Baliho Ketua DPR RI Puan Maharani akhir-akhir ini ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bagaimana efek baliho Puan itu terhadap tren di dunia maya?
“Baliho Puan yang bertebaran sejak beberapa minggu terakhir disinyalir untuk menggeser atau mengimbangi popularitas @ganjarpranowo. Tren dalam 1 bulan terakhir, popularitas Puan meningkat meski banyak sentimen negatif (sindiran), hampir mengejar tren Ganjar,” kata analis media sosial dan pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi di Twitter, Minggu (8/8/2021).
Ismail Fahmi mengatakan tren Puan Maharani jadi setara dengan Ridwan Kamil usai ramai kampanye baliho. Akan tetapi, tren Puan Maharani masih kalah dengan Anies Baswedan.
“Kalau digabungkan, tren keempat tokoh ini dalam 1 bulan terakhir di semua media, tren @aniesbaswedan selalu tertinggi diikuti oleh tren @ganjarpranowo, lalu @ridwankamil. Tren Puan awalnya paling rendah, perlahan naik setara RK, lalu mengejar Ganjar,” kata analis Drone Emprit itu.
Selain itu, Drone Emprit turut menganalisis share of voices dalam satu bulan terakhir. Hasil menunjukkan Anies 49%, Ganjar 27%, RK 13% dan Puan 12%. Berdasarkan pemberitaan online, share of voices keempatnya yakni Anies 43%, Ganjar 25%, RK 19% dan Puan Maharani 13%.
“Twitter (medsos): Anies 50%, Ganjar 27%, RK 12%, Puan 12%” kata Ismail Fahmi.
Lebih lanjut, Ismail menyebut Anies dan Ganjar diuntungkan percakapan netizen (pro-kontra) di media sosial dan RK oleh pemberitaan media. Sementara itu, popularitas yang merupakan gabungan percakapan bernada positif, negatif, dan netral dan tak memedulikan apa pun sentimennya menunjukkan hasil dari kampanye baliho Puan.
“Anies paling banyak diserang di medsos, popularitasnya selalu tertinggi. Puan juga makin populer, lewat baliho yang banyak disindir dan jadi meme netizen,” ujar Ismail Fahmi.
“Dari popularitas, diharapkan nanti akan naik favorabilitasnya (sentimen positif-negatif), lalu dikapitalisasi jadi elektabilitas. Teorinya begitu. Kenyataan di lapangan bisa bermacam-macam faktor yang berpengaruh,” ujarnya.
Akan tetapi, Ismail mengatakan Populer saja tidak cukup, apalagi karena hal yang negatif dan tidak ada positifnya. Dia mengatakan harus ada bukti kerja dan prestasi yang bisa digunakan untuk menaikkan tren positif.
“Tambahan data tentang narasi Puan di media sosial: narasi negatif dari netizen umum, aktivis, oposisi dan narasi positif dari tim media sosial Puan, khususnya via meme/infografis,” ujar Ismail Fahmi.
tirto.id – Sistem monitoring percakapan di platform online berdasarkan big data Drone Emprit menyebutkan percakapan soal baliho Puan Maharani di berita online dan media sosial ternyata ikut menaikkan popularitas Ketua DPR RI tersebut.
Bahkan tren popularitasnya hampir mengejar Ganjar Pranowo. Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menjelaskan hasil monitoring Drone Emprit 7 Juli 2021 sampai 7 Agustus 2021, dari sejumlah tokoh politik yang memasang baliho, hanya Puan yang popularitas atau eksposurnya di berita online dan Twitter bertengger di urutan empat besar.
Eksposur masing-masing tokoh di berita daring dan Twitter mulai dari yang teratas, yakni Anies baswedan 43 persen berita daring dan 50 persen Twitter, Ganjar Pranowo 25 persen daring serta 27 persen di Twitter.
Berikutnya sosok Ridwan Kamil dengan 19 persen berita daring serta 12 persen Twitter dan Puan Maharani dengan 13 persen berita daring, untuk eksposur di Twitter sebesar 12 persen. “Anies paling banyak diserang di medsos, popularitasnya selalu tertinggi.
Puan juga makin populer, lewat baliho yang banyak disindir dan jadi meme netizen,” kata Ismail, Senin (9/8/2021). Bahkan, kata Fahmi, tren popularitas Puan dalam sebulan terakhir hampir mengejar tren Ganjar. Fahmi menjelaskan bahwa popularitas merupakan gabungan percakapan yang bernada positif, negatif, dan netral. “Tak peduli sentimennya apa,” kata dia.
