Pro-Kontra Netizen soal Permendikbud No 30 Tahun 2021, Siapa Unggul ?

iNSulteng – Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi, menjadi salah satu isu hangat dibahas di media sosial, yang menimbulkan sikap pro dan kontra.

Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, membuat peta sikap pro dan kontra para netizen terhadap Permendikbud PPKS.

Diunggah di twitter @ismailfahmi, Sabtu, 13 November 2021, peta Social Network Analysis (SNA) memerlihatkan cluster atau kelompok netizen yang Pro Permendikbud lebih besar ukurannya dibanding yang Kontra.

Perang tagar antara #DukungPermendikbud30 vs #CabutPermendikbudristekNo30 juga dimenangkan oleh kelompok yang Pro Permendikbud 30.

Dari 30 top influencers juga paling banyak netizen dari kalangan Pro Permendikbud 30.

Sementata Surprisingly, akun @muhammadiyah dan @PPAisyiyah yang banyak diberitakan mengkritik, menolak, dan minta revisi Permendikbud 30, ternyata berada di antara kedua cluster pro-kontra. Dalam teori SNA disebut sebagai “bridge”, karena memiliki degree “betweenness” yang tinggi.

Ismail menjelaskan, akun menjadi bridge atau berada di antara dua cluster karena diretweet oleh akun-akun yang berada di kedua cluster. Di Twitter, pada umumnya “retweet” (bukan QRT) menggambarkan persetujuan atas isi cuitan.

Dia menambahkan, di luar cluster Pro Permendikbud 30, tampak ada 2 cluster kecil yang terpisah dan sedikit terhubung ke cluster Pro ini. Kedua cluster ini disebut “clique”.

“Clique biasanya dari tim media sosial/buzzer yang kurang berinteraksi dengan akun2 natural,” jelas Ismail.

Pertama clique “Puanesia”, yang mendukung Puan dalam sidang DPR karena diinterupsi anggota dewan dari PKS terkait permendikbud Kekerasan Seksual. Kedua, clique yang mengangkat tagar #DukungPermendikbud30.

Ismail juga menganalisa emosi netizen, bahwa emosi dalam percakapan paling besar berupa emosi “anger” dari kedua cluster.

Yang Pro Permendikbud 30 kesal atau marah pada mereka yang menolak permen yang menurut mereka bagus. Yang Kontra marah karena menganggap permen ini melegalkan seks bebas.***

Link: https://insulteng.pikiran-rakyat.com/net/pr-903011914/pro-kontra-netizen-soal-permendikbud-no-30-tahun-2021-siapa-unggul?page=2

Pendiri Drone Emprit Luruskan Foto AHY dan Keluarga di AS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi membagikan tips menemukan sumber foto di internet. Hal itu perlu dilakukan agar warganet bisa mengetahui kapan pengambilan foto tersebut dilakukan.

“Sumber foto yang dicantumkan tutorial ngecek orisinalitas foto. Di komentar-komentar cuitan ini banyak yang tanya, apakah ini foto lama atau baru. Ini caranya, install RevEye extension di Chrome. Right click fotonya, Reverse Image, Yandex. Dari daftar sumber foto, pilih salah satu,” kata Ismail lewat akun Twitter, @ismailfahmi di Jakarta, Jumat (5/11). Republika sudah meminta izin untuk mengutip status tersebut.

Ismail mengomentari akun Twitter Nila Murti Tanjung @nila_mrt, yang membagikan foto Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama istri dan anaknya sedang berlibur di Hongkong. Hanya saja, narasi yang dibuat Nila Murti mengatakan, jika AHY bersama keluarga ikut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berobat ke Amerika Serikat (AS).

Ismail pun menemukan fakta jika foto yang diunggah Nila Murti bukan diambil sekarang. “Ketemu, foto lama November 2018,” ucapnya.

Baca: AHY Dikukuhkan Jadi Mahasiswa Baru Unair

Sebelumnya, Nila Murti membuat narasi jika AHY dan keluarga bukan contoh yang baik bagi rakyat Indonesia. Dia menuding, AHY ikut SBY untuk memanfaatkan berlibur di AS dengan mengajak keluarga, dengan memakai uang negara.

“Kita rakyat se-Indonesia mendoakan Bapak mantan yang sedang mengidap cancer prostat berobat ke Amerika, yang ini ikut rombongan, bukannya prihatin la kok malah dimanfaatkan untuk berwisata sambil selfie-selfiean. Mentang-mentang dibiayai negara,” kata Nila yang akunnya tercantum bendera merah putih.

Sontak saja, status yang dibuat Nila mendapat tanggapan dari warganet, yang mengecam ulah AHY dan Annisa Pohan maupun Almira Tunggadewi Yudhoyono (13 tahun). Bahkan, ada komentar yang menyebut jika AHY tidak taat protokol kesehatan (prokes) lantaran foto-foto tidak memakai masker saat pandemi Covid-19. Hanya saja, dapat dipastikan jika foto itu hoax.

Foto itu diambil di Hong Kong, dan pernah diunggah akun Instagram Annisa pada 31 Maret 2021. Hanya saja, kemudian mulai banyak akun yang mengkonter dan meluruskan jika foto itu bukan di negeri Paman Sam, melainkan di Hong Kong. Sehingga Nila dituding telah menyebarkan hoax.

