0 comments on “Analis Twitter Paparkan Penyebaran Isu Rekayasa Novel Baswedan”

Analis Twitter Paparkan Penyebaran Isu Rekayasa Novel Baswedan

TEMPO.COJakarta – Analisis Drone Emprit menunjukkan tudingan bahwa penyidik senior KPK Novel Baswedan merekayasa penyiraman air keras banyak beredar di akun-akun Twitter pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Peneliti dan analis Drone Emprit, Hari Ambari, mengatakan ada banyak akun yang menyebarkan narasi soal rekayasa penyerangan Novel. Namun, dua akun yang paling menonjol adalah @AdellaWibawa dan @Triwulan.

“Narasi yang mereka sebarkan beredar di kalangan akun-akun Twitter pendukung Jokowi saat Pilpres,” kata Hari pada Selasa, 5 November 2019. Drone Emprit merupakan tool buatan Ismail Fahmi yang bisa memantau dan memetakan percakapan di media sosial.Ads by Kiosked

Tool ini membaca isu Novel mulai naik pada Rabu, 30 Oktober 2019. Saat itu, DPR sedang menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Kepala Polri atau Kapolri Komisaris Jenderal Idham Azis. Kemudian, Komisi Hukum DPR mengesahkan Idham sebagai Kapolri terpilih.

Seusai penetapan itu, wartawan yang menunggu di DPR mencecar Idham dengan beberapa pertanyaan seputar rencana kerja, penunjukkan Kepala Bareskrim atau Kabareskrim, dan kelanjutan perkara penyiraman terhadap Novel. 

Bukan tanpa alasan wartawan menanyakan persoalan ini kepada Idham. Mantan Kepala Bareskrim ini merupakan ketua Tim Teknis yang bertugas mengusut teror terhadap Novel. Tim ini bertugas selama tiga bulan sejak Agustus 2019.

Menjawab pertanyaan soal pengusutan teror kepada Novel, Idham mengatakan akan segera menunjuk Kabareskrim. “Begitu saya dilantik, saya akan tunjuk Kabareskrim baru dan saya beri waktu untuk segera ungkap kasus,” kata Idham pada Rabu, 30 Oktober 2019 di Gedung DPR. 

Keesokan harinya, Idham yang baru saja dikukuhkan oleh DPR sebagai Kapolri terpilih kembali mengulang pernyataan ini. Sejak saat itu, percakapan seputar Novel Baswedan riuh di media sosial.

Pembicaraan soal Novel semakin riuh ketika Presiden Jokowi mengatakan memberikan waktu kepada Jenderal Idham sebagai kapolri baru untuk mengusut pelaku di balik teror ini pada awal Desember 2019.

“Saya sudah sampaikan ke Kapolri baru, saya beri waktu sampai awal Desember,” kata Jokowi dalam dialog bersama wartawan Istana Kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.

Novel pun ikut angkat bicara soal komitmen Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Idham Azis terkait teror ini. Ia mengatakan berencana keluar dari lembaga antikorupsi tempatnya bekerja. Ia akan keluar dari KPK bila bisa memastikan pemerintah sudah tidak ingin ada pemberantasan korupsi.

“Saya hampir bisa memastikan pemerintah tidak berkeinginan memberantas korupsi. Kalau itu bisa saya pastikan, saya keluar dari KPK,” kata Novel saat dihubungi, Sabtu, 2 November 2019.

Drone Emprit membaca ada beberapa akun yang bernada negatif terhadap Novel. Seperti, @Eko_Kunthadi, @03_Nakula, dan @Ary_Prasetyo. Hari mengatakan narasi yang dibawa akun-akun ini termasuk yang paling banyak disebarkan ulang (retweet).

Gong serangan terhadap Novel mulai ketika akun @AdellaWibawa dan @Triwulan mentweet tudingan bahwa serangan ini rekayasa. “Mata Novel Baswedan saat baru ditayangin di NET TV 18 april 2017..!?dia kaget dg tiba2 kemunculan wartawan NET, liat matanya dan pipi mulus pdhl baru kasus penyiraman,” tulis si empunya akun akun itu pada 4 November 2019.

Hingga Rabu, 6 November 2019, tudingan @AdellaWibawa sudah disebar ulang sebanyak 1.230 kali. “Akun ini menjadi influencer paling dominan,” kata Hari.

Novel menceritakan alasan kenapa matanya yang ada di dalam video viral terlihat seperti baik-baik saja.Ia mengatakan video itu diambil sebelum menjalani operasi mata osteo odonto keratoprosthesis–metode operasi bagi pasien dengan cidera kornea. Novel menjalani operasi di Singapore National Eye Centre pada 17 Agustus 2017. 

Operasi dilakukan untuk membersihkan mata dari katarak dan menyedot cairan glukoma di bola mata yang terluka. Kemudian, dilanjutkan dengan mencabut dan meleburkan satu gigi, serta memotong dan mencabut gusi yang digunakan untuk melapisi mata.

Novel menuturkan bila orang melihat kondisi matanya sebelum operasi, pasti akan menganggap matanya baik-baik saja, tidak berwarna merah seperti sekarang dan bening seperti kelereng. “Tapi sebenarnya selnya justru sudah banyak yang mati dan fungsi melihatnya sangat kurang,” kata dia ketika dihubungi Selasa, 5 November 2019.

Dalam operasi itu, dokter membuat retina artifisial dari gigi yang dibentuk menjadi ring dan membuat pelapisnya dengan lapisan tipis yang ada di kulit gigi. Artifisial tersebut kemudian ditanam ke dalam pipi untuk menjadi retina baru. 

Menurut Novel, setiap perawatan yang dia jalani selalu dilaporkan ke pimpinan KPK. Ia mengatakan ada pula pegawai KPK lainnya yang selalu menemaninya selama perawatan dan mengetahui kondisi sebenarnya.

Seorang pegawai KPK yang menemani Novel selama perawatan menceritakan detik-detik ketika video di media sosial itu diambil. Ia menyebutkan video itu diambil Wartawan Net TV di lobi Singapore National Eye Center (SNEC), sekitar 19 April 2017. Novel, kata dia, keluar dari ruang perawatan untuk mengecek kondisi matanya setiap hari di SNEC. “Ketika itu wartawan menunggu NB di depan lift,” katanya.

Sebelum dirawat di SNEC, kata pegawai ini, Novel telah menjalani pemeriksaan di Singapore General Hospital. Pada 14 April 2017, tim dokter SGH Burn Unit, Plastic Surgery dan Otolaryngology alias THT berhasil membersihkan luka bakar di bagian wajah Novel. Lalu, pada 15 April 2017, tim dokter lainnya membersihkan residu air keras di saluran pernapasan eks perwira polisi ini. “Novel sempat mengeluh sesak nafas, setelah dicek terdapat luka bakar di rongga hidung,” kata dia.

Menurut pegawai ini pula, kondisi mata Novel ketika itu mengalami luka bakar di hampir seluruh selaput pelindung kornea. Dokter sempat mengambil opsi menunggu proses pertumbuhan selaput mata dengan memberikan obat tetes secara rutin untuk memacu pertumbuhan.

Namun, cara itu tidak berhasil memulihkan penglihatan penyidik yang kerap menangani kasus besar ini. Sehingga pada 19 Agustus 2017, tim dokter melakukan operasi OOKP tahap pertama.

Ia menunjukan foto kondisi Novel seusai menjalani operasi tersebut. Berbeda dengan kondisi matanya seperti di video, dalam foto itu kedua mata Novel berwarna merah. Mata kiri Novel–yang menjadi organ yang paling parah mengalami kerusakan–tampak membengkak hingga bagian hitam bola matanya tidak nampak.

Laporan medis Novel Baswedan dari Klinik Eye & Retina Surgeons, Singapura, pada 26 Mei 2017 menegaskan bahwa kondisi mata Novel tidak baik-baik saja. Laporan medis itu menuliskan ada luka bakar ringan sampai sedang pada wajah dan kelopak mata yang telah dirawat. Cedera kimiawi melibatkan kedua mata. “Ketajaman visualnya masing-masing adalah 6/24 dan 6/15 pada mata kanan dan kiri,” tulis laporan medis itu.

Link: https://nasional.tempo.co/read/1268808/analis-twitter-paparkan-penyebaran-isu-rekayasa-novel-baswedan?page_num=3

0 comments on “Begini Cara Memanfaatkan Media Sosial Secara Optimal!”

Begini Cara Memanfaatkan Media Sosial Secara Optimal!


Jakarta, CNBC Indonesia
 – Bermain media sosial (medsos) merupakan hal yang menyenangkan. Salah satunya dapat berkomunikasi dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia. Selain itu juga ada banyak hal positif yang dapat dipetik dari medsos.

Namun tidak sedikit juga ada hal negatif yang menghantui pengguna medsos. Lalu bagaimana caranya agar bermain medsos secara optimal?

Dihubungi oleh CNBC Indonesia, analis media sosial dari Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi membeberkan bagaimana cara memanfaatkan medsos secara optimal, juga dengan baik dan benar.

“Sekarang yang penting gini, kita bermain di sosial media tahu dulu kita bagaimana bisa memanfaatkan untuk diri sendiri. Misalnya, saya main Facebook tujuannya apa? Apa yang mau saya dapatkan manfaat dari Facebook? Saya main di Twitter, apa yang mau saya dapatkan dari Twitter? Itu yang paling penting,” ujar Ismail.

Menurut Ismail, jika bermain medsos, sebisa mungkin untuk fokus pada kelebihan pengguna yang ingin ditonjolkan, misalnya dengan karya-karya yang dibuatnya. “Bagaimana mendapatkan interaksi, berkarya lebih baik, kemudian karya-karya itu dikenal banyak orang. Dari situ dia bisa untung secara karir, bahkan ekonomi,” imbuhnya.

Menurutnya, pertanyaan seperti ‘mau ngapain di medsos?’ tepat untuk ditanyakan kepada masing-masing individu saat berselancar di berbagai platform.

“Saya kira itu yang harus ditanyakan pada orang saat bermain sosial media: ada tidak tujuan mendapatkan manfaat pengembangan pribadi dan untuk mempromosikan karya atau menggunakan media sosial untuk menyebarkan karya yang kita hasilkan,” paparnya.

Untung dan Rugi Bermain Medsos

Namun, menurut Ismail, perlu juga diketahui konsekuensi dari bermain medsos, seperti keuntungan dan kerugiannya. Untuk masyarakat biasa, keuntungan bermain medsos bisa membuat mereka berinteraksi dengan orang dari berbagai belahan dunia, bisa mendapatkan informasi terbaru, dan juga dapat menyampaikan kelebihan dan karya-karya pengguna.

“Misalnya ada orang yang sifatnya agak pemalu di dunia nyata, mungkin kalau dia muncul dengan sendirinya, keahliannya tidak terlihat oleh orang lain. Tapi ketika dia main media sosial, keahliannya terlihat. Misalnya dia membuat tulisan, lukisan, bikin karya ini dan itu, dan kemudian diapresiasi oleh publik,” ujarnya.

Apalagi medsos dapat menjangkau apapun. Pesan yang dikirim bisa langsung diterima oleh siapapun dengan mudah lewat media sosial. Tanpa harus ada proker, tanpa harus melewati jenjang ini-itu, dan tentu tanpa harus ada perantara.

“Pengguna medsos bisa memanfaatkan platform dengan baik. Bisa juga mempromosikan dagangan mereka. Karena itu yang harusnya mereka manfaatkan,” imbuh Ismail.

Untuk kerugian medsos sendiri, Ismail lebih menekankan kepada penggunanya, bukan platformnya. Sebab jika pengguna tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan media sosial dengan baik, akibatnya yang ada mereka malah dimanfaatkan oleh medsos itu sendiri.

“Dimanfaatkan dalam bentuk, biasanya yang ingin menyebarkan hoaks buat keramaian, membuat pro dan kontra. Mereka tanpa tahu, mereka diharapkan untuk ikut meramaikan dan dimanfaatkan sebagai alat saja, padahal kan mereka tidak mendapatkan untung dari situ. Mereka hanya emosinya yang sama-sama gak suka,” paparnya.

“Jadi terkadang mereka happy, tapi sebenarnya mereka dimanfaatkan oleh media sosial. Media sosial itu cenderung kayak post truth, yaitu kebenaran mengikuti perasaan,” lanjutnya.

Data Pengguna Diambil Untuk Apa?

Perlu Diketahui, berbagai macam platform medsos, seperti Facebook, Twitter, Instagram mengambil data-data pengguna untuk menargetkan iklan yang sesuai. Menurut Ismail, platform-platform tersebut mendapatkan semua data pribadi seperti tanggal lahir, pekerjaan, teman-teman, keluarga, dan jaringan pengguna tersebut. 

“Terus behavior (perilaku) saat kita main sosial media, seperti nge-like dan share postingan seperti apa. Setiap klik yang kita lakukan di sosial media itu perilaku kita. Itu ditangkap semua, dan itu membantu memahami siapa kita. Kemudian kita masuk dalam kelompok mana saja,” papar Ismail.

Setelah mendapatkan data pengguna dan menaruhnya dalam berbagai macam kelompok, penargetan iklan dapat lebih optimal. Maka jangan heran, jika pengguna bisa melihat iklan-iklan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan si pengguna.

“Kalau mereka platform kan arahnya lebih ke ekonomi. Gimana caranya dengan data kita mereka bisa mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar lewat iklan,” tutupnya.

Link: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191104053607-37-112307/begini-cara-memanfaatkan-media-sosial-secara-optimal/3

0 comments on “Mendikbud Nadiem Makarim Tak Punya Media Sosial”

Mendikbud Nadiem Makarim Tak Punya Media Sosial

Mendikbud Nadiem Makarim Tak Punya Media Sosial
Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nadiem Anwar Makarim. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud) mengungkapkan Mendikbud Nadiem Makarim tak memiliki akun media sosial apapun di dunia maya.

Pernyataan itu disampaikan melalui cuitan di akun Twitter resmi @Kemendikbud_RI. Pengumuman itu diungkapkan untuk mengonfirmasi banyaknya akun media sosial yang mengatasnamakan mantan Bos Gojek Indonesia tersebut. Mulai dari Instagram, Facebook, hingga Twitter.

“#SahabatDikbud, saat ini Mendikbud Nadiem Makarim tidak memiliki akun media sosial. Jika ada akun atas nama Mendikbud Nadiem Makarim, berarti akun tersebut palsu,” demikian tertulis dalam akun Twitter Kemendikbud, Kamis (31/10).

Sejumlah netizen mengomentari cuitan tersebut. Sebagian mengaku heran dengan kealpaan Nadiem di media sosial karena bertolak belakang dengan posisinya yang pernah menjadi pendiri aplikasi digital terbesar di Indonesia.

Beberapa lain mengeluhkan sikap Nadiem yang tak memiliki saluran sosial di dunia maya karena dianggap akan menghambat kinerjanya sebagai menteri. Namun tak sedikit pula yang mendukung langkah Nadiem karena menganggap akan meningkatkan produktivitas kerjanya.

Ismail Fahmi, Pengamat Media Sosial menilai kepemilikan media sosial oleh pejabat pemerintah tak menjamin dirinya mampu mendengarkan suara publik, atau sebaliknya.

Menurut dia, hal terpenting ialah esensi bahwa pejabat benar-benar berniat mendengar keluhan masyarakat atau tidak. Cara mendengar bisa melalui berbagai saluran, seperti teknologi informasi, pemantauan analisis publik, atau melakukan diskusi dengan masyarakat secara langsung.

“Tidak masalah (pejabat tak punya media sosial), yang paling penting adalah esensinya. Dia harus tahu suara dan keluhan dari publik, bisa dari banyak cara,” ujar Ismail yang juga pendiri perusahaan Drone Emprit PT Media Kernels Indonesia itu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (31/10).

Intinya, pejabat publik harus mampu menyerap keluhan masyarakat dan meramunya menjadi kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191031162936-185-444577/mendikbud-nadiem-makarim-tak-punya-media-sosial

0 comments on “Twitter Larang Iklan Politik, Pengamat: Di Indonesia Buzzer Lebih Berpengaruh”

Twitter Larang Iklan Politik, Pengamat: Di Indonesia Buzzer Lebih Berpengaruh

Twitter Larang Iklan Politik, Pengamat: Di Indonesia Buzzer Lebih Berpengaruh

Jagat media sosial dibuat ramai, usai CEO Twitter, Jack Dorsey, mengumumkan akan melarang semua iklan politik muncul di platformnya mulai 22 November 2019. Langkah ini ditempuh, setelah banyak kritikan dialamatkan kepada media sosial pesaingnya, yakni Facebook, karena dianggap terlalu santai menangani iklan berbau kebohongan politik.

Dalam serangkaian cuitannya di Twitter, Dorsey menyatakan bahwa para politisi tidak seharusnya menarik dukungan lewat iklan berbayar.

“Ini bukan tentang kebebasan berekspresi. Ini tentang membayar jangkauan,” ujar Dorsey, seperti dikutip dari kantor berita AP.

Banyak pihak mendukung langkah ini, namun sebagian lainnya tidak sepakat. CEO Facebook, Mark Zuckerberg misalnya, mengatakan bahwa iklan politik bukanlah sumber pendapatan yang besar dan perusahaannya tidak ingin menghalangi kebebasan berpendapat orang lain.

Jejaring sosial raksasa itu menolak bila harus menghentikan iklan berbayarnya.

Kebijakan Twitter ini akan berlaku secara global, artinya, ini juga akan berlaku di Indonesia.

Buzzer lebih berpengaruh

Lantas apa pengaruhnya signifikan? Menurut analis media sosial, Ismail Fahmi, pelarangan iklan politik di Twitter sesungguhnya tidak terlalu berdampak banyak bagi Indonesia. Ia mengambil contoh saat pemilihan presiden (Pilpres) 2019 lalu, tidak banyak politisi yang memasang iklan di Twitter dan Facebook.

Indonesia lebih memanfaatkan keberadaan buzzer. Dalam berbagai hal, buzzer sangatlah dibutuhkan oleh suatu tim pemasaran, baik di sektor bisnis, hiburan, bahkan dunia politik sekalipun. Fungsi utama buzzer yaitu mendukung data fakta yang ada agar masif diterima oleh masyarakat dalam era digital melalui akun media sosial antara lain Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube.

“Jadi iklannya diatur supaya bisa menarget sampai ke mikro-targeting, orang-orang tertentu. Jadi cost mereka di Facebook memang sangat tinggi. Kalau di Indonesia pendekatannya berbeda, medsos itu mereka gunakan dalam bentuk buzzer,” ujarnya.

Selain itu, lebih spesifik lagi penyebaran informasi di media sosial Twitter digunakan lewat tagar atau hashtag.

“Di Indonesia itu, Twitter lebih dipakai membangun opini sehingga harapannya menjadi trending topic,” ujar Fahmi.

Menurut analisis data yang ia punya dari sistem analisis media sosial dan platform online, Drone Emprit, strategi pemanfaatan lainnya seperti penggunaan tagar bisa berpengaruh ketika sebuah pembahasan menjadi trending topic.

“Muncul di trending topic sebentar, baru kemudian (diangkat) oleh media. Jadi mereka mengejar itu. Mereka kejar supaya ada hashtag, ‘kan berisi pesan jadi pesan, mereka bisa menjangkau orang dengan mudah melalui media virality dan hashtag ini,” tambahnya.

Menurutnya, memasang iklan di Twitter agar pengguna media sosial mau mengetuk iklan tersebut tidak terlalu signifikan di Indonesia.

Langkah preventif Twitter

Sementara menurut ketua Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, Twitter pada dasarnya tidak melarang orang untuk memposting konten politik, namun bila konten tersebut diiklankan dengan fitur ads Twitter, pasti akan ditolak.

Ia juga mencontohkan kasus terkait pengiklan di media sosial yang sebelumnya pernah terjadi, seperti di Youtube. Para pengiklan di Youtube protes lantaran iklan mereka tampil di konten milik kelompok militan ISIS dan simpatisannya. Secara tidak langsung para pengiklan dianggap seperti memberikan dukungan ke ISIS. Akhirnya Google lebih selektif dalam memproses sebuah iklan.

“Penolakan Twitter bisa dianggap sebagai upaya preventif untuk menghindari platformnya diganakan sebagai alat menyebar kebohongan dengan massif. Namun yang patut dicatat adalah Twitter tidak semassif Facebook penyebaran kontennya,” ujarnya kepada DW Indonesia lewat pesan singkat.

Pakar keamanan siber ini juga menambahkan, di Indonesia Twitter sangat ekslusif. Meskipun lebih ramai di kota-kota besar, khususnya Jakarta, Twitter cenderung dipakai sebagai alat menyampaikan isu di awal, yang selanjutnya menjadi trending di Facebook, Whatsapp dan Instagram.

“Terkait iklan, sangat jarang ditemui iklan politik lewat Twitter di tanah air. Melihat pilpres kemarin pertempuran di FB dengan konten dan iklan sangat massif,” imbuhnya.

Ia menegaskan pelarangan iklan pada konten politik di Twitter tidak berpengaruh banyak pada masyarakat tanah air. Yang perlu dilakukan Twitter adalah membasmi akun anonim penyebar hoaks dan juga akun robot yang melakukan kegiatan spamming maupun Re-Tweet massal, sehingga mengganggu trending topics.

Link: https://www.tempo.co/dw/1441/twitter-larang-iklan-politik-pengamat-di-indonesia-buzzer-lebih-berpengaruh

0 comments on “Polemik Anggaran Lem Aibon dan Daftar Kejanggalan R-APBD DKI 2020”

Polemik Anggaran Lem Aibon dan Daftar Kejanggalan R-APBD DKI 2020

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sambutan pada pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019).  ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sambutan pada pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
Oleh: Addi M Idhom – 30 Oktober 2019

tirto.id – Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang menjadi dasar RAPBD DKI 2020 menjadi sorotan. Sebab, sejumlah usulan anggaran dinilai janggal.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana pengadaan Lem Aibon senilai Rp82,8 miliar. Pada hari ini, Rabu (30/10/2019), kata “Aibon” bahkan sempat masuk ke daftar topik terpopuler di Twitter setelah banyak warganet mempertanyakan pengadaan lem semahal itu. Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, perangkat analisis media sosial, melalui akunnya, menyebut tren percakapan soal Aibon di Twitter bersifat natural dan tidak didominasi bot.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana termasuk yang pertama merilis kejanggalan anggaran Lem Aibon di media sosial. Akun Twitter-nya mengunggah tangkapan layar laman apbd.jakarta.go.id berisi informasi soal rencana pengadaan Lem Aibon, Selasa kemarin. Dia menyertakan link di unggahannya, tapi data itu kini sudah tidak bisa diakses.

William mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penjelasan mengenai rencana pengadaan Lem Aibon. “Ini usulan dari mana? Kenapa Lem Aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah,” kata William, Rabu (30/10/2019).

Apalagi, dia menemukan sejumlah rencana pengadaan lain yang aneh. “Itu baru sebagian. Masih ada puluhan yang akan kami tanyakan satu-satu [….],” kata William.

William curiga rencana anggaran bermasalah baru diperbaiki setelah disorot publik. Pada hari ini, ia pun membuat petisi di change.org untuk mendesak Pemprov DKI membuka rincian isi dokumen rencana anggaran di RAPBD DKI 2020, kepada publik.

Daftar Kejanggalan di Rencana Anggaran DKI 2020

Selain Lem Aibon, William mengungkap 3 rencana pengadaan janggal lainnya. Sebelumnya, beberapa rencana pengadaan Pemprov DKI juga sudah menuai kritik dan memicu polemik. Berikut ini daftarnya.

1. Anggaran Lem Aibon

Rencana pengadaan Lem Aibon termasuk dalam usulan anggaran dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Berdasarkan data dalam tangkapan layar laman apbd.jakarta.go.id yang dirilis William, pengadaan ini masuk paket belanja alat tulis kantor senilai Rp82,8 miliar. Setiap kg lem akan dibagikan 12 kali dalam setahun kepada 37.500 orang. Lem Aibon dianggarkan seharga Rp184.000 per kg.

2. Anggaran Ballpoint

Temuan William lainnya adalah rencana pengadaan ballpoint jenis pen drawing senilai Rp123,8 miliar. Paket belanja alat tulis kantor dengan harga satuan Rp105.000 ini masuk dalam usulan anggaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Timur. Barang ini rencananya dibagikan ke SD-SD negeri. Baca juga: Janggalnya Anggaran Bolpoin Rp124 Miliar di Sudin Pendidikan Jaktim

3. Anggaran Komputer

William juga mempertanyakan tujuan rencana pengadaan 7.313 unit komputer PC dengan nilai Rp15 juta per unit. Pengadaan ini masuk usulan anggaran Dinas Pendidikan DKI. Total nilai pengadaan untuk peralatan SMK negeri itu mencapai Rp121,2 miliar.

4. Anggaran Smart Storage dan Storage Server

Rencana pengadaan 4 unit smart storage senilai Rp53 miliar dan 10 unit storage server seharga Rp12,8 miliar pun dipertanyakan William. Pengadaan ini bagian dari usulan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI untuk kegiatan pengembangan Jakarta Smart City.

5. Anggaran Influencer

Rencana alokasi anggaran senilai Rp5 miliar untuk menyewa jasa influencer dalam kegiatan promosi pariwisata DKI juga sempat menuai kritik. Belakangan, Disparbud DKI memastikan telah mencoret rencana anggaran itu.

6. Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur DKI

Rencana anggaran renovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta senilai Rp2,4 miliar pun dinilai tidak tepat. Awal Oktober lalu, William sudah meminta anggaran itu dikaji ulang. Rencana anggaran ini juga ganjil sebab, pada 2018 lalu, Anies pernah memerintahkan penganggaran renovasi rumah dinasnya senilai Rp2,34 miliar dihapus. Menanggapi kritik itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah beralasan rencana anggaran di KUA PPAS tersebut bersifat sementara sehingga masih bisa berubah dalam pembahasan bersama DPRD.

7. Anggaran Software dan Antivirus

Rencana anggaran Rp12,9 miliar untuk membeli lisensi perangkat lunak dan antivirus pada 2020 dikritik banyak pihak, termasuk William. Dia menilai Pemprov DKI lebih baik menyewa software dan antivirus dengan dana 200-an juta saja, sebagaimana pada 2016-2018. Sementara Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Muhammad Nurrahman menjelaskan anggaran itu untuk membeli lisensi layanan database Oracle senilai Rp7 miliar. Oracle dipilih karena Kemendagri menggunakan layanan itu. Dana Rp4 miliar lainnya untuk membeli lisensi Microsoft Office bagi kantor-kantor kelurahan, kecamatan hingga sebagian SKPD. Untuk Antivirus, kata dia, butuh Rp384 juta saja.

Klarifikasi Anies Baswedan Soal Lem Aibon

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sebenarnya sudah meminta anak buahnya mengevaluasi pos-pos anggaran yang janggal, termasuk pengadaan Lem Aibon dan Ballpoint, jauh hari sebelum masalah itu disorot.

“Sebenarnya itu yang saya panggil [jajaran bawahan] dua minggu yang lalu, jadi cuma saya memang tidak mengumumkan karena memang itu untuk review internal,” kata Anies pada Rabu sore.

Menurut Anies, ada kelemahan pada sistem e-budgeting sehingga pos-pos anggaran yang bermasalah baru bisa ditemukan setelah diperiksa secara manual.

“Ada problem sistem, sistemnya digital tapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, dia bisa melakukan verifikasi, dia bisa menguji. Nah, ini sistemnya digital tapi sistemnya masih manual,” ujar dia.

Anies berdalih sistem e-budgeting seperti itu merupakan warisan pemerintahan era sebelum dirinya. Akibatnya, kata dia, masalah serupa kerap muncul hampir setiap tahun hingga kini.

“Tidak mungkin beli Aibon Rp82 miliar. Saya tuh menemukan beli rotring [ballpoint] Rp53 miliar. Kemudian ATK sampai Rp1,6 triliun. Jadi, itu sudah kita temukan, itu akan dikoreksi. Dan ini salahnya sistem karena [masih] mengandalkan manusia,” ujar Anies.

Oleh karena itu, Anies berencana memperbaiki sistem e-budgeting agar perencanaan pos-pos anggaran yang tidak logis bisa dihapus secara otomatis.

Sebaliknya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendesak Anies mencopot bawahannya di SKPD yang tidak becus menganggarkan kebutuhan bidang masing-masing.

“Kayak masalah aibon-lah, terus masalah influencer. Kalau SKPD-nya enggak mampu, ganti orangnya,” kata dia.

Baca juga artikel terkait APBD DKI 2020 atau tulisan menarik lainnya Addi M Idhom (tirto.id – Politik) 

Penulis: Addi M Idhom Editor: Agung DH 

Link: https://tirto.id/ekQ1

0 comments on “Influencer dan buzzer: Bagaimana Generasi Z memakai media sosial untuk gerakan sosial dan politik”

Influencer dan buzzer: Bagaimana Generasi Z memakai media sosial untuk gerakan sosial dan politik

Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Massa pengunjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu terkait Undang-undang KPK.
Tuntutan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu terkait Undang-undang KPK merupakan salah satu bentuk aspirasi mahasiswa, yang kebanyakan merupakan Generasi Z.

Mengenakan jilbab hitam, Nita Novianti Anugerah berdiri di bawah terik matahari bersama puluhan aktivis dan akademisi dalam acara Kamisan yang digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta, pekan lalu. Acara tersebut diadakan secara rutin – sekarang sudah yang ke-607 – oleh keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia untuk menuntut keadilan.

Nita, 22 tahun, mengatakan dirinya mengikuti Kamisan karena merasakan simpati pada keluarga korban. Mahasiswa jurusan sosiologi Universitas Negeri Jakarta itu menganggap pemerintahan Jokowi telah gagal menepati janji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

“Jadi mau nggak mau, saya, yang muda, yang mungkin umurnya bisa lebih panjang dari mereka, meneruskan apa yang mereka suarakan,” katanya kepada BBC News Indonesia.

Pemuda lainnya, Nirwan Sambudi, 21 tahun, mengatakan telah ikut Kamisan sejak 2017, mengetahui informasinya dari media sosial.

Nirwan memprotes penunjukan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan karena mantan jenderal TNI itu diduga terlibat dalam penculikan aktivis di masa Orde Baru.

Track record-nya bisa lihat lah, sekarang informasi sudah terbuka, Prabowo Subianto adalah orang yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu,” kata Nirwan, mengulang tuduhan yang telah berkali-kali dibantah oleh pihak Prabowo.

Nita dan Nirwan adalah bagian dari demografi yang disebut Generasi Z. Di tengah gejolak Indonesia pasca-pemilihan presiden 2019, aspirasi sosial dan politik dari generasi setelah Milenial ini mulai muncul ke permukaan.

Siapakah Generasi Z?

Generasi Z adalah sebutan bagi kelompok masyarakat yang tumbuh dewasa dalam dekade kedua Abad ke-21.

Mereka adalah generasi setelah milenial, yang lahir pada pertengahan 1990-an dan awal 2000-an. Lembaga riset AS, Pew Research Center mendefinisikan Generasi Z atau “post-millenials” sebagai orang yang lahir di antara tahun 1997-2012 – meski batasan ini tidak eksak.

Rentang waktu tersebut dipilih karena dianggap memberikan pengalaman formatif yang berbeda dari generasi sebelumnya, seperti perkembangan teknologi dan tren sosioekonomi baru, misalnya ketersediaan akses internet lewat jaringan nirkabel, dan peristiwa-peristiwa penting, salah satunya serangan teroris 11 September.

Barangkali hal yang unik dari Generasi Z adalah kebanyakan dari mereka tumbuh seiring perkembangan jaringan internet broadband.

Bila sebagian Milenial masih mengingat kehidupan tanpa internet dan media sosial, Generasi Z disebut-sebut sebagai ‘digital native‘ yaitu orang-orang yang tumbuh dewasa di era digital.

Ribuan orang dari beragam kelompok, termasuk mahasiswa, mengikuti aksi #GejayanMemanggil di Simpang Tiga Colombo, Gejayan, Yogyakarta, Senin (23/09).
Demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan siswa STM menentang revisi UU KPK seakan membuka mata banyak kalangan akan aspirasi politik Generasi Z.

Dan memang, setidaknya bagi Nita, media sosial “bagaikan nasi”. Pemudi itu mengatakan media sosial, khususnya Instagram, menjadi tempat ia mendapatkan informasi.

“Karena sekarang media sosial itu sudah seperti TV zaman dulu. Jadi sekarang semua orang membuka media sosial. Semua orang cari info di media sosial,” ungkapnya.

Demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan siswa STM bulan lalu, menentang revisi UU KPK serta pengesahan sejumlah RUU bermasalah lainnya, seakan membuka mata banyak kalangan akan aspirasi politik Generasi Z.

Aksi tersebut dilakukan di sejumlah kota besar di Indonesia seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Banyumas, Jember, Lampung, hingga Makassar.

Manurut analis media sosial dari Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, mahasiswa yang sebagian besar merupakan Generasi Z muncul sebagai kelompok baru dalam percakapan politik pasca-Pilpres. Kelompok ini, kata Ismail, sebelumnya jarang terlibat dalam pembicaraan politik di media sosial.

“Mahasiswa menjadi kelompok baru yang menyuarakan aspirasinya, salah satunya dengan tagar #GejayanMemanggil,” kata Ismail.

Peran influencer

Menggunakan alat pemantau percakapan di media sosial, Drone Emprit, Ismail mendapati bahwa akun @awkarin dan @BEAUTIFULYOONGO termasuk top influencer yang menyebarkan dukungan kepada aksi mahasiswa serta menyuarakan protes bersama para aktivis dan kelompok oposisi. Jaringan dari kedua akun tersebut adalah Generasi Z dan para penggemar K-Pop, kata Ismail.

Twitter pesan oleh @ismailfahmi: Kpop concert, mahasiswa, protes, RUU, dan tagar #DiperkosaNegara. Sungguh sebuah nuansa aksi mahasiswa yang sangat baru, jauh berbeda dengan 1998. Sama-sama peduli, tanpa meninggalkan minat mrk pada Kpop. @awkarin cerdas, "Jangan sampai kita #DiperkosaNegara di negeri sendiri."

Yang menarik, Ismail menambahkan, jumlah followers akun @BEAUTIFULYOONGO tidak banyak, hanya 133 (pada saat demo mahasiswa) dibandingkan @awkarin yang berjumlah ratusan ribu.

Ia menjelaskan bahwa para penggemar K-Pop di media sosial, yang kebanyakan merupakan bagian dari Generasi Z, kerap menunjukkan solidaritas tidak hanya dalam membahas artis idola mereka, tapi juga dalam isu-isu seputar demokrasi, kebebasan, dan kemanusiaan. Hal ini menantang persepsi negatif tentang para penggemar K-Pop, kata Ismail.

“Mereka muak dengan hiburan di televisi Indonesia yang dianggap tidak berkualitas. Tapi selain entertainment, para artis K-Pop juga mengajarkan solidaritas, saling bantu, disiplin, belajar tentang budaya, dan sifatnya internasional jadi mereka bisa belajar banyak hal baru.”

Penggemar K-Pop
Para penggemar K-Pop di Twitter, kebanyakan dari mereka adalah Generasi Z, juga membicarakan tentang isu-isu toleransi.

Ana, remaja berusia 17 tahun, di balik akun @BEAUTIFULYOONGO mengatakan tujuannya membuka akun adalah mengekspresikan kegemarannya pada grup K-Pop BTS. Meski demikian hal yang dibicarakan dengan sesama penggemar lainnya, yang menyebut diri mereka ‘army’, tidak sebatas fangirling.

“Kita banyak bangetngomongin tentang beberapa hal kayak end violence campaign (kampanye untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan -red.) bagaimana melawan xenofobia, rasisme,” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Ana merasa media sosial memiliki kekuatan untuk mengubah dunia karena bisa menyebarkan pemahaman tentang isu-isu yang terjadi di suatu negara, misalnya di Indonesia.

“Media sosial ini membantu banget untuk spread awareness tentang apa yang terjadi di negara kita … Kenapa kita ditembaki dengan gas air mata, padahal kita cuma mau menggunakan hak untuk bersuara,” ungkapnya.

Gerakan sosial

Selain menyuarakan aspirasi politik, Generasi Z juga menggunakan media sosial untuk mendorong gerakan sosial. Salah satunya ditunjukkan oleh Awkarin.

Nama Awkarin mulai dikenal publik setelah video curhat kepada mantan pacarnya viral, tiga tahun lalu.

Tapi perempuan dengan nama asli Karin Novilda itu kini memanfaatkan ketenarannya untuk melakukan berbagai kegiatan sosial seperti bersih-bersih sampah, membantu orang yang sedang kesusahan, dan menyadarkan masyarakat tentang kebakaran hutan.

Twitter pesan oleh @awkarin: GIVEAWAY MACBOOK PRO TOUCHBAR (Seharga 30 juta rupiah)!By me & @ekaceluller!Mau tau caranya? Baca rules dibawah ini!Mari jadikan Indonesia kita bersih tanpa sampah dan menangkan hadiahnya!#SadarDanPeduli#IndonesiaTanpaSampah

Namun tindakan Awkarin tidak lepas kritik.

Sindiran halus muncul dari politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko, yang menyebut aktivisme Awkarin sebagai “kebaikan sensasional”, sesuatu yang menginspirasi banyak orang tapi dangkal dampaknya, dibandingkan dengan “kebaikan esensial” yang berdampak lebih mendalam tapi pada sedikit orang.

Budiman mengatakan bahwa kebaikan esensial lebih penting daripada kebaikan sensasional, dan bahwa masyarakat Indonesia lebih menyukai yang kedua meski lebih membutuhkan yang pertama.

Bagaimanapun, bagi sebagian Generasi Z, kebaikan dari media sosial memberi dampak mendalam pada hidupnya. Salah satunya Aprilia Nur Azizah, perempuan berusia 21 tahun yang mengidap gangguan penglihatan.

Aprilia Azizah
Aprilia mengaku terharu dengan kebaikan yang diterimanya dari warganet di Twitter.

Pada bulan Maret 2019, Aprilia meminta bantuan kepada warganet di Twitter. “Saya membutuhkan pekerjaan, apapun. Saya cacat fisik dari lahir, ekonomi keluarga kekurangan,” katanya dalam sebuah twit yang kemudian menjadi viral.

Perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat itu mengatakan bahwa sebelum mengirim cuitan tersebut, ia telah menganggur selama tiga bulan dan kebingungan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di saat hampir putus asa, ia iseng-iseng meminta pertolongan dari Twitter.

“Saya nggakngarep lebih, cuma ingin kerjaan,” ujarnya.

Aprilia mengaku bahagia sekaligus terharu ketika mendapat respons dari banyak warganet, baik berupa balasan pada twitnya maupun pesan langsung (DM). Selain informasi tentang lowongan pekerjaan, ia mendapatkan tawaran kiriman uang – meski tidak semuanya ia terima – dan bantuan mata palsu yang ia butuhkan.

Bahkan, satu orang di Twitter membimbingnya dalam memperbarui CV dan menyusun lapangan kerja. “Orang ini terus menghubungi saya dan membantu saya,” kata Aprilia.

Kini, Aprilia telah bekerja di sebuah perusahaan perintis di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ia bekerja sambil kuliah. Kepada BBC News Indonesia, perempuan itu mengatakan cita-citanya adalah kembali ke Pangandaran sebagai seorang pengusaha dan membuka lapangan kerja di sana.

“Saya nggak mau apa yang saya alami dulu dialami orang lain”

Mahasiswa dari sejumlah elemen mahasiswa se-Jabodetabek berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 23 September 2019.
Generasi Z memiliki potensi yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah, kata Ismail Fahmi.

Sebagai orang yang hidupnya terbantu oleh media sosial, Aprilia merasakan kekuatan media sosial dalam menyebarkan kebaikan. “Saya merasakan sendiri banyak kepedulian dan besar pengaruhnya media sosial,” imbuhnya.

Namun ia mengakui bahwa media sosial bagaikan pedang bermata dua, bisa menyebabkan ketagihan dan buang-buang waktu. Kebaikan warganet di media sosial, kata Aprilia, juga bisa dimanfaatkan oleh orang dengan niat jahat, atau setidaknya yang tidak butuh-butuh amat.

Potensi

Ismail Fahmi dari Media Kernels Indonesia mengatakan, dilihat dari aktivitas mereka di media sosial, Generasi Z memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut Ismail, pemerintah harus memanfaatkan potensi ini dengan merangkul generasi Z, alih-alih menggunakan buzzer untuk menggiring opini publik.

Ismail mengatakan biasanya generasi Z tidak mau ambil risiko berurusan dengan buzzer yang suka saling serang. Mereka lebih suka percakapannya yang sifatnya cepat, cerdas, dan bernuansa positif.

Ia mencontohkan bahwa selama ajang Asian Games tahun lalu yang digelar menjelang pemilihan presiden, suara dari anak-anak muda membentuk cluster tersendiri dan cenderung menjauh dari percakapan politik.

“Jadi potensi ini hanya akan jadi potensi saja. Tidak akan muncul kalau buzzer-buzzer yang sisa-sisa Pilpres itu masih terus berjalan. Karena dia akan merusak dan mewarnai secara dominan percakapan di publik.”

“(Pemerintah) harus menggerakkan Generasi Z dan Milenial di media sosial untuk turut aktif dalam proses pembangunan. Kalau tidak, yang rugi mereka sendiri,” pungkas Ismail.

Link: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50204476

0 comments on “Internet di Tengah Orang-orang Papua dan Keamanan ala NKRI”

Internet di Tengah Orang-orang Papua dan Keamanan ala NKRI

Jakarta, CNN Indonesia — Periode pemerintah Joko Widodo periode pertama akan berakhir dalam hitungan hari. Setahun setelah memimpin, Jokowi meresmikan layanan 4G LTE secara nasional yang menandakan ketersediaan akses komunikasi dan internet cepat di seluruh Indonesia.

Akses internet yang tersedia di seluruh Indonesia diharapkan bisa mendorong kemudahan akses hingga peningkatan pemerataan ekonomi di daerah.

Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat pengguna internet di era awal kepemimpinan Jokowi hingga akhir 2014 mencapai 88 juta orang. Jumlah ini meningkat menjadi 132,7 juta pada akhir 2016 setelah operator melakukan ekspansi ketersediaan jaringan ke sejumlah wilayah di Indonesia.

Hingga akhir 2018, APJII mencatat 171,17 juta jiwa sudah terpapar internet atau setara 64,8 persen. Sementara total populasi penduduk Indonesia saat itu 264,16 juta orang.

Hanya saja, ketersediaan akses internet ini justru menjadi pisau bermata dua bagi masyarakat. Akses internet yang tersedia di berbagai daerah justru membuat pemerintah menerapkan ‘aksi asal blokir’ saat merespons sejumlah peristiwa.

Kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada Mei lalu dan Jayapura, Papua pada 29 Agustus lalu menjadi bukti sikap asal pemerintah menangani krisis yang kemudian memicu aksi protes. Alih-alih meredam gelombang protes, pemerintah justru melakukan aksi blokir jaringan internet di 29 wilayah di Papua dan Papua Barat selama dua pekan mulai 21 Agustus 2019.

Pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi menilai aksi pemblokiran internet oleh Kemenkominfo sebagai cara konvensional dengan dalih menjaga kepentingan keamanan negara.

“Menurut saya, langkah pemblokiran internet jika dipandang dari sisi keamanan merupakan salah satu cara konvensional. Selain itu, ada juga pendekatan mengirim pasukan misalnya,” kata Ismail kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (18/10).

Ismail mengatakan pemerintah sebenarnya bisa meniru cara negara-negara maju dalam menghindari penyebaran informasi palsu dan hoaks secara masif yang memanfaatkan media sosial. Negara-negara maju memanfaatkan menghalau hoaks menggunakan akses internet untuk menyampaikan informasi yang benar.

Dengan cara itu, Ismail menilai masyarakat bisa membantu pemerintah menekan penyebaran hoaks.

“Kalau di negara maju, mereka berupaya untuk menyampaikan informasi yang benar. Secara langsung, mereka juga mengajak publik untuk membantu pemerintah [untuk menekan penyebaran hoaks],” terangnya.

Pemblokiran internet menurut Ismail bukan hanya menyulitkan komunikasi masyarakat Papua dan Papua Barat saat itu. Masyarakat juga kesulitan mendapatkan informasi yang benar terkait kondisi sebenarnya di Papua.

“Sebetulnya, pemblokiran internet membuat masyarakat sulit mendapat informasi yang benar. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan informasi terkait kondisi di Papua,” pungkasnya.

Di sisi lain, pengamat keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya justru menilai pemblokiran akses internet sebagai hal wajar menyikapi kondisi negara memasuki status darurat.

“Pembatasan kemarin [akses internet di Papua] tujuannya untuk menghambat penyebaran hoaks yang digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan Papua. Itu sah-sah saja dan memang diperlukan dalam keadaan darurat,” tulis Alfons melalui pesan singkat yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (17/10).

Menurut Alfons, keputusan blokir internet dilakukan Kemenkominfo setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hambat kebebasan berekspresi

Alfons lebih lanjut menilai pembatasan internet berkaitan dengan kebebasan masyarakat berekspresi di media sosial. Menurutnya, tindakan kebebasan itu harus diiringi dengan tanggung jawab dari pengguna.

Terkait dengan kerusuhan di Papua, menurutnya kebebasan berekspresi ini dinilai ‘seenaknya’ karena untuk memenuhi arahan golongan tertentu.

“Soal kebebasan berekspresi, artinya harus bertanggung jawab bukan kebebasan bereskpresi yang seenaknya atau yang sesuai dengan kepentingan golongannya,” ucapnya.

Sedangkan Ismail menilai pemblokiran internet bukan semata soal penghambat kebebasan berekspresi. Ia menilai hal itu merugikan masyarakat yang ingin memverifikasi atau klarifikasi keberanan informasi yang mereka dapatkan terkait Papua.

“Pembatasan akses ini bukan sekedar penghambat kebebasan berekspresi tetapi malah merugikan masyarakat di sana yang menerima informasi sehingga kesulitan untuk melakukan klarifikasi maupun verfikasi karena akses internetnya diblokir,” pungkas Ismail.

Dilema kebebasan berekspresi 

Menkominfo Rudiantara mengaku keputusan pembatasan akses internet sebagai salah satu keputusan paling berat yang harus ditempuh. Di satu sisi, ia menilai menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, tapi di sisi lain ada kepentingan lebih besar terkait keamanan nasional.

Rudiantara mengatakan keputusan tersebut ditempuh untuk memfasilitasi pengguna internet di Indonesia. Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan pihaknya menjadikan pemblokiran akses internet sebagai jalan tengah.

“Itu [membatasi akses internet] berat terus terang. Di satu pihak sedih, di satu pihak juga tuntutan untuk menjaga keutuhan NKRI tinggi. Makanya itu kan terbatas,” jelas Rudiantara disela malam perpisahan dengan media di rumah dinas Menkominfo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (17/10) malam.

Kendati mendapat kecaman dari banyak pihak, ia mengatakan keputusan tersebut justru mendapat apresiasi dari banyak pihak.

Rudiantara k komunitas media di dunia menilai Indonesia mampu menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan prinsip kebebasan media dan kepentingan nasional.

“Kalau orang kan karena kepentingan nasional akhirnya tutup saja semua, seperti Srilanka, Myanmar, bahkan Turki langsung tutup aja [akses internet]. Tapi kita engga hanya data yang dibatasi dalam kurun waktu tertentu jadi tidak represif,” imbuhnya. (evn)

Link: https://cnnindonesia.com/teknologi/20191018153628-185-440701/internet-di-tengah-orang-orang-papua-dan-keamanan-ala-nkri/2