Jakarta, CNN Indonesia — Pakar media sosial sekaligus Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi membeberkan pemetaan analisis kicauan warganet di Twitter, usai Presiden Joko Widodo terbitkan aturan baru yang izinkan rektor Universitas Indonesia (UI) untuk rangkap jabatan.
Ismail mengatakan dari 61,4 ribu kicauan ‘Rektor UI’ yang menjadi trending topik hingga Rabu (21/7) pagi, satu kluster besar yang membahas topik itu paling banyak dari kalangan netral.
“Hanya ada satu cluster besar yang membahas topik ini. Paling banyak dari kalangan netral. @ridwanhr dan @NephiLaxmus jadi sentral joke Rektor UI,” cuitnya lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (21/7).
Selain itu disampaikan Ismail, dari kalangan yang cenderung oposisi juga sangat aktif berkomentar, khususnya menghubungkan isu rangkap jabatan dengan peran Jokowi. Lihat Juga :
Rektor UI Trending, Video Jokowi Larang Dobel Jabatan Muncul Lebih lanjut ia menjelaskan topik yang paling dominan dicuitkan oleh waganet ialah rangkap jabatan, komisaris dan statuta diubah. Sedangkan tokoh yang banyak disebut yakni Rektor UI dan Presiden Jokowi.
Ia juga menganalisis kicauan warganet yang dinilai emosi. Beberapa warganet menyatakan adanya rasa emosi dan ketidakpercayaan yang dituangkan lewat cuitan di Twitter.
Dari segi emosi, kata Ismail, banyak warganet yang menyatakan bahwa saat ini tatanan hukum telah rusak, aturan hanya untuk sekelompok orang, serta hilangnya moral dan etika.
Di samping itu warganet juga menyampaikan rasa ketidakpercayaannya. Di antaranya menyebut bahwa adanya penurunankepercayaan kepada presiden, adanya rasa curiga untuk menutupi borok perbankan, konstitusi bisa diubah dengan mudah, dan sistem sulit membentuk manusia dengan baik.
Lebih lanjut Ismail juga menganalisis akun robot atau BOT yang bisa memerintah akun untuk melakukan tweet, retweet, mention, like, dan lainnya secara otomatis.
UI dalam trending topik Twitter (20-21 Juli 2021) pic.twitter.com/kYysfRmyPy
Menurutnya, dari 23 ribu pengguna Twitter yang aktif dalam topik tersebut, sebanyak 64,16 persen berhasil dianalisis kecenderungannya. Hasilnya merupakan pengguna asli dan bukan dari mesin otomatis. “Dari total 23 ribu user Twitter yang aktif dalam percakapan ini, sebanyak 64.16 persen berhasil dianalisis kecenderungan botnya. Hasilnya mayoritas adalah ‘human’, total bot score 1.8 (hijau) yg berarti natural,” tutupnya.
Pemerintah sebelumnya dilaporkan telah menerbitkan peraturan baru Nomor 75 Tahun 2021 tentang StatutaUI bermuatan peraturan dasar pengelolaan UI, yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional di kampus tersebut.
Peraturan itu ditetapkan di Jakarta dan diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2021. Peraturan tersebut sekaligus mengganti peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.
Dalam salinan naskah PP 75 Tahun 2021 itu, terdapat beberapa pasal perubahan yang menjadi sorotan, salah satunya pasal yang mengatur soal ketentuan larangan rangkap jabatan pada rektor dan wakil rektor.
Lihat Juga :
Pakar Hukum: Revisi Statuta UI Tak Berlaku untuk Ari Kuncoro Dalam PP Nomor 75 Tahun 2021 Pasal 39 disebutkan bahwa rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap jabatan dengan ketentuan.
Pertama, pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; kedua, pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah; ketiga, direksi pada BUMN/daerah maupun swasta; dan keempat, pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.
Sehingga, jika dibandingkan dari dua aturan itu, maka terlihat bahwa dalam PP Nomor 75 Tahun 2021 larangan rangkap jabatan pada BUMN hanya spesifik pada satu jabatan, yakni khusus direksi.
Isu rangkap jabatan di UI santer diperbincangkan usai Rektor UI, Ari Kuncoro diduga melanggar aturan rangkap jabatan. Pasalnya, selain menjabat sebagai rektor, Ari juga diketahui menjabat sebagai komisaris BUMN.
Selain menjadi rektor di UI, Ari saat ini tercatat menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
Merdeka.com – Mahasiswa biasanya selalu turun ke jalan menyampaikan kritik dan aspirasi kepada pemerintah. Mereka membawa spanduk bahkan mobil komando ke depan Istana atau gedung DPR.
Namun, perkembangan zaman dan teknologi mengubah cara mahasiswa berpendapat. Mereka memilih menyampaikan suaranya lewat media sosial. Media sosial menjadi salah satu ruang publik yang dewasa ini dimanfaatkan banyak orang untuk berbicara segala hal termasuk protes pada pemerintah.
Kritik mahasiswa dengan memanfaatkan media sosial seperti menjadi fenomena belakangan ini. Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas terkemuka berani melontarkan kritik pedas terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial, baik melalui poster atau meme.
Munculnya kritik terhadap Presiden Jokowi di media sosial dimulai oleh BEM Universitas Indonesia yang menyebut Jokowi King of Lip Service. BEM UI mengunggahnya di akun Instagram resmi mereka. Seketika apa yang dilakukan BEM UI menjadi viral, ada pro dan kontra. Bahkan Rektor UI turun tangan menindak BEM. Jokowi pun ikut bereaksi menanggapi unggahan dari BEM UI. Jokowi menyatakan siap dikritik asal sopan dan santun. Usai UI, sejumlah BEM lain ikut mengkritik presiden di media sosial.
Kritik Lewat Media Sosial Dinilai Efektif
Pemerhati media sosial yang juga pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan kritik atau protes yang dilakukan mahasiswa dan ditujukan untuk pemerintah sebenarnya bukan hal baru. Itu sudah terjadi sejak lama.
