JAKARTA – Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyomengajak seluruh anak bangsa untuk tidak saling merendahkan satu sama lain dengan menggunakan sebutan “kadrun” maupun “kampret”.
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan kedua nama binatang tersebut menjadi cukup populer digunakan akibat dari pembelahan politik yang cukup kuat terjadi sejak gelaran Pilkada DKI Jakarta dan berlanjut hingga sekarang, terutama di media sosial(medsos).
“Saya mengimbau, secara sadar atau tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, kita anak bangsa ini sudah merendahkan bahkan melecehkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempunyai sebutan masing-masing. Ada yang menyebutkan ‘kadrun’, ada yang menyebutkan ‘kampret’, itu kan nama-nama binatang. Padahal itu kan ciptaan Tuhan, kita manusia sama,” ujarnya melalui siaran video yang diunggah Gatot Nurmantyo di akun @nurmantyo_gatot, dikutip Kamis (17/12/2020).
“Mari sama-sama, kita bernegara dengan santun. Hilangkan kata-kata seperti itu. Kembalilah kepada bangsa Indonesia yang berbudaya tinggi melalui kata-kata ‘Mas’, ‘Kakak’, ‘Abang’, panggilan ‘Ucok’, dan sebagainya sehingga bangsa melihat kita sebagai bangsa yang terhormat,” tuturnya.
Pendiri Drone Emprit (DE), Ismail Fahmi melalui akun @ismailfahmi yang diunggah pada 13 Agustus 2020 menyebutkan sebelum muncul istilah “kadrun” dan “kampret”, terlebih dahulu muncul istilah “cebong” dan “kampret” di media sosial Twitter. Istilah “cebong” dan “kampret” muncul pada 2018 sementara “kadrun” baru mulai 2019.
“DE memonitor stigma Cebong-Kampret sejak 2018. Tapi karena Kadrun muncul 2019 maka tren dibuat sejak 1 Januari 2019,” kicau Ismail.
Menurutnya, ketiga istilah itu merupakan stigma yang disematkan kepada siapapun yang ingin diberi label yang dilandasi oleh motif tertentu. Misalnya, dia menyebut karena berbeda pendapat, ikut ideologi, atau prinsip tertentu.
Volume pembicaraan istilah cebong dan kampret naik turun bersamaan sejak muncul pada 2018. Kemudian disusul perbincangan yang menggunakan istilah Kadrun pada Mei 2019.
Berdasarkan analisis DE, istilah Kadrun merupakan akronim dari kicauan pada 22 Februari dan 12 Maret 2019 yang menyebut kadal gurun. Kemudian, penyebutan kadal gurun kembali berulang dan dikaitkan dengan paham radikal pada 15 Mei 2019.
“Sejak 13 September 2019, tren percakapan Kadrun (kombinasi “kadrun” OR “kadal gurun”) naik pesat. Penggunaannya makin masif sejak saat itu, mengalahkan tren volume penyebutan “cebong” dan “kampret”,” ujarnya.
PR DEPOK – Baru-baru ini terjadi sebuah insiden bentrokan antara aparatkepolisian dengan laskarFPI di Tol Jakarta-Cikampek pada Senin, 7 Desember 2020.
Adapun alasan pihak kepolisian melakukan hal itu, lantaran merasa nyawa mereka terancam karena terlebih dahulu diserang dengan senjata tajam dan senjata api terlebih dahulu oleh laskarFPI.
Insden bentrokan antara aparatkepolisian dan laskarFPI turut mendapatkan perhatian dari seorang Pakar Media Sosial sekaligus pendiri Drone Emprit IsmailFahmi.
Melalui satu cuitan di akun Twitter pribadinya @ismailfahmi, ia melihat arah pandangan warganet terhadap insiden tersebut.
Lebih jauh, Ismail menuturkan bahwa warganet yang berada di sisi kontra pada insiden tersebut jauh lebih banyak.
“Insiden penembakan 6 anggota FPI oleh polisi dilihat publik dengan kacamata pro dan kontra, di mana proporsi yang kontra terhadap penembakan ini jauh lebih besar dari yang pro,” ujar Ismail, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
FPI DAN DPR
Menurut anggota DPR: – Gerindra sebut itu pelanggaran HAM berat – Fadli Zon yakin pendukung HRS cinta damai – Politikus PDIP, Komisi III, PKS minta kasus ini diinvestigasi – Golkar apresiasi Polri – ada yang menyebut sudah sesuai SOP pic.twitter.com/vrenHKtr4o
Kemudian, ia menilai bahwa dari sekian wacana yang ada di media sosial, yang paling dominan yakni saran untuk membentuk tim independen guna mengungkap kasus tersebut. “Banyak akun yg selama ini bersebrangan dengan FPI, ternyata mereka kini bersatu dalam klaster yang kontra terhadap penembakan,” ucapnya.
Kesimpulan
1/ Insiden penembakan 6 anggota FPI oleh polisi dilihat publik dengan kacamata pro dan kontra, dimana proporsi yang kontra terhadap penembakan ini jauh lebih besar dari yang pro.
GALAMEDIA – Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyebut naiknya pengguna platform media sosial TikTok di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai siasat dalam pengambilan keputusan instansi pemerintah maupun perusahaan.
Dalam Konvensi Nasional Humas (KNH) 2020 secara daring di Jakarta, Sabtu, 5 Desember 2020, Ismail mengatakan, TikTok sebelumnya tidak tampak di dalam grafik pertumbuhan pengguna platform media sosial. Akan tetapi, sekarang sudah naik.
