Author: andist3

Jakarta, CNN Indonesia — 

Gofar Hilman, Ardhito Pramono, Gritte Agatha, Gisella Anastasia, Siti Badriah, Rigen Rakelna dan Valentino Simanjuntak adalah tujuh dari 21 selebritas yang berkaitan dengan Omnibus Law beberapa waktu lalu.

Mereka semua juga bisa disebut sebagai influencer yang mengagungkan Omnibus Law lewat konten di media sosial masing-masing dengan tagar #IndonesiaButuhKerja. Seketika beberapa konten hilang setelah dikritik netizen dan menjadi pertanyaan sejumlah pihak.

Beberapa tidak langsung memberikan respons, bahkan mereka menjadi tidak terlalu aktif di media sosial ketika dikritik netizen. Hingga akhirnya memberikan klarifikasi terhadap konten yang berkaitan dengan Omnibus Law, seperti Gofar dan Ardhito lewat twitter.

Dalam klasifikasinya, Ardhito mengaku ia menerima arahan untuk ikut dalam kampanye #IndonesiaButuhKerja. Namun, dalam arahan tersebut tidak ada keterangan tentang Omnibus Law dan tidak terkait kepentingan politik tertentu.

“Atas permintaan maaf ini, hari ini saya sudah meminta publisis saya untuk mengembalikan pembayaran yang saya terima dari memposting tagar #IndonesiaButuhKerja,” tutup Ardhito dalam klasifikasinya.

Setali tiga uang, Gofar memberikan klarifikasi serupa dengan Ardhito. Menurutnya dalam arahan pembuatan konten tidak ada penjelasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) apa pun, termasuk Omnibus Law.

“Kesalahan dari gue dan tim, kita tidak melakukan riset yang lebih dalam lagi sebelum dan sesudah menerima pekerjaan. Melalui tulisan ini, gue secara pribadi minta maaf, dan ke depannya gue dan tim akan lebih berhati-hati ketika menerima pekerjaan,” tulis Gofar.

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menilai bahwa ketidakjujuran pemerintah menjadi alasan sosialisasi program atau kebijakan pemerintah lewat influencer di media sosial banyak dikritik dan menjadi pertanyaan.

“Yang menjadi masalah itu ketika suatu konten, misalnya omnibus, disampaikan dengan jujur atau tidak. Apa jangan-jangan keburukan disembunyikan dan ditampilkan yang bagus saja? Ini masalah, mengelabui rakyat dengan uang rakyat,” kata Fahmi kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (20/10).Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menilai bahwa ketidakjujuran pemerintah menjadi alasan sosialisasi program atau kebijakan pemerintah lewat influencer di media sosial banyak dikritik dan menjadi pertanyaan.

Fahmi menjelaskan bahwa sosialisasi program atau kebijakan pemerintah lewat influencer sama dengan iklan. Unsur yang berbeda adalah medium iklan yang digunakan karena perkembangan zaman. Bila dahulu beriklan di media massa, kini beriklan di media sosial.

Ia menilai hal menarik dari media sosial adalah komunikasi dua arah. Dengan begitu, ketika iklan disampaikan, pengguna media sosial langsung bisa merespons. Berbeda dengan iklan di media massa yang bersifat komunikasi satu arah.

Bila melihat dari tindakan pemerintah, mereka seperti tidak siap beriklan di media sosial. Misalnya iklan Omnibus Law di media sosial pada Agustus lalu. Ketika dihujani kritikan, pemerintah malah memberikan serangan balik.

“Yang menjadi kekhawatiran adalah ketika influencer atau buzzer bukan hanya sampaikan program, tetapi jadi alat untuk menyerang opini. Ini sudah lain cerita dengan iklan yang tujuannya komunikasi,” kata Ismail.

Ia melanjutkan, “Kalau seperti itu namanya propaganda karena kebenaran hanya dari satu sisi saja. Kalau komunikasi itu dua sisi, bukan hanya satu sisi, dan harus jujur.”

Ma’ruf Amin saat deklarasi  REMAJA (Relawan Milenial Jokowi Maruf Amin), 25 November 2018. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Pemerintah sendiri tidak main-main dalam menggunakan influencer untuk sosialisasi program atau kebijakan pemerintah. Berdasarkan penelusuran Indonesian Corruption Watch (ICW), pada 2019 pemerintah mengeluarkan uang Rp6,67 miliar untuk 13 paket pengadaan influencer.

Kemudian dari Januari sampai Agustus 2020, terdapat tujuh paket pengadaan influencer dengan total nilai Rp9,53 miliar. Setidaknya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghabiskan uang Rp9,53 miliar dalam satu tahun untuk beriklan lewat influencer.

Ismail menilai biaya iklan itu tidak bisa dikatakan mahal atau murah. Pasalnya, setiap influencer memiliki harga masing-masing yang berbeda satu sama lain. Dengan begitu, tidak ada harga pasaran untuk beriklan di media sosial.

“Kalau harga itu beragam, influencer punya tarif komersial sendiri. Yang penting itu kan jujur beriklan, memakai jasa influencer menggunakan uang rakyat enggak apa asalkan jujur,” kaya Ismail.

Lebih lanjut, Ismail menilai pemerintah gencar beriklan lewat media sosial karena mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tekonologi dari masa ke masa membuat medium komunikasi semakin banyak.