Ini bukan contoh yg baik bagi kita.

Kita rakyat se Indonesia mendoakan Bapak mantan yg sedang mengidap cancer prostat berobat ke Amerika, yg ini ikut rombongan, bukannya prihatin la kok malah di manfaatkan utk berwisata sambil selfie-selfiean.
Mentang 2 di beayai negara. 😭 pic.twitter.com/H7TtIaqLo5

— Nila Murti Tanjung 🇮🇩 (@nila_mrt) November 5, 2021

Link: https://www.republika.co.id/berita/r23rel484/pendiri-drone-emprit-luruskan-foto-ahy-dan-keluarga-di-as

Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether Singapura

Jakarta, IDN Times – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membantah aplikasi PeduliLindungi untuk melacak dan skrining warga yang terpapar COVID-19 merupakan buatan Singapura. Tapi, Kominfo tak membantah aplikasi yang di-install di ponsel pintar itu terinspirasi aplikasi TraceTogether yang sudah lebih dulu dibuat Negeri Singa. 

Perkara aplikasi PeduliLindungi ramai disebut buatan Singapura bermula dari unggahan mantan Komisaris Garuda, Peter F. Gontha, di akun Instagramnya pada 13 September 2021. Ia sempat menulis bila benar PeduliLindungi buatan Singapura maka keamanan data-data pribadi WNI dalam bahaya. 

“Seluruh data kita direkam di Singapura dan kedaulatan data Indonesia sudah ada di tangan mereka. Meski ini aplikasi Telkom. Mereka tahu alamat, tanggal lahir, e-mail kita. Termasuk kita makan apa dan pergi ke mana saja. Mereka sudah tahu. Kalau informasi ini saya salah, mohon diinformasikan apa yang salah,” tulis Peter pada 13 September 2021 yang kini sudah dihapus. Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether SingapuraPernyataan mantan Komisaris PT Garuda Indonesia Peter F. Gontha soal aplikasi PeduliLindungi buatan Singapura (www.instagram.com/@petergontha)

Kolom komentar akun Instagram Peter pun langsung ramai. Ada sejumlah warganet yang menepis pernyataan Peter tersebut. Namun, Juru Bicara Kemkominfo, Deddy Permadi, membantah isu tersebut. Ia mengatakan PeduliLindungi adalah aplikasi asli buatan dalam negeri. 

“Pernyataan yg mengatakan bahwa PeduliLindungi adalah buatan Singapura adalah salah. PL adalah karya anak bangsa,” kata Deddy ketika dihubungi, Kamis (16/9/2021).

Staf khusus Menkominfo, Henry Subiakto, menambahkan PeduliLindungi memang terinspirasi aplikasi TraceTogether buatan Singapura. Tetapi, aplikasi PeduliLindungi dikembangkan tim Telkom yang dipimpin Faizal R. Djoemadi yang kini ditunjuk Erick Thohir sebagai bos PT Pos Indonesia.

“Idenya memang melihat dari TraceTogether Singapura, tapi kemudian dikembangkan lebih canggih dan lengkap. Kami juga sudah minta izin ke Duta Besar Singapura,” cuit Henry di akun Twitter-nya, @henrysubiakto, pada 15 September 2021. 

Apa benar PeduliLindungi lebih canggih dibandingkan TraceTogether?

1. Aplikasi Trace Together gunakan bluetooth, PeduliLindungi pakai koneksi internet

Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether Singapura(Tampilan aplikasi Trace Together) http://www.mothership.sg

TraceTogether dikembangkan Badan Teknologi dan Kementerian Kesehatan Singapura dan diluncurkan pada 20 Maret 2020. Aplikasi itu dapat membantu pemerintah melacak siapa saja yang melakukan kontak dekat dengan jarak dua meter selama 30 menit. 

“Aplikasi ini sangat bermanfaat dalam kasus orang-orang yang terinfeksi tidak tahu siapa saja yang kontak langsung, atau berada dalam jarak dekat dengan mereka selama durasi tertentu,” ungkap developer aplikasi itu seperti dikutip dari harian The Straits Times pada 2020. 

Dengan menemukan orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien, maka dapat membantu proses tes COVID-19 menjadi lebih tepat sasaran. Trace Together digunakan dengan mengaktifkan tool bluetooh di ponsel pintar. 

Badan Digital Government Office dan Smart Nation (SNDGO) mengatakan agar proses pelacakan bisa dilakukan, maka para penggunanya harus memberikan persetujuan mereka secara eksplisit, bahwa data berupa nomor telepon dan data di aplikasi itu akan digunakan untuk melakukan penelusuran. 

“Ketika diminta oleh Kementerian Kesehatan (MOH) maka para penggunanya dapat mengirimkan data aplikasi TraceTogether untuk proses pelacakan. Hanya sampai di titik itu. Data-data lainnya tidak akan dilacak oleh pemerintah,” ungkap SNDGO. LANJUTKAN MEMBACA ARTIKEL DI BAWAH

Editor’s Picks

Sementara, PeduliLindungi baru bisa dimanfaatkan bila ponsel dihubungkan dengan jaringan internet. Selain itu, aplikasi tersebut baru dimanfaatkan untuk skrining warga yang hendak menuju ke tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan. Cara ini dinilai cukup efektif karena terbukti 3.830 orang berhasil ditolak masuk ke mal karena terdeteksi positif COVID-19. 

