Ramai soal Dugaan Kebocoran Data BIN hingga IndiHome, Apa Solusinya?

KOMPAS.com – Keamanan data instansi pemerintah mendapat sorotan, seiring munculnya dugaan kebocoran di berbagai platform.

Terbaru, data Badan Intelijen Pemerintah (BIN) juga diduga mengalami kebocoran. Namun, pihak BIN telah membantah kabar itu dan menegaskan bahwa data yang ada pada instansi mereka dalam kondisi aman.

Sebelumnya, dugaan kebocoran data warga juga terjadi di BPJS Kesehatan, Prakerja, hingga PLN.  Lantas, mengapa kebocoran data di instansi pemerintah tak kunjung teratasi?

Kesadaran keamanan data masih rendah Founder Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan, akar persoalan ini terletak pada kesadaran akan pentingnya keamanan data masih sangat rendah.

Menurutnya instansi pemerintah kurang memberikan perhatian yang cukup, sehingga tidak ada infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mengamankan data.

“Kalau kita lihat dari IndiHome, anggap aja yang menyebar itu benar, dalam satu baris saja itu kan ada situs yang dikunjungi, ada NIK orang yang mengunjungi atau siapa usernya,” kata Fahmi kepada Kompas.com, Senin (22/8/2022).

“Dari situ saja seharusnya dievaluasi dari level teknis. Kalau bener-benar peduli bahwa data yang sangat privat, soal NIK, nama, kok disambungkan dengan data browsing, itu kan sangat telanjang,” ujar dia.

Aturan soal perlindungan data Meski kebocoran data pemerintah kerap terulang, belum ada satu pun tindakan yang dilakukan, seperti sanksi atau denda pada instansi terkait.

Fahmi menuturkan, hal ini disebabkan belum ada aturan khusus yang menangani soal perlindungan data. “Jadi pemerintah harus segera sahkan RUU Perlindungan Data Peribadi (PDP).

Di sini juga harus jelas siapa yang akan menjalankan RUU ini,” jelas dia. Baca juga: BIN Bantah Data Agen Intelijen Bocor   Lembaga pengawasan data Melalui RUU PDP tersebut pemerintah bisa membentuk lembaga independen yang diberi otoritas khusus untuk mengawasi data pemerintah dan swasta.

Selain itu, lembaga itu nantinya juga berhak memberikan denda bagi instansi atau pihak swasta apabila terjadi kebocoran data.

“Makanya di sini siapa yang akan punya otoritas dan independen, pemerintah dan swasta itu bisa diawasi. Jelas ini harus mandat dari DPR, harus ada anggaran,” ujarnya.

“Kalau Kominfo, misal ada kebocoran di Kominfo, mereka bisa ndak menindak diri mereka sendiri,” lanjutnya. Belajar dari GDPR di Eropa Fahmi menjelaskan, pemerintah bisa meniru Eropa yang memiliki General Data Protection Regulation (GDPR).

Baik pemerintah maupun swasta, mereka harus tunduk pada GDPR ini dan bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data. “Jadi harus ada aturan yang kemudian ditegakkan dengan tegas. Ketika ada data bocor, itu bisa dikejar,” kata dia.

Menurutnya, GDPR juga merinci denda yang harus dibayar apabila terdapat pelanggaran. Tak tanggung-tanggung, perusahaan besar seperti Google dan WhatsApp pun pernah didenda karena melanggar GDPR ini.

Link: https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/23/143000665/ramai-soal-dugaan-kebocoran-data-bin-hingga-indihome-apa-solusinya-?page=all#page2

Irjen Ferdy Sambo Dikuliti Analisa Drone Emprit

Jakarta – Reaksi publik yang sesungguhnya soal Irjen Ferdy Sambo terungkap lewat analisa Drone Emprit. Ibarat nila setitik, rusak susu sebelanga.
Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi merilis data terbaru analisa Drone Emprit. Tren Polemik Kasus Penembakan Brigadir J menampilkan data media sosial dari 11 Juli – 10 Agustus 2022.

Ada sejumlah fakta yang menarik sebagai berikut:

1. Dari awal masyarakat sudah sulit untuk percaya

Dalam pemantauan pemberitaan dan perbincangan media online dan media sosial dari 11 Juli – 10 Agustus 2022, tampak pada awalnya sentimen negatif sangat menguasai. Sebelum Ferdy Sambo jadi tersangka, 53% sentimen masyarakat adalah negatif dari 11 Juli – 9 Agustus 2022 pukul 17.59 WIB.

Keterangan polisi dirasa janggal. Publik curiga dengan pelaku awal yang ditetapkan oleh polisi. Pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir J juga makin memicu spekulasi. Ibarat nila setitik, rusak susu sebelanga. Karena Sambo setitik, mendorong sentimen negatif terhadap institusi Polri keseluruhan.

