Ismail juga menyertakan informasi efektivitas masker seperti masker N95 dengan perlindungan dari virus 95 persen; masker bedah perlindungan dari virus 95 persen; masker FFP1 perlindungan dari virus 95 persen, dan lainnya.
Sementara, untuk masker jenis Activated Carbon Mask, Cloth Mask, Sponge Mask memiliki tingkat perlindungan yang sangat rendah dari virus dan tidak disarankan dipakai oleh tenaga medis.
Tujuan #100JutaMaskerChallenge
Apa tujuan dari tantangan #100JutaMaskerChallenge?
Saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/3/2020) malam, Ismail mengungkapkan, ia menemukan penelitian dari Cambridge University mengenai material rumah tangga yang efektif untuk menangkal virus corona meski tidak disarankan untuk tenaga medis.
Adapun material atau bahan rumah tangga yang dipakai yakni serbet, katun, dan sarung bantal. Menurut dia, bahan katun memiliki tingkat perlindungan sebesar 70 persen.
Ismail mengaku prihatin dengan kelangkaan masker medis di sejumlah daerah dan menyebabkan tenaga medis kekurangan masker untuk melindungi dirinya saat menangani pasien Covid-19.
“Sempat nemu orang jual masker bedah, tapi mahalnya minta ampun. Jadi, saya beli itu untuk stok nakes di RS, itu boleh dibeli oleh umum. Tapi pihak rumah sakit dulu yang diprioritaskan untuk dapat masker tersebut,” ujar Ismail.
Menurut dia, gerakan #100JutaMaskerChallenge ingin mengajak masyarakat untuk menggunakan masker buatan dengan dua lapis kain katun daripada membeli masker bedah atau masker N95.
Ia menekankan, tenaga medis lebih membutuhkan masker N95 dan masker bedah yang kini juga banyak dipakai oleh masyarakat umum.
“Dulu masyarakat belum ada solusinya (untuk mencegah virus corona). Ada yang menggunakan masker kain tapi saat itu belum ada dasar ilmiahnya, kan,” ujar Ismail.
Ia mencari referensi dan akhirnya menemukan solusi agar masyarakat mau menggunakan masker kain katun yang di dalamnya dilapisi tisu berlapis.
“Jadi, saya temukan ada referensinya, mereka coba mulai dari yang masker bedah, masker yang ada vacoom cleaner-nya, ada yang dari katun, ada yang dari serbet, semua dicoba satu per-satu,” ujar Ismail.
Ia mengungkapkan, tujuan dari percobaan tersebut yakni ingin mengetahui efektivitas masker tersebut. Diketahui, virus corona memiliki ukuran 0,02 mikron sehingga peneliti harus paham bahan apa yang dapat digunakan sebagai masker dan dapat digunakan oleh masyarakat.
Melalui tantangan ini, ia mengajak mereka yang bisa menciptakan dan memasarkan masker dari kain katun dua lapis akan dipromosikan melalui Twitter-nya.
Ia menyebutkan, jika hanya satu lapis kain katun, maka tingkat perlindungan hanya 50 persen. Dengan didesain dua lapis, menurut dia, akan memberikan perlindungan yang lebih kuat.
Selain itu, penggunaan masker kain katun ini dapat dicuci dan minimal diganti dua kali sehari.
Untuk pencuciannya dapat menggunakan air bersuhu normal dan menggunakan detergen, sedangkan tisu yang ada di dalam masker kain dibuang.
Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut saat ini pemerintah telah menyiapkan jajaran satuan tugas Gugus Percepatan Penanganan Corona, sebagai pusat informasi virus corona di Indonesia.
Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan jika ada pertanyaan soal informasi soal Covid-19 di Indonesia, bisa ditanyakan langsung ke satgas yang dipimpin Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Armando.
Penyataan tersebut sekaligus merespons adanya desakan Kemenkominfo dan pemerintah pusat untuk membuat aplikasi khusus seperti Korea Selatan atau peta persebaran SARS-Cov-2 di Indonesia seperti yang sudah dilakukan pemerintah daerah Jakarta dan Jawa Barat.
“Yang terkait dengan itu, sudah ada satgas (satuan tugas). Semuanya terpusat di satgas,” kata Johnny kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (16/3) malam.
Lebih lanjut kata Johnny, pihaknya hanya mengikuti protokol dari pemerintah pusat terkait perkembangan Covid-19 di Indonesia.
“Kita tertib prosedur dan protokol dulu, lebih baik begitu. Tanyakan sama ketua satgas karena pusat informasinya ada di situ,” pungkasnya.
Masih Mengandalkan Situs Kemenkes
Johnny kemudian menegaskan pemerintah pusat masih mengandalkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai acuan utama untuk penyebaran
“Pusat komunikasi yang berhubungan dengan medis ada di Kemenkes. Maka, untuk memberikan referensi atau narasi kesehatan ditunjuklah seorang juru bicara,” kata Johnnysaat konferensi pers lewat live streaming, Senin (16/3).
Lebih lanjut, Johnny pun menyinggung beberapa pemerintah daerah yang membuat situs serupa. Ia meminta kepada pemda untuk menyajikan informasi soal corona berdasarkan data dari pemerintah pusat. Hal itu mesti dilakukan agar tidak membingungkan masyarakat.
Menyoal aplikasi khusus corona, cara ini telah dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan. Negeri Gingseng itu membuat aplikasi yang wajib digunakan warga terutama turis asing.