Dari popularitas diharapkan nanti akan naik favorabilitas-nya (sentimen positif dan negatif), lalu dikapitalisasi jadi elektabilitas. “Teorinya begitu. Kenyataan di lapangan bisa bermacam-macam faktor yang berpengaruh,” ucap dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi, menilai baliho atau billboard memberikan “efek oh” untuk pengenalan awal seorang tokoh politik. “Efek oh itu, maksudnya oh ada menteri namanya ini, oh ternyata ada ketua DPR yang namanya ini,” kata Hasan.
Ia menjelaskan bahwa “efek oh” diperlukan sebagai awal, pengenalan, dari seorang tokoh, kemudian sisanya sang tokoh sendiri yang harus melengkapinya menjadi elektabilitas. Menurut Hasan, elektabilitas tidak mungkin didapat tanpa pengenalan.
Oleh karena itu, teknik konvensional lewat baliho bisa menjadi pembuka untuk pengenalan, kemudian dilanjutkan dengan teknik lain yang lebih canggih. “Jadi, (baliho) menurut saya sah-sah saja dicoba,” ujarnya.
Jakarta, CNN Indonesia — Pakar media sosial Drone Emprit Ismail Fahmi menganalisis data riuh postingan dengan narasi ‘Stop Berita Covid’. Menurut Ismail narasi itu sudah cukup lama disuarakan oleh sebagian kecil netizen di media sosial, sejak pandemi Covid-19 mulai naik kasusnya di Indonesia, sekitar Juli 2020 lalu. Namun narasi itu tidak kuat. Menurut Ismail, sekitar Januari 2021, poster ‘Stop Berita Covid’ dengan motif ekonomi ‘Kami butuh penghasilan, pemasukan, makan’ banyak disebarkan meski belum viral.
“Sekitar tanggal 3-4 Juli 2021, di Yogyakarta mulai beredar di group-group WhatsApp (WA) poster dengan narasi “Kami warga D.I.Y. (Daerah Istimewa Yogyakarta) kompak untuk tidak upload berita Covid. ‘Kami ingin Jogja kembali aman dan damai’,” ungkap @ismailfahmi, Rabu (28/7).
Beberapa hari berikutnya muncul poster serupa dengan template yang sama, mengatasnamakan warga Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Gresik, Banjarnegara, Jakarta, hingga Bojonegoro menyebar di WA dan media sosial.
“Puncak viral 15 Juli 2021, setelah poster ini jadi sorotan public dan media massa. Sebenarnya jumlah postingan yang mendukung poster ‘Stop Berita Covid’ ini tidak terlalu banyak di media sosial. Tapi karena kontroversial, cenderung ‘toxic positivity’ akibatnya jadi sorotan luas,” ungkap Ismail.
Melihat kronologi di atas, Ismail menilai poster ajakan ‘Stop Berita Covid’ ini dibuat oleh sebagian masyarakat sendiri secara natural. Poster dari D.I.Y itu sepertinya menjadi contoh dan inspirasi untuk membuat template poster bagi kota-kota lain.
“Template poster berdasarkan kota itu ternyata disukai oleh sebagian masyarakat dari kota-kota lain, sehingga mereka turut mereplikasi dengan mengubah nama kota dalam template menjadi kota mereka masing-masing,” tambah Ismail.
Dalam banyak postingan di Facebook, sebagian besar postingan poster tersebut mendapat sambutan positif dari komentator. Kolom komentar banyak diisi ungkapan dukungan untuk tidak membicarakan soal Covid-19.
Lihat Juga :
Satgas Jatim Pastikan Poster Setop Sebar Berita Covid Hoaks Didominasi Motif Kesehatan Motif utama yang ditangkap oleh Drone Emprit dari sebagian netizen yang menyuarakan narasi ini adalah motif kesehatan (70 persen) dan motif ekonomi (30 persen).
“Terkait motif kesehatan, berita Covid-19 membuat masyarakat panik dan stres, masyarakat umum dan pasien butuh semangat dan ketenangan,” kata Ismail.
Sementara terkait motif ekonomi, masyarakat banyak kehilangan pekerjaan, pendapatan, butuh makan karena Covid-19.
“Sehingga berharap dengan tiadanya berita Covid-19, suasana seperti normal kembali, sehingga mereka bisa bekerja,” kata Ismail.
Ismail melakukan riset ‘Stop berita Covid’ dalam 2 bulan terakhir, khususnya 17 Juni hingga 28 Juli 2021.
Secara garis besar postingan tersebut ada di Facebook(6700 post), 28 video YouTube, dan 150 postingan Twitter. Dari statistik jumlah post untuk tagar terkait #stopberitacovid, ditemukan sedikit 259 postingan.
“Poster Stop Berita Covid yang dishare di Twitter kebanyakan adalah laporan poster yang ditemukan di kanal lain (FB, WA). Ada juga netizen yang ikut meramaikan, misal @arbi_irlan untuk poster versi Jakarta,” kata Ismail.