Hanya saja, cara yang digunakan mulai bergeser. Saat ini, sejumlah mahasiswa memilih media sosial sebagai tempat menyampaikan aspirasi pada pemerintah. Tidak melulu harus turun ke jalan.
“Dan metode media itu cuma mengikuti zaman saja, kalau sekarang memakai medsos ya pasti memakai medsos. Kalau zaman dulu itu kan selebaran, buat email di-blast begitu. Jadi mereka itu ngikutinlah perkembangan media sosial. Jadi ini kalau dibilang sesuai dengan platform tren,” kata Ismail kepada merdeka.com, Senin (19/7).
Sebelum pandemi terjadi, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa juga akrab dengan media sosial. Selain itu, dia yakin antar BEM juga sering berkomunikasi lewat media sosial.
Fahmi menambahkan, selain pengaruh tren, penyampaian aspirasi lewat media sosial dinilai sangat efektif untuk menghasilkan efek timbal balik. Buktinya, kata dia, Jokowi dan sejumlah pihak merespons kritik berbalut meme yang disampaikan BEM UI beberapa waktu lalu.
“Itukan bisa dilihat dari Pak Jokowi yang merespons kemarin. Apa yang dilakukan BEM UI itu kemudian direspons sampai harus membuat pernyataan. Kemudian sampai jadi bahan pembahasan di televisi, kemudian media jadi banyak yang mengangkat. Hanya dengan beberapa postingan di Twitter itu dampaknya begitu besar,” tuturnya.
Ismail melanjutkan apa yang dilakukan BEM UI saat itu adalah resonansi isu. Apalagi paling berat seperti BEM UI yang mendapatkan teror duluan.
“Dan ini dites, kalau yang UI ini gagal misalkan dia dipenjara atau segala macam, mungkin BEM-BEm yang lain bakal diam. Tetapi kan enggak begitu, Pak Jokowi malah bagus mempersilakan mahasiswa untuk mengkritik. Akibatnya BEM UI kan aman, BEM UI tidak dikeluarkan dari universitas,” katanya.
Kritik BEM UI Diikuti Sejumlah Kampus
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam akun instagramnya, mereka menyebut orang nomor satu di Indonesia itu sebagai ‘The King of Lip Service’.
Dalam unggahannya, BEM UI juga menyertakan foto Presiden Jokowi dengan mahkota raja disertai dengan tulisan “JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE”. Mereka juga mengunggah sejumlah pernyataan Presiden, serta referensi beritanya.
Foto yang diunggah disertai dengan narasi: “Halo, UI dan Indonesia! Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk “lip service” semata. Berhenti membual, rakyat sudah mual! Brigade UI 2021 #BergerakProgresif.”
Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI Fathan Mubina mengakui pihaknya sengaja mengunggah konten itu. Dia menyatakan unggahan itu sebagai bentuk kritik yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI.
BEM UI menganggap banyak pernyataan Presiden tidak sesuai realita. Fathan mencontohkan, wacana revisi UU ITE justru direalisasikan dengan penerbitan buku pedoman dan ditambah pasal baru yang berpotensi menjadi pasal karet.
“Terkait TWK (pegawai KPK), yang seharusnya tidak menjadi dasar pemecatan, namun terdapat 20 orang lebih yang akan dipecat. Jadi ini sebagai kritik seharusnya presiden tegas dengan pernyataannya,” ungkap Fathan, Minggu (27/6).
Fathan menuturkan, banyak isu sosial dan politik terkait Presiden Jokowi yang perlu disikapi BEM UI. “Di pemberitaan yang ada di media, apa yang dinyatakan (Jokowi) itu tidak sesuai dengan realisasinya dan cenderung menunjukkan tidak adanya keseriusan gitu dalam merealisasikan pernyataan tersebut, jadi berangkat dari keresahan itu,” paparnya.
Dia menjelaskan, postingan itu tidak diniatkan untuk menyikapi isu tertentu yang beredar sekarang. Mereka hanya mereview ulang bagaimana Presiden menyikapi berbagai isu. Unggahan itu didasarkan kompilasi dari berita yang beredar.
“Jadi untuk postingan konsepnya gitu. Kemudian soal viralnya, mungkin ini juga hal yang sudah ada, polanya begitu dari dulu, kalau kita menyinggung pihak tertentu, publik itu kadang tidak bisa membedakan antara personal dan tanggung jawabnya. Kita tidak memojokkan Pak Jokowi sebagai satu orang, sebagai personalnya, tapi lebih ke tanggung jawabnya sebagai Presiden,” tegasnya.
Kemudian, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Universitas Padjadjaran (Unpad) mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui konten di media sosial. Mereka meminta pejabat pemerintah berhenti ‘ngibul’ dan bekerja sebaik-baiknya untuk memperbaiki tingkat kepercayaan publik yang turun.
Konten kritik diunggah di berbagai platform media sosial seperti Instagram dan twitter @bemfisipunpad. Unggahan pertama diisi oleh gambar dengan tulisan “Kami Bersama Presiden Jokowi”. Namun pada unggahan berikutnya berisi gambar Presiden Joko Widodo dengan tulisan “Tapi Boong”.
Unggahan berikutnya berisi poin-poin dari kritik yang disampaikan. Yang pertama mereka menilai presiden antikritik. Kritik yang disampaikan kerap berujung pada serangan di media sosial maupun aksi represif. Contohnya saat demonstrasi omnibus law.
Poin kedua adalah kriminalisasi kepada masyarakat adat. Dari catatan mereka, melansir YLBHI, terjadi 51 kali kriminalisasi terhadap masyarakat adat sepanjang tahun 2019. Poin ketiga berisi tentang inkonsistensi pernyataan presiden dengan kinerja dari jajarannya.
Contoh kasusnya adalah saat Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK. Dalam beberapa cuitannya, Presiden Joko Widodo menyatakan hasil TWK tidak dijadikan satu–satunya dasar dalam pemberhentian 75 pegawai KPK. Namun faktanya, KPK tetap mencoret 51 dari 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Poin keempat, BEM Fisip Unpad mengkritisi kebingungan pemerintah menghadapi krisis saat pandemi Covid-19. Selama pandemi berlangsung, penanganan dianggap carut-marut dan belum ada tanda bisa mengakhirinya. Di sisi lain, saat pandemi mash berlangsung, pemerintah bersama DPR mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial dengan disahkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja.