Aplikasi itu mengharuskan turis mengisi semacam diari terkait aktivitas mereka setiap hari selama berada di Negeri Gingseng. Para turis diminta mengisi sejumlah kolom seperti suhu tubuh dan apakah mengalami gejala Covid-19.
Belakangan, sejumlah netizen malah ‘mengejek’ tampilan situs yang disajikan Kemenkes yang masih menjadi andalan pemerintah pusat. Netizen mengeluhkan situs infeksiemerging.kemkes.go.id terkadang tidak bisa diakses.
Beberapa netizen juga mengeluhkan situs Kemenkes yang tidak ‘user friendly’ jika dibandingkan dengan tampilan situs Pemprov DKI Jakarta atau Jawa Barat.
Sebelumnya, pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi melalui cuitan di akun Twitter pribadinya meminta pemerintah pusat untuk menampilkan sebaran virus corona SARS-Cov-2 penyebab sakit Covid-19.
Cuitan itu disampaikan menanggapi peta sebaran suspect virus corona yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ia pun meneruskan cuitan ini kepada BNPB, Kemenkominfo, KSP, dan Kemenkes RI.
Kita ndak bisa minta setiap daerah bikin. DKI dan Jabar punya resource tim yg bagus buat bikin. Daerah lain belum tentu.
Jadi yg kita dorong bikin adalah pusat. One for all.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan RI nomor 7 tahun 2020.
Doni ditunjuk sebagai ketua pelaksana yang dibantu dengan dua orang wakil, yakni Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kapolri. Sementara itu anggota Gugus Tugas adalah unsur dari berbagai Kementerian dan lembaga negara.
Nantinya Gugus Tugas juga akan melibatkan lembaga nonpemerintah, agar pencegahan dan percepatan deteksi virus ini dapat terencana dan terpadu.
Peta sebaran virus corona di situs pemprov DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta)
Jakarta, CNN Indonesia — Pengamat minta pemerintah pusat untuk menampilkan peta sebaran virus coronaSARS-COV-2 penyebab sakit Covid-19.
Hal ini diungkap analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi lewat cuitannya. Cuitan ini disampaikan menanggapi peta sebaran suspect virus corona yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ia pun meneruskan cuitan ini kepada BNPB, Kemenkominfo, KSP, dan Kemenkes RI.
Kita ndak bisa minta setiap daerah bikin. DKI dan Jabar punya resource tim yg bagus buat bikin. Daerah lain belum tentu.
Jadi yg kita dorong bikin adalah pusat. One for all.
“Kita ndak bisa minta setiap daerah bikin. DKI dan Jabar punya resource (sumber daya) tim yg bagus buat bikin. Daerah lain belum tentu. Jadi yg kita dorong bikin adalah pusat. One for all (Satu untuk semua.”
Lebih lanjut, Ismail menyarakan pemerintah pusat untuk menampilkan peta sebaran Covid-19 pada website resminya, misalnya pada website https://infeksiemerging.kemkes.go.id/.
Sebab, menrutnya peta sebaran tersebut sangat diperlukan oleh publik dalam mengontrol segala aktifitasnya di tengah penyebaran COvid-19 di Indonesia.
“Peta sebarang Covid-19 itu memudahkan publik dan juga memberikan infirmasi bahwa data-data orangnya terkontrol. Dengan ada di peta, orang-orangnya di sini, artinya itu sense-nya oh ini terkontrol sama pemerintah,” ujar Ismal kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/3).
Lebih lanjut, Ismail mengaku awalnya tidak sepakat jika daerah membuat website yang tentang Covid-19, khususnya menampilkan peta sebaran. Terlebih, lanjut dia tidak semua daerah memiliki kemampuan seperti DKI dan Jabar. Namun, dia memaklumi hal itu terjadi lantaran pemerintah tidak mengindahkan desakan publik.
“Siapa yang harus membuat sebaiknya pemerintah pusat biar tidak perlu setiap daerah membuat. Yang penting up to date (pembaruan), bisa di-zoom (diperbesar), transparan, ada dilaporarkan ada langsung masuk,” ujarnya.
Di sisi lain, dia menyampaikan membuat peta sebaran tidak sulit. Hal terpenting untuk menyajikan hal itu tergantung dari ketersediaan data dan tim IT.
“Kadang-kadang tidak ada tim IT yang kuat dan kadang-kadang kebijakannya mereka takut khawatir. Dari pada setiap kepala daerah memutuskan sendiri-sendiri, mendingan di pemerintah pusat saja, tenang semua,” ujar Ismail.
Ismail menuturkan gaya komunikasi pemerintah saat ini dengan merahasiakan peta sebaran Covid-19 bukan langkah yang tepat. Dia melihat hal itu justru menimbulkan kepanikan dan menimbulkan persepsi negatif kepada pemerintah yang dianggap gagal mengontrol penyebaran Covid-19.
Ismail menambahkan semua instansi pemerintah harus sesederhana mungkin membuat website. Dia berkata pengguna harus mendapat informasi yang terfokus mengenai Covid-19, misalnya mengenai titik orang yang terinfeksi hingga rumah sakit untuk berobat.
“Biasanya pusat kan tidak bisa mengupdate hal-hal kecil, kontak dan segala macam, biarkan saja di daerah masing-masing. Tapi untuk peta kalo bisa di pusat saja. Kenapa di Jabar dan DKI bikin? Karena sudah dapat tuntutan dari warganya,” ujarnya.
