TEMPO.CO, Jakarta – The social media trend #KaburAjaDulu has sparked discussions among netizens on X in February 2025, coinciding with growing public disappointment towards President Prabowo Subianto’s administration.
Ismail Fahmi, the founder of big data consulting company Drone Emprit, said that the hashtag which translates to ‘let’s just run away’ was an expression of netizens about the current situation in Indonesia.
“The ‘Kabur Aja Dulu’ hashtag is used to express the desire to move abroad, a reaction to the conditions in Indonesia,” Ismail said in a statement quoted on Wednesday, February 19, 2025.
Based on Drone Emprit’s observations on X, this expression arose as a response to dissatisfaction with economic conditions and perceived declines in social justice. Additionally, Drone Emprit noted many netizens used the hashtag to express their dissatisfaction with the government’s policies.
Ismail stated that this hashtag has actually appeared since September 2023 but resurfaced in early January 2025. On January 8, 2025, an X account @amouraXexa tweeted using #KaburAjaDulu, but its reach was still very small.
According to him, the hashtag went viral after several prominent accounts such as @hrdbacot, @SumitroYoel, and @berlianidris joined the discussion. Based on Drone Emprit’s Social Network Analysis (SNA) data from September 1, 2023, to February 8, 2025, these three accounts had the most significant reach in spreading #KaburAjaDulu.
“In total, there were over 8,000 accounts participating in conversations about ‘Kabur Aja Dulu,'” Ismail said.
The hashtag also drew responses from several officials in government ministries and agencies. Manpower Minister Yassierli said that the ‘Kabur Aja Dulu’ hashtag was an expression of public aspirations. He referred to it as a challenge for the government.
“This is a challenge for us if it is indeed related to their aspirations. Come on, government, create better jobs, that is our note,” Yassierli said at the Presidential Palace on Monday, February 17, 2025.
Meanwhile, Minister of Agrarian and Spatial Planning (ATR)/Head of the National Land Agency (BPN) Nusron Wahid stated that people who followed the ‘Kabur Aja Dulu’ trend seemed to show a lack of patriotism towards their homeland.
“Are they Indonesian citizens? If we are true patriots, when there are issues, we solve them together,” Nusron said after giving a press statement at the Presidential Palace in Jakarta on Monday, February 17, 2025.
Several other ministers such as Minister of the Migrant Workers Protection (P2MI) Abdul Kadir Karding encouraged an increase in the capacity of Indonesian migrant workers or Indonesian laborers (TKI) in response to the ‘Kabur Aja Dulu’ hashtag. He viewed the phenomenon of working abroad as a positive thing.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendiri Drone EmpritIsmail Fahmi mengungkapkan fenomena #KaburAjaDulu yang saat ini viral ternyata telah muncul sejak September 2023.
Ia mengatakan pada saat awal munculnya pada September 2023, tagar tersebut digunakan oleh para anak muda pegiat teknologi informasi (IT) yang berada di luar negeri melalui akun-akun media sosial mereka.
Saat itu, lanjutnya, tagar tersebut banyak digunakan untuk berbagi informasi untuk mencari penghidupan di luar negeri, pengalaman kerja di luar negeri, soal anak, hingga pendapatan.
Hal itu diungkapkannya dalam Forum Diskusi Denpasar 12 Edisi ke-222 Bertajuk Fenomena “Kabur Aja Dulu” dan Realitas Generasi Muda Indonesia yang digelar secara daring pada Rabu (19/2/2025).
“Tapi kalau kita lihat sebelumnya, ini sudah lama ya tagarnya. Jadi sejak September 2023. Ini kan 2025 baru rame ya. 2023 sudah muncul. Dan pada saat itu, tagar kabur aja dulu enggak seperti sekarang menjadi alasan,” ungkap Fahmi.
“Sekarang terlalu banyak alasan ketidakpuasan dan lain-lain saya kira lebih banyak didorong oleh kondisi ekonomi dan pengetatan anggaran dan lain-lain,” lanjutnya.
Kemudian, tagar terssebut semakin ramai digunakan hingga 2024.
Tagar tersebut, kata Fahmi, semakin ramai karena juga digunakan oleh akun-akun media sosial yang memiliki visi sama yakni untuk berbagi informasi mengenai peluang kerja di luar negeri dan tips-tips ke luar negeri.
“Kebetulan kabur aja dulu ini kayak cocok ya. Cocok dengan visi dan konten dia, kemudian dipakai. Nah itu membuat kabur aja dulu itu sejak tahun 2023 akhir, 2024, sepanjang 2024 itu tinggi terus,” kata Fahmi.
“Lumayan tinggi gitu. Karena banyak exchange (pertukaran) informasinya. Baru belakangan aja ini naik pesat,” ujar dia.
Tagar itu, ungkap dia, justru semakin viral dengan respons negatif dari sejumlah pejabat pemerintah terhadap tagar tersebut.
Tidak hanya semakin ramai digunakan, namun juga sentimen negatif terhadap para pejabat pemerintah itu juga semakin meningkat.
Respons negatif yang dimaksud tersebut, kata dia, di antaranya mengaitkan tagar tersebut dengan kadar nasionalisme pengguna tagar.