Poin kelima adalah kursi pejabat publik hingga komisaris BUMN untuk keluarga dan rekan dekat. BEM Fisip Unpad menilai di era Presiden Joko Widodo, anak dan menantunya ada yang menjadi kepala daerah. Yakni, Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo) dan Bobby Nasution (Wali Kota Medan).
Lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pemerintahan Mahasiswa (PM) Universitas Udayana (Unud) Bali menyebut orang nomor satu di republik ini sebagai ‘The Guardian of Oligarch’.
Kritik itu diunggah BEM PM Unud di akun instagram resmi miliknya @bem_udayana, dikutip Senin (19/7). Meme hitam putih yang mereka posting mirip dengan poster film ‘Guardians of the Galaxy’.
Selain meme, BEM PM Unud juga mengunggah narasi mengkritik rezim pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang dinilai penjaga oligarki.
“Defenisi oligarki menurut akademika Jeffrey A Winter, pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi eksklusifnya,” tulis BEM PM Unud.
BEM PM Unud menilai Jokowi sering kali mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan sekelompok tertentu. Kepentingan itu bahkan tidak menghiraukan kepentingan serta kesejahteraan rakyat.
Mereka menyebut, hal itu terlihat dari kondisi kekuasaan di mana terjadi pembajakan institusi dan regulasi guna membentuk kebijakan dan perangkat hukum seperti UU KPK, UU Cipta Kerja, UU Minerba yang merugikan rakyat secara keseluruhan.
Kebijakan tersebut, lanjut BEM PM Unud, telah melanggengkan praktik korupsi oleh politikus koruptor hingga merusak lingkungan. Selain itu, BEM PM Unud juga menyoroti kebebasan sipil yang semakin direpresi terutama hadirnya buzzer-buzzer di media sosial.
Ruang demokrasi itu, lanjut BEM PM Unud, telah menyempit. “Kekuasaan hari ini dijaga oleh buzzer yang secara terang-terangan menyempitkan ruang demokrasi dan kritik,” tulis BEM PM Unud.
Sejatinya, kritik kepada pemerintah memang perlu dilakukan. Namun, kritik juga harus menggunakan data yang valid agar tidak menimbulkan hoax atau ujaran kebencian semata.
Jika berpendapat atau menyampaikan kritik melalui media digital, dapat membaca dan memahami UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU tersebut terdapat ketentuan pidana pada Pasal 45 ayat (1) tentang muatan yang melanggar kesusilaan; ayat (2) tentang muatan perjudian; ayat (3) tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; ayat (4) tentang muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Selain itu, ada pula Pasal 45a ayat (1) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen; ayat (2) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas SARA.
Serta Pasal 45b tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sedangkan jika masyarakat ingin menyampaikan kritik melalui unjuk rasa, baiknya terlebih dahulu membaca dan menyimak UU Nomor 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. [lia]
JAKARTA, KOMPAS.com – Tidak hanya berhadapan dengan pandemi Covid-19, segala informasi sesat alias hoaks dan teori konspirasi berkait Covid-19, juga menjadi permasalahan yang harus dihadapi pemerintah maupun masyatakat Indonesia saat ini.
Tak sedikit kasus pasien Covid-19 yang meninggal dunia akibat menolak mendapat perawatan di rumah sakit atau bahkan menolak menerima vaksin akibat banyaknya informasi negatif terkait hal tersebut.
Founder aplikasi Drone Emprit Ismail Fahmi menilai, hal itu dipengaruhi oleh ketimpangan informasi yang diterima oleh masyarakat. Kata Fahmi, belakangan ini masyarakat lebih banyak mendapat informasi negatif, baik itu fakta ataupun hoaks, dibandingkan informasi positif tentang Covid-19.
“Jadi saya lihat enggak imbang informasi, yang memunculkan hal yang negatif dan hoaks, dibandingkan informasi yang meluruskan tadi. Jadi masyarakat dibombardir dengan informasi negatif baik itu hoaks maupun fakta,” kata Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/7/2021).
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Menurut Fahmi, jangankan hoaks, berita fakta yang terjadi di lapangan pun bisa menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Melimpahnya informasi sesat membuat masyarakat semakin sulit percaya akan bahaya dari virus ini. “Misalnya potongan video dr Lois, terus potongan video dari media soal ada ini meninggal karena vaksin, ditambah pemuka agama bilang ini (vaksin) untuk mengurangi populasi misalnya,” ucap Fahmi.
“Nah kontkesnya beda-beda, tapi disatukan untuk mendukung sebuah cerita bahwa vaksin untuk membunuh manusia, berita yang benar pun bisa jadi bahan yang membuat orang jadi takut, timbah yang salah” lanjutnya.
Fahmi berpendapat, pemerintah dan media memiliki peran besar untuk mengatasi permasalahan ini. Ia berharap pemerintah sigap menangkal segala informasi yang salah untuk kemudian disebarkan ke seluruh masyarakat melalui pemberitaan di media.
“Media harus selalu lengkapi, langsung dibarengi dengan penjelasan yang sebenarnya. Kemudian perlu ada gerakan untuk meng-counter video hoaks di WA (WhatsApp), medsos, pemerintah punya tugas, harus disipain kalau ada informasi yang enggak jelas langsung dijelasin,” tutur Fahmi.
Kemunculan seorang dokter bernama Lois Owien bikin heboh jagat media sosial hingga akhirnya dia ditangkap dan terjerat kasus hoax. Narasi dr Lois sebagai ‘COVID deniers‘ ternyata masih meraup banyak dukungan di medsos. Sebenarnya siapa saja pendukung dr Lois dan bagaimana peta keriuhannya di media sosial?
Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, melakukan analisis peta pendukung ‘COVID deniers‘ dengan studi kasus dr Lois. Analisis ini dilakukan dengan melihat peta percakapan pada 5-11 Juli 2021.
