Pakar: Pelemahan KPK di Medsos Terjadi Secara Sistematis

Anggota wadah pegawai KPK bersama Koalisi Masyarakat sipil antikorupsi melakukan aksi
Anggota wadah pegawai KPK bersama Koalisi Masyarakat sipil antikorupsi melakukan aksi “Pemakaman KPK” di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pendiri dan Analis Drone Emprit Akademik, Ismail Fahmi, mengatakan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di media sosial (medsos) terjadi secara terstruktur, masif dan sistematis. Sasaran pelemahan KPK lewat medsos adalah keraguan publik terhadap lembaga antirasuah itu.  

“Yang bisa ditangkap adalah pola operasi di medsos.  Kita perhatikan, di medsos itu sebenarnya simpel saja.  Ketika ada sebuah hal yang ingin dicapai, maka publik dibombardir dengan narasi.  Dan narasi itu butuh semacam labelling,” ujar Ismail dalam diskusi di Kantor Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).Baca Juga

Selama ini, lanjut dia, label yang paling efektif memberikan dampak di medsos adalah soal khilafah dan radikalisme. Ismail mencontohkan untuk KPK, narasi yang dikembangkan adalah soal isu Taliban dalam lembaga itu. 

Kemudian, yang dipakai ketika membangun narasi Taliban dalam KPK adalah lewat tulisan,  video,  gambar. Rangkuman informasi ini lantas dibombardir terus menerus sehingga dampaknya orang yang semula percaya kepada KPK menjadi ragu-ragu. 

Strategi selanjutnya, kata Ismail, menyerang tokoh tertentu di KPK. Ismail menyebut nama penyidik KPK Novel Baswedan yang disangkutpautkan dengan Taliban.  

“Narasi ini sangat berpengaruh. Sebab narasi yang dibangun kan bukan soal benar salah informasi itu ya.  Yang berusaha disasar adalah keragu-raguan. Agar bagaimana  supaya publik ragu.kepada KPK. Misal sebelumnya kita punya 100 orang  yang percaya sama KPK, dapat 20 persen saja yang ragu gara-gara bombardir informasi seperti di atas, itu sudah sampai tujuannya,” tegas Ismail.  

Menurut Ismail, Twitter merupakan medsos yang sangat efektif untuk membangun narasi pelemahan KPK. Lewat Twitter, pasukan cyber (cyber troop) yang mempengaruhi publik bisa muncul lewat buzzer dan influencer.  

“Penggunaan Twitter itu sangat efektif untuk membuat trending topik.  Trending topik itu mereka gunakan dengan hestek. Mereka tidak peduli apakah itu topik banyak gunakan robot atau tidak. Ini dilakukan terus menerus, hari ini ada.  Besok ada.  Dan seterusnya.  Akibatnya terbangun suatu narasi dan akhrinya publik pasrah menerima, ” tambah Ismail.  

Link:https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/09/18/py0vjt377-pakar-pelemahan-kpk-di-medsos-terjadi-secara-sistematis

Siasat ‘Giveaway’ Dongkrak Opini Dukung Revisi UU KPK

Siasat 'Giveaway' Dongkrak Opini Dukung Revisi UU KPK
Aksi pemakaman KPK dilakukan di lobi lembaga antirasuah usai Rapat Paripurna DPR dan Pemerintah mengesahkan revisi UU KPK jadi undang-undang, 17 September 2019. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia — Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Ismail Fahmi menemukan indikasi penggunaan pasukan siber (cyber troops) dan propaganda terkomputerisasi (computing propaganda) dalam pengawalan proses revisi Undang Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ismail menerangkan salah satu bentuk cyber troops yang digunakan adalah lewat gelaran giveaway atau undian berhadiah di media sosial, terutama Twitter.

“Secara konsisten giveaway ini kami temukan dengan hadiah masing-masing dapat Rp50.000. Sehingga banyak sekali retweet hashtag masuk jadi trending topic di Twitter,” kata Ismail di ITS Tower, Jakarta, Rabu (18/9).

Salah satu contoh yang diambil Ismail ialah cuitan akun Twitter @MenuWarteg berikut:

Giveaway Sore 1. 50k buat 2 orang yang beruntung. (Masing2 25K OVO/GOPAY/PULSA). RT dan reply domisili kamu+#KPKPatuhaturan END jam 19.00 WIB. Goodluck~

“Ternyata banyak yang turut ikut giveaway ini. Bahkan catatan kami sekitar 517 orang sudah me-retweet dalam waktu yang relatif singkat,” ungkap Ismail.

Menurut Ismail, penggunaan konsep giveaway seperti itu bisa mendongkrak opini publik dan mengarahkan persepsi publik mengenai Revisi UU KPK. Ia menilai saat substansi masalah yang mereka dongkrak itu menjadi trending topic, besar kemungkinan wacana mendukung revisi UU KPK itu akan naik di pemberitaan media arus utama (mainstream).

