Mentions: ismailfahmi

Jakarta, CNN Indonesia — 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali jadi perbincangan netizen usai dituding mendapat rumah mewah dan tersebar di media sosial beberapa waktu lalu.

Anies sendiri sudah meminta pihak yang menuduhnya mendapat rumah mewah dari pengembang reklamasi untuk membuktikan tudingannya.

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels, Ismail Fahmi mengungkapkan beberapa langkah untuk mengecek sumber foto rumah yang dijual secara online. Hal ini juga bisa diaplikasikan terhadap foto rumah yang dituduh telah diberikan untuk mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Joko Widodo itu.

Lewat akun twitter pribadi @ismailfahmi Senin (24/5), ia mengungkapkan ada lima langkah atau tutorial cara mengetahui sumber foto:

– install extension Reverse Image search
– klik kanan foto yg mau dicek, pilih All Search Engine
– lihat Tab Yandex, lihat daftar gambar yg mirip
– ketemu sumber aslinya: dari https://Rumahdijual.com

Tutorial cara mengetahui sumber foto:

– install extension Reverse Image search
– klik kanan foto yg mau dicek, pilih All Search Engine
– lihat Tab Yandex, lihat daftar gambar yg mirip
– ketemu sumber aslinya: dari https://t.co/xQDFRvkJEz

Semoga bermanfaat. https://t.co/Umfn1lpDSj pic.twitter.com/aPIjNoY692— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) May 22, 2021

Selain itu Ismail juga membeberkan cara untuk mengetahui sumber video yang beredar online.

“Saya pake tool “Search by Image” apps (ada di Android dan IOS). App ini memggunakan Google, Yandex, dan Bing sbg search enginenya,” kicau Ismail.

Adapun langkah untuk mengetahui sumber video:

1. Bikin file screenshot video

2. Buka situs https://Yandex.com

2. Upload file screenshot

3. Pilih “Similar images”

4. Cek Sumber Asli

5. Fact Checked

1. Bikin file screenshot video

Pilih frame yang cukup unik dari video target, lalu screenshot, simpen di file.

Misal ada frame orang bawa payung, atau ada tiang bendera di tengah kerumunan. Semakin unik, semakin baik. pic.twitter.com/Lhv1QoUQYO— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) May 20, 2020

Lihat juga:Pakar Ungkap Pro Kontra Warganet RI di Kasus Palestina Israel

Diketahui, berdasarkan postingan yang beredar di media sosial terlihat rumah mewah yang dikaitkan dengan Anies tersebut berlantai dua.

Rumah ini bercat putih dengan ornamen berwarna emas dan pagar hitam. Rumah itu disebut berada di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun sudah buka suara terkait kabar itu. Ia membantah Anies menerima rumah mewah dari pengembang reklamasi.

“Tidak mungkin Pak Anies atau pejabat lainnya menerima sesuatu dari pengembang. Setiap pejabat itu kan disumpah jabatannya,” kata Riza kepada CNNIndonesia.com, Minggu (23/5).

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210524131607-185-646219/ahli-ungkap-sumber-foto-rumah-mewah-yang-dituduhkan-ke-anies

Yogyakarta, IDN Times – Perbincangan tentang konflik panjang antara Palestina-Israel belakangan ini kembali memanas. Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit menganalisis peta percakapan publik dengan kata kunci “Palestina” di Twitter Indonesia, Selasa (18/5/2021).

Hasilnya beragam, salah satunya sejak 11-18 Mei 2021 terdapat lebih dari 248 ribu mentions Twitter yang menggunakan kata kunci “Palestina”.

“Tren naik pesat sejak 11 Mei 2021 hingga sekarang. Dalam periode ini minimal ada 248k mention,” kata Ismail Fahmi dikutip dari akun Twitternya @ismailfahmi.

1. Mayoritas narasi warganet mendukung Palestina melawan Israel

Social Network Analysis kata ‘Palestina’ di Twitter Indonesia oleh Drone Emprit (twitter.com/ismailfahmi)

Drone Emprit menganalisis dari beberapa sisi. Pertama, jika dilihat menggunakan social network analysis (SNA), sejak 7-16 Mei 2021, warganet yang menyebut kata “Palestina” membentuk peta SNA yang memperlihatkan klaster besar gabungan dari warganet pro oposisi dan umum (netral). Sedangkan klaster pro pemerintah sangat kecil.

Kedua, terdapat lima akun yang mendapat engagements paling banyak, yakni dua akun dari pro oposisi (@MCAOps, @maspiyuaja) dan tiga dari umum (@catchmeupid, @hidcom, @solehsolihun).

Kemudian, di dalam twit yang paling banyak di-retweet menunjukkan satu narasi besar, yakni mayoritas mendukung Palestina melawan Israel. Selain itu, banyak yang melihat krisis ini bukan soal agama, melainkan pendudukan dan perampasan oleh Israel.

2. Topik yang diangkat akun pro pemerintah cukup beragam, tidak sekadar tentang dukung Palestina

LANJUTKAN MEMBACA ARTIKEL DI BAWAH

Ilustrasi Palestina di Google Map (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara itu, narasi yang disampaikan akun pro pemerintah beragam. Misalnya sebagai berikut: @AltoLuger mengangkat topik tentang Hamas; @TeddyGusnaidi, @budimandjatmiko dan @sahaL_AS membahas bahwa konflik ini bukan perang agama.