Cuitan dr Lois ada yang masih terbuka, ada yang sudah dihapus. Ismail Fahmi merangkum sederet klaim dr Lois antara lain: – kematian karena keracunan obat, bukan virus – vaksin menurunkan imunitas – vaksin adalah logam berat dan racun – saya adalah ‘suara kebenaran’ – saya anti-hoax, paling ilmiah sedunia – semua penganjur vaksin = penjahat perang, pengkhianat bangsa
“Dalam periode 5-11 Juli, tren percakapan naik pesat tgl 11 Juli. Ini dipicu oleh munculnya Lois di acara Hotman Paris dan Podcast seorang netizen pendukung,” kata Ismail Fahmi lewat penjelasannya di Twitter seperti dikutip pada Rabu (14/7/2021).
Peta percakapan tentang akun dr Lois pada 5-11 Juli 2021 menampilkan dua klaster besar yaitu pro Lois dengan akun sentral @LsOwien dan kontra Lois dengan akun sentral @tirta_hudhi.
Ismail Fahmi menyebut beberapa akun Twitter yang terang-terangan pro-dr Lois, yaitu @AldoBabeh, @mysubuh, @N4t0, @Cobeh09, @mtaufikmJKT48, @Hitamputih2010. Salah satu akun pendukung yang paling aktif adalah @AldoBabeh. Tak hanya memberi dukungan, mereka juga membuat podcast bersama.
“Profile beberapa akun top pendukung Lois memiliki karakteristik yang mirip. Dan dalam cluster sebelumnya tampak mereka saling berjejaring,” kata Ismail Fahmi.
Di sisi lain, banyak pula yang terus memberikan narasi kontra terhadap dr Lois. Salah satunya adalah dr Tirta, yang juga menyampaikan langkah IDI dan MKEK.
Peta percakapan ttg akun ini dalam periode 5-11 Juli menampilkan dua cluster besar: Pro Lois dengan akun sentral @LsOwien, dan Kontra Lois dengan akun sentral @tirta_hudhi. pic.twitter.com/L8vvOxeRqi
Dampak Podcast dan Acara TV yang Tampilkan dr Lois
Keriuhan soal dr Lois tak hanya menyebar di Twitter atau YouTube, tapi juga masuk ke grup-grup WA. Video yang menyebar merupakan potongan podcast dan acara TV yang menampilkan dr Lois.
“Acara TV dengan Hotman Paris serta Podcast dengan @AldoBabeh ternyata cukup besar pengaruhnya di kalangan orang-orang yang cenderung menolak vaksin, obat, dan covid19. Potongan videonya menyebar di medsos dan group-group WA,” paparnya.
Posisi Para Pendukung dr Lois
Ismail Fahmi menggabungkan peta social network analysis (SNA) tentang dr Lois dan peta SNA ‘vaksin COVID’ yang lebih luas. Pada pendukung membentuk cluster sendiri yang terdiri atas netizen dengan berbagai latar belakang, seperti oposisi, nakes, aktivis politik, media, netizen umum, dan akun-akun propemerintah.
“Sebagian pendukung @LsOwien ini dekat dengan kalangan Oposisi. Tapi tak semua oposisi setuju dengan Lois, dan tak semua pendukung Lois itu oposisi. Oposisi banyak yang satu cluster dengan nakes, media, dan aktivis politik terkait vaksin covid. Banyak beri kritikan ke pemerintah,” ungkap Ismail Fahmi.
“Dari narasi konspiratif yang banyak disampaikan @LsOwien di awal analisis ini, para pendukungnya kebanyakan dari mereka yang percaya teori konspirasi. Tidak semua dari oposisi dalam percakapan ini yg percaya teori konspirasi. Kalau kebetulan percaya, mereka manfaatkan @LsOwien untuk menyerang pemerintah juga, misal dengan menambahkan tagar #PakPresidenKapanMundur,” sambungnya.
tampak netizen dengan berbagai latar belakang, seperti oposisi, nakes, aktivis politik, media, netizen umum, dan akun-akun pro pemerintah.
Dari analisis tersebut, Ismail Fahmi merangkum siapa saja pendukung seorang influencer COVID deniers. Bisa saja mereka merupakan irisan dari kalangan pro-teori konspirasi, antivaksin, dan pengkritik pemerintah (oposisi). Kesamaan frekuensi di antara kalangan-kalangan itu membuat narasi COVID deniers juga cepat menyebar.
“Kesamaan frekuensi ini pula yang bisa membuat orang-orang menyebarkan pesan-pesan yang tidak 100% beririsan dengan narasi mereka, ke dalam group-group WA mereka. Biasanya sudah dicampur (collapse) dengan narasi lain yang berbeda konteks agar makin sefrekuensi,” kata Ismail Fahmi.
JERINX DAN KONSPIRASI
April 2020 yang lalu DE menganalisis narasi konspirasi yang dipromosikan oleh Jerinx dan mendapat banyak dukungan. Ada beberapa kesamaan narasi bahwa Covid tidak ada dan merupakan konspirasi global. pic.twitter.com/AmWuIIQPhf
Dari sederet analisis itu, Ismail Fahmi menarik kesimpulan soal bahwa pendukung COVID deniers yang merupakan irisan dari kelompok antivaksin, pro teori konspirasi, dan oposisi. Dia juga memaparkan dampak negatifnya.
“Dampak negatif dari influencer covid deniers seperti ini adalah, akan selalu ada kelompok orang yang memanfaatkan narasi, grafis, dan videonya, yang di-“context collapse”-kan dengan narasi lain yang cocok dengan narasi kelompoknya, dan disebar ke group-group WA,” jelasnya.
“Penyebaran di group WA ini sangat cepat viralnya dan tidak bisa dimonitor, khususnya dalam jejaring tiga kelompok tersebut. Dan ini mudah mempengaruhi pengguna, khususnya dari kalangan yang tidak bisa melakukan verifikasi (seperti orang tua, post truth believers),” sambung Ismail Fahmi.