“Pada bulan Januari 2020 TikTok posisinya di 25 persen, saya yakin sekarang sudah tidak 25 persen, sekarang sudah naik penggunanya, lebih besar dari 25 persen,” ujar Ismail.
Ia mencontohkan salah satu bentuk kekuatan TikTok adalah pada saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan berbagai aksi unjuk rasa.
Video terkait omnibus law di TikTok ditonton hingga 200 juta kali, sementara tagar omnibus law di Twitter yang menjadi trending internasional pun sekitar 200 juta.
Dari fenomen itu, dia menilai TikTok yang dahulu lebih banyak untuk hiburan, kini sudah mulai untuk isu yang lebih besar seperti politik.
Dilansir Antara, keunggulan lainnya adalah pengguna TikTok disebutnya kebanyakan adalah anak muda dan generasi milenial.
Sementara itu, polisi mencatat isu-isu berkembang yang memengaruhi masyarakat paling banyak ditemukan salah satunya di Twitter.
Penggunanya juga melonjak di Indonesia, yakni sebanyak 27 persen pada tahun 2018, menjadi 52 persen pada tahun 2019
Jakarta, CNBC Indonesia – Twitter menangguhkan akun pro-royalis Thailand yang terkait dengan istana. Analisis Reuters menyebutkan ini terkait dengan ribuan akun yang dibuat dalam beberapa pekan terakhir. Akun-akun tersebut menyebarkan postingan yang isinya mendukung Raja Maha Vajiralongkorn dan monarki.
Akun pro-monarki @jitarsa_school ditangguhkan setelah Reuters meminta komentar pada Rabu dari Twitter mengenai kampanye royalis di platform media sosial, dimana menjadi tempat para pengunjuk rasa mengeluarkan suara mereka agar didengar.
Para pengunjuk rasa dan royalis mengutip pentingnya media sosial dalam mendorong gerakan protes, yang telah menjadi tantangan terbesar dalam beberapa dekade bagi monarki serta pemerintahan mantan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha.
Dibuat pada bulan September, akun @jitarsa_school memiliki lebih dari 48.000 pengikut sebelum ditangguhkan.
“Akun yang dipermasalahkan ditangguhkan karena melanggar aturan kami tentang spam dan manipulasi platform,” kata seorang perwakilan Twitter pada Minggu (29/11/2020). Dia mengatakan penangguhan itu sejalan dengan kebijakan perusahaan.
Profil akun tersebut mengatakan bahwa ia melatih orang-orang untuk program Relawan Kerajaan, yang dijalankan oleh Kantor Kerajaan. Halaman Facebook untuk Royal Volunteers School, yang memposting video pro-monarki dan berita program, juga mengidentifikasi akun Twitter sebagai miliknya.
Baik sekolah maupun markas besar Relawan Kerajaan tidak menanggapi permintaan komentar tentang penangguhan tersebut. Program “Volunteer Spirit 904” didirikan pada masa pemerintahan raja saat ini, yang dimulai pada tahun 2016, untuk membangun loyalitas kepada monarki.
Istana tidak menanggapi permintaan komentar. Mereka memiliki kebijakan untuk tidak berbicara dengan media dan belum berkomentar sejak dimulainya protes pada Juli lalu.
Dalam beberapa pekan terakhir, tagar royalis mulai menjadi tren di Twitter, platform penting bagi masyarakat yang memprotes pemerintah bahkan sebelum protes dimulai pada Juli.
Analisis Reuters menemukan bahwa lebih dari 80% akun yang mengikuti @jitarsa_school juga telah dibuat sejak awal September. Sampel 4.600 akun yang baru-baru ini dibuat menunjukkan bahwa yang mereka lakukan hanyalah mempromosikan tagar royalis atau indikasi jenis aktivitas yang tidak akan dikaitkan dengan pengguna Twitter biasa.
Sampel dari 559 retweet dari tweet akun tersebut hampir semuanya dari akun dengan karakteristik seperti bot, menurut penelitian oleh konsultan media sosial Drone Emprit.
Hashtag yang dipromosikan oleh akun yang ditangguhkan, biasanya di samping foto raja dan bangsawan lainnya, termasuk yang diterjemahkan sebagai #StopViolatingTheMonarchy, #ProtectTheMonarchy, #WeLoveTheMotherOfTheLand, #WeLoveTheMonarchy, dan #MinionsLoveTheMonarchy.
Dokumen pelatihan militer internal yang ditinjau oleh Reuters juga menunjukkan bukti kampanye informasi terkoordinasi yang dirancang untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan dan mendiskreditkan lawan.
Liputan6.com, Jakarta –Vaksin Covid-19 digadang-gadang jadi jalan keluar dari pandemi global. Jurus herd immunity ala Swedia ternyata tak mempan. Mengharapkan Corona menghilang tiba-tiba dalam waktu dekat, itu mustahil.
Pemerintah Indonesia berharap, vaksinasi massal Covid-19 bisa dimulai pada Desember 2020 atau Januari 2021. Lima negara lain juga berpikiran sama. Amerika Serikat, Jerman, Rusia dan Inggris berencana melakukannya bulan depan, sementara Spanyol di awal pergantian tahun.
Para pejabat boleh saja membuat kebijakan, masalahnya, apakah rakyat mau disuntik?
Berdasarkan survei Persepsi Masyarakat terkait Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Indonesian Technical Advisory Group Group on Imunization (ITAGI) pada September 2020, mayoritas responden mengetahui rencana vaksinasi.
