Category: News

MUHAMMADIYAH.ID, YOGYAKARTA – Tidak maksimalnya komunikasi publik, sikap dan pengelolaan informasi seputar Covid-19, justru menjadi bumerang bagi pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Banyaknya sebaran berita palsu (hoaks) hingga teori konspirasi muncul sebagai akibat karena masyarakat yang tidak percaya (distrust) dengan data dan sikap pemerintah berusaha mencari informasi alternatif yang lebih mudah dimengerti, demikian jelas Founder Drone Emprit Ismail Fahmi Dalam diskusi interaktif Covid-19 Talk TvMu, Jumat (7/8).

“Distrustberakibat pada suburnya teori konspirasi. Masyarakat butuh jawaban yang tegas dan mudah dicerna, teori konspirasi memberikan itu,” terangnya.

Mendukung Fahmi, pakar Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai sikap pemerintah yang terkesan meremehkan ketika pandemi belum masuk ke Indonesia justru memperburuk akibat sehingga muncul efek distrust seperti penolakan pasien, tenaga kesehatan, ketidakpatuhan pada protokol kesehatan hingga masyarakat yang berbohong saat menjalani test Covid-19.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Slamet Budiarto menilai di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang paling lambat dalam merespon Covid-19.

“Kita ambil contoh Thailand, di bulan Januari sudah menyediakan masker untuk masyarakat. Sementara di bulan Januari kita tenang dan leha-leha,” sesal mengutip kebijakan masker di Indonesia yang baru diterapkan pada akhir Maret.

“Dampaknya pemerintah ikut terlena, masyarakat juga, akhirnya kematian banyak. Dari data Gugus Tugas bahwa yang (angka kematian) ODP, PDP, dan Terkonfirmasi ada  12 ribu. Angka fatality rate dan nakesnya juga tertinggi di dunia. Jangan sampai pemerintah, pakar, herbalis membuat hoaks,” himbaunya.

Di kawasan Asean, hingga hari ini Jumat (7/8)  Indonesia telah mencatat 5.593 kematian sementara Malaysia baru mencapai 125 kematian, Singapura 27 kematian dan Vietnam 10 kematian. Untuk kematian tenaga kesehatan, IDI mencatat 78 dokter telah meninggal dunia karena Covid-19 (tidak termasuk perawat) sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan fatality rate tenaga kesehatan tertinggi di dunia.

“Menyelesaikan penyakit kuncinya 4 yaitu promotif (himbauan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitatif (pemulihan). Di Indonesia, promotif preventif tidak optimal,” sesal Slamet sembari menilai bahwa tindakan kuratif bisa ditekan jika promotif dan preventif berjalan optimal.

“Harusnya  Puskesmas kerja di luar untuk keliling pada masyarakat. Yang ada malah gap. Tidak ada yang melakukan, akhirnya masyarakat mencari info sendiri,” jelasnya. (Afn)

Link: http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-19510-detail-fatality-rate-tinggi-masyarakat-harus-hatihati-mencari-informasi.html

BANDUNG (IndoTelko) — Big data sangat membantu dalam mengatasi penyebaran virus corona (COVID-19). Kemampuan tersebut banyak digunakan dalam menentukan perencanaan lebih lanjut yang dibuat oleh pemerintah.

Big data adalah kumpulan data dalam jumlah besar baik terstruktur maupun tidak terstruktur dan kompleks sehingga akan sulit diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional, dengan demikian diperlukan bantuan teknologi untuk membantunya.

Kebanyakan data yang ada saat ini adalah data nonstruktural yaitu sekitar 80%, yang banyak ditemui di media sosial. Sedangkan sisanya data terstruktur dapat ditemukan pada enterprise data. ”Sebagai salah satu sumber, data yang bisa dipertimbangkan adalah media sosial yang dapat dijadikan big data untuk perencanaan,” tutur Founder Drone Emprit Dr. Ismail Fahmi, ST., M.T.

Pengunaan big data juga mempercepat perencanaan dibandingkan menunggu statistik resmi yang bisa menghabiskan waktu selama 10 minggu. Sebagai contohnya adalah negara Columbia yang menggunakan Google Trend untuk dapat mendeteksi data secara realtime.“Dalam melakukan perencanaan pemerintah DKI Jakarta misalnya menggunakan Google Mobility untuk mempersiapkan pergerakan mudik bagi provinsi itu,” ujarnya Fahmi.

Contoh pemanfaatan big data lainnya dapat ditemui di pemerintah Jawa Barat melalui aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat) dengan menggunakan data media sosial, sehingga memungkinkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memonitor wilayahnya secara cepat dan mengetahui secara detail per area yang ada di Jawa Barat.

Big data juga bisa digunakan untuk mengetahui emosi publik di masa new normal untuk membuat kebijakan yang tepat. ”Dapat dilihat dari data bahwa masyarakat tidak percaya dengan penerapan new normal namun dengan kedatangan Dr. Reisha dapat meningkatkan trust publik mengenai cara pemerintah berkomunikasi,” jelasnya.

Diingatkannya, data dari media sosial tidak bisa menggantikan statistik resmi namun bisa menjadi pelengkap untuk mendapatkan informasi yang lebih up to date ketika statistik resmi butuh jeda lebih lama.(wn)

Link: https://www.indotelko.com/read/1596948758/big-data-covid-19

Jakarta, CNN Indonesia — 

Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyatakan pengguna Twitter satu suara dalam merespon video wawancara musisi Anji dengan Hadi Pranoto tentang obat virus corona Covid-19. Dia mengatakan warganet memilih mengkritik dan memberi saran kepada Anji.