“Itu akan langsung di-capture wartawan semua akan dilihat. Ini menjadi tools mereka untuk memanipulasi publik,” ujar Ismail.

Siasat 'Giveaway' Dongkrak Opini Dukung Revisi UU KPK
Diskusi LP3ES di Jakarta, 18 September 2019. (CNN Indonesia/LB Ciputri Hutabarat)

Ismail mengatakan saat revisi UU KPK masih berlangsung pihaknya banyak mendeteksi tanda pagar (tagar/#) seperti #KPKcengeng, #KPKLebihbaik, hingga hashtag #DukungrevisiKPK. Belakangan Ismail juga mendeteksi sudah ada pergeseran isu dengan tagar #KPKPatuhaturan.

“Jadi penggunaan metode ini luar biasa. Untuk sekarang sudah ada disiapkan hashtag #KPKPatuhaturan. Ini semacam kampanye-kampanye opini yang menyebutkan ‘sudahlah KPK ikut aturan saja jangan macam-macam’,” tutur Ismail.

Terakhir hal yang ditemukan Ismail dalam penelitiannya ialah konsep penggunaan cyber troops giveaway yang dilakukan dan diterima robot itu sendiri. Hal itu dilihat dari rendahnya interaksi yang terlihat dalam akun tersebut.

“Biasanya kalau akun asli interaksinya bakal tinggi, tapi kita menemukan ada sejumlah akun yang memang anonim dan sengaja dibuat,” ujar dia.

Siasat ini, kata Ismail, digunakan untuk mendorong akal sehat manusia menyetujui revisi UU KPK. Kemudian KPK dibuat sangat sibuk untuk mengonfirmasi segala hoaks yang beredar di masyarakat sementara revisi UU itu terus berjalan di DPR.

“Ini kita simpulkan ada membangun opini sebagian publik bahwa KPK diragukan dan harus dibersihkan. Goals-nya singkat yakni revisi UU KPK diperlukan dan mendukung capim terpilih,” ujar Ismail.

Revisi UU KPK itu telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR dan Pemerintah menjadi undang-undang pada Selasa (17/9). Pengesahan revisi UU KPK itu sendiri tetap dilakukan meskipun kelompok masyarakat sipil yang selama ini dikenal mengawal kegiatan pemberantasan korupsi memprotesnya.

Link: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190918135655-20-431572/siasat-giveaway-dongkrak-opini-dukung-revisi-uu-kpk

Analis ‘Drone Emprit’ Ungkap Siasat Pasukan Siber Hancurkan KPK

Analis Drone Emprit Ungkap Siasat Pasukan Siber Hancurkan KPK
Diskusi LP3ES

Jakarta – Pengesahan UU KPK yang baru jadi kontroversi. Dukungan publik untuk pengesahan UU tersebut diyakini didapat dengan cara pengerahan pasukan siber yang bertujuan memanipulasi opini publik.

“Memang ada upaya, kalau saya dari segi ilmiah seperti yang disampaikan Oxford University, memang ada penggunaan cyber trooping dan computing dalam propaganda terhadap KPK ini,” ujar Associate Researcher Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Ismail Fahmi dalam diskusi ‘Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa yang Bermain?’ di ITS Tower, Jl Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Ismail mengatakan serangan siber terhadap KPK dilakukan setiap hari di media sosial, dengan senjata sejumlah hashtag. Hashtag yang dimainkan di antaranya #RevisiUUKPK. Ada juga upaya mempopulerkan istilah ‘KPK Taliban’.

Serangan siber yang dijelaskan Ismail disebutnya bertujuan membangun rasa tidak percaya masyarakat terhadap KPK.

“Serangan itu setiap hari dilakukan kepada KPK terus-menerus, Taliban menjadi entry point yang membuat distorsi informasi membangun ketidakyakinan kepada KPK, dimanipulasi opini publik,” ulasnya.

“Kemudian berikutnya adalah dua, (hashtag) revisi UU KPK diperlukan dan capim yang baru bisa menyelesaikan, yang pertama tadi, yaitu Taliban,” sambung Ismail.

Dia juga menemukan semacam sayembara berhadiah untuk netizen yang menggunakan hashtag terkait KPK. Sayembara berhadiah itu bertujuan agar hashtag yang menyerang KPK di-retweet oleh banyak akun.

“Secara konsisten, giveaway masing-masing dapat Rp 50.000 dengan hashtag#KPKPatuhAturan. Banyak sekali retweet hashtag masuk jadi trending topic di Twitter, itu akan langsung di-capture wartawan, semua akan dilihat, ini menjadi tools mereka memanipulasi publik,” tutur Ismail.