Sebanyak 64,8 persen mau mendapatkan vaksin, 7,6 persen menolak, dan 26,6 ragu. Masyarakat yang pro melampaui yang kontra dan ragu. Sementara, 1 persen dari responden tidak mengembalikan jawaban.
Survei Persepsi Masyarakat terkait Vaksinasi Covid-19 (Kemenkes dan ITAGI), September 2020
Survei melibatkan 115.921 responden dari 34 provinsi yang mencakup 508 kabupaten/kota atau 99 persen dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Ketua ITAGI Prof Dr dr Sri Redjeki Hadinegoro, Sp.A(K) mengatakan, berdasarkan form survei yang masuk dari 34 provinsi, hanya enam kabupaten asal Papua yang tidak ada respondennya.
“Kita lihat dan ternyata hampir semua ada. Cuma enam kabupaten (yang tidak ada), dan enam kabupaten itu dari Papua semua.” jelas Sri ketika dihubungi Liputan6.com. “Yang lainnya semua ada, walaupun kecil-kecil, tapi ada semua perwakilannya.”
Meski demikian, hasil survei tersebut menurut Sri telah mewakili pendapat secara umum.
Namun, persepsi bukanlah hal yang ajek. Seperti yang diungkap dalam survei Ipsos dan World Economic Forum terhadap lebih dari 18.000 orang dewasa di 15 negara, yang sayangnya tidak menyertakan Indonesia di dalamnya.
Sebanyak 73 persen responden menjawab, jika memungkinkan, mereka mau menerima vaksin Covid-19. Angka tersebut 4 persen lebih rendah dari survei serupa yang dilakukan kurang dari tiga bulan sebelumnya.https://datawrapper.dwcdn.net/Gu3bp/1/
Survei memang bisa jadi indikator, tetapi pantauan dari media sosial juga bisa menyajikan wawasan pembanding. Liputan6.com mengambil data dari Facebook dan Twitter untuk mencari tahu sentimen dan persepsi warganet terhadap isu vaksin Covid-19.
Sentimen Negatif Vaksin China di Twitter
Untuk memantau percakapan tentang vaksin Covid-19 di Twitter, kami menggunakan social media monitoring tool Drone Emprit Academic, yang didukung oleh UII Yogyakarta. Periode pengumpulan data mulai 25 Agustus hingga 25 November 2020.
Sentimen Terhadap Isu Vaksin Covid-19. Data: Drone Emprit Academic, Supported by Universitas Islam Indonesia. Grafik: Liputan6.com/Mochamad Wahyu Hidayat
Pada periode tersebut Drone Emprit Academic merekam lebih dari 120 ribu twit terkait isu vaksin Covid-19. Sentimen percakapan itu terbagi menjadi twit bernada negatif (34 persen), positif (42 persen), netral (24 persen).
Namun, sentimen pada periode tersebut di atas juga fluktuatif. Meski ada beberapa hari di mana twit bernada negatif mendominasi, ada pula hari ketika twit bernada positif atau netral lebih dominan.
Tren Sentimen Terhadap Isu Vaksin Covid-19. Data: Drone Emprit Academic, Supported by Universitas Islam Indonesia. Grafik: Liputan6.com/Mochamad Wahyu Hidayat
Selanjutnya, kami mencoba memantau percakapan secara lebih spesifik, menggunakan filter kata kunci: China, Tiongkok, Sinovac, Sinopharm, Cansino dengan rentang pengambilan data mulai dari 1 hingga 25 November 2020. Karena kendala teknis, kami tidak merekam percakapan terkait topik ini pada periode yang sama dengan percakapan tentang vaksin Covid-19 secara umum, yang telah lebih dulu terpantau sejak awal.
Sentimen Terhadap Isu Vaksin Covid-19 dari China. Data: Drone Emprit Academic, Supported by Universitas Islam Indonesia
Menurut data yang kami temukan, percakapan mengenai isu vaksin Covid-19 dari China didominasi oleh sentimen negatif (66 persen), yang diikuti oleh twit bernada positif (32 persen) dan netral (2 persen).
Selama periode pengambilan data terpantau bahwa sentimen negatif cenderung dominan, kecuali di tengah-tengah periode tersebut di mana sentimen positif sempat naik dan memuncak.
Tren Sentimen Terhadap Isu Vaksin Covid-19 dari China. Data: Drone Emprit Academic, Supported by Universitas Islam Indonesia. Grafik: Liputan6.com/Mochamad Wahyu Hidayat
Emotion Analysis
Selain analisis sentimen, Drone Emprit Academic juga memungkinkan Liputan6.com untuk mengetahui emosi dari suatu twit. Grafik di bawah menyajikan bagaimana emosi dari twit terkait isu vaksin Covid-19 secara umum. Terlihat bahwa emosi Anticipation paling dominan, diikuti oleh Trust, Joy, Surprise, Fear, Angers, Sadness, dan Disgust.
Emotion Analysis atas twit tentang vaksin Covid-19. Data: Drone Emprit Academic, Supported by Universitas Islam Indonesia.
Lalu untuk topik vaksin Covid-19 dari China, Anticipation juga menjadi jenis emosi paling dominan, diikuti oleh Joy, Fear, Surprise, Trust, Anger, Sadness, dan Disgust.
Emotion Analysis atas twit tentang vaksin Covid-19 dari China. Data: Drone Emprit Academic, Supported by Universitas Islam Indonesia.