“Grafik SNA ini menampilkan hubungan antar akun di Twitter yang ditarik karena mereka saling me-retweet (agree) atau mention (diskusi). Hasil: akun-akun besar yg biasanya terpolarisasi dalam kubu pro-kontra, kini membentuk satu cluster besar bersama2,” kicau Ismail, Rabu (5/8).

TIMELINE

14 Juli: bertemu Presiden dg artis influencer lain
30 Juli: ungkapan sekolah daring bikin ribet ortu
1 Agt: unggah video wawancara dg Hadi Pranoto
2 Agt: netizen melawan, RAS masal, video ditakedown YouTube
3 Agt: Anji dan HP dilaporkan ke polisi oleh @muannas_alaidid

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) August 4, 2020

Ismail menuturkan hasil analisis DE memperlihatkan percakapan tentang Anji dan Hadi Pranoto paling banyak diramaikan oleh akun yang selama ini netral (non partisan), misalnya @ElgarLouee, @wowrfd, @fullmoonfolks, @pawpaoST, dan @jcowacko.

Dari sekian banyak akun yang paling banyak di-retweet, Ismail membeberkan tidak ada yang mendukung Anji. Selain mengkritik, akun-akun tersebut memberikan saran kepada Anji.

“Hal di atas sebenarnya membuktikan bahwa mayoritas netizen itu cukup cerdas dalam menilai konten berisi klaim yang mengandung kebohongan atau kesalahan yang fatal terkait covid-19. Mereka bisa mengecek, dan bahkan ramai-ramai melaporkan agar platform menghapus videonya,” ujarnya.

Most Retweeted 11 – 20

Berikutnya status dibuat oleh @euphotria, @fullmoonfolks, @cursedkidd, @DamarJuniarto, @dirgarambe, @dr_tompi, @tsuroiya, @faizaufi, dan @ernestprakasa.

Tidak ada yg mendukung video Anji. Kalau tidak mengritik, minimal mereka memberi saran kpd Anji. pic.twitter.com/N4TJJOuimD

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) August 4, 2020

Sedangkan di Instagram, Ismail menyebut halaman milik Anji tampak banyak sekali yang percaya dan mendukung, misalnya artis Via Vallen meski kemudian meralat. Di Facebook, penjelasan Kementerian Kesehatan tentang klaim dan informasi yang salah dari video Anji dan HP menjadi yang paling banyak mendapat sorotan.

Tidak percaya dan marah

Ismali menyampaikan pengguna Twitter tidak percaya dan marah atas video Anji dan Hadi Pranoto. Mereka tampak menyoroti Anji yang tidak percaya pemerintah, percaya konspirasi, dan mereka tak percaya isi video Anji.

“Kesalahan fatal dalam video bikin netizen marah kepada Anji dan Hadi,” kicau Ismail.

TOPIC MAP – 3 JULI

Hari berikutnya, baru muncul lembaga lain seperti Polda Metro Jaya, @KemenkesRI Kemenkes, dan @KemenristekBRIN. Pelaporan Anji-Hadi ke polisi menjadi topik berita utama hari ini. pic.twitter.com/FjRLR536YF

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) August 4, 2020

Berdasarkan usia, pengguna Twitter berusia 19-29 tahun paling banyak terlibat dalam perbincangan tentang Anji dan Hadi Pranonto dengan 52.35 persen. Sedangkan yang berusia di bawah 18 tahun sebanyak 35,44 persen.

“Kebanyakan anak-anak muda, generasi Millenial dan Z yg membahas,” ujarnya.

ANALISIS EMOSI

Di media sosial Twitter, emosi netizen paling dominan: tidak percaya dan marah.

Netizen menyoroti Anji yg tak percaya pemerintah, percaya konspirasi, dan mereka tak percaya isi video Anji.

Kesalahan fatal dalam video bikin netizen marah kepada Anji & Hadi. pic.twitter.com/4u3guNVwsJ

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) August 4, 2020

Dari sisi gender, warganet di Twitter yang berhasil dideteksi jenis kelaminnya oleh Drone Emprit sebanyak 58,21 persen dari total 81.994 user. Di antara mereka, paling banyak adalah laki-laki sebesar 57,85 persen dan perempuan sebanyak 42,15 persen.

Ismail menyimpulkan video obat Covid-19 yang dibuat Anji dan Hadi Pranoto menjadi pelajaran bahwa misinformasi oleh seorang influencer bisa berdampak serius kepada publik. Cluster besar terkait Anji juga memperlihatkan banyak yang cerdas dan waras memilih informasi.

“Ketika mengajak artis yg pengikutnya sangat besar, harusnya mereka tidak dilepas tanpa referensi ahli, khususnya kalau membuat postingan terkait covid19. Kalau influencer ini cari bahan sendiri, dikhawatirkan bisa salah dan kontra produktif bagi upaya melawan covid,” ujar Ismail.

– Cluster besar terkait Anji memperlihatkan banyak yang cerdas dan waras memilih informasi.
– Namun dalam echo chamber di IG, yang diikuti oleh pendukung, daya kritis ini bisa berkurang, shg publik bisa terpengaruh.
– Influencer harus hati-hati, ikuti sains terkait covid19.

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) August 4, 2020

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200805150659-192-532490/netizen-soal-video-covid-19-anji-hadi-tak-ada-yang-dukung

KPK tak berhenti didera serangan demi serangan sepanjang 2019. Berdasarkan Laporan Tahunan 2019, terdapat beberapa serangan yang diterima KPK.

Serangan yang diterima tak hanya berupa intimidasi verbal, melainkan juga berupa serangan secara fisik hingga percobaan pembunuhan. Publik menyebutnya sebagai serangan balik koruptor (corruptor fightback).

