasi tahun ini.

“Isu PKI dan G30S PKI selalu berulang setiap tahun, sekitar bulan Juni [hari lahir pancasila] dan September [pemberontakan],” ujar Ismail lewat akun Twitter, Rabu (1/10).

“Tahun 2020 tren bulan Juni sangat tinggi, soal hari lahir Pancasila, dan terakhir hari ini, 30 Sept, soal film,” lanjutnya.

Ismail mengklaim DE telah memonitor percakapan tentang PKI pada 2017-2020. Hasilnya, perbincangan tertinggi mengenai PKI terjadi pada 18 September 2017, saat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengajak nonton bareng Film G30S/PKI.

Ia menjelaskan pada 2018-2019, tren pembicaraan soal PKI cukup tinggi karena bersamaan dengan kontestasi politik Pilpres.

“Itu ini jadi salah satu komoditas kampanye,” tuturnya.

Ismail menuturkan terjadi diskursus yang sehat di kalangan netizen. Dia berkata netizen mulai membuka diskusi untuk melihat peristiwa dari sisi lain, misalnya melalui film Jagal, dokumen, dan buku dari sumber yang dulu belum dibuka.

Menurutnya, ada dua klaster yang membicarakan PKI. Klaster terbesar dari kalangan yang ingin mengingat lagi peristiwa tersebut dengan membahas pemutaran film G30S PKI dan film Jagal. Klaster itu terdiri dari akun yang selama ini mendukung oposisi, media, dan juga akun non partisan.

Film G30S PKI sendiri mempertontonkan kekejaman PKI ketika membunuh para jendral TNI. Sementara film Jagal ada di sisi berbeda, menunjukkan kekejaman pemerintah dalam narasi untuk membasmi PKI.

“Sementara itu di cluster yang terpisah, jauh lebih kecil ukurannya dibanding cluster sebelumnya, tampaknya ada narasi tunggal. Yang intinya mengritik soal pemutaran film G30S/PKI kembali yang berulang-ulang setiap tahun. Dialog pro-kontra dalam cluster ini tidak terjadi,” ujarnya.

Di sisi lain, perbincangan PKI yang melibatkan robot masih dalam skala normal, yakni sebesar 1.98. Namun, dia mengindikasikan ada kemungkinan sebagian unggahan memang diunggah oleh robot.

“Akun bisa terindikasi sebagai bot, jika dalam 200 postingan terakhirnya misalnya hanya berisi retweet saja. Tidak ada aktivitas lain. Sehingga mungkin saja akun riil, tp kerjaannya hanya RT saja, akan dideteksi sebagai bot soleh sistem,” kicau Ismail.

Lebih dari itu, dia menyampaikan bahwa usia netizen yang memperbincangkan PKI berasal dari generasi milenial dan Z. Dia berkata karena bias pengguna medsos Indonesia terdistribusi seperti itu.

“Yang menarik, usia 40+ (ke atas) yang tinggi, karena biasanya lebih rendah. Artinya cukup banyak yang sudah relatif ‘tua’ turut dalam perdebatan ini,” kicaunya.

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201001074644-192-552998/netizen-ramai-diskusi-pki-antara-film-jagal-dan-g30s

Ismail Fahmi Berbagi Tips Pakai Masker Scuba Yang Efektif Cegah COVID-19

Di masa pandemi COVID-19, menggunakan masker saat berpergian ke luar rumah diwajibkan sebagai upaya mencegah penularan virus Corona.

Terdapat berbagai model dan jenis masker yang bisa digunakan, salah satunya berbahan scuba atau buff. Namun, masker scuba atau buff ini ternyata tidak dianjurkan untuk digunakan,

Hal ini sejalan pernyataan dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Achmad Yurianto yang menjelaskan alasan di balik pelarangan menggunakan masker scuba.

