Soal KPI Awasi YouTube-Netflix, Pengamat Setuju Kantor Bukan Sensor

Pakar Media Sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi.
Pakar Media Sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi.

VIVA – Pengamat media sosial, Ismail Fahmi, sepakat dengan ide Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI terkait YouTube sampai Netflix. Namun Pendiri analisis percakapan media sosial Drone Emprit itu tak setuju KPI menyensor konten pada platform media baru bersiaran tersebut. 

Ismail sepakat dorongan dari KPI agar platform seperti YouTube, Facebook TV sampai Netflix mendirikan kantor khusus di Indonesia. Menurutnya, dengan adanya kantor atau perwakilan platform media digital bersiaran, akan memudahkan koordinasi jika terdapat masalah di kemudian hari. Dalam masalah konten, menurut Ismail, sebaiknya kendali bukan dari KPI, tapi oleh publik. 

“Model kontrol publik atas konten yang menimbulkan masalah di platform seperti YouTube dan Netflix, sebaiknya dengan metoda ‘flagging’ oleh multistakeholder,” ujarnya dikutip Rabu, 14 Agustus 2019.

Dia menyontohkan, metode ‘flagging’ yang melibatkan banyak pihak yakni Youube Trusted Flagger yang mana nanti mendapatkan ulasan dan masukan dari lembaga pemerhati internet sehat misalnya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), ICT Watch dan lainnya. 

Dibanding berambisi mengawasi konten di YouTube, Facebook TV sampai Netflix, Ismail menyarankan agar KPI fokus menyelesaikan masalah konten penyiaran yang ada di televisi. 

“KPI fokus di kualitas penyiaran TV yang banyak dikeluhkan,” ujarnya. 

Sebelumnya, Ketua KPI, Agung Suprio mengungkapkan, sebagai bagian langkah masuk ke YouTube sampai Netflix, KPI akan berkoordinasi dengan Kominfo. 

Agung mengatakan, KPI akan meminta platform pengelola media baru bersiaran itu mendirikan kantor khusus di Indonesia. Dia berdalih, permintaan itu untuk memudahkan koordinasi jika nanti ada konten yang dipersoalkan. 

“Kenapa? Agar ketika kami koordinasi terkait konten ada representasinya di Indonesia. Tentunya masalah pajak juga, meski itu bukan wilayah kami. Mereka harus berkantor di Indonesia, jangan punya kantor perwakilan di Singapura,” tegasnya.

Kamu setuju sensor atau kantor? (ase)

Link: https://www.viva.co.id/digital/digilife/1174836-soal-kpi-awasi-youtube-netflix-pengamat-setuju-kantor-bukan-sensor

Mendata akun medsos ala Kemenristekdikti dan ancaman kebebasan berpendapat

Mendata akun medsos ala Kemenristekdikti

Pada 26 Juli 2019, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir melontarkan wacana akan mendata nomor telepon dan akun media sosial warga kampus—mahasiswa, dosen, dan pegawai—kalender akademik 2019/2020.

Tujuannya, pemerintah ingin menangkal paparan radikalisme dan intoleransi di kampus. Untuk menjalankan hal ini, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Mohamad Nasir mengatakan, pihaknya tak akan mengintai media sosial satu per satu setiap hari. Pendataan dilakukan supaya Kemenristekdikti mudah melakukan pelacakan dari media sosial, jika terjadi permasalahan terkait radikalisme.

Irfansyah, mahasiswa pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) berpendapat, wacana itu wajar. Menurutnya, Kemenristekdikti berhak memantau akun media sosial. Bibit radikalisme di kampus-kampus, kata Irfansyah, memang nyata ada.

“Itu kan tugas intelijen negara melalui Kemenristekdikti,” kata Irfansyah saat dihubungi Alinea.id, Senin (5/8).

Sementara itu, mahasiswa Universitas Airlangga Ibnu Haritsah tak sepakat dengan kebijakan ini. Alasannya, menerobos ruang privasi. Ia menyarankan, pemerintah menuntaskan terlebih dahulu definisi radikal, fundamentalisme, dan terorisme, sebelum beranjak memantau sesuatu yang bisa menimbulkan polemik.

“Daripada sibuk monitoring sosial media, kenapa enggak evaluasi substansi pendidikan saja? Yang menciptakan iklim fundamentalismenya sistem pendidikan itu sendiri,” ujar Ibnu saat dihubungi, Senin (5/8).

Dihubungi terpisah, mahasiswa Universitas Malang Adil Yusro menilai, kebijakan mengintai media sosial ala Kemenristekdikti menyalahi etika akademik, terutama dalam hal kebebasan berpikir dan berpendapat.

Adil mengatakan, pemantauan akun media sosial kurang tepat karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih menuai kontroversi. Menurutnya, radikalisme sudah hadir jauh sebelum ada media sosial. Sehingga, katanya, pemantauan itu justru upaya melanggar privasi.

“Kebijakan tersebut mungkin akan membantu menggugurkan daunnya, tapi tidak untuk menumbangkan pohon radikalisme yang mengganggu dan merusak pondasi persatuan NKRI,” ujar Adil saat dihubungi, Senin (5/8).

Dikonfirmasi mengenai rencana ini, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Ismunandar menjelaskan, wacana itu berangkat dari kekhawatiran pihaknya dalam melihat dinamika di perguruan tinggi, yang disusupi paham radikal.

“Intinya lebih ke mendeteksi dini potensi radikalisme, juga untuk memproteksi mahasiswa dan kampus,” katanya saat dihubungi, Senin (5/8).

Selain bekerja sama dengan BNPT dan BIN, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengawasi narasi di telepon seluler dan media sosial.

“Kami berkolaborasi dengan Kemenkominfo, agar tak tumpang tindih,” ujarnya.

BNPT sendiri, ungkap Ismunandar, akan menentukan apakah pemilik nomor telepon seluler atau akun media sosial perlu ditindak.

Ismunandar menepis anggapan jika rencana ini sebagai upaya mengebiri semangat kritis pihak kampus secara halus. Dia mengatakan, pihaknya bakal tetap menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik.

Akan tetapi, kata dia, pemerintah tak bisa mentolerir jika kebebasan berekspresi itu dimanfaatkan sebagai media provokasi ke arah radikalisme.

“Mengganti Pancasila misalnya, tidak boleh,” ujarnya.

Sudah ada pengawasan di kampus

Lisman Manurung, dosen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) mengatakan, sebaiknya Kemenristekdikti, BNPT, dan BIN memantau media sosial jika pihak perguruan tinggi yang terpapar radikalisme sudah kewalahan mengatasinya.