Sepanjang 2019, serangan tak hanya ditujukan kepada pegawai, melainkan juga kepada pimpinan. KPK menilai serangan itu dilakukan pihak-pihak yang kepentingannya terganggu oleh kerja-kerja KPK.

“Serangan itu berbentuk teror bom, penganiayaan hingga penggiringan opini secara terstruktur dan masif di media sosial. Kami menyadari semua risiko itu. Tapi keinginan untuk menghadirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan, jauh lebih kuat dan takkan kalah oleh serangan-serangan itu,” tulis KPK dalam laporan tersebut.

“Bagi kami, mengemban tugas pemberantasan korupsi, bukan sekadar pekerjaan kantor, melainkan sebuah perjuangan suci,” lanjut pernyataan KPK. ADVERTISEMENTBerikut rangkuman serangan terhadap KPK sepanjang 2019:

• 9 Januari

Rumah 2 pimpinan KPK saat itu, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, diteror bom.

Kediaman Agus Rahardjo di Jalan Graha Indah VIII, Bekasi, Jawa Barat, diteror bom pipa. Bom tersebut diletakkan dalam tas hitam yang digantung di pagar rumahnya.

Meski begitu, Agus tidak merasa panik. Agus menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke pihak kepolisian dan memutuskan tetap berangkat kerja seperti biasa.

Pada hari yang sama, rumah Laode M Syarif juga mendapat teror bom. Rumahnya di Jalan Kalibata Selatan, Pancoran, Jakarta Selatan, dilempar bom molotov.

Penemuan bom itu terjadi pada Rabu (9/1) sekitar pukul 05.30 WIB. Botol berisi spiritus dan sumbu api ini pertama kali dilihat sopir Syarif, Bambang. Selanjutnya Syarif melaporkan teror itu kepada polisi.

Sudah 1,5 tahun teror tersebut terjadi, hingga kini polisi belum berhasil menangkap pelakunya.

• 2 Februari

Dua pegawai KPK, Muhammad Gilang Wicaksono dan Indra Mantong Batti, dianiaya saat melakukan pengawasan terhadap pembahasan RAPBD Provinsi Papua tahun anggaran 2019 yang berlangsung di Hotel Borobudur pada Sabtu (2/2).

Akibat penyerangan itu, Gilang mendapat sejumlah luka sobek di wajah hingga retak pada tulang hidung.

Kasus itu pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sekda Papua, Hery Dosinaen, ditetapkan sebagai tersangka. Hery mengaku saat itu refleks sehingga ikut menganiaya Gilang Wicaksono.

Dalam kesempatan itu Hery meminta maaf kepada pimpinan KPK berserta jajarannya atas kekhilafan yang ia lakukan.

Sudah lebih dari 1 tahun kasus ini bergulir. Namun belum jelas proses hukumnya.

• 9 Juli

KPK menyebut peristiwa penyerahan hasil investigasi TGPF bentukan Polri kepada Kapori saat itu, Tito Karnavian, sebagai rangkaian serangan balik koruptor sepanjang 2019.

Beberapa hari setelah penyerangan laporan itu, TGPF dan Polri mengadakan konferensi pers. Dalam salah satu poin temuan, TGPF menyebut serangan terhadap Novel bukanlah masalah pribadi tapi lebih diyakini berhubungan dengan pekerjaan.

TGPF menyebut ada 6 kasus besar di KPK yang diduga berhubungan dengan penyiraman terhadap Novel.

Atas hal tersebut, TGPF merekomendasikan pembentukan Tim Teknis Polri. Hingga akhirnya pada akhir 2019, Polri menangkap 2 polisi aktif yakni Rahmat Kadir dan Ronny Bugis. Keduanya disebut sebagai penyerang Novel.

Pada 16 Juli 2020, keduanya menghadapi sidang vonis. Rahmat Kadir divonis 2 tahun penjara. Sementara Ronny Bugis divonis 1,5 tahun bui. Latar belakang penyerangan tersebut dinilai bukan terkait kasus yang ditangani KPK, melainkan sakit hati.

• 14 September

Kericuhan terjadi di KPK saat massa dari beberapa kelompok berdemonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu (14/9/2019). Demo massa yang mendukung revisi UU KPK itu diduga bayaran.

KPK juga mengutip drone emprit yang menyebut ada polemik di media sosial terhadap revisi UU KPK. Ada yang mendukung KPK, tapi ada juga yang melawan.

• 18 September

Usai diserang melalui demo bayaran, KPK juga diterpa isu adanya penyidik Taliban atau radikal.

Ketua KPK saat itu, Agus Rahardjo, membantah ada penyidik yang radikal. Agus mempersilakan pihak-pihak yang memunculkan isu penyidik Taliban agar melakukan penelitian di KPK untuk membuktikan kebenarannya. Agus menilai isu penyidik Taliban sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan kewibawaan KPK.

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, kala itu ikut angkat bicara. Menurut dia, isu penyidik Taliban dihembuskan agar membuat citra KPK buruk di hadapan masyarakat.

Novel menduga persepsi buruk terhadap KPK itu sengaja dibuat agar masyarakat dan pihak lainnya mendukung revisi Undang-Undang KPK.

• 28 September

Surat kaleng yang mengaku sebagai pegawai KPK beredar pada 28 September.

Saat itu, pegawai yang mengaku sudah bekerja 10 tahun itu menuding Wadah Pegawai KPK berperan dalam demonstrasi mahasiswa yang menolak RKUHP dan revisi UU KPK.

Sebelumnya KPK juga diterpa isu mengumpulkan mahasiswa sebelum demo menolak revisi UU KPK. Dalam sebuah video berdurasi hampir dua menit, memperlihatkan dialog antara mahasiswa dengan pegawai KPK.