Penyebaran virus corona yang menimbulkan Covid-19 kian meluas dari waktu ke waktu. Hal itu membuat pemerintah DKI Jakarta dan Jawa Barat mengikuti jejak pemerintah pusat untuk membuat website khusus berisi informasi mengenai Covid-19.
Banyak informasi mengenai Covid-19 hingga penanganannya disampaikan di dalam website masing-masing pihak tersebut. Namun, hanya website milik pemerintah pusat yang tidak menampilkan peta sebaran Covid-19.
Website milik DKI Jakarta dikatui menampilkan peta peta sebaran warganya yang diduga atau terinfeksi Covid pada kanal Data. Sedangkan Jabar, menampilkan peta tersebut pada beranda website. (jps/eks)
A journalist gets her body temperature measured at Sulianti Suroso Infectious Diseases Hospital (RSPI Sulianti Suroso) in North Jakarta amid fears of a COVID-19 outbreak on Wednesday, March 4, 2020. (Antara/Muhammad Adimaja)
The government’s recent handling of COVID-19 has spark nostalgia online for the late National Disaster Mitigation Agency (BNPB) spokesperson Sutopo Purwo Nugroho, who dedicated his life to relaying information to the public when disasters struck.
Big data consulting company Drone Emprit founder Ismail Fahmi said on his Twitter account that tweets about the late Sutopo had spiked since President Joko “Jokowi” Widodo confirmed Indonesia’s first two cases on Monday.
Sutopo gained renown as a source of reliable information during the country’s bleakest moments, even after he was diagnosed with stage 4 lung cancer in late 2017. He passed away at the age of 49 while receiving treatment in China in 2019.
The man, recognized by the Straits Times as one of the Asians of the Year in 2018, often took to his Twitter account @Sutopo_PN, which still has more than 200,000 followers to this day, to share up-to-date information on disasters. He was also known among journalists for his data-based answers during media briefings.
“The public has expressed dismay over the ‘crisis management speech’ of Pak [Health] Minister Terawan [Agus Putranto]. What he said was right, but the way he expressed it did not convince the public,” Ismail of Drone Emprit said.
Dalam dua hari terakhir, muncul emosi "Kangen Pak Sutopo" di media sosial. Kenapa?
Ini merupakan sinyal dari publik tentang persepsi mereka terhadap bagaimana pemerintah mengelola krisis dalam menghadapi #COVID19.
As an example, he quoted a tweet from musician Ananda Badudu that read, “We all miss the late Pak Sutopo”. The tweet, which has been retweeted almost 50 times, was posted in response to another tweet criticizing Terawan’s press briefing on the confirmed coronavirus cases.
Meanwhile, Twitter user @bawonot wrote, “With all due respect, Mr. Terawan [and all government officials] should have learned one or two things from the late Mr. Sutopo’s playbook on how to handle public communication properly. There is a time and place for jokes and [unnecessary] comments, Sir.”
With all due respect, Mr. Terawan (and all goverment officials) should have learned one or two things from the late Mr.Sutopo's playbook on how to handle public communication properly.
There are time and place for jokes and (unnecessary) comments, Sir.🤦♂️
User @goldydharmawan tweeted, “In a critical time like this, I miss Pak@Sutopo_PN. The one who can publicly explain things as clearly as possible in the easiest manner that most people can comprehend.”
In a critical time like this, I miss pak @Sutopo_PN.
The one who can publicly explain things as clearly as possible in the easiest manner that most people can comprehend.
Facing sharp public criticism, the government appointed on Tuesday Disease Control and Prevention Directorate General secretary Achmad Yurianto as the spokesperson for all coronavirus-related matters.
Indonesian Public Relations Firm Association (APPRI) chairperson Jojo S. Nugroho said Yurianto’s appointment, despite coming too late, was a good step toward ensuring effective communication that could cut across the widespread misinformation about the virus as well as the efforts of some politicians to seek publicity by issuing baseless statements. He also urged the government to form a specific crisis management team in anticipation of a domestic outbreak.
“Preparations should have been made since late December 2019 when the outbreak was first reported. However, it was not handled seriously […] a crisis communication team was not formed to anticipate the outbreak. As a result, hoaxes have spread and the government has instead been busy clarifying misinformation,” he told The Jakarta Post.
He said the public’s criticisms of Terawan were justified, as the minister’s statements did not carry a “sense of crisis”, both in content and in gesture.
“Quoting WHO director general Tedros [Adhanom], our biggest enemy is not the virus itself, but fear, rumors and stigma. Our strengths should be in facts, scientific explanation and solidarity,” he said.
Konser BTS di Seoul dibatalkan gara-gara wabah virus Corona, para penggemar pun bereaksi meramaikan pembicaraan Covid-19 di jagad maya. (dok. Big Hit Entertainment)
Jakarta, CNN Indonesia — Peneliti Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan tren percakapan virus corona novel (COVID-19) meningkat di media sosial setelah konser salah satu boyband populer Korea Selatan yaitu BTSdibatalkan.
Sejatinya konser boyband asuhan Big Hit Entertainment itu akan digelar pada 11-12 April dan 18-19 April di Olympic Stadium, Seoul, Korea Selatan. Namun, konser ini terpaksa dibatalkan karena wabah virus corona yang semakin masif di Negeri Ginseng itu.