“Hal tersebut menurunkan tingkat kepercayaan sekaligus menaikkan sentimen negatif masyarakat terhadap institusi Polri,” kata dia.

Masyarakat memang sudah susah untuk dibodoh-bodohi. Oleh karena itu, penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka, menjadi titik balik krusial di media sosial. Keterangan Polri soal kronologi sebenarnya dan trending tagar #WujudPolriTegas juga menaikkan kepercayaan masyarakat.

“Peta media sosial setelah Ferdy Sambo menjadi tersangka didominasi oleh sentimen positif 89%,” kata dia.


2. Ada 3 kubu di medsos dalam kasus Irjen Ferdy Sambo

Ismail menemukan bahwa netizen terbagi dalam 3 kubu. Ada kubu publik, kubu media dan kubu pro oposisi, semuanya negatif terhadap Polri untuk aspek yang berbeda.

Kubu publik menyoroti otopsi dan reputasi Polri. Kubu media menyoroti kejanggalan penembakan, intimidasi wartawan detikcom dan CNN Indonesia dan penetapan Bharada E jadi tersangka. Sementara kubu pro oposisi mendesak pencopotan Kapolri.

“Kelompok bersentimen positif (17%) apresiasi upaya Kapolri nonaktifkan FS dan mutasi 25 personel Polisi. Pengguna media sosial amplifikasi kejanggalan pada kasus penembakan Brigadir J dan desak penetapan tersangka,” kata Ismail.

Usai Ferdy Sambo jadi tersangka, sentimen yang ada berubah menjadi positif sampai 89%. Ada pula 3 kubu di media sosial.

Kubu publik mengapresiasi Polri menetapkan Ferdy Sambo jadi tersangka. Kubu media menyoroti berita Ferdy jadi tersangka. Sementara kubu pro oposisi membahas Habib Bahar mengaitkan kasus ini dengan kasus KM 50.

3. Para ‘pendukung’ Irjen Ferdy Sambo

Dalam analisa Drone Emprit ada 3 kubu di media sosial yaitu masyarakat, media dan kelompok oposisi pemerintah. Namun, ketiganya kompak mengkritik Ferdy Sambo dan Polri. Adakah pihak yang mendukung Ferdy Sambo di media sosial?

Dalam pantauan Ismail Fahmi, pihak yang pro bukan berupa akun media sosial, melainkan pemberitaan tentang pihak yang pro, kemudian di-shared di media sosial dan terekam Drone Emprit.

“Yang pro lebih dari pemberitaan yang di-shared di medsos. Tapi mereka nggak punya akun-akun yang mendukung,” kata Ismail.

Obrolan di media sosial membahas berita mengenai anggota DPR yang dinilai diam, malah terkesan mendukung Ferdy Sambo. Ada lagi sorotan publik ke Kompolnas dan Komnas HAM yang dinilai terburu-buru berpendapat yang cenderung menguntungkan Ferdy Sambo.

“Kompolnas dan Komnas HAM merupakan dua institusi yang juga mendapat sorotan publik karena dinilai terburu menyatakan pendapat yang dinilai menguntungkan FS,” ujarnya di Twitter.

Baca juga:
Akun Instagram AKP Rita Yuliana Kebanjiran Follower Saat Jadi Sorotan
Peta analisa media sosial dari Drone Emprit bisa dilihat pada 2 gambar berikut ini:

Sentimen negatif terhadap Ferdy Sambo dan Polri Foto: Ismail Fahmi/Twitter

Sentimen positif untuk Polri usai Ferdy Sambo jadi tersangka Foto: Ismail Fahmi/Twitter

Link: https://inet.detik.com/cyberlife/d-6230190/irjen-ferdy-sambo-dikuliti-analisa-drone-emprit.

Kasus Ferdy Sambo, Dari Awal Rakyat Memang Tidak Percaya

Jakarta – Masih belum reda keriuhan Irjen Ferdy Sambo jadi tersangka. Sejak awal, masyarakat Indonesia sudah sulit percaya.
Hal itu tergambarkan dalam analisa Drone Emprit soal Tren Polemik Kasus Penembakan Brigadir J yang dianalisa Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi. detikINET sudah meminta izin untuk mengutipnya, Kamis (11/8/2022).

Dalam pemantauan pemberitaan dan perbincangan media online dan media sosial dari 11 Juli – 10 Agustus 2022, tampak pada awalnya sentimen negatif sangat menguasai. Sebelum Ferdy Sambo jadi tersangka, 53% sentimen masyarakat adalah negatif dari 11 Juli – 9 Agustus 2022 pukul 17.59 WIB.