Top influencers pada percakapan mengenai vaksin Covid-19 secara umum adalah presiden Joko Widodo; Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang berpartisipasi sebagai relawan untuk uji coba vaksin; Dirga Sakti Rambe, dokter sekaligus vaksinolog pertama Indonesia lulusan University of Siena, Italia; Tirta Hudhi, lulusan Fakultas Kedokteran UGM yang kini menjalankan bisnis cuci sepatu dan sangat aktif di media sosial; Hidayat Nur Wahid, politikus sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadlian Sejahtera; Pandu Riono, ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI); Fadli Zon, politikus dan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra; dan beberapa akun lainnya seperti terlihat pada grafik Social Network Analysis di bawah ini.
Social Network Analyisis pada Topik Vaksin Covid-19. Data: Drone Emprit Academic, Supported by Universitas Islam Indonesia. Visualisasi: Liputan6.com/Mochamad Wahyu Hidayat
Salah satu hal yang menonjol adalah Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) secara konsisten lantang bersuara tentang vaksin Covid-19 dari China. Pada 25 Agustus, Politikus PKS itu membagian artikel yang mengutip pernyataan epidemiolog yang menyarankan Indonesia jangan hanya tergantung pada China. Twit itu secara akumulatif mendapatkan lebih dari seribu respons.
Berselang dua hari kemudian, wakil ketua MPR RI periode 2019-2024 itu kembali menyitir artikel yang menyebut Rusia menawarkan vaksin Covid-19 Sputnik-V ke Indonesia dengan harga murah.
“Bila benar dan fakta bahwa uji coba vaksin dari China juga belum ada hasilnya, mestinya pemerintah buka kerja sama dengan Rusia, juga dengan Australia, Korsel, Inggris, dan AS untuk hadirkan vaksin itu,” kata Hidayat mengomentari berita tersebut, yang mendapatkan lebih dari dua ribuan tanggapan.
Twit tanggapan Hidayat Nur Wahid, yang mendapatkan ribuan respons, mengenai vaksin Covid-19
Lalu pada 2 November 2020, dia kembali berkomentar mengenai vaksin sambil mengutip artikel tentang warga Brasil yang menolak vaksin Covid-19 dari China dan menyatakan bahwa mereka bukan kelinci percobaan.
“Pemerintah juga harus pastikan soal ini karena WNI tentu juga bukan kelinci percobaan. Negara diwajibkan oleh UUD untuk melindungi seluruh Rakyat Indonesia,” tutur Hidayat dalam twit yang nyaris mendapatkan tiga ribuan respons tersebut.
Mengapa Hidayat Nur Wahid mengkritik vaksin ataukah dia termasuk kubu antivaksin?
“Tidak (antivaksin) ya. Pasti kita mendukung vaksin, tidak mungkin tidak mendukung karena Covid-19 ini salah satu solusinya vaksin,” kata HNW kepada Liputan6.com, Selasa (24/11/2020) malam.
Meski demikian, ia menyebut protokol kesehatan dan usaha lain harus dilakukan pemerintah, sebab vaksin hingga kini belum ditemukan. Baca selengkapnya di tautan ini.
Sementara, top influencer lain, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya siap untuk menjadi penerima awal dari vaksin COVID-19 apabila diminta oleh tim.
“Kalau ada yang bertanya, ‘presiden nanti di depan atau di belakang?’, kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, saya siap,” kata Jokowi seperti dikutip dari siaran langsung di kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Kasus Brasil Picu Keraguan Vaksin China
Menurut data Drone Emprit Academic, percakapan spesifik tentang vaksin China mulai dari 1 hingga 25 November melibatkan lebih dari 4 ribuan twit.
Di percakapan ini, Hidayat Nur Wahid kembali menjadi salah satu top influencers antara lain karena twit yang mengomentari sikap warga Brasil.
Social Network Analyisis pada Topik Vaksin Covid-19 dari China. Data: Drone Emprit Academic, Supported by Universitas Islam Indonesia. Visualisasi: Liputan6.com/Mochamad Wahyu Hidayat
Memang, kabar tentang Brasil yang membatalkan pemesanan vaksin China merupakan salah satu pemicu percakapan dengan topik ini. Kemudian Peru pun melakukan hal serupa. Twit dari akun resmi media massa arus utama lokal yang mengabarkan berita ini di Twitter, banyak ditanggapi oleh warganet seperti tampak di bawah ini.
Twit dari akun Twitter Kumparan dan Tempo tentang Brasil yang membatalkan pesanan vaksin dari Covid-19.
Meski sempat dibatalkan, uji klinis vaksin asal China di Brasil dan Peru dilanjutkan, baca selengkapnya di tautan ini. 3 dari 4 halaman
Akun Bot dan Anonim
Sampel vaksin COVID-19 nonaktif di Sinovac Biotech Ltd. Beijing, China. (Xinhua/Zhang Yuwei)
Temuan kami di isu ini, terpantau banyak akun yang meramaikan tagar #VaksinAman dan #UjiKlinisAman dibuat pada bulan September dan Oktober 2020. Banyak di antara akun-akun itu pun tidak memiliki pengikut sama sekali, bahkan ada yang memakai foto profil default.
Kampanye Vaksin Melibatkan Akun Bot di TwitterKampanye Vaksin Melibatkan Akun Bot di TwitterKampanye Vaksin Melibatkan Akun Bot di Twitter
Temuan menarik lainnya, akun dari “media alternatif” @OposisiCerdas [oposisicerdas.com] dan @geloraco [gelora.co] juga terlibat cukup aktif di percakapan ini. Liputan6.com menyematkan istilah “media alternatif” karena mereka tidak mencantumkan susunan redaksi dan/atau alamat jelas mereka.