“Ini sudah wajar. Ketika pemerintah mau sampaikan program atau kebijakan, mereka mencari di mana rakyatnya berada. Ya disitulah akan dipakai untuk menyampaikan,” kata Ismail.

Dihubungi terpisah, Pengajar Antropologi Universitas Indonesia Irfan Nugraha memberikan penjelasan serupa. Selain karena perkembangan teknologi, menurutnya pemerintah beriklan lewat influencer karena bersifat personal.

“Media sosial ini kan [manifestasi] orang, jadi sifatnya personel, dan influencer seperti punya hubungan dengan pengikutnya. Meski iklan yang disampaikan influencer enggak selalu berpengaruh ke pengikut atau pengguna media sosial,” kata Irfan.

Selain itu, ia memprediksi pemerintah memiliki data lengkap mengenai influencer yang direkrut untuk mengagungkan Omnibus Law beberapa waktu lalu. Seperti data pengikut atau pasar dari influencer tersebut.

Hal ini, kata Irfan, bisa dilihat dari pemilihan influencer dengan karakter dan pasar yang berbeda-beda. Misalnya seperti Gofar yang lekat dengan citra punk, dan Gritte yang lekat dengan citra anak muda perempuan.

“Influencer itu tidak lepas dari konteks sosial dan ekonomi. Ketika influencer yang berbeda digunakan sama pemerintah untuk iklan, tujuannya agar sampai ke semua kalangan,” kata Irfan.

Ia melanjutkan, “Bila melihat secara keseluruhan, kehadiran influencer ini terjadi secara alamiah ketika teknologi berkembang. Pada masa saat ini bisa dibilang influencer tak terhindarkan.”

Link: https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201020171246-248-560642/setahun-jokowi-maruf-seleb-influencer-gencar-digaet-istana

JAKARTA, KOMPAS — Keterlibatan pelajar dalam gelanggang demokrasi kembali menyedot perhatian publik. Sebagian memandang sebelah mata dengan menduga bahwa mereka digerakkan oleh pihak lain. Namun, sebagian orang menilai mereka hadir karena kesadaran pada persoalan yang dihadapi bangsa ini.

Kali ini, mereka turun ke jalan ikut berunjuk rasa bersama elemen-elemen lain yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap ratusan pelajar di antara 1.377 terduga perusuh dalam unjuk rasa tolak RUU Cipta Kerja. Polisi menyebutkan, 75-80 persen terduga perusuh merupakan pelajar SMA, SMP, dan bahkan ada yang SD. Rata-rata mereka mendapatkan ajakan lewat media sosial atau aplikasi percakapan.

Situasi ini mirip dengan peristiwa yang terjadi tahun lalu saat pelajar terlibat unjuk rasa penolakan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagian pelajar mengaku datang karena undangan di Instagram, Facebook, dan grup Whatsapp para pelajar STM.

Alasan mereka ikut demonstrasi pun tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pelajar tahun lalu. Ramdan (14), siswa sekolah menengah pertama di Babelan, tertarik ikut unjuk rasa karena ajakan di Facebook. Selanjutnya, dia menghubungi dan mengajak teman lain untuk ikut unjuk rasa di kawasan Istana Kepresidenan.

Polisi mengembalikan telepon genggam pelajar dalam pemulangan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

”Ada unggahan muncul di beranda (media sosial). Di situ ada ajakan supaya kami pelajar jangan tinggal diam,” ucap Ramdan, Rabu (14/10/2020). Ia ingin merasakan keseruan unjuk rasa secara langsung karena selama ini hanya melihat dari televisi meski tidak tahu substansi persoalan.

Tidak banyak informasi yang bisa digali dari Ramdan. Dia enggan melanjutkan pembicaraan mengenai aksi yang dia ikuti pekan lalu. Begitu pun seorang remaja laki-laki yang sempat ditahan oleh aparat Polda Metro Jaya berinisial A (15). Ia tidak tahu mengapa polisi membawanya ke markas polda. Ia mengaku tidak ikut berunjuk rasa. Siswa salah satu madrasah tsanawiyah di Kota Depok, Jawa Barat, itu pergi ke kawasan Kota Tua bersama teman-temannya, kemudian menginap di Masjid Istiqlal saat gelombang demonstrasi terjadi di Jakarta, sebagaimana dikutip dalam Kompas.id, Rabu (14/10/2020).

Sementara itu, sebagian orangtua pelajar tidak menyangka anaknya ikut unjuk rasa. Mereka baru tahu setelah aparat kepolisian memberi kabar. Rina (40) tidak menyangka anaknya ditangkap dan berada dalam tahanan polisi. Selasa (13/10/2020) pagi, anaknya pamit untuk bermain bersama beberapa teman. ”Saya khawatir seharian, saya cari ke tempat-tempat dia biasa bermain juga tidak ketemu. Anak saya tidak biasa ke mana-mana. Kalau keluar untuk bermain juga karena diajak teman,” kata Rina.

E (42) juga demikian. Orangtua dari A ini baru tahu anaknya berada di kantor polisi setelah salah seorang teman A yang keluar lebih dulu mengabarinya. ”Pikiran saya, dia habis diomelin bapaknya, ngambek terus nginep di mana. Eh, ternyata di sini,” ucap E.