“Tren [virus corona] dimulai pada 12 Februari 2020 […] Ketika #BTS terdampak #covid19, tren jadi sangat tinggi,” cuit Ismail melalui akun Twitter-nya @ismailfahmi.
Conversation From 12 Feb – 1 March 2020
Twitter dominates the conversation about #covid19 with 3,66M twits. YouTube 7.9k videos, Instagram 1k posts, and Indonesian online news 34k mentions. Based on #DroneEmprit collected data. pic.twitter.com/vxFyqwllgh
Lebih lanjut, berdasarkan analisis Drone Emprit, Twitter mendominasi percakapan terkait virus corona Covid19 sebanyak 3,6 juta cuitan. Angka ini jauh ketimbang percakapan di Youtube, Instagram, dan berita media online.
WHO Renames Coronavirus to COVID19
As of 12 Feb 2020, the official name of the coronavirus is COVID19. @DrTedros said the name stands for Corona Virus Disease of 2019. #DroneEmprit will monitor only the use of #covid19 or Covid-19 words. pic.twitter.com/zfAA7Yr0CJ
Setelah Twitter, media online Indonesia berada di posisi dua dengan 34 ribu unggahan. Disusul layanan video streaming Youtube sebanyak 7.900 konten video terkait C ovid19 dan Instagram dengan seribu unggahan.
Percakapan terbanyak soal virus corona dengan varian Covid19 ini terbanyak berada di Bangkok dan London. Sebanyak 25.457 cuitan pengguna Twitter yang berasal dari kota Bangkok paling banyak mencuitkan tentang virus corona. Sementara London menduduki peringkat kedua dengan 18.662 cuitan.
Sementara pengguna Twitter yang tinggal di kota Jakarta menduduki peringkat ketujuh, dengan jumlah cuitan 9.914.
Most Active Cities
This is the distribution map of conversation by cities of Twitter user’s profiles for #covid19. Most active cities are Bangkok and London. pic.twitter.com/t94NCj7FwH
Sepanjang 12 Februari sampai 1 Maret 2020, tagar populer yang berhubungan dengan corona di antaranya #coronavirus, #China, #Wuhan, #SARSCoV2, #Iran, #2019nCoV, #ApologizeToVietnam, dan #DiamondPrincess.
Top 53 Countries
Among the top countries, US is the most active one in mentioning #covid19, followed by UK, Thailand, France, Malaysia, Indonesia, Nigeria, Australia, Singapore, and India. The complete table is provided. pic.twitter.com/cFKMh0EjrB
Sampai hari ini (2/3) korban meninggal dunia akibat infeksi virus corona mencapai 3.041 orang di seluruh dunia. Komisi Kesehatan Nasional (NHC) mencatat sekitar 2.921 orang dengan 42 kematian baru berasal dari Provinsi Hubei.
Selain itu sekitar 129 kematian akibat COVID-19 tercatat berasal dari luar China antara lain, 54 berasal dari Iran, 34 dari Italia, 20 kematian di Korea Selatan, 12 dari Jepang, Hong Kong dan Prancis masing-masing dua kematian.
Sementara satu kematian masing-masing berasal dari Filipina, Taiwan, Australia, Thailand, dan Amerika Serikat.
Penyebaran infeksi virus corona secara global mencapai 88.443 kasus. Sekitar 80.026 diantaranya berasal dari China.
Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan terdapat dua pasien positif terinfeksi virus corona Covid -19. Kedua pasien ini menurut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan dua warga negara Indonesia (WNI) yang positif virus corona (Covid-19) saat ini dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, Jakarta Utara. (din/eks).
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto mengingatkan, media massa di Indonesia untuk introspeksi secara serius. Sebab, ia melihat media di Indonesia cenderung mencoreng sembilan elemen jurnalisme.
Hal itu disampaikan Wijayanto sebagai catatan dalam peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada Minggu (9/2/2020).
“Media harus melakukan introspeksi dengan sangat serius dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata Wijayanto dalam keterangan pers, Minggu.
“Semakin ditinggalkannya media mainstream oleh publik, seharusnya menjadi peringatan sangat kuat bahwa mereka harus berubah, atau justru musnah,” ujarnya.
Ia menilai, media saat ini cenderung menjadi corong dari elite politik yang juga memunggungi nilai-nilai demokrasi, dipenuhi bias dan sensasi.
Media juga dinilai belum menegakkan independensi dan belum maksimal dalam menjalankan disiplin verfikasi.
Misalnya terkait independensi, Wijayanto menyoroti media yang lekat dengan pimpinan partai politik tertentu. Ia menilai, ada media yang menjadi tidak netral saat pemilu sedang berjalan.
“Tampak jelas tidak bisa menjaga jarak dengan kepentingan ekonomi politik pemiliknya sehingga berita mereka menjadi bias. Pemberitaannya selama pemilu tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi politik pemiliknya,” kata dia.
Selain mencoreng independensi, Wijayanto juga melihat media saat ini mencoreng elemen jurnalisme lainnya, seperti loyalitas kepada publik.
“Dalam pemberitaan yang hanya diisi oleh statement elite politik, maka suara publik gagal dihadirkan dalam pemberitaan media,” ucap Wijayanto.
“Salah satu contoh yang menarik baru-baru ini adalah studi yang dilakukan oleh peneliti Drone Emprit. Dalam kebijakan pemindahan ibu kota, Drone Emprit merekam perbincangan di Twitter,” kata dia.