Hal itu diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ketika rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi IX DPR pada 13 September 2021. Dari jumlah tersebut, 3.000 orang terdeteksi melakukan check-in saat ingin masuk ke mal atau pusat perbelanjaan. Sebanyak 348 orang lainnya terdeteksi saat masuk ke dalam pabrik-pabrik industri.

“Kami bisa lihat suprisingly tetap aja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif COVID-19 tapi masih jalan-jalan,” ungkap Budi pada Senin, 6 September lalu. 

Sementara, fitur pelacakan kontak erat masih belum dioptimalkan. Meski selama diaktifkan, aplikasi PeduliLindungi terus meminta agar lokasi pengguna ponsel terus dinyalakan. 

Baca Juga: Terobosan Singapura: Ciptakan Aplikasi Lacak Kontak Pasien COVID-19

2. Aplikasi PeduliLindungi dinilai ciptakan kesenjangan di masyarakat

Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether SingapuraANTARA/Arindra Meodia

Sementara, kebijakan pemerintah memberlakukan skrining di fasilitas umum dengan aplikasi PeduliLindungi dinilai menciptakan kesenjangan. Sebab, aplikasi tersebut hanya berfungsi di ponsel pintar. Padahal, tak semua orang di Indonesia memiliki ponsel pintar. 

Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, mendorong pemerintah untuk mencari cara lain untuk proses skrining. Salah satunya membuat aplikasi yang bisa memindai dari data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, kata dia, data ini pasti dimiliki semua orang yang telah menerima vaksin COVID-19. 

“Jadi, masyarakat cukup membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya. Tak perlu membawa kartu vaksin, tak perlu punya smartphone,” cuit Ismail di akun Twitternya, @ismailfahmi, pada 15 September 2021. 

Pemerintah, kata Ismail, dapat membuat aplikasi venue yang dapat scan NIK lalu terhubung ke pangkalan data PeduliLindungi untuk cek status vaksinasinya. Aplikasi tersebut akan lebih adil bagi semua kalangan karena tak semua warga memiliki ponsel pintar. 

3. Epidemiolog sentil penggunaan sertifikat vaksin COVID-19 di aplikasi PeduliLindungi

Kominfo Akui PeduliLindungi Terinspirasi dari TraceTogether SingapuraEpidemiolog Griffith University, Dicky Budiman (dok. Dicky Budiman)

Pendapat yang senada dengan Ismail juga sejak lama disampaikan epidemiolog. Salah satunya epidemiolog dari Universitas Griffith, Brisbane, Dicky Budiman. 

Dia mengatakan alih-alih menggunakan PeduliLindungi sebagai skrining, pemerintah sebaiknya menggenjot 3T yakni tes, lacak, dan isolasi. Dicky menyebut bila 3T di Indonesia sudah kuat, maka aplikasi semacam PeduliLindungi sudah tak lagi dibutuhkan. 

“Bukan hanya satu (kasus) saja (yang terjadi tak bisa masuk karena tak ada sertifikat vaksin), pasti banyak yang lain. Itu kan merugikan banyak pihak dan ini akan semakin banyak (masalah terkait integrasi data). Nanti terjadi di berbagai macam aktivitas,” ungkap Dicky pada 15 Agustus 2021. 

Ia juga menilai syarat untuk menunjukkan sertifikat vaksin ke sejumlah tempat umum tidak adil. Sebab, belum semua warga di Indonesia sudah menerima vaksin. Berdasarkan data yang dikutip dari Our World In Data, cakupan vaksinasi di Indonesia pun baru 20 persen. 

Saran Ahli Soal Cara Akses PeduliLindungi Tanpa HP

Jakarta, CNN Indonesia — Ahli menyebut bahwa sebenarnya Internet Governance Forum Indonesia (IGF) sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan agar masyarakat bisa mengakses aplikasi dan situs PeduliLindungi tanpa menggunakan ponsel.
Hal tersebut disampaikan oleh Analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi terkait rencana pemerintah untuk mencari cara baru agar seluruh warga Indonesia yang tak menggunakan ponsel bisa mengakses aplikasi dan situs Pedulilindungi.

Menurut Ismail, rekomendasi tersebut sudah disampaikan kepada PT Telkom, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Soal pertanggungjawaban negara pada warga yang tidak bisa mengunduh app PL (Peduli Lindungi), misal karena tidak punya HP, forum ID-IGF sudah memberi rekomendasi solusi yang sudah dikirim ke Telkom, @kemkominfo, @KemenkesRI. Semoga didengar dan ditindaklanjuti,” tulis Ismail melalui akun twitter pribadinya, @ismailfahmi, Senin (13/9).

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku tengah memikirkan cara baru agar seluruh masyarakat bisa mengakses aplikasi dan situs Pedulilindungi tanpa menggunakan gawai, salah satunya telepon seluler.

Budi mengatakan tidak semua masyarakat Indonesia memiliki gawai. Mereka yang tidak memiliki jadi sulit untuk mendatangi tempat tertentu, karena kini ada syarat menunjukkan bukti sertifikat vaksin dalam aplikasi Pedulilindungi.