Massa yang sebagian besar berusia remaja berupaya memprovokasi polisi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020).

Dukungan

Aksi pelajar turun ke jalan mendapat dukungan sebagian pelajar yang tidak ikut unjuk rasa. Salah satunya yang mendukung itu adalah Najwa (15), siswi sekolah menengah kejuruan di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Ia mencuit tagar-tagar penolakan RUU Cipta Kerja di akun Twitter miliknya. Alasannya mencuit tagar penolakan supaya orang lain tahu apa yang sedang terjadi di Indonesia.

Najwa adalah pelajar yang juga K-Popers, penggemar band-band Korea. ”Senang karena tagar itu jadi tren. Orang-orang jadi lebih mudah tahu informasi omnibus law,” ujar Najwa. Informasi tentang penolakan tersebar dalam grup-grup percakapan K-Popers. Dari situlah mereka saling menyebarluaskan tagar.

Kemampuan K-Popers memopulerkan tagar bukan hal baru karena sering terjadi. Hanya saja biasanya tagar itu terkait idola, kabar terbaru, ucapan selamat ulang tahun, dan lainnya. Analisis Drone Emprit mencatat, tagar MosiTidakPercaya, tolakomnisbuslaw, tolakruuciptakerja, GagalkanOmnibusLaw, dan DPRRIKhianatiRakyat mencapai lebih dari 1,5 juta cuitan. Social Network Analysis menunjukkan, percakapan ini tersebar luas di lingkaran K-Popers.

Hasil analisis terhadap 17,43 persen dari 52.000 akun, mayoritas pencuit berusia 18 tahun ke bawah (57,59 persen). Kemudian berturut-turut usia 19-29 tahun (37,29 persen), 30-39 tahun (2,86 persen), dan 40 tahun ke atas (2,27 persen).

Pasuan antihuru-hara Kepolisian Polda Metro Jaya membubarkan massa remaja yang menggelar aksi susulan setelah unjuk rasa elemen massa Anak NKRI di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020).

Peneliti Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ranny Rastati, menuturkan, K-Popers sempat memopulerkan tagar #bintangemonbestboy sebagai dukungan ketika Bintang Emon diduga menggunakan narkoba. ”Yang menarik dari penolakan omnibus law, semua orang terkejut karena citra K-Popers selama ini dinilai kurang peduli dengan isu lain, khususnya politik. Ternyata mereka berani menyuarakan pendapatnya terkait omnibus law,” ucap Ranny.

Para K-popers aktif menggunakan media sosial meski banyak yang berusia muda. Tingginya penetrasi itu menimbulkan kepedulian terhadap berbagai isu. Menurut Ranny, mereka belajar dan terlatih untuk mencari informasi dari sumber tepercaya. Selanjutnya, mereka bergerak dan solid dalam menaikkan tagar. Sebab, K-Popers umumnya tergabung dalam satu basis penggemar. Isinya dari beragam latar belakang, termasuk remaja yang aktif dalam kegiatan kampus, ikut diskusi, pergerakan, dan aksi.

”Mereka bisa diskusi tentang berbagai hal, solid, dan solidaritasnya tinggi. Kalau dari basis penggemar sudah memberikan dukungan terhadap sesuatu, mereka langsung ikut membantu menaikkan tagar,” katanya.

Secara terpisah, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, berpendapat, media sosial berperan dalam fenomena pelajar ikut unjuk rasa. Berbagai ajakan lewat platform itu memicu solidaritas dan rasa tertantang untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa tanpa tahu risikonya.

Massa yang sebagian besar remaja mengikuti aksi susulan menolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020).

”Anak belum dewasa dalam pola pikir dan belum tahu risiko. Mereka ikut unjuk rasa karena solidaritas dan ada rasa sesuatu yang menantang,” kata Retno.

Sementara itu, pemerhati sosial dari vokasi Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, mengamini media sosial sebagai salah satu penyebab pelajar terlibat dalam unjuk rasa. Apalagi perkembangan dunia digital telah membuka ruang akses informasi tanpa batas sehingga pelajar mudah ikut arus atau ajakan yang ada. ”Daya pikat dunia digital membuat anak mudah ikut arus pemikiran dan ajakan di media sosial karena anak takut ketinggalan arus,” kata Devie.

Situasi pandemi Covid-19 pun memperbesar peluang pelajar ikut unjuk rasa. Sebab, berbagai aktivitas berlangsung di rumah, termasuk belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh.

Menurut Devie, hal itu berkaitan dengan pola asuh orangtua terhadap anak. Orangtua masa kini memberikan kepercayaan tanpa dialog atau diskusi sehingga minim pengawasan atau tahu apa yang anak lakukan di luar rumah. Contohnya, banyak anak saat ini leluasa beraktivitas di luar hingga tengah malam atau dini hari. ”Bukan hanya dalam kondisi unjuk rasa saja. Banyak orangtua membebaskan anak dan percaya mereka mampu mandiri dan bertanggung jawab,” ucapnya.

Para remaja berfoto bersama personel polisi saat mengikuti aksi unjuk rasa untuk menolak RUU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Devie menganjurkan agar ruang dialog antara orangtua, anak, dan guru dibuka seluas-luasnya. Lewat forum itu, ada pembicaraan tentang pendapat, cara-cara menyampaikan keinginan, atau partisipasi. Semua harus berlangsung terbuka supaya saling memahami. ”Sering tidak ada dialog. Anak belajar menyelesaikan masalah tanpa dialog,” ujarnya.