Acara itu berlangsung di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Informasi yang beredar, rapat itu dilakukan beberapa saat sebelum demonstrasi mahasiswa digelar di depan Gedung DPR, Selasa (24/9).

Namun, juru bicara saat itu, KPK Febri Diansyah, yang juga hadir dalam forum itu, memastikan kabar tersebut tidak benar alias hoaks. “Informasi yang benar adalah, pada tanggal 11-12 September 2019 KPK menerima audiensi sejumlah perwakilan masyarakat antikorupsi seperti GAK dan Akademisi yang concern dengan isu antikorupsi serta perwakilan Pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa,” ujar Febri.

“KPK mengajak semua pihak menghargai niat tulus dari para mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan pendapatnya. Jangan sampai mahasiswa dituduh digerakkan oleh pihak-pihak tertentu,” lanjutnya.

Link: https://kumparan.com/kumparannews/serangan-balik-koruptor-ke-kpk-sepanjang-2019-teror-bom-pipa-hingga-isu-taliban-1tstuSS6vHR/full

Jakarta, CNN Indonesia — 

Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyatakan perbincangan mengenai kue klepon tidak Islami di media sosial menandakan bahwa sentimen pemilihan presiden atau pilres 2019 lalu masih belum usai.

Dari hasil analisis pihaknya, Ismail menyampaikan bahwa akun yang senang dengan isi flyer ini, itu diketahui menggunakan kata kunci ‘kadrun’. Akun-akun itu percaya kalau kelompok tersebut yang membuat flyer.

Kadrun sendiri merupakan singkatan dari kadal gurun yang digunakan kelompok pro penguasa kepada kelompok yang 

Sedangkan mereka yang curiga, Ismail membeberkan kebanyakan mencari klarifikasi atau menuding kelompok lawannya yang membuat dan menggoreng isu tersebut.

“Residu pemilihan presiden 2019 terlihat masih sangat kuat. Perolehan suara yang tak jauh terpaut bedanya jelas membuat dua cluster pro-kontra yang relatif seimbang pendukungnya,” kicau Fahmi.

Hal itu dinilai tidak mudah untuk dileburkan tanpa upaya serius. Dia berkata setiap saat siap untuk saling ‘serang’ kembali.

Lebih dari itu, flyer yang menyentuh dan mengangkat isu-isu atau karakter sensitif dan khas dari salah satu kelompok merupakan bahan bakar yang sangat murah dan mudah dibuat untuk memanaskan polarisasi kedua cluster residu pilpres tersebut.

“Dalam kondisi seperti ini, siapa yang mengedepankan akal, pikiran, dan moral, serta yang pro NKRI (K= kesatuan, bukan pro salah satu kubu), yang akan bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Lainnya akan mudah hanyut terbawa isu,” ujar Ismail.

Flyer yang menyentuh dan mengangkat isu-isu atau karakter sensitif dan khas dari salah satu kelompok, merupakan bahan bakar yang sangat murah dan mudah dibuat untuk memanaskan polarisasi kedua cluster residu pilpres tersebut.

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) July 21, 2020

Sebelumnya, Ismail mengatakan isu klepon tidak Islami bermula dari percakapan di Facebook. Dia berkata perbincangan tentang hal itu kemudian secara perlahan meningkat di Twitter.

“Tampak percakapan di Facebook sudah ramai duluan, baru pelan-pelan di Twitter naik,” ujar Ismail lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (22/7).

Ismail menuturkan media online kemudian menjadi faktor yang membuat isu klepon tidak Islami semakin meningkat. Namun, dia menyamapikan banyak situs yang membahas aspek lain dari klepon, misal asal usulnya.

Dalam pemaparannya, dia menyebut sebuah media online telah mengutip klarifikasi dari @TurnBackHoax, akun resmi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) yang memberi link paling awal dari flyer klepon itu di Facebook.

Unggahan paling awal, kata dia diketahui terjadi pada Senin (20/7), pukul 20:31 WIB. Unggahan itu diketahui sudah dihapus, tapi bisa dilihat dari Internet Archive.

Di Instagram, Ismail menyampaikan pihaknya menangkap unggahan yang relevan dengan isu klepon pada hari Selasa (21/7), pukul 02:09 WIB. Unggahan tentang isu itu mulai meningkat pada pukul 08.00 WIB.

“Salah satu yang cukup awal di IG yang ditangkap DE adalah dari akun @kerjabersama_2periode. Foto yang sama dengan yang di Facebook tsb di beri caption “Kadrun klo dibiarin makin ngelunjak, ….” ujarnya.

“Postingan-postingan berikutnya di atas nadanya serupa, yaitu menunjuk salah satu kelompok sebagai pembuat iklan tersebut,” ujas Ismail.

Salah satu yang cukup awal di IG yang ditangkap DE adalah dari akun @kerjabersama_2periode. Foto yang sama dengan yang di Facebook tsb di beri caption "Kadrun klo dibiarin makin ngelunjak, …." pic.twitter.com/OtlcJGedpv

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) July 21, 2020

Sedangkan di Twitter, Ismail menyebut unggahan pertama berasal dari akun @zsumarsono pada Selasa (22/7), pukul 05.40 WIB. Kemudian dilanjutkan oleh akun @woelannnn pada pukul 06.08 WIB hingga meningkat pesat pukul 10.27 WIB oleh akun @jumianto_RK.

“SNA AWAL TWITTER Hingga pukul 10:00, peta percakapan di Twitter belum terlalu ramai, namun sudah ada beberapa akun yang cukup infuensial, seperti @jumianto_RK, @jr_kw19, @Rahman_nashir,@al_diablos, dkk. Tak semuanya setuju dengan isi flyer klepon itu,” ujar Ismail.