POJOKSATU.id, JAKARTA – Banyaknya tuduhan terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Leon Alvinda Putra mendapat tanggapan dari pakar media sosial, Ismail Fahmi.
Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia ini meretwit cuitan dosen Universitas Monash Australia yang juga kiai NU, Nadirsyah Hosen.
Dalam cuitannya, Nadirsyah Hosen terheran-heran dengan banyaknya tuduhan buzzer kepada Leon BEM UI.
“Lha kemarin katanya Leon BEM UI itu HMI yang dikuasai PKS. Ada lagi yang bilang dia terhubung dengan Partai Demokrat karena ketemu Bu Ani di Istana. Terus katanya dia pendukung FPI. Sekarang Bang El bilang dia PKB. Yang bener yang mana sih? Pusing pala barbie neeh,” kata Nadirsyah Hosen melalui akun Twitter @na_dirs.
Ismail Fahmi menanggapi cuitan Nadirsyah Hosen melalui akun Twitter pribadinya, @ismailfahmi pada Kamis (1/7).
Ismail Fahmi berkelakar bahwa Leon BEM UI adalah anggota intelijen Penguasa Agung Sejagat.
“Fix, Leon anggota intelijen Penguasa Agung Sejagat yang bisa masuk ke istana mempengaruhi sebuah negara sejak usia 13 tahun,” canda Ismail Fahmi.
Diketahui, Leon BEM UI pernah bertemu dengan Ibu Ani Yudhoyono di Istana Negara pada Juni 2013. Saat itu, Leon baru berusia 13 tahun.
Gara-gara pertemuan itu, Leon BEM UI dijuluki ‘Asuhan Ciekas’. Bahkan ada yang menyebut Leon merupakan kader Partai Demokrat.
Leon menjelaskan dia diundang ke Istana Negara saat masih kelas 2 SMP.
Leon memang mendapat kesempatan ke Istana karena menang lomba karya tulis tingkat nasional.
“Tahun 2013, saya masih kelas 2 SMP di SMPN 1 Grogol Sukoharjo. Alhamdulillah menang juara 3 di bidang karya tulis dalam lomba penyuluhan sanitasi yang diadakan Satker PPLP Jawa Tengah,” ujar Leon.
Saat itu, Leon mengikuti jambore sanitasi nasional di Jakarta yang juga dikukuhkan oleh Ani Yudhoyono di Istana.
“Saya pun mengikuti jambore sanitasi nasional di Jakarta dan dikukuhkan oleh ibu Ani di Istana Negara,” kata Leon.
Leon Klarifikasi Pro FPI
Leon BEM UI juga mengklarifikasi tuduhan para buzzer yang menyebutnya pro terhadap FPI.
Tuduhan itu muncul setelah BEM UI mengkritik kebijakan pemerintah membubarkan ormas FPI tanpa melalui pengadilan.
Menurut Leon, sikap BEM UI terkait pembubaran FPI dikeluarkan pada tanggal 3 Januari 2021 yaitu pada ujung kepengurusan BEM UI 2020.
Saat itu, Leon sudah terpilih sebagai ketua BEM UI 2021, tetapi dia belum dilantik.
Leon mengaku sudah non aktif dari BEM UI 2020 mulai tanggal 2 Desember 2020 karena mengikuti proses Pemilu Ketua BEM UI 2021 dan tidak terlibat dalam perumusan sikap pembubaran FPI itu.
Leon BEM UI menjadi perbicangan ramai setelah BEM UI membuat meme Jokowi dan menjulukinya sebagai The King of Lip Service alias raja pembual. BEM UI meminta Jokowi stop membual karena rakyat sudah mual. (one/pojoksatu)
Seorang dokter bercerita tentang pasien Corona usia produktif yang masuk dalam daftar tunggu ‘antrean kematian’. Kondisi ini terjadi karena mereka belum mendapat ruang ICU.
Cerita ‘Berapa lama lagi saya bisa hidup, Dok?’ ini diungkap oleh dokter bernama Agnes Tri Harjaningrum melalui status Facebook-nya. Cerita tersebut kembali dibagikan oleh pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, lewat akun Twitternya. detikcom telah mendapat izin untuk mengutip cerita tersebut.
Mulanya, Agnes bercerita soal kondisi sebuah RSUD di Jakarta yang penuh. Akibat kondisi ini, sejawat dia yang dokter jaga mendapat pertanyaan dari para pasien soal berapa lama lagi mereka bisa bertahan hidup.
Dia mengatakan sejumlah pasien dalam daftar tunggu sudah menandatangani do not resuscitate (DNR). DNR merupakan keputusan tidak melanjutkan tindakan pertolongan (CPR/cardiopulmonary resuscitation) setelah 30 menit tidak menunjukkan ada return of spontaneous circulation (ROSC). Pasien-pasien dengan DNR termasuk dalam kategori sebagai pasien menjelang ajal.
Mereka hanya bisa diberi obat-obatan sederhana, infus, dan oksigen. Sehingga, jika kondisinya memburuk, mereka tidak akan mendapat tindakan apa-apa lagi. Ironisnya, para pasien dalam daftar antrean ini rata-rata berada di rentang usia antara 30-50 tahun.
“Mereka benar-benar seperti menunggu antrian kematian kan jadinya hiks. Dan sedihnya pasien-pasien yang antri itu bukan yang sudah sepuh-sepuh, tapi usia 30 sampai 50-an. Usia produktif, meskipun ada juga yang beneran sepuh memang. Kadang ada yang DOA (death on arrival), ada juga yang meninggal di perjalanan,” tulisnya.
Dia menuturkan bahwa angka kematian di RSUD tersebut tinggi. Hampir setiap hari ada pasien yang meninggal dunia.
“Angka kematian di RS ini pasti tinggi, karena hampir setiap hari ada pasien meninggal. Hari ini dua, kemarin satu. Padahal sebulan lalu seminggu juga belum tentu satu. Bagian peralatan sudah menyiapkan peti mati lebih banyak karena kebutuhan meningkat,” katanya.
