BPJS: Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita

Terakota.id–Ini cerita soal BPJS. Dalam dunia kampus, BPJS bisa berarti Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita. Ini untuk menyebut mahasiswa yang secara materi sebenarnya tidak mampu namun berpatut-patut agar kelihatan berpunya. Jadinya, penampilannya dipoles sedemikian rupa agar menarik. Minimal eye caching kalau dilihat. Tentu saja, urusan mahasiswa BPJS ini banyak berkaitan dengan penampilan fisik. Makan boleh biasa saja, tetapi penampilan harus menarik. Kuliah sekedarnya, tetapi penampilan nomor satu. Inilah mahasiswa BPJS itu. Sekali lagi Bugdet Pas-pasan (tetapi) (ber)Jiwa Sosialita. Biar kelihatan keren lah.

Ada juga mahasiswa Kupu-kupu (kuliah pulang). Kegiatannya hanya seputar kampus dan tempat kos. Ada mahasiswa Kunang-kunang (kuliah angkring). Waktunya dihabiskan di kuliah dan tempat nongkrong. Nongkrong ini bisa di café atau warung kopi. Kegiatannya bisa ngegame, main kartu, merokok atau hanya sekadar menghabiskan waktu. Bisa juga karena stressnya terlalu tinggi. Bingung, lalu pelampiasannya ke tempat tongkrongan.

Lalu ada mahasiswa Kuda-kuda (kuliah dagang). Selain kuliah ia berdagang. Ada dagangan komestik, baju, atau sekadar makanan ringan. Macam-macam alasannya; dari soal untuk memenuhi dan menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari sampai hanya untuk keuntungan tertentu. Untung saja tidak mendagangkan dirinya sendiri. Apa ada? Tentu ada. Dan masih banyak lagi jenis mahasiswa itu. Saya hanya mengutip sebagian saja.

Jaminan Kesehatan

Kita tidak sedang  memperbincangkan soal mahasiswa. Kita fokus pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) milik pemerintah. BPJS menjadi semakin populer saat pemerintah berencana menaikkan iurannya.

Jadi, belum maksimal penggunaaannya,  iuran sudah mau dinaikkan. Apakah dahulu salah perhitungan? Atau apakah salah kebijakan? Atau apakah ada penyalahgunaan wewenang atas BPJS itu? Tentu pernyataan ini banyak ditanyakan masyarakat. Namanya juga masyarakat, kepada siapa lagi bertanya kalau tidak pada pemerintah sebagai pengambil kebijakan itu? Kalau bertanya pada sesama masyarakat adanya hanya ketidakpuasan.

Yang lebih tragis adalah utang BPJS pada beberapa rumah sakit. Sebut saja salah satu kasus yang menimpa Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah. Tunggakan BPJS pada  RS Muhammadiyah di jawa Tengah saja mencapai 300 milyar. Sementara utang ke RS se Indonesia mencapai 17 tiriliun.  Cukup fantasstis bukan?

Menjadi semakin populer saat iuran BPJS ini uangnya dicurigai untuk penggunaan selain masalah tunjangan kesehatan. Tentu kecurigaan ini logis.  Utang  negara kita sudah begitu banyak. Permasalahan di masyarakat tidak banyak tertangani dengan maksimal terkait pendanaan yang berguna bagi masyarakat. Sementara korupsi terus merajalela. Pemerintah sibuk membangun dan memperkuat kekuasaannya.

Nah, apakah kecurigaan adanya penyelewengan dana kesehatan yang muncul tidak boleh disampaikan oleh masyarakat?  Boleh ada penjelasan secara rasional dari pemerintah. Mungkin masyarakat juga tidak banyak yang paham persoalan kebijakan kenegaraan. Mereka tahunya rasa keadilan dijamin dan kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Jika tidak, logika masyarakat sangat sederhana. Kemana dana yang selama ini mereka setorkan ke negara? Mungkin masyarakat salah, tetapi logika sederhana ini tetap akan hidup di benak masyarakat.

Kebijakan kesehatan kita memang sangat berbeda dengan negara maju. Untuk negara maju, jaminan kesehatan sudah dialokasikan dari pajak. Masyarakatnya taat pajak. Uangnya digunakan untuk kesejahtaraan rakyat. Tentu saja, karena rakyatnya mendapatkan reward langsung mereka dengan suka rela membayar pajak. Di tempat kita kalau tidak ada sanksi tentu masyarakat enggan membayar pajak. Bisa karena kurangnya kesadaran masyarakat atau karena apatis, toh uang pajak yang dipaksakan itu tidak banyak menyejahterakan mereka?

Maka, saat ada keinginan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS protespun berkembang. Sementara pemerintah juga harus mengalokasikan dananya untuk membayar utang dan membangun infrastruktur. Meskipun infrastruktur pun ada yang dibangun dari utang pula, bukan uang pajak. Ini semakin menghimpit pemerintah. Tentu perlu cara yang  dilakukan. Salah satunya menaikkan pendapatan. Darimana pendapatan tersebut? Salah satunya BPJS.

Semakin riuhnya tanggapan kenaikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS di masyarakat. Mengapa? Ini karena menyangkut hajar hidup penting orang banyak. Kita bisa simak hasil penelitian yang dilakukan oleh Drone Emprit Academic (DNA) antara tanggal 16-22 November 2019. Kajian yang saya kemukakan berkaitan dengan tema kenaikan iuran JKN.

Berdasarkan data statistik dari Drone Emprit Academic (16-22 November 2019) terungkap bahwa perbincangan soal Kenaikan Iuran JKN masih menjadi perbincangan hangat di twitter. Setidaknya ada 4560 cuitan. Cuitan ini memang mulai menurun jika dibandingkan dengan 20 November 2019 (ada 3946 cuitan). Tentu ada banyak topik lain yang diperbincangkan.