Adapun lima besar akun berpengaruh awal di Twitter adalah @jr_kw19, @jumianto_RK, @rahman_nashir, @mrsrachelin, dan @SammiSoh. Dari lima itu, kicauan @jr_kw19 paling banyak di-retweet karena mengaitkan klepon dengan adat istiadat nusantara dan hal yang Islami.

Sama halnya dengan @jr_kw19, akun @jumianto_RK juga diketahui menyebut soal adat istiadat dan budaya nusantara saat membicarakan klepon.

Pro Kontra Klepon Tidak Islami

Ismail menyampaikan tidak semua akun percaya dengan flyer yang menyebut klepoin tidak Islami. Misalnya, akun @al_diablos yang menuduh rezim menggunakan trik pembenturan klepon dengan agama.

Selain itu, isu klepon ini tidak hanya jadi isu bagi akun yang pro-kontra terhadap pemerintah. Terdapat sejumlah akun tidak berpihak yang membicarakan klepon, misalnya @TretanMuslim,@jawafess, @uusbiasaaja, @FiersaBesari, @pinotski, hingga @andihiyat.

“Top 5 Influencer soal perkleponan ini dimenangkan oleh @Irenecutemom, @TretanMuslim,@andihiyat, @jawafess, dan @FiersaBesari,” ujar Ismail.

Lebih lanjut, Ismail mengatakan kicauan dari akun @Irenecutemom yang paling besar di-retweet pada saat DE melakukan analisis. Kala itu, @Irenecutemom mengunggah gambar dengan kalimat kue klepon tidak Islami dan ditanggapi secara negatif oleh warganet.

Kemudian disusul oleh akun @TretanMuslim yang mengulas klepon dengan narasi jenaka.

“Lalu dari @jawafess dan @FiersaBesari yang mentwist soal klepon ini untuk meredakan ‘ketegangan’. Dan akun @ridwanhr yang mencoba mencari kebenaran toko yang katanya menjual kurma dg menyudutkan klepon ini. Namun tidak menemukan toko penjualnya,” ujar Ismail.

Selain banyaknya cuitan yang membenarkan flyer klepon tidak Islami, Ismail mencatat ada beberapa akun yang mencoba membangun klarifikasi. Seperti dari @pinotski yang menyebar klarifikasi dari @ditut yang memotret pertama kali. Lalu @arieparikesit  yang mencari sumber aslinya meski tidak menemukan.

Di Twitter, Ismail menyatakan gambar flyer ‘anti-klepon’ ternyata cukup sukses mewarnai beranda. Mereka yang pro dan yang kontra sama-sama membagikan gambar yang sama. Hal itu, kata dia memperlihatkan hal yang tampaknya sederhana, tapi kontroversial dengan mudah akan menyulut kegaduhan.

“Hal yang sama juga bisa dilihat di Instagram. Namun di sini ada banyak juga foto klepon betulan yang tidak ada hubungannya dengan flyer ‘anti klepon’ tersebut,” ujarnya.

Most shared images di Twitter

Gambar flyer 'anti-klepon' ini ternyata cukup sukses mewarnai timeline twitter. Mereka yg pro dan yang kontra sama-sama ngeshare gambar yang sama.

Ini memperlihatkan hal tampaknya sederhana tp kontroversial dengan mudah akan menyulut kegaduhan. pic.twitter.com/YbLRmMQrjd

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) July 21, 2020

(dal/DAL)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200723122807-192-528105/klepon-tak-islami-ramai-di-medsos-residu-pilpres-masih-kuat

A growing women’s movement in support of the sexual violence eradication bill (RUU PKS) has encouraged more politicians to publicly and vocally support the legislation, especially following a recent uproar over the House of Representatives’ move to drop the bill – yet again – from the National Legislation Program (Prolegnas) priority list.

The NasDem Party faction was the first to respond to the sidelining of the bill. NasDem Party politician Taufik Basari announced shortly after the bill’s removal from the priority list that the party would lead the effort in the House to include it in the 2021 Prolegnas.

“I’m gathering support from members of other factions to support the bill, although what we need at the House is the support of the factions [in our coalition],” Taufik said on Wednesday.

The bill is being contested because two parties, the Prosperous Justice Party (PKS) and the United Development Party (PPP), have objected to some of the provisions. The PKS argued that the bill supported the legalization of adultery and nontraditional sexual orientations, such lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) identities, an accusation denied by supporters of the bill.

The PPP opposed criminal sentences for domestic sexual violence, saying the bill should not punish a husband who forced his wife to have sex.

So far, no parties beyond NasDem have announced their support for the bill. However, some members of the government coalition who had for years pushed for the House to pass the bill have voiced their support for NasDem’s initiative. One of these people is Diah Pitaloka of the ruling Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P).

“The PDI-P has consistently supported [the bill] from the beginning. No need to lobby us anymore. We give it our full support,” Diah told The Jakarta Post on Friday.

In the previous legislative term, only two factions supported the bill: the PDI-P and the Gerindra Party. At the time, Gerindra had Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, who, with Diah, pushed other factions in Commission VIII to support the bill.

In the current term, amid changes to the political map and the membership of the House, support for the bill has increased. The NasDem Party and certain members of the Golkar Party and the Islam-based Nation Awakening Party (PKB) have voiced their support for the bill. The last two factions did not support the bill in the previous term.

Golkar’s Nurul Arifin and new lawmaker Christina Ariyani, Taufik said, were two female members of the Golkar faction who had communicated with him. “I hope they will ask the factions to support the bill. NasDem can’t be the only one,” he said.