“Ini dilematis, padahal perguruan tinggi harusnya independen. Kalau (perguruan tinggi) masih berupaya menjamin, lebih baik berkolaborasi dalam membersihkan radikalisme,” tutur Lisman saat dihubungi, Senin (5/8).

Lisman mengungkapkan, radikalisme di perguruan tinggi terjadi karena pembiaran dari petingginya. Dia menyarankan, sebaiknya pemeriksaan, pengawasan, dan pemantauan dilakukan ketika pengangkatan petinggi perguruan tinggi dan pengangkatan dosen.

“Bukan memantau media sosialnya ketika mereka telah bertugas,” ucapnya.

Di sisi lain, mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat menuturkan, memang di beberapa negara demokratis, pemerintah bertindak tegas terdahap unggahan rasisme dan fitnah.

Menristekdikti, kata Komaruddin, barangkali punya alasan tersendiri mengapa mengambil kebijakan mendata nomor telepon dan akun media sosial. Begitu pula dosen dan mahasiswa, yang juga punya alasan lain mengapa keberatan dengan wacana ini.

“Diperlukan pedoman dan peraturan yang jelas dan tegas, sehingga tidak hanya ramai berwacana. Duduk bersama antara wakil universitas dengan menteri untuk merumuskan peraturan, lalu laksanakan bersama,” tutur Komaruddin saat dihubungi, Senin (5/8).

Wacana mendata dan memantau nomor telepon serta akun media sosial, disebut tak proporsional dan cenderung berlebihan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.

Alasannya, masing-masing perguruan tinggi pasti punya wakil rektor bidang kemahasiswaan yang bertugas menyaring, mengawasi, dan mengontrol segala aktivitas di dalam kampus, seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), maupun organisasi lain setingkat fakultas.

Oleh karena itu, menurut dia, jika perguruan tinggi terpapar radikalisme, maka wakil rektor bidang kemahasiswaan yang perlu dipertanyakan kinerjanya.

Dia menyarankan, sebaiknya kampus memperkuat pengawasan dan kontrol dari rektor dan jajarannya, terutama rektor bidang kemahasiswaan dan wakil dekan bidang kemahasiswaan.

“Daripada menerapkan kebijakan memantau media sosial yang menerobos privasi, serta melanggar kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan yang telah dijamin UUD 1945,” katanya saat dihubungi, Senin (5/8).

Lebih lanjut, ia menegaskan, sebaiknya perguruan tinggi negeri yang terpapar radikalisme, rektor dan jajaran yang bertanggung jawab diberikan sanksi tegas.

“Bila perlu diberhentikan,” ujarnya.

Tak efektif

Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib memandang, upaya Kemenristekdikti merupakan langkah yang sangat normatif karena semua orang bisa saja menyerahkan telepon seluler dan akun media sosialnya, yang mungkin bukan sehari-hari digunakannya.

“Mahasiswa atau dosen yang merasa tidak nyaman dengan pendataan itu bisa membuat akun baru, yang isinya ya normal saja. Sekadar untuk memenuhi kewajiban saja,” ujarnya saat dihubungi, Senin (5/8).

Ridlwan mengatakan, rencana ini sudah tak efektif untuk menangkal paham radikal di kampus. Masalahnya, sudah terlebih dahulu diumumkan sebelum dieksekusi. Bisa saja, kata dia, beberapa pihak menyalin identitas telepon seluler dan akun media sosialnya.

“Mestinya tidak perlu diumumkan,” katanya.

Pendiri Media Kernels sekaligus pengamat media sosial Ismail Fahmi pun punya pandangan serupa dengan Ridlwan. Dia beranggapan, wacana yang dilontarkan Menristekdikti berlawanan dengan semangat berpikir di kalangan kampus.

“Kampus itu tempatnya dialog bukan tempat untuk dimonitor dan diawasi,” kata Ismail ketika dihubungi, Senin (5/8).

Menurutnya, jika rencana itu dipaksakan, Ismail khawatir bakal membungkam suara kritis warga kampus. Pemantauan nomor telepon dan media sosial, sebut Ismail, bisa membuat orang enggan menyampaikan pendapat kritisnya karena takut dianggap radikal.

“Sebuah pendapat itu kritis, radikal, atau tidak itu yang menentukan siapa?” katanya.

Di sisi lain, anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golkar Marlinda Irwanti Poernomo pun tak setuju dengan rencana pendataan dan pemantauan ini. Senada dengan Ismail, dia melihat, hal ini bisa mematikan semangat kritis kaum intelektual kampus.

“Mestinya dia (Mohamad Nasir) bisa cari cara lain, tidak dengan cara yang bisa membungkam seperti ini. Ini eranya digital, sudah bukan eranya diawasi,” ujarnya saat dihubungi, Senin (5/8).

Rencana Menristekdikti Mohamad Nasir, kata Ismail, adalah kerja mubazir. Alasannya, masalah radikalisme bisa langsung ditangani pihak kepolisian, tanpa melibatkan kementerian yang dipimpinnya.

“Kalau ditemukan paham radikal, apa susahnya polisi menangkap orang di dalam kampus? Enggak perlu pakai data-data begini,” ujarnya.

Keluar rel

Ismail Fahmi mengatakan, seharusnya Kemenristekdikti tak perlu nimbrung menangani radikalisme. Ia memberikan saran, Menristekdikti lebih baik fokus meningkatkan mutu perguruan tinggi dan mengembangkan riset untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

“Karena itu lebih berfaedah ketimbang mengurusi tindak tanduk seseorang,” tuturnya.

Marlinda Irwanti Poernomo sendiri merasa terusik dengan rencana Kemenristekdikti ini. Dia merasa, Kemenristekdikti keluar dari tugas pokok dan fungsinya.

“Sebab yang seharusnya memantau media sosial publik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika,” katanya.

Kemenristekdikti melontarkan wacana akan mendata dan memantau nomor telepon dan akun medsos warga kampus.


Bila ingin menangkal gejala radikalisme di kampus, kata Melinda, sebaiknya Kemenristekdikti dapat menghadirkan diskusi kebangsaan yang memikat, dan memicu daya kritis mahasiswa.

“Dari situ bisa tahu seperti apa kondisi kampus. Kita ada program sosialisasi Empat Pilar dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sungguh sayang jika tidak optimalkan,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, kata dia, Komisi X DPR bakal memanggil Menristekdikti. Sebab, mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) itu bukan kali ini saja membuat keputusan, tanpa sepengetahuan mitranya, yakni Komisi X DPR. Rencana pemanggilan itu akan dijadwalkan setelah reses parlemen, usai perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus mendatang.