Para pengguna tagar tersebut di media sosial, menurut Fahmi, mengkritik pernyataan-pernyataan pejabat pemerintahan yang dinilai tidak tepat itu justru dengan video-video berdurasi pendek melalui media sosial TikTok atau Instagram khas generasi milenial dan generasi Z.
“Enggak pakai (kritik) frontal tapi dengan gaya yang lucu-lucu. Dan itu akhirnya apa? Jadi lebih viral lagi. Lebih viral lagi, akibatnya jadi kritik sosialnya itu semakin nama makin tinggi. Kritik terhadap politik semakin lama semakin tinggi,” ungkapnya.
Menurutnya hal tersebut bisa dijadikan pelajaran bagi para pejabat pemerintahan untuk memberikan respons yang tepat dengan terlebih dulu mempelajari kenapa tagar tersebut muncul serta bagaimana situasi dan kondisi emosional publik ketika tagar itu muncul.
Sehingga, ungkapnya, para pejabat tersebut bisa memberikan respon yang tepat.
“Harapannya supaya, ini kan karena sifatnya kritik kepada pemerintah. Jadi pemerintah paham dulu lah. Dipahami situasinya seperti apa. Kemudian tidak menuding,” ucapnya.
Fahmi pun mengungkapkan meningkatnya tren penggunaan tagar tersebut di media sosial juga cenderung alami dan bukan dibuat oleh Bot (robot).
Berdasarkan analisis Drone Emprit, kata dia, tagar #KaburAjaDulu rata-rata dibuat oleh akun-akun media sosial yang telah ada sejak tahun 2009.
Selain itu, kata dia, tagar tersrbut juha tersebar tidak hanya di Indonesia melainkan juga di beberapa negara lain.
“Tapi yang ini cukup natural. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga sebarannya cukup luas di berbagai negara. Dari UK, South Korea, Singapura, dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini. Nah ini sebagai analisis bahwa ini betul-betul natural,” ungkapnya.
“Usia (pengguna)-nya, kalau yang saya lihat itu dari data, paling besar itu antara 19 sampai 29 tahun. Jadi ini kan usia-usia mereka lulus SMA, kuliah, dan lulus kuliah. Ini memang usia-usia kerja. Kemudian juga anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun. Berarti kan masih muda. Mereka udah banyak bahas tentang kabur aja dulu,” lanjutnya.
Fahmi pun menyarankan kepada para wakil rakyat untuk dapat mendorong perbaikan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap kualitas pendidikan dan pelatihan, ekonomi, serta perlindungan WNI di luar negeri.
“Jadi MPR dan DPR bisa mendorong pemerintah supaya ada perbaikan kebijakan ekonominya. Ini kan menjadi salah satu alasan kondisi ekonomi,” ungkap dia.
Harus Berhati-hati
Dalam acara yang sama, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memandang tren #KaburAjaDulu sebagai fenomena yang sangat unik.
Tren itu menurutnya tidak hanya bisa dilihat sebagai sebuah kritik sosial, namun juga bisa dilihat sebagai “wake up call” bagaimana anak muda melihat atau menempatkan dirinya dalam konteks tatanan bernegara dan kebangsaan.
Ia pun tidak setuju pada pandangan yang menyatakan bahwa ketika ada yang meninggalkan Indonesia untuk mencari penghidupan, berarti mereka kehilangan rasa patriotisme mereka.
“Pernyataan itu memang sama sekali tidak bisa dikaitkan. Kita juga menemui banyak sekali diaspora Indonesia yang mencari penghidupan di luar negeri namun tetap melakukan dan memiliki rasa kebangsaan luar biasa. Sehingga rasanya jargon itu tidak bisa dikaitkan begitu saja kalau ada yang mengaitkan,” ungkapnya dalam acara yang sama.
Lestari mencatat saat ini situasi telah berubah di mana anak-anak muda melihat dunia yang tanpa batas, tidak ada lagi sekat-sekat.
Hal itu, lanjut dia, memungkinkan mereka kemudian “berkelana”.
Bagi dia, hal tersebut sah-sah saja selama memang dilakukan dalam konteks mencari kehidupan yang lebih baik tanpa kehilangan jati dirinya sebagai manusia Indonesia.
Namun, menurut dia, belakangan ini semangat dari tren #KaburAjaDulu lebih kepada ajakan untuk melarikan diri dan pergi dari hal yang mereka tidak ingin hadapi.
Sindiran-sindiran yang ada di media sosial, terkesan mengarah kepada kekecewaan mereka terhadap situasi.
Menurutnya, hal itu patut dijadikan bagian dari otokritik bagi semua dan harus menimbulkan pertanyaan perihal sudah atau belumkah negara menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta apakah semua pihak betul-betul bisa melihat dan memperhatikan dimensi kemanusiaan dalam setiap kebijakan publik yang ada.
“Bisa jadi ini sekadar ‘fenomena’. Dan kita tahu kekuatan sosial media kadang-kadang mengalahkan realitas, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata dan harus berhati-hati,” ungkap Lestari.