Dari awal publik tak percaya kasus penembakan Brigadir J. Foto: Ismail Fahmi/Twitter
“Keraguan publik antara lain berupa kecurigaan bahwa Polri yang menyembunyikan sesuatu, curiga ada banyak polisi yang terlibat dalam kasus ini. Kapolri kemudian lakukan mutasi pada 25 anggota kepolisian termasuk 3 Brigjen. Dan ragu apakah Polri bisa menyelesaikan kasus ini,” kata Ismail Fahmi.

Menurut Ismail Fahmi, sedari awal masyarakat sudah sulit percaya. Keterangan polisi dirasa janggal. Publik curiga dengan pelaku awal yang ditetapkan oleh polisi. Pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir J juga makin memicu spekulasi.

Baca juga:
Tebak-tebakan Motif Ferdy Sambo ‘Khusus Dewasa’
“Hal tersebut menurunkan tingkat kepercayaan sekaligus menaikkan sentimen negatif masyarakat terhadap institusi Polri,” kata dia.

Bukan cuma Polri, Kompolnas dan Komnas HAM menurut Ismail Fahmi juga kena sentimen publik. Masyarakat memang sudah susah untuk dibodoh-bodohi. Oleh karena itu, penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka, menjadi titik balik krusial di media sosial.

Ferdy Sambo jadi tersangka disambut reaksi netizen Indonesia. Foto: Ismail Fahmi/Twitter
“Peta media sosial setelah Ferdy Sambo menjadi tersangka didominasi oleh sentimen positif 89%,” kata dia.

Hal itu didorong amplifikasi keterangan Polri soal penetapan FS sebagai tersangka dan apresiasi publik terhadap langkah penetapan tersangka. Keterangan Polri soal kronologi sebenarnya dan trending tagar #WujudPolriTegas juga menaikkan kepercayaan masyarakat. Memang nih, jangan remehkan kekuatan dan reaksi netizen Indonesia…

Link: https://inet.detik.com/cyberlife/d-6228485/kasus-ferdy-sambo-dari-awal-rakyat-memang-tidak-percaya.

Drone Emprit Prediksi Istilah Cebong, Kadrun hingga Kampret Tetap Eksis di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta – Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengungkapkan istilah-istilah panggilan terhadap nama kelompok masih bakal menghiasi di Jagat Media Sosial khususnya yang terkait dengan Kadrun, Cebong, BuzzerRp, dan BuzzeRp untuk melebeli suatu kelompok tertentu.

Ismail menerangkan istilah-istilah tersebut masih ada dan akan berpotensi menjadi pemecah sehingga polarisasi akan terus terbawa.

“Dalam periode 1 tahun terakir setelah pilpres lewat (sejak Januari 2022 hingga April), tradisi saling menyebut kelompok netizen dengan panggilan di atas masih terus berlangsung. Polarisasi yang dilabeli dengan nama-nama ini terus berjalan dan seolah dipelihara”, Ujar Ismail Fahmi dalam paparannya mengenai ‘Pemilu 2024, Pesta Siapa?’ yang diselenggarakan oleh Liputan6.com Rabu 3 Agustus 2022.

Dia juga menerangkan dari beberapa panggilan tersebut, Istilah Kadrun paling sering muncul dan dilakukan oleh Netizen.

“Pasca Pilpres sebutan ‘Kadrun’ yang paling sering dilakukan (54 persen). sisanya dibagi untuk sebutan ‘kampret’,’buzzerRp’,dan ‘cebong'” Ujarnya.

Ismail menilai seiring dengan masih banyaknya sebutan-sebutan tersebut, maka besar kemungkinan polarisasi akan tetap terjadi.

“Semakin sering panggilan-panggilan ini disebutkan, semakin polarisasi jadi besar dan terus terjaga. Berdasarkan data 1 tahun terakhir, penyebutan ‘kadrun’ yang paling besar kontribusinya”. Katanya

Hal ini disebut akan menjadi Pr bersama untuk dapat mengurangi panggilan tersebut agar masalah polarisasi netizen jelang Pemilu 2024 dapat terselesaikan.

Meneropong Tokoh Politik Jelang 2024

Lebih lanjut, Ismail memberikan analisis terkait popularitas tokoh politik di Pemberitaan dan Media Sosial jelang 2024 dalam jangka waktu 1 minggu terakhir.

“Pada Pekan ini, Anies Baswedan (ABW) menjadi tokoh yang populer dalam pemberitaan dan perbincangan di media sosial. Diikuti Erick Thohir (ET) dan Ganjar Pranowo (GP)”. Ujar Ismail, Rabu 3 Agustus 2022.

Kendati demikian, Ismail menyebutkan dalam pemberitaan atau percakapan tersebut hanya mengitung jumlahnya saja tidak dengan percakapan positif atau negatif.

“Anies selalu konsisten dan yang kedua adalah Erick yang mampu mengalahkan Ganjar Pranowo”. Katanya

Ismail juga menerangkan tingginya popularitas Anies disinyalir karena adanya perbincangan kubu yang pro dan kontra terhadap dirinya.