Dalam cuitannya tersebut, Ismail melampirkan hasil tangkapan layar yang berisi saran yang dimaksud. Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki gawai sehingga menimbulkan diskriminasi pada hak masyarakat untuk mendapatkan layanan publik.

Berdasarkan data dari IGF Indonesia, penetrasi smartphone di Indonesia baru mencapai 58 persen populasi. Sehingga, terdapat 42 persen masyarakat yang tidak bisa mengunduh Peduli Lindungi meski sudah vaksin.

Solusi Pedulilindungi bagi warga tak punya HP


Untuk mengatasi hal tersebut, IGF Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi diantaranya membalik proses penerapan Peduli Lindungi sehingga lebih memudahkan masyarakat yang tidak memiliki smartphone untuk tetap beraktivitas.

“Jadi di setiap tempat publik disediakan terminal check-in manual dengan input Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui layar dashboard terhubung ke front-end Peduli Lindungi melalui API,” tulis IGF Indonesia pada dokumen yang dilampirkan Ismail.

IGF Indonesia juga memberikan alternatif input lainnya dengan RFID reader untuk tap chip KTP Elektronik atau dengan scan QR Code kartu vaksin.

Menkes Cari Cara Akses PeduliLindungi Tanpa Ponsel
Dengan cara tersebut, menurut IGF Indonesia, masyarakat umum hanya perlu membawa kartu vaksin atau e-KTP untuk dipindai oleh petugas di area publik.

Ketua DPR Puan Maharani juga sempat menyatakan syarat mendatangi tempat tertentu dengan menunjukkan sertifikat vaksin lewat handphone tergolong diskriminatif, karena tak semua orang memilikinya.

Puan menyebut ada 109,97 juta orang Indonesia yang tak memiliki telepon seluler, sehingga sulit untuk berkegiatan di tempat tertentu yang menerapkan syarat sertifikat vaksin di aplikasi PeduliLindungi.

“Seratus juta lebih penduduk Indonesia yang tidak memiliki smartphone ini tidak boleh berkurang atau hilang haknya di saat pandemi, hanya karena belum memiliki alat pengunduh aplikasi digital tersebut,” kata dia.

(mrh/eks)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210914115212-185-694006/saran-ahli-soal-cara-akses-pedulilindungi-tanpa-hp.

Pakar: Popularitas Puan Buah Baliho Meski Disindir Netizen

Jakarta, CNN Indonesia — Baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran sejak beberapa minggu terakhir diklaim berhasil mendongkrak popularitas politikus PDIP tersebut meski lewat banyak komentar negatif dan netizen.
Hasil analisis Drone Emrpit mengungkapkan bahwa strategi Puan untuk mendongkrak popularitas lewat Baliho disinyalir untuk menggeser atau mengimbangi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Popularitas Puan meningkat meski banyak sentimen negatif (sindiran),” kicau pakar media sosial asal Drone Emprit Ismail Fahmi lewat akun @ismailfahmi, Senin (9/8).

Menurut Ismail, dari hasil riset tersebut terlihat bahwa popularitas putri sang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu hampir mengejar tren Ganjar. Sejauh ini paling tidak, tren Puan kata Ismail sudah setara dengan tren Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias RK.

“Setara dengan @ridwankamil setelah dikatrol dengan kampanye baliho. Response netizen terhadap baliho turut meningkatkan tren Puan,” kicau Ismail.

Lihat Juga :

Pakar Sebut Akun Asli Mendominasi Tagar Turunkan Jokowi
Masih Kalah dengan Anies Baswedan
Kendati demikian, menurut Ismail, popularitas Puan masih kalah dengan tren Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Dibandingkan dengan tren @aniesbaswedan, tren Puan jauh di bawahnya,” tegas Ismail.

Kalau digabungkan, tren keempat tokoh yakni Puan, Ganjar, dan RK, Anies tetap jadi juaranya. Menurut Ismail, dalam 1 bulan terakhir di semua media, tren Anies selalu tertinggi. Menyusul di bawah Anies, Ganjar dan kemudian Emil.

“Tren Puan awalnya paling rendah, perlahan naik setara RK, lalu mengejar Ganjar,” kata Ismail.

Sementara urutan share of voices dalam 1 bulan terakhir adalah Anies 49 persen, Ganjar 27 persen, RK 13 persen, dan Puan 12 persen. Adapun Share of voices berdasarkan kanal berita online, Anies 43 persen, Ganjar 25 persen, RK 19 persen, dan Puan 13 persen.

Untuk Twitter atau medsos, Anies tetap tertinggi yakni 50 persen. Menyusul Ganjar 27 persen, RK 12 persen, dan Puan 12 persen.

Lihat Juga :

Pakar: Akun Netral-Asli Dominan Kritik Jokowi dan Rektor UI
Dari data di atas, tampak Anies dan Ganjar diuntungkan oleh percakapan netizen (pro-kontra) di media sosial, dan RK oleh pemberitaan media. Ismail menggarisbawahi popularitas merupakan gabungan percakapan yang bernada positif, negatif, dan netral, tak peduli sentimennya apa.

“Anies paling banyak diserang di medsos, popularitasnya selalu tertinggi. Puan juga makin populer, lewat baliho yang banyak disindir dan jadi meme netizen,” kata Ismail.