Sementara itu, percakapan di Twitter tidak banyak. Ada beberapa top influencers yang mengritik poster ini, antara lain @lantip, @cagubdij, @dickypusy, @fahrisalam, @anasanti_mila.Akun influensial yang mempromosikan poster ini lebih sedikit, seperti @arbi_irlan.
Narasi yang paling banyak dishare di Twitter adalah yang kontra terhadap poster stop berita Covid-19. Misal @dickypsy melihat ini sebagai “false positivity”, melihat realitas tidak utuh, kenyamanan semu, sehingga bisa mengurangi kewaspadaan.
Sedangkan @lantip dan @cagubdij menyoroti poster stop upload berita covid yang dibuat dan menyebar di WAG masyarakat Yogyakarta.
Jakarta, CNN Indonesia — Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi membeberkan analisis tagar turunkan Presiden Joko Widodo yang kerap berganti narasi tagar setiap minggu di media sosial Twitter.
Pakar media sosial itu menjelaskan dalam temuannya terdapat 11 narasi yang isinya menuntut Presiden Jokowi turun dari jabatannya dalam satu bulan terakhir.
“Dalam 1 bulan terakhir, setidaknya ada 11 tagar yang narasinya menuntut Jokowi turun, seperti #Jokowi7TahunCukupLah, #BapakPresidenMenyerahlah, #2021GantiPresiden, #JokowiStepDown, #MakzulkanPresidenGagal, #LockdownJokowi, dst,” ujar Ismail lewat akun Twitternya, Minggu (25/7).
Ia menilai sebagian besar narasi yang diangkat dalam tagar-tagar tersebut bertujuan untuk menuntut turunkan Jokowi dari tahta Presiden, dan semua tagar berhasil mencapai puncak trending topik Twitter di Indonesia. Lihat Juga :
Viral Netizen Keluh Fungsi e-KTP saat Masih Diminta Fotokopi Berdasarkan pantauan Drone Empirit, beberapa tagar kontra Jokowi sempat dimonitor, antara lain #TurunkanSebelum2024, #CabutMandatRakyat, #BapakPresidenMenyerahlah, #PakPresidenKapanMundur, dan #Jokowi7TahunCukuplah. Tren tagar itu dilaporkan naik turun sesuai dengan hari-hari tagar tersebut dinaikkan.
Ismail menjelaskan dari total 8.569 akun yang aktif dalam percakapan tersebut, sebanyak 42.30 persen secara acak berhasil di analisis kecenderungan botnya.
Ia mengatakan sebagian besar dilakukan oleh akun milik orang, namun banyak yang karakteristiknya seperti robot atau biasa disebut Bot.
Lihat Juga :
Pakar: Akun Netral-Asli Dominan Kritik Jokowi dan Rektor UI Namun demikian berdasarkan peta Social Network Analysis (SNA), tampak jelas bahwa tagar-tagar tersebut diangkat oleh satu cluster saja, yaitu cluster Pro Oposisi. Di antaranya pada akun @OposisiCerdas, @Oposisi_Kecil.
“Tagar-tagar kontra Jokowi ini secara konsisten dibuat oleh cluster Pro Oposisi, yang setiap minggu tagar berganti tapi narasinya sama,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan kritik yang banyak disampaikan itu dituliskan oleh berbagai pihak, di antaranya dari kalangan akademisi, dokter, epidemiolog, aktivis, dan masyarakat luas.
Beberapa pengguna Twitter disebut Ismail berkomentar atas lemahnya penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah. Hal itu menjadi salah satu sumber isu yang digunakan pro oposisi untuk membangun narasi turunkan Jokowi.
Di samping itu, Ismail juga mengungkap cuitan yang dinilainya sebagai Pro Jokowi. Tagar itu di antaranya seperti #KitaPercayaJokowi, #RakyatBersamaJokowi, dan #JokowiAtasiPandemi.
SNA TURUNKAN PRESIDEN
Dari peta SNA ini tampak jelas bahwa tagar-tagar yang menghendaki Jokowi turun tersebut diangkat oleh satu cluster saja, yaitu cluster Pro Oposisi. Beberapa top akun dengan nama oposisi: @OposisiCerdas, @Oposisi_Kecil. pic.twitter.com/ghK7oXmisF
Narasi liar di Twitter yang menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun belakangan ini kerap kali muncul. Narasi ini disebut selalu berganti tagar setiap seminggu sekali. Siapa pembuatnya?
Analisis soal narasi seruan penurunan Jokowi ini disampaikan oleh analis media sosial dan pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi. Ismail Fahmi mengunggah hasil analisisnya soal narasi tuntutan penurunan Jokowi dengan beragam tagar.
Menurutnya, narasi ini tidak masuk akal karena penurunan Presiden tak lantas membuat situasi menjadi lebih baik. detikcom telah meminta izin untuk mengutip cuitan tersebut.