Sementara itu, sosiolog Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, menilai, pelajar bukan bagian dari urat nadi atau penggerak unjuk rasa. Pelajar tergerak oleh tiga faktor, yakni sudah terbiasa beraktivitas di jalan meski tujuannya untuk tawuran, sosial media, dan kemungkinan ditunggangi.

Namun, keterlibatan pelajar dinilainya sebagai momentum yang baik dalam partisipasi politik. Untuk itu, perlu diberikan pemahaman agar tahu substansi dari suatu persoalan. ”Tanpa pemahaman, aksi (keterlibatan) itu hanya akan menjadi ompong,” ujar Imam di Kompas.id, Kamis (3/10/2019).

Para remaja mengikuti aksi unjuk rasa untuk menolak RUU Cipta Kerja yang telah disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi undang-undang di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Dengan adanya pemahaman, niscaya keterlibatan pelajar akan melahirkan ekspresi seperti petisi, debat dalam diskusi publik, hingga unjuk rasa. Ekspresi-ekpresi dengan pemahaman terhadap permasalahan cenderung tidak akan terjebak dalam kekerasan.

Imam menyarankan adanya perkumpulan pelajar atau kelompok diskusi. Dari situ kemudian tumbuh aspirasi, sikap, idaman-idaman, dan respons terhadap lingkungan sosial. Sebab, tanpa itu, berat sekali bagi pelajar secara kolektif untuk mengemukakan opini atau ekspresi karena tidak solid memahami masalah yang dihadapi.

Sementara itu, Retno mengingatkan harus ada perspektif anak dalam pembenahan keterlibatan pelajar dalam unjuk rasa. Salah satunya dengan memberikan saluran untuk beraspirasi. Misalnya, ruang unjuk rasa di halaman sekolah sehingga tidak turun ke jalan. Lantas, guru menyalurkan aspirasi pelajar kepada pemerintah.

Pandangan Retno bukan tanpa alasan. Meski sebagian menganggap usia mereka terlalu dini, perlu ada ruang penyaluran kepada pelajar yang memiliki kesadaran lebih awal tentang masalah-masalah besar.

Link: https://bebas.kompas.id/baca/metro/2020/10/16/gairah-remaja-di-gelanggang-unjuk-rasa/

Jakarta, law-justice.co – Mayoritas warganet memandang pemerintah lebih serius mengurus Omnibus Law UU Cipta Kerja ketimbang menangani pandemi Covid-19.

Pernyataan ini disampaikan Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi usai mengamati percakapan di media sosial beberapa waktu terakhir.

“Dilihat perbedaan yang berbeda luar biasa seriusnya dalam membahas Omnibus law. Tapi dalam Covid-19 mereka melihat pemerintah kurang serius,” kata Ismail dalam ulasan survei opini publik KedaiKOPI secara virtual.

Menurut Ismail, warganet pun menilai ketidakseriusan pemerintah dalam menangani Covid-19 dari berbagai pemberitaan yang menunjukkan pertambahan kasus Covid-19. Saat ini, kasus total Covid-19 telah menembus angka 250.000 pasien.

Ismail menuturkan, dalam pengamatannya di media sosial, angka tersebut merupakan angka psikologis bagi warganet.

Ia mengimbuhkan, warganet juga belum melihat keseriusan pemerintah dalam melakukan testing, tracing, dan treatment (3T).

Hal lain yang mengecewakan warganet, kata Fahmi, adalah soal Pilkada di tengah pandemi. Keputusan pemerintah yang bersikukuh bersama DPR melanjutkan Pilkada 2020 di saat kurva belum melandai membuat warganet tak mempercayai keseriusan pemerintah dalam mengendalikan pagebluk.

Warganet, menurut Ismail, sebenarnya mau mematuhi protokol kesehatan. Namun mereka juga meminta pemerintah konsisten dalam melakukan 3T untuk mengendalikan pandemi korona.

“Mereka menginginkan pemerintah lebih serius dalam menangani pandemi Covid-19. Mereka berharap pemerintah lebih serius menegakkan 3 T (testing, tracing, dan treatment),” kata Fahmi.

Link: https://www.law-justice.co/artikel/95550/jokowi-dinilai-lebih-serius-urus-omnibus-law-ketimbang-tangani-corona/

TEMPO.CO, Jakarta – Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan ada kecenderungan warganet di Twitter membandingkan keseriusan pemerintah membahas omnibus law Undang-undang atau UU Cipta Kerja dengan penanganan Covid-19.

“Lebih dominan ketidakpercayaan terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani Covid-19,” kata Ismail dalam webinar, Rabu, 14 Oktober 2020.

Temuan tersebut terekam dalam analisis Drone Emprit pada 14 September-13 Oktober 2020. Drone Emprit mengamati kata kunci pemerintah, Indonesia, pemprov, gubernur, wali kota, kabupaten, propinsi di Twitter.

Ada beberapa cuiitan tokoh nasional yang mendapat banyak tanggapan dari netizen.  Seperti Emil Salim yang mempertanyakan kerja cepat pemerintah dan DPR merampungkan RUU Cipta Kerja juga diterapkan saat mengatasi Covid-19. 