“Jangan sampai kemudian tiba-tiba sesuatu yang sebetulnya tidak ada, dan tiba-tiba saja ternyata generasi muda kita memang memilih lebih baik meninggalkan Indonesia karena melihat mereka tidak memiliki masa depan lagi di sini,” pungkasnya.
Klaim peretasan terhadap PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang dibuat oleh akun mengaku sebagai Bjorka semakin dipertanyakan. Pengamat media sosial Ismail Fahmi dari Drone Emprit menemukan indikasi bahwa isu ini sengaja dinaikkan dengan bantuan bot untuk menggiring opini publik.
Dalam unggahannya di platform X, Ismail menyoroti kejanggalan dalam kampanye tagar #RansomwareBCA yang digunakan untuk menyebarkan klaim tersebut.
“Kenapa BCA digoreng bot-bot yang serempak pakai tagar #RansomwareBCA? Kalau hacker yang kredibel menemukan ransomware, harusnya tidak perlu bikin postingan pakai bot. Ini bukan gaya hacker,” tulis Ismail.
Ini kenapa @BankBCA digoreng bot-bot yang serempak pake tagar #RansomwareBCA? Kalau hacker yang kredibel menemukan ransomware, harusnya ndak perlu bikin postingan pake bot. Mainan bot seperti ini biasanya bukan gaya hacker. Tapi..
Dari analisis Drone Emprit, sekitar 1.200 akun digunakan untuk mengangkat tagar ini. Sebanyak 70% dari akun-akun tersebut memiliki kurang dari 100 pengikut, menunjukkan adanya penggunaan bot untuk meningkatkan eksposur secara cepat. Selain itu, banyak akun yang terlibat dibuat antara tahun 2023 hingga 2025, semakin memperkuat dugaan adanya kampanye terorganisir.
Sejumlah pakar teknologi juga meragukan klaim tersebut. Alfons Tanujaya, pakar keamanan digital dari Vaksincom, menegaskan bahwa ransomware yang disebut-sebut menyerang BCA tidak memiliki dasar yang kuat.
“Yang jelas bukan didapatkan dari server database bank. Soal datanya valid itu bisa didapat dari berbagai sumber seperti phishing, data pinjol, dan lainnya,” ujar Alfons.
Executive Director Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, juga melihat pola yang berbeda dalam klaim serangan ini.
Menurutnya, Bjorka biasanya mengumumkan aksinya melalui Breach Forum, sebuah platform khusus peretasan data. Namun, dalam kasus ini, akun yang digunakan berbeda dan tidak mengikuti pola sebelumnya.
Heru menilai aksi ini tetap berdampak negatif terhadap stabilitas negara.
“Jika propaganda ini mengarah ke black campaign terhadap perusahaan yang bisa menjatuhkan reputasi dan saham, maka ini bisa mengacaukan ekonomi dan politik Indonesia,” tegasnya. Ia pun mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menyelidiki dalang di balik kampanye ini.
Sementara itu, BCA telah membantah adanya serangan seperti yang diklaim. Dalam pernyataan resminya, BCA memastikan seluruh data nasabah dalam kondisi aman dan tidak ada indikasi kebocoran. Bank juga mengingatkan nasabah untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan isu siber untuk merugikan masyarakat.
Founder Drone Emprit Ismail Fahmi memaparkan analisis sentimen warganet mengenai debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Berdasarkan data, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) paling banyak diperbincangkan.
“Antusiasme jauh dengan pilgub sebelumnya, bahkan banyak yang tidak tahu ada debat. Kedua, dari cagub yang paling banyak diperbincangkan adalah Ridwan Kamil, lalu Pramono Anung, dan Dharma Pongrekun. Sentimen negatif terbesar dicapai Dharma Pongrekun sebanyak 14%, kedua Ridwan Kamil 12%, dan yang paling sedikit mendapat sentimen negatif adalah Pramono Anung sebesar 3%,” tutur Ismail dalam tayangan di Metro TV, Senin, 7 Oktober 2024.
Ismail menjelaskan belum ada paslon yang dikatakan ‘menang’. Sebab, gagasan-gagasan yang disampaikan para paslon belum terlalu menentukan.
“Mungkin karena masih awal, belum memamerkan rekam jejak, bahkan memberikan jawaban terkait teori konspirasi,” kata Ismail.
?Sebelumnya, debat pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, mengungkap hubungan pribadi antar calon. Mereka juga berdebat tentang berbagai topik di antaranya program mengatasi kemacetan Jakarta.
Calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengaku memiliki hubungan pribadi dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Dharma pun mendoakan agar Pramono kelak menjadi presiden.
“Mari Mas Pram, saya dukung Mas Pram jadi Presiden Republik Indonesia dan saya akan menjadi staf ahli khusus bidang cyber security. Cyber security adalah isu yang tidak pernah selesai karena itu adalah industri,” ucap Dharma Pongrekun.
Menanggapi Dharma, Pramono mengatakan dirinya hanya maju Pilkada Jakarta. “Bung Dharma, saya sama sekali tidak membantah apa yang beliau sampaikan, saya mengucapkan terima kasih, tetapi harapan yang terakhir tadi bagi saya cukup maju Pilkada Jakarta saja,” ujar Pramono.