BOR DKI Jakarta
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan data bed occupancy rate (BOR) isolasi pasien Corona di rumah sakit di Jakarta sudah menyentuh angka 93 persen. Sementara itu, keterisian ruang ICU saat ini mencapai 87 persen.
“Okupansi memang tempat tidur sudah mencapai 93 persen, ruang ICU 87 persen,” kata Riza setelah meninjau posko terpadu PPKM mikro di Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/6/2021).
Riza menerangkan pihaknya terus menambah tempat tidur dan ruang ICU di beberapa rumah sakit. Selain itu, Pemprov DKI akan menambah beberapa tenaga kesehatan dan laboratorium.
“Namun kami terus meningkatkan dan mengupayakan peningkatan penambahan tempat tidur dan ruang ICU, penambahan tenaga kesehatan, laboratorium, dan berbagai fasilitas dukungan,” ungkapnya.
Lebih lanjut politikus Gerindra ini menyebut penambahan kasus Corona di DKI yang terus mencetak rekor terjadi karena jumlah testing di DKI yang tinggi. Kata Riza, jumlah testing di DKI mencapai 135.940 atau setara 14 kali lipat dari standar WHO.
“Sekalipun memang di Jakarta dalam dua hari terakhir ini mencapai rekor sampai 9.000, perlu diketahui itu juga disebabkan karena memang tes PCR di Jakarta, 3T kami tracing, testing, dan treatment kami tinggi ya, testing kami mencapai 135.940 itu. Artinya, hampir 14 kali dari standar WHO, memang itulah cara yang dilakukan ini kami Pemprov untuk segera menyelesaikan dengan cara meningkatkan 3T, tugas masyarakat mari kita tingkatkan 3M,” ungkapnya.
Bak air bah, banjir informasi menghampiri semua orang, baik pembuat kebijakan maupun masyarakat. Di tengah kondisi itu, kemampuan memilah informasi dan memanfaatkannya secara jernih menjadi tantangan.
Dalam sejarah umat manusia, saat ini mungkin adalah era ketika informasi paling mudah didapatkan. Perkembangan teknologi membuat berbagai informasi berseliweran dengan cepat, dalam hitungan detik.
Di satu sisi, hal ini patut disyukuri karena banyak hal dapat diketahui dengan mudah. Demokratisasi informasi terjadi di mana-mana. Namun, pada saat yang sama, kondisi ini juga sering membuat bingung, bahkan dapat memicu konflik sosial. Pasalnya, informasi yang beredar sering tak sesuai kenyataan atau dimaksudkan untuk niat tertentu yang tak baik.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menceritakan, suatu ketika Kementerian Sosial (Kemensos) pernah mendapat informasi melalui aplikasi percakapan tentang seorang nenek yang hidup telantar. Sebagai kementerian yang mengurusi masalah sosial, informasi itu ditindaklanjuti.
Akan tetapi, saat tim dari Kemensos mendatangi lokasi, ternyata nenek itu sudah meninggal dua tahun silam. ”Saya tetap harus mendapatkan bukti dengan mencari akta kematiannya,” kata Risma di Jakarta, Jumat (25/6/2021).
Karakter informasi dari media sosial (medsos) dan aplikasi pesan yang tak selalu akurat membuat Risma tidak menggunakannya sebagai basis informasi utama untuk membuat kebijakan yang besar.
Risma menegaskan, tidak semua informasi dari aplikasi percakapan itu hoaks. Ada juga yang berupa fakta.
Namun, karakter informasi dari media sosial (medsos) dan aplikasi pesan yang tak selalu akurat membuat Risma tidak menggunakannya sebagai basis informasi utama untuk membuat kebijakan yang besar.
KOMPAS/IRMA TAMBUNAN
Menteri Sosial Tri Rismaharini menemui komunitas Orang Rimba di wilayah Bukit Duabelas, Kabupaten Batanghari. Jambi, Rabu (10/3/2021). Selain membari sejumlah bantuan ekonomi dan sosial, Risma menawarkan bantuan lahan kelola untuk pangan serta layanan internet untuk mendukung pendidikan bagi anak-anak rimba.
Dalam membuat kebijakan pembenahan data terpadu penerima bantuan sosial, misalnya, Risma menggunakan acuan data laporan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Sumber informasi lain yang digunakan adalah media arus utama. ”Dari awal, sumber informasinya sudah valid karena temuan lapangan lembaga tepercaya,” ujarnya.
Menghadapi informasi yang simpang siur belakangan ini juga dirasakan Yustinus Prastowo, Staf Ahli Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hampir setiap hari ia meluruskan informasi yang beredar melalui akun media sosialnya terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam RUU Ketentuan Umum Perpajakan.
”Ada informasi yang mengatakan kementerian memajaki sembako atau nanti orang melahirkan akan kena pajak. Informasi itu tidak benar karena konteksnya tidak seperti itu sehingga kami memang harus menjelaskan kepada publik duduk masalahnya,” ucapnya.
Ia berharap, perbincangan terkait isu itu tidak kehilangan konteksnya dan perlu memahami semangat utuh dari penyusunan kebijakan.
Yustinus Prastowo
Banjir informasi juga membuat publik kebingungan dan bahkan memicu keresahan. Hal ini, antara lain, terlihat saat lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan, Jawa Timur. Seiring dengan lonjakan kasus itu, di medsos beredar informasi, antara lain, Covid-19 adalah konspirasi dan ketika menerima vaksin justru akan muncul gejala penyakit itu.https://ads.kompas.id/www/delivery/afr.php?zoneid=758&cb=EQ9JnPQVrXUoiE1l
Pada tahun 2019, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memutuskan memblokir akses internet di Papua sebagai upaya pengendalian informasi yang beredar agar tidak memperkeruh suasana yang saat itu sedang panas. Namun, tindakan itu dipandang melanggar kebebasan informasi sehingga digugat kalangan masyarakat sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada 2020, PTUN menilai pemerintah melanggar hukum dengan kebijakan itu.
Terkait banjir informasi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam wawancara khusus dengan Kompas mengatakan, diperlukan edukasi terus-menerus kepada masyarakat dalam mengonsumsi informasi yang beredar.