Selain Emil Salim, akun Said Didu yang mengunggah daftar sejumlah hal yang akan menghancurkan negara juga dicuit ulang ribuan warganet. Menurut Ismail, warganet merasa terwakili dengan cuitan Didu.

Selain itu, cuitan warganet bernama Beruang Kutub yang memaparkan kesalahan besar sistem kesehatan di Indonesia setelah 7 bulan pandemi. Juga warganet yang hilang harapan terhadap pemerintah setelah kabar Akmal Taher mundur sebagai Ketua Bidang Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19.

Link: https://nasional.tempo.co/read/1396129/warganet-lihat-pemerintah-serius-bahas-omnibus-law-ketimbang-tangani-covid-19/full&view=ok

JAKARTA, KOMPAS.com – Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menyatakan mayoritas warganet menilai pemerintah lebih serius membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja dibandingkan menangani pandemi Covid-19.

“Karena dilihat perbedaan yang berbeda luar biasa seriusnya dalam membahas omnibus law. Tapi dalam Covid-19 mereka melihat pemerintah kurang serius,” kata Ismail dalam pemaparan survei opini publik KedaiKOPI secara virtual, Rabu (14/10/2020).

Ismail menambahkan, warganet pun menilai ketidakseriusan pemerintah dalam menangani Covid-19 dari berita yang menunjukkan selalu bertambahnya pasien Covid-19 meninggal dunia.

Selain itu, kasus total Covid-19 yang menembus angka 250.000 pasien.

Menurut Ismail, dalam pantauannya di media sosial, angka tersebut merupakan angka psikologis bagi warganet.

Kemudian, Ismail menambahkan, warganet juga belum melihat keseriusan pemerintah dalam melakukan testing, tracing, dan treatment (3T).

Selanjutnya, keputusan pemerintah yang terus melanjutkan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang kurvanya belum melandai juga membuat warganet tak mempercayai keseriusan pemerintah dalam mengendalikan wabah.

Ismail menambahkan, sedianya warganet berkenan mematuhi imbauan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan.

Namun mereka juga meminta pemerintah konsisten dalam melakukan 3T untuk mengendalikan wabah.

“Untuk itu, mereka (warganet) menginginkan pemerintah lebih serius dalam menangani pandemi Covid-19. Mereka berharap pemerintah lebih serius menegakkan 3 T (testing, tracing, dan treatment),” lanjut dia.

Link: https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/06160181/drone-emprit-warganet-anggap-pemerintah-lebih-serius-tangani-omnibus-law

FIXINDONESIA.COM – Lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) mengadakan diskusi publik dengan tajuk “Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat” yang diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom.

Acara utama dalam diskusi publik ini adalah mengenai pemaparan hasil survei yang dilakukan KedaiKOPI tentang opini publik terhadap penanganan Covid-19 oleh pemerintah dan menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diskusi publik ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang masing-masing memberikan kajiannya berdasarkan disiplin ilmu masing-masing.

Acara ini dilangsungkan pada Rabu, 14 Oktober 2020 secara online mulai pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB. Diskusi publik ini juga disiarkan secara live melalui laman Facebook KedaiKOPI.

Narasumber yang dihadirkan pada acara ini diantaranya adalah Sudirman Said selaku Sekjen Palang Merah Indonesia (PMI).

Ismail Fahmi, Ph.D, founder Drone Emprit yang membahas tentang bagaimana topik Covid-19 dibicarakan pada media sosial.

Kemudian dr. Budi Sujatmiko, M.EPid. RKDU selaku Epidemiolog dan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang memberikan penjelasan tentang pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Psikolog Liza Marielly Djaprie juga memberikan pemaparan tentang bagaimana kondisi psikologis masyarakat Indonesia di saat pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung kurang lebih hampir selama satu tahun lamanya.

Serta Kunto Adi Wibowo, Ph.D selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI yang memberikan pemaparan awal tentang hasil survei yang dilakukan KedaiKOPI mengenai opini publik terhadap penanganan Covid-19 oleh pemerintah.

Diskusi yang dilakukan melalui acara ini membahas tentang bagaimana penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat, apa saja yang menjadi evaluasinya, dan apa saja yang dapat diperbaiki guna mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan Kunto Adi Wibowo, Ph.D, KedaiKOPI memberikan hasil survei opini publik terhadap penanganan Covid-19 oleh pemerintah melalui lima aspek.

Pertama tentang tingkat kepuasan kinerja menteri, Erick Thohir menjadi yang pertama sebagai ketua harian penanggulangan Covid-19 nasional. Sedangkan yang terendah adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Kedua tentang kepercayaan terhadap institusi publik, Satgas Covid-19mendapatkan kepercayaan tertinggi dari publik, sedangkan yang terendah adalah kepala daerah.

Ketiga rasa nyaman pada kinerja Presiden Joko Widodo, sebagian besar masyarakat merasa nyaman dengan kinerja Jokowi.

Keempat tentang Work From Home atau bekerja dari rumah, sebagian besar responden mengatakan mereka tidak mendapatkan kesempatan Work From Home dari tempat kerjanya.

Terakhir tentang efektifitas PSBB, disebutkan bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelompok mengenai hal ini dan diantara kedua kelompok, data menunjukkan keberimbangan pendapat mengenai efektifitas PSBB.