“Tingginya popularitas ABW didorong oleh perbincangan antara kubu yang pro dan kontra terhadap dirinya. perbincangan kubu pro terkait rasa bahagia terhadap pernikahan putri ABW, sementara perbincangan kubu kontra menyinggung soal minimnya prestasi ABW”. Jelas Ismail.

Link: https://www.liputan6.com/news/read/5033414/drone-emprit-prediksi-istilah-cebong-kadrun-hingga-kampret-tetap-eksis-di-pemilu-2024

Di Sidang Kasus ‘Jin Buang Anak’, Pendiri Drone Emprit Ungkap Potensi Keonaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar media sosial (medsos) sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengungkapkan masifnya respons negatif terhadap pernyataan Edy Mulyadi soal “Jin Buang Anak” yang beredar di medsos. Ia mengamati jumlah respons negatif mengalami kenaikan sepekan usai video Edy mencuat. 

Ismail memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan kasus “Jin Buang Anak” di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Selasa (2/8/2022). Ismail mendasari keterangannya lewat Social Network Analysis (Analys). 

“Kasus Edy ini mendapatkan respons yang paling tinggi negatif dari pakat Dayak. Sehingga ia mendapatkan 876 retweet. Itu ajakan untuk turun ke jalan,” kata Ismail dalam sidang tersebut. 

Ismail memperkirakan pernyataan Edy berpotensi menimbulkan keonaran di medsos hingga di dunia nyata. “Makanya di sini dibandingkan dengan yang lain (isu lain), paling tinggi potensi untuk kemudian timbul keonaran digital, kemudian keonaran di lapangan, dikhawatirkan agak tinggi,” lanjut Ismail.

Ismail menjelaskan, periode paling tinggi video Edy dibagikan oleh banyak orang pada 19 Januari 2022. Adapun, videonya sudah berseliweran di medsos sejak 17 Januari 2022 Januari.

Tercatat, video Edy memperoleh puncak respons kontra pada 24 Januari. Ia menemukan sekitar 31 ribu percakapan soal Edy Mulyadi di dunia maya sepanjang periode itu. 

“Kalau kita lihat dari data, 17 januari video (diunggah Edy), 18 mulai share di Twitter. Puncaknya share yang dukung video tadi tanggal 19 Januari ada 1.500-an percakapan tentang Edy Mulyadi. Tapi lama-lama mendapatkan kontra dan kontranya paling tinggi tanggal 24 Januari. Hingga 31 ribuan percakapan,” ungkap Ismail. 

Pada perkara ini, Edy didakwa menyebarkan berita bohong alias hoaks. Pernyataan Edy diangggap bisa memantik keonaran di tengah masyarakat.

Sehingga, JPU mendakwa Edy Mulyadi melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana subsider Pasal 14 ayat (2) UU RI No 1/1946 atau kedua Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No 19/2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Ketiga Pasal 156 KUHP.

Diketahui, eks calon legislatif itu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri pada akhir Januari 2022. Kasus yang menjerat Edy bermula dari pernyataannya soal lokasi Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan yang disebut tempat jin buang anak. Pernyataan Edy sontak memancing reaksi keras sebagian warga Kalimatan. 

photo

Gerak cepat polri tuntaskan kasus Edy Mulyadi – (Republika)

Link: https://www.republika.co.id/berita/rfzne4409/di-sidang-kasus-jin-buang-anak-pendiri-drone-emprit-ungkap-potensi-keonaran

Jadi Saksi Sidang Kasus Jin Buang Anak, Analis Medsos: Banyak Respon Negatif Terhadap Edy Mulyadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Analis media sosial dan pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus ‘jin buang anak’ Edy Mulyadi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Melalui analisa dari Social Network Analysis (Analys) Ismail membeberkan banyaknya kontra dan respon negatif di media sosial atas video Edy yang beredar beberapa waktu lalu.

Dalam rentan waktu hampir seminggu setelah video beredar, angka respon negatif terus menanjak.https://www.youtube.com/embed/jKhogwTOMII

Bahkan meningkatnya respon ini dikhawatirkan oleh Ismail bakal menciptakan keonaran digital pun keonaran di lapangan.

“Kasus Edy ini mendapatkan respon yang paling tinggi negatif dari pakat Dayak. Sehingga ia mendapatkan 876 retweet. Itu ajakan untuk turun ke jalan. Makanya di sini dibandingkan dengan yang lain, paling tinggi potensi untuk kemudian timbul keonaran digital, kemudian keonaran di lapangan, dikhawatirkan agak tinggi,” ujar Ismail ditemui usai menjadi saksi persidangan.

Setelah beredar di internet sejak 17 Januari 2022 Januari lalu, puncak paling tinggi video tersebut dibagikan oleh banyak pihak berada pada tanggal 19 Januari, beber Ismail.