“Sebenarnya tujuan serial tagar yang menuntut Jokowi turun itu apa ya? Setiap minggu ganti tagarnya, tapi narasinya sama. Menuntut turun. Apakah kemudian kalau diganti wapres akan lebih baik? Sepertinya ndak masuk di akal saya tuntutan ini,” tulis Ismail Fahmi dalam cuitannya di Twitter, Minggu (25/7/2021).
Dalam unggahan tersebut, tampak ada beberapa tagar yang menyebut nama Jokowi. Selain itu, ada tagar yang tak menyebut nama Jokowi namun narasinya sama, meminta Jokowi mundur.
Ismail Fahmi juga menyebut bahwa tagar-tagar yang ingin Jokowi turun berasal dari akun-akun yang pro-oposisi. Menurut peta analisisnya, narasi penurunan Jokowi ini berasal dari satu klaster saja.
“Dari peta SNA (social network analysis) ini tampak jelas bahwa tagar-tagar yang menghendaki Jokowi turun tersebut diangkat oleh satu cluster saja, yaitu cluster Pro Oposisi. Beberapa top akun dengan nama oposisi: @OposisiCerdas, @Oposisi_Kecil,” katanya.
Cerita seorang netizen yang dipersulit mendapatkan vaksin COVID-19 karena tidak membawa fotokopi e-KTP viral di Twitter. Pakar media sosial dan pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi merespons isu ini dengan meminta pemerintah menghentikan pengumpulan fotokopi e-KTP dari masyarakat.
Menurut Ismail, fotokopi e-KTP yang dikumpulkan rawan disalahgunakan karena pihak yang mengumpulkan tidak bisa menjamin keamanan data pribadi yang ada di dalam lembaran fotokopi tersebut.
“Karena data di e-KTP itu lengkap sekali mulai dari NIK, nama kita, tanggal lahir, tempatnya, terus golongan darah, alamat. Semuanya itu itu data privat sebetulnya, data privat yang nggak boleh kesebar,” kata Ismail saat dihubungi detikINET, Jumat (23/7/2021).
“Begitu difotokopi dipegang oleh orang yang kita nggak tahu siapa, itu kan nggak ada jaminan bahwa itu nggak akan disalahgunakan,” sambungnya.
Bentuk penyalahgunaan data yang ada di e-KTP beragam. Ismail mencontohkan fotokopi e-KTP bisa digunakan sebagai bentuk dukungan politik terhadap tokoh tertentu, digunakan untuk mendaftar pinjaman online, atau untuk pencurian identitas yang semuanya bisa dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik identitas.
Menurut Ismail pengumpulan fotokopi e-KTP untuk urusan birokrasi sudah menjadi budaya sejak zaman dulu. Tapi sekarang karena teknologi semakin maju, hal yang terlihat sepele seperti fotokopi e-KTP kini bisa digunakan untuk tindak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi.
“Dulu belum ada yang namanya pinjol ini. Pinjol itu manfaatkan file-file KTP ini, kemudian juga rekaman orang yang sambil pegang KTP untuk verifikasi itu ada juga yang jual,” jelas Ismail
“Sekarang sudah zaman internet semakin banyak, jadi semakin urgent kita harus suarakan setop fotokopi KTP,” imbuhnya.
Ia pun menyarankan petugas vaksinasi atau birokrasi lainnya cukup meminta masyarakat memperlihatkan e-KTP aslinya saat proses verifikasi data. Apalagi saat ini sudah ada database Dukcapil.
Ismail juga mengimbau pemerintah pusat untuk membuat kampanye untuk menghentikan praktek pengumpulan fotokopi e-KTP. Tapi ia mengaku bahwa di pemerintah sendiri masih sering ditemui praktek tersebut.
“Mindset-nya orang tua-orang tua itu masih harus fotokopi, ini makanya saya terus nggak capek setiap ada kesempatan selalu suarakan ini harus disetop, dibangun kesadaran. Munculin lagi setiap ada isu sampai ada perubahan di pemerintah,” pungkasnya.
Rektor UI rangkap jabatan dinilai kontroversial karena dibolehkan pemerintah. Netizen terpantau marah, kaget dan hilang rasa percaya.
Pakar media sosial dan pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, membeberkan analisis cuitan netizen di Twitter yang meramaikan isu ini. Kepada detikINET, dia mengungkapkan analisanya lewat utas di Twitter.
Polemik Rektor UI menurut dia memunculkan sejumlah percakapan di Twitter yang sifatnya lelucon, kritik kepada Rektor UI atau Jokowi, masalah kepercayaan kepada perguruan tinggi dan pemerintah, dan masalah hukum mudah diubah. Di sinilah dia melihat emosi netizen.
“Anger, tatanan hukum rusak, aturan hanya untuk sekelompok orang, hilangnya moral dan etika,” kata dia dalam utasnya di Twitter, seperti dikutip detikINET, Rabu (21/7/2021).