Kemudian @eko_kuntadhi mendukung #FreePalestine; dan @datuakrajoangek dan @FerdinandHaean3 cenderung menyinggung kelompok lain.

3. Twit dari akun resmi pemerintah justru banyak direspons akun non-pemerintah

Menlu Retno Marsudi ketika menerima kunjungan Menlu Mike Pompeo di kantor Kemlu (Dokumentasi Kemlu)

Drone Emprit mendapatkan temuan menarik, yaitu akun resmi pemerintah lebih banyak diamplifikasi atau diperbesar oleh klaster akun-akun non-pemerintah, bukan sebaliknya. 

Misalnya, narasi oleh beberapa akun resmi pemerintah bermunculan, seperti @setkabgoid yang menyebut Presiden Jokowi meminta agresi Israel dihentikan. Kemudian @Kemlu_RI dan @Menlu_RI yang mengecam meluasnya ketegangan di Gaza.

Sementara itu, akun resmi pemerintah yang paling banyak diamplifikasi oleh akun pro pemerintah adalah akun @Kemenag_RI. Meskipun masih diamplifikasi oleh klaster lainnya.

Link: https://www.idntimes.com/news/indonesia/yogama-wisnu/drone-emprit-kata-palestina-di-twitter-naik-pesat-sejak-11-mei/3

Jakarta, CNN Indonesia — 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan kepada berbagai instansi untuk menggunakan mesin pembaca e-KTP atau card reader alih-alih mensyaratkan fotokopi dokumen kependudukan.

Pernyataan itu menyusul unggahan viral fotokopi KTP dijadikan bungkus gorengan.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh berkata e-KTP sebenarnya tak perlu lagi difotokopi. Ia menyebut kartu itu dilengkapi chip yang menyimpan data kependudukan.

“Gunakan card reader atau bagi instansi yang belum bekerja sama segera mengajukan permohonan pemanfaatan data kependudukan kepada Dinas Dukcapil terdekat,” kata Zudan dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5).

Zudan menyarankan agar warga berhati-hati jika terpaksa memfotokopi e-KTP dan memastikan tidak ada yang tercecer.

Dia juga meminta setiap instansi yang mensyaratkan fotokopi e-KTP agar bertanggung jawab dengan dokumen tersebut dan melakukan pemusnahan fotokopinya secara berkala.

Menurutnya, salinan e-KTP mengandung data pribadi warga yang harus dilindungi.

“Kepada lembaga atau instansi yang menggunakan fotokopi dokumen kependudukan seperti KTP-el ataupun Kartu Keluarga sebagai persyaratan pelayanan, agar segera dimusnahkan dengan mesin penghancur dokumen bila tidak terpakai lagi,” ujarnya.

Zudan menyebut sebaiknya arsip fotokopi e-KTP diubah ke bentuk digital.

“Untuk berkas manual, saya minta agar dikonversikan ke dalam bentuk digital sebelum dimusnahkan. Untuk memusnahkannya, bentuk tim dan buat berita acaranya,” ucap Zudan.

Masalah fotokopi e-KTP jadi sorotan warganet dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, e-KTP pernah jadi trending topic di Twitter usai warganet ramai-ramai mengeluhkan birokrasi yang masih menuntut fotokopi e-KTP.

Cuitan terbaru yang ramai diperbincangkan berasal dari akun Twitter milik Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi. Fahmi mengunggah foto bungkus gorengan yang terbuat dari fotokopi e-KTP.

“Buat yang fotokopi KK dan/atau EKTP, pastikan tidak ada extra copy seperti ini,” cuit Fahmi sembari menambahkan emoji tertawa di akun @ismailfahmi.

Buat yang fotokopi KK dan/atau EKTP, pastikan tidak ada extra copy seperti ini. 🤣 pic.twitter.com/8Z3FOadeyt— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) May 8, 2021

Link:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210511125028-20-641365/kemendagri-soroti-fenomena-fotokopi-ktp-jadi-bungkus-gorengan

PR BEKASI – Pendiri dari Drone Emprit, Ismail Fahmi, menanggapi perihal jadwal azan Muhammadiyah yang dimundurkan delapan menit ketika sahur di bulan Ramadhan.

Ismail Fahmi menyebut bahwa karena Video Assistant Referee (VAR) Muhammadiyah, maka ketika masjid-masjid sudah azan, masyarakat Muhammadiyah masih menikmati air putihnya.

“Gara-gara VAR @muhammadiyah, masjid-masjid udah pada azan, ini masih minum air putih,” kata Ismail Fahmi, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @ismailfahmi pada Kamis, 15 April 2021.

Gara-gara VAR @muhammadiyah, masjid2 udah pada azan, ini masih minum air putih. 😋

Om @Amal_Alghozali udah bikin video ngopi paginya? 🤣 https://t.co/uRmXecIxeK

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) April 12, 2021

Cuitan tersebut merupakan candaan yang juga menyinggung VAR dalam dunia sepak bola.

Teknologi VAR sendiri merupakan salah satu teknik baru dalam menentukan benar atau salahnya sebuah pelanggaran terjadi, dengan melihat video yang dimundurkan waktunya selama pertandingan.

Sementara itu, terkait dengan mundurnya jam azan dari Muhammadiyah, hal itu berhubungan dengan keputusan yang sudah ditetapkan Muhammadiyah pada Maret lalu.