Ketiga paslon juga berdebat tentang trasnportasi dan penanganan kemacetan di Jakarta. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan membuat riverway atau jalan air yang melintasi 13 sungai di Jakarta. Sedangkan Pramono Anung berjanji mengembangkan Trans Jabodetabek dengan konsep aglomerasi yang menyatukan Jakarta dan sekitarnya.
Dharma Pongrekun menilai kedua program tersebut tidak salah, tapi retorika yang tidak mungkin diwujudkan dalam lima tahun sebagai gubernur Jakarta.
“Pendapat dari kedua paslon tidak salah, hanya yang diperlukan adalah prioritas mana yang diperlukan, waktu kita hanya lima tahun. Kita tidak bisa beretorika berangan-angan sementara pada saat turun nantinya belum terlaksana. Kita optimalkan managemennya dulu, jangan sampai aturannya sudah ada tetapi hanya jadi aturan tapi tidak dikawal,” kata Dharma.
KBRN, Jakarta: Pendiri drone emprit Ismail Fahmi menyerukan gerakan nasional anti cyber bullying yang akhir-akhir semakin marak terjadi. Menurutnya, gerakan tersebut bisa diinisiasi oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak.
Gerakan nasional tersebut, katanya, diharapkan dapat memberi kesadaran pada masyarakat mengenai bahayanya cyber bullying. Dalam gerakan nasional tersebut kampanye anti cyber bullying dan edukasi mengenai potensi dan dampaknya dapat dimasifkan.
“Di negara-negara yang sudah maju gerakan seperti ini sudah sangat penting. Ada bahkan yang membuat gerakan nasional itu seperti kegiatan bulanan yang rutin terus menerus dilakukan,” katanya dalam perbincangan dengan RRI Pro 3, Minggu (1/9/2024)
“Salah satu program gerakan nasional tersebut adalah dengan edukasi yang diberikan kepada anak-anak sejak dini (SD). Sehingga mereka memahami apa dampak yang akan mereka terima jika jadi pembuli, apa yang terjadi terhadap orang yang dibulinya, dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap pembulian yang terjadi.”
Hal-hal seperti itu, kata dia, yang diedukasi kepada anak-anak sejak dini, sehingga mereka akan paham resiko dan dampak bullying. Akhirnya, mereka terdidik dan terlatih untuk tidak melakukannya.
“Saya nelihat di Jerman ketika sekolah disana anak diajarkan soal itu dengan bentuk simulasi. Ada anak yang berperan pembuli, ada korbannya, dan ada anak yang berperan hanya melihat saja pembulian terjadi,” tambah Fahmi.
Edukasi seperti itu, tambah Fahmi, hanya bagian dari cara mencegah cyber bullying. Masih banyak cara lain yang dapat dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah.
Badan PBB untuk anak Unicef menyebut Cyberbullying (perundungan dunia maya) ialah bullying/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel.
Hasil riset Center for Digital Society pada tahun 2021, dari 3.077 siswa SMP dan SMA, sebanyak 45,35 persen siswa pernah menjadi korban. Sementara itu, 38,41 persen siswa pernah melakukan cyber bullying.
Selanjutnya, menurut data Unicef pada tahun 2022 terungkap 45 persen dari 2.777 anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyber bullying.
Warung Madura yang sudah menjamur di mana-mana, bahkan di luar Pulau Madura. Mulai dari punya penjaga yang kerap berganti karena buka seharian penuh, hingga punya lemari tanpa pintu tempat memamerkan produk jualannya secara rapi.
Erdianto (45) pedagang warung sembako tradisional merapikan dagangannya yang dapat dibeli secara langsung maupun pesan antar di Pinggir jalan Villa Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (25/08/2020). (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Liputan6.com, Jakarta – Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menyoroti imbauan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM kepada Warung Madura agar tidak beroperasi selama 24 jam penuh.
Mengutip postingan yang diunggah akun X resmi @ismailfahmi, Jumat (26/4/2024), beliau mencantumkan pernyataan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim yang meminta Warung Madura mengikuti aturan jam operasional yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Kalau ada regulasi terkait jam kerja (jam operasional), tentu kami minta untuk dipatuhi,” tutur Arif saat memberi pernyataan di Merusak Hotel, Badung, Bali, Rabu (24/4/2024).
Masih dalam satu postingan itu, Ismail juga melampirkan informasi jika kebijakan itu dibuat untuk mengakomodasi keluhan pengusaha minimarket, yang meminta usaha termasuk Warung Madura harus berizin.
Dalam postingan terpisah, Ismail coba memaparkan ciri-ciri Warung Madura yang sudah menjamur di mana-mana, bahkan di luar Pulau Madura. Mulai dari punya penjaga yang kerap berganti karena buka seharian penuh, hingga punya lemari tanpa pintu tempat memamerkan produk jualannya secara rapi.
Ia pun menyebut Warung Madura sebagai pesaing gerai-gerai minimarket yang beberapa di antaranya juga beroperasi 24 jam, semisal Alfamart dan Indomaret.
Berdasarkan postingan yang diunggahnya, Ismail memaparkan alasan Warung Madura buka 24 jam. Antara lain, penjual tidak mau kehilangan pelanggan, tidak ada tempat untuk simpan barang jualan jika harus tutup, hingga omzet bisa melonjak dia kali lipat saat hari libur.