Christina, however, told the Post that she was still unsure whether Golkar would officially support the bill, despite its female members’ support for the bill. “I don’t know about the faction itself, but many of the female members are supporting it,” she said.

PKB’s Marwan Dasopang said his faction was not against the bill, saying the exclusion of the bill from the 2020 priority list was a result of difficulties in arranging the bill’s deliberation.

The deputy chairman of House Commission VIII overseeing social affairs, who previously handled the bill’s deliberation, said the lawmakers were just as divided over the bill as they were in the previous term.

“However, the PKB supports the deliberation of the bill on next year’s priority list. The PKB wants the bill to be added in the 2021 Prolegnas. It’s just that the commission doesn’t have much time to resolve it this year,” he said.

Many supporters of the bill, which has been under consideration since 2016, have criticized its continued postponement.

According to a public debate analysis by big data consulting firm Drone Emprit released on July 3, more women had expressed their disappointment about the postponement on Twitter than usual. Normally, men tended to be more vocal.

“The SNA [Social Network Analysis] of the RUU PKS discussion shows that the social media sphere [in this instance] isn’t just filled with the people who usually influence trending topics. Many who are not usually vocal have appeared to voice their concerns,” the study found.

Before responding to the bill’s removal, social media users were debating the fraught Pancasila Ideology Guidelines (HIP) bill, which was criticized for controversial articles and what some members of the public called insignificant objectives.

“The debate over the RUU PKS defeats the trend of the HIP bill, which had a relatively large opposition. This indicated that the public’s attention on the RUU PKS is also very high,” the firm wrote.

NasDem’s Taufik said his faction would be the facilitator of the women’s movement at the House, noting it aligned with the party’s relatively large representation of women in the 2019 general elections.

“The party’s external and internal policies have sided with the women’s movement. We have the largest number of female representatives in the House. We also did the same thing to the party structure from the central to the subdistrict level. In the 2019 elections, our female legislative candidates reached 50 percent [of the party’s total candidates] in some areas, such as in Pringsewu regency, Lampung,” he said.

Taufik added that the bill would not pose a significant political risk to the party provided lawmakers and activists could explain its policies effectively to those who opposed it.

Feminist activist Olin Monteiro reminded lawmakers and other groups not to forget the initial draft proposed by activists in 2014, which was supported by female lawmakers during the House’s previous term, including Diah and Nurul.

“Whoever the initiator of the bill is, I hope there will be no new draft and that the lawmakers will always communicate with us. We could, of course, change and fix the language of the draft bill, but we don’t want to have a new one,” she said.

Achmad Baidowi of the PPP said the party had yet to decide its stance on the bill, noting it would focus on addressing the bills on this year’s list for the time being. “Later. We’re still focusing on the 2020 Prolegnas,” he said.

Link: https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/14/growing-womens-movement-wins-support-from-legislators.html

AKURAT.CO, Pemilihan diksi New Normal di tengah pandemi COVID-19 belakangan diakui pemerintah kurang tepat karena justru memusingkan masyarakat. Akhirnya pemerintah mempebaikinya dengan mengubah istilah New Normal menjadi adaptasi kebiasaan baru.

Analis Drone Emprit and Kernels Indonesia Ismail Fahmi mengapresiasi sikap pemerintah mau mengakui dan mengoreksi kesalahan. Menurut Ismail Fahmi dengan istilah New Normal, masyarakat lebih ingat pada kata normal sehingga mereka cenderung memaknai kembali menjadi normal.

Ismail Fahmi mengatakan pemilihan istilah memang sangat penting. Menurut pengamatannya, hanya Indonesia yang selama ini paling aktif menggunakan istilah New Normal.

“Lihat kembali data Drone Emprit bulan Juni lalu. Indonesia jauh meninggalkan US, UK, dan lain-lain. Negara lain pakai “lockdown easing.” Masih ada “lockdown”-nya,” kata Ismail Fahmi.

Menurut hasil analisis yang dilakukan Drone Emprit mengenai bagaimana New Normal dikampanyekan di Indonesia, terbaca sebelum tanggal 26 Mei, istilah itu belum banyak dipakai. Setelah itu, kampanye masif menggunakan berbagai tagar NewNormal dijalankan.

“Saya kira kampanye berhasil. Masyarakat “kembali ke normal,” cuma lupa “baru”-nya,” kata dia

Pemilihan istilah memang sangat penting. Hanya Indonesia yang selama ini paling aktif menggunakan istilah "New Normal" .

Lihat kembali data Drone Emprit bulan Juni lalu. Indonesia jauh meninggalkan US, UK, dll. Negara lain pake "lockdown easing". Masih ada "lockdown" nya. pic.twitter.com/zLWraJbPV0

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) July 12, 2020

Peta percakapan New Normal memperlihatkan bagaimana kampanye menggunakan tagar #NewNormal ini dijalankan cukup berhasil.

“Nah, sekarang mungkin perlu kampanye baru yang mengandung tagar #AdaptasiKebiasaanBaru. Kepanjangan ya? Kalau #AKB malah sulit dipahami. Mainkaaan,” kata Ismail Fahmi.

Ada 2,2 juta hasil pencarian di Google untuk query: Zoom Webinar “New Normal.” Kebanyakan dari Indonesia. Istilah ini sudah menempel mungkin di jutaan peserta webinar via Zoom di seluruh Indonesia. Menurut Ismail Fahmi hal itu menunjukkan demikian hebatnya dampak istilah dan kampanye New Normal.

Sejak istilah New Normal dikampanyekan di Indonesia, tren pencarian istilah ini di Google juga melonjak tajam pada tanggal itu (24-30 Mei).

Dari peta sebaran Google Trends Worldwide, terbukti juga Indonesia yang paling tinggi volume pencariannya, diikuti Thailand, Korsel, lalu Filipina. 