Sedangkan vdi mana video mendapat banyak respon kontra berpuncak pada tanggal 24 Januari.

Dalam rentan waktu tersebut, terdata sekitar 31 ribu percakapan tentang Edy Mulyadi berseliweran di internet.

Iklan untuk Anda: Ucapan Lantang Ferdy Sambo & Tangisan Putri, Bharada E Bongkar Peran Jenderal di Kematian Brigadir J

Advertisement by

“Dan kalau kita lihat dari data, 17 januari video (diunggah Edy), 18 mulai share di Twitter. Puncaknya share yang dukung video tadi tanggal 19 januari ada 1500-an percakapn tentang Edy Mulyadi. Tapi lama-lama mendapatkan kontra dan kontranya paling tinggi tanggal 24 januari. Hingga 31 ribuan perckapan,” jelas Ismail.

Tanggapi hal tersebut, pihak Edy Mulyadi menjelaskan alasan kenala bisa terjadinya kontra seperti yang dijelaskan Ismail.

Hal ini adalah karena adanya tanda pagar (tagar) yang beredar di internet yang di mana menurut pihak Edy, tagar tersebut digerakkan oleh pihak lain guna video Edy tersebut menjadi viral.

Baca juga: Eks Danjen Kopassus Soenarko Sebut Jin Buang Anak Istilah Umum, Tidak Tepat Dibawa ke Meja Hijau

Sebagai informasi, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Edy Mulyadi telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat.

Menurut jaksa, pernyataan ‘Kalimantan tempat jin buang anak‘ itu jadi kalimat yang dinilai menimbulkan keonaran di masyarakat.

Adapun dari YouTube channel Edy Mulyadi, jaksa mengatakan ada beberapa konten yang menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran.

Sejumlah konten dalam dakwaan jaksa, di antaranya berjudul ‘Tolak pemindahan Ibu Kota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat’ di mana dalam video ini ada pernyataan Edy menyebut ‘tempat jin buang anak‘.

Atas perbuatannya, Edy didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 156 KUHP.

Siapa Edy Mulyadi?

Edy Mulyadi viral setelah menyebut Kalimantan tempat jin membuang anak.

Ia ternyata juga sempat menyinggung masalah es doger milik Gibran yang dapat suntikan dana miliaran rupiah.

Nama Edy Mulyadi menjadi sorotan publik setelah diduga menghina Kalimantan.

Hinaan tersebut dilontarkan oleh Edy Mulyadi yang terekam dalam sebuah video dan beredar luas di media sosial.

Lalu siap sebenarnya Edy Mulyadi?

Mengutip dari Tribun KaltimEdy Mulyadi santer dikabakan sempat mencalonkan diri menjadi calon legislatif.

Namun ia dikabarkan gagal.

Edy Mulyadi terpantau aktif di kanal YouTube.

Melalui chanel YouTube Bang Edy Channel, Edy Mulyadi kerap mengunggah video soal isu-isu yang ramai diperbincangkan.

Lewat YouTube-nya tersebut, Edy Mulyadi menjadi sosok yang kontra terhadap pemerintah.

Siapa Edy Mulyadi, sosok yang viral gara-gara menghina Kalimantan dan rendahkan Prabowo Subianto?
Siapa Edy Mulyadi, sosok yang viral gara-gara menghina Kalimantan dan rendahkan Prabowo Subianto? (Tangkapan Layar dari kanal youtube Edy Mulyadi)

Banyak video yang diunggahnya berisi kritikan terhadap Jokowi.

Kanal YouTube milik Edy Mulyadi kini memiliki 214 ribu subscriber dengan jumlah video lebih dari 700 video.

Unggahan terbarunya berisi permintaan maaf soal dugaan penghinaan yang dilontarkannya.

Video tersebut baru diunggah pada Senin (24/1/2022) hari ini.

Edy Mulyadi ternyata juga ikut menyinggung soal isu suntikan dana miliaran rupiah kepada usaha es doger milik anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming.

Video itu diunggah pada 21 Januari 2022.

Baca juga: Edy Mulyadi Ragukan Independensi Saksi Digital Forensik dalam Lanjutan Sidang Jin Buang Anak

Edy Mulyadi sempat membacakan sebuah berita yang menyebut bahwa penyuntik modal Alpha JWC Ventures tak terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Edy Mulyadi juga membahas Ubedilah Badrun yang melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK atas dugaan KKN.

Menurut Edy Mulyadi, hal ini menjadi sesuatu yang baru lantaran di era sebelumnya belum ada sosok yang melaporkan anak presiden saat presiden itu sendiri tengah berkuasa.

Edy Mulyadi juga pernah membahas soal Habib Bahar hingga penembakan 6 laskar FPI dalam video yang diunggahnya.

Kini pernyataan Edy Mulyadi berbuntut panjang.

Ia dilaporkan ke polisi atas dua kasus.