“Soal mendatangkan rektor asing pun dia (Mohamad Nasir) enggak pernah membicarakannya dengan Komisi X,” katanya.

Link: https://www.alinea.id/nasional/mendata-akun-medsos-ala-kemenristekdikti-dan-ancaman-kebebas-b1XkO9mju

Saat Pemerintah dan HTI ‘Kompak’ soal Khilafah

Peta perbincangan isu khilafah di media sosial
Peta perbincangan isu khilafah di media sosial

VIVA – Listrik padam akhir pekan lalu menjadi sorotan publik di Indonesia. Putusnya pasokan listrik yang berdampak di banyak kota di Jawa itu membuat publik menyoroti kinerja PLN yang merupakan BUMN penting.

Percakapan media online dan media sosial, Drone Emprit menunjukkan dalam satu purnama terakhir topik kinerja BUMN menjadi perhatian warganet. Selain isu soal BUMN, topik lain yang menyedot perbincangan yakni soal khilafah. 

Pantauan Drone Emprit, dalam dua isu BUMN dan Khilafah, melahirkan tiga klaster besar yaitu klaster pro pemerintah, klaster oposisi dan klaster HTI. Kubu pemerintah dan HTI ‘kompak’ tentang isu khilafah. 

Pendiri dan analis Drone Emprit, Ismail Fahmi menuliskan, klaster HTI mengumpul dengan agenda dominan membincangkan soal khilafah. Selain itu, ternyata dalam sebulan terakhir ini klaster pro pemerintah lebih memilih ‘cerewet’ membicarakan isu khilafah. 

Berbeda dengan kedua klaster tersebut, dalam sebulan terakhir ini klaster oposisi lebih tertarik membincangkan isu BUMN. 

“Yang menarik oposisi dan HTI ternyata membentuk cluster sendiri-sendiri. Keduanya punya agenda masing-masing. Meski demikian tampak HTI nempel ke cluster oposisi,” tulis Ismail di laman Facebooknya dikutip Senin, 5 Agustus 2019.

Data Drone Emprit menunjukkan, volume percakapan khilafah di Twitter mencapai 60 persen dalam sebulan terakhir ini, sedangkan perbincangan tentang BUMN mencapai 31 persen. 

Beda media sosial lain di media online. Ismail mengungkapkan, data Drone Emprit menemukan media online cenderung lebih tertarik membahas tentang BUMN (94 persen) dibanding isu khilafah (4 persen). 

Ismail berpandangan isu tentang khilafah memang penting untuk terus menjaga keutuhan bangsa. Namun memantau kinerja BUMN juga isu penting lain yang perlu dilakukan oleh warganet pro maupun oposisi pemerintah.

“Kejadian yang menimpa salah satu BUMN penting yaitu PLN, di mana setrum berhenti mengalir selama 7 jam mungkin lebih ini harusnya menyadarkan kita bahwa kita juga butuh memiliki BUMN yang kuat. PLN yang performanya bagus, bisa menyediakan ketahanan pasokan listrik dalam kondisi apa pun,” tulis Ismail. (ase)

Link: https://www.viva.co.id/digital/digilife/1172453-mati-listrik-bikin-udara-jakarta-lebih-plong-begini-penjelasannya?medium=autonext

Bambu Anies Kok Lebih Heboh dari Gempa Halmahera, Ini Analisisnya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selfie di depan instalasi bambu Getah Getih. Instalasi itu kini dibongkar karena rapuh.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selfie di depan instalasi bambu Getah Getih. Instalasi itu kini dibongkar karena rapuh.

VIVA – Beberapa hari belakangan ini, media sosial di Tanah Air panas dengan perbincangan pembongkaran instalasi seni bambu Getah Getih di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Perbincangan isu ini melahirkan dua kutub yaitu kubu pro dan kontra Anies Baswedan. Saking panasnya perbincangan soal instalasi bambu tersebut, masing-masing kubu saling serang narasi. 

Ternyata bagi warganet Indonesia, perbincangan instalasi bambu Getah Getih masih lebih menarik dibahas dibanding soal gempa, yang mana menjadi isu beberapa hari sebelum kontroversi instalasi seni tersebut. 

Data analisis percakapan media sosial, Drone Emprit menunjukkan, isu instalasi bambu lebih menyedot perhatian warganet Indonesia dibanding seputar Gempa Halmahera yang terjadi 14 Juli 2019.

Jika di media sosial instalasi bambu Getah Getih lebih menarik dibahas warganet, dinamika sebaliknya terjadi pada media online. Pada platform berita daring, informasi soal Gempa Halmahera lebih banyak dibahas dan diwartakan dibanding soal instalasi bambu di Jakarta tersebut.

Dalam menganalisis percakapan dua isu tersebut, Drone Emprit menggunakan kata kunci Halmahera dan Bambu, dengan filter Anies, DKI, dibongkar dan Jakarta. 

Data Drone Emprit menunjukkan, secara volume percakapan di media sosial, Bambu Anies mencapai 32 ribu mentionsedangkan Gempa Halmahera cuma 18 ribu mention

“Meski isu Bambu Anies ini baru muncul empat hari setelah gempa, ternyata jumlah percakapannya jauh lebih besar,” tulis Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi di akun Facebooknya, Minggu 21 Juli 2019. 

Ismail mengungkapkan, pada periode analisis 13 sampai 21 Juli, Drone Emprit menemukan 69 persen atau sekitar 30 ribu mention di Twitter tentang Bambu Anies dibanding 31 persen atau 13 ribu mention tentang Gempa Halmahera. 

Tak jauh beda, di platform Facebook, Drone Emprit menemukan 75 persen mention tentang Bambu Anies dan 27 persen mentiontentang Gempa Halmahera. 

Sementara dalam media daring masih proporsial dan faktual mana isu yang penting dari dua hal tersebut. Ismail mengungkapkan pada berita online, 85 persen atau 3924 mention pemberitaan adalah tentang Gempa Halmahera. Sedangkan mention pemberitaan Bambu Anies cuma 15 persen atau 708 mention

“Dilihat dari tren, artikel tentang gempa Halmahera juga masih terus lebih tinggi dibanding tentang Bambu Anies,” ujar Ismail. 

Dari data tersebut, Drone Emprit menyimpulkan, bagi warganet Indonesia, isu pembongkaran instalasi bambu Getah Getih lebih penting dibandingkan Gempa Halmahera. Sedangkan bagi media online isu Gempa Halmahera masih lebih layak dikonsumsi publik dibanding pembongkaran bambu tersebut. 