Yang menarik dari cuitan sekitar 4560 tersebut 869 diantaranya digolongkan bernada negatif. Sementara hanya 423 yang bernama positif. Apa artinya ini? Tentu sentimen negatif masyarakat atas kenaikan iuran JKN. Negatif ini terus jangan diartikan tidak suka. Justru nada jengkel tetapi dengan harapan lebih baik bagi pengelolaan JKN

Lihat lagi data statistik berkaitan dengan “engagement”. Engagement menurut Wilbur Schramm (1954) secara sederhana diartikan sebagai komunikasi dua arah atau timbal balik. Mengapa? Karena komunikasi timbal balik menunjukkan ketertarikan topik pembicaraan. Jadi topik tidak sekedar dikeluarkan tanpa ada tanggapan. Data Drone Empit Acedemic (2019) menunjukkan ada sekitar dari sekitar 803 mention (17,57%), reply 325 (7,14%), retweet 3440 (75,29%).

Belajar dari Mahasiswa BPJS

Lalu apa hubungan antara BPJS pemerintah dengan BPJS mahasiswa? Memang tidak ada kaitan erat dan langsung. Namun jangan-jangan ada kesamaaannya? Mahasiswa BPJS itu modalnya cekak tetapi ingin tampil mewah, ingin dianggap punya cita rasa tinggi, pencitraan atau hal yang sifatnya fisik-fisik. Makan bisa pakai sambel dan tempe tetapi penampilannya harus “wah”.

Orang yang melihat akan terkagum-kagum, tetapi teman kosnya yang mengetahui kesehariannya mungkin hanya tertawa atau tersenyum. Mengapa? Ia mengatahui sebenarnya yang terjadi pada diri mahasiswa BPJS itu. Hanya ia tidak mau mengutarakan. Kasihan juga teman mahasiswa BPJS itu. Nanti malah malu kalau “ditelanjangi” kenyataan sebenarnya.

Jangan-jangan pemerintah itu aslinya tidak punya uang banyak, tetapi ingin merebut hati rakyat. Maka dibuatlah BPJS. Tentu saja niatnya baik. Menolong masyarakat miskin. Bagus kok. Tetapi jika akhirnya mengatahui carut marut BPJS seperti sekarang ini bagaimana memulihkan kepercayaan pada pengelolaan BPJS itu? Jika demikian adanya pemerintah hanya mencontoh mahasiswa?  Uangnya tidak, cukup yang penting pencitraannya jalan terus. Kalau terus-terusan begini lama-lama masyarakat akan jengkel. Yang dikhawatirkan eskalasi kekecewaan semakin menumpuk dan buntutnya protes. Tentu kita tak mengharapkan hal itu terjadi.

Taruhkan kita percaya pemerintah bisa mengelola BPJS. Kita paham bahwa pemerintah harus menaikkan iuran. Namun selama ini masyatakat tetap diposisikan sebagai objek kebijakan. Sayangnya, objek ini hanya dijadikan sasaran penderita atas kebijakan saja. Bukan sebagai pihak yang memang punya hak menikmati hak dirinya sebagai warga negara yang mempunyai “bapak” bernama pemerintah. Terus kalau sudah begini bagaimana menumbuhkan kepercayaan yang mulai tergerus waktu?

Hemat saya, diperintah siapapun, kapanpun dan dimanapun keadilan dan kesejahtaraan masyarakat memang tak mudah dilakukan. Ini jika kita melihat berbagai aturan yang dibuat beberapa puluh tahun belakangan ini. Sebuah kebijakan dan hukum hanya akan berbuah baik di masa datang jika ditegakkan dengan baik dan diberlakukan tanpa pandang buku. Tak usah curiga berlebihan pada masyarakat yang menuduh bahwa  hanya segelintir orang yang menikmati kebijakan negara.

Sementara itu, masyarakat dan bangsa ini bisa kokoh berdiri jika kepentingan rakyat diletakkan pada posisi tinggi. Sayangnya kepentingan diri dan kelompok masih berada di garda depan. Lihat saja bagaimana pemerintah bersama DPR “mengebiri” berbagai aturan untuk mengukuhkan kekuasaanya? Elite politik seolah sudah menutup mata dan telinga.

Kalau kemudian timbul kekecewaan di masyarakat itu wajar. Anehnya, kekecewaan yang wajar itu dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan pada negara atau merongrong negara. Masyarakat itu polos sehingga hanya melakukan tindakan yang menurutnya nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ada ungkapan yang berlaku umum dan diyakini kebenarannya, “orang lapar bisa membuat revolusi”. Lapar akan keadilan, lapar akan kebutuhan pokok, lapar akan perlindungan, lapar akan hidup tenteram. Jika ini tidak dipenuhi jalan revolusi sangat terbuka lebar. Semoga tidak terjadi. Tetapi apa yang tidak mungkin terjadi dalam politik?

Harapan akan santunan kesehatan dari BPJS itu juga sebuah rasa yang diharapkan. Jika tidak dipenuhi maka akan muncul kekecewaan yang kian menumpuk dengan eskalasi yang terus meningkat. Buntutnya akan menimbulkan perlawanan. Bukan melawan siapa yang berkuasa tetapi pada kebijakan yang tidak menihak pada rakyatnya. Jangan jadikan BPJS sebagai kebijakan “Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita”.

Link: https://www.terakota.id/bpjs-budget-pas-pasan-jiwa-sosialita/