Data itu, kata Wijayanto, menyasar teks dan perbincangan di Twitter terkait dengan tawaran Presiden Jokowi terhadap investor di luar negeri dalam forum internasional Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 13 Januari 2020 lalu.
Drone Emprit menunjukan dari total 15.005 twit, ada 10.336 yang memiliki pandangan negatif tentang pemindahan ibu kota.
Hanya 4.275 twit yang memiliki pandangan positif atau mendukung pemindahan ibu kota serta sebanyak 394 twit beropini netral.
“Sayangnya berlawanan dengan sentiment negatif netizen di dunia maya, bertaburan jejak digitial yang menunjukan bahwa wacana yang dibawa oleh media mainstream sebagian besar masuk dalam kategori sentimen positif dan mendukung narasi pemerintah dengan menjadikan mereka sebagai news sources utamanya,” ucap dia.
Ia juga menyebut, disiplin verifikasi masih menjadi persoalan. Wijayanto menilai masih banyak media yang melanggar salah satu prinsip paling esensial dalam kerja jurnalistik.
“Kita bisa menjadikan peristiwa pengejaran KPK terhadap politisi PDI-P Harun Masiku sebagai contohnya. Semula banyak media mainstream yang memberitakan bahwa KPK tak dapat menghadirkan Harun karena dia tengah berada di luar negeri sejak 6 Januari. Penyebabnya adalah karena berita itu lemah dalam verifikasi,” ujarnya.
Sebagian besar media dinilainya hanya menjadikan versi resmi pemerintah yaitu melalui pihak Kementerian Hukum dan HAM sebagai sumber berita, lalu memberitakannya begitu saja.
“Hanya Tempo yang melakukan verfikasi dan menemukan bahwa Harun memang pergi ke Singapura pada 6 Januari namun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari terbukti dari rekaman data penerbangannya dan juga tangkapan CCTV,” kata dia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mendeteksi 36 jenis konten hoaks atau disinformasi terkait virus korona selama 23-30 Januari 2020. Hoaks meluas melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.
Penumpang kereta api mengenakan masker yang dibagikan petugas medis PT Kereta Api Indonesia Daop I Jakarta di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Penyebaran hoaks atau disinformasi terkait wabah penyakit akibat virus korona meluas melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Penyebarannya beradu dengan konten fakta. Jika tidak ada penanganan, kekhawatirannya adalah menyesatkan pemahaman publik.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ferdinandus Setu, saat dihubungi Jumat (31/1/2020), di Jakarta, menyebutkan, ada 36 jenis konten hoaks atau disinformasi terkait virus korona. Jumlah itu terdeteksi lewat mesin pengais konten Kemkominfo sejak tanggal 23 hingga 30 Januari 2020 sore.
Konten hoaks umumnya tersebar di media sosial dan aplikasi pesan instan. Contohnya adalah konten berjudul ”virus korona dapat dicegah dengan rutin minum air putih dan menjaga tenggorokan tetap lembab”. Contoh lainnya, ”sup kelelawar penyebab virus korona”.
Kemenkominfo beberapa kali mengimbau agar masyarakat cerdas berkomunikasi menggunakan media sosialnya. Cerdas berarti masyarakat harus bisa memilah dan memilih informasi sebelum itu diteruskan.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengimbau agar masyarakat tidak mengaitkan virus korona dengan masalah-masalah lain yang bisa berdampak negatif terhadap negara, dari sektor ekonomi, politik, dan lainnya.
Analisis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menyebutkan, ada tiga motif penyebaran hoaks atau disinformasi konten terkait virus korona melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Motif pertama adalah sengaja menyebarkan hoaks atau disinformasi karena sentimen anti-China.
Motif kedua adalah individu/publik yang ingin menjadi pertama menyebarkan konten sehingga dia tidak kritis membaca keseluruhan pesan. Di motif kedua ini media massa ikut andil, misalnya memasang judul yang sensasional dan cenderung menyesatkan.
Motif ketiga adalah latah. Individu/publik yang suka ikut menyebarluaskan kembali informasi tanpa mengecek kebenaran fakta.
”Sejumlah tokoh masyarakat juga tidak kritis terhadap informasi perkembangan wabah penyakit akibat virus korona. Sementara pada saat bersamaan, realitanya memang belum ada kepastian terhadap asal muasal hingga obat bagi wabah penyakit itu,” ujarnya.
Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan mendeteksi suhu tubuh penumpang dari luar negeri yang baru tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2020). Pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya virus korona tipe baru yang dicurigai dapat menular antarmanusia.
Drone Emprit mulai mengumpulkan data penyebaran konten wabah penyakit akibat virus korona sejak 25 Januari 2020. Kata kunci yang dipakai adalah virus, #coronavirus #wuhanvirus, dan #coronavirusoutbreak. Volume percakapan di Twitter dengan menyebut ”corona virus” sangat banyak.
Per tanggal 25 Januari 2020, setidaknya volume percakapan dengan penyebutan itu mencapai 1 juta per hari. Keesokan harinya, yakni tanggal 26 Januari, volume percakapan dengan penyebutan yang sama naik menjadi 2 juta per hari. Penyebutan ”corona virus” bersumber dari media massa daring Indonesia (29.284 kali), akun Twitter (3,37 juta kali), YouTube (3.864 kali), dan Instagram (2.495 kali).
