JAKARTA, KOMPAS — Keterlibatan pelajar dalam gelanggang demokrasi kembali menyedot perhatian publik. Sebagian memandang sebelah mata dengan menduga bahwa mereka digerakkan oleh pihak lain. Namun, sebagian orang menilai mereka hadir karena kesadaran pada persoalan yang dihadapi bangsa ini.
Kali ini, mereka turun ke jalan ikut berunjuk rasa bersama elemen-elemen lain yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap ratusan pelajar di antara 1.377 terduga perusuh dalam unjuk rasa tolak RUU Cipta Kerja. Polisi menyebutkan, 75-80 persen terduga perusuh merupakan pelajar SMA, SMP, dan bahkan ada yang SD. Rata-rata mereka mendapatkan ajakan lewat media sosial atau aplikasi percakapan.
Situasi ini mirip dengan peristiwa yang terjadi tahun lalu saat pelajar terlibat unjuk rasa penolakan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagian pelajar mengaku datang karena undangan di Instagram, Facebook, dan grup Whatsapp para pelajar STM.
Alasan mereka ikut demonstrasi pun tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pelajar tahun lalu. Ramdan (14), siswa sekolah menengah pertama di Babelan, tertarik ikut unjuk rasa karena ajakan di Facebook. Selanjutnya, dia menghubungi dan mengajak teman lain untuk ikut unjuk rasa di kawasan Istana Kepresidenan.
Polisi mengembalikan telepon genggam pelajar dalam pemulangan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/10/2020).
”Ada unggahan muncul di beranda (media sosial). Di situ ada ajakan supaya kami pelajar jangan tinggal diam,” ucap Ramdan, Rabu (14/10/2020). Ia ingin merasakan keseruan unjuk rasa secara langsung karena selama ini hanya melihat dari televisi meski tidak tahu substansi persoalan.
Tidak banyak informasi yang bisa digali dari Ramdan. Dia enggan melanjutkan pembicaraan mengenai aksi yang dia ikuti pekan lalu. Begitu pun seorang remaja laki-laki yang sempat ditahan oleh aparat Polda Metro Jaya berinisial A (15). Ia tidak tahu mengapa polisi membawanya ke markas polda. Ia mengaku tidak ikut berunjuk rasa. Siswa salah satu madrasah tsanawiyah di Kota Depok, Jawa Barat, itu pergi ke kawasan Kota Tua bersama teman-temannya, kemudian menginap di Masjid Istiqlal saat gelombang demonstrasi terjadi di Jakarta, sebagaimana dikutip dalam Kompas.id, Rabu (14/10/2020).
Sementara itu, sebagian orangtua pelajar tidak menyangka anaknya ikut unjuk rasa. Mereka baru tahu setelah aparat kepolisian memberi kabar. Rina (40) tidak menyangka anaknya ditangkap dan berada dalam tahanan polisi. Selasa (13/10/2020) pagi, anaknya pamit untuk bermain bersama beberapa teman. ”Saya khawatir seharian, saya cari ke tempat-tempat dia biasa bermain juga tidak ketemu. Anak saya tidak biasa ke mana-mana. Kalau keluar untuk bermain juga karena diajak teman,” kata Rina.
E (42) juga demikian. Orangtua dari A ini baru tahu anaknya berada di kantor polisi setelah salah seorang teman A yang keluar lebih dulu mengabarinya. ”Pikiran saya, dia habis diomelin bapaknya, ngambek terus nginep di mana. Eh, ternyata di sini,” ucap E.
Massa yang sebagian besar berusia remaja berupaya memprovokasi polisi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020).
Dukungan
Aksi pelajar turun ke jalan mendapat dukungan sebagian pelajar yang tidak ikut unjuk rasa. Salah satunya yang mendukung itu adalah Najwa (15), siswi sekolah menengah kejuruan di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Ia mencuit tagar-tagar penolakan RUU Cipta Kerja di akun Twitter miliknya. Alasannya mencuit tagar penolakan supaya orang lain tahu apa yang sedang terjadi di Indonesia.
Najwa adalah pelajar yang juga K-Popers, penggemar band-band Korea. ”Senang karena tagar itu jadi tren. Orang-orang jadi lebih mudah tahu informasi omnibus law,” ujar Najwa. Informasi tentang penolakan tersebar dalam grup-grup percakapan K-Popers. Dari situlah mereka saling menyebarluaskan tagar.
Kemampuan K-Popers memopulerkan tagar bukan hal baru karena sering terjadi. Hanya saja biasanya tagar itu terkait idola, kabar terbaru, ucapan selamat ulang tahun, dan lainnya. Analisis Drone Emprit mencatat, tagar MosiTidakPercaya, tolakomnisbuslaw, tolakruuciptakerja, GagalkanOmnibusLaw, dan DPRRIKhianatiRakyat mencapai lebih dari 1,5 juta cuitan. Social Network Analysis menunjukkan, percakapan ini tersebar luas di lingkaran K-Popers.
Hasil analisis terhadap 17,43 persen dari 52.000 akun, mayoritas pencuit berusia 18 tahun ke bawah (57,59 persen). Kemudian berturut-turut usia 19-29 tahun (37,29 persen), 30-39 tahun (2,86 persen), dan 40 tahun ke atas (2,27 persen).
Pasuan antihuru-hara Kepolisian Polda Metro Jaya membubarkan massa remaja yang menggelar aksi susulan setelah unjuk rasa elemen massa Anak NKRI di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020).