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menetapkan ketinggian matahari awal waktu Subuh yang baru, yakni 16 derajat di ufuk bagian timur.

Lebih lanjut, disampaikan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto, keputusan tersebut setelah dikaji oleh Majelis Tarjih melalui tiga aspek.

Aspek yang pertama adalah pendapat ulama falak atau astronomi sejak abad 4 hingga saat ini.

“Itu kan mayoritas menetapkan derajatnya ada di 19, sebagian ada di 18. Dari 21 ulama falak menetapkan di situ itu,” katanya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari situs resmi Muhammadiyah.

Sementara kajian kedua yaitu, terkait dengan penetapan waktu Subuh dari berbagai negara.

Dalam kajian itu, Agung mengatakan ada banyak perbedaan yang terjadi antara satu dan yang lainnya.

Dikatakan, Muhammadiyah juga secara mandiri melalui lembaga astronomi di berbagai kampusnya telah melakukan kajian.

Kajian ketiga ini Majelis tarjih mengamanatkan kepada 3 lembaga untuk melakukan kajian dan Observatorium Ilmu Falak (OIF) yang berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Pusat Studi Astronomi (Pastron) yang berada di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, dan Islamic Science Research Network (ISRN) yang berada di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Jakarta.

“Mereka melakukan pengamatan tidak hanya di 3 kota ini, tetapi lebih dari 20 kota di Indonesia melakukan pengamatan selama 4 tahun,” ujar Agung.

Atas dasar kajian yang telah dilalui oleh Majelis Tarjih dalam ijtihad jama’i memutuskan untuk mengubah ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 20 derajat, yang selama ini berlaku dan tercantum dalam Himpunan Putusan Tarjih 3.

Link: https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-121773365/waktu-sahur-muhammadiyah-mundur-8-menit-ismail-fahmi-masjid-sudah-azan-ini-masih-minum-air-putih?page=3

Jakarta, CNN Indonesia — 

Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mengaku telah menerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 19.685 hektar dari Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawlla mengatakan pihaknya dipercaya untuk mengelola tanah yang tersebar di Kecamatan Babat Supat, Keluang, Sungai Lilin dan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

“Lahan ini nantinya akan dimanfaatkan, dan dikembangkan untuk pengelolaan sampah mandiri, pengembangan peternakan, dan pengembangan hidroponik, berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan ikhtiar membantu Visi Muba Maju Berjaya,” kata Dzulfikar dikutip dari website resmi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang dipublikasi pada Jumat (19/3).https://c8670dd3101958aa91b86cda7b2f41ec.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Dalam situs itu dijelaskan pada 24 Januari 2020, PP Pemuda Muhammadiyah bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi mendukung agenda PP Pemuda Muhammadiyah terkait pemberdayaan para pemuda di bidang ekonomi, kewirausahaan, dan agrobisnis.

Salah satu dukungan Jokowi yaitu memberikan konsesi lahan yang bisa dikelola secara mandiri oleh PP Pemuda Muhammadiyah.

Pada tanggal dan tempat yang sama, tercatat bahwa Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menemui Jokowi untuk membahas sejumlah hal dalam pertemuan tertutup. Salah satunya terkait omnibus law UU Cipta Kerja yang kala itu belum disahkan pemerintah.

Terkait lahan TORA, menurut Dzulfikar, Jokowi menindaklanjutinya dengan mengarahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada 9 Juli 2020. PP Muhammadiyah pun diminta mendukung dengan mempersiapkan administrasi dan perizinan konsesi lahan.

Koordinasi juga dilakukan dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sigit Hardwinarto. Kemudian ditentukan bahwa lahan yang dipilih berada di Sumatera Selatan.

“Dari sini barulah kemudian jelas arahan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), serta menunjuk lokasi HPK yang ada di Sumatera Selatan,” kata Dzulfikar.

Pemberian tanah objek reforma agraria itu mendapat kritik dari berbagai kalangan. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menyebut hal ini sebagai tindakan yang memalukan. 

“Memalukan. Hak petani dan rakyat kecil kalian rampas dan selewengkan. Hindari diri dan kelompokmu menjadi penumpang gelap Reforma Agraria. #ShameOnYou,” tulis Dewi di akun Facebook pribadinya sambil mengunggah tangkapan layar berita yang berjudul “Presiden Berikan 19 Ribu hektare Lahan Kepada PP Pemuda Muhammadiyah untuk Dikelola”.

Ketua Dewan Nasional KPA, Iwan Nurdin lewat cuitannya juga menerangkan bahwa tanah berstatus TORA mestinya diberikan kepada para petani atau nelayan yang memiliki tanah.

Menurut dia, Pemuda Muhammadiyah bukan subjek yang berhak menerima TORA seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Iwan menyebut pemberian semacam itu hanya hanya akan mengambil hak masyarakat yang mestinya lebih berhak menerima.

Iwan khawatir, cara demikian dapat menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk melakukan hal serupa.

“Pemuda Muhammadiyah secara peraturan Perpres 86/2018 bukanlah subjek yang berhak menerima Tanah Objek Reforma Agraria. Pemberian semacam ini bisa mengambil rakyat yang berhak seperti petani, masyarakat adat, dan penggarap di lokasi,” kata dia.