“Mereka jadi saingan Indomaret dan Alfamart saking lengkap dan terjangkau, lho. Bahkan, omzetnya mulai Rp 2-15 juta per hari,” mengutip tulis salah satu postingan di akun @ismailfahmi.
“Warung Madura tutup malam-malam? Pertanda kiamat makin dekat,” tulis Ismail sembari memberikan emoticon senyum berseri.
2 dari 2 halaman
Kata Netizen
Merespons cuitan tersebut, sejumlah netizen turut menyayangkan regulasi tersebut. Pasalnya, Warung Madura kerap dianggap sebagai penyelamat ketika warga tengah kelaparan/kehausan di malam hari, namun kebanyakan toko sudah tutup kios.
“Tokonya Lengkap murah pelayanannya simpel.. Warung madura bener2 warung yang dibutuhkan warga. Selama ada warung madura gwe gak bakal mau beli ke indo alfa mart,” kata salah satu netizen.
“Apa urusannya, malah Bantu gw Kalo ujug2 Pas malem rokok abis. Masak gw suruh Cari minimarket yg 24 jam. Ya mending Cari warung Madura yg deket tapi Aman, dibanding jauh tapi kena begal. Diluar nurul emang,” urai netizen lain.
TEMPO.CO, Jakarta – Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan pasti diduga terjadi kecurangan luar biasa yang terstruktur, sistematis, dan masif bila akhirnya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI lolos parlemen. Sebab, menurut dia, partai berlogo mawar itu secara statistik tak mungkin mencapai parliamentary tresholdatau ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
“PSI lolos PT 4 persen itu statistically impossible,” kata Ismail dalam postingan akun X (dulu Twitter) pribadinya, Ahad, 25 Februari 2024. Pengutipan atas seizin Ismail Fahmi.
Bila PSI akhirnya lolos parlemen, Ismail menduga kemungkinan seratus persen telah terjadi kecurangan luar biasa yang terstruktur, sistematis, dan masif pada hasil Pemilu 2024. “Untuk meloloskan PSI,” ujar Ismail.
Komentar Ismail itu menanggapi cuitan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Dia mengimbau partai pimpinan Kaesang Pangarep menerima hasil pemilu legislatif atau pileg dengan lapang dada.
“Mending PSI menerima kenyataan dengan lapang dada. Ketimbang lolos PT tapi malah menimbulkan deligitimasi terhadap hasil pemilu 2024,” kata Burhanuddin dalam akun X (dulu Twitter) pribadinya, Ahad, 25 Februari 2024. Pengutipan ini atas seizin Burhanuddin.
PSI terancam tidak lolos ke Senayan karena belum mampu melampaui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen. Berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum atau KPU hingga 22 Februari 2024 pukul 23.00, PSI hanya memperoleh 1.790.572 suara atau 2,54 persen.
Sebelumnya, Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia atau DPP PSI, Sigit Widodo, menanggapi adanya narasi yang berkembang mendeskreditkan PSI perihal perolehan suara di Pemilu 2024.
“Seolah-olah kalau masuk DPR RI, berarti ada kecurangan. Saya kira itu hanya narasi dangkal dari pihak-pihak yang takut PSI akan membuat perubahan di parlemen,” katanya kepada Tempo, Senin, 26 Februari 2024.
Menurut dia, masih banyak wilayah yang bahkan belum menyelesaikan pleno PPK. Ia mengatakan agar menunggu hasil perhitungan real count di masing-masing daerah selesai, setidaknya di tingkat kabupaten/kota untuk bisa menyimpulkan.
“Tunggu dulu hasil penghitungan suara resmi KPU. Yang kami lakukan sekarang mengawal proses penghitungan real count di PPK dan nanti naik terus berjenjang sampai ke tingkat nasional,” katanya.
Jakarta, CNN Indonesia — Sepuluh hari berlalu sejak pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari, pembahasan soal pemilu, terutama kecurangan, masih ramai dibahas di media sosial. Pendiri lembaga analis media sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi, mencatat tren kecurangan pemilu yang dibahas sejak 14 hingga 23 Februari masih tinggi terutama di media sosial X atau Twitter.
“Total di Twitter atau X hingga 23 Februari kemarin jumlahnya masih mencapai 946.089 ribu. Kemudian di media online ada 18.556 ribu,” kata Ismail dalam konferensi pers mengenai kecurangan pemilu 2024 yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (24/2).
Selain itu, kata Ismail, pembahasannya juga lebih banyak mengandung sentimen negatif. Dari total 964.645 percakapan soal kecurangan pemilu, 720.538 mengandung sentimen negatif.
Ismail juga memaparkan sentimen negatif soal kecurangan pemilu ini paling banyak membahas soal tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian soal potensi penggunaan hak angket dan pemakzulan presiden terkait dugaan kecurangan.
Manipulasi dalam penghitungan suara juga banyak dibahas hingga pernyataan dari berbagai tokoh hingga lembaga soal kecurangan Pemilu 2024 ini.
Sementara sentimen yang bersifat positif kebanyakan hanya membahas soal menantang publik untuk membuktikan kecurangan di MK dan kecurangan dilakukan oleh semua paslon.