Terjadi juga distrust atau hilang kepercayaan kepada presiden dan curiga untuk menutupi borok perbankan. Distrust ini juga soal aturan bisa diubah dengan mudah dan sistem sulit membentuk manusia baik.
“Surprise, heran ada pelanggaran, aturan yang diubah. Tidak menduga solusi akhir dengan mengubah aturan. Ternyata rektor tidak mundur dari rangkap jabatan, terkejut etika tidak indahkan lagi,” ujar Ismail Fahmi menganalisa kondisi emosi netizen terkait kontroversi Rektor UI.
Pada Statuta UI versi lama, larangan Rektor UI merangkap jabatan komisaris didasarkan pada Pasal 35 huruf c. Di pasal itu disebut rektor dilarang menjabat pada BUMN/BUMD/ataupun swasta, maka otomatis menjadi komisaris juga dilarang.
Namun pada Statuta UI versi baru, larangan Rektor UI merangkap jabatan memang masih ada, tapi tidak secara umum seperti Statuta UI versi sebelumnya yang menggunakan kata ‘pejabat’. Kini, Rektor UI tertulis dilarang merangkap menjadi ‘direksi’ BUMN/BUMD/swasta. Jadi, tak ada larangan Rektor UI rangkap jabatan kecuali menjadi direktur suatu perusahaan.
Jakarta, CNN Indonesia — Pakar media sosial sekaligus Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi membeberkan pemetaan analisis kicauan warganet di Twitter, usai Presiden Joko Widodo terbitkan aturan baru yang izinkan rektor Universitas Indonesia (UI) untuk rangkap jabatan.
Ismail mengatakan dari 61,4 ribu kicauan ‘Rektor UI’ yang menjadi trending topik hingga Rabu (21/7) pagi, satu kluster besar yang membahas topik itu paling banyak dari kalangan netral.
“Hanya ada satu cluster besar yang membahas topik ini. Paling banyak dari kalangan netral. @ridwanhr dan @NephiLaxmus jadi sentral joke Rektor UI,” cuitnya lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (21/7).
Selain itu disampaikan Ismail, dari kalangan yang cenderung oposisi juga sangat aktif berkomentar, khususnya menghubungkan isu rangkap jabatan dengan peran Jokowi. Lihat Juga :
Rektor UI Trending, Video Jokowi Larang Dobel Jabatan Muncul Lebih lanjut ia menjelaskan topik yang paling dominan dicuitkan oleh waganet ialah rangkap jabatan, komisaris dan statuta diubah. Sedangkan tokoh yang banyak disebut yakni Rektor UI dan Presiden Jokowi.
Ia juga menganalisis kicauan warganet yang dinilai emosi. Beberapa warganet menyatakan adanya rasa emosi dan ketidakpercayaan yang dituangkan lewat cuitan di Twitter.
Dari segi emosi, kata Ismail, banyak warganet yang menyatakan bahwa saat ini tatanan hukum telah rusak, aturan hanya untuk sekelompok orang, serta hilangnya moral dan etika.
Di samping itu warganet juga menyampaikan rasa ketidakpercayaannya. Di antaranya menyebut bahwa adanya penurunankepercayaan kepada presiden, adanya rasa curiga untuk menutupi borok perbankan, konstitusi bisa diubah dengan mudah, dan sistem sulit membentuk manusia dengan baik.
Lebih lanjut Ismail juga menganalisis akun robot atau BOT yang bisa memerintah akun untuk melakukan tweet, retweet, mention, like, dan lainnya secara otomatis.
UI dalam trending topik Twitter (20-21 Juli 2021) pic.twitter.com/kYysfRmyPy
Menurutnya, dari 23 ribu pengguna Twitter yang aktif dalam topik tersebut, sebanyak 64,16 persen berhasil dianalisis kecenderungannya. Hasilnya merupakan pengguna asli dan bukan dari mesin otomatis. “Dari total 23 ribu user Twitter yang aktif dalam percakapan ini, sebanyak 64.16 persen berhasil dianalisis kecenderungan botnya. Hasilnya mayoritas adalah ‘human’, total bot score 1.8 (hijau) yg berarti natural,” tutupnya.
Pemerintah sebelumnya dilaporkan telah menerbitkan peraturan baru Nomor 75 Tahun 2021 tentang StatutaUI bermuatan peraturan dasar pengelolaan UI, yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional di kampus tersebut.
Peraturan itu ditetapkan di Jakarta dan diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2021. Peraturan tersebut sekaligus mengganti peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.
Dalam salinan naskah PP 75 Tahun 2021 itu, terdapat beberapa pasal perubahan yang menjadi sorotan, salah satunya pasal yang mengatur soal ketentuan larangan rangkap jabatan pada rektor dan wakil rektor.