”Itulah kita harus mengedukasi masyarakat supaya masyarakat cerdas dan tidak menerima semua informasi yang diperoleh. Sebab, ada informasi positif, ada informasi negatif, ada fitnah, ada juga kabar bohong. Kita harus mengedukasi masyarakat untuk tidak menerima saja,” tuturnya.BPMI – SETWAPRES
Banjir informasi, menurut Menkominfo Johnny G Plate, adalah wajar sepanjang tak membingungkan, memecah belah, dan membuat kekalutan masyarakat. Kemenkominfo saat ini melakukan patroli siber 24 jam nonstop yang dilengkapi crawling machine guna menangkal kabar bohong.
Kita harus mengedukasi masyarakat supaya masyarakat cerdas dan tidak menerima semua informasi yang diperoleh. Sebab, ada informasi positif, ada informasi negatif, ada fitnah, ada juga kabar bohong. Kita harus mengedukasi masyarakat untuk tidak menerima saja.
Saring medsos
Kreator Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan, tidak semua hal yang ada di medsos mewakili ekspresi publik. Medsos lebih menyerupai survei real time yang boleh jadi menunjukkan kecenderungan tertentu, tetapi bukan kebenaran. Jika ingin mencermati medsos, harus dilakukan analisis detail.
”Harus ada stakeholder mapping, misalnya, soal PPN. Muhammadiyah telah menyampaikan ketidaksetujuan. Lalu bagaimana pihak lainnya? Ini untuk mengetahui betul apakah suara publik itu. Sebab, ada juga bot atau mesin di medsos,” ujar Ismail.
Keberadaan tokoh sentral yang berwenang dan mendiseminasi informasi yang benar tentang sesuatu hal, lanjut Ismail, diyakini lebih efektif untuk mengatasi disinformasi ataupun misinformasi.KOMPAS/FAJAR RAMADHAN
Agus Sudibyo
Melihat fenomena banjir informasi, anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, mengatakan, hal itu positif sebagai bagian dari demokratisasi informasi. Kehadiran hoaks atau berita bohong dalam banjir informasi itu pun nyata, tetapi tidak perlu disikapi berlebihan.
Dalam pembuatan kebijakan, menurut Agus, pemerintah dapat mendengarkan masukan publik, baik melalui medsos maupun media arus utama. Jika pemerintah ingin menangkap masukan publik, salah satu langkah paling aman ialah melakukan kajian mendalam terhadap pemberitaan media arus utama. Sebab, media massa memiliki metodologi dalam menyajikan suatu informasi.
”Menulis sesuatu dengan metodologi itu berbeda dengan menulis sesuatu dengan apriori. Jika ingin tahu publik maunya bagaimana, lakukan survei opini publik. Kalau kurang yakin, lakukan konten analisis pemberitaan media arus utama tentang satu isu,” tuturnya.
JAKARTA – Maraknya dugaan foto selfie dengan KTP diperjualbelikan di media sosial menunjukkan bagaimana lemahnya perlindungan terhadap data pribadi konsumen.
Foto diri dan KTP ini memang digunakan sebagai salah satu cara verifikasi akun layanan tertentu (umumnya keuangan).
Kebutuhannya pun macam-macam, untuk bank digital, pembukaan aplikasi kartu kredit, hingga berbagai layanan fintech seperti pinjaman online (pinjol). Bahkan program Pemerintah seperti Kartu Prakerja juga mensyaratkan foto selfie sembari memegang KTP.
Namun, mengapa data pribadi yang seharusnya dijaga ketat kerahasiaannya itu bisa bocor dan bahkan diduga diperjual belikan secara bebas, menjadi pertanyaan.
Peretasan atau pembajakan data pribadi atau account pribadi seseorang disebut dengan cracking.
Tapi, kemungkinan bocornya data pribadi secara masif ini memang beragam. Bisa jadi karena adanya serangan siber/peretasan/pembajakan data. Atau malah sebaliknya, penyelenggara/perusahaan yang tidak profesional dalam melindungi data konsumen atau malah sengaja membagikan data konsumen ke unit usaha yang lain.
Sayangnya, UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Hanya ada di Pasal 26 ayat (1) dan penjelasannya UU 19/2016.
Dalam pasal itu disebutkan jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.
Sementara itu, perlindungan data pengguna khusus fintech peer to peer lending atau pinjaman online alias pinjol juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK/01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi lewat cuitannya menyebut bahwa kebocoran data foto e-KTP dan foto selfie e-KTP ini sebagai sesuatu yang mengerikan. ”Ini perlu menjadi perhatian publik dan pengambil kebijakan,” ujarnya.
Bahkan, Fahmi mendorong warganet untuk menolak pengumpulan data pribadi oleh berbagai pihak.
”Katakan tidak untuk fotokopi e-KTP/KK, foto e-KTP/KK, dan foto selfie memegang e-KTP/identitas,” ujarnya. Lantas, apa solusinya? ”Biarlah para engineer yang mencari cara lain yang lebih aman untuk verifikasi,” tutupnya.
Solopos.com, SOLO — Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi bakal mengisi talkshowMakin Dekat Makin Cepat yang membahas soal penggunaan media sosial bagi para kepala daerah dan humas Pemda. Acara ini digelar berbarengan dengan Penganugerahan Solopos Digital Award 2021 pada Rabu (7/7/2021).
Perlu diketahui, Drone Emprit merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk memonitor serta manganalisis media sosial dan platform online lainnya berbasis big data.
Drone Emprit bekerja dengan cara menganalisis informasi yang tersebar di media sosial dan belum tentu kebenarannya. Terbaru, Drone Emprit mengungkap fakta rumah mewah yang dinarasikan milik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Dalam foto yang beredar luas di media sosial itu, disebutkan rumah mewah berwarna putih tersebut merupakan hadiah dari pihak pengembang kepada Anies Baswedan. Tetapi, Drone Emprit hadir dan membantahnya.
Melalui unggahan di akun Twitternya, pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengungkap hoaks tersebut. Dia menjelaskan langkah-langkah untuk mencari tahu keaslian foto viral tersebut.