Menurut Ismail, dari popularitas, diharapkan nanti akan naik favorabilitasnya (sentimen positif-negatif), lalu dikapitalisasi jadi elektabilitas.

“Namun populer saja tidak cukup, apalagi populer karena hal yang negatif dan tidak ada positifnya. Harus ada bukti kerja dan prestasi yang bisa digunakan untuk menaikkan tren positif,” kata Ismail.

Adapun narasi negatif yang mengkritik Puan di medsos datang dari kalangan umum, aktivis dan oposisi. Sementara yang positif dari tim media sosial Puan, khususnya via meme dan infografis.

(dal/DAL)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210809141628-192-678257/pakar-popularitas-puan-buah-baliho-meski-disindir-netizen.

Pakar Analisis Motif Gerakan Stop Berita Covid di Medsos

Jakarta, CNN Indonesia — Pakar media sosial Drone Emprit Ismail Fahmi menganalisis data riuh postingan dengan narasi ‘Stop Berita Covid’. Menurut Ismail narasi itu sudah cukup lama disuarakan oleh sebagian kecil netizen di media sosial, sejak pandemi Covid-19 mulai naik kasusnya di Indonesia, sekitar Juli 2020 lalu. Namun narasi itu tidak kuat.
Menurut Ismail, sekitar Januari 2021, poster ‘Stop Berita Covid’ dengan motif ekonomi ‘Kami butuh penghasilan, pemasukan, makan’ banyak disebarkan meski belum viral.

“Sekitar tanggal 3-4 Juli 2021, di Yogyakarta mulai beredar di group-group WhatsApp (WA) poster dengan narasi “Kami warga D.I.Y. (Daerah Istimewa Yogyakarta) kompak untuk tidak upload berita Covid. ‘Kami ingin Jogja kembali aman dan damai’,” ungkap @ismailfahmi, Rabu (28/7).

Beberapa hari berikutnya muncul poster serupa dengan template yang sama, mengatasnamakan warga Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Gresik, Banjarnegara, Jakarta, hingga Bojonegoro menyebar di WA dan media sosial.

“Puncak viral 15 Juli 2021, setelah poster ini jadi sorotan public dan media massa. Sebenarnya jumlah postingan yang mendukung poster ‘Stop Berita Covid’ ini tidak terlalu banyak di media sosial. Tapi karena kontroversial, cenderung ‘toxic positivity’ akibatnya jadi sorotan luas,” ungkap Ismail.

Melihat kronologi di atas, Ismail menilai poster ajakan ‘Stop Berita Covid’ ini dibuat oleh sebagian masyarakat sendiri secara natural. Poster dari D.I.Y itu sepertinya menjadi contoh dan inspirasi untuk membuat template poster bagi kota-kota lain.

“Template poster berdasarkan kota itu ternyata disukai oleh sebagian masyarakat dari kota-kota lain, sehingga mereka turut mereplikasi dengan mengubah nama kota dalam template menjadi kota mereka masing-masing,” tambah Ismail.

Dalam banyak postingan di Facebook, sebagian besar postingan poster tersebut mendapat sambutan positif dari komentator. Kolom komentar banyak diisi ungkapan dukungan untuk tidak membicarakan soal Covid-19.

Lihat Juga :

Satgas Jatim Pastikan Poster Setop Sebar Berita Covid Hoaks
Didominasi Motif Kesehatan
Motif utama yang ditangkap oleh Drone Emprit dari sebagian netizen yang menyuarakan narasi ini adalah motif kesehatan (70 persen) dan motif ekonomi (30 persen).

“Terkait motif kesehatan, berita Covid-19 membuat masyarakat panik dan stres, masyarakat umum dan pasien butuh semangat dan ketenangan,” kata Ismail.

Sementara terkait motif ekonomi, masyarakat banyak kehilangan pekerjaan, pendapatan, butuh makan karena Covid-19.

“Sehingga berharap dengan tiadanya berita Covid-19, suasana seperti normal kembali, sehingga mereka bisa bekerja,” kata Ismail.

Ismail melakukan riset ‘Stop berita Covid’ dalam 2 bulan terakhir, khususnya 17 Juni hingga 28 Juli 2021.

Secara garis besar postingan tersebut ada di Facebook(6700 post), 28 video YouTube, dan 150 postingan Twitter. Dari statistik jumlah post untuk tagar terkait #stopberitacovid, ditemukan sedikit 259 postingan.

“Poster Stop Berita Covid yang dishare di Twitter kebanyakan adalah laporan poster yang ditemukan di kanal lain (FB, WA). Ada juga netizen yang ikut meramaikan, misal @arbi_irlan untuk poster versi Jakarta,” kata Ismail.

Sementara itu, percakapan di Twitter tidak banyak. Ada beberapa top influencers yang mengritik poster ini, antara lain @lantip, @cagubdij, @dickypusy, @fahrisalam, @anasanti_mila.Akun influensial yang mempromosikan poster ini lebih sedikit, seperti @arbi_irlan.

Narasi yang paling banyak dishare di Twitter adalah yang kontra terhadap poster stop berita Covid-19. Misal @dickypsy melihat ini sebagai “false positivity”, melihat realitas tidak utuh, kenyamanan semu, sehingga bisa mengurangi kewaspadaan.

Sedangkan @lantip dan @cagubdij menyoroti poster stop upload berita covid yang dibuat dan menyebar di WAG masyarakat Yogyakarta.