Selain menyinggung Kalimantan, Edy Mulyadi juga menyebut Prabowo Subianto bak Macan Mengeong.

Edy Mulyadi dilaporkan oleh Ketua PDP Gerindra Sulawesi Utara Conny Lolyta atas dugaan kebencian.

Edy juga dilaporkan oleh Pemuda Lintas Agama Provinsi Kalimantan Timur.

Edy dilaporkan terkait dugaan ujaran kebencian dan rasisme terhadap masyarakat Kalimantan.

Diberitakan sebelumnya, Edy Mulyadi menyebut lokasi Ibu Kota Negara sebagai tempat jin membuang anak.

Edy juga menarasikan IKN merupakan pasar kuntilanak dan genderuwo.

Baca juga: Kasus Edy Mulyadi, Rizal Ramli Minta Dewan Pers Ingatkan Hakim dan Jaksa Soal Lex Specialis UU Pers

“Bisa memahami gak, ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendirian lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak,” kata Edy.

Link: https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/02/jadi-saksi-sidang-kasus-jin-buang-anak-analis-medsos-banyak-respon-negatif-terhadap-edy-mulyadi?page=all.

Drone Emprit Ungkap Data, Puan Maharani Tokoh Paling Sering Dibicarakan dalam Nada Positif

JAKARTA– Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi salah satu tokoh politik yang sering dibicarakan di ruang publik.

Hal ini berdasarkan data Drone Emprit, temuan dari pemberitaan dan perbincangan di media online dan media sosial pada 11-17 Juli 2022.

Setelah Puan, ada tokoh lain yaitu Menteri BUMN Erick Thohir serta Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Dukungan Jokowi terhadap Capres Tak Berpengaruh Signifikan

Tiga tokoh itu secara berurutan menjadi perbincangan dalam nada positif.

Puan Maharani menjadi tokoh yang paling sering dibicarakan dalam nada positif (89%), diikuti Erick Thohir (85%) dan Airlangga Hartarto (81%),” demikian petikan paparan Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi, yang dikutip dari @ismailfahmi.

Adapun tokoh sering dibicarakan dalam nada negatif adalah Sandiaga Uno (36%), Anies Baswedan (35%), dan Prabowo Subianto (33%).

Baca Juga: Tren Covid-19 Naik, DPR Minta Pemerintah Kembali Berlakukan Kebijakan Gas dan Rem

Lebih detail, dari sisi pemberitaan media online narasi terpopuler Puan yang bernada positif antara lain: Puan Maharani menyumbang sapi kurban seberat 1,3 ton ke PDIP Jateng.

Selain itu, pandangan Puan yang menganjurkan cara mengatasi harga yang naik dengan perbaiki tata kelola komoditas pangan juga terpoluler serta mendapat acungan jempol masyarakat.

Selanjutnya, pemberitaan Puan dianugerahi Doktor Kehormatan oleh Universitas Nasional Pukyong Korsel, PKB nyatakan siap mengadakan pertemuan dengan Puan secara terbuka ataupun tertutup dan terakhir Puan layak maju sebagai Capres, lantaran Puan didukung struktur politik yang solid melengkapi nada positif itu.

Baca Juga: Heboh Didaftarkan Citayam Fashion Week Sebagai Brand, Baim Wong: Insyallah Saya Enggak Mengada-ada

Drone Emprit, yang mengungkap data menarik itu adalah sebuah inovasi produksi data kekinian.

Drone Emprit merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk memonitor serta menganalisa media sosial dan platform online yang berbasis teknologi big data.

Drone Emprit sendiri menggunakan keahlian Artificial Intelligence dan Natural Learning Process (NLP).***

Link: https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343973627/drone-emprit-ungkap-data-puan-maharani-tokoh-paling-sering-dibicarakan-dalam-nada-positif#google_vignette

Pakar Ungkap Narasi Negatif Dominan Soal ACT di Medsos

Jakarta, CNN Indonesia — Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengungkap sebaran narasi yang seliweran di jagat Twitter terkait Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kasus ACT pun menjadi perbincangan sejumlah netizen.
Ismail mengatakan pemberitaan seputar ACT terjadi peningkatan Senin (5/7) menghasilkan 2.467 mentions. Terlebih, kasus itu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan PPATK, Bareskrim, Densus 88 dan Kemensos.

“Perbincangan soal penyalahgunaan dana ACT alami eskalasi di tanggal 5 Juli dengan 27.380 mentions, didorong oleh kritikan publik atas kasus penyelewengan dana umat oleh ACT yang diulas oleh majalah Tempo,” ujar Ismail lewat Twitternya, Kamis (7/7).

Ismail menilai perbincangan berkembang dan muncul kontra narasi yang mengarah pada kemungkinan pengalihan isu, sebagai upaya pemerintah untuk menjatuhkan ACT.