Ismail mengatakan dengan fenomena tersebut, artinya warganet Indonesia masih ‘terbalik’ lebih tertarik membahas isu yang tingkat kepentingan publiknya lebih kecil.  

“Sebuah isu yang menjadi kepentingan publik (seperti gempa dan korban), bisa dilupakan atau ditutup dengan isu lain yang tingkat kepentingan publiknya jauh lebih rendah, namun tingkat kepentingan politiknya lebih tinggi,” kata Ismail.

Sebagai catatan, Ismail memberi kredit kepada media online yang mana dalam konteks dua isu tersebut, masih bisa diandalkan sebagai pilar demokrasi. Sebab media online lebih banyak membahas isu yang lebih penting untuk dikonsumsi publik. 

Peta analisis

Temuan menarik Drone Emprit mengungkapkan kenapa percakapan Bambu Anies lebih besar dibanding Gempa Halmahera. 

Ismail mengatakan, pada isu Bambu Anies, peta analisis percakapan media sosial Drone Emprit menunjukkan lahir dua klaster besar yakni pro dan kontra Anies Baswedan. 

Sedangkan dalam isu Gempa Halmahera, cuma muncul satu klaster percakapan, yaitu klaster Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan USGS Amerika Serikat. Tapi menariknya, tulis Ismail, kalangan pro Anies berkontribusi mengamplifikasi isu Gempa Halmahera. 

“Kalau dibandingkan dengan SNA soal Bambu Anies, netizen yang mengamplifikasi dan turut meramaikan percakapan tentang gempa ini kebanyakan dari kalangan pro Anies. Tak tampak adanya influencer dan netizen dari kalangan kontra Anies yang secara signifikan terlibat dalam percakapan,” ujarnya. 

Warganet pro Anies masih membahas kedua kejadian. Sedangkan warganet kontra Anies lebih tertarik membahas pembongkaran instalasi bambu dibandingkan gempa Halmahera.

Link: https://www.viva.co.id/digital/digilife/1167901-bambu-anies-kok-lebih-heboh-dari-gempa-halmahera-ini-analisisnya

Prabowo Lebih Banyak Disebut Dibanding Jokowi Ketika Mereka Bertemu Baca selengkapnya di artikel “Prabowo Lebih Banyak Disebut Dibanding Jokowi Ketika Mereka Bertemu”,

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) berpelukan saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019).ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) berpelukan saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019).ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

tirto.id – Pakar Media Sosial dan juga pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan berdasarkan penemuan Drone Emprit di Twitter, nama Prabowo lebih banyak disebutkan oleh warganet dibanding Jokowi ketika keduanya bertemu di Stasiun MRT Jakarta, Sabtu (13/7/2019).

Ismail mengatakan volume mention pada hari pertemuan kemarin, Prabowo disebutkan sebanyak 332.154, sementara Jokowi 284.908 mention.

Rincian tersebut antara lain berdasarkan Online News Indonesia, Prabowo 16.546 dan Jokowi 21.427, Facebook Prabowo 6.694 dan Jokowi 6.547, Instagram Prabowo 2,679 dan Jokowi 2.976, Twitter Prabowo 305,317 dan 217,053, terakhir YouTube Prabowo 918 dan Jokowi 905.

“Artinya konsentrasi lebih banyak ke Prabowo dibandingkan Jokowi [di Twitter], ” ujarnya kepada Tirto, Minggu (14/7/2019).

Biasanya menurut Ismail hanya dari kubu 02 saja yang sering me-mention Prabowo di twitter. Namun saat ini, buzzer dari kubu 01 pun juga ikut me-mention. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga me-retweet setiap status yang menyebut nama Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Jadi saya lihat isu kemarin, benar-benar diambil kubu 01, karena ini sebagai legitimasi kemenangan buat mereka. Meskipun tujuan bertemu tersebut untuk rekonsiliasi terhadap bangsa dan persatuan. Akhirnya banyak bikin meme, video, dan lainnya yang menyebar dari buzzer 01,” ucapnya.

Selain itu, pihaknga juga menghimpun top tagar tentang Prabowo di twitter saat bertemu dengan Jokowi kemarin.

Beberapa gerakan tagar yang banyak dibuat oleh warganet antara lain #03PersatuanIndonesia sebanyak 9214 twit, #Kecewa sebanyak 2450 twit, #Kamioposisi 1525 twit, #BoikotPrabowo sebanyak 1184 twit, dan masih banyak twit lainnya yang merespons pertemuan kedua tokoh besar itu.

Selanjutnya, Drone Emprit juga mencatat total sentimen terhadap pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo. Dari 243.727 orang, mayoritas para warganet memberikan sentimen yang positif terhadap pertemuan tersebut.

Berdasarkan catatannya, Sebanyak 119.400 atau 49 persen memberikan sentimen yang positif. Lalu 97.900 orang atau 36 persen memberikan sentimen yang negatif. “Kemudian 36.400 orang atau 15 persen netral,” terangnya.

Link: https://tirto.id/prabowo-lebih-banyak-disebut-dibanding-jokowi-ketika-mereka-bertemu-eeff

Jokowi dan Prabowo Bertemu, Lahirlah Kelompok yang Tertukar

VIVA – Pertemuan Jokowi dan Prabowo Subianto di Moda Transportasi Terpadu atau MRT pada Sabtu pekan lalu menjadi perbincangan seru dan hangat di media sosial sampai berhari-hari. Malahan perbincangan media daring dan media sosial soal pertemuan itu memunculkan peta klaster atau kelompok yang tertukar.

Volume percakapan pertemuan tersebut melonjak tinggi, sekaligus menunjukkan ketertarikan publik pada masing-masing sosok yang berkompetisi di Pilpres 2019. Data analisis percakapan media online, Drone Emprit menunjukkan, volume percakapan tentang Prabowo mencapai 332 ribu mention atau sekitar 60 persen, dibandingkan percakapan tentang Jokowi yang mencapai 294 ribu mention atau 40 persen. Dari data Drone Emprit itu menunjukkan, publik lebih tersedot untuk membincangkan Prabowo. 

Pemantauan Drone Emprit, dampak pertemuan Jokowi dan Prabowo di media sosial menunjukkan fenomena yang menarik. Biasanya perbincangan kedua pemimpin itu menghasilkan dua kutub klaster yang saling berlawanan, yakni klaster percakapan tentang Jokowi cenderung negatif dan sebaliknya percakapan tentang Prabowo sentimen positif. 

Ketika melihat peta analisis media sosial dari percakapan tentang ‘Prabowo’ pada hari pertemuan tersebut, tampak seperti ada cluster yang tertukar,” kata pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi dalam postingan di akun Facebooknya. 

