Category: News

TRIBUNKALTIM.CO – Pendiri Drone Emprit Academy, Ismail Fahmi  menyoroti gara komunikasi 4 Gubernur di Indonesia terkait merebaknya virus Corona atau covid-19.

Adapun empat Gubernur tersebut, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Menariknya, dari keempat Gubernur tersebut ternyata ada 1 orang yang gaya komunikasinya dinilai lain sendiri.

Siapa dia? berikut ulasannya.

Di tengah kurang terbukanya informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat terkait penanganan covid-19, pemerintah daerah justru melakukan langkah progresif dalam memberikan informasi tersebut kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan pendiri Drone Emprit Academy, Ismail Fahmi saat diskusi daring bertajuk “Hoaks, Opini Publik, dan Pandemik Corona“, Jumat (17/4/2020).

Ismail Fahmi mengaku menyoroti gaya komunikasi empat Gubernur, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

” Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Ganjar, ketiganya membangun trust. Gaya (komunikasinya) membangun trust. Ibu Khofifah yang berbeda sendiri, tidak membangun trust tetapi membangun harapan,” kata Ismail.

Ia menerangkan, setiap kepala daerah memiliki gaya komunikasi yang berbeda ketika menyampaikan informasi terkait penanganan covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Anies misalnya, ia membangun kepercayaan dengan cara selalu memberikan informasi terkait penyediaan kebutuhan masyarakat maupun tenaga medis, seperti alat pelindung diri dan kamar hotel sebagai tempat menginap tenaga medis untuk sementara waktu.

Hasil survei emotion analysis yang dilakukan Drone Emprit menunjukkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Anies cukup tinggi.

Meskipun, ada rasa ketakutan terhadap penyebaran covid-19 di wilayah Jakarta, namun jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan rasa percaya dan harapan publik dalam penanganan wabah covid-19.

“Ditunjukkannya adanya APD, itu menunjukkan dia bekerja,” ucapnya. Demikian halnya kepercayaan yang diberikan publik terhadap Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo.

Emil, sapaan akrab Gubernur Jawa Barat, kerap membagikan unggahan terkait bagaimana cara Pemprov Jabar menangani covid-19 di media sosialnya.

Seperti, misalnya, ketika Emil membagikan informasi tentang siapa yang harus mengikuti tes cepat covid-19 atau memberikan imbauan agar perantau asal Jawa Barat yang tinggal di zona merah covid-19, untuk tidak mudik sementara waktu.

“Ini juga sama metodenya. Ini proses membangun trust tersebut,” kata dia.

Misalnya, memberikan imbauan untuk tidak mudik sementara waktu, jangan menolak jenazah pasien positif covid-19, hingga saat memberikan agar sekolah diliburkan untuk sementara waktu.

“Personal touch-nya dia hadir di mana-mana. Dia banyak twit seperti ini dan masyarakat suka,” kata dia.

Adapun Khofifah lebih kerap membangun harapan kepada masyarakat.

Misalnya dengan cara mengajak masyarakat untuk senantiasa memanjatkan doa agar pandemi ini cepat berakhir.

Khofifah juga membagikan harapan agar tingkat kesembuhan pasien covid-19 di Jawa Timur terus meningkat dibandingkan angka kematiannya. “Bu Khofifah, banyak doa, ucapan semoga sembuh. Itu harapan,” kata dia.

Kepercayaan dinilai penting

Ismail menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan hal yang penting dalam menangani wabah virus corona ini.

Namun, yang menjadi persoalan adalah pemerintah pusat sejak awal kurang membuka informasi terkait penanganan covid-19 ini.

Adanya kekhawatiran bahwa masyarakat akan takut dengan informasi yang disampaikan, dinilai Ismail menjadi alasan pemerintah kurang terbuka atas informasi yang diberikan.

“Tapi apakah benar masyarakat takut terhadap data? Ternyata tidak. Hasil emotional analysis itu ternyata kebanyakan soal trust,” kata dia.

Ketakutan, imbuh dia, justru hanya menduduki peringkat ketiga di dalam survei tersebut setelah kepercayaan dan antisipasi.

“Ketika Anies bilang sekolah ditutup, waktu itu justru ramai gambar masyarakat menuju Bogor,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu belajar dari China dan Singapura dalam membangun kepercayaan publik terhadap penanganan covid-19.

Sebab, berhasil atau tidaknya penanganan ini tergantung pada sejauh mana kepercayaan publik, sehingga mereka kemudian akan mendukung pemerintah dalam menanganinya.

China dan Singapura, imbuh Ismail, cukup berhasil dalam menangani pandemi ini lantaran mereka cukup terbuka atas setiap informasi kasus baru yang terjadi.

“Saya senang, sebulan setelah kasus pertama, Pak Jokowi akhirnya bilang agar datanya dibuka,” tuturnya.

Link: https://kaltim.tribunnews.com/2020/04/18/gaya-komunikasi-anies-emil-ganjar-khofifah-soal-covid-19-disorot-satu-orang-selalu-beda-sendiri?page=all.

Editor: Doan Pardede

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah pusat dinilai terlalu khawatir untuk membuka data Covid-19 dengan alasan akan membuat masyarakat takut atau panik.

Pendiri sekaligus analis Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan, sebetulnya publik tidak takut dengan keterbukaan informasi. Ismail mengatakan isu “ketakutan” tidak menempati posisi utama dalam kaitannya dengan persepsi dan emosi publik terhadap Covid-19.

Simpulan itu ia dapatkan dari analisis emosional yang dilakukan Drone Emprit tentang relasi pemerintah dan isu Covid-19.