Lihat Juga :
Pakar Hukum: Revisi Statuta UI Tak Berlaku untuk Ari Kuncoro Dalam PP Nomor 75 Tahun 2021 Pasal 39 disebutkan bahwa rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap jabatan dengan ketentuan.
Pertama, pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; kedua, pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah; ketiga, direksi pada BUMN/daerah maupun swasta; dan keempat, pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.
Sehingga, jika dibandingkan dari dua aturan itu, maka terlihat bahwa dalam PP Nomor 75 Tahun 2021 larangan rangkap jabatan pada BUMN hanya spesifik pada satu jabatan, yakni khusus direksi.
Isu rangkap jabatan di UI santer diperbincangkan usai Rektor UI, Ari Kuncoro diduga melanggar aturan rangkap jabatan. Pasalnya, selain menjabat sebagai rektor, Ari juga diketahui menjabat sebagai komisaris BUMN.
Selain menjadi rektor di UI, Ari saat ini tercatat menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
Merdeka.com – Mahasiswa biasanya selalu turun ke jalan menyampaikan kritik dan aspirasi kepada pemerintah. Mereka membawa spanduk bahkan mobil komando ke depan Istana atau gedung DPR.
Namun, perkembangan zaman dan teknologi mengubah cara mahasiswa berpendapat. Mereka memilih menyampaikan suaranya lewat media sosial. Media sosial menjadi salah satu ruang publik yang dewasa ini dimanfaatkan banyak orang untuk berbicara segala hal termasuk protes pada pemerintah.
Kritik mahasiswa dengan memanfaatkan media sosial seperti menjadi fenomena belakangan ini. Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas terkemuka berani melontarkan kritik pedas terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial, baik melalui poster atau meme.
Munculnya kritik terhadap Presiden Jokowi di media sosial dimulai oleh BEM Universitas Indonesia yang menyebut Jokowi King of Lip Service. BEM UI mengunggahnya di akun Instagram resmi mereka. Seketika apa yang dilakukan BEM UI menjadi viral, ada pro dan kontra. Bahkan Rektor UI turun tangan menindak BEM. Jokowi pun ikut bereaksi menanggapi unggahan dari BEM UI. Jokowi menyatakan siap dikritik asal sopan dan santun. Usai UI, sejumlah BEM lain ikut mengkritik presiden di media sosial.
Kritik Lewat Media Sosial Dinilai Efektif
Pemerhati media sosial yang juga pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan kritik atau protes yang dilakukan mahasiswa dan ditujukan untuk pemerintah sebenarnya bukan hal baru. Itu sudah terjadi sejak lama.
Hanya saja, cara yang digunakan mulai bergeser. Saat ini, sejumlah mahasiswa memilih media sosial sebagai tempat menyampaikan aspirasi pada pemerintah. Tidak melulu harus turun ke jalan.
“Dan metode media itu cuma mengikuti zaman saja, kalau sekarang memakai medsos ya pasti memakai medsos. Kalau zaman dulu itu kan selebaran, buat email di-blast begitu. Jadi mereka itu ngikutinlah perkembangan media sosial. Jadi ini kalau dibilang sesuai dengan platform tren,” kata Ismail kepada merdeka.com, Senin (19/7).
Sebelum pandemi terjadi, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa juga akrab dengan media sosial. Selain itu, dia yakin antar BEM juga sering berkomunikasi lewat media sosial.
Fahmi menambahkan, selain pengaruh tren, penyampaian aspirasi lewat media sosial dinilai sangat efektif untuk menghasilkan efek timbal balik. Buktinya, kata dia, Jokowi dan sejumlah pihak merespons kritik berbalut meme yang disampaikan BEM UI beberapa waktu lalu.
“Itukan bisa dilihat dari Pak Jokowi yang merespons kemarin. Apa yang dilakukan BEM UI itu kemudian direspons sampai harus membuat pernyataan. Kemudian sampai jadi bahan pembahasan di televisi, kemudian media jadi banyak yang mengangkat. Hanya dengan beberapa postingan di Twitter itu dampaknya begitu besar,” tuturnya.
Ismail melanjutkan apa yang dilakukan BEM UI saat itu adalah resonansi isu. Apalagi paling berat seperti BEM UI yang mendapatkan teror duluan.
“Dan ini dites, kalau yang UI ini gagal misalkan dia dipenjara atau segala macam, mungkin BEM-BEm yang lain bakal diam. Tetapi kan enggak begitu, Pak Jokowi malah bagus mempersilakan mahasiswa untuk mengkritik. Akibatnya BEM UI kan aman, BEM UI tidak dikeluarkan dari universitas,” katanya.
Kritik BEM UI Diikuti Sejumlah Kampus
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam akun instagramnya, mereka menyebut orang nomor satu di Indonesia itu sebagai ‘The King of Lip Service’.