Saya setuju @pp_pemudamuh mengembalikan saja ke Presiden.

Bukan tidak berterima kasih, tetapi lebih karena akan muncul pro-kontra, tidak elok, dan rakyat lebih butuh.

Di sisi lain, @muhammadiyah kalau butuh bisa mendapatkan sendiri lahan utk amal usahanya, spt selama ini. https://t.co/mEOJoas98F

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) March 23, 2021

Sementara pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi menyarankan agar lahan tersebut sebaiknya dikembalikan. Menurutnya, jika lahan tersebut memang diberikan, ia khawatir justru akan memunculkan polemik di tengah masyarakat.

Menjawab saran Ismail, PP Pemuda Muhammadiyah mengklaim bahwa tanah tersebut bukan diberikan dalam status hak milik, melainkan hak kelola.

“Terimakasih atensinya Abang @ismailfahmi, ‘diamanahkan mengelola’, bukan ‘diberikan’,” demikian dikutip dari akun resmi PP Muhammadiyah, Selasa (23/3).(thr/pmg)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi berkomentar perihal Gerakan Anti Radikal (GAR) alumni ITB yang sedang ramai jadi perbincangan.  

“Berat jadi ITB untuk maju. Biarlah ITB saja yang punya GAR, perguruan tinggi yang lain jangan,” cuitnya melalui akun @ismailfahmi, Minggu (14/2/2021). 

Ismail, yang juga alumni ITB jurusan teknik elektro 1992 ini, menuliskan bahwa ITB dan majelis wali amanat (MWA) tidak perlu merespons apa yang dilaporkan oleh GAR.

“Menurut saya sudah bagus, ITB, MWA, Rektor tidak merespons sama sekali laporan GAR. Bukan lembaga resmi,” tambahnya. 

Sebab, lembaga resmi di ITB itu yang jelas sudah diakui.

“Kecuali kalau laporan itu dikeluarkan oleh IA ITB, KM ITB, atau lembaga yg sah.ITB fokus aja pada misi akademiknya, di tengah goyang alumni2 GAR ini. Yang kuat ya ITB,” tambahnya.

Ismail merujuk pada dua organisasi yaitu IA (Ikatan Alumni0 ITB dan KM (Keluarga Mahasiswa) ITB yang dinilainya sah mengatasnamakan ITB.

Ismail mempertanyakan kapasitas GAR yang mempermasalahlan beberapa pihak. “Pak Din, Beasiswa, YPM Salman, dan Dekan Prof, semua dipermasalahkan,” ujarnya.

Sebelumnya, GAR alumni ITB melaporkan Ketua Umum PP Muhammadiyah ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), Yayasan Pembina Masjid Salman dan terakhir dekan fakultas teknik Brian Yuliarto. Brian dinilai menjadi anggota PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Jepang sebelum menjadi dekan. 

Juru bicara Gerakan Anti Radikal (GAR) alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Sinta Madesari membantah menuding mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sebagai sosok radikal.

“Kami tidak menuduh Pak Din radikal. Teman-teman di Muhammadiyah belum baca detil laporannya, jadi ambil kesimpulan masing-masing,” kata Sinta saat diwawancara “Kompas Petang” di Kompas TV, Sabtu (13/2/2021).

Laporan GAR terhadap Din Syamsuddin terdiri atas enam poin: 

1.  GAR menganggap Din bersikap konfrontasi terhadap lembaga negara dan terhadap keputusannya. Peristiwa ini dicatat oleh GAR ITB pada 29 Juni 2019.

2.Din dicap mendiskreditkan pemerintah, menstimulasi perlawanan terhadap pemerintah yang berisiko untuk terjadinya proses disintegrasi bangsa. 

3. Din dituding melakukan framing yang menyesatkan kepada pemahaman masyarakat umum. Ia berupaya mencederai kredibilitas pemerintahan RI yang sah.

4. GAR ITB menyoal posisi Din sebagai PNS yang menjadi pemimpin kelompok yang beroposisi terhadap pemerintah. Hal ini terjadi saat deklarasi KAMI pada tanggal 18 Agustus 2020.

5.  Din dinilai telah menyebarkan kebohongan, fitnah, dan mengagitasi publik agar bergerak melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah. 

6.  Din dituding berupaya mengeksploitasi sentimen agama.

Link: https://www.kompas.tv/article/146937/pendiri-drone-emprit-biar-itb-saja-yang-punya-gar-perguruan-tinggi-lain-jangan?page=all

Jakarta, CNN Indonesia — 

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyatakan wedding organizer Aisha Weddings tidak jelas secara online atau offline. Dia mengatakan  konten pada situs Aisha Weddings tentang pernikahan dini dan poligami baru muncul.

Menurut Ismail, Aisha Weddings sebagai WO resmi tidak jelas keberadaannya baik secara online maupun offline.

“Situs onlinenya juga baru diisi kontennya pada 9 Feb (berusia 1 hari), dan sebelumnya terakhir diupdate 2018, itu pun redirect ke situs lain,” ujar Ismail lewat akun @ismailfahmi, Rabu (10/2).

Nambahin dikit saja, kl situs https://t.co/KnKPh7UFIS ini pada tahun 2018 dan sebelumnya, semua redirect ke https://t.co/BWYNQhaB2s.