Menurutnya, bahan buff tidak memberikan ruang bagi pergerakan mulut kita karena sifatnya yang elastis. Karena itu, kita sering merasakan pengap dalam pemakaian jangka waktu yang lama.

Bagi Anda yang telah menyimpan persediaan masker scuba, tidak perlu khawatir. Ada cara lain menggunakan masker scuba dengan menambah lapisannya.

Pengamat sosial politik Ismail Fahmi lwat akun Twitternya @ismailfahmi membagikan cara menggunakan masker scuba atau buff yang lebih efektif untuk menangkal Corona.

Menurutnya, Ini dalam rangka memanfaatkan masker Scuba atau Buff yang sudah terlanjur banyak dibeli dan dijual masyarakat.

Selain itu, Founder dari Drone Emprit ini juga menguji apakah menggunakan masker scuba atau buff berlapis direkomendasikan.

Langkah uji coba yang dilakukan Ismail Fahmi diawali penggunaan masker scuba satu lapis. Hasilnya, korek api gas yang dinyalakan sekejap mati saat dia meniup dengan sekuat tenaga.

Kenapa? Mengacu pernyataan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito bahwa masker sangat tipis. Sehingga dengan satu lapisan saja, memungkinkan virus menembus ke dalam saluran pernapasan.

Sifatnya yang elastis memungkinkan pori-pori masker melebar. Sehingga partikel kecil mampu melewatinya. Berdasarkan penelitian ilmiah dalam jurnal ACS Nanoi, bahan masker perlu mementingkan filtrasi terhadap partikel-partikel yang lebih kecil menjadi hal yang krusial untuk mencegah virus masuk.

Untuk mencegah partikel kecil masuk, Ismail Fahmi lalu mengakalinya dengan menambahkan tisu 2 lapis dan masker scuba atau buff lainnya.

Usai uji coba, api dari korek api gas yang diletakkan di depan wajahnya tidak langsung redup saat ditiup.

Penambahan lapisan ini dapat mengoptimalkan penyaringan terhadap partikel kecil. Sehingga, partikel tersebut sulit menembusnya.

Kenapa tisu efektif? Hong Kong University membuat panduan bikin masker dari tisu. Penelitian City University tentang kemampuan memfilter droplet dan aerosol masker tissue 80-90%

Namun, Ismail Fahmi menganjurkan hindari membeli tisu yang belum mendapatkan izin edar dari Depkes. Biasanya nomor surat izin edar tercantum pada kemasan. Umumnya tisu yang sudah memiliki izin edar adalah tisu yang terbuat dari 100% serat alami yang bebas BPA, logam berat, atau klorin.

Unggahan uji cobanya membuka ruang diskusi untuk warganet. Sebagian dari mereka banyak meresponsnya dengan berbagai pertanyaan. Hal ini agar pemakaian masker dapat efektif.

“Saya biasanya kalau make scuba dalemnya make tissue lagi bang tapi ngap banget tisu nempel kehidung dan mulut langsung.. apakah itu berbahaya??” tulis akun @rahalazuardi.

“Mas, biar kacamatanya ga ngembun gimana, ya, caranya…?” balas akun @bagusfarisa.

“Ya ampun satu lapis aja udah ngap gueee ya tuhan, PR banget buat yang gendut kaya gue ga pake masker aja engap apalagi disuruh masker 2 lapis tambah tisu, ampun dah, udahan deh coronjing,” ucap akun @ndingesw.

“Secara fungsi memang mungkin lebih baik mas…tapi secara aturan bakaln jadi masalah gak ya ? mosok kita harus jelasin ke setiap petugas yg melarang bahwa kita pake masker scuba dua lapis ditambah tisu…apa gak sebaiknya jangan dipakai utk bepergian kali ya ?” cuit akun @ramadian40 [liputan6]

Link: https://radaraktual.com/47879/ismail-fahmi-berbagi-tips-pakai-masker-scuba-yang-efektif-cegah-covid-19.html