Contoh konten retweeted paling banyak berasal dari akun @riarifrahman. Isinya: ”Di Indonesia dulu juga banyak orang makan tikus (sulut), kelelawar, ular, dll. Tp tidak ada yg terjangkut virus seperti itu. Yang dicurigakan sebenarnya kalau virus corona itu merupakan virus mematikan yang ’lepas’ dari Lab BSL-4 di Wuhan. Bukan dari hewan tersebut.” Kicauan ini memperoleh 20.632 kali retweeted dan tanda suka 24.798 kali.
”Percakapan mengenai virus korona hampir merata di seluruh Indonesia. Akan tetapi, percakapan paling banyak berasal dari warganet yang bermukim di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Percakapan serta penyebaran informasi di media sosial bercampur antara konten benar, disinformasi, dan hoaks,” ujar Ismail.
Ismail menambahkan, tiadanya sumber informasi resmi yang secara berkala mendistribusikan penyebaran konten perkembangan virus korona berakibat percakapan di internet menjadi bebas. Fakta ataupun tidak menyatu. Masyarakat akhirnya tidak punya rujukan resmi ketika menerima penyebaran konten.
”Untuk media massa, masyarakat memang mengenal adanya lembaga media yang menjalankan cek fakta. Akan tetapi, masyarakat membutuhkan rujukan resmi atau penyebaran informasi fakta secara berkala. Pemerintah Singapura bahkan sudah membuat akun resmi yang setiap hari menyebarluaskan informasi perkembangan terbaru virus korona,” tuturnya.
Hoaks atau disinformasi terkait wabah penyakit akibat virus korona juga terjadi secara global. Bloomberg melalui artikel ”Coronavirus Misinformation Is Spreading All Over Social Media (30 Januari 2020)” menyebutkan beberapa contoh. Misalnya, serangkaian kicauan Twitter dan unggahan di Facebook yang membahas teori konspirasi Amerika Serikat dan mengatakan minum pemutih dapat melindungi dari virus korona atau bahkan menyembuhkannya. Contoh lain, virus korona dan kaitannya dengan praktik usaha kuliner yang meledak di China.
Maria Van Kerkhove, Head of the WHO’s Emerging Diseases Unit, mengakui ada banyak informasi virus korona yang salah dan beberapa di antaranya bisa sangat menyesatkan publik.
Maria Van Kerkhove, Head of the WHO’s Emerging Diseases Unit, mengakui ada banyak informasi virus korona yang salah.
Dalam pernyataan resminya, Twitter Inc mengatakan, perusahaan sedang berusaha mencegah informasi buruk yang terkait dengan virus korona dengan mengarahkan pengguna ke sumber yang lebih andal dan mendorong pengguna untuk mengunjungi laman Centers for Disease Control and Prevention.
Mitra pemeriksa fakta Facebook Inc, organisasi independen yang menandai unggahan bermasalah di platform Facebook, telah memberi label informasi yang salah tentang virus korona sehingga pengguna tahu itu salah. Facebook juga memperingatkan orang-orang yang mungkin telah berbagi informasi yang salah sebelum diperiksa fakta.
KOMPAS.com – Tagar #NetflixTidakAman mendadak berseliweran di linimasa Twitter sejak Senin (13/1/2020). Meskipun tidak sampai menjejali daftar trending topic dalam waktu yang lama, namun tagar ini cukup ramai dibicarakan.
Dari pantauan KompasTekno, isu yang diangkat adalah seputar kepatuhan regulasi konten. Konten Netflix dianggap terlalu bebas dan tidak ada sensor.
Ada pula yang menyebut Netflix tidak memiliki fitur klasifikasi batasan usia di koleksi filmnya. Kicauan juga berisi kekhawatiran anak di bawah usia 17 tahun bisa mengakses film atau serial yang tidak sesuai usianya.
Tagar ini kemudian banyak mendapat kritikan dari warganet. Beberapa warganet langsung menyodori tangkapan layar pengaturan fitur parental control atau pengawasan orangtua.
Kamu pasti gak langganan yah. Kalo sekeluarga ada 5 org, ada akun sendiri2. Ada pin khusus utk akses materi terbatas. Anak umur 8 tahun gak bisa nonton yg sama dg si remaja 18 tahun. Yg sangat TIDAK PANTAS itu ya ngomong hal2 yg kamu gak tahu.#NetflixTidakAman ini pesanan siapa? https://t.co/voozmypigf
Melalui fitur ini, orangtua atau yang lebih dewasa memegang kendali atas akun Netflix menggunakan PIN, sehingga anak-anak tidak bisa mengakses film atau serial sembarangan.
Kendati banyak yang kontra, ada juga beberapa warganet yang setuju dan membumikan tagar ini di linimasa.
#NetflixTidakAman dikarenakan apa ya? Penasaran aja sih. Tapi ya kalau bicara konten emang asik-asik sih, tapi percuma kalau ga taat aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia.
#NetflixTidakAman dikarenakan apa ya? Penasaran aja sih. Tapi ya kalau bicara konten emang asik-asik sih, tapi percuma kalau ga taat aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. — – (@IbnatuWijaya_) January 13, 2020
tujuan dari kemendikbud menggandeng netflix saja sdh jadi tanda tanya, apa hburan tanah air kurang berkualitas?kalo anak umur 17 kebawah diabiarkan mnkonsumsi, jangan salahkan kalo mereka swaktu-waktu sange di sekolah #NetflixTidakAman
Beberapa warganet, termasuk influencer, menduga tagar ini sengaja diramaikan di Twitter oleh pihak tertentu.