“Perbincangan diprediksi akan tetap alami peningkatan seiring dengan temuan baru di lapangan,” ujarnya.

Lihat Juga :

ACT Kirim Surat Minta Batal Pencabutan Izin PUB, Kemensos Belum Terima
Sebagai informasi, tagar #KamiPercayaACT juga sempat menjadi Trending Topics Indonesia pada 5 Juli dari pukul 06.00 hingga 10.30 WIB.

“Sempat turun, lalu naik lagi di posisi 5 TTI besar pada 6 Juli dini hari. Kemudian, konsisten melandai,”katanya.

Lewat analisis Ismail, pembahasan ihwal ACT didominasi sentimen negatif warganet yaitu sebanyak 58 persen.

Hal itu dipicu penyelidikan penyelewengan aliran dana ACT, amplifikasi pemberitaan soal kejanggalan pengelolaan dana ACT, keterkaitan ACT dengan organisasi terorisme hingga oposisi.

Ismail juga mengungkap ada narasi positif yang ditujukan kepada ACT, yaitu sekitar 34 persen. Kebanyakan menampik adanya keterkaitan ACT dengan Anies Baswedan, kaitan permasalahan ACT dengan ijin Kemensos.

Menurut Ismail, perbincangan di media sosial terbagi menjadi klaster pro ACT dan klaster Kontra ACT. Pada klaster pro ACT dominan diisi akun-akun pro oposisi.

Ia mengatakan narasi yang paling kuat adalah kasus ACT merupakan upaya pengalihan isu. Dukungan pada ACT juga dikampanyekan lewat tagar #KamiPercayaACT.

Lihat Juga :

Pelanggaran ACT Versi Pemerintah yang Berujung Pencabutan Izin
Berdasarkan 25 top Influencer, kata Ismail, narasi netral cenderung dilontarkan oleh pihak kepolisian yang menunggu penyelidikan untuk memproses kasus penyelewengan dana ACT lebih lanjut.

Ismail menyimpulkan, tren pemberitaan dan perbincangan terkait isu penyelewengan dana ummat oleh ACT naik sangat signifikan pada 5 Juli 2022.

“Tren diperkirakan akan terus bertumbuh seiringramainya pro kontra keputusan Kemensos dan perdebatan publik di media sosial,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan Ismail, sentimen isu penyelewengan dana ACT dari 30 Juni sampai 6 Juli 2022 pukul 19.59 WIB, pemberitaan media online 31 persen negatif, dan narasi media sosial: 58 persen negatif.

Dia mengatakan narasi negatif yang dilontarkan di media sosial lantaran didorong jumlah fantastis angka-angka rupiah yang diterima petinggi ACT.

Sebelumnya, laporan investogasi Majalah Tempo mengungkapkan gaji Ketua Dewan Pembina ACT disebut-sebut lebih dari Rp250 juta per bulan.

Sedangkan senior vice president, mendapat upah sekitar Rp150 juta, vice president mendapat Rp80 juta per bulan. Untuk di level direktur eksekutif digaji sekitar Rp50 juta per bulan, dan direktur mendapat Rp30 juta per bulan.

(can/mik)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220707133943-192-818494/pakar-ungkap-narasi-negatif-dominan-soal-act-di-medsos.

Mengulik Big Data 110 Juta Warga yang Diklaim Luhut

Jakarta – Isu soal big data kembali ramai setelah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Invesatasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap ada 110 juta warga meminta pemilu ditunda. Tapi sebenarnya apa itu big data yang diklaim Luhut?
Menurut analis media sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi, big data jika ingin diartikan dengan gampang ialah jenis data besar yang penyimpanannya juga membutuhkan server yang besar. Jadi tidak bisa hanya disimpan di dalam satu laptop.

“Nah terus sekarang sumber data dari big data apa? Ada dari mesin sekarang itu internet of thing. Setelah diolah lalu disimpan. Nah, yang dari manusia itu banyak dari media sosial. Media sosial itu menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan data di dunia. YouTube itu kan video ada suaranya, percakapan kita di Twitter dan lain-lain semua itu sumber dari big data,” ujar Ismail di program blak-blakan.

Ismail lalu mengulik soal soal big data 110 juta warga yang diklaim Menko Marves Luhut. Dari penghitungannya, jika 110 juta itu diambil dari semua medsos, diartikan 50 persen masyarakat bicara soal penundaan pemilu.

“Pengguna Twitter di Indonesia ada 18 juta seluruh Indonesia, yang Facebook itu baru 140 juta, jadi kalau mau mengambil 110 juta asumsinya ambilnya semua media sosial digabungin jadi kalau 110 kan lebih dari 50% pengguna Facebook bicara soal penundaan pemilu dan di Twitter itu lebih ramai soal politik dari pada di Facebook paling tidak 50% karena dari data saya percakapan soal Pemilu itu mentok kalau di Twitter paling 20 ribu sampai dengan 50 ribu,” ungkapnya.