Dalam unggahannya, BEM UI juga menyertakan foto Presiden Jokowi dengan mahkota raja disertai dengan tulisan “JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE”. Mereka juga mengunggah sejumlah pernyataan Presiden, serta referensi beritanya.
Foto yang diunggah disertai dengan narasi: “Halo, UI dan Indonesia! Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk “lip service” semata. Berhenti membual, rakyat sudah mual! Brigade UI 2021 #BergerakProgresif.”
Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI Fathan Mubina mengakui pihaknya sengaja mengunggah konten itu. Dia menyatakan unggahan itu sebagai bentuk kritik yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI.
BEM UI menganggap banyak pernyataan Presiden tidak sesuai realita. Fathan mencontohkan, wacana revisi UU ITE justru direalisasikan dengan penerbitan buku pedoman dan ditambah pasal baru yang berpotensi menjadi pasal karet.
“Terkait TWK (pegawai KPK), yang seharusnya tidak menjadi dasar pemecatan, namun terdapat 20 orang lebih yang akan dipecat. Jadi ini sebagai kritik seharusnya presiden tegas dengan pernyataannya,” ungkap Fathan, Minggu (27/6).
Fathan menuturkan, banyak isu sosial dan politik terkait Presiden Jokowi yang perlu disikapi BEM UI. “Di pemberitaan yang ada di media, apa yang dinyatakan (Jokowi) itu tidak sesuai dengan realisasinya dan cenderung menunjukkan tidak adanya keseriusan gitu dalam merealisasikan pernyataan tersebut, jadi berangkat dari keresahan itu,” paparnya.
Dia menjelaskan, postingan itu tidak diniatkan untuk menyikapi isu tertentu yang beredar sekarang. Mereka hanya mereview ulang bagaimana Presiden menyikapi berbagai isu. Unggahan itu didasarkan kompilasi dari berita yang beredar.
“Jadi untuk postingan konsepnya gitu. Kemudian soal viralnya, mungkin ini juga hal yang sudah ada, polanya begitu dari dulu, kalau kita menyinggung pihak tertentu, publik itu kadang tidak bisa membedakan antara personal dan tanggung jawabnya. Kita tidak memojokkan Pak Jokowi sebagai satu orang, sebagai personalnya, tapi lebih ke tanggung jawabnya sebagai Presiden,” tegasnya.
Kemudian, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Universitas Padjadjaran (Unpad) mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui konten di media sosial. Mereka meminta pejabat pemerintah berhenti ‘ngibul’ dan bekerja sebaik-baiknya untuk memperbaiki tingkat kepercayaan publik yang turun.
Konten kritik diunggah di berbagai platform media sosial seperti Instagram dan twitter @bemfisipunpad. Unggahan pertama diisi oleh gambar dengan tulisan “Kami Bersama Presiden Jokowi”. Namun pada unggahan berikutnya berisi gambar Presiden Joko Widodo dengan tulisan “Tapi Boong”.
Unggahan berikutnya berisi poin-poin dari kritik yang disampaikan. Yang pertama mereka menilai presiden antikritik. Kritik yang disampaikan kerap berujung pada serangan di media sosial maupun aksi represif. Contohnya saat demonstrasi omnibus law.
Poin kedua adalah kriminalisasi kepada masyarakat adat. Dari catatan mereka, melansir YLBHI, terjadi 51 kali kriminalisasi terhadap masyarakat adat sepanjang tahun 2019. Poin ketiga berisi tentang inkonsistensi pernyataan presiden dengan kinerja dari jajarannya.
Contoh kasusnya adalah saat Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK. Dalam beberapa cuitannya, Presiden Joko Widodo menyatakan hasil TWK tidak dijadikan satu–satunya dasar dalam pemberhentian 75 pegawai KPK. Namun faktanya, KPK tetap mencoret 51 dari 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Poin keempat, BEM Fisip Unpad mengkritisi kebingungan pemerintah menghadapi krisis saat pandemi Covid-19. Selama pandemi berlangsung, penanganan dianggap carut-marut dan belum ada tanda bisa mengakhirinya. Di sisi lain, saat pandemi mash berlangsung, pemerintah bersama DPR mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial dengan disahkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja.
Poin kelima adalah kursi pejabat publik hingga komisaris BUMN untuk keluarga dan rekan dekat. BEM Fisip Unpad menilai di era Presiden Joko Widodo, anak dan menantunya ada yang menjadi kepala daerah. Yakni, Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo) dan Bobby Nasution (Wali Kota Medan).
Lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pemerintahan Mahasiswa (PM) Universitas Udayana (Unud) Bali menyebut orang nomor satu di republik ini sebagai ‘The Guardian of Oligarch’.