Peneliti Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ranny Rastati, menuturkan, K-Popers sempat memopulerkan tagar #bintangemonbestboy sebagai dukungan ketika Bintang Emon diduga menggunakan narkoba. ”Yang menarik dari penolakan omnibus law, semua orang terkejut karena citra K-Popers selama ini dinilai kurang peduli dengan isu lain, khususnya politik. Ternyata mereka berani menyuarakan pendapatnya terkait omnibus law,” ucap Ranny.
Para K-popers aktif menggunakan media sosial meski banyak yang berusia muda. Tingginya penetrasi itu menimbulkan kepedulian terhadap berbagai isu. Menurut Ranny, mereka belajar dan terlatih untuk mencari informasi dari sumber tepercaya. Selanjutnya, mereka bergerak dan solid dalam menaikkan tagar. Sebab, K-Popers umumnya tergabung dalam satu basis penggemar. Isinya dari beragam latar belakang, termasuk remaja yang aktif dalam kegiatan kampus, ikut diskusi, pergerakan, dan aksi.
”Mereka bisa diskusi tentang berbagai hal, solid, dan solidaritasnya tinggi. Kalau dari basis penggemar sudah memberikan dukungan terhadap sesuatu, mereka langsung ikut membantu menaikkan tagar,” katanya.
Secara terpisah, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, berpendapat, media sosial berperan dalam fenomena pelajar ikut unjuk rasa. Berbagai ajakan lewat platform itu memicu solidaritas dan rasa tertantang untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa tanpa tahu risikonya.
Massa yang sebagian besar remaja mengikuti aksi susulan menolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020).
”Anak belum dewasa dalam pola pikir dan belum tahu risiko. Mereka ikut unjuk rasa karena solidaritas dan ada rasa sesuatu yang menantang,” kata Retno.
Sementara itu, pemerhati sosial dari vokasi Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, mengamini media sosial sebagai salah satu penyebab pelajar terlibat dalam unjuk rasa. Apalagi perkembangan dunia digital telah membuka ruang akses informasi tanpa batas sehingga pelajar mudah ikut arus atau ajakan yang ada. ”Daya pikat dunia digital membuat anak mudah ikut arus pemikiran dan ajakan di media sosial karena anak takut ketinggalan arus,” kata Devie.
Situasi pandemi Covid-19 pun memperbesar peluang pelajar ikut unjuk rasa. Sebab, berbagai aktivitas berlangsung di rumah, termasuk belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh.
Menurut Devie, hal itu berkaitan dengan pola asuh orangtua terhadap anak. Orangtua masa kini memberikan kepercayaan tanpa dialog atau diskusi sehingga minim pengawasan atau tahu apa yang anak lakukan di luar rumah. Contohnya, banyak anak saat ini leluasa beraktivitas di luar hingga tengah malam atau dini hari. ”Bukan hanya dalam kondisi unjuk rasa saja. Banyak orangtua membebaskan anak dan percaya mereka mampu mandiri dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Para remaja berfoto bersama personel polisi saat mengikuti aksi unjuk rasa untuk menolak RUU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Devie menganjurkan agar ruang dialog antara orangtua, anak, dan guru dibuka seluas-luasnya. Lewat forum itu, ada pembicaraan tentang pendapat, cara-cara menyampaikan keinginan, atau partisipasi. Semua harus berlangsung terbuka supaya saling memahami. ”Sering tidak ada dialog. Anak belajar menyelesaikan masalah tanpa dialog,” ujarnya.
Sementara itu, sosiolog Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, menilai, pelajar bukan bagian dari urat nadi atau penggerak unjuk rasa. Pelajar tergerak oleh tiga faktor, yakni sudah terbiasa beraktivitas di jalan meski tujuannya untuk tawuran, sosial media, dan kemungkinan ditunggangi.
Namun, keterlibatan pelajar dinilainya sebagai momentum yang baik dalam partisipasi politik. Untuk itu, perlu diberikan pemahaman agar tahu substansi dari suatu persoalan. ”Tanpa pemahaman, aksi (keterlibatan) itu hanya akan menjadi ompong,” ujar Imam di Kompas.id, Kamis (3/10/2019).
Para remaja mengikuti aksi unjuk rasa untuk menolak RUU Cipta Kerja yang telah disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi undang-undang di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Dengan adanya pemahaman, niscaya keterlibatan pelajar akan melahirkan ekspresi seperti petisi, debat dalam diskusi publik, hingga unjuk rasa. Ekspresi-ekpresi dengan pemahaman terhadap permasalahan cenderung tidak akan terjebak dalam kekerasan.
Imam menyarankan adanya perkumpulan pelajar atau kelompok diskusi. Dari situ kemudian tumbuh aspirasi, sikap, idaman-idaman, dan respons terhadap lingkungan sosial. Sebab, tanpa itu, berat sekali bagi pelajar secara kolektif untuk mengemukakan opini atau ekspresi karena tidak solid memahami masalah yang dihadapi.
Sementara itu, Retno mengingatkan harus ada perspektif anak dalam pembenahan keterlibatan pelajar dalam unjuk rasa. Salah satunya dengan memberikan saluran untuk beraspirasi. Misalnya, ruang unjuk rasa di halaman sekolah sehingga tidak turun ke jalan. Lantas, guru menyalurkan aspirasi pelajar kepada pemerintah.
Pandangan Retno bukan tanpa alasan. Meski sebagian menganggap usia mereka terlalu dini, perlu ada ruang penyaluran kepada pelajar yang memiliki kesadaran lebih awal tentang masalah-masalah besar.
Link: https://bebas.kompas.id/baca/metro/2020/10/16/gairah-remaja-di-gelanggang-unjuk-rasa/
Media Kernels Indonesia 