Drone Emprit melakukan analisis di media sosial dan media online dengan data setting menggunakan kata kunci: pemerintah, Indonesia, pemprov, gubernur, wali kota, kabupaten, dan provinsi.

Kemudian, data setting diatur spesifik dengan menggunakan filter: corona, virus, Covid19, Covid-19, coronavirus, dan viruscorona.

Analisis dilakukan berdasarkan data 7-13 Maret 2020. Drone Emprit melakukan analisis emosi publik dengan menggunakan model Plutchik’s Wheel of Emotions.

Model tersebut membagi emosi menjadi delapan, yaitu joy (kesenangan), trust (kepercayaan), fear (ketakutan), surprise (kejutan), sadness (kesedihan), disgust (kemuakan), anger (kemarahan), dan anticipation (antisipasi).

Drone Emprit menggunakan analisis metode lexicon, yaitu mengkategorikan kata-kata berdasarkan emosi.

“Persepsi pemerintah pas awal-awal tidak membuka data karena khawatir masyarakat takut,” kata Fahri dalam diskusi “Hoaks, Opini Publik, dan Pandemik Corona”, Jumat (17/4/2020).

Menurut dia, saat itu pemerintah cenderung menutup-nutupi dan lambat menyampaikan informasi karena terlalu khawatir publik akan takut. Padahal, kata Ismail, fear atau ketakutan bukan isu utama publik.

Analisis Drone Emprit menyatakan, ketakutan ada di posisi keempat dalam persepsi dan emosi publik terhadap Covid-19. “Soal fear atau ketakutan yang menjadi pertimbangan pemerintah membuka data itu di nomor empat. Artinya publik tidak takut,” ucapnya.

Isu utama dalam penanganan Covid-19 adalah soal trust atau kepercayaan. Kepercayaan menempati posisi pertama dalam persepsi dan emosi publik terhadap Covid-19.

Maka, Ismail menyatakan yang sebetulnya perlu dibangun pemerintah adalah kepercayaan publik. Ismail pun mencontohkan keterbukaan informasi pemerintah China.

“Yang pertama dibangun bukan soal ketakutan, tapi harus membangun kepercayaan,” kata dia. “Misal di China, data dibuka, semua transparan, jadi trust dibangun. Bukan ketakutan disembunyikan,” ujar Ismail.

Namun, ia mengaku senang akhirnya pemerintah mengevaluasi diri. Ismail merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta jajarannya menampilkan data Covid-19 lebih transparan kepada masyarakat.

“Publik tidak takut sejak dulu. Saya senang, sebulan setelah kasus pertama, Pak Jokowi bilang data harus dibuka,” ujarnya.

Berdasarkan analisis Drone Emprit, emosi dominan publik pada 7-13 Maret 2020 terkait penanganan Covid-19 yaitu sebagai berikut.
1. Trust/kepercayaan: 8.800 unggahan. Kepercayaan naik karena transparan dan akurat. Kurang percaya karena tidak transparan.
2. Surprise/kejutan: 7.000 unggahan. Terkejut dengan status KLB di Solo dan tingginya kematian akibat DBD.
3. Anticipation/antisipasi: 4.900 unggahan. Harapan publik kepada presiden dan bangsa Indonesia.
4. Fear/ketakutan: 4.400 unggahan. Ketakutan publik karena pemerintah kurang transparan dan tracing yang tidak adekuat.
5. Anger/kemarahan: 3.900 unggahan. Kemarahan kepada buzzer dan pejabat yang mempolitisasi Covid-19.
6. Sadness/kesedihan: 1.500 unggahan.
7. Joy/kesenangan: 1.100 unggahan.
8. Disgust/kemuakan: 184 unggahan.

Link: https://nasional.kompas.com/read/2020/04/18/09252541/drone-emprit-ungkap-masyarakat-tak-khawatir-jika-data-covid-19-dibuka-ini?page=all#page3.
Penulis : Tsarina Maharani
Editor : Bayu Galih

Pengamat dan praktisi sosial media, Ismail Fahmi, mengomentari arus percakapan dan informasi terkait COVID-19 di sosial media twitter.

Dalam pantauannya, mayoritas masyarakat mendukung kinerja rumah sakit dalam menangani corona.

Menurut dia, masyarakat sudah paham bahwa rumah sakit termasuk tenaga medis ialah garda terdepan dalam melawan corona.

“Mereka sentimen hijau, mereka cenderung dukung, mereka semua dukung rumah sakit,” ungkap Ismail yang menjabat direktur PT Media Kernels Indonesia (Drone Emprit) dalam diskusi secara online streaming bersama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Sabtu (18/4).

Ia tak menampik, memang ada pro dan kontra di antara netizen di media sosial.

“Kalau kita lihat, ada kelompok massa besar, ini kontra pemerintah biasanya itu, kemudian pro pemerintah buzzer-influencer, kemudian artis aktivis blog dokter, di tengah media,” ujar dia.Data tersebut didapat Ismail dari pantauannya selama 30 hari di media sosial twitter.

Beberapa contoh ia sampaikan, yakni cuitan Addie MS terkait kisah humanis di rumah sakit atau yang dikisahkan akun @polikromasiii, tentang tenaga di Belitung Timur, yang harus berjuang di tengah kelangkaan APD.

Dia ceritakan apa adanya ditunjuk sebagai RS rujukan dan kekurangan APD, dia tidak mengeluh, call for help tapi tidak meratapi diri sendiri,” kata Ismail.

Dua cerita tersebut meraup simpati besar dari pengguna media sosial twