Muhammad Jusuf Kalla yang menyampaikan pidato kunci untuk memberikan inspirasi guna membangun semangat dalam gerakan kemanusiaan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Genap 20 tahun bergerak mewujudkan Solusi Peduli untuk menjawab tantangan kemanusiaan, Human Initiative menggelar event Milad Dua Dekade yang bertajuk “Humanity Collaboration”. Acara ini diselenggarakan di gedung Balai Kartini, Selasa (10/12).
Tomy Hendrajati selaku Presiden Human Initiative menyampaikan bahwa momentum Dua Dekade ini akan menjadi pembaharuan kembali semangat untuk meneruskan amanah dalam memegang sebuah tongkat estafet kepedulian, yakni sebuah ajakan untuk berkolaborasi dalam menghadirkan solusi untuk menjawab tantangan kemanusiaan baik dalam maupun luar negeri.
Dalam Sambutannya, Tomy juga mengatakan pihaknya meyakini bahwa jalan kemanusiaan merupakan strategi untuk membangun peradaban dengan penuh harmoni, menyatukan kekuatan, mengelola perbedaan untuk membangun rasa kepedulian kepada sesama.
Dalam rangkaian acara ini juga digelar Dialog Kemanusiaan yang bertajuk “Humanity Outlook 2020” : Refleksi perjalanan aktivitas kemanusiaan 2019 dan Prediksi situasi kemanusiaan 2020. Dialog ini menghadirkan para narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Edi Suharto selaku Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Victoria Saiz-Omenaca selaku Head of UNOCHA, Lilik Kurniawan selaku Deputi Pencegahan BNPB, dan Yan Kurniawan selaku Senior Analisis Drone Emprit
Dialog kemanusiaan ini dikemas dalam sebuah Talkshow yang dipandu oleh David Chalik dengan topik pembahasan utamanya ialah pandangan keempat narasumer terhadap aktivitas kemanusiaan saat ini dan langkah yang harus ditempuh para pegiat kemanusiaan di masa depan.
Acara juga dihadiri oleh Bapak Dr. (HC) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla yang menyampaikan pidato kunci untuk memberikan inspirasi guna membangun semangat dalam gerakan kemanusiaan. Dan guna mengokohkan kontribusi yang sudah dilakukan oleh Human Initiative, juga dilakukan penandatanganan buku berjudul “Jejak Inisiatif, Refleksi 20 tahun perjalanan di dunia kemanusiaan” oleh Jusuf Kalla dan Presiden Human Initiative Tomy Hendrahati,
Dalam rangkaian acara Milad Dua Dekade ini, Human Initiative juga memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam berkolaborasi menuntaskan tantangan kemanusiaan.
“Ungkapan syukur ini kami wujudkan dalam memberikan apresiasi Human Initiative Award 2019 kepada tokoh yang telah memberikan kontribusi yang genuine dan luar biasa untuk kemanusiaan serta para pihak yang telah berkomitmen membangun kepedulian kepada sesama,” Ujar Tomy.
REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG — Pakar media sosial Ismail Fahmi mengatakan analisis percakapan di media sosial (medsos) bisa dijadikan kunci sukses perusahaan, lembaga serta organisasi sosial, dan politik di era revolusi industri 4.0. Analisis tersebut membuat pola pemikiran manusia berubah cenderung mempermudah sesuatu.
“Kemampuan menganalisis dan memanfaatkan data besar (big data) di media sosial dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan sikap dan kebijakan mencapai kesuksesan”, kata Ismail yang merupakan pendiri PT Media Kernels Indonesia pada acara “Event Leader Impact Forum CEO” di Palembang, Sumatra Selatan, Selasa.
Sesuai dengan tema acara tersebut, yakni intelijen bisnis, akselerasi transformasi proses bisnis, Ismail mengajak peserta diskusi dari perusahaan penyedia barang dan jasa, perusahaan media, serta lembaga pendidikan tinggi di Palembang untuk memanfaatkan big data media sosial.
“Big data untuk memudahkan menentukan sikap mengambil kebijakan bisnis meningkatkan modal dan produksi serta kebijakan suatu organisasi dan lembaga dalam menyukseskan suatu program kerja,” ujar pendiri perusahaan yang menaungi Drone Emprit, sebuah sistem untuk memantau dan menganalisis media daring maupun media sosial berbasis big data, seperti Twitter, Facebook, dan Instagram.
Melalui big data, menurut Ismail, dapat diketahui produk apa saja yang sedang laris dan tidak laku. Orang juga bisa mengetahui hal-hal apa saja yang sedang menjadi perhatian atau percakapan masyarakat.
“Mengetahui informasi tersebut dapat membantu menentukan arah hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk meraih kesuksesan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,” kata Ismail.
Sementara Kitu, etua Program Studi Teknik Industri Program Magister Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Winda Nur Cahyo pada kesempatan yang sama mengatakan, business intelligence merupakan kunci sukses bagi perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya di era revolusi industri 4.0. Hal tersebut dipengaruhi kemampuan pemanfaatan big data.
Winda mengingatkan bahwa industri 4.0 berbasis data. Hanya saja, ia mencermati hingga kini masih banyak perusahaan di Indonesia belum terlalu peduli terhadap pentingnya data.
“Data masih tersebar di mana-mana dan tidak dikumpulkan, padahal data base sangat menentukan arah kemajuan perusahaan ke depan,” ujar Winda pada acara yang digelar atas kerja sama PT Media Kernels Indonesia dengan Program Magister Fakutas Teknik Industri Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Prodi Teknik Indistri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang.
Terakota.id–Ini cerita soal BPJS. Dalam dunia kampus, BPJS bisa berarti Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita. Ini untuk menyebut mahasiswa yang secara materi sebenarnya tidak mampu namun berpatut-patut agar kelihatan berpunya. Jadinya, penampilannya dipoles sedemikian rupa agar menarik. Minimal eye caching kalau dilihat. Tentu saja, urusan mahasiswa BPJS ini banyak berkaitan dengan penampilan fisik. Makan boleh biasa saja, tetapi penampilan harus menarik. Kuliah sekedarnya, tetapi penampilan nomor satu. Inilah mahasiswa BPJS itu. Sekali lagi Bugdet Pas-pasan (tetapi) (ber)Jiwa Sosialita. Biar kelihatan keren lah.
Ada juga mahasiswa Kupu-kupu (kuliah pulang). Kegiatannya hanya seputar kampus dan tempat kos. Ada mahasiswa Kunang-kunang (kuliah angkring). Waktunya dihabiskan di kuliah dan tempat nongkrong. Nongkrong ini bisa di café atau warung kopi. Kegiatannya bisa ngegame, main kartu, merokok atau hanya sekadar menghabiskan waktu. Bisa juga karena stressnya terlalu tinggi. Bingung, lalu pelampiasannya ke tempat tongkrongan.
Lalu ada mahasiswa Kuda-kuda (kuliah dagang). Selain kuliah ia berdagang. Ada dagangan komestik, baju, atau sekadar makanan ringan. Macam-macam alasannya; dari soal untuk memenuhi dan menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari sampai hanya untuk keuntungan tertentu. Untung saja tidak mendagangkan dirinya sendiri. Apa ada? Tentu ada. Dan masih banyak lagi jenis mahasiswa itu. Saya hanya mengutip sebagian saja.
Jaminan Kesehatan
Kita tidak sedang memperbincangkan soal mahasiswa. Kita fokus pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) milik pemerintah. BPJS menjadi semakin populer saat pemerintah berencana menaikkan iurannya.
Jadi, belum maksimal penggunaaannya, iuran sudah mau dinaikkan. Apakah dahulu salah perhitungan? Atau apakah salah kebijakan? Atau apakah ada penyalahgunaan wewenang atas BPJS itu? Tentu pernyataan ini banyak ditanyakan masyarakat. Namanya juga masyarakat, kepada siapa lagi bertanya kalau tidak pada pemerintah sebagai pengambil kebijakan itu? Kalau bertanya pada sesama masyarakat adanya hanya ketidakpuasan.
Yang lebih tragis adalah utang BPJS pada beberapa rumah sakit. Sebut saja salah satu kasus yang menimpa Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah. Tunggakan BPJS pada RS Muhammadiyah di jawa Tengah saja mencapai 300 milyar. Sementara utang ke RS se Indonesia mencapai 17 tiriliun. Cukup fantasstis bukan?
Menjadi semakin populer saat iuran BPJS ini uangnya dicurigai untuk penggunaan selain masalah tunjangan kesehatan. Tentu kecurigaan ini logis. Utang negara kita sudah begitu banyak. Permasalahan di masyarakat tidak banyak tertangani dengan maksimal terkait pendanaan yang berguna bagi masyarakat. Sementara korupsi terus merajalela. Pemerintah sibuk membangun dan memperkuat kekuasaannya.
Nah, apakah kecurigaan adanya penyelewengan dana kesehatan yang muncul tidak boleh disampaikan oleh masyarakat? Boleh ada penjelasan secara rasional dari pemerintah. Mungkin masyarakat juga tidak banyak yang paham persoalan kebijakan kenegaraan. Mereka tahunya rasa keadilan dijamin dan kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Jika tidak, logika masyarakat sangat sederhana. Kemana dana yang selama ini mereka setorkan ke negara? Mungkin masyarakat salah, tetapi logika sederhana ini tetap akan hidup di benak masyarakat.
Kebijakan kesehatan kita memang sangat berbeda dengan negara maju. Untuk negara maju, jaminan kesehatan sudah dialokasikan dari pajak. Masyarakatnya taat pajak. Uangnya digunakan untuk kesejahtaraan rakyat. Tentu saja, karena rakyatnya mendapatkan reward langsung mereka dengan suka rela membayar pajak. Di tempat kita kalau tidak ada sanksi tentu masyarakat enggan membayar pajak. Bisa karena kurangnya kesadaran masyarakat atau karena apatis, toh uang pajak yang dipaksakan itu tidak banyak menyejahterakan mereka?
Maka, saat ada keinginan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS protespun berkembang. Sementara pemerintah juga harus mengalokasikan dananya untuk membayar utang dan membangun infrastruktur. Meskipun infrastruktur pun ada yang dibangun dari utang pula, bukan uang pajak. Ini semakin menghimpit pemerintah. Tentu perlu cara yang dilakukan. Salah satunya menaikkan pendapatan. Darimana pendapatan tersebut? Salah satunya BPJS.
Ilustrasi : Tirto.com
Semakin riuhnya tanggapan kenaikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS di masyarakat. Mengapa? Ini karena menyangkut hajar hidup penting orang banyak. Kita bisa simak hasil penelitian yang dilakukan oleh Drone Emprit Academic(DNA) antara tanggal 16-22 November 2019. Kajian yang saya kemukakan berkaitan dengan tema kenaikan iuran JKN.
Berdasarkan data statistik dari Drone Emprit Academic (16-22 November 2019) terungkap bahwa perbincangan soal Kenaikan Iuran JKN masih menjadi perbincangan hangat di twitter. Setidaknya ada 4560 cuitan. Cuitan ini memang mulai menurun jika dibandingkan dengan 20 November 2019 (ada 3946 cuitan). Tentu ada banyak topik lain yang diperbincangkan.
Yang menarik dari cuitan sekitar 4560 tersebut 869 diantaranya digolongkan bernada negatif. Sementara hanya 423 yang bernama positif. Apa artinya ini? Tentu sentimen negatif masyarakat atas kenaikan iuran JKN. Negatif ini terus jangan diartikan tidak suka. Justru nada jengkel tetapi dengan harapan lebih baik bagi pengelolaan JKN
Lihat lagi data statistik berkaitan dengan “engagement”. Engagement menurut Wilbur Schramm (1954) secara sederhana diartikan sebagai komunikasi dua arah atau timbal balik. Mengapa? Karena komunikasi timbal balik menunjukkan ketertarikan topik pembicaraan. Jadi topik tidak sekedar dikeluarkan tanpa ada tanggapan. Data Drone Empit Acedemic (2019) menunjukkan ada sekitar dari sekitar 803 mention (17,57%), reply 325 (7,14%), retweet 3440 (75,29%).
Belajar dari Mahasiswa BPJS
Lalu apa hubungan antara BPJS pemerintah dengan BPJS mahasiswa? Memang tidak ada kaitan erat dan langsung. Namun jangan-jangan ada kesamaaannya? Mahasiswa BPJS itu modalnya cekak tetapi ingin tampil mewah, ingin dianggap punya cita rasa tinggi, pencitraan atau hal yang sifatnya fisik-fisik. Makan bisa pakai sambel dan tempe tetapi penampilannya harus “wah”.
Orang yang melihat akan terkagum-kagum, tetapi teman kosnya yang mengetahui kesehariannya mungkin hanya tertawa atau tersenyum. Mengapa? Ia mengatahui sebenarnya yang terjadi pada diri mahasiswa BPJS itu. Hanya ia tidak mau mengutarakan. Kasihan juga teman mahasiswa BPJS itu. Nanti malah malu kalau “ditelanjangi” kenyataan sebenarnya.
Jangan-jangan pemerintah itu aslinya tidak punya uang banyak, tetapi ingin merebut hati rakyat. Maka dibuatlah BPJS. Tentu saja niatnya baik. Menolong masyarakat miskin. Bagus kok. Tetapi jika akhirnya mengatahui carut marut BPJS seperti sekarang ini bagaimana memulihkan kepercayaan pada pengelolaan BPJS itu? Jika demikian adanya pemerintah hanya mencontoh mahasiswa? Uangnya tidak, cukup yang penting pencitraannya jalan terus. Kalau terus-terusan begini lama-lama masyarakat akan jengkel. Yang dikhawatirkan eskalasi kekecewaan semakin menumpuk dan buntutnya protes. Tentu kita tak mengharapkan hal itu terjadi.
Taruhkan kita percaya pemerintah bisa mengelola BPJS. Kita paham bahwa pemerintah harus menaikkan iuran. Namun selama ini masyatakat tetap diposisikan sebagai objek kebijakan. Sayangnya, objek ini hanya dijadikan sasaran penderita atas kebijakan saja. Bukan sebagai pihak yang memang punya hak menikmati hak dirinya sebagai warga negara yang mempunyai “bapak” bernama pemerintah. Terus kalau sudah begini bagaimana menumbuhkan kepercayaan yang mulai tergerus waktu?
Hemat saya, diperintah siapapun, kapanpun dan dimanapun keadilan dan kesejahtaraan masyarakat memang tak mudah dilakukan. Ini jika kita melihat berbagai aturan yang dibuat beberapa puluh tahun belakangan ini. Sebuah kebijakan dan hukum hanya akan berbuah baik di masa datang jika ditegakkan dengan baik dan diberlakukan tanpa pandang buku. Tak usah curiga berlebihan pada masyarakat yang menuduh bahwa hanya segelintir orang yang menikmati kebijakan negara.
Sementara itu, masyarakat dan bangsa ini bisa kokoh berdiri jika kepentingan rakyat diletakkan pada posisi tinggi. Sayangnya kepentingan diri dan kelompok masih berada di garda depan. Lihat saja bagaimana pemerintah bersama DPR “mengebiri” berbagai aturan untuk mengukuhkan kekuasaanya? Elite politik seolah sudah menutup mata dan telinga.
Kalau kemudian timbul kekecewaan di masyarakat itu wajar. Anehnya, kekecewaan yang wajar itu dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan pada negara atau merongrong negara. Masyarakat itu polos sehingga hanya melakukan tindakan yang menurutnya nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Ada ungkapan yang berlaku umum dan diyakini kebenarannya, “orang lapar bisa membuat revolusi”. Lapar akan keadilan, lapar akan kebutuhan pokok, lapar akan perlindungan, lapar akan hidup tenteram. Jika ini tidak dipenuhi jalan revolusi sangat terbuka lebar. Semoga tidak terjadi. Tetapi apa yang tidak mungkin terjadi dalam politik?
Harapan akan santunan kesehatan dari BPJS itu juga sebuah rasa yang diharapkan. Jika tidak dipenuhi maka akan muncul kekecewaan yang kian menumpuk dengan eskalasi yang terus meningkat. Buntutnya akan menimbulkan perlawanan. Bukan melawan siapa yang berkuasa tetapi pada kebijakan yang tidak menihak pada rakyatnya. Jangan jadikan BPJS sebagai kebijakan “Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita”.
Melalui Surat Telegram Nomor : ST/30/XI/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM tanggal 15 November 2019, Kapolri Jenderal Idham Azis secara resmi melarang seluruh jajarannya untuk menampilkan hal-hal yang bersifat kemewahan di media sosial. Melalui surat imbauan tersebut, anggota Polri diminta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan pola hidup yang sederhana.
Setidaknya ada tujuh poin imbauan yang tertuang dalam surat telegram tersebut. Pada intinya, anggota Polri diimbau untuk tidak memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik. Selain itu, anggota Polri juga dilarang mengunggah foto dan video pada media sosial yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis karena dinilai menimbulkan kecemburuan sosial. Sanksi tegas akan diberikan bagi anggota Polri yang melanggar.
Hilangkan kecemburuan sosial
Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengapresiasi imbauan Polri yang melarang anggotanya untuk pamer gaya hidup mewah di media sosial. Gebrakan tersebut ia nilai menjadi awal yang bagus karena jumlah anggota Polri yang besar akan secara masif mengurangi kecemburuan sosial di masyarakat. Menurut data dari kepolisian, jumlah SDM yang dimiliki Polri saat ini mencapai angka 443.379 personel.
Fahmi menyebutkan bahwa foto-foto gaya hidup mewah di media sosial cenderung menimbulkan tekanan bagi penggunanya yang tidak mampu, sehingga terpaksa melakukan hal-hal negatif demi memenuhi kebutuhan gaya hidup mewah yang ditampilkan di media sosial.
“Ini langkah yang bagus, saya sangat mendukung supaya mengurangi postingan-postingan yang bisa menyebabkan orang lain cemburu”, ujar Fahmi kepada DW Indonesia.
Lebih jauh, Fahmi mengatakan bahwa aktivitas media sosial oleh anggota polisi atau TNI apalagi dengan jumlah follower yang banyak, wajar dilakukan sepanjang dipergunakan untuk membagikan hal-hal yang positif, bukan untuk endorsement barang-barang mewah.
“Ada banyak yang bisa mereka lakukan secara positif kalo yang endorse yang sifatnya konsumtif itu kan negatif ya saya kira saya setuju untuk di stop ga boleh kayak gitu,” ujar Fahmi.
“Tetapi kalau yang positif banyak kok saya pernah tau ada yang bagus karena mereka kan terbiasa kadang militer itu ya terbiasa dengan latihan lari olahraga body building banyak pengikutnya itu sihit’s okay“, tambahnya.
Saat ini di media sosial Instagram, diketahui marak bermunculan ‘polisi selebgram’ dengan jumlah pengikut fantastis bahkan mencapai ratusan ribu pengikut.
Sebut saja Brigjen Pol Krishna Murti yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional (Misinter) Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, memiliki pengikut sebanyak 753 ribu melalui akunnya yang bernama @krishnamurti_bd91.
Contoh lain, seorang polisi berpangkat brigadir di Palu, Sulawesi Tengah bahkan memiliki pengikut sebanyak 465 ribu di Instagram melalui akunnya yang bernama @ianaditya31.
Menurut Fahmi, penggunaan media sosial oleh polisi justru bagus karena dapat menjadi alat untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya generasi millenial dan genZ.
“Selama yang dilakukan masih tidak melanggar hukum saya kira tidak masalah dan moralitas ya mesti ada value, value hukum moralitas ya”, ujar Fahmi.
“Anak-anak yang jumlahnya sekarang lagi besar itu generasi millenial generasi Z itu paling besar itu mereka mainnya di media sosial, jadi mereka harus dekati dengan cara-cara yang menarik juga yang cocok dengan cara mereka yaitu media sosial,” tambahnya.
Upaya reformasi kultur
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Pungki Indarti berpendapat bahwa imbauan Kapolri melarang jajarannya memamerkan gaya hidup mewah menjadi upaya melanjutkan reformasi kultur di tubuh Polri. Tujuannya untuk mengubah watak dan perilaku anggota Polri agar menjadi lebih baik.
Pungki pun menilai aturan tersebut harusnya tidak hanya diterapkan bagi anggota Polri saja tapi juga kepada keluarga dari anggota Polri.
“Divisi Profesi dan Pengamanan Polri wajib mengawasi jika ada yang bergaya hidup mewah, harus segera diperiksa. Jangan-jangan kepemilikan barang mewah atau gaya hidup mewah diperoleh dari cara-cara yang bertentangan dengan hukum,” ujar Pungki seperti dilansir dari Tempo.
Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan bahwa surat imbauan terkait gaya hidup mewah yang dikeluarkan oleh Mabes Polri, memperlihatkan adanya keresahan di kalangan internal Polri terhadap gaya hidup yang tidak wajar dari sebagian besar anggotanya.
Ia menyebut bahwa dengan gaji anggota Polri, baik jajaran bawah maupun jajaran atas, seharusnya tidak memungkinkan mereka untuk bergaya hidup mewah. “Faktanya banyak polisi yang hidup mewah dengan gaya hidup bak selebriti,” kata Neta seperti dilansir dari Antara.
Meski menyambut positif surat imbauan tersebut, Neta mendorong Propam Polri untuk mendata dan mengungkap para anggota Polri yang kerap memamerkan kekayaannya dan bergaya hidup mewah.
“Jika TR hidup sederhana tidak dipatuhi, apa sanksinya? Beranikah menindak istri-istri jenderal yang kerap bergaya hidup glamour dengan barang-barang branded bergaya super mahal? ujar Neta.
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI -Founder Drone Emprit , Ismail Fahmi menegaskan bahwa di era big data cagar budaya saat ini masih berserakan.
“Perilaku di internet terus naik. Data naik luar biasa saat ini di internet. Tapi sayangnya banyak data yang tak terstruktur, termasuk data cagar budaya,” katanya dalam talkshow pemeliharaan cagar budaya di era big data, Festival Media 2019, Jambi, Sabtu (16/11).
Salah satu hal yang semestinya bisa dilakukan di era big data saat ini adalah menghidupkan cerita soal cagar budaya.
“Video banyak tidak soal cagar budaya. Misalnya di Lambur, Tanjung Jabung Timur, sudah ada filmya belum. Banyak yang suka soalnya. Itu perlu dihidupkan ceritanya. Di Jepang contohnya. Bisa menghidupkan kisah,” ujarnya.
Di era big data, menurut Ismail Fahmi, sangat perlu interaksi. Misalnya untuk menghidupkan museum perlu disesuaikan dengan perilaku generasi sekarang.
“Tren sekarang, mereka suka selfie lalu share di media sosial. Nah kalau bisa dibuat museum tiga dimensi. Kalau bisa untuk cagar budaya pasti keren,” ucapnya.
“Selain itu kan google punya program art and culture. Kira-kira sudah sejauh mana museum ataupun BPCB memanfaatkan program itu. Jadi nantinya lewat program itu, seperti street view dan bisa melihat masuk ke dalam museum. Jadi seperti kita melihat langsung,” katanya lagi.
Sejarawan dan jurnalis Wenri Wanhar juga menjadi narasumber dalam talkshow ini. Dia mengatakan bahwa saat ini sudah saatnya bangsa Indonesia menelusuri sejarahnya sendiri.
“Salah satu pelajaran yang penting, adalah pemeliharaan cagar budaya. Tidak ada pohon besar di dunia ini yang akarnya lemah. Kalau kita mau jadi bangsa besar, akarnya mesti kuat,” ucapnya.
Sementara itu, pembicara Kepala BPCB Jambi Iskandar mengatakan bahwa pihaknya sudah bisa diakses secara online. Sudah ada petugas yang dilatih untuk mengelolanya.
“Kita sudah mulai menyesuaikan dengan era big data. Di samping itu tentu peran media massa sangat penting untuk menyampaikan informasi soal cagar budaya,” ujarnya.(*)
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan portal aduanasn.id Selasa (12/11/2019) lalu. Portal ini digunakan untuk menerima aduan masyarakat.
PORTAL| Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meluncurkan portal aduanasn.id (12/11/2019). Dengan demikian tersedia portal internet khusus untuk melaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bila mereka menyebarluaskan konten-konten radikalisme. Terdapat 11 jenis aduan yang bisa dilaporkan masyarakat ke portal tersebut.
Pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan portal aduan tersebut dapat menurunkan nilai freedom of expression di Indonesia. “Jadi kebebasan berekspresi berkurang,” kata Ismail.
Senada dengan itu, Pengamat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dari ICT Institute Heru Sutadi menilai ada poin larangan yang berlebihan, misalnya larangan likes, dislikes, love, retweet, dan comment di media sosial. “Misal soal kasih like saja sudah bisa dilaporkan, itu berlebihan,” kata Heru saat diwawancara CNNIndonesia.com.
Tetapi Heru menyetujui konsep pembatasan konten PNS di media sosial. Baginya PNS harus bisa memberi contoh penggunaan media sosial secara positif.
Jakarta, CNN Indonesia — Pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan portal aduan Aparatur Sipil Negara (ASN) aduanasn.id yang dibentuk pemerintahan Joko Widodoakan menurunkan nilai freedom of expression di Indonesia.
“Jadi kebebasan berekspresi berkurang. Indikator kebebasan berekspresinya menurun,” kata Ismail saat ditemui di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/11).
Pasalnya, Ismail menilai portal aduan itu merupakan pendekatan negara untuk mengontrol segala aktivitas media sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dalam portal aduanasn.id, masyarakat bisa melaporkan ASN yang menyebarluaskan konten-konten radikalisme meliputi Intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.
“Pendekatan negara mungkin ingin mengontrol. Dari pendekatan semua dikontrol termasuk PNS,” kata Ismail.
Kontrol dari pemerintah ini terlihat dengan adanya poin larangan ‘tanggapan atau dukungan sebagai tanda sesuai pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial’ terkait konten radikalisme.
Ia mengatakan pemerintah harus menindak lanjuti terkait kebijakan ini agar urgensi keberadaan portal ini lebih jelas.
“Makanya disini kan kembali lagi kepada pemerintah yang tepat untuk mau diapakan nantinya,” ujarnya.
Di sisi lain, portal yang bisa menerima aduan masyarakat ini dinilai Ismail akan ada laporan-laporan masyarakat yang tidak sesuai dengan konten radikalisme. Sehingga, ia yakin portal aduan PNS radikal ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak baik.
Narasi Rekayasa Novel Baswedan Heboh di Medsos, Analis Sebut 3 Isu: Ada Pengalihan Isu Anggaran DKI – Kompas.com / Tatang Guritno
TRIBUNNEWSBOGOR.COM — Kasus dugaan rekayasa penyidik KPK Novel Baswedan yang menyebar di media sosial menuai perhatian dari Ismail Fahmi, Analis Drone Emprit & Kerenels Indonesia.
Di laman media sosial Twitter, Instagram hingga Facebook, isu Novel Baswedan menggulir bak bola liar.
Video-video hingga narasi soal rekayasa Novel Baswedan pun masih banyak ditemukan di media sosial hingga kini.
Apalagi kini setelah politisi PDI-P Dewi Ambarwati atau Dewi Tanjung melaporkan Novel Baswedan ke Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan rekayasa penyiraman air keras.
Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube CNN Indonesia, Jumat (8/11/2019), berjudul ‘Narasi Novel Baswedan di linimasa’, analis Drone Emprit, Ismail Fahmi mengungkapkan hasil analisanya.
Sang analis mengungkapkan bahwa narasi yang dimunculkan di media sosial itu bertujuan untuk menimbulkan keraguan apakah mata Novel Baswedan itu benar terluka parah atau tidak.
“Itu sebelum kasus sekarang soal rekayasa itu sudah muncul, tapi baru ramai sekarang.
“Ada video ditampilkan, tujuannya menimbulkan keraguan apakah matanya Novel Baswedan itu serius atau tidak,” ungkap Ismail Fahmi.
Terkait orang-orang yang menyebarkan isu Novel Baswedan ini, Ismail Fahmi tidak bisa menyebutkan apakah mereka ini pendukung Jokowi atau penentang Jokowi.
Pasalnya, beberapa akun media sosial itu tidentitasnya masih belum jelas.
“Saya tidak bisa bilang ini terkait pendukung presiden atau tidak. Dari data saya, mereka ini lebih seperti individual saja dari pada influencer, netizen atau buzzer yang mengangkat isu ini,” ucapnya.
Namun berdasarkan hasil analisanya, kondisi mata dan penyerangan yang dialami Novel Baswedan ini merupakan fakta.
Tapi akibat hebohnya narasi di media sosail soal dugaan rekayasa, banyak publik yang terkecoh, sehingga fakta tersebut berubah jadi keraguan.
“Yang saya lihat menariknya, sesuatu yang sudah sangat jelas, bahwa kecelakaan mata Novel Baswedan ini suatu fakta.
Tapi sedemikian rupa, itu bisa saja balik. Bisa saja ditimbulkan persepsi itu sesuatu yang rekayasa, sehingga publik itu susah menerima dan mendapatkan kebenaran,” papar Ismail Fahmi
“Bahwa sesuatu yang sangat jelas, ternyata bisa secara ramai-ramai dibuat tidak jelas, sehingga publik bisa mempunyai pemikiran yang berbeda,” imbuhnya.
Ditambahkan Ismail Fahmi, fenomena ini juga disebabkan terlalu bebasnya masyarakat dalam mengakses media sosial.
Sehingga hal ini pun bisa menjadikan ancaman dalam mendapatkan kebenaran
“Semakin kita bebas bermedia sosial, di situ ada ancaman yaitu publik sulit mendapatkan kebenaran, bahkan mereka mendapatkan informasi yang sebaliknya,” ucap Ismail Fahmi.
Ketika ditanya soal motif rekayasa Novel Baswedan ini seperti bola salju, sang analisis mengungakpakn pendapatnya.
“Saya gak bisa melihat motifnya,” ucap Ismail Fahmi
Meski begitu, sang analis menyebut pemicunya ini didasarkan karena 3 isu.
“Tapi ada 3 isu yang menarik yang bersamaan. Isu pertama soal RAPBD DKI, kemudian terus merembet ke KPK. Kenapa KPK tidak turun tangan. Pada saat yang sama juga, Pak Jokowi memberikan tugas kepada pak Kapolri untuk menyelesaikan masalah Novel Baswedan. Jadi mungkin ini yang diangkat,” paparnya
“Inia da 3 isu yang bersamaan muncul, penyebabnya apa, motifnya apa, saya tidak tahu. Tapi ketiga isu ini memang berhubungan,” tambahnya.
“Apakah semuanya dimulai dari situ?” tanya presenter berita.
“Saya lihat masalahnya dengan RAPBD DKI Jakarta. Ada kecenderungan pengalihan isu dari masalah anggaran DKI,” ucap Ismail Fahmi.
“Tanggal 4 November itu kan ada tayangan dari NET TV. Novel itu kan petinggi KPK, KPK itu ada hubungannya sama petisi soal RAPBD DKI,” tambahnya.
“Saya lihat dari percakapannya, 3 isu ini menggelinjang di diskusi media sosial. Ada beberapa isu yang waktunya bersamaan, kemudian menjadi diskusi dan dialog yang muncul di media sosia,” ujarnya
Padahal, diketahui masalah Novel Baswedan ini sudah lama sejak 2017.
Namun setelah Jokowi mengangkat Kapolri baru untuk mengusut masalah Novel Baswedan, maka kasus ini kembali diungkit.
“Masalah Novel kan sudah lama sekali, menunjukkan keseriusan Pak Predsiden Jokowi, pas pengakatan Kapolri baru juga ada harapan baru. Makanya wartawan mencoba mengangkat,” ucap Ismail Fahmi.
“Kalau analisis dari Drone Emprit narasi negatif untuk Novel Baswedan ini cenderung fitnah ini, datangnya dari mana: Influencer, buzzer atau pure warganet?” tanya sang presenter berita.
“Kalau kita lihat warganet biasa sih tidak. Tapi mereka yang sangat aktif dan vokal di media sosial. Yang pro dan kontra soal KPK.
Selama ini kan ada yang pro pemerintah, ada yang pro oposisi, dari situ yang muncul. Jadi jika saya lihata apakah aad pergerakan yang mengarah ke sana, satya tidak bisa menyimpulkan.
Karena bisa jadi, netizen itu punya pandangan ingin menyampaikan hal yang menarik, kita share nih,” papar Isamil Fahmi
“Jadi belum bisa ditrack apakah ada upaya yang dibentuk untuk pelemahan KPK,” tandas sang presenter berita
Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Liputan6.com, Jakarta – BPJS menjadi salah satu topik yang banyak dibicarakan sejak akhir bulan lalu, terutama sejak kabar kenaikan iuran BPJS kesehatan mencuat ke publik.
Social media monitoring tool Drone Emprit Academic (didukung oleh UII Yogyakarta) mencatat, sejak pengumuman kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Rabu (30/10/2019) lalu hingga Jumat (8/11/2019) pukul 16.10 WIB, jumlah percakapan terkait topik ini di Twitter hampir mencapai hampir empat puluh ribu twit.
Volume percakapan tertinggi percakapan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan dapat ditemukan pada Rabu (30/10/2019), yang mencapai enam ribuan twit.
Pada hari-hari berikutnya, topik ini masih diperbincangkan, tetapi volumenya mengalami naik-turun di kisaran dua hingga empat ribuan twit per hari.
Masih menurut Drone Emprit Academic, lima akun twit yang paling banyak mendapat tanggapan adalah twit dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN dan mantan komisaris PTBA Muhammad Said Didu (@msaid_didu), akun anonim Mbah Liem (Mbah_Liem), Gloria Karaja (@gloriakaraja), pengamat politik, Yunarto Wijaya (@yunartowijaya), serta akun kader Partai Demokrat Taufiqurrahman (@taufiqrus).
Twit tentang kenaikan iuran BPJS dengan tanggapan terbanyak . Kredit: Drone Emprit Academic
Berhentilah main drama. Iuran BPJS itu naik krn pemerintah dan DPR tdk menganggarkan dlm APBN utk menutup defisit @BPJSKesehatanRI. Saat dinaikkan lewat keputusan Presiden, anggota @DPR_RI dan partai “pura2” galak ke BPJS, pdhl penyebab naik adalah “kesepakatan” mereka dlm APBN @msaid_didu
Iuran BPJS Kesehatan Naik, Kalau Nunggak Didenda hingga Rp 30 Juta
Baik. Tp biar adil jg hrs berlaku sebaliknya, jk dlm setahun peserta tdk pernah klaim/menggunakan jasa BPJS maka iuran jg hrs dikembalikan hingga Rp 30 jt.
Kalian setuju..?! RT keras ! @liem_id
Alur penindasan BPJS: 1. Setiap orang wajib jadi peserta2. Iuran dinaikkan 100% per Januari 20203. Dirut: Lebih murah dari pulsa4. Penunggak iuran akan ditagih secara langsung 5. Ada sanksi bagi penunggak iuran BPJS 6. Administratifnya ribet saat digunakan7. Kualitas buruk@gloriakaraja
Gua pribadi lebih rela pertamax & pertalite dinaikin 500 perak (khusus buat pengguna mobil) buat nutupin defisit anggaran utk BPJS dibanding harus dibebanin di iuran per-individu… @yunartowijaya
Ilustrasi wordcloud dari korpus berbasis pada 11 ribu twit tentang kenaikan iuran bpjs. Didesain di tools buatan Jason Davies
Selanjutnya, sebelas ribu twit itu dianalisis dengan pendekatan linguistik korpus. Pertama, kami mengekstraksi kata-kata dengan frekuensi tertinggi. Mereka adalah bjps, yg, dan, kesehatan, di, iuran, naik, dan seterusnya seperti ditampilkan pada grafik di bawah ini.
Kata-kata dengan frekuensi tertinggi dari 11 ribu twit tentang kenaikan iuran bpjs. Dibuat di chartgo.com
Selanjutnya kami mengekstraksi bigram dan trigram dengan frekuensi tertinggi. Mereka adalah bpjs kesehatan, iuran bpjs, bpjs naik, kenaikan iuran, kenaikan iuran bpjs, dan seterusnya seperti tampak pada grafik di bawah ini.
Bigram dan trigram dengan frekuensi tertinggi dari 11 ribu twit tentang kenaikan iuran bpjs. Dibuat di chartgo.com
Salah satu yang patut menjadi sorotan adalah dirut bpjs. Secara umum, sentimen percakapan yang memuat bigram dirut bpjs cenderung negatif.
Berikut ini beberapa narasi percakapan yang memuat bigram dirut bpjs.
anggota dpr berang dirut bpjs bandingkan iuran bpjs dengan pulsa telepon
sy yakin klo dirut bpjs pasti gk bs ngerasain kan gmn rasanya minta rujukan? begitu kalah saktinya kartu bpjs ini dg kartu2 lain. banyak diskriminasi. disini negara telah gagal dalam hal memberikan keadilan dlm hal pelayanan kesehatan.
berarti emang @bpjskesehatanri yg gak bener. turunin gaji dirut bpjs kesetanan… eh salah, maksudnya kesehatan setengahnya dari 200jt.
bpjs kalau ngga mampu bayar ke rs milik muhammadiyah, bikin aja sktm. dirut bpjs mundur aja, gw siap jadi direktur kok.
dirut bpjs bandingkan iuran dan pulsa, kok tak bilang gajinya lebih besar dari presiden?
Bigram lain yang paling mencolok adalah komisi ix. Alat kelengkapan DPR RI itu banyak diperbincangkan ketika hendak, sedang, dan telah menggelar rapat dengan BPJS Kesehatan. Salah satu narasi yang dapat ditemukan di percakapan ini adalah aspirasi dan apresiasi warganet terhadap komisi ix, seperti berikut ini:
@dpr_ri komisi ix @bpjskesehatanri hari ini dprri komisi ix rapat dng bpjs ! agt dpr jangan lupa menanyakan “mengapa pengelolaan bpjs amatiran ?” contoh amatiran nya : pengadaan obat tdk di lakukan oleh bpjs tapi di lakukan oleh oleh faskes dng harga obat yg jor joran !
anggota komisi ix dpr @ninikwafiroh dari @fraksipkb keluhkan terbitnya perpres no 75/2019 yg menaikkan iuran bpjs seluruh segmen peserta @ninikwafiroh marah & minta komisi ix tak lg rapat dgn kemenkes & bpjs! you’re the rock tanya jg kelas ii naik 116% itu gmn hitungnya?
anggota komisi ix dpr tolak kenaikan iuran bpjs kesehatan kelas iii #bpjskesehatan
dalami masalah bpjs kesehatan, komisi ix dpr kembali panggil fachmi idris
gila bener.. padahal 5 menteri bersama komisi ix sudah sepakat tdk menaikkan iuran bpjs mandiri kelas 3. tapi kenyataannya dinaikkan juga. beginikah cara kalian mengelola negara? lalu suara siapa lagi yg mau kalian dengar?
ibu @ninikwafiroh wakil ketua komisi ix @dpr_ri dari @fraksipkb pertanyakan komitmen pemerintah terkait kenaikan iuran bpjs @cakiminow @emhasanuddin @cucuna44 @kangfathannow @dpp_pkb
Illustration of a cyber attack (Shutterstock/File)
As the investigation of the acid attack against Novel Baswedan appears to have stalled, the senior Corruption Eradication Commission (KPK) investigator has been accused of faking his left eye injury, an allegation perpetuated by influential users, according to social media analysts.
Analysts at big data consulting company Drone Emprit said social media buzzers had begun to spread “disinformation” that Novel’s case had been fabricated around Nov. 1, when President Joko “Jokowi” Widodo renewed his call for the National Police to wrap up their investigation of the acid attack by December.
Novel sustained injuries to his left eye, turning it pinkish with a smaller pupil, when he was attacked with acid by two unknown assailants in the early hours of April 11, 2017.
Twitter handles that stood out for spreading most of the accusations included @AdellaWibawa and @Triwulan82, according to Drone Emprit analyst Hari Ambari.
Both of the accounts were well-known as supporters of Jokowi during the 2019 presidential election.
Drone Emprit founder Ismail Fahmi, however, declined to regard the buzzers as either pro-Jokowi or progovernment, noting that there could be various reasons and motives prompting the users to share such disinformation.
In a tweet dated Nov. 4, user @AdellaWibawa uploaded video footage of local television network Net TV that showed Novel being taken to a car in a wheelchair at a hospital in 2017. Novel appeared to be answering questions from the reporter in the video, recorded as saying that his eyesight was blurry.
User @AdellaWibawa wrote in the tweet: “Novel Baswedan’s eye when it was aired by Net TV on April 18, 2017..!? Look at him getting shocked by the appearance of the NET reporter. Look at his eye and cheek, all flawless, even though he had only been recently attacked with acid.”
Mata novel baswedan saat baru ditayangin di NET TV 18 april 2017..!?dia kaget dg tiba2 kemunculan wartawan NET,liat matanya dan pipi mulus pdhl baru kasus penyiraman. pic.twitter.com/uoUjoGhuyD
The tweet has been retweeted more than 1,300 times as of Wednesday.
Drone Emprit’s analysis also found other accounts sharing tweets of a negative tone against Novel, such as @Eko_Kunthadi, @03_Nakula and @Ary_Prasetyo, tweets of which had also been shared many times, Hari said.
Drone Emprit’s Ismail said that, although the narrative was perpetuated by buzzers, organic supporters or regular netizens had amplified the messages, as shown by the many retweets.
“Netizens often don’t care about the truth; they tend to be biased and only deliver what they like. Their aim is not to deliver the truth, but rather to attack. This is common among those who are progovernment and those in the opposition,” Ismail told The Jakarta Post on Wednesday.
Ismail noted that this was not the first time Novel had been attacked on social media, referring to accusations that the senior investigator was part of the conservative Islamist Taliban group. The two instances were different, however, Ismail said, as the latter was nonorganic, given the employment of bot accounts.
Novel refuted the allegations, saying the video had been taken between April and July 2017, before he had undergone the osteo-odonto-keratoprosthesis (OOKP) surgery at the Singapore National Eye Centre on Aug. 17, 2017. The procedure aims to restore vision in the most severe cases of corneal injuries.
“At the time, I hadn’t undergone the OOKP surgery in my left eye because Dr.-Prof. Donald Tan was trying the stem cell method by installing placenta membranes in my two eyes to recover the dead cells,” he said on Tuesday, as quoted by kompas.com.
However, the attempt did not bear fruit until August 2017. At the time, Novel said, it was predicted that he could go blind. He then decided to proceed with the OOKP procedure, which resulted in his damaged left eye looking as it looks today.
“At the time [before the surgery], people would think I was not sick, because my left eye did not seem injured. It wasn’t red and it was clear like a marble. However, the truth is, many of its cells had died and my eyesight was deteriorating. So it’s normal for regular people to think that I wasn’t injured,” he said. (ars)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2895362/original/094067200_1566990858-20190828-Iuran-BPJS-Kesehatan-Naik6.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-landscape-new.png,573,20,0)/kly-media-production/medias/2962167/original/000596500_1573204279-Volume_percakapan_twit_tentang_kenaikan_iuran_BPJS.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-landscape-new.png,573,20,0)/kly-media-production/medias/2962152/original/037676500_1573203956-Twit_dengan_tanggapan_terbanyak.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-landscape-new.png,45,304,0)/kly-media-production/medias/2962097/original/028356000_1573201652-Wordcloud_kenaikan_iuran_bpjs.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-landscape-new.png,573,20,0)/kly-media-production/medias/2962107/original/056854000_1573201984-ChartGo__7_.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-landscape-new.png,573,20,0)/kly-media-production/medias/2962110/original/020431900_1573202265-ChartGo__8_.jpg)
Media Kernels Indonesia 