Link: https://fixindonesia.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-36831799/diskusi-publik-kedaikopi-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat

JAKARTA, KOMPAS.com – Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menyatakan, ada penurunan pembahasan isu Covid-19 di media sosial, khususnya di Twitter lantaran disahkannya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Ismail dalam rilis survei opini publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam menangani Covid-19 yang dipaparkan secara virtual, Rabu (14/10/2020).

“Saya ambil data 14 September sampai 13 Oktober. Ini dari tren menarik. Saya bisa bagi jadi dua. Sebelum 4 Oktober di media online standar datar (pemberitaan) kemudian di medsos naik turun (isu Covid-19),” kata Ismail.

“Tapi pas omnibus law disahkan langsung turun (isu Covid-19). Cukup signifikan. Percakapan mereka (warganet) tentang Covid-19 itu bergeser gara-gara omnibus law,” ucap Ismail.

Ia mengatakan, dalam sebulan terakhir terdapat 153.580 akun yang terlibat percakapan tentang isu Covid-19.

Dari jumlah tersebut, ia hanya menganalisis 38 persennya, atau 58.000 akun. Dari hasil pantauan Ismail mengenai isu Covid-19, mayoritas warganet belum percaya sepenuhnya terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Kata Ismail, mereka membandingkan keseriusan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan keseriusan pemerintah dalam membahas UU Cipta Kerja. Berdasarkan pantauan Ismail, warganet menyimpulkan bahwa pemerintah lebih serius membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Untuk itu, mereka (warganet) menginginkan pemerintah lebih serius dalam menangani pandemi Covid-19. Mereka berharap pemerintah lebih serius menegakkan 3T (testing, tracing, dan treatment),” ucap dia.

UU Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Senin (5/10/2020).

Pengesahan UU tersebut memicu penolakan besar-besaran dari masyarakat dan berujung pada demonstrasi besar-besaran di beberapa kota.

Para demonstran menuntut UU dibatalkan lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Link: https://nasional.kompas.com/read/2020/10/14/19503261/drone-emprit-isu-omnibus-law-cipta-kerja-geser-covid-19-di-medsos. 

Bisnis.com, JAKARTA – Founder Drone Emprit Ismail Fahmi memastikan bahwa hingga kini belum ada isu yang mengalihkan percakapan masyarakat dengan Covid-19.

Saat Webinar Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat, Ismail menyebutkan bahwa masyarakat masih terpaku dengan penanganan pandemi di dalam negeri. Isu ini masih jadi paling hangat sejak virus menyebar pada awal tahun.

“So far belum ada isu yang sangat besar yang bisa mengalihkan [isu Covid-19]. Even yang kemarin paling besar kan omnibus law. Itu nggak [bisa mengalihkan[. Nggak ada lagi kayak merekayasa sebuah isu,” katanya, Rabu (14/10/2020).

Kendati begitu, isu Omnibus Law sempat membuat pembahasan Covid-19 di Twitter menurun selama beberapa hari. Namun, isu pandemi tetap saja dibahas masyarakat dalam menanggapi maraknya aksi massa.https://8298979d3a5f6844cd1d161e9c0b2029.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

“Saat Omnibus Law sendiri, isu yang menghabiskan energi besar di situ juga ada kekhawatiran bahwa ada penularan, ada virus Covid-19 dan sebagainya,” terangnya.

Kondisi ini menurutnya lantaran masih masifnya informasi terkait pandemi. Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana saban hari melaporkan kasus harian termasuk statistik terkait penyebaran maupun penularan virus.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said mengatakan bahwa pemerintah perlu mewanti-wakti masyarakat agar tidak jenuh pada penanganan Covid-19.

Untuk itu, jelas eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini, diperlukan kerja sama dengan komunitas paling bawah di lingkungan masyarakat.

“Yang harus didorong adalah komunitas paling bawah, karena itu PMI dengan segala keterbatasannya mulai masuk ke komunity base, menyemprot tidak hanya menyemprotkan desinfektan tapi bekerja sama dengan RT, RW, pengurus masjid,” katanya.

Link: https://kabar24.bisnis.com/read/20201014/15/1305089/ternyata-omnibus-law-belum-bisa-geser-isu-utama-ini-di-publik

RIAU24.COM –  Predatech Creation and Inspiration of Technology atau PRECISION merupakan agenda tahunan yang ditaja oleh organisasi Puzzle Research Data Technology (PREDATECH) UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kegiatan ini bertujuan mengupas perkembangan teknologi era modern. 

Di tahun 2020, Precision hadir kembali dengan suasana yang berbeda. Adanya pandemi Covid-19 tidak menyurutkan Predatech menjalankan agenda. Berangkat dari sistem virtual menggunakan media pembelajaran online, 4th precision mengangkat tema “Raise The Energy for Future Technology” dengan menghadirkan 5 Webinar Nasional sekaligus, diantaranya: Machine Learning and Deep Learning Research, Big Data and Bioinformatics Research, Research Applied Artificial Intelligence and Data Mining, Fundamental and Research Big Data Analytic, dan User Experience (UX) Design Research.

Kegiatan berturut-turut diadakan tiap minggu mulai tanggal 8 September 2020 hingga 6 Oktober 2020. Kelima webinar ini turut dihadiri oleh para peserta dari berbagai daerah dan provinsi di Indonesia.