“Jadi kesimpulannya, tren percakapan dan pemberitaan tentang kecurangan dalam Pemilu 2024 hingga hari ini memang masih sangat tinggi,” kata dia.
Narasi dugaan kecurangan pemilu ini dikaitkan dengan sejumlah fenomena, termasuk angka-angka ganjil di hitung Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) hingga selisih suara dan daftar pemilih di banyak TPS. Hak Angket di DPR pun didorong.
Founder sistem analisis data Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan hingga saat ini tren pembahasan isu dugaan kecurangan Pemilu 2024 masih ramai di media sosial. Menurutnya, berdasarkan analisis di media sosial X dan media online, 75 persen netizen membahas dugaan kecurangan ini dengan presepsi negatif.
“Mayoritas negatif 75 persen karena dugaan tadi. [Meski ada] 17 persen positif, ada yang tampilkan [opini] kecurangan tidak hanya salah satu paslon, tapi semua. Ini jadi termasuk [sentimen] positif. Dan ada yang tantang publik buktikan kecurangan di MK, [misalnya] Prof Jimly,” kata Fahmi yang hadir virtual dalam konferensi pers ‘Jaga Pemilu, Jaga Suara 2024, Kecurangan Pemilu dan Omong-Omong Media’ di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (24/2).
“Ada persepsi masyarakat terkait integritas pemilu, ada keraguan masyarakat. Ada pemberitaan kecurangan, ketidakpuasan pemilu, ini tunjukkan ketidakpercayaan publik. Ada isu Sirekap, kegagalan pengelolaan suara, tambah skeptisme pemilu,” imbuh dia.
Fahmi menjelaskan, bahasan isu dugaan kecurangan sudah ramai di medsos sejak seminggu sebelum hari pencoblosan, yakni 14 Februari. Namun, tren pembahasan mencapai puncaknya pada hari H pencoblosan.
Film yang membahas berbagai dugaan kecurangan pemilu yang sistematis, Dirty Vote, disebut banyak berperan dalam percakapan netizen.
Fahmi lalu menyimpulkan bahwa ramainya pembahasan isu kecurangan di medsos bukan hanya dilakukan oleh buzzer. Sebab, isu kecurangan yang sama juga dibahas di media online, yang dinilainya dibuat berdasarkan analisis dan mendalam.
“Artinya, isu kecurangan cukup penting dan warnai pemilu. Sebelum pencoblosan 7-13 Februari, banyak terkait Dirty Vote. Pascapencoblosan, banyak orang lihat Dirty Vote seolah terkonfirmasi. Dan rencana bawa isu kecurangan jadi hak angket DPR [muncul],” kata dia.
“Kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, ini banyak dibicarakan di medsos. Cawe-cawe presiden, dugaan kecurangan di LN, dan timnas 01 kayaknya banyak laporkan ada kecurangan dan intimidasi dan potensi manipulasi survei, ini pandangan netizen. Ada bansos banyak juga dibicarakan, kenaikan gaji TNI/Polri dianggap kecurangan, pelanggaran MK, aparatur desa, pelanggaran etika KPU, dan Sirekap warnai pembicaraan,” papar dia.
Fahmi melanjutkan, sebetulnya KPU dan Bawaslu sudah banyak angkat bicara menanggapi berbagai isu kecurangan. Tetapi ia menilai, perlu ada komitmen dan pembuktian yang lebih transparan dari KPU agar dipercaya publik.
“Sejak pencoblosan 14 Februari sampai sekarang, tren kecurangan pemilu masih tinggi. Ini perlihatkan perhatian publik dan isu kecurangan warnai pemilu. Dibagi sebelum dan pasca pencoblosan. Sebelum sistematis, intervensi politik, dan penyalahgunaan wewenang,” kata Fahmi.
“Kecurangan saat dan pasca, ini dibahas di medsos, adanya dugaan kecurangan dari sistem Sirekap. Ini jadi masukan KPU- Bawaslu untuk audit forensik agar tunjukkan tidak seperti diduga, dan [klarifikasi] adanya dugaan surat suara tercoblos, dan lain-lain,” tandas dia.
Komisi Pemilihan Umum diminta menghentikan proses penghitungan suara elektronik Sirekap karena memicu spekulasi dugaan penggelembungan suara ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, mengatakan “jika KPU serius mau menggunakan Sirekap, maka semestinya sistem penghitungan dari Sirekap selesai pada waktu yang sama saat tempat pemungutan suara ditutup”.
Tapi yang terjadi, kata Kaka, hingga Jumat (16/02) pukul 17:30, progres penghitungan suara Sirekap untuk Pilpres masih 60, 49%.
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, meminta maaf kepada publik atas kekurangan aplikasi Sirekap. Dia membuat klaim, kalaupun ada kekeliruan konversi, “itu terjadi tanpa unsur kesengajaan”.
Adapun, pakar digital menilai KPU memaksakan penggunaan sistem Sirekap yang belum sempurna.
Warganet curiga pada Sirekap
Lembaga analis media sosial Drone Emprit menyebut percakapan tentang Sirekap menjadi topik yang paling tinggi dibicarakan oleh warganet di media sosial X pada Jumat (16/02).