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210728173449-185-673465/pakar-analisis-motif-gerakan-stop-berita-covid-di-medsos

Pakar: Akun Netral-Asli Dominan Kritik Jokowi dan Rektor UI

Jakarta, CNN Indonesia — Pakar media sosial sekaligus Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi membeberkan pemetaan analisis kicauan warganet di Twitter, usai Presiden Joko Widodo terbitkan aturan baru yang izinkan rektor Universitas Indonesia (UI) untuk rangkap jabatan.

Ismail mengatakan dari 61,4 ribu kicauan ‘Rektor UI’ yang menjadi trending topik hingga Rabu (21/7) pagi, satu kluster besar yang membahas topik itu paling banyak dari kalangan netral.

“Hanya ada satu cluster besar yang membahas topik ini. Paling banyak dari kalangan netral. @ridwanhr dan @NephiLaxmus jadi sentral joke Rektor UI,” cuitnya lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (21/7).

Selain itu disampaikan Ismail, dari kalangan yang cenderung oposisi juga sangat aktif berkomentar, khususnya menghubungkan isu rangkap jabatan dengan peran Jokowi.
Lihat Juga :

Rektor UI Trending, Video Jokowi Larang Dobel Jabatan Muncul
Lebih lanjut ia menjelaskan topik yang paling dominan dicuitkan oleh waganet ialah rangkap jabatan, komisaris dan statuta diubah. Sedangkan tokoh yang banyak disebut yakni Rektor UI dan Presiden Jokowi.

Ia juga menganalisis kicauan warganet yang dinilai emosi. Beberapa warganet menyatakan adanya rasa emosi dan ketidakpercayaan yang dituangkan lewat cuitan di Twitter.

Dari segi emosi, kata Ismail, banyak warganet yang menyatakan bahwa saat ini tatanan hukum telah rusak, aturan hanya untuk sekelompok orang, serta hilangnya moral dan etika.

Di samping itu warganet juga menyampaikan rasa ketidakpercayaannya. Di antaranya menyebut bahwa adanya penurunankepercayaan kepada presiden, adanya rasa curiga untuk menutupi borok perbankan, konstitusi bisa diubah dengan mudah, dan sistem sulit membentuk manusia dengan baik.

Lebih lanjut Ismail juga menganalisis akun robot atau BOT yang bisa memerintah akun untuk melakukan tweet, retweet, mention, like, dan lainnya secara otomatis.

UI dalam trending topik Twitter
(20-21 Juli 2021) pic.twitter.com/kYysfRmyPy

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) July 21, 2021

Menurutnya, dari 23 ribu pengguna Twitter yang aktif dalam topik tersebut, sebanyak 64,16 persen berhasil dianalisis kecenderungannya. Hasilnya merupakan pengguna asli dan bukan dari mesin otomatis.
“Dari total 23 ribu user Twitter yang aktif dalam percakapan ini, sebanyak 64.16 persen berhasil dianalisis kecenderungan botnya. Hasilnya mayoritas adalah ‘human’, total bot score 1.8 (hijau) yg berarti natural,” tutupnya.

Pemerintah sebelumnya dilaporkan telah menerbitkan peraturan baru Nomor 75 Tahun 2021 tentang StatutaUI bermuatan peraturan dasar pengelolaan UI, yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional di kampus tersebut.

Peraturan itu ditetapkan di Jakarta dan diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2021. Peraturan tersebut sekaligus mengganti peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Dalam salinan naskah PP 75 Tahun 2021 itu, terdapat beberapa pasal perubahan yang menjadi sorotan, salah satunya pasal yang mengatur soal ketentuan larangan rangkap jabatan pada rektor dan wakil rektor.

Lihat Juga :

Pakar Hukum: Revisi Statuta UI Tak Berlaku untuk Ari Kuncoro
Dalam PP Nomor 75 Tahun 2021 Pasal 39 disebutkan bahwa rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap jabatan dengan ketentuan.

Pertama, pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; kedua, pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah; ketiga, direksi pada BUMN/daerah maupun swasta; dan keempat, pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Sehingga, jika dibandingkan dari dua aturan itu, maka terlihat bahwa dalam PP Nomor 75 Tahun 2021 larangan rangkap jabatan pada BUMN hanya spesifik pada satu jabatan, yakni khusus direksi.

Isu rangkap jabatan di UI santer diperbincangkan usai Rektor UI, Ari Kuncoro diduga melanggar aturan rangkap jabatan. Pasalnya, selain menjabat sebagai rektor, Ari juga diketahui menjabat sebagai komisaris BUMN.

Selain menjadi rektor di UI, Ari saat ini tercatat menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210721155335-192-670424/pakar-akun-netral-asli-dominan-kritik-jokowi-dan-rektor-ui/2.

Leon BEM UI Disebut Intelijen Penguasa Agung Sejagat

POJOKSATU.id, JAKARTA – Banyaknya tuduhan terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Leon Alvinda Putra mendapat tanggapan dari pakar media sosial, Ismail Fahmi.

Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia ini meretwit cuitan dosen Universitas Monash Australia yang juga kiai NU, Nadirsyah Hosen.

Dalam cuitannya, Nadirsyah Hosen terheran-heran dengan banyaknya tuduhan buzzer kepada Leon BEM UI.

