Jakarta, CNN Indonesia — Pengamat minta pemerintah pusat untuk menampilkan peta sebaran virus coronaSARS-COV-2 penyebab sakit Covid-19.
Hal ini diungkap analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi lewat cuitannya. Cuitan ini disampaikan menanggapi peta sebaran suspect virus corona yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ia pun meneruskan cuitan ini kepada BNPB, Kemenkominfo, KSP, dan Kemenkes RI.
“Kita ndak bisa minta setiap daerah bikin. DKI dan Jabar punya resource (sumber daya) tim yg bagus buat bikin. Daerah lain belum tentu. Jadi yg kita dorong bikin adalah pusat. One for all (Satu untuk semua.”
Lebih lanjut, Ismail menyarakan pemerintah pusat untuk menampilkan peta sebaran Covid-19 pada website resminya, misalnya pada website https://infeksiemerging.kemkes.go.id/.
Sebab, menrutnya peta sebaran tersebut sangat diperlukan oleh publik dalam mengontrol segala aktifitasnya di tengah penyebaran COvid-19 di Indonesia.
“Peta sebarang Covid-19 itu memudahkan publik dan juga memberikan infirmasi bahwa data-data orangnya terkontrol. Dengan ada di peta, orang-orangnya di sini, artinya itu sense-nya oh ini terkontrol sama pemerintah,” ujar Ismal kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/3).
Lebih lanjut, Ismail mengaku awalnya tidak sepakat jika daerah membuat website yang tentang Covid-19, khususnya menampilkan peta sebaran. Terlebih, lanjut dia tidak semua daerah memiliki kemampuan seperti DKI dan Jabar. Namun, dia memaklumi hal itu terjadi lantaran pemerintah tidak mengindahkan desakan publik.
“Siapa yang harus membuat sebaiknya pemerintah pusat biar tidak perlu setiap daerah membuat. Yang penting up to date (pembaruan), bisa di-zoom (diperbesar), transparan, ada dilaporarkan ada langsung masuk,” ujarnya.
Di sisi lain, dia menyampaikan membuat peta sebaran tidak sulit. Hal terpenting untuk menyajikan hal itu tergantung dari ketersediaan data dan tim IT.
“Kadang-kadang tidak ada tim IT yang kuat dan kadang-kadang kebijakannya mereka takut khawatir. Dari pada setiap kepala daerah memutuskan sendiri-sendiri, mendingan di pemerintah pusat saja, tenang semua,” ujar Ismail.
Ismail menuturkan gaya komunikasi pemerintah saat ini dengan merahasiakan peta sebaran Covid-19 bukan langkah yang tepat. Dia melihat hal itu justru menimbulkan kepanikan dan menimbulkan persepsi negatif kepada pemerintah yang dianggap gagal mengontrol penyebaran Covid-19.
Ismail menambahkan semua instansi pemerintah harus sesederhana mungkin membuat website. Dia berkata pengguna harus mendapat informasi yang terfokus mengenai Covid-19, misalnya mengenai titik orang yang terinfeksi hingga rumah sakit untuk berobat.
“Biasanya pusat kan tidak bisa mengupdate hal-hal kecil, kontak dan segala macam, biarkan saja di daerah masing-masing. Tapi untuk peta kalo bisa di pusat saja. Kenapa di Jabar dan DKI bikin? Karena sudah dapat tuntutan dari warganya,” ujarnya.
Penyebaran virus corona yang menimbulkan Covid-19 kian meluas dari waktu ke waktu. Hal itu membuat pemerintah DKI Jakarta dan Jawa Barat mengikuti jejak pemerintah pusat untuk membuat website khusus berisi informasi mengenai Covid-19.
Banyak informasi mengenai Covid-19 hingga penanganannya disampaikan di dalam website masing-masing pihak tersebut. Namun, hanya website milik pemerintah pusat yang tidak menampilkan peta sebaran Covid-19.
Website milik DKI Jakarta dikatui menampilkan peta peta sebaran warganya yang diduga atau terinfeksi Covid pada kanal Data. Sedangkan Jabar, menampilkan peta tersebut pada beranda website. (jps/eks)
Media Kernels Indonesia 