Menurut Mustakim, ST., M.Kom dan Dr. Rice Novita sebagai panitia kegiatan ini, tercatat jumlah pendaftar peserta seluruh webinar lebih dari 7000 peserta dengan presensi kehadiran mencakup hingga 28 Provinsi di Indonesia.

“Pada Precision keempat ini juga menghadirkan narasumber yang tidak kalah hebat yang memiliki banyak pengalaman dan sesuai dibidangnya, seperti pada webinar Machine Learning and Deep Learning Research oleh Bapak Ismail Fahmi, Ph.D. sebagai Founder PT Media Kernels Indonesia dan juga Creator Drone Emprit. Beliau akan menjelaskan apa itu machine learning, apa saja yang harus dilakukan dan langkah-langkah memulai machine learning, serta pengaplikasiannya pada kegiatan sehari-hari,” jelasnya dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (14/10/2020). 

Selanjutnya ada Surya Agustian, S.T., M.Kom. menampilkan contoh aplikasi image preprocessing yang sudah banyak berkembang. “Untuk webinar Big Data and Bioinformatics Research menghadirkan narasumber Dr. Eng. Wisnu Ananta Kusuma, M.T. dan Efendi Zaenudin, M.T., Ph.D (c) yang menjelaskan bioinformatika pada kasus Covid-19 yang berhubungan erat dengan konidisi masa kini,” sambungnya.

Webinar yang tidak kalah seru yang disampaikan oleh Ibu Dr. Masayu Leylia Khodra, S.T., M.T. dan Ibu Dr. Yeni Hendriyeni, S.Si., M.Komp pada Research and Applied Artificial Intelligence and Data Mining, menjelaskan berbagai aplikasi AI dan DM pada beberapa industri kerja dan sangat membantu mempermudah pekerjaan manusia. 

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan webinar terakhir oleh Hafiz Budi Firmansyah, S.Kom., M.Sc. dan Reski Mai Candra, S.T., M.Sc. dengan topik User Experience (UX) Design Research. 

Dalam kesempatan itu, Mustakim, ST, menyampaikan terima kasih kepada Narasumber yang sudah hadir mengisi kegiatan yang luar biasa ini. Juga kepada pimpinan Fakultas dan Universitas atas dukungan yang diberikan kepada predatech selama kegiatan berlangsung.

“Dan juga yang tidak kalah penting adalah para Alumni yang bergabung dalam organisasi predatech serta seluruh anggota predatech yang sudah susah payah menaja kegiatan ini hingga sukses. bagi yang ketinggalan jangan lupa tonton tayangan ulang di akun youtube Predatech Official ya,” ujarnya.

Link: https://www.riau24.com/berita/baca/1602661147-kupas-perkembangan-teknologi-terkini-precision-4th-sukses-digelar

JAKARTA, KOMPAS — Upaya pembangunan narasi sosial politik di media sosial melalui rangkaian akun palsu dan bot, baik oleh aktor negara maupun oposisi, terus berkembang meski para pemilik platform memperketat pengawasannya. Tidak hanya terjadi di Indonesia, ini adalah fenomena global.

Pertengahan pekan lalu, Twitter membongkar sejumlah jaringan disinformasi yang terdiri dari 1.594 akun beroperasi di lima negara, yakni Iran, Arab Saudi, Kuba, Thailand, dan Rusia.

Akun-akun tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan pemerintahan masing-masing dan digunakan untuk membangun narasi propemerintah, baik untuk audiens domestik maupun menggalang dukungan dari negara tetangga.

Twitter menyatakan bahwa tujuan dari pembukaan informasi ini adalah membangun pemahaman publik mengenai bagaimana sebuah aktor negara menyalahgunakan diskursus terbuka yang demokratis.KOMPAS/PRIYOMBODO

Coretan kekecewaan terkait penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR di Jalan Ciledug Raya di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (11/10/2020). Mural serta coretan bernada serupa banyak dijumpai di berbagai tempat setelah unjuk rasa menolak disahkannya RUU Cipta Kerja pada Kamis lalu.

Untuk diketahui, regulasi Twitter melarang penggunaan sejumlah akun palsu yang terkoordinasi untuk mengamplifikasi suatu topik secara artifisial.

”Kami meyakini bahwa kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi integritas percakapan publik dan mengawasi kekuasaan dan wewenang negara,” bunyi keterangan dari Twitter tersebut.

Pada hari yang sama, Facebook juga membongkar jaringan akun, grup, dan laman (page) Facebook yang diduga terkoordinasi untuk membangun suatu narasi tertentu di sejumlah negara, antara lain Myanmar, Azerbaijan, dan Nigeria.

”Para pelaku ini menggunakan akun-akun palsu ini untuk menipu masyarakat, termasuk dengan cara seakan-akan sebuah opini didukung ataupun dikritisi oleh banyak orang,” kata Head of Security Policy Facebook Nathaniel Gleicher.

Propaganda komputasional

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi menggunakan istilah propaganda komputasional untuk merujuk penggunaan akun palsu dan bot guna menciptakan narasi di media sosial secara terkoordinasi.