Salah satu pengguna Twitter mempertanyakan tagar #NetflixTidakAman ini apakah kampanye dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau PT Telkom.
“Hashrag #NetflixTidakAman ini kempen bikinan @kemkominfo atau @TelkomIndonesia ? Atau ada yang lain lagi? Min @Telkomsel tau nggak? Joan, Rain, Aurora atau siapa lah. Bisa jelasin?,” tulis Faizal Reza di handle @monstreza.
Tweet yang senada juga banyak dikicaukan pengguna Twitter lainnya.
Analis media sosial dari Drone Emprit dan Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, merunutkan awal mula tagar ini ramai di linimasa.
Dalam utas tweetnya, Fahmi mengatakan tagar ini lahir dari akun-akun yang kerap mengadakan give away alias bagi-bagi hadiah.
Merekalah yang mulanya mengarahkan tagar ini agar muncul ke permukaan.
“Tren #NetflixTidakAman mulai muncul pukul 15:00 (262 mention), naik pesat pada jam-jam berikutnya, dan puncaknya pukul 18:00 (1,9k mention). Lalu tren turun,” jelas Ismail dalam twitnya.
Ia mengatakan usia tagar ini cukup singkat. “Tagar ini sempat trending selama satu jam, pada jam 18.00” kata Ismail ketika dihubungi KompasTekno, Selasa (14/1/2020).
Menurut Ismail, setelah dimunculkan dari akun-akun tersebut, tagar ini kemudian disokong oleh influencer dengan akun @NuneAudrey dan situs berita @alineadotid. Mereka pun turut membagikan sejumlah gambar berupa infografis.
Sayangnya, akun-akun Give Away tersebut langsung dihapus dan tidak ditemui jejaknya. Termasuk akun influencer @NuneAudrey.
Hingga pagi ini, Selasa (14/1/2020), tagar tersebut sudah mulai sepi pembicaraan. Netflix sendiri memang tengah hangat dibicarakan akhir-akhir ini melalui berbagai isu.
Mulai dari permintaan Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) yang meminta Netflix memperkaya film Indonesia di platformnya, kerja sama Netflix dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta warganet yang geram bahwa akses Netflix masih diblokir Telkom Group.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Faisal Javier/detikcom)
Jakarta – Banjir Jakarta ramai dibahas di media sosial (medsos). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut wilayah lain yang memiliki dampak parah tidak mendapat perhatian percakapan.
Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menyebut percakapan banjir dan banjir di Jakarta ramai dibahas di medsos.
“Volume Banjir Jakarta. Dalam sebulan terakhir, meski peristiwa banjir lebih singkat dibanding isu Jiwasraya, namun banjir Jakarta (816k) berhasil mengalahkan total Jiwasraya (378k). Isu Natuna juga cukup tinggi dengan total 232k, meski waktu lebih pendek,” tulis Ismail dalam akun Twitternya, @ismailfahmi, seperti dilihat detikcom, Kamis (8/1/2020).
Tgl 4 Jan isu Natuna naik sebentar lalu turun. Dan isu Banjir Jakarta masih tinggi.
Bagi Anies, saat tahun baru 2020, banjir tidak hanya dialami oleh Jakarta. Namun, perhatian hanya ditujukan kepada Jakarta.
“Jadi ada percakapan, ada kenyataan. Saya fokus pada kenyataan. Kenyataannya Indonesia sedang mengalami tantangan cuaca yang luar biasa. Kalau di Jawa bagian barat, dari mulai Lebak sampai Bekasi. Sayangnya, tidak semua dapat perhatian dalam percakapan,” ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.
Menurut Anies, efek banjir di Jakarta tidak parah seperti di beberapa daerah lain. Namun, wilayah yang memiliki dampak malah tidak diperbincangkan.
“Coba dicek, berapa jembatan yang hilang di banyak tempat. Di Jakarta ini alhamdulillah, gedung hilang tidak ada, rumah longsor tidak ada, jalan rusak tidak ada, betul ya?” ucap Anies.
“Kantor tutup tidak ada, mal tutup tidak ada, Bundaran HI ketutup tidak ada. Itu semua tidak ada, tapi pembicaraannya tinggi. Tapi di tempat yang ada itu semua, malah tidak jadi pembicaraan,” katanya.
Menurut Anies, pemerintah harus terus bekerja melayani masyarakat. Menurutnya, kerja pemerintah tidak boleh fokus terhadap percakapan-percakapan, khususnya di medsos.
“Karena percakapan bisa naik-turun dan bisa positif-negatif. Tapi kita bekerja untuk memastikan pelayanan berjalan baik, warga terlindungi, itu semua yang jadi fokus,” ucap Anies.
Indonesians are notorious for falling prey to fake news. Since misinformation has led to quite a few crises over the past decade, one solution might be a system that can track social media topics and pinpoint where they originated. That’s what Ismail Fahmi aims to do.ADVERTISEMENT
The founder of the social media analysis system based on big data, Fahmi’s creation was instrumental in Indonesia’s war against disinformation following the 2014 presidential elections. VICE met with Fahmi at his South Jakarta home, where his 27-inch Mac computer and copy of Marc Goodman’s book Future Crimes – a novel about cyber crime, surveillance economy, data theft, and the risks of big data – stood out.