Google Trends: Orang Indonesia Paling Aktif Mencari "New Normal"

Dari peta sebaran Google Trends Worldwide, terbukti juga Indonesia yang paling tinggi volume pencariannya, diikuti Thailand, Korsel, lalu Philipina. pic.twitter.com/0YjHovi7Tn

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) July 12, 2020

“Mari kembali bekerja, jangan berhenti di kata-kata. BTW, saya lagi mempelajari istilah baru yang mulai ngetrend secara Internasional, termasuk di sini: Positivity Rate,” katanya.

Link: https://akurat.co/news/id-1163510-read-pemerintah-ngaku-salah-pakai-istilah-new-normal-dipuji-membaca-lagi-peta-sebarannya

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyebut kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap para menteri cenderung direspons negatif oleh publik. Dalam video yang diunggah Sekretariat Kepresidenan, Jokowi marah kepada para menterinya terkait penanganan Covid-19. 

Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Didik J. Rachbini, mengatakan temuan ini didapat dari analisis big data bersama Drone Emprit mulai 28 Juni-3 Juli.

Didik mengatakan sebanyak 45 persen publik dengan sentimen negatif dan hanya 25 persen yang merespons positif. Sedangkan yang merespons netral sebesar 31 persen.

“Respons terhadap Jokowi marah kebanyakan negatif. Orang sudah mulai kritis, seperti itu tidak sepatutnya. Apalagi itu sengaja dilempar ke publik untuk jadi drama,” kata Didik dalam diskusi virtual, Senin, 6 Juli 2020.about:blank

Didik mengatakan data sentimen tersebut diperoleh dengan mencermati perbincangan di media massa online dan media sosial, baik Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram.

Dia merinci, ada lebih dari 6.000 berita di media online terkait kemarahan Jokowi. Dalam video itu, Jokowi bahkan mengancam akan mengocok ulang atau reshuffle kabinet. Didik menyebut mayoritas respons di media daring cenderung netral.  

Adapun di media sosial, perbincangan paling banyak terjadi di Twitter dengan 63.846 cuitan. Cuitan dengan sentimen negatif sebanyak 30.441, positif 15.693, sedangkan netral sebanyak 17.710.

Menurut Didik, kemarahan Jokowi di depan publik itu malah mencerminkan kegagalan sebagai pemimpin. Marah, kata dia, juga menunjukkan manajemen perencanaan, program, kebijakan, dan kualitas sumber daya manusia yang tak memadai.

“Marah pemimpin di depan publik cerminan pengakuan kinerja yang rendah, tetapi kemudian menjadi trending isu dan drama, yang menutupi kinerja rendah tersebut,” ujar Didik.

Link: https://nasional.tempo.co/read/1361919/jokowi-marah-lp3es-respon-publik-negatif/full&view=ok

TRIBUNKALTIM.CO – Hasil survei menyebutkan, Anies Baswedan adalah Gubernur paling populer namun paling tidak disukai di medsos ( media sosial ) , begini reaksi Mantan Mendikbud di kabinet Jokowi-JK 

Hasil survei Drone Emprit  menyebutkan Anies Baswedan adalah Gubernur yang paling populer namun tidak disukai di media sosial.

Lantas bagaimana tanggapan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud ) di kabinet Jokowi – Jusuf Kalla?

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara terkait survei yang menyebut dirinya menjadi Gubernur paling tidak disukai di media sosial.

Dilansir TribunWow.com, Sabtu (4/7/2020), hal tersebut tampak dalam acara Zoom-In tvOne.

Dalam survei yang dilakukan peneliti sosial Drone Emprit Ismail Fahmi, Anies Baswedan menjadi Gubernur paling populer, namun tidak disukai.https://www.youtube.com/embed/iatS9cqiBnA

“Gubernur paling populer se sosial media versi analisa Sosmed, tapi paling tidak disukai,” kata presenter pada Anies.

Mendengar pernyataan tersebut, Anies mengaku tak masalah.

Menurutnya yang lebih penting adalah kinerjanya di dunia nyata.

“Gini, kalau saya ini merasa lebih penting yang dunia nyata, yang nyatanya dirasakan masyarakat,” kata Anies.

Ia lantas mencontohkan kinerjanya mengatasi covid-19.

Ia merasa penyebaran covid-19 di Jakarta cukup terkendali.

“Covid misalnya. Maka di dunia nyata apakah terkendali pasiennya bisa disembukan apa tidak, nyata lebih penting.”

“Karena kalau di sosial media ya tahu sendiri, hari ini dipuji besok enggak,” ungkapnya.

Menurut Anies, survei di sosial media itu hanya bersifat sementara.

Terkadang dirinya dipuji, kadang pula dirinya dikritik.

“Enggak  apa-apa.

Karena buat saya angka-angka survei itu potret satu waktu, maka saya mengerjakan amanat melindungi warga itu malah tidak satu hari, tapi minggu, bulan,” katanya.

Ia lalu mengungkit kembali bagaimana dirinya mengatasi covid-19 di awal-awal pandemi tersebut masuk Indonesia.

Awalnya dirinya terus mendapat kritikan atas kinerjanya itu.

Namun, kini justru berubah.

“Coba ingat-ingat dulu ketika bulan Maret ketika kita memutuskan wah itu dikritik, dibully, dibilang berlebihan dan lain, lain, macem-macem sekali.”

“Kalau saat itu saya dites popularitas ya jeblok, sekarang tiga bulan kemudian rupanya angka penularan terbesar jadi bulan Maret,” katanya.

Sehingga, Gubernur 50 tahun ini menegaskan sekali lagi dirinya bekerja bukan untuk meraih kepopuleran dan pujian di media sosial.