Percakapan yang mencuat terkait kelemahan Sirekap. Salah satunya adalah kekeliruan input data jumlah suara di sebuah TPS di Lampung yang menimbulkan kehebohan dan menurunkan kepercayaan pada Sirekap milik KPU.
“Sentimen percakapan terkait Sirekap di X terpantau sangat negatif, sebanyak 85% dan positif hanya 7%,” kata pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi.
Narasi negatif itu, sambungnya, berkembang menjadi dugaan kecurangan.
“Warganet menduga adanya unsur kesengajaan dalam perubahan data di Sirekap untuk memenangkan paslon tertentu. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap legitimasi penyelenggara pemilu.”
Keterangan gambar,Penggunaan aplikasi Sirekap di Pemilu 2024 merupakan upaya KPU untuk menjaga kemurnian hasil perolehan suara di TPS dengan cara merekam data otentik dokumen C-Hasil di TPS.
Ada juga narasi yang menyindir Sirekap tak sebaik aplikasi lain seperti pinjaman online atau pinjol. Warganet merasa Sirekap kalah bagus dalam hal fungsional dan keandalan.
“Netizen juga merasa KPU tidak kompeten dalam mengelola data pemilu, tidak transparan dalam menampilkan data pemilu dan merasa bahwa data yang ditampilkan tidak dapat dipercaya,” kata Ismail.
Kekhawatiran soal keamanan aplikasi Sirekap juga disinggung warganet karena adanya potensi backdoor atau celah keamanan oleh peretas.
Apakah Sirekap menguntungkan salah satu paslon?
Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai dugaan bahwa Sirekap menguntungkan salah satu paslon sebenarnya tidak berdasar.
Alfons bersama sebuah tim independen telah memeriksa 500 lebih kasus ketidaksesuaian suara antara yang tercatat di formulir C plano dengan yang terunggah di Sirekap.
Hasil penelusuran mereka, ketidaksesuaian atau penggelembungan suara terjadi pada tiga paslon.
“Jadi tidak hanya pada satu paslon saja. Kesimpulannya ini kesalahan sistem atau human error,” ujar Alfons kepada BBC News Indonesia.
Menurutnya ada beberapa penyebab yang membuat sistem Sirekap salah merekam angka yang ada pada dokumen C plano berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
Keterangan gambar,Petugas KPPS mengambil gambar hasil penghitungan suara saat simulasi di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (07/02).
Pertama, tidak adanya cross-checking data atau proses membandingkan atau memverifikasi data dengan sumber utama.
“Katanya [Sirekap] pakai AI tapi cross-checking dataaja enggak dilakukan, itu patut dipertanyakan tim IT-nya.”
“Mana ada total jumlah pemilih lebih kecil daripada perolehan suara paslon? Kan konyol.”
“Kalau pakai AI lebih cerdas dari ini, bahkan bisa terkoneksi ke database KPU dan bisa tahu per-TPS berapa jumlah pemilihnya dan tidak boleh salah, kalau salah mental.”
Di media sosial sejumlah akun mengadukan dugaan “penggelembungan suara” salah satu paslon.
Sebuah video yang viral terjadi di TPS 54, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
Di formulir C hasil penghitungan suara yang asli perolehan suara Prabowo-Gibran tertulis 74. Tapi pada Kamis (15/02) data yang tercantum di Sirekap adalah 748.
Saat BBC Indonesia mengecek langsung ke data Sirekap pada Jumat (16/02) perolehan suara ketiga paslon sudah diperbaiki sesuai formulir C hasil.
Artikel ini memuat konten yang disediakan Twitter. Kami meminta izin Anda sebelum ada yang dimunculkan mengingat situs itu mungkin menggunakan cookies dan teknologi lain. Anda dapat membaca Twitter kebijakan cookie dan kebijakan privasi sebelum menerima. Untuk melihat konten ini, pilihlah ‘terima dan lanjutkan’.Terima dan lanjutkan
Peringatan: BBC tidak bertanggung jawab atas konten situs eksternal
Lompati Twitter pesan
Penyebab kedua, menurut Alfons, kemungkinan disebabkan media foto yang diambil oleh petugas KPPS tidak jelas atau kualitasnya rendah sehingga ada ada kesalahan membaca angka pada sistem Sirekap.
Ketiga, kesalahan bisa terjadi karena para petugas KPPS mengunggah data ke sistem secara berbarengan dengan petugas lain. Akibatnya, kata Alfons, terjadi selip.
Jumlah TPS di seluruh Indonesia berjumlah lebih dari 800.000. Alfons berkata, setiap TPS harus mengunggah minimal lima dokumen surat suara yang jika dikalikan dengan jumlah tempat pemungutan suara maka setidaknya ada 4 juta dokumen yang diunggah dalam waktu bersamaan.
“Apa kuat servernya? Terlihat kan situs KPU tersendat dan sering down. Itu menunjukkan pengelolaan infrastruktur teknologi yang kurang.”
Seperti apa pengalaman anggota KPPS yang mengunggah data ke Sirekap?
Ma’rifatus Solehah, salah satu petugas KPPS di TPS 09 Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur menemukan banyak kendala ketika mengunggah hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap.