Hasilnya, rumah mewah berwarna putih itu merupakan properti yang dijual di daerah Tangerang Selatan, Banten bukan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang dinarasikan di foto viral itu.
Kiprahnya yang luar biasa untuk mengungkap informasi hoaks di media sosial kerap menjadi rujukan bagi media massa di Indonesia. Namun, siapa sangka Drone Emprit baru dikembangkan mulai 2009 bukan di Indonesia, melainkan di Amsterdam, Belanda oleh sang pendiri, Ismail Fahmi melalui Media Kernels Netherlands B.V.
Nantinya, Ismail Fahmi bakal hadir di acara Malam Penganugerahan Solopos Digital Award (SDA) 2021 yang diadakan pada 7 Juli 2021 pukul 19.00 WIB secara virtual. Dia bakal menjadi pembicara bersama para pemenangan SDA 2021 dengan dimoderatori Direktur Konten dan Bisnis Solopos Media Grup, Suwarmin.
“Drone Emprit jadi narasumber juga yang akan mengulas penggunaan media sosial para kepala daerah dan humas Pemda,” ujar Ketua Panitia SDA 2021, Yonantha Chandra kepada Solopos.com, Senin (21/6/2021).
Nantinya, acara talkshow ini akan didahului dengan pengumuman pemenang SDA 2021 yang terdiri dari berbagai kategori. Beberapa di antaranya, Best Digital Performance Kategori Pemda di Jawa Tengah, Best Digital Performance Divisi Humas Pemda di Jawa Tengah, Best Digital Performance Kategori Pemda di Soloraya dan Best Digital Performance Kategori Divisi Humas Pemda di Soloraya.
Kemudian, ada pula Best Digital Performance Kategori Pemda di Madiun Raya, Best Figure Digital Performance, Best Figure Digital Performance di Soloraya, Best Figure Digital Performance di Jateng Versi Youtube, Best Figure Digital Performance di Jateng Versi Twitter, Best Figure Digital Performance di Jateng Versi Instagram, dan Best Figure Digital Performance di Jateng Versi Facebook.
“SDA mengundang kepala daerah dan humas serta Kominfo yang memenangi penghargaan yang untuk kali pertama digelar oleh Solopos.com ini. Mereka kami undang melalui platform Zoom untuk bergabung dalam talkshow bertema Makin Dekat Makin Cepat,” tambah Yonantha.
Acara Penganugerahan Solopos Digital Award 2021 bakal diadakan secara virtual yang ditayangkan di Youtube Solopos TV, Instagram @koransolopos dan juga Facebook Solopos.com.
“Semua virtual karena kondisi masih belum memungkinkan untuk dilakukan acara offline. Jadi panitia memutuskan semua acara dilakukan secara virtual dan disiarkan langsung melalui tiga platform tadi,” pungkas Yonantha.
Pihak UI Mengunggah Sebuah Poster Penyambutan Maba Yang Lulus Lewat Jalur SBMPTN Ke Akun Media Sosial Resminya. Namun, Poster Tersebut Justru Ramai Disorot Dan Diperbincangkan Oleh Warganet.
WowKeren – Hasil Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2021 telah diumumkan pada Senin (14/6) kemarin. Sejumlah PTN pun menyambut calon mahasiswa baru (maba) yang telah berhasil diterima melalui jalur SBMPTN tahun ini, salah satunya Universitas Indonesia (UI).
Pihak UI mengunggah sebuah poster penyambutan maba yang lulus lewat jalur SBMPTN ke akun media sosial resminya. Namun, poster tersebut justru ramai disorot dan diperbincangkan oleh warganet.
Dalam poster tersebut tampak sejumlah mahasiswa dan mahasiswi mengenakan jaket alamamater kuning khas UI. Langit biru dengan awan dan sinar matahari menjadi latar belakang foto mahasiswa-mahasiswi UI tersebut. Ucapan “Selamat Datang Mahasiswa Baru Jalur SMBPTN 2021” pun tertulis di dalamnya.
Twitter/@univ_indonesia
Poster tersebut menuai perhatian banyak warganet karena dinilai memiliki desain yang kurang bagus untuk institusi sekelas UI. Kata kunci “Sekelas UI” bahkan masuk dalam jajaran trending topic Twitter Indonesia pada Selasa (15/6). Playvolume00:02/01:07iPod classic brought back to life with web playerTruvidfullScreen
Twitter
“Sekelas UI dan desainnya separah ini. On the other hand, artinya kesempatan kerja/bisnis desain masih terbuka luas. @univ_indonesia please hire a pro!” komentar akun @Ha***go. “‘Sekelas UI’ trending karena design welcoming maba nya wkwkwk. abis kek opening sinetron indosiar HAHAHA,” tulis akun @bi***wi.
Meski demikian, ada sejumlah warganet yang menilai desain poster tersebut memang sengaja dibuat demikian. Hal ini diduga bertujuan untuk menarik perhatian publik.
“Gara-gara postingan akun UI buat maba sbmptn langsung heboh soal designnya, sekelas UI kok gitu wkwk. Terus ada yang komen dan menurut gw ya bener aja si, bisa aja emang sengaja gitu biar tenar dan nyuri atensi HAHAHA. Soalnya kan yang rame belakangan ini sinetron cuy,” tambah akun @mo***20. “Ya kemungkinannya cuma 2, sengaja bikin gini biar viral, atau yang pegang tanggung jawabnya aja kurang profesional. instead of that, banyak yg ngakak dan malah ngetawain kinerjanya sekelas UI. wkwk,” tulis akun @D0***ES.
Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, juga turut mengomentari desain poster UI tersebut. Menurutnya, desain poster UI tersebut sukses membuat banyak warganet tertarik.
“Desainnya mungkin ndak bagus. Tapi karena itu lah jadi viral dan menarik banyak netizen ikutan usil. Well done mimin @univ_indonesia,” cuit Ismail. “Kalau saya pingin ngedit, masing2 mahasiswa ini pegang buku. Buku apa coba? You know what I mean.”(wk/Bert)
Media Kernels Indonesia 