“Jadi saya itu dipilih bukan untuk mendapatkan rating tinggi di sosmed,” sambungnya.

Meski sadar dirinya tak disukai, Anies menegaskan tetap berusaha yang terbaik.

“Kalau kita bilang enggak ya aneh dong, tapi ada usaha terstruktur kemudian secara terus menerus.”

“Di sosial media luar biasa dan tidak pernah berhenti hari apapun kapanpun selalu jalan terus, selama tiga tahun ini,” kata dia. 

Dilansir TribunWow.com, dalam survey terbaru bulan Mei 2020, Anies Baswedan berada di bawah dua Gubernur lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil (RK).

Hal itu lantaran, angka elektabilitas dari Anies Baswedan turun, dan sebaliknya Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil justru naik.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ganjar Pranowo naik sebanyak 2,7 persen dari bulan Februari 2020 yang hanya 9,1 persen menjadi 11,8 persen pada Mei 2020.

Dan sebaliknya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengalami penurunan dari 12,1 persen pada survei Februari lalu, menjadi 10,4 persen.

Menanggapi kondisi tersebut, Anies mengaku santai.

Terlebih dirinya juga mengaku belum memikirkan sampai sejauh itu.

Anies justru menyebut bahwa survey tersebut tidak bisa menjadi patokan untuk empat tahun ke depan.

Ia lantas mengibaratkan survey tersebut seperti meramalkan cuaca tahun 2022.

“Ini sekarang tahun berapa ya,” tanya Anies.

“Tahun 2020, ini kan nulis 2024 ngetes surveynya sekarang,” katanya.

“Itu kaya gini lho ‘ramalan cuaca tahun 2022’, lho piye itu lho,” ungkapnya.

Mendengar jawaban dari Anies, pembawa acara Wahyu Muryadi atau bisa dipanggil ‘Om Why’ mengatakan bahwa politik tentu berbeda dengan ramalan cuaca.

Menurutnya, untuk politik sudah bisa dilihat sedini mungkin.

Meski begitu, Anies tetap menganggap bahwa survey tersebut masih belum berpengaruh banyak untuk Pemilu 2020.

“Tapi kan waktunya masih lama sekali,” kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku untuk saat ini masih fokus memikirkan Jakarta.

Dan ia juga menyadari bahwa baik Ganjar maupun Ridwan Kamil juga demikian, termasuk juga para kepala daerah lainnya.

Lebih lanjut, Anies mengaku belum mau membahas terlalu jauh yang berhubungan dengan politik.

Menurutnya ada hal yang lebih penting yakni berkaitan dengan penanganan Virus Corona di Ibu Kota.

“Lha kita-kita semua ini sekarang masih fokus ngurusin wilayahnya masing-masing, saya ngurusin Jakarta, Ganjar ngurusin Jawa Tengah,” terang Anies.

“Tapi kan kemarin enggak, saya diminta-minta juga enggak mau, yang politik-politik nanti dah,” imbuhnya.

“Kira-kira gini, lha belum azan masa iqomah, salat, ada tahapannya,” pungkasnya.

Link: https://kaltim.tribunnews.com/2020/07/07/disebut-gubernur-paling-populer-tapi-tidak-disukai-di-medsos-begini-jawaban-anies-baswedan?page=all

Bisnis.com, JAKARTA — Analis Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, mengungkapkan pembicaraan di Twitter terkait penarikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Prolegnas 2020 didominasi oleh klaster yang tidak teridentifikasi ke dalam kelompok pro pemerintah ataupun oposisi.

Ismail menuturkan kelompok masyarakat itu didominasi oleh perempuan yang selama ini tidak tergabung ke dalam percakapan klaster pro ataupun kontra pemerintah.

“Dari peta SNA tentang RUU PKS ini, hanya tampak satu klaster besar. Dari akun influensialnya, bukan dari mereka yang biasa ada di kluster pro atau kontra selama ini,” Ismail melalui keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jakarta, pada Kamis (2/7/2020).

Ismail menerangkan klaster pro pemerintah dan oposisi tidak tertarik untuk bergabung ke dalam percakapan ihwal penarikan RUU PKS dari Prolegnas 2020. Kendati demikian, dia menggarisbawahi, kelompok perempuan tersebut konsen pada isu RUU PKS dan tidak turut bergabung ke dalam perdebatan klaster pro pemerintah atau oposisi ihwal isu seperti RUU HIP.https://7d41ea17a9017361304f609ff77c766e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

“Klaster pro [pemerintah] ataupun oposisi tidak berminat dengan RUU PKS. Mereka lebih fokus pada RUU HIP. Demikian juga sebaliknya, netizen pendukung RUU PKS hanya fokus di RUU ini, tidak tertarik dengan RUU HIP,” kata dia.

Selain itu, dia membeberkan, kaum perempuan lebih mendominasi percakapan terkait isu RUU PKS yang ditandai dengan 4.700 cuitan. Sementara itu, dia mengatakan, kaum laki-laki mencuit sebanyak 4.100.

“Biasanya jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan di Twitter. Namun dalam hal RUU PKS, tampak bahwa cuitan paling banyak dari perempuan. Mereka yang paling konsen dengan RUU ini,” kata dia.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi badan legislasi dengan komisi-komisi di DPR terkait evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas 2020 pada Selasa (30/6), Komisi VIII DPR RI menyatakan mengeluarkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Prolegnas 2020. Komisi VIII mengusulkan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai penggantinya.

Link: https://kabar24.bisnis.com/read/20200702/15/1260613/klaster-pro-rezim-dan-oposisi-justru-tak-minat-bahas-ruu-pks