Dia menjelaskan, dalam peta analisis setelah pertemuan di MRT tersebut, sentimen tertukar dan terbalik. Klaster pro petahana malah sangat positif kepada Prabowo dengan ditandai dominan warna hijau pada perbincangan kelompok ini, sedangkan klaster pro oposisi menampilkan ekspresi sentimen negatif ditandai dengan warna merah. 

Kedua cluster kini bertukar peran tekait percakapan tentang Prabowo,” kata dia. 

Beberapa percakapan pada klaster pro oposisi menyuarakan kekecewaan pada Prabowo dan menimbang untuk mencoret Prabowo dari dukungan mereka. Kubu klaster ini sampai membuat tagar #KamiRakyatKamiOposisi, serta membuat polling khusus untuk memilih Prabowo atau tokoh lainnya. Dan hasil polling banyak dari kubu klaster pro oposisi yang mulai tak memilih Prabowo. 

“Selain itu, ada juga ekspresi dan ajakan untuk menginggalkan (unfollow) akun @prabowo dan @gerindra. Bahkan ada yang mengajak memblokir akun mereka, dan menjadi oposisi,”ujar Ismail. 

Nuansa sebaliknya terjadi pada klaster pro petahana. Pada kubu ini malah membanjiri pujian kepada Prabowo, dan tak sungkan menyebutkan mantan Danjen Kopassus itu sebagai sosok negarawan. (ase)

Link : https://www.viva.co.id/digital/digilife/1165748-jokowi-dan-prabowo-bertemu-lahirlah-kelompok-yang-tertukar

Sidang Putusan MK Kurang Menarik Perhatian di Media Sosial

Sidang Putusan MK Kurang Menarik Perhatian di Media Sosial
Sidang putusan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerhati media sosial Ismail Fahmi mencatat sidang putusan sengketa Pilpres yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi tidak menarik perhatian pengguna internet.

Melalui tiga platform yanki Instagram, Twitter, dan YouTube, pantaun Drone Emprit mencatat perhatian netizen terhadap sidang sengketa Pilpres sejak 14 Juni hingga Rabu (27 Juni) angkanya terus menurun.

Melalui pantauan Drone Emprit, Ismail mengungkapkan perhatian publik saat putusan sidang masih kalah besar dibandingkan berita perceraian Song Hye Kyo dan Song Joong Ki.

“Hari ini, trending topik kita banyak dihiasi topik dan tagar tentang artis Korea. Ada beberapa tagar terkait Putusan sidang MK, tetapi tidak terlalu tinggi volumenya,” tulis Ismail dalam cuitannya, Kamis (27/6).

Pantauan Drone Emprit sejak Kamis pukul 05.39 WIB tagar #PrabowoSandi sempat memuncaki topik pembicaraan netizen. Namun, topik ini kemudian turun di peringka tdua dan kalah dibandingkan pembicaraan mengenai kabar perceraian #SongSongCouple.

Sejak pukul 10.39 WIB tagar #SongSongCouple telah memuncaki topik pembicaraan dengan 44.897 cuitan. Jumlahnya pembicaraan perceraian pasangan Song-Song terus meningkat menjadi 67.324 cuitan hingga pukul 11.39 WIB.

Kendati demikian, topik seputar sidang terwakili lewat tagar #TerimaHasilMK dan #dukungMK yang terpantau mulai dibicarakan netizen sejak pukul 10.39 WIB.

Perhatian pengguna YouTube dan Instagram di hari pertama sidang sengketa Pilpres tercatat tertinggi. Tercatat 240 ribu mentions di YouTube dan lebih dari 600 ribu mentions di Instagram terkait sidang MK hari pertama.

Sementara perhatian pengguna Twitter terhadap sidang MK terpantau mencapai puncaknya pada 20 Juni 2019 dengan agenda kesaksian saksi-saksi yang diajukan kubu capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun perhatian netizen terhadap pengumuman MK terhadap hasil sidang sengketa Pilpres terpantau terus meningkat sejak 22 Juni 2019.

Topik pengumuman MK terkait sengketa Pilpres menjadi pembicaraan pengguna YouTube, Instagram, dan Twitter sejak 22 Juni hingga 26 Juni. Perhatian netizen terhadap sidang hasil sengketa Pilpres mencapai puncaknya pada Rabu (26/6).

Senada, direktur komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang juga mengungkapkan atensi netizen terhadap sidang putusan sengketa Pilpres hari ini mulai menurun dibandingkan hari pertama sidang.

“Lini masa sidang sengketa pilpres 14 Juni sampai hari ini tidak mendapatkan atensi. Hari ini ada 11 ribuan akun yang memberikan respons terhadap sidang MK,” jelasnya saat diwawancara oleh CNN tv, Kamis (27/6).

Alih-alih memberikan dukungan terhadap salah satu kubu, Rustika mengungkapkan percakapan terbesar netizen justru lebih banyak memberikan dukungan terhadap MK. Disamping itu, porsi atensi terbesar terkait fakta yang terjadi selama persidangan.

“56 persen perbincangan terkait fakta persidangan dan netizen menanggapinya dengan humor terkait kejadian unik dan mengejutkan di ruang sidang,” tandasnya.

Hingga berita ini ditulis, sidang putusan sengketa MK masih berlangsung dan sedang diskors untuk salat maghrib.

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190627184003-192-407124/sidang-putusan-mk-kurang-menarik-perhatian-di-media-sosial

[Fakta atau Hoaks] Benarkah Audrey Yu Bertemu Jokowi dan Ditawari Bekerja di BPPT?

Unggahan yang mengulas Audrey Yu, perempuan jenius yang disebut-sebut ditawari Jokowi bekerja di BPPT, beredar luas di media sosial.

Di Facebook, informasi itu salah satunya diunggah oleh akun Eusta Supono pada 7 Juli 2019. Ia mengunggah foto yang diklaim sebagai Audrey Yu beserta narasi panjang.

Unggahan di Facebook yang memberikan narasi panjang bahwa Audrey Yu bertemu Jokowi di Jepang dan kini bekerja untuk BPPT.

Audrey Yu Jian Hui disebut berasal dari Surabaya yang sejak kecil berhasil menyelesaikan pendidikannya lebih cepat. Bahkan disebut mampu masuk Universitas Indonesia pada usia 13 tahun.