Lalu lompat diupdate pada 2021. pic.twitter.com/Zf5blGdrfh

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) February 10, 2021

Ismail membeberkan situs Aisha Weddings, yakni aishaweddings.com telah muncul pada tahun 2018. Situs itu sebelumnya bernama aishaevents.com. Situs itu kemudian mengunggah konten baru pada tanggal 9 dan 10 Februari 2021, setelah absen sejak tahun 2018.

Ismail menilai konten yang ada di aishaweddings.com belum lengkap adan cenderung provokatif. Dia melihat baru beberapa halaman situs yang terisi, seperti tentang keyakinan poligami untuk anak muda.

“Sptnya web ini baru dibuat, tapi keburu ketahuan,” ujarnya.

Konten belum lengkap, isi provokatif

Baru beberapa halaman yg terisi, spt Keyakinan ttg Poligami, Untuk Kaum Muda. Sedangkan bagian Layanan, Covid-19, Kontak belum diisi.

Sptnya web ini baru dibuat, tapi keburu ketahuan. pic.twitter.com/cf9xTbvWY1

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) February 10, 2021

Lebih lanjut, Ismail menilai Aisha Weddings terlalu dini membuat peluncuran. Hal itu terlihat dari tersebarnya spanduk di beberapa lokasi. Padahal, dia berkata situs belum lengkap.

“Saran: Web dilengkapi dulu, yg profesional. Baru spanduk disebar, biar lebih meyakinkan,” kicau Ismail.

Kecepetan Launching

Spanduk sudah dibikin di beberapa titik. Kl spanduk ada, artinya sudah siap terima layanan. Apalagi ada email dg domain.

Saran:
Web dilengkapi dulu, yg profesional. Baru spanduk disebar, biar lebih meyakinkan. pic.twitter.com/oUuqQarYEK

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) February 10, 2021

Ismail perbincangan mengenai Aisha Weddings muncul pertama kali di Facebook, lalu diikuti oleh pengguna Twitter. Dia berkata banyak netizen yang menilai bahwa Aisha Weddings benar-benar ada dan menuding ada penggunaan agama untuk kepentingan tertentu.

Di sisi lain, Ismail menyampaikan perbincangan mengenai Aisha Weddings mendapat perhatian serius. Banyak media arus utama yang membuat berita Aisha Weddings meski isinya terkait pelaporan KPAI.

“Most Shared Images Dari Muhammadiyah, MUI, Rumah Kitab, KPAI, aktivis, netizen semua merespons. Intinya berupa pernyataan bahwa iklan Aisha Weddings ini melanggar UU, dan harus ditindak Polisi,” tutur Ismail.

Most Shared Images

Dari Muhammadiyah, MUI, Rumah Kitab, KPAI, aktivis, netizen semua merespons. Intinya berupa pernyataan bahwa iklan Aisha Weddings ini melanggar UU, dan harus ditindak Polisi. pic.twitter.com/BDsAjSUugJ

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) February 10, 2021

Terkait hal itu, Ismail juga berpendapat bahwa disinformasi yang meresahkan itu serius dibuat. Hal itu terlihat dari spanduk yang disebar di beberapa titik. Selain itu, banyak pihak sudah menyatakan keberatan atas iklan nikah muda, poligami, penyimpangan pemahaman agama, dan UU yang dibuat oleh akun tidak jelas ini.

“Jika tujuannya untuk membangun keresahan, misi ini cukup berhasil, karena narasinya berhasil menarik komentar dari berbagai organisasi besar, dan juga diliput media mainstream dan TV,” ujarnya.

5/ Jika tujuannya untuk membangun keresahan, misi ini cukup berhasil, karena narasinya berhasil menarik komentar dari berbagai organisasi besar, dan juga diliput media mainstream dan TV.

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) February 10, 2021

Lebih dari itu, Ismail mengimbau masyarakat tidak melanjutkan perbincangan mengenai Aisha Weddings. Sebab, dia berkata tidak jelas siapa yang membuat Aisha Weddings dan tujuannya sepertinya bukan sungguh-sungguh sebagai iklan WO profesional.

“Kita serahkan kepada kepolisian untuk mengungkap pelakunya biar tidak terulang,” ujar Ismail.

CLOSING

Menurut saya sih, kehebohan publik ini tak perlu dilanjutkan. Karena memang tidak jelas siapa yang membuat, dan tujuannya sepertinya bukan sungguh2 sebagai iklan Wedding profesional.

Kita serahkan kepada kepolisian untuk mengungkap pelakunya biar tidak terulang.

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) February 10, 2021

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210211091742-185-605084/analisis-drone-emprit-soal-situs-nikah-muda-aisha-weddings

JAKARTA, KOMPAS.TV– Kontroversi yang timbul dari rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN membuat sertifikat tanah elektronik, juga ramai di media sosial.

Pengamat media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menganalisa perbincangan warga Twitter terkait sertifikat tanah elektronik dalam beberapa hari terakhir.

“Semoga analisis ini bisa sedikit membantu @atr_bpn dalam mendengarkan response publik atas rencana di atas. Tujuan untuk menghindari sengketa tanah, malah tertangkap publik akan membuka peluang sengketa lebih marak,” tulis akun Twitter @ismailfahmi seperti dikutip, Jumat (5/2/2021).

Ismail memulai dengan pemberitaan media pada 30 Januari 2021, tentang situs sertifikasi tanah elektronik yang masih dalam tahap persiapan.