“Lha kemarin katanya Leon BEM UI itu HMI yang dikuasai PKS. Ada lagi yang bilang dia terhubung dengan Partai Demokrat karena ketemu Bu Ani di Istana. Terus katanya dia pendukung FPI. Sekarang Bang El bilang dia PKB. Yang bener yang mana sih? Pusing pala barbie neeh,” kata Nadirsyah Hosen melalui akun Twitter @na_dirs.

BACA: Sentil Kasus BEM UI, Melanie Subono : Di Negara Kita, Cuma Boleh Muji

Ismail Fahmi menanggapi cuitan Nadirsyah Hosen melalui akun Twitter pribadinya, @ismailfahmi pada Kamis (1/7).

Ismail Fahmi berkelakar bahwa Leon BEM UI adalah anggota intelijen Penguasa Agung Sejagat.

“Fix, Leon anggota intelijen Penguasa Agung Sejagat yang bisa masuk ke istana mempengaruhi sebuah negara sejak usia 13 tahun,” canda Ismail Fahmi.

Diketahui, Leon BEM UI pernah bertemu dengan Ibu Ani Yudhoyono di Istana Negara pada Juni 2013. Saat itu, Leon baru berusia 13 tahun.

Gara-gara pertemuan itu, Leon BEM UI dijuluki ‘Asuhan Ciekas’. Bahkan ada yang menyebut Leon merupakan kader Partai Demokrat.

Leon menjelaskan dia diundang ke Istana Negara saat masih kelas 2 SMP.

Leon memang mendapat kesempatan ke Istana karena menang lomba karya tulis tingkat nasional.

“Tahun 2013, saya masih kelas 2 SMP di SMPN 1 Grogol Sukoharjo. Alhamdulillah menang juara 3 di bidang karya tulis dalam lomba penyuluhan sanitasi yang diadakan Satker PPLP Jawa Tengah,” ujar Leon.

Saat itu, Leon mengikuti jambore sanitasi nasional di Jakarta yang juga dikukuhkan oleh Ani Yudhoyono di Istana.

“Saya pun mengikuti jambore sanitasi nasional di Jakarta dan dikukuhkan oleh ibu Ani di Istana Negara,” kata Leon.

Leon Klarifikasi Pro FPI

Leon BEM UI juga mengklarifikasi tuduhan para buzzer yang menyebutnya pro terhadap FPI.

Tuduhan itu muncul setelah BEM UI mengkritik kebijakan pemerintah membubarkan ormas FPI tanpa melalui pengadilan.

Menurut Leon, sikap BEM UI terkait pembubaran FPI dikeluarkan pada tanggal 3 Januari 2021 yaitu pada ujung kepengurusan BEM UI 2020.

Saat itu, Leon sudah terpilih sebagai ketua BEM UI 2021, tetapi dia belum dilantik.

Leon mengaku sudah non aktif dari BEM UI 2020 mulai tanggal 2 Desember 2020 karena mengikuti proses Pemilu Ketua BEM UI 2021 dan tidak terlibat dalam perumusan sikap pembubaran FPI itu.

Leon BEM UI menjadi perbicangan ramai setelah BEM UI membuat meme Jokowi dan menjulukinya sebagai The King of Lip Service alias raja pembual. BEM UI meminta Jokowi stop membual karena rakyat sudah mual. (one/pojoksatu)

Link: https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2021/07/01/leon-bem-ui-disebut-intelijen-penguasa-agung-sejagat/

Ahli Bongkar Pro Kontra PPN 12 Persen yang Viral di Medsos

Jakarta, CNN Indonesia — 

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi baru-baru ini mengemukakan beberapa temuan menarik mengenai pro-kontra tentang rencana PPN menjadi 12 persen diduga untuk berbagai sektor di media sosial.

readyviewed Diketahui, pemerintah berencana menaikkan PPN menjadi 12 persen melalui draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Menurut Ismail Fahmi mengatakan bahwa warganet yang menunjukkan penolakan terhadap rencana tersebut berasal dari pihak oposisi dan umum.

SNA PPN. Menarik melihat peta SNA pro-kontra tentang PPN. Rencana PPN sembako 12%, PPN batubara 10%. Sekolah dan kesehatan beritanya juga akan dikenai PPN. Tapi yang menolak hanya netizen umum dan oposisi. Mereka yang pro pemerintah tidak tampak di peta. Apakah setuju?” tulis Ismail lewat akun @ismailfahmi, Sabtu (12/6).

SNA PPN

Menarik melihat peta SNA pro-kontra tentang PPN. Rencana PPN sembako 12%, PPN batubara 10%. Sekolah dan kesehatan beritanya juga akan dikenai PPN.

Tapi yang menolak hanya netizen umum dan oposisi. Mereka yang pro pemerintah tidak tampak di peta. Apakah setuju? pic.twitter.com/JNQepgEdXZ— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) June 11, 2021

Ismail kemudian membuat perumpamaan jika tanpa oposisi maka tidak ada yang melakukan kontrol terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

Ada ndak ya, negara yang tanpa oposisi? Jadi pajak dinaikkan berapapun, dan diperluas pun mungkin ndak ada yang keberatan,” ujarnya.