Saat ini @OposisiCerdas dan @geloraco masing-masing memiliki lebih dari 50 ribu dan 180 ribu pengikut. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika kedua akun itu juga termasuk ke dalam Top Influencers.
Percakapan vaksin di Facebook
Menggunakan CrowdTangle, alat yang merekam percakapan publik yang dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook, kami mencari postingan tentang vaksin Covid-19 di Facebook dengan interaksi tertinggi.
Untuk isu vaksin Covid-19 secara umum, ada seribu postingan yang terekam dan menghasilkan lebih dari lima juta respons dari pengguna Facebook (likes, comments, dll).
Halaman resmi milik media massa arus utama, termasuk Liputan6.com, menjadi salah satu kontributor terbesar dari posting tentang isu ini di Facebook dari 25 Agustus hingga 25 November 2020.
Sementara itu, isu vaksin Covid-19 dari China menghasilkan sekitar lima puluh ribuan tanggapan (likes, comments, etc.) di Facebook.
Berdasarkan data, halaman yang paling banyak membagikan informasi terkait vaksin China pada periode 1-25 November 2020 juga didominasi oleh media massa arus utama, termasuk China Xinhua News versi Indonesia.
Ringkasan
Sentimen dan persepsi publik terkait vaksin Covid-19, khususnya di media sosial, tampak heterogen. Secara umum kubu positif masih mendominasi, tetapi tidak sedikit pula yang negatif dan netral. Namun, untuk isu vaksin China, reaksi warganet cenderung positif.
Menariknya, berdasarkan data, ada sejumlah faktor yang memengaruhi sentimen persepsi warganet, yakni pendapat tokoh, pemberitaan media massa, peristiwa di negara lain, dan akun bot maupun akun anonim yang diduga terkait penentuan agenda tertentu (agendasetting).4 dari 4 halaman
Target Vs Realisasi Vaksinasi Covid di Indonesia
Infografis Vaksin Covid-19 dan Rencana Vaksinasi di Indonesia. (Liputan6.com/Triyasni)
Vaksinasi massal Covid-19 di Indonesia diagendakan pada Desember 2020 atau Januari 2021. Vaksin apa yang akan dipakai? Belum tahu. Hingga saat ini semua vaksin masih berstatus kandidat,
Sejauh ini, komitmen pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia yang berjalan baru dengan perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac. Uji klinis fase 3 kandidat vaksin Sinovac tengah dilakukan oleh tim peneliti Universitas Padjadjaran Bandung. Nantinya, jika berhasil dikembangkan, vaksin Covid-19 Sinovac akan diproduksi oleh Bio Farma.
Pemerintah terus menjajaki kerja sama dengan negara lain untuk pengadaan vaksin Covid-19. Terbaru, dengan produsen vaksin Pfizer dan AstraZeneca. Namun, Bio Farma melalui Direktur Operasi Rahman Roestan mengatakan bahwa potensi kerja sama tersebut masih terus dikaji, salah satunya mengenai pendistribusian, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dan tropis.
“Bukan hanya masalah kecepatan, kecukupan, tetapi juga kepraktisan di lapangan dan bisa tidaknya nanti secara teknis didistribusikan ke berbagai provinsi,” ujarnya.
Jika Pemerintah dapat mendatangkan vaksin siap pakai dalam waktu dekat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) siap melakukan pendampingan terkait mutu, keamanan, dan khasiat, pada vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia dari mana pun asalnya.
“Apapun keputusan dari pemerintah untuk memilih vaksin mana yang akan masuk ke Indonesia, kami siap untuk mendampingi, melihat aspek mutunya, keamanan, dan khasiatnya,” kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers secara virtual terkait vaksin COVID-19, usai mengunjungi Bio Farma pada Kamis (26/11/2020).
BPOM bisa memberikan Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA), meski vaksin COVID-19 tersebut tidak melakukan uji klinis di Indonesia. Asalkan, vaksin telah melalui kajian yang benar di negara-negara lain sehingga datanya bisa digunakan oleh BPOM untuk mendapatkan kelayakan izin penggunaan di Indonesia.
“Apabila vaksin tersebut sudah di-review oleh otoritas obat suatu negara, yang baik proses evaluasinya, seperti di US FDA dan beberapa negara lain yang menjadi reliance kami, bisa juga kami berikan Emergency Use Authorization,” ujarnya.
Mengacu pada pedoman persetujuan emergensi dari WHO (WHO Emergency Listing), US Food and Drug Administration (FDA), dan European Medicines Agency/EMA (Conditional Approval), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar BPOM dapat memberi izin guna darurat vaksin Covid-19. Syarat tersebut yakni vaksin harus sudah memiliki data uji klinis fase 1 dan 2 secara lengkap, serta data analisis interim uji klinis fase 3, dan data efficacy (khasiat) vaksin COVID-19 minimum 50 persen.
Meski nantinya sudah mendapatkan EUA, uji klinis lanjutan terhadap vaksin COVID-19 akan tetap dilakukan.
“Clinical trial akan berjalan terus walaupun sudah diberikan Emergency Use Authorization, trial untuk vaksin agar mendapatkan data-data terkait efikasinya akan terus berjalan. Badan POM akan terus mengawal,” ujar Penny dalam konferensi pers virtual dari kantor BPOM, Jakarta pada Kamis (19/11/2020).