Dia mengambil kuliah S1 dan S2 di Virginia, Amerika Serikat, hanya dalam waktu 3 tahun. Disebut pula bahwa dia ditolak masuk TNI karena usianya belum genap 17 tahun. “Dia aktif menulis buku tentang Indinesia dan jd best seller di seluruh Dunia. Bukunya yg terkenal adlh Indonesia Tanah Airku, Aku Cinta Indonesiaku,” tulis akun Eusta Supono.

Setelah lulus S-3 di Paris, Eusta Supono menyebut bahwa Audrey bekerja di Badan Antariksa Amerika (NASA) dengan gaji Rp 200 juta per bulan.

“Setelah ketemu Jokowi di KTT G-20 di Jepang kemarin, ditawari masuk ke BPPT. Dan dengan antusias, dia terima tanpa mikir berapa gajinya. Dia hanya bilang Indonesia Love You. Aku datang untuk mengabdi padamu.” Demikian narasi yang ditulis Eusta Supono. 

Hingga 9 Juli 2019, unggahan tersebut telah dibagikan 1,5 ribu kali.

Benarkah bahwa Audrey Yu bertemu Jokowi di KTT G-20 di Jepang dan mendapat tawaran bekerja di BPPT?

PEMERIKSAAN FAKTA

Tidak bertemu Jokowi dan tidak bekerja di NASA

Salah satu penerbit ternama Indonesia, Bentang Pustaka, membuat klarifikasi atas beredarnya informasi mengenai sosok Audrey Yu. Bentang Pustaka mengenal baik sosok perempuan belia itu karena pada 2014 dan 2015, Audrey menerbitkan dua bukunya bersama Bentang Pustaka yang berjudul “Mellow Yellow Drama” dan “Mencari Sila Kelima”.

Bentang Pustaka mendapatkan klarifikasi langsung dari ayah Audrey, Budi Loekito, dan mengunggah percapakan WhatsApp itu ke akun twitter @bentangpustaka. Dalam percakapan itu, Budi Loekito menyatakan bahwa Audrey tidak pernah bertemu Jokowi dan tidak pernah bekerja di NASA.

Saat ini, Audrey masih S1 dan sedang mengambil S2/S3 di Amerika Serikat. “Semoga penjelasan di atas bisa menjernihkan berita yang beredar saat ini,” tulis Budi Loekito.

HOAX #AUDREY 

A thread. — Bentang Pustaka (@bentangpustaka) July 8, 2019

Bentang Pustaka menjelaskan, berdasarkan keterangan Budi Loekito itu jelas bahwa informasi yang menyebutkan Audrey bertemu Jokowi dan bekerja di NASAadalah salah. Meski begitu, Audrey memang sosok jenius.

“Meskipun partisipasi Audrey di NASA dan tawaran pekerjaan di BPPT itu hoaks, tetapi kejeniusannya merupakan sebuah kebenaran,” tulis Bentang dalam situsnya. 

Audrey yang jenius

Bentang menulis, sosok perempuan keturunan Tionghoa itu dinobatkan sebagai satu dari 72 duta prestasi Indonesia. Audrey Yu Jia Hui, merupakan perempuan jenius yang memperoleh penghargaan dalam gelaran Festival Prestasi Indonesia. Acara yang digelar oleh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP- Pancasila) ini berlangsung pada 21 dan 22 Agustus 2017 di Jakarta Convention Center (JCC). Festival Prestasi Indonesia digelar dalam rangka memperingati Dirgahayu Republik Indonesia ke-72.

Terpilihnya nama-nama 72 ikon prestasi Indonesia ini didasarkan pada raihan penghargaan nasional maupun internasional. Tim seleksi yang diwakili Nia Sjarifuddin menuturkan bahwa kriteria lainnya merujuk pada seberapa besar kontribusi dan pengaruh seorang ikon prestasi terhadap masyarakat, lingkungan maupun lingkup keprofesian di sekitarnya.

Dipilihnya sosok Audrey Yu Jia Hui bukanlah tanpa alasan. Audrey merupakan anak jenius yang mampu menyelesaikan jenjang SMP selama 1 tahun, SMA ditempuh 11 bulan dan menamatkan S1 di The College of Willliam and Mary, Virginia (AS) saat usianya yang masih menginjak 16 tahun. Akan tetapi, bakat yang luar biasa ini ternyata tidak cukup mampu membuat kehidupannya berjalan mulus. Label sebagai keturunan Tionghoa tetap menjadi momok yang cukup meresahkan bagi Audrey.

Keresahannya ini pun telah ia bagi melalui buku Yellow Mellow Drama (2014) yang berisi memorabilia Audrey. Ia berbagi cerita mengenai dirinya yang patah hati saat ia dinilai tidak pantas menjadi orang Indonesia seutuhnya. Darah Tionghoa yang mengalir dalam dirinya, membuat Audrey dipandang berbeda. Berbagai prestasi yang ia capai belum mampu membuat Audrey dihargai di negeri sendiri.

Pada 2016, Audrey kemudian menulis buku Mencari Sila Kelima sebagai bentuk surat cinta kepada Indonesia. Di buku ini, Audrey merinci dan memaparkan secara detail tentang nilai-nilai Pancasila yang menjadi modal dasar pemersatu bangsa.

Tersebar karena media online

Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, melakukan analisa penyebaran disinformasi mengenai Audrey Yu di media sosial. Dalam akun Facebooknya, Ismail Fahmi menjelaskan, bahwa awal mula percakapan tentang Audrey Yu ini dibuat oleh netizen dengan akun @canzone pada 7 Juli 2019 pukul 09:54 WIB.

Twit akun @canzone, tersebut sebenarnya hanya mem-forward tulisan dari Tribun Jogja tertanggal 10 November 2018, dengan judul: Mengenal Audrey Yu, Gadis Jenius yang Pernah Ditolak Semua Universitas di Indonesia. Twit tersebut tidak banyak mendapat respons dan sudah dihapus.
Tak lama, muncul twit lanjutan dari netizen lain dengan akun @nithasist yang kemudian mendapat response paling banyak dan viral pada pukul 10:24 WIB yang mendapat 19.4k retweet.

Informasi mengenai Audrey Yu kembali menjadi viral setelah ramai-ramai ditulis oleh sejumlah media online.

“Kembali ke pertanyaan awal, kenapa hoaks Audrey mudah viral? Dari analisis Drone Emprit di atas tampak adanya peran besar dari media online dalam membangun opini,” tulis Ismail Fahmi. 

KESIMPULAN

Dari pemeriksaan fakta di atas, narasi tentang Audrey Yu yang bertemu dengan Jokowi dalam KTT G-20 dan ditawari bekerja di BPPT adalah keliru.