Ada ndak ya, negara yang tanpa oposisi? Jadi pajak dinaikkan berapapun, dan diperluas pun mungkin ndak ada yang keberatan. 😅— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) June 11, 2021

Tak butuh waktu lama, unggahan itu pun langsung mendapat banyak tanggapan dari netizen. Tidak sedikit warganet kemudian memberikan contoh negara yang tidak memiliki oposisi.

sepertinya hampir ada pak, negara australia utara itu,” ujar salah satu netizen.

sepertinya hampir ada pak, negara australia utara itu— Bagas Kema (@bagaskema) June 11, 2021

Terlihat, Bro Kim Jong-un menengadah sambil ‘mbatin : “Hhmmm……negara mana ya…” timpal akun lain

Terlihat,
Bro’Kim Jong-un menengadah sambil ‘mbatin :

“Hhmmm……
negara mana ya…❔❔❔ pic.twitter.com/2KFiImEyT0— $tafsus kedai kopi (@rahmadiheru88) June 12, 2021

Ada kok negara tanpa oposisi…Tapi gak pernah ada wacana kenaikan pajak…. apalagi naek seenaknya…” balas netizen lain.

Ada kok negara tanpa oposisi…
Tapi gak pernah ada wacana kenaikan pajak…. apalagi naek seenaknya…— ASK_🄹🄾🄼🄱🄻🄾ⒷⓈⒺⓇⓋⒺⓇ (@roses_man) June 12, 2021

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke sederet produk dan jasa.

Selain jasa sekolah, pemerintah juga akan mengenakan PPN terhadap sembako atau kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Wacana pengenaan PPN itu tertuang dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Rencana pengenaan pajak diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6 yang didapat CNNIndonesia.com.

Keputusan ini kemudian menuai penolakan salah satunya dari anggota DPR RI yang ramai-ramai menolak rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari bahan pokok alias sembako. Pasalnya, rencana tersebut memberatkan masyarakat.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan menilai pungutan PPN atas sembako merupakan bentuk pengkhianatan kepada rakyat.(nly/mik)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210612111334-185-653476/ahli-bongkar-pro-kontra-ppn-12-persen-yang-viral-di-medsos

Ahli Ungkap Sumber Foto Rumah Mewah yang Dituduhkan ke Anies

Jakarta, CNN Indonesia — 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali jadi perbincangan netizen usai dituding mendapat rumah mewah dan tersebar di media sosial beberapa waktu lalu.

Anies sendiri sudah meminta pihak yang menuduhnya mendapat rumah mewah dari pengembang reklamasi untuk membuktikan tudingannya.

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels, Ismail Fahmi mengungkapkan beberapa langkah untuk mengecek sumber foto rumah yang dijual secara online. Hal ini juga bisa diaplikasikan terhadap foto rumah yang dituduh telah diberikan untuk mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Joko Widodo itu.

Lewat akun twitter pribadi @ismailfahmi Senin (24/5), ia mengungkapkan ada lima langkah atau tutorial cara mengetahui sumber foto:

– install extension Reverse Image search
– klik kanan foto yg mau dicek, pilih All Search Engine
– lihat Tab Yandex, lihat daftar gambar yg mirip
– ketemu sumber aslinya: dari https://Rumahdijual.com

Tutorial cara mengetahui sumber foto:

– install extension Reverse Image search
– klik kanan foto yg mau dicek, pilih All Search Engine
– lihat Tab Yandex, lihat daftar gambar yg mirip
– ketemu sumber aslinya: dari https://t.co/xQDFRvkJEz

Semoga bermanfaat. https://t.co/Umfn1lpDSj pic.twitter.com/aPIjNoY692— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) May 22, 2021

Selain itu Ismail juga membeberkan cara untuk mengetahui sumber video yang beredar online.

Saya pake tool “Search by Image” apps (ada di Android dan IOS). App ini memggunakan Google, Yandex, dan Bing sbg search enginenya,” kicau Ismail.

Adapun langkah untuk mengetahui sumber video:

1. Bikin file screenshot video

2. Buka situs https://Yandex.com

2. Upload file screenshot

3. Pilih “Similar images”

4. Cek Sumber Asli

5. Fact Checked

1. Bikin file screenshot video

Pilih frame yang cukup unik dari video target, lalu screenshot, simpen di file.

Misal ada frame orang bawa payung, atau ada tiang bendera di tengah kerumunan. Semakin unik, semakin baik. pic.twitter.com/Lhv1QoUQYO— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) May 20, 2020

Lihat juga:Pakar Ungkap Pro Kontra Warganet RI di Kasus Palestina Israel

Diketahui, berdasarkan postingan yang beredar di media sosial terlihat rumah mewah yang dikaitkan dengan Anies tersebut berlantai dua.

Rumah ini bercat putih dengan ornamen berwarna emas dan pagar hitam. Rumah itu disebut berada di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun sudah buka suara terkait kabar itu. Ia membantah Anies menerima rumah mewah dari pengembang reklamasi.

“Tidak mungkin Pak Anies atau pejabat lainnya menerima sesuatu dari pengembang. Setiap pejabat itu kan disumpah jabatannya,” kata Riza kepada CNNIndonesia.com, Minggu (23/5).

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210524131607-185-646219/ahli-ungkap-sumber-foto-rumah-mewah-yang-dituduhkan-ke-anies