Pengawalan bersama tim pemantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) juga tetap dilakukan untuk melihat keamanan vaksin COVID-19.
Selain EUA, Penny menyebut ada alternatif lain untuk penggunaan vaksin di masa darurat yang juga diberikan WHO, yakni Compassionate Use. Izin ini diberikan bagi obat atau vaksin yang masih dalam pengembangan tapi sudah punya cukup data yang dikaitkan dengan mutu yang sudah sesuai ketentuan dan keamanan tapi belum terlihat kemanjuran (efficacy)-nya.
“Penggunaan Compassionate Use bisa diberikan tentunya dengan ada permintaan dari Kementerian atau fasilitas kesehatan untuk bisa diberikan dengan perluasan akses obat uji atau vaksin uji untuk kepentingan restricted. Jadi untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” jelas Penny dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (17/11).
Penggunaan Compassionate Use vaksin Covid-19 sudah digunakan di China dan Uni Emirat Arab. “Itu sudah diberikan di China untuk tenaga kesehatan, militer, dan guru. Demikian juga di Uni Emirat Arab,” ucap Penny.
Compassionate Use juga pernah dilakukan pada vaksin Ebola dan Demam Kuning (Yellow Fever) di Amerika.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dukungan terhadap UU Cipta Kerja di media sosial terutama Twitter cenderung menguat di tengah tren penurunan percakapan tentang UU Cipta Kerja dalam beberapa hari terakhir.
Drone Emprit sebagai salah satu analis media sosial menemukan tren penurunan narasi dari penolakan UU Cipta Kerja di Medsos.
Pemerintah telah memanfaatkan beragam platform untuk merespon penolakan publik dalam mensosialisasikan UU Omnibus law.
Misalnya dengan membuat kontra narasi, tagar-tagar yang menunjukkan manfaat UU Ciptaker, menampilkan infografis, dan video.https://www.youtube.com/embed/nislXWcstxE
Pengamat media sosial (Medsos) dari Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyebutkan, penguatan dukungan terhadap UU Cipta Kerja ini mengindikasikan keberhasilan strategi sosialisasi para pendukung UU Cipta Kerja, dalam menjaga konsistensi dan memainkan tagar-tagar yang lebih bervariasi di Twitter.
“Strategi ini bertolak belakang dari kelompok penentang yang timbul tenggelam dan monoton dalam memainkan tagar, sehingga dukungan Netizen dari hari ke hari makin mengarah kepada UU Cipta Kerja,” terang Ismail Fahmi di Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Konsolidasi di kalangan pendukung UU Cipta Kerja juga lebih kuat dibandingkan dengan masa-masa awal pengesahan UU Cipta Kerja.
Menurut Ismail, ini terlihat dari makin banyaknya unsur akademisi dan masyarakat sipil yang secara terbuka menyatakan dukungan atau berbicara tentang aspek-aspek positif dari UU Cipta Kerja.
“Awalnya, dukungan terhadap UU Cipta Kerja didominasi oleh pejabat pemerintah. Belakangan, makin banyak akademisi dan masyarakat sipil yang berargumen mendukung UU Cipta Kerja, termasuk dari lembaga-lembaga think tank terkemuka,” ujarnya.
“Platform media sosial terbukti menjadi kanal penting bagi pemerintah untuk mensosialisasikan UU Ciptaker dan membangun kontra narasi terhadap penolakan yang dilakukan oleh publik. Narasi ini jika dilakukan secara konsisten dan terus menerus, akan mampu membangun opini publik,” ujarnya.(WILLY WIDIANTO)
jpnn.com, JAKARTA – Pengamat media sosial (Medsos) dari Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengungkapkan dukungan terhadap UU Cipta Kerja saat ini semakin menguat.
Ini terlihat di jagat media sosial Twitter di tengah tren penurunan percakapan tentang UU Cipta Kerja dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, pada Selasa (24/11), tagar #IndonesiaProKerja bertengger di puncak trending topic Twitter selama lebih dari dua jam berturut-turut sejak pukul 06.00, dan masih bertahan di jajaran 10 besar hingga pukul 10.00 WIB.
Ini Penjelasannya Ismail mengatakan penguatan dukungan terhadap UU Cipta Kerja ini mengindikasikan keberhasilan strategi sosialisasi para pendukung undang-undang tersebut dalam menjaga konsistensi dan memainkan tagar-tagar yang lebih bervariasi di Twitter.
“Strategi ini bertolak belakang dari kelompok penentang yang timbul tenggelam dan monoton dalam memainkan tagar, sehingga dukungan netizen dari hari ke hari makin mengarah kepada UU Cipta Kerja,” terang Ismail Fahmi di Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Konsolidasi di kalangan pendukung UU Cipta Kerja juga lebih kuat dibandingkan dengan masa-masa awal pengesahan UU Cipta Kerja. Baca Juga: 5 Berita Terpopuler: Tokoh FPI Nekat tak Penuhi Panggilan Polisi, Anies Tebar Ancaman, Jokowi dan Puan Dihina di TikTok Menurut Ismail, ini terlihat dari makin banyaknya unsur akademisi dan masyarakat sipil yang secara terbuka menyatakan dukungan atau berbicara tentang aspek-aspek positif dari UU Cipta Kerja.
“Awalnya, dukungan terhadap UU Cipta Kerja didominasi oleh pejabat pemerintah. Belakangan, makin banyak akademisi dan masyarakat sipil yang berargumen mendukung UU Cipta Kerja, termasuk dari lembaga-lembaga think tank terkemuka,” ujarnya. Saat ini, pendiri Drone Emprit menemukan tren penurunan narasi dari penolakan UU Cipta Kerja di medsos.