Tanpa ada berita lanjutan terkait kesiapan situs tersebut, tiba-tiba muncul berita pada 2-3 Februari 2021, yang menyebutkan pemerintah akan menarik sertifikat tanah asli dan mengganti nya dengan sertifikat elektronik.

Sehingga, sejak Kamis (04/02/2021) warga twitter menjadi panik.

“Kecenderungan sentimen sangat negatif, dikontribusi oleh percakapan di media sosial. Sentimen positif atau netral muncul dari berita online, yang lebih banyak membawa agenda setting atau penjelasan dari
@atr_bpn,” jelasnya.

Publik pun terus disuguhkan dengan berita yang menyampaikan suara pemerintah. Seperti penjelasan resmi dari BPN tentang cara ganti serfikat elektronik dan penjelasan Menteri ATR terkait tidak ada penarikan sertifikat fisik.

Kemudian muncul cuitan key opinion leader (KOL) dari berbagai kalangan di Twitter, antara lain akun @NOTASLIMBOY, @JDAgraria, @kurawa, @febridiansyah, @ridwanhr, dan lainnya, pada 3-4 Februari 2021.

“Mulai dari @kurawa yang minta Pak @jokowi untuk menghentikan Sertifikat-El, @febridiansyah yang mempertanyakan kesiapan berbagai aspek termasuk korupsi, integritas, dll dari @mascarponecizz, @ridwanhr, @NOTASLIMBOY, @jayapuraupdate, @JDAgraria, dst,” katanya.

Berdasarkan analisis Ismail, emosi yang muncul atas wacana sertifikat tanah elektronik, yaitu takut, marah, dan tidak percaya. Emosi pertama yang muncul adalah emosi takut (fear). 

Lantaran, publik menganggap pemerintah belum mampu menjaga kerahasiaan data mereka. Sekarang BPN malah akan menarik sertifikat tanah dan mengganti dengan sertifikat elektronik. Padahal, praktek suap masih marak. Emosi ketidakpercayaan (trust) juga muncul karena  rawan penyalahgunaan dan pemerintah belum bisa melindungi hak warga.

Ismail pun membuat kesimpulan dari analisis percakapan warga Twitter tersebut.

Pertama, publik tidak bisa menangkap salah satu tujuan pembuatan sertifikat elektronik, yaitu untuk mengurangi sengketa tanah.

Kedua, tidak ada sosialisasi yang cukup dari pemerintah, sampai berita penarikan sertifikat tanah yang asli muncul dan menimbulkan sentimen negatif.

Belum ada kampanye media sosial dari pemerintah yang menggunakan buzzer untuk mempromosikan tujuan dan keamanan sertipikat elektronik hingga saat ini.

Publik banyak merujuk kasus e-KTP yang masih bermasalah hingga sekarang. Sehingga mereka tidak percaya akan kemampuan pemerintah membangun sistem sertifikat tanah elektronik yang aman dan dapat diandalkan.

“Ketakutan, kemarahan, dan ketidakpercayaan publik teramat tinggi terhadap program sertifikat elektronik ini. Butuh sosialisasi. Jika publik tidak yakin, akan terjadi kegalauan, padahal sekarang harusnya fokus kepada pandemi. Perlu ditimbang lagi,” tulis Ismail sebagai akhir kesimpulan. 

Link: https://www.kompas.tv/article/144462/pembuatan-sertifikat-tanah-elektronik-tuai-sentimen-negatif-di-twitter?page=all

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah menerbitkan sertifikat tanah elektronik menuai pro-kontra di masyarakat, khususnya media sosial.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik. Berdasarkan salinan dokumen yang diterima Bisnis, beleid tersebut diteken oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Sofyan Djalil pada 12 Januari 2021.

Pakar media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi membongkar perbincangan terkait topik sertifikat tanah elektronik yang ramai di Twitter sejak beberapa hari lalu. Melalui akun Twitter resmi @ismailfahmi, dia menulis utas (thread) tentang analisis Drone Emprit berisi wacana sertifikat tanah elektronik.

“Semoga analisis ini bisa sedikit membantu @atr_bpn dalam mendengarkan response publik atas rencana di atas. Tujuan untuk menghindari sengketa tanah, malah tertangkap publik akan membuka peluang sengketa lebih marak,” tulis akun Twitter @ismailfahmi seperti dikutip, Jumat (5/2/2021).

Analisis Drone Emprit

SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK

Semoga analisis ini bisa sedikit membantu @atr_bpn dalam mendengarkan response publik atas rencana di atas.

Tujuan untuk menghindari sengketa tanah, malah tertangkap publik akan membuka peluang sengketa lebih marak.

>> pic.twitter.com/Hr4qzhEzKW

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) February 5, 2021

Dia menuturkan isu tersebut diawali dengan pemberitaan yang menulis bahwa situs sertifikasi tanah elektronik masih dalam tahap persiapan pada 30 Januari 2021.

Lalu, kata dia, tiba-tiba muncul berita yang menyebutkan pemerintah akan menarik sertifikat asli pada 2-3 Februari 2021. Menurut analisis Drone Emprit, publik di media sosial panik atas pemberitaan tersebut sejak kemarin (4/2/2021).

Ismail mengatakan sentimen pemberitaan tentang sertifikat tanah elektronik bernada sangat negatif.