Link : https://cekfakta.tempo.co/fakta/329/fakta-atau-hoaks-benarkah-audrey-yu-bertemu-jokowi-dan-ditawari-bekerja-di-bppt

Waspadai dan Pahami Risiko Penggunaan VPN

Bisnis.com, JAKARTA – Pakar media sosial Indonesia Ismail Fahmi berpendapat pembatasan akses media sosial yang terlalu lama akan berdampak pada pelaku bisnis dalam jaringan (online) ataupun tenaga medis seperti dokter yang berkomunikasi dengan pasien dengan media sosial.

Selain itu, Fahmi mengatakan pembatasan akses media sosial yang terlalu lama mendorong para pengguna Internet seluler di Tanah Air untuk memanfaatkan jaringan pribadi virtual (VPN) yang justru menimbulkan persoalan baru berupa pencurian data.

“Jika para pengguna beralih ke aplikasi lain yang masih bisa diakses mungkin tidak ada masalah. Tapi, penggunaan VPN itu memunculkan masalah besar yang semakin lama dipakai akan semakin kontra-produktif,” kata pendiri PT Media Kernels Indonesia dengan sistem analisis Drone Emprit itu.

Penggunaan VPN untuk mengakses media sosial, menurut Fahmi, telah menjadi “edukasi massal” secara nasional yang justru merugikan program Internet Positif Kominfo.

“Setiap saat, para pengguna akan mengakses konten yang dilarang dengan mengaktifkan VPN. Masyarakat sudah pintar mengatasi pemblokiran itu,” katanya, Kamis (23/5/2019).

Pria yang juga mengembangkan jaringan perpustakaan digital itu mengatakan pembatasan akses media sosial sudah dapat diakhiri selepas kericuhan selesai menyusul eskalasi informasi tidak akan sebesar ketika aksi sedang berlangsung.

Sementara dalam perkembangan lain, Virtual Private Network atau VPN gratis ternyata berisiko.

Ahli keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya mengatakan penyedia VPN yang “nakal” bisa saja merekam lalu lintas pengguna di internet, termasuk data-data pribadi.

VPN gratis juga salah satu medium untuk memasukkan perangkat lunak pengintai, spyware, di ponsel.

VPN semula diciptakan untuk mengamankan transaksi online dan jaringan. Ketika tersambung ke internet, VPN akan membuat jalur sendiri yang lebih kecil dari bandwidth yang digunakan sehingga hanya pengguna yang ada di jalur tersebut.

“Memang untuk keamanan. Tapi, pemakaiannya semakin luas, banyak yang pakai VPN untuk menembus blokir,” kata Alfons saat dihubungi Antara, Kamis.

Popularitas VPN di kalangan pengguna internet akhirnya membuat para pengembang menyediakan dua versi VPN, gratis dan berbayar.

Menurut Alfons, yang juga pendiri ID Institute, VPN berbayar biasanya dibuat oleh perusahaan yang bergerak di bidang keamanan siber sehingga relatif aman digunakan, namun, VPN gratis bisa jadi bermasalah.

Untuk membuat VPN, perusahaan perlu menyediakan server yang terhubung ke data center agar dapat terhubung dengan bandwidth. Koneksi tersebut memerlukan biaya sewa, menurut Alfons dapat mencapai Rp10 juta per bulan.

Menurut Alfons, dengan biaya demikian, perusahaan perlu mengenakan harga berlangganan VPN untuk sambungan server ke data center.

Menurut Alfons, tidak banyak VPN gratis yang menawarkan sambungan yang aman seperti yang berbayar. VPN , di dunia keamanan siber, merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data pribadi pengguna.

Jika ingin menggunakan VPN gratis, Alfons menyarankan untuk mengecek nama perusahaan pembuatnya apakah memang benar spesialisasi di bidang keamanan siber. Perusahaan keamanan siber umumnya membuat VPN gratis sebagai branding ke konsumen sehingga mereka tidak mau mempertaruhkan nama baik dengan mencuri data.

People Power, Kekuatan Medsos, dan Pengaruh Media Daring

Jakarta, CNN Indonesia — Istilah ‘People Power‘ atau kekuatan rakyat pertama kali diucapkan oleh Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo SubiantoSandiaga Uno saat melakukan Apel Siaga atau aksi 313 (31/3) di depan kantor Komisi Pemilihan Umum. Tak dinyana, istilah tersebut justru menyulut gerakan-gerakan perlawanan saat pasangan capres-cawapres nomor urut 02 tersebut kalah.

Alhasil, gerakan mengatasnamakan kekuatan rakyat digaungkan di media sosial, termasuk platform pesan instan WhatsApp.

Laporan Drone Emprit untuk penggunaan kata kunci People Power selama periode 31 Maret hingga 21 Mei menyebut ada 587,1 ribu (587.091) percakapan mengenai People Power di Twitter.

Total ada 650,1 ribu (650.194) percakapan People Power di media sosial maupun media massa. Terkait media sosial, Drone Emprit mencatat Facebook menyumbang 14,8 ribu percakapan, YouTube 1,6 ribu, dan Instagram 26,2 ribu.

Pendiri mesin pengais media sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi mencatat percakapan People Power di Twitter meningkat pada 5 April dengan angka sekitar 10,6 percakapan.

Tren tersebut sempat naik turun di kisaran angka 7.000 hingga 13 ribu percakapan. Tren percakapan People Power naik drastis pada 10 Mei dengan jumlah percakapan 30,8 ribu.

Percakapan People Power mencapai puncaknya jelang hari pencoblosan pada 17 Mei lalu. Tercatat hampir 42 ribu percakapan People Power terjadi pada 14 Mei lalu. Angka percakapan bahkan masih tinggi sebanyak 31,8 ribu percakapan pada 21 Mei.

Ismail mengatakan Twitter memiliki keunggulan karena lebih terbuka dibandingkan media sosial lainnya seperti Facebook dan Instagram. Twitter memiliki jangkauan luas untuk mempenetrasi suatu narasi politik. Pasalnya begitu suatu narasi atau isu yang dibangun menjadi trending, maka isu tersebut menjadi kuat dan dapat dilihat oleh siapapun.

“Twitter lebih terbuka, tapi Twitter terbuka bisa saling tahu yang ditulis lawannya. lebih open untuk lihat sana-sini. Kalau Facebook itu cenderung mereka hanya baca dari teman atau yang diikuti itu aja, jadi berputar-putar di satu lingkaran saja,” ujar Ismail saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (22/5).

Oleh karena itu efek echo chamber di Facebook sangat kuat daripada Twitter. Fenomena ini adalah pengguna media sosial berada di lingkungan pertemanan yang berpikiran serupa.