Ini Bukan Cipta Kerja Pemerintah pun telah memanfaatkan beragam platform untuk merespons penolakan publik dalam menyosialisasikan UU Omnibus law. Misalnya dengan membuat kontra narasi, tagar-tagar yang menunjukkan manfaat UU Ciptaker, menampilkan infografis, dan video.
“Platform media sosial terbukti menjadi kanal penting bagi pemerintah untuk mensosialisasikan UU Ciptaker dan membangun kontra narasi terhadap penolakan yang dilakukan oleh publik. Narasi ini jika dilakukan secara konsisten dan terus menerus, akan mampu membangun opini publik,” pungkasnya. (flo/jpnn)
Pendiri sekaligus peneliti media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi membongkar bagaimana pembicaraan soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menggunggah foto sedang membaca buku ‘How Democracies Die’ jadi viral di Twitter.
Menurut Ismail, pada hari Sabtu (21/11) percakapan mengenai ‘buku’ cenderung tak ramai. Namun pada Minggu (22/11), Ismail mengatakan pola peta mulai berubah.
“Hari Sabtu itu, peta percakapan tentang “buku” seperti biasa: tidak ada polarisasi, scattered, random, meluas, oleh netizen dan teman-teman dekatnya. Tak ada yang menonjol,” tulisnya lewat cuitan di akun @ismailfahmi.
BUKU
Karena tugas saya yg diminta membantu @perpusnas1 membangun Indonesia https://t.co/ZJ2JNWFZOw, tentu saya gunakan Drone Emprit juga untuk memantau percakapan publik tentang "buku."
Jadi saya punya data sejak April 2018. Selama ini relatif sepi. Tapi 2 hari ini ramai.
“Minggu pagi, hingga pukul 1 siang, peta mulai berubah. Beberapa top influencers membangun percakapan tentang sebuah topik terkait “buku”,” cuit Ismail.
“Selain netizen yang sudah biasa membahas buku, ada beberapa akun yang ramai di RT,” tambahnya.
SNA “BUKU”: 21 NOVEMBER 2020
Hari Sabtu itu, peta percakapan tentang "buku" seperti biasa: tidak ada polarisasi, scattered, random, meluas, oleh netizen dan teman-teman dekatnya.
Menurut Ismail, tren percakapan soal ‘buku’ mulai viral berkat cuitan akun @Andy_Budiman_ pada pukul 11:11 WIB. Saat itu ia me-retweet cuitan media sosial Twitter Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Cutan ABW tidak mengandung kata ‘buku’ sehingga tidak tertangkap DE. Tetapi response-responsenya tertangkap. Lalu pukul 11:14 akun @TsmaraDKI me-retweet dengan komentar,” jelas Ismail.
Akun lain yang ikut membuat foto ini menjadi viral adalah @ghanieierfan yang ikut memposting foto Anies membaca buku tanpa meretweet akun @aniesbaswedan.
SNA “BUKU”: 22 NOV 2020 (00:00-13:00)
Minggu pagi, hingga pukul 1 siang, peta mulai berubah. Beberapa top influencers membangun percakapan tentang sebuah topik terkait "buku."
Selain netizen yg udah biasa membahas buku, ada beberapa akun yang ramai diRT. pic.twitter.com/0uK8uU4OTm
Minggu pukul 11:11, akun @Andy_Budiman_ merituit cuitan @aniesbaswedan, yg ditulis puku 10:23. Cuitan ABW tidak mengandung kata "buku" shg tidak tertangkap DE. Tetapi response2nya tertangkap.
Menurut Ismail, ada dua cluster besar yang mendominasi tren percakapan buku yaitu @fadlizon, @GeiszChalifah, dan @ghnieierfan.
Lalu cluster berikutnya @sahal_AS, @TsamaraDKI, dan @budimandjatmiko. Selain itu ada juga akun penengah kedua cluster yaitu @logos_id, @wisnu_prasetya, dan @historia_id.
Belakangan peta percakapan antara dua cluster makin besar dan melibatkan lebih banyak influencer. Cluster Tsamara dan Sahal ketambahan pendukung dari @permadiaktivis1, @Indonesianews15, @kurawa, @na_dirs, @LaskarCikeas, dan @Ch_Chotlmah.
Sementara cluster yang lebih besar dimotori Fadli Zon dkk mendapat tambahan influencer dari @MaspiyuO, @JJRizal, @msaid_didu, @KetumProDEM.
Buku How Democracies Die karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt mendadak viral usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah foto sedang membaca buku tersebut pada Minggu (22/11).
Buku itu berisi hasil penelitian dan pengamatan Levitsky-Ziblatt terhadap kematian demokrasi di beberapa negara. Titik penekanan buku itu soal gejala kematian demokrasi di Amerika Serikat setelah Donald Trump menjabat presiden.
Buku itu terbit pada 2018 dalam bahasa Inggris dan dialih bahasa ke bahasa Indonesia oleh PT Gramedia Jakarta di tahun berikutnya.
Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyampaikan pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Imam besar FPI Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya menimbulkan banyak reaksi dari netizen di media sosial, terutama Twitter.
Ismail menyampaikan analisis DE mencatat perbincangan mengenai Anies sejak 10 hingga 17 November mencapai 161.505. Puncak perbincangan pada 17 November dengan 46.759 perbincangan.