Ismail, yang merupakan pendiri dan analis Drone Emprit Akademik, menyebut hal ini dilakukan dengan cara terkoordinasi dan konsisten. “Sifat cyber troop situ lebih terkoordinir, jadi kalau publik tidak terkoordinir kalah, dan kontennya itu sangat profesional, konsisten, terus-menerus dan banyak memberikan komentar ini strateginya,” tuturnya. 

Dia mencontohkan adanya akun yang membuat tweet terkait KPK, tweet akun tersebut kemudian di-retweet banyak akun yang merupakan akun robot. Menurutnya, akun-akun yang menyebarkan tersebut merupakan akun anonim.

“Satu akun @Menuwarteg yang me-retweet hanya teman dia dan banyak robotnya, modal memanipulasi seolah-olah ini penting padahal dibalik ini hanya sekelompok kecil. Ini akunnya kalau kita lihat anonim, jadi jarang memperlihatkan jati dirinya,” kata Ismail.

Link: https://news.detik.com/berita/d-4711192/analis-drone-emprit-ungkap-siasat-pasukan-siber-hancurkan-kpk

Pengamat Medsos Catat Kabar Pindah Ibu Kota Salip Isu Papua

Pengamat Medsos Catat Kabar Pindah Ibu Kota Salip Isu Papua
Pembangunan akses masuk ibu kota baru di Kalimantan Timur. (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, CNN Indonesia — Pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi memaparkan percakapan soal pemindahan ibu kota di Twitter mengalahkan isu Papua yang sempat ramai menjadi pembahasan netizen sejak Senin (26/8) lalu.

Merujuk pada data Drone Emprit, percakapan terkait Papua pada 26 Agustus lalu menunjukkan angka 75.564 dan sehari setelahnya mengalami penurunan hingga 48.832.

Sementara percakapan pindah ibu kota tanggal 26 Agustus sebesar 97.773 dan terus naik hingga 107.284 pada 27 Agustus 2019.

“Kita lihat kondisi dalam dua hari ini, dari tanggal 27 Agustus sampai 28 Agustus 2019. Tren Papua yang sebelumnya tinggi sejak tanggal 26 Agustus mulai kalah dibandingkan dengan isu ibu kota pindah,” kata Ismail kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (29/8).

Selain itu Ismail menilai bahwa baik masyarakat yang pro pemerintah maupun opisisi telah terseret dengan isu pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Lalu dia juga menilai ada upaya dari pemerintah untuk membangun kontra narasi melalui sekelompok orang yang menyebut diri mereka ‘Pro NKRI’.

Sebab di dalam peta jaringan sosial Drone Emprit juga menunjukkan ada beberapa kelompok yang bermain, yakni oposisi, pro pemerintah, dan Papua Barat serta kelompok baru pro NKRI.

“Namun cluster ini sayangnya masih “ngerumpi”, belum head-to-head berdialog dengan cluster West Papua,” ujar Ismail.

Ismail pun membantah jika percakapan pemindahan ibu kota baru merupakan bagian dari pemerintah dalam upaya pengalihan isu terhadap polemik yang tengah terjadi di Papua dan Papua Barat. 

“Tidak ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara menggantikan Jakarta. Jokowi beralasan Kaltim dipilih karena pertimbangan strategis dan kebencanaan.

Selain itu Kaltim dipilih karena lokasi geografinya berada di tengah kepulauan Indonesia. Jokowi menambahkan di Kalimantan Timur telah tersedia lahan sekitar 180 ribu hektare.

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190829151824-192-425764/pengamat-medsos-catat-kabar-pindah-ibu-kota-salip-isu-papua

Awas, Asing Pecah Belah Indonesia dan Papua

Awas, Asing Pecah Belah Indonesia dan Papua
Sejumlah mahasiswa asal Papua melakukan audiensi dengan jajaran rektorat, di Unitomo Surabaya.(Foto/Ist)

JAKARTA – Konflik Papua yang memanas belakangan ini, ternyata tidak lepas dari upaya asing yang ingin memecah belah kesatuan Indonesia. Setidaknya indikasi itu tampak di dunia maya.

“Dari dulu saya sudah memonitor, memang hampir setiap saat ada kelompok-kelompok [asing] yang memperjuangkan kebebasan Papua,” kata pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi kepada wartawan, Selasa (27/8) petang.

Tidak hanya di internet, Ismail juga kerap melihat sendiri ada tulisan atau grafiti-grafiti di luar negeri yang bertuliskan ‘Free West Papua’.

Di ranah dunia maya yang menjadi fokusnya, Ismail memperhatikan bahwa polemik Papua yang terjadi beberapa waktu lalu, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok di luar negeri itu.