Kritik itu diunggah BEM PM Unud di akun instagram resmi miliknya @bem_udayana, dikutip Senin (19/7). Meme hitam putih yang mereka posting mirip dengan poster film ‘Guardians of the Galaxy’.
Selain meme, BEM PM Unud juga mengunggah narasi mengkritik rezim pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang dinilai penjaga oligarki.
“Defenisi oligarki menurut akademika Jeffrey A Winter, pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi eksklusifnya,” tulis BEM PM Unud.
BEM PM Unud menilai Jokowi sering kali mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan sekelompok tertentu. Kepentingan itu bahkan tidak menghiraukan kepentingan serta kesejahteraan rakyat.
Mereka menyebut, hal itu terlihat dari kondisi kekuasaan di mana terjadi pembajakan institusi dan regulasi guna membentuk kebijakan dan perangkat hukum seperti UU KPK, UU Cipta Kerja, UU Minerba yang merugikan rakyat secara keseluruhan.
Kebijakan tersebut, lanjut BEM PM Unud, telah melanggengkan praktik korupsi oleh politikus koruptor hingga merusak lingkungan. Selain itu, BEM PM Unud juga menyoroti kebebasan sipil yang semakin direpresi terutama hadirnya buzzer-buzzer di media sosial.
Ruang demokrasi itu, lanjut BEM PM Unud, telah menyempit. “Kekuasaan hari ini dijaga oleh buzzer yang secara terang-terangan menyempitkan ruang demokrasi dan kritik,” tulis BEM PM Unud.
Sejatinya, kritik kepada pemerintah memang perlu dilakukan. Namun, kritik juga harus menggunakan data yang valid agar tidak menimbulkan hoax atau ujaran kebencian semata.
Jika berpendapat atau menyampaikan kritik melalui media digital, dapat membaca dan memahami UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU tersebut terdapat ketentuan pidana pada Pasal 45 ayat (1) tentang muatan yang melanggar kesusilaan; ayat (2) tentang muatan perjudian; ayat (3) tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; ayat (4) tentang muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Selain itu, ada pula Pasal 45a ayat (1) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen; ayat (2) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas SARA.
Serta Pasal 45b tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sedangkan jika masyarakat ingin menyampaikan kritik melalui unjuk rasa, baiknya terlebih dahulu membaca dan menyimak UU Nomor 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. [lia]
JAKARTA, KOMPAS.com – Tidak hanya berhadapan dengan pandemi Covid-19, segala informasi sesat alias hoaks dan teori konspirasi berkait Covid-19, juga menjadi permasalahan yang harus dihadapi pemerintah maupun masyatakat Indonesia saat ini.
Tak sedikit kasus pasien Covid-19 yang meninggal dunia akibat menolak mendapat perawatan di rumah sakit atau bahkan menolak menerima vaksin akibat banyaknya informasi negatif terkait hal tersebut.
Founder aplikasi Drone Emprit Ismail Fahmi menilai, hal itu dipengaruhi oleh ketimpangan informasi yang diterima oleh masyarakat. Kata Fahmi, belakangan ini masyarakat lebih banyak mendapat informasi negatif, baik itu fakta ataupun hoaks, dibandingkan informasi positif tentang Covid-19.
“Jadi saya lihat enggak imbang informasi, yang memunculkan hal yang negatif dan hoaks, dibandingkan informasi yang meluruskan tadi. Jadi masyarakat dibombardir dengan informasi negatif baik itu hoaks maupun fakta,” kata Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/7/2021).
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Menurut Fahmi, jangankan hoaks, berita fakta yang terjadi di lapangan pun bisa menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Melimpahnya informasi sesat membuat masyarakat semakin sulit percaya akan bahaya dari virus ini. “Misalnya potongan video dr Lois, terus potongan video dari media soal ada ini meninggal karena vaksin, ditambah pemuka agama bilang ini (vaksin) untuk mengurangi populasi misalnya,” ucap Fahmi.
“Nah kontkesnya beda-beda, tapi disatukan untuk mendukung sebuah cerita bahwa vaksin untuk membunuh manusia, berita yang benar pun bisa jadi bahan yang membuat orang jadi takut, timbah yang salah” lanjutnya.
Fahmi berpendapat, pemerintah dan media memiliki peran besar untuk mengatasi permasalahan ini. Ia berharap pemerintah sigap menangkal segala informasi yang salah untuk kemudian disebarkan ke seluruh masyarakat melalui pemberitaan di media.
“Media harus selalu lengkapi, langsung dibarengi dengan penjelasan yang sebenarnya. Kemudian perlu ada gerakan untuk meng-counter video hoaks di WA (WhatsApp), medsos, pemerintah punya tugas, harus disipain kalau ada informasi yang enggak jelas langsung dijelasin,” tutur Fahmi.
Media Kernels Indonesia 