“Grafik tren seminggu terakhir memperlihatkan ada peningkatan tajam sejak tanggal 16 November, puncaknya pada 17 November 2020,” kicau Ismail, Rabu (18/11).
Berdasarkan pemetaan, Ismail membeberkan klaster yang pro terhadap Anies atau ABW lebih besar dari kontra. Banyak pengguna yang memberikan dukungan positif kepada Anies. Sedangkan klaster kontra tampak lebih kecil.
“Cluster Pro ABW lebih besar dari yang Kontra. Banyaknya warna hijau pada cluster Pro memperlihatkan dukungan positif pada @aniesbaswedan, sedangkan warna merah pada cluster Kontra menunjukkan tingginya sentimen negatif kepada ABW,” ujarnya.
Ismail mengatakan DE mencatat ada banyak narasi yang muncul dalam pemeriksaan Anies. Narasi utama dalam pemeriksaan Anies adalah ketidakpercayaan kepada pemerintah Presiden Joko Widodo.
Sedangkan dari sisi emosional, DE menyampaikan pengguna yang marah dan jijik dengan pemeriksaan Anies cukup tinggi. Jika dikelompokkan berdasarkan kandungan emosinya, paling besar berupa ‘trust’, soal ketidakpercayaan pada keadilan penegakan hukum.
“Lalu ‘anticipation’, harapan agar ABW baik-baik saja selama pemeriksaan,” ujar Ismail.
Sedangkan emosi marah, Ismail menyebut sangat tinggi. Hal itu, kata dia tampak dari percakapan warganet.
Kemudian, Ismail mengungkapkan keterlibatan bot dalam percakapan Anies cenderung natural. Dari 23 ribu akun yang aktif dalam percakapan tentang Anies tanggal 16-17 November, sebanyak 69 persen berhasil diidentifikasi score botnya secara random.
“Hasilnya, secara agregat score bot 1.89, artinya cenderung natural. Ini gabungan dari pro & kontra,” ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Ismail menyimpulkan pemanggilan dan pemeriksaan Anies telah memantik percakapan pro-kontra antara pendukung Anies dan para pengkritiknya. Klaster pro Anies paling besar ukuran pendukung dan percakapannya, namun klaster kontra juga termasuk cukup besar.
Sebagian besar narasi utama dan mendapat retweet paling banyak berasal dari akun-akun pro Anies, seperti @fadlizon, @tatakujiyati, dan @fahiraidris. Akun itu mengangkat isu ketidakpercayaan kepada hukum, pemeriksaan dianggap tidak sesuai UU dan politis, tebang pilih, serta dukungan pada Anies.
“Sedangkan dari cluster kontra ABW, narasi utama kritik mereka terutama soal kecilnya denda pelanggaran PSBB (50jt), perbedaan perlakukan ABW thd pedagang kecil vs thd acara HRS/FPI (misal cuitan @permadiaktivis1),” ujar Ismail.
Anies Baswedan Diperiksa Polisi: Response Netizen
Kemarin (17 Nov) selama 9 jam @aniesbaswedan diperiksa polisi. Sejak tanggal 16 November, response publik sudah tinggi.
Lebih dari itu, Ismail berkata emosi netizen yang dominan adalah soal trust (ketidakpercayaan), anticipation (doa dan harapan bagi Anies), anger (marah), dan disgust (sebal/jijik).
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3309089/original/053931500_1606473180-Picture2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-landscape-new.png,573,20,0)/kly-media-production/medias/3306880/original/000353600_1606297496-Sentimen_Terhadap_Isu_Vaksin_Covid-19.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-landscape-new.png,573,20,0)/kly-media-production/medias/3306924/original/070173700_1606299699-Tren_Sentimen_Terhadap_Isu_Vaksin_Covid-19.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-landscape-new.png,573,20,0)/kly-media-production/medias/3306881/original/048403800_1606297550-Sentimen_Terhadap_Isu_Vaksin_Covid-19_dari_China.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-landscape-new.png,573,20,0)/kly-media-production/medias/3306900/original/055573900_1606298542-Tren_Sentimen_Terhadap_Isu_Vaksin_Covid-19.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3308191/original/052425700_1606397646-IMG-20201126-WA0008-01.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3308192/original/040977400_1606397742-IMG-20201126-WA0009-01.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3307636/original/098116600_1606369261-who-and-experts-warn-misinformation-could-jeopardise-any-roll-out-of-immunisation-programmes-1606356950953-5.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-square-new.png,540,20,0)/kly-media-production/medias/3307271/original/090498800_1606349234-Social_Network_Analyisis_pada_Topik_Vaksin_Covid-19.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-landscape-new.png,573,20,0)/kly-media-production/medias/3307318/original/042289700_1606353335-PicsArt_11-26-08.10.37-01.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-square-new.png,540,20,0)/kly-media-production/medias/3307269/original/087296200_1606349026-Social_Network_Analyisis_pada_Topk_Vaksin_Covid-19_dari_China.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3304163/original/038952200_1606396204-PicsArt_11-26-08.07.46-01.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3146484/original/075137300_1591595810-vaksin.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3304134/original/054084900_1606115194-Kampanye_Vaksin_Melibatkan_Akun_Bot__1_.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3304137/original/094509700_1606115281-Kampanye_Vaksin_Melibatkan_Akun_Bot__2_.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3304144/original/089749800_1606115367-Kampanye_Vaksin_Melibatkan_Akun_Bot__3_.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3308922/original/000030200_1606464733-Infografis_vaksin_covid-19.jpg)
Media Kernels Indonesia 