“Terutama akun-akun yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok itu. Narasi yang mereka bangun bahwa Indonesia itu kolonial, dan bergabungnya Papua adalah penjajahan,” kata Ismail.

Berdasarkan pengamatannya dengan Drone Emprit, ia menemukan bahwa propaganda dari akun-akun free west Papua ada yang berasal dari Jerman. “Yang paling banyak mereka share adalah foto-foto dan video,” kata Ismail.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh pengamat Intelijen dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib. Seperti dikutip dari Antara, Ridlwan melihat bahwa tagar-tagar yang menyerukan referendum Papua berasal dari luar negeri.

“Terutama akun dari Australia, New Zealand, dan Inggris. Bukan dari Indonesia atau dari dalam Papua,” kata Ridlwan seperti dikutip dari Antara.

Menurut Ridlwan, dari mesin Knowledge Engine for Media Analysis (KEA), didapatkan data bahwa tuntutan referendum, foto kekerasan, korban, disebarluaskan dari akun yang IP (Internet Protocol) addressnya di luar Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri, provokasi di Media Sosial itu berdampak sangat buruk bagi keamanan dan stabilitas di Papua. Kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Jayapura, Sorong, Fak Fak, tidak lepas dari maraknya konten provokatif yang menyulut emosi masyarakat Papua.

Tidak heran bila pemerintah ambil langkah preventif dengan membatasi akses media sosial di Timur Indonesia itu.

Meski bertujuan positif, Ismail Fahmi berpendapat bahwa pemblokiran harus segera dicabut. “Hak harus diberikan,” kata Ismail.

Selain itu, ia ingin agar pemerintah lebih intensif melakukan pendekatan mengambil hati masyarakat Papua. “Intinya ada jalan lain, bukan pembebasan. Artinya tetap perspektif NKRI untuk kesejahteraan bersama,” pungkas Ismail.

Link: https://sumut.sindonews.com/read/3696/1/awas-asing-pecah-belah-indonesia-dan-papua-1566958133

Pemblokiran Internet Tak Mampu Menghalangi Isu Papua Mendunia

Data Tren: Papua, West Papua, vs #Tagar. FOTO/Drone Empirit
Data Tren: Papua, West Papua, vs #Tagar. FOTO/Drone Empirit

tirto.id – Pelambatan (throttling) dan pemblokiran jaringan internet di Papua dan Papua Barat tak berpengaruh terhadap tren pembicaraan terkait Papua di media sosial.

Hal itu disampaikan Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit–mesin untuk menganalisis media sosial. Dalam melakukan analisanya, Ismail menggunakan media sosial Twitter untuk mengamati narasi-narasi yang berkembang setelah kerusuhan di Papua.

Fahmi mengatakan kata kunci “West Papua” ramai diperbincangan di dunia internasional. Bahkan, kata dia, tren pembicaraan soal Papua meningkat setelah ada pelambatan dan disusul pemblokiran internet di sana.

“West Papua trennya tetap tinggi, abis diblokir makin tinggi karena mereka tidak di Papua,” jelas Ismail kepada reporter Tirto, Senin (26/8/2019).

Ismail menuturkan, percakapan tentang West Papua kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Namun, pengguna asalnya yang tertinggi berasal dari Jakarta, kemudian disusul Berlin, London, Sydney, Melbourne, dan New York.

“Dari Jayapura sedikit,” kata dia.

Menurut Ismail, perbincangan mengenai West Papua berasal dari orang-orang yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Papua. Beberapa di antaranya akun Twitter @VeronicaKoman, @FreeWestPapua, @PurePapua serta media @AJEnglish.

“Kelihatan di-most retweet, mereka memanfaatkan pemblokiran internet ini sebagai salah satu cara untuk memojokkan pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Beberapa tagar yang digunakan dalam narasi West Papua yakni freewestpapua, letwestpapuavote, westpapuagenocide, PelukPapua, dan WeLovePapua. “Hastags merupakan cara mudah dan efektif menyampaikan poin narasi di media sosial,” jelasnya.

Tak Ada Kontra Narasi

Menurut Ismail, narasi tentang West Papua di media sosial muncul tanpa ada kontra narasi, termasuk dari pemerintah. Ia mengatakan warganet di Indonesia malah sibuk dengan pro-kontra soal Banser, FPI dan khilafah.

“Enggak ada narasi [yang melawan] sama sekali [dari pemerintah]. Full dari luar tanpa ada kontra narasi, sementara isu di dalam negeri malah belok ke perseturuan Banser dengan khilafah,” kata dia.

Ismail tak melihat lembaga-lembaga pemerintah seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bahkan Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan kontra narasi terhadap isu tersebut.