Ia membenarkan bahwa cara ini digunakan oleh mereka yang pro ataupun kontra dengan kebijakan pemerintah apabila melihat konten yang diunggah dan disebarkan.KOMPAS/PRIYOMBODO

Mural bertema ”no hoax” menghiasi tembok di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Selasa (5/5/2020). ”Hoax” atau hoaks atau penyebaran informasi palsu di masyarakat melalui berbagai media terutama media sosial dan grup percakapan kian mengkhawatirkan. Salah satu yang menjadikan maraknya penyebaran hoaks adalah kenyataan jumlah pemegang telepon pintar yang terus meningkat.

”Terlihat bahwa ada rangkaian akun yang mengangkat konten propemerintah dan ada jaringan lain yang mengunggah konten pro-oposisi,” kata Ismail saat dihubungi, Senin (12/10/2020).

Ismail mengatakan, sebetulnya, Twitter secara otomatis akan mendeteksi akun-akun palsu dan bot yang diciptakan untuk mendorong sebuah tagar menjadi salah satu trending topics. Namun, para aktor semakin lihai.

Ia mencontohkan, kini setiap akun palsu dan bot tersebut akan mengunggah cuitan yang isinya ”berbeda” meski perbedaannya hanya pada sejumlah kata ataupun tanda baca.

Agar terlihat berbeda, akun palsu dan bot ini kini sering menyertakan tagar yang disusun dari kombinasi huruf dan angka secara random guna menipu sistem detektor Twitter.

Pakar komunikasi dan media digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, pun menyatakan pandangan serupa bahwa pembangunan narasi melalui akun palsu dan bot adalah upaya mendistorsi dan memengaruhi opini publik.

Namun, menurut dia, tagar trending topics yang dibangun secara artifisial akan sulit mewujud di dunia nyata. Tagar trending topics yang organiklah yang mencerminkan kondisi riil yang dirasakan warganet.

Yang up #OmnibusLawJadiSolusi
Isinya 96% buzzer, sisanya yg emg pendukung akwowkowk sep2020 malah ada yg okt2020

— peanut babe's (@ialreadyyours) October 12, 2020

Oleh karena itu, ia menilai sebetulnya saat ini tagar pada trending topics tidaklah begitu signifikan dalam memengaruhi opini publik. ”Masyarakat sekarang sudah bisa membedakan trending topics yang organik ataupun yang berasal dari bot,” kata Firman.

Lalu, mengapa tetap ada upaya masuk ke trending topics Twitter? Ismail mengatakan, ini adalah upaya untuk menarik perhatian media massa konvensional untuk mengarusutamakan narasi-narasi tersebut.

”Jadi, ketika media massa meng-pick up salah satu trending topics untuk dibahas, itu justru menyebar. Dari situlah informasi bisa menyebar ke masyarakat yang mungkin tidak menggunakan media sosial. Dari situ harapannya opini publik yang online ataupun offline terpengaruhi,” papar Ismail.

Perilaku akun palsu yang diduga memiliki keterkaitan dengan pemerintah Indonesia pun juga pernah dibongkar oleh Twitter pada April 2020. Dalam investigasi tersebut, Twitter menemukan jaringan yang terdiri dari 795 akun palsu yang menarget gerakan kemerdekaan Papua Barat.

”Ratusan akun palsu tersebut menyebarkan konten dari situs-situs berita yang mencurigakan dan mempromosikan konten yang pro-Pemerintah Indonesia,” tulis Twitter.

Dari militer hingga mahasiswa

Investigasi Twitter pada Oktober ini menemukan 926 akun palsu yang memiliki keterkaitan dengan Pemerintah Thailand. Jaringan akun palsu ini diduga adalah bentuk operasi informasi yang dilakukan militer Thailand (Royal Thai Army/RTA).

Sejumlah akun ini melakukan amplifikasi percakapan yang berisi konten pro-RTA dan propemerintah sekaligus menarget tokoh oposisi. ”Kami akan terus menutup akun yang memiliki kaitan dengan 926 akun ini,” demikian bunyi keterangan Twitter.

Twitter juga menemukan Arab Saudi menggunakan serangkaian akun Twitter untuk membangun narasi pro-Arab Saudi di Qatar. Jaringan yang terdiri dari 33 akun palsu tersebut dirancang sedemikian rupa untuk meniru tokoh politik di Qatar.

Twitter juga membongkar 526 akun palsu yang dijalankan oleh sejumlah organisasi yang memiliki keterkaitan dengan Pemerintah Kuba; termasuk Persatuan Pemuda Komunis (Unión de Jóvenes Comunistas/UJC) dan Federasi Mahasiswa (Federación Estudiantil Universitaria/FEU).

Adapun di Facebook, otoritas Facebook menutup 56 akun Facebook dan Instagram yang diduga mempromosikan situs-situs pemberitaan yang dikontrol oleh militer.

Akun-akun ini mengunggah konten-konten yang berisi berita lokal, seperti aktivitas militer dan partai politik tertentu, termasuk mengkritik tokoh Myanmar, Aung San Suu Kyi. Akun tersebut juga dinilai telah beberapa kali mengunggah konten anti-Rohingya.

”Meskipun para individu di balik akun-akun ini menutupi identitas mereka, hasil investigasi kami menunjukkan keterkaitan mereka dengan sejumlah anggota militer Myanmar,” kata Gleicher.

Link: https://bebas.kompas.id/baca/gaya-hidup/2020/10/12/media-sosial-kian-dicengkeram-propaganda-komputasional/