“Kecenderungan sentimen sangat negatif, dikontribusi oleh percakapan di media sosial. Sentimen positif atau netral muncul dari berita online, yang lebih banyak membawa agenda setting atau penjelasan dari
@atr_bpn,” jelasnya.

Menurutnya, pemberitaan media online di media sosial masih lebih banyak membawa agenda dari pemerintah, dimana mayoritas berisi penjelasan resmi dari BPN. Misalnya, tentang cara ganti serfikat-el, salah paham dan penjelasan Kemen ATR, serta tidak ada penarikan sertifikat fisik.

Lebih lanjut, pada 3-4 Februari 2021 muncul opini key opinion leader (KOL) dari berbagai kalangan di Twitter, antara lain akun @NOTASLIMBOY, @JDAgraria, @kurawa, @febridiansyah, @ridwanhr, dan lainnya.

“Mulai dari @kurawa yang minta Pak @jokowi untuk menghentikan Sertifikat-El, @febridiansyah yang mempertanyakan kesiapan berbagai aspek termasuk korupsi, integritas, dll dari @mascarponecizz, @ridwanhr, @NOTASLIMBOY, @jayapuraupdate, @JDAgraria, dst,” katanya.

Ismail menuturkan analisis emosi yang muncul atas wacana sertifikat tanah elektronik, yaitu takut, marah, dan tidak percaya. Emosi pertama muncul dan yang paling dominan ditunjukkan oleh publik adalah emosi takut (fear). Menurutnya, penarikan sertifikat asli dan akan diganti digital sangat mengerikan bagi publik.

Publik menganggap pemerintah belum mampu menjaga data publik. Justru BPN akan menarik sertifikat tanah dan mengganti dengan sertifikat elektronik. Padahal, katanya, di lapangan praktek suap masih marak. Publik juga meluapkan emosi ketidakpercayaan (trust) karena rawan penyalahgunaan dan tak kuat perlindungan hak warga.

Mengacu pada analisis sosial media (social network analysis/SNA), dia menuturkan peta jejaring sosial di Twitter memperlihatkan link yang merah (sentimen konten yang negatif), dengan cluster yang menyebar sesuai posisi KOL dan follower-nya. Misal cluster @kurawa, @febridiansyah, @JDAgraria, @ridwanhr, dan lainnya.

INFOGRAFIS DARI BPN: MASIH MINIM, MENYISAKAN BANYAK PERTANYAAN

Seminggu lalu sudah ada infografis dari @atr_bpn, tapi sptnya belum cukup jelas. Hari ini (5 Feb) mulai ada penjelasan beda analog dan elektronik. Namun bisa timbul pertanyaan baru lagi karena publik belum percaya. pic.twitter.com/nthlJqybN6

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) February 5, 2021

Ismail menyimpulkan ada beberapa masalah yang justru timbul dari wacana sertifikat tanah elektronik. Pertama, salah satu tujuan utama pembuatan sertipikat tanah elektronik adalah untuk kurangi sengketa tanah. Menurutnya,tujuan ini tidak tertangkap oleh publik, sehingga sentimennya sangat negatif.

Kedua, berita penerapan sertipikat-el ini muncul tanpa sosialisasi yang cukup, tiba-tiba muncul di media bahwa BPN akan menarik sertifikat tanah dari pemilik yg merupakan bukti kepemilikan. Ini isu yang sangat sensitif, menyangkut kepentingan hampir semua warga negara pemilik tanah.

“Pengalaman dengan KTP-el yang hingga sekarang masih banyak masalah menjadi referensi ketidakpercayaan publik akan kemampuan pemerintah membangun sistem sertipikat tanah elektronik yang reliable dan aman,” jelasnya.

Meski demikian, belum ada kampanye media sosial dari pemerintah/BPN yang menggunakan buzzer untuk mempromosikan tujuan dan keamanan sertipikat elektronik hingga saat ini. Peta jaringan sosial memperlihatkan respons ini menyebar dari berbagai cluster, misal cluster @Kurawa, @Jdagraria, @Febridiansyah, kalangan oposisi, dan publik.

“Ketakutan, kemarahan, dan ketidakpercayaan publik teramat tinggi terhadap program sertifikat elektronik ini. Butuh sosialisasi. Jika publik tidak yakin, akan terjadi kegalauan, padahal sekarang harusnya fokus kepada pandemi. Perlu ditimbang lagi,” ujar Ismail.

ANALISIS BOT: NATURAL

Total ada sekitar 7k user yang aktif dalam percakapan ini. Sebanyak 75% berhasil diidentifikasi status bot mereka.

Hasilnya overal Bot Score 1.67 (hijau), yang menandakan percakapan ini natural. pic.twitter.com/3mN75rlgML

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) February 5, 2021

Link: https://kabar24.bisnis.com/read/20210205/15/1352811/pakar-sentimen-sertifikat-tanah-elektronik-di-medsos-sangat-negatif

Jakarta, CNN Indonesia — 

Pakar media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi membeberkan soal perbincangan mengenai topik pro dan kontra Permadi Arya alias Abu Janda di jagat Twitter.

Dalam sebuah postingan di Twitter, Ismail mengatakan klaster kontra dari inisial AJ lebih mendominasi di tanggal 30 Januari lalu. Namun Minggu (31/1) klaster pro dari AJ terlihat lebih mendominasi.