“Pemerintah tak hadir atau belum hadir dalam narasi [Papua] ini,” ujarnya.

Ismail menilai pemblokiran akses internet justru berdampak negatif bagi pemerintah. Ia mengatakan kebijakan itu justru membuat masyarakat Papua semakin tidak suka terhadap pemerintah. Ia mengatakan hal itu bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang pro terhadap kemerdekaan Papua.

“Narasi harus dibalas dengan narasi. Kalau tak gitu, ya, propaganda internasional jalan terus,” ungkapnya.

Respons Pemerintah

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara tak mau ambil pusing dengan dampak pelambatan maupun pemblokiran internet di Papua. Ia menyerahkan sepenuhnya risiko tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Ya. pasti teman-teman penegak hukum lebih mengerti,” kata Rudiantara saat ditemui di kantor Kominfo, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Rudiantara tidak menjawab spesifik kapan pemblokiran internet di Papua akan dicabut. Ia mengatakan Kominfo masih menunggu hasil koordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

“Saya harus bicarakan dengan stakeholder dari sektor penegak hukum. Mudah-mudahan bisa cepat, saya inginnya juga cepat,” imbuhnya.

Saat akses internet melambat, warga Papua memang masih bisa berkomunikasi dengan lancar via WiFi Indihome, yang dimiliki oleh jaringan PT Telkom. Namun, jaringan Indihome di sebagian wilayah di Papua resmi diblokir sejak Minggu, 25 Agustus 2019, pukul 4 sore waktu setempat.

Menurut Emanuel Gobay, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, yang dikontak via telepon oleh jurnalis Tirto, beberapa daerah yang diblokir internetnya di Papua di antaranya di Kabupaten dan Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Manokwari, Biak, Nabire, Wamena, Kota dan Kabupaten Sorong, serta kemungkinan di kawasan pegunungan tengah Papua.

Seorang narasumber lain yang berkantor di Sentani berkata kepada Tirto bahwa jaringan internet di “semua kafe dan hotel” dari layanan WiFi Telkom mati. Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan menarik lainnya Bayu Septianto

Link: https://tirto.id/eg3X

Masih Blokir Internet di Papua dan Papua Barat, Ini yang Seharusnya Dipertimbangkan Pemerintah

Penulis Ahmad Naufal Dzulfaroh | Editor Inggried Dwi Wedhaswary JAKARTA, KOMPAS.com – Pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat sejak kerusuhan yang terjadi pada pekan lalu masih berlangsung hingga hari ini, Senin (26/8/2019).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara meminta maaf karena belum bisa memastikan kapan blokir internet di Papua dan Papua Barat akan dicabut.

“Saya bersimpati kepada saudara-saudara kita di Papua. Saya mohon maaf kalau memang (pemblokiran akses layanan data) ini turut memberi dampak,” kata Rudiantara ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Rudi mengatakan, alasan belum dicabutnya blokir internet di Papua dan Papua Barat karena propaganda di dunia maya di dua provinsi tersebut belum berhenti meski suasana sudah kondusif.

Langkah tersebut dilakukan pemerintah untuk mencegah meluasnya hoaks dan propaganda yang dapat memperkeruh suasana.

Berdampak negatif

Menanggapi blokir internet di Papua dan Papua Barat yang masih berlangsung hingga saat ini, analis media sosial yang juga pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengatakan, kebijakan pemblokiran ini akan berdampak negatif bagi pemerintah.

Dalam melakukan analisanya, Ismail menggunakan media sosial (Twitter) untuk mengamati narasi-narasi yang berkembang setelah terjadinya kerusuhan di Papua.

“Saya ingin melihat propaganda apa yg terjadi terkait Papua setelah kejadian kemarin. Narasi mereka apa, bagaimana respons pemerintah kita, atau respons netizen kita,” kata Ismail ketika dihubungi Kompas.com, Senin (26/8/2019).

Hasilnya, Ismail menemukan penggunaan kata “West Papua” dalam perbincangan warganet yang semakin menguat setelah terjadi kerusuhan.

Isu yang paling banyak menggunakan kata “West Papua” adalah isu tentang akses internet.

“Pemblokiran dampaknya kan besar. Kalau saya lihat data saja, dari diplomasi internasional ini sudah kelihatan. Diplomasi internasional itu dimanfaatkan untuk menjadi satu item represifnya Pemerintah Indonesia,” ujar Ismail.

“Selama ini, sudah digambarkan represif, dengan pemblokiran internet diperlihatkan semakin represif,” lanjut dia.

Ismail menyayangkan tidak adanya kontra narasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga informasi terkait Papua di mata internasional cenderung negatif.

Menurut dia, pemblokiran internet yang dilakukan oleh pemerintah kurang memerhatikan aspek diplomasi internasional.