Kendala yang dialami oleh Ifa, di antaranya tulisan dan gambar kerap tidak terdeteksi ketika diunggah. Bahkan, ada ketidaksesuaian antara data perolehan suara yang ada di model C1 plano dan aplikasi Sirekap.
“Misalnya di plano itu tulisannya 105, setelah difoto, diunggah muncul tulisan 905,” kata Ifa ketika ditemui wartawan Mustopa di rumahnya pada Jumat (16/02).
Keterangan gambar,Ma’rifatus Solehah, salah satu petugas KPPS di TPS 09 Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Mau tidak mau, katanya, ketidaksesuaian data tersebut harus diganti secara manual dan disesuaikan dengan hasil rekapitulasi suara yang ada di model C1 plano.
Kendala lain yang paling sering ditemui adalah banyaknya gambar yang gagal terunggah. Padahal gambar tersebut harus diambil langsung dari model C1 plano, tidak bisa memakai yang ada di galeri ponsel.
Di sisi lain, model C1 plano harus segera dikirim ke kelurahan setelah proses pemungutan dan penghitungan suara rampung.
“Kalau sudah gagal ya sudah dibiarin, dapat dari mana planonya, enggak ada kan,” kata perempuan yang sehari-hari menjadi guru di salah satu pesantren tersebut.
Untuk proses pengunggahan juga butuh waktu lama. Ifa mengaku mengunggah data ke Sirekap pada Rabu (14/02) sekitar pukul 23.00 WIB, namun baru selesai pada Kamis (15/02) dini hari WIB.
“Entah servernya kurang canggih, saya enggak ngerti server pusatnya,” katanya menambahkan.
Ifa mengakui banyak hasil rekapitulasi yang gagal diunggah ke aplikasi Sirekap. Terutama untuk hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI karena jumlahnya mencapai 20 lembar.
“Kalau cuma DPD dan [pemilihan] presiden kan sedikit lembaran yang di-upload,” jelasnya.
Apa tanggapan KPU?
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengakui terjadi sejumlah kekeliruan konversi hasil penghitungan suara di TPS ke dalam Sirekap.
Meskipun, kata dia, sejauh ini tingkat kesalahan konversi cuma 0,64%.
Hasyim mengatakan pihaknya belum memeriksa detail selisih suara yang diperoleh masing-masing capres-cawapres, antara yang terkonversi di Sirekap dengan suara aslinya di formulir C-Hasil plano di TPS.
Keterangan gambar,Ketua KPU Hasyim Asy’ari (kiri) bersama Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (15/02).
Dari 2.325 TPS yang terjadi kesalahan, kekeliruan konversi suara tidak cuma terjadi untuk pilpres, melainkan juga pemilu legislatif .
Kesalahan-kesalahan itu diklaim akan dikoreksi oleh KPU.
Tapi terlepas dari kekeliruan konversi yang terjadi pada sejumlah TPS, publikasi data perolehan suara di Sirekap akan tetap dilanjutkan sebagai bentuk transparansi.
Apakah Sirekap perlu dilanjutkan?
Kendati terjadi kekeliruan input data pada Sirekap, Alfons menilai hal itu bukan sebuah kesengajaan. Pasalnya jika KPU ingin berbuat curang, maka hasil pindai formulir C hasil penghitungan suara asli tidak akan ditampilkan sebagai pembanding.
Menurut dia, Sirekap harus dilanjutkan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dan kecepatan. Meskipun, katanya, KPU harus memperbaiki sistemnya agar tidak memicu sangkaan negatif.
Sebagai penyelenggara pemilu yang mendapat dana besar dari negara dan didukung oleh banyak lembaga pemerintah mestinya sistem Sirekap bisa meminimalisir kesalahan.
“Dibikin smart sistemnya. Jangan total dari pemilih lebih kecil dari suara paslon, kok bisa sistemnya kurang pintar,” kata Alfons.
Keterangan gambar,Sejumlah petugas melakukan supervisi (pemeriksaan dan pengawasan) rekapitulasi suara Pemilu 2024 secara daring di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (15/02).
“Selevel KPU, dana besar, banyak stakeholder membantu… jangan bikin malu Indonesia karena semua mata tertuju pada pemilu.”
Adapun Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, mengatakan jika KPU serius mau menggunakan Sirekap maka semestinya begitu tempat pemungutan suara ditutup sistem penghitungan dari Sirekap juga tuntas pada waktu yang sama.
Tapi yang terjadi, katanya, hingga Jumat (16/02) pukul 17:30, progres penghitungan suara Sirekap untuk Pilpres masih 60, 49%.
Hal seperti ini, menurutnya, membuat masyarakat curiga.
“Lebih baik KPU fokus pada penghitungan manual saja, hentikan Sirekap daripada menimbulkan spekulasi,” ujarnya kepada BBC News Indonesia.
Wartawan di Kota Pamekasan, Madura, Mustofa El Abdy, berkontribusi untuk liputan ini.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3218184/original/043587500_1598338768-20200825-Semangat-Pedagang-Warung-Sembako-di-Tengah-Pandemi-7.jpg)
Media Kernels Indonesia 