Hasil Social Network Analysis (SNA) yang diunggah lewat postingannya itu memperlihatkan perbedaan warna yang memisahkan warna hijau yang menandakan pro dan merah berarti kontra.

“Abu Janda Strikes Back! Hingga 30 Jan, cluster Kontra AJ (merah, negatif) jauh lebih besar. Sejak 31 Jan, cluster Pro AJ (hijau, positif) tampak lebih besar,” cuit Ismail di akun pribadinya @ismailfahmi (1/2).

Abu Janda Strikes Back!

Update dari peta SNA yang terakhir saya presentasikan di Trijaya FM dan TvOne dua hari lalu.

Hingga 30 Jan, cluster Kontra AJ (merah, negatif) jauh lebih besar. Sejak 31 Jan, cluster Pro AJ (hijau, positif) tampak lebih besar.

Temennya Night Watcher🤭 https://t.co/i0LcBRWqVx pic.twitter.com/yEQkfLGkhy

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) February 1, 2021

Sebelumnya, komentar warganet menjadi menjadi trending topik di Twitter yang mengomentari Abu Janda. Berdasarkan pantauan CNNIndoneisa.com, tagar #KamiBersamaPermadiArya menjadi trending topi sejak Senin (1/2) pagi.

Salah satu warganet memberikan dukungan kepada Permadi Arya seperti cuitan pada akun @Geliga__. Ia mengatakan Abu Janda tidak bersalah dan dia menilai butuh seseorang seperti Abu Janda untuk menyuarakan perlawanan terhadap intoleransi serta pemecah belah bangsa.

“Jelas kita butuh seorang @permadiaktivis1 untuk menyuarakan perlawanan terhadap intoleransi dan pemecah belah bangsa. Abu Janda Tidak Bersalah
#KamiBersamaPermadiArya,” ujar @Geliga__

Namun, banyak juga pihak yang mengkritik Abu Janda. Salah satunya akun @7sevenAstra yang mengatakan Abu Janda sesat dan ingin mengacak Islam. Selain itu netizen juga ramai mendesak agar Abu Janda ditangkap atas sikap rasialis. Tagar #PermadiAryaBuzzerRasis menjadi paling populer di Twitter.

Ini juga twit Abu Janda kepada adinda Nadirsyah Husein di Australia.
"…Cadar itu Simbol Penindasan Pemikiran & Bertentangan dengan Emansipasi…"
Sekedar mengingatkan @permadiaktivis1 bagaimana bentuk dan pola pikir Abu Janda ini ttg Islam dan ajaran Islam. pic.twitter.com/PQ1qtq6mBY

— tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) February 1, 2021

Yang setuju Permadi Arya ditahan silahkan retweet or like #PermadiAryaBuzzerRasis pic.twitter.com/F897WDHQVp

— Maudy Asmara (@Mdy_Asmara1701) February 1, 2021

Selain itu, ada juga yang menganggap Abu Janda tidak penting di negeri ini, seperti pemilik akun @RezaPah83235722.

Orang penting jg bukan, Tokoh politik jg bukan, Orang yg berpengaruh di Negara ini jg bukan.
Dia itu hanya ketua KNPI yg menjual dan mengoreng isu Abu Janda utk kepentingan pribadinya dan politik kotornya…
Ketua KNPI = Ketua OSIS jd ngak ada pengaruhnya buat Bangsa dan Negara

— Ingot Sitorus (@IngotSitorus1) February 1, 2021

Abu Janda tengah menjadi sorotan usai menyebut Islam sebagai agama pendatang yang arogan. Hal itu disampaikan saat berdebat dengan tokoh 212 Tengku Zulkarnain di Twitter.

Abu Janda telah menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman selama ini. Menurut Rofi’i, pihaknya dengan para Kiai NU yang telah mendengar tabayyun itu dan mengklaim telah memaafkan Permadi.

Mantan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) As’ad Said Ali menyebut Abu Janda sebagai penyusup di tubuh NU. Bahkan  provokasi Abu Janda cukup merusak organisasi tersebut.

Dia mengatakan saat menjadi Ketua Dewan Penasihat Ansor Nahdlatul Ulama, As’ad sempat mempertanyakan kepada pimpinan GP Ansor tentang Abu Janda setelah pernyataannya tentang NU dianggap ngawur.

“Kesimpulan saya dia penyusup ke dalam Ansor/NU, sehingga perlu ditelusuri kenapa bisa ikut pendidikan kader Ansor/Banser,” tulis As’ad di akun Facebook pribadinya, Sabtu (30/1).

Begitu dicek, kata As’ad, ternyata tidak ada rekomendasi dari cabang atau wilayah Ansor/Banser yang sesuai dengan persyaratan untuk diterima sebagai peserta kaderisasi.

Dia mengatakan Abu Janda diterima atas rekomendasi seorang tokoh NU dengan pertimbangan prasangka baik, tanpa mengecek latar belakang Abu Janda.

As’ad mengatakan Abu Janda bahkan melakukan provokasi hingga merusak lingkungan NU. Beberapa pondok pesantren, kata As’ad, merasa terusik bahkan menjauhi struktur NU, seperti di daerah sekitar Bogor. Pimpinan Banser kala itu telah menegur Abu Janda.

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210201132313-192-600853/percakapan-abu-janda-ramai-di-medsos-pakar-telusuri-asalnya