“Kalau dulu isunya kan genoside-genoside. Kalau sekarang isunya adalah blokir internet,” kata Ismail.

Selain itu, Ismail juga mengungkapkan bahwa pemblokiran internet justru akan menimbulkan kekesalan di kalangan masyarakat lokal.

Hal itu karena dampaknya pada pelayanan umum yang terganggu.

Ismail menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan konter narasi, baik internasional maupun nasional.

“Kalau ada kesalahan informasi segera disampaikan klarifikasinya. Media sosial bisa dimanfaatkan,” kata dia.

Hingga saat ini pemerintah belum bisa memastikan kapan pemblokiran internet itu akan berakhir.

Kementerian Kominfo masih menunggu masukan dari penegak hukum tentang kondisi dan situasi di Papua setelah kerusuhan.

Link: https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/181633665/masih-blokir-internet-di-papua-dan-papua-barat-ini-yang-seharusnya?page=all

Kasus Abdul Somad: Adakah Batasan Ruang dalam Berdakwah?

Pernyataan pendakwah Abdul Somad yang mengaitkan salib dengan jin kafir dalam sebuah video yang viral di dunia maya berujung pelaporan dirinya ke polisi atas dugaan penistaan agama.

Laporan itu dibuat oleh Kelompok Horas Bangso Batak (HBB) di Polda Metro Jaya, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Bareskrim Polri dan organisasi masyarakat Brigade Meo di Polda Nusa Tenggara Timur.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam konferensi persnya pada Selasa (20/08), menyatakan telah mengundang Abdul Somad untuk mengetahui duduk permasalahan agar bisa menentukan sikap terhadap kasus tersebut.

“Kami perlu bertabayun dulu kepada yang bersangkutan dan Insyaallah korespondensi dan komunikasi sedang berjalan,” ungkap Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi.

Abdul Somad yang kerap disingkat UAS (Ustaz Abdul Somad) menanggapi kontroversi isi dakwahnya tersebut dalam sebuah kajian yang rekamannya diunggah 18 Agustus 2019 lalu di Youtube.

Dalam video itu, ia menjelaskan bahwa pernyataannya tentang salib dan jin kafir merupakan jawaban dari pertanyaan seorang jemaah dalam sesi kajian tiga tahun lalu di sebuah masjid di Pekanbaru, Riau.

“Itu pengajian di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam,” tutur UAS.

Meski demikian, polisi akan tetap menyelidiki kasus tersebut.

Adakah batasan ruang dalam berdakwah?

Pimpinan majelis Ar Raudhah Surakarta, Habib Novel Alaydrus, yang sempat bersimpati terhadap UAS atas gerakan ulama-ulama masuk kampung, menilai telah terjadi pelanggaran privasi dalam kasus yang menjerat sang ustaz.

“(Dakwah) internal, internal. Kalau memang internal, kemudian dikeluarkan oleh siapapun itu orangnya, kemudian yang berbicara dipersalahkan, maka negara ini akan repot nanti. Setiap orang kan punya privasi,” ujar Novel.

Ia yakin UAS adalah pendakwah yang tahu ruang dan waktu dalam menyampaikan materi dakwahnya, “UAS orang yang paham di ruang dan waktu, di mana dia harus bicara, temanya apa.”

Ia khawatir bila kasus UAS dibiarkan, maka “ini akhirnya dipakai oleh siapapun untuk menyalahkan orang lain”.

Sementara itu, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ahmad Syafii Ma`arif, mengatakan bahwa ruang lingkup dakwah, baik hanya untuk umat Islam maupun terbuka umum, tidak menjadi alasan untuk mengutarakan hal yang menyinggung perasaan umat agama lain.

“Kita harus menjaga keutuhan masyarakat dengan dakwah, ndak boleh kita menyinggung pihak lain, walaupun dalam intern kita sampaikan,” ungkap Buya Syafii, demikian ia biasa disapa, kepada BBC News Indonesia, Selasa (20/08).

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu juga menyatakan bahwa pendakwah harus memahami batasan dalam berdakwah.

“Batasannya kan akal sehat dan kearifan,” tuturnya, “kembangkan kearifan tingkat tinggi.”

Hal senada diungkapkan Asisten Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerjasama Antariman dan Antarperadaban, Jacky Manuputty.

“Kita enggak bisa menarik garis antara ruang tertutup dan terbuka. Itu kan berarti kita munafik, di ruang tertutup kita memprovokasi, di ruang terbuka kita berlaga seakan-akan kita toleran,” ujar Jacky, yang juga merupakan pasca konflik agama tahun 1999 lalu.

Ia pribadi mengaku kecewa dengan pernyataan UAS dalam video viral itu yang dianggapnya sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol agamanya.