“When I’m not speaking at a seminar, I just spend time in front of my computer, monitoring,” Fahmi said. For the past three years, he has been the media’s go-to man for comments when an issue takes over social media, like this year’s hoax that the Indonesian Communist Party was secretly recruiting members, or the riots against racial discrimination in West Papua that took place in August 2019. At the time, disinformation and hoaxes were taking over Indonesia like wildfire, enticing hundreds of people to click and read. This wave of disinformation led to the worst polarisation in Indonesian socio-political history since Indonesia gained independence in 1945.
Fahmi finished his first Emprit drone prototype, a social media scanning software (that isn’t a drone at all), while he was finishing his PhD in Computational Linguistics in the Netherlands in 2010. He studied how computers understand the human language. His prototype combined machine learning and computational linguistics. A year later, he developed the technology further, for it to be applicable to all social media platforms.
The Indonesian Ministry of Communication caught wind of Fahmi’s invention and quickly adopted it as a filter for hoaxes and pornographic content. His clients, which Fahmi was reluctant to list, include several ministries and commercial companies.
FAHMI IN HIS HOME OFFICE.
Fahmi’s decision to dabble in the world of politics was a conscious one. As he monitored social media during 2014’s tense political climate, he realised his Emprit drone could do more than scan social media content for commercial purposes.
“Before I created the Emprit drone, we already had analysis systems like this, but they only had government clients,” he said. “In 2016, politically-charged issues appeared more and more on social media, and then disinformation, misinformation, and propaganda. On social media, it’s difficult to tell right from wrong.”
Fahmi pulled up his drone on his desktop computer. At first glance, the software looks like the dashboard of a blog. Users enter a keyword, time frame, and social media platform to start monitoring.
When he entered the keyword “Jokowi,” Indonesian President Joko Widodo’s nickname, a green and red map-like graphic appeared, displaying clusters of Twitter threads on the subject. Although the two clusters were separate, the software was able to differentiate Jokowi supporters from opponents by the tone of the tweets.
As topics discussed on social media are vast, Fahmi’s system receives a massive amount of data, much of which needs to be manually checked for accuracy.
“In mass media, you clearly cannot see the pattern of how a hoax spreads,” Fahmi said. “Who started it? I think that when people don’t know what’s going on, the Emprit drone can provide insight. We essentially break down the gist of what is being said about a certain topic on a social media platform using a top-down approach, which is why I named my software after a drone. The public must be more literate.”
Fahmi is well aware that his efforts to disclose social media content in simple terms might upset groups with certain agendas, especially when an issue is amplified on social media by bots.
“The individuals operating those bots are just following orders. We have no data on them, and they leave no traces online. I never agree to meet with people from two different sides of an issue. They usually just end up bullying me on social media,” he said.
The use of bots online has been common in the past decade. Initially, companies used bots to promote products, but politicians caught on to the trend as well. In Indonesia, it’s not uncommon for bots, controlled by political parties, to raise an issue on social media to fulfil a political agenda, polarise netizens, and sway public opinion.
FAHMI’S MAPPING OF MEDIA ATTITUDES TOWARDS THE 2014 ELECTION.
An Oxford University report from September 2019 revealed that in Indonesia, bot contracts are typically valued between $71 and $3585. But the report is not comprehensive. During the West Papua riots in August, when thousands took to the streets to protest racial discrimination, the Indonesian government was accused of using bots to spread pro-government propaganda related to the issue in West Papua, a province that has been fighting for independence from Indonesia for over 50 years. Facebook announced that InsightID, a Jakarta-based PR agency, had spent $300,000 on Facebook ads, while also using bots to infiltrate several Facebook pages targeted at a European audience and spread false information about the riots.
Regarding the Papua case, Fahmi said the government still has not performed its duty as a mediator, or provided clear, completely factual information to the public.
“For me, getting involved in the Papua issue was a matter of urging the government to be more active, to do something,” Fahmi told VICE.
On top of bots, Indonesian politicians are also heavily reliant on buzzers, or people paid to operate social media accounts that promote a political candidate or brand. In September, the Ministry of Information launched the Good Palm Oil campaign to increase support for the product after facing backlash over palm oil’s ties to this year’s devastating forest fires. The campaign employed buzzers to host giveaways on Twitter and openly recruited influencers to host palm oil-related workshops.
Buzzers have essentially become a tool to achieve political success. Anies Baswedan, governor of Jakarta, even laid out a plan to spend $358,000 on buzzers to promote the city as a tourist destination, but it was later scrapped.
“As long as people have agendas, buzzers will exist,” Fahmi said. “We have to focus on the root of the problem instead of attacking the buzzers.”
Today, Fahmi is currently developing a system that will allow his Emprit drone to infiltrate WhatsApp groups. An article on The Atlanticcalls WhatsApp groups “the dark social,” referring to how such groups are closed, yet contribute greatly to disinformation.
Fahmi is well aware that WhatsApp is different from most social media platforms. Infiltrating a group, he said, is simple: He registers one phone number to hundreds of public WhatsApp groups and extracts information based on keywords. But this method doesn’t work on closed, invite-only groups.
Fahmi fears that since current public discourse is dominated by issues raised on social media by bots and buzzers, Indonesia’s democracy may be at risk.
“Whether it’s a security or farming issue, we’ll be able to provide an alternative narrative to what’s out there,” Fahmi said.
Media Kernels Indonesia 