“Jadi kalau ditanya media ini masuk akal atau tidak, saya bilang tidak masuk akal jumlah itu,” tambah Ismail.

Ismail mengatakan Twitter saat ini dipakai sebagai media untuk memanipulasi opini yang artinya bukan menggambarkan. Karena dari survei yang dilakukan Hendri Satrio, hanya 14% publik yang mendapatkan informasi dari media sosial, 70% dari televisi.

“Makanya kalau dibilang ini tidak menggambarkan pabrik suara satu persatu karena ini jadi indikasi adanya sebuah narasi yang dibangun dan kita harus hati-hati dan itu mungkin menjadi narasi publik,” tutup Ismail.

(ddg/ddg)

Link: https://news.detik.com/berita/d-6033969/mengulik-big-data-110-juta-warga-yang-diklaim-luhut.

Kelompok Gelap Diduga Gaungkan ‘Turunkan Jokowi’ Jelang Demo 11 April

Jakarta, CNN Indonesia — Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menduga ada kelompok yang menunggangi rencana demo mahasiswa terkait penolakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden pada Senin, 11 April.
Pasalnya, muncul narasi turunkan Presiden Joko Widodo di media sosial dengan tagar #TurunkanJokowi dan #GoodbyeJokowi menjelang demo tersebut.

Fahmi menyebut tagar tersebut seolah olah dikeluarkan oleh mahasiswa. Namun, berdasarkan analisisnya, tagar tersebut dibuat oleh kelompok lain yang mencoba memanfaatkan momen.

“Menjelang demo 11 April 2022 yang akan dilakukan mahasiswa, di media sosial berkembang narasi “Jokowi Turun” dengan tagar #TurunkanJokowi dan #GoodbyeJokowi, seolah-oleh itu adalah tuntutan mahasiswa,” kata Fahmi dalam akun twitternya, @IsmailFahmi. CNNIndonesia.com sudah mendapat izin kutip pada Minggu (10/4).

Lihat Juga :

Mahasiswa Aksi di Patung Kuda, Desak Jokowi Janji Lengser di 2024
“Diduga tuntutan di atas adalah dari ‘penunggang demo mahasiswa’.,” imbuhnya.

Berdasarkan analisisnya, setidaknya terdapat 24,7 ribu percakapan di Twitter yang mengandung kedua keyword tersebut.

Narasi turunkan Jokowi dimulai pada 4 April dengan tagar #turunkanjokowi. Lalu naik pesat hingga 12.000 mention pada 7 April dengan hastag #GoodByeJokowi. Tren kemudian menurun. Namun, masih digunakan sampai ribuan per hari.

Ia berkata, narasi itu juga disebarkan melalui gambar dan meme. Gambar yang paling banyak dishare adalah sebuah poster ajakan Turunkan Jokowi, yang mencatut nama BEM SI, diposting oleh @Android_AK_47.

“Meski postingan sudah dihapus, namun datanya masih bisa diambil Drone Emprit,” ujarnya.

Lihat Juga :

Peretasan WhatsApp Tak Pengaruhi Rencana Demo Akbar Mahasiswa 11 April
Sebar ketakutan
Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan, emosi yang dibangun oleh klaster itu adalah “fear” atau “ketakutan”. Emosi yang ingin dibangun adalah demo 11 April 2022 nanti akan mengerikan sehingga jakarta harus ditutup.

Terkait itu, ia menyarankan untuk membedakan mana tuntutan mahasiswa dan mana tuntutan yang menunggangi. Ia menyebut sebaiknya mahasiswa menggunakan tagar sendiri yang menggambarkan inti tuntutan mereka.

Menurut Ismail, mereka yang ingin menunggangi dengan narasi lain, biasanya enggan mengangkat narasi itu.

“Berhati-hatilah dengan narasi dukungan di media sosial, jangan sampai kemudian aksi mahasiswa dibajak untuk kepentingan lain,” ujarnya.

Koordinator BEM SI, Kaharuddin menegaskan pihaknya tidak menyuarakan tuntutan mengenai penurunan Presiden Jokowi. Kahar menegaskan BEM SI sudah memiliki 6 tuntutan yang pernah disampaikan ke pihak kepresidenan pada akhir Maret lalu.

“Tidak ada (soal tuntutan Jokowi). 6 tuntutan BEM SI sangat jelas, tuntutannya sangat jelas,” kata Kahar saat dihubungi detikcom, Minggu (10/4/).

Berikut enam tuntutan yang disuarakan oleh BEM SI
1 Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
2 Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.
3 Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
4 Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5 Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
6 Menuntut dan mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
(yla/gil)

Link: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220410145604-20-782847/kelompok-gelap-diduga-gaungkan-turunkan-jokowi-jelang-demo-11-april.