“Saya sangat kecewa dan mengecam hal itu. Itu tidak boleh terjadi.”

Ia khawatir dakwah yang disampaikan di kalangan internal dan bersifat negatif terhadap agama lain bisa menghasilkan pola pikir umat beragama yang tidak toleran.

“Kalau di ruang tertutup saja, berarti kita bikin pembibitan di situ, ya keluar ke ruang terbuka kan bisa terakumulasi jadi tindakan di ruang terbuka, atau sikap di ruang terbuka,” jelasnya.

Pakar media sosial dan pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan bahwa di era media sosial, siapapun sebaiknya bisa menjaga situasi, terlebih bagi tokoh-tokoh masyarakat, terutama pemuka agama. Hal itu karena tidak ada yang bisa memastikan apakah konten di ruang tertutup itu bisa tetap terjaga di lingkup itu saja, mengingat berbagai kemudahan teknologi yang tersedia saat ini untuk menyebarluaskan informasi.

“Harus dari (tokoh) pimpinan itu sendiri, dalam hal ini UAS atau siapapun, tokoh, ketika dia berbicara, entah itu di ruang terbuka atau tertutup, ketika dia bicara buat publik, kita, siapapun, harus mengedepankan wisdom (kebijaksanaan),” imbuh Ismail.

Ia juga menambahkan, pemuka agama harus bisa menghindari ketersinggungan, “bahwa tidak selamanya apa yang benar itu harus disampaikan apa adanya kalau seandainya itu bisa merusak hubungan antar umat”.

Pendapat yang sama diungkapkan Buya Syafii Ma`arif, bahwa “apalagi sekarang dengan medsos, semacam ini, kan virusnya cepat sekali melebar”.

“Kita harus lebih ekstra hati-hati (tentang) masalah ini. Masalah agama sangat peka,” ungkapnya.

Pendeta Jacky Manuputty meminta siapapun untuk bisa berkaca pada kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya.

“Secara sosial, di dalam ruang publik, ketika itu keluar, itu menimbulkan kegaduhan publik,” ujarnya.

“Kita tahu sendiri gimana umat beragama menyikapi itu. Orang bisa menjadi sangat marah, orang bisa demo berjilid-jilid.”

Meski demikian, ia menilai bahwa masalah tersebut pada dasarnya merupakan buah ketidakpahaman atas satu sama lain. Untuk itu, ia meminta antar umat beragama untuk saling berkomunikasi demi menjembatani hal tersebut.

“Karena itu, mari biasakan, mari kita berjumpa, mari kita bertemu untuk melihat akar-akar persoalan yang jauh lebih besar di mana agama-agama terpanggil untuk itu, supaya kita bisa menjadi sahabat,” pungkasnya.

Link: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49408545?fbclid=IwAR3XjduW4vIBqWgSY8VLaV5_6kXULKbA71LUH6kLOGrNmZhE-fVi6Zove4E

Lawan Perpecahan di Media Sosial

Sosial Media

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keberadaan media sosial dewasa ini menjadi hal yang lumrah dan mudah ditemukan di mana saja. Perkembangan teknologi dan internet menjadi salah satu pemicu berkembangnya media sosial.

Penggunaan media sosial yang bijak dan baik, dapat membawa manfaat positif bagi penggunanya. Namun, beberapa waktu ke belakang, suasana media sosial memanas seiring dengan agenda 5 tahunan, pemilihan presiden.

Pakar media sosial Ismail Fahmi menyebut, dari data yang ada, polarisasi atau pengelompokan-pengelompokan antarpendukung tiap calon presiden terasa kehadirannya di media sosial. Polarisasi ini terjadi berdasarkan keyakinan dan narasi-narasi yang dibangun.

“Polarisasi selama pilpres sangat kuat karena ada upaya membangun hal itu. Yang melakukan adalah mereka yang punya ke pen tingan, seperti partai politik dan pendu kung kedua calon. Mereka harus membangun polarisasi supaya memiliki ceruk pemilih. Polarisasi antardua kubu ini samasama kuat,” ujarnya kepada Republika, Belum lama ini.

Ia menyebut, polarisasi ini dibentuk dengan membangun cerita atau narasi yang disesuaikan dengan massa yang disasar. Agar para pemilih mau mendukung mere ka, nara si ini dibagikan menggunakan be ragam cara terutama memanfaatkan buzzer dan robot.

Produksi narasinya pun dilakukan dengan intensif dan hampir setiap saat. Ismail menyebut, wajar jika kemudian masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kelompok yang sama besar. Hampir setiap hari, masyarakat disuguhkan dengan ajakan, cerita, gambar, maupun video yang sudah disiapkan sebelumnya. Media yang digunakan untuk menyebarkan informasi ini pun hampir seluruhnya digunakan baik Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, dan aplikasi perpesanan Whatsapp.