Akibat fenomena echo chamber yakni saat ada berita hoaks, seseorang bisa langsung mempercayainya. Mengingat mereka sudah menerima validasi berita hoaks dari teman dengan pemikiran serupa. (evn)

Peranan media dalam membangun narasi People Power

Ismail kemudian mengatakan media massa memiliki peranan penting dalam memperkuat narasai politik, terutama terkait People Power. Ismail menjelaskan dalam membangun narasi politik yang kuat dibutuhkan amplifikasi yang masif agar didengar oleh seluruh masyarakat. 

Amplifikasi narasi politik ini dilakukan dengan cara menjadikannya sebagai trending topic. Kemudian agar narasi politik lebih teramplifikasi, Ismail mengatakan kedua kubu berusaha narasi politiknya bisa dimuat di media massa.

Dalam Social Network Analysis, media massa khususnya media online berada di bagian tengah.  Media daring menghubungkan kedua kubu berdasarkan pola ‘retweet’ di antara jaringan kedua kubu. Artinya konten pemberitaan media massa dari berbagai angle yang independen digunakan oleh kedua kubu untuk mendukung sebuah narasi yang hendak dibangun.

“Kedua kubu memanfaatkan pemberitaan media. Media ada di tengah karena media itu  mengambil banyak angle. Suatu saat cocok oleh 01, maka 01 yang diangkat. Suatu saat cocok untuk 02, yang angkat akan 02,” jelas Ismail.

Ismail mencatat ada ada banyak tagar yang berkaitan dengan People Power. Di antaranya adalah tagar #PeoplePowerKontitusional,  #PeoplePowerApirasiRakyat, hingga #PeoplePowerItuLegal. Tagar ini dianggap Ismail belum bisa memberikan dampak yang besar, kecuali diberitakan oleh media.

“Ketika jadi trending, siapapun bisa lihat, jadi narasi kecil-kecil lewat cuit-cuit kecil tadi jadi sangat kuat ketika jadi trending.  Mungkin trending ini mungkin belum jadi apa apa kalau media belum mengangkat narasi ini,” imbuhnya.

Ismail mengatakan media memang memiliki kekuatan besar untuk mendorong sebuah trending topicuntuk menguatkan narasi politik. Pasalnya, apabila trending topic itu diberitakan oleh media, maka narasi politik semakin luas persebarannya.

“Kalau trending saja, sehari bisa hilang. Kalau ditangkap oleh media jadilah itu makin kuat. Jadi sudah tidak lagi terbatas di medium Twitter tapi masuk ke platform media online,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Ismail menyebut media sebagai jembatan informasi di antara kedua kubu. Media massa juga menjadi alat amplifikasi narasi yang hendak dibangun kedua kubu.  

Ismail mengatakan akan mudah untuk memvalidasi  narasi politik yang sudah diberitakan oleh media massa. Ketika masuk ke media, pendukung satu kubu akan mudah membagikan dan melakukan screenshot yang akan disebarkan untuk memperkuat narasi politik. 

“Media sebagai ‘information arbitrage’ atau jembatan informasi. Harus berhati-hati`memberitakan peristiwa. Harus valid dan bijak. Karena tulisannya akan menjadi sumber narasi bagi semua pihak,” ucap Ismail.

Drone Emprit mencatat ada 20,4 ribu isu terkait Peopl Power yang disebut oleh media daring. Metode perhitungan isu ini berdasarkan jumlah kata kunci People Power di setiap paragraf dalam artikel. Kendati demikian apabila dalam satu paragraf menyebut dua kali People Power, maka akan tetapi dihitung satu People Power.

Ismail menjelaskan media daring mulai memainkan isu People Power pada 1 April dan artikelnya baru mulai naik sehari berikutnya dengan angka 283 artikel. Angka tersebut relatif stabil di angka 100 artikel setiap harinya.

Kemudian lonjakan dimulai satu minggu sebelum hari pemilihan, yakni pada 10 Mei dengan 242 artikel. Angka tersebut kemudian melonjak ke angka 601 artikel pada 15 mei.

Selang dua hari berikutnya pada hari pencoblosan, 17 Mei angka meningkat ke angka 634 artikel. Puncaknya tercatat pada 21 Mei dengan 895 artikel. Di hari yang sama terjadi aksi demonstrasi massa yang menolak hasil rekapitulasi KPU di kantor Bawaslu. (evn)

Media sosial pendorong pergerakan People Power

Dihubungi terpisah, Pakar Teknologi Informasi Ruby Alamsyah menjelaskan media sosial memang dijadikan mobilisasi hingga penggorengan narasi politik. Media sosial memiliki kekuatan utama untuk menjaring pendukung dengan kemampuan cakupan sebaran informasi dan membuat orang ingin berinteraksi.

Pendukung akar rumput Prabowo Subianto – Sandiaga Uni bergerilya di grup WhatsApp untuk membangun narasi politik bahwa ada kecuranga terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mulai dari kesalahan input data situng KPU, kematian ratusan anggota KPPS, hingga penggelembungan perolehan suara.

“Medsos itu dijadikan tempat untuk melakukan propaganda yang memang terjadi belakangan ini. Apalagi demo hari ini (Rabu 22 Mei), kita melihat banyak propaganda yang dibuat di medsos dan aplikasi pesan pesan singkat,” kata Ruby.

Celakanya kemampuan media sosial untuk menyebarkan propaganda dengan masif dan menyeluruh ini tidak diiringi dengan kemampuan verifikasi masyarakat awam.

Bagi Ruby, masyarakat awam tanpa kemampuan verifikasi ini lebih memilih untuk percaya kepada konten terlebih dahulu lalu menyebarkan konten tersebut. Oleh karena itu, informasi hoaksmenyebar dengan cepat.

“Media sosial itu dianggap powerful untuk mencari dukungan pihak awam yang tidak verifikasi bahwa sebuah informasi itu benar atau tidak. Propaganda dalam 24 jam itu belakangan banyak sekali hoaks, yang berisi hal tidak benar menyudutkan pihak tertentu dan menggiring opini masyarakat awam,” ujarnya.

Ruby juga mengatakan media sosial juga bertranformasi menjadi darah bagi manusia. Media sosial tak bisa dipisahkan bagi kehidupan manusia.

” Termasuk WhatsApp, Telegram, pokoknya yang menjadi sebuah media komunikasi bagi masyarakat yang digunakan sehari-hari akhirnya digunakan. Pokoknya apapun media komunikasi yang digunakan masyarakat itu dijadikan media,” pungkasnya. (evn)