“Sulit untuk tidak ikut terpolarisasi. Kita harus sangat kritis untuk bisa meno lak apa yang disebar. Kebanyakan masya ra kat dan umat ini tidak kritis, hanya ikutikut saja seperti air mengalir. Dan, aliran air ini sangat kuat,” lanjut dia.

Narasi-narasi yang disebar ini, rata-rata merupakan bentuk kesalahpahaman informasi, yakni sengaja diciptakan untuk membangun sebuah sentimen atau kebanggaan akan suatu kelompok sehingga isinya menjadi tidak objektif.

Informasi-informasi yang diambil ratarata yang dirasa menguntungkan kelompoknya dan menjatuhkan kelompok lain.

Adapun untuk pilpres 2019 beberapa wak tu lalu, terasa ada polarisasi di dalam in ternal umat Islam. Ismail menyebut, agama dan politik akan selalu berkaitan. Aga ma Islam di Indonesia merupakan bagian dari identitas yang jumlahnya banyak. Hal ini dimanfaatkan oleh mereka yang bermain politik untuk mencari dukungan atau suara.

“Politik identitas ini, selama ada dalam kontestasi politik dan akan selalu dipakai karena ini yang paling mudah. Begitu isu ini dipakai, yang cocok dengan agama atau keyakinan itu akan langsung otomatis se tuju tanpa perlu didatangi satu-satu. Cukup main isu, orang akan sepakat. Ini mu dah kena ke perasaan,” kata dia.

Ismail menyebut, salah satu cara untuk terhindar dari polarisasi dan pengkubuan adalah dengan meningkatkan literasi baik di bidang politik maupun media sosial. Peng guna media sosial harus kritis dan mampu membaca informasi yang diberikan, apakah mengandung narasi dan tu juan tertentu atau tidak. Kontestasi politik 2019 ke marin hendaknya menjadi pelajar an agar tidak terjadi perpecahan yang lebih parah.

Link: https://khazanah.republika.co.id/berita/pwcwg9313/lawan-perpecahan-di-media-sosial

Soal KPI Awasi YouTube-Netflix, Pengamat Setuju Kantor Bukan Sensor

Pakar Media Sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi.
Pakar Media Sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi.

VIVA – Pengamat media sosial, Ismail Fahmi, sepakat dengan ide Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI terkait YouTube sampai Netflix. Namun Pendiri analisis percakapan media sosial Drone Emprit itu tak setuju KPI menyensor konten pada platform media baru bersiaran tersebut. 

Ismail sepakat dorongan dari KPI agar platform seperti YouTube, Facebook TV sampai Netflix mendirikan kantor khusus di Indonesia. Menurutnya, dengan adanya kantor atau perwakilan platform media digital bersiaran, akan memudahkan koordinasi jika terdapat masalah di kemudian hari. Dalam masalah konten, menurut Ismail, sebaiknya kendali bukan dari KPI, tapi oleh publik. 

“Model kontrol publik atas konten yang menimbulkan masalah di platform seperti YouTube dan Netflix, sebaiknya dengan metoda ‘flagging’ oleh multistakeholder,” ujarnya dikutip Rabu, 14 Agustus 2019.

Dia menyontohkan, metode ‘flagging’ yang melibatkan banyak pihak yakni Youube Trusted Flagger yang mana nanti mendapatkan ulasan dan masukan dari lembaga pemerhati internet sehat misalnya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), ICT Watch dan lainnya. 

Dibanding berambisi mengawasi konten di YouTube, Facebook TV sampai Netflix, Ismail menyarankan agar KPI fokus menyelesaikan masalah konten penyiaran yang ada di televisi. 

“KPI fokus di kualitas penyiaran TV yang banyak dikeluhkan,” ujarnya. 

Sebelumnya, Ketua KPI, Agung Suprio mengungkapkan, sebagai bagian langkah masuk ke YouTube sampai Netflix, KPI akan berkoordinasi dengan Kominfo. 

Agung mengatakan, KPI akan meminta platform pengelola media baru bersiaran itu mendirikan kantor khusus di Indonesia. Dia berdalih, permintaan itu untuk memudahkan koordinasi jika nanti ada konten yang dipersoalkan. 

“Kenapa? Agar ketika kami koordinasi terkait konten ada representasinya di Indonesia. Tentunya masalah pajak juga, meski itu bukan wilayah kami. Mereka harus berkantor di Indonesia, jangan punya kantor perwakilan di Singapura,” tegasnya.

Kamu setuju sensor atau kantor? (ase)

Link: https://www.viva.co.id/digital/digilife/1174836-soal-kpi-awasi-youtube-netflix-pengamat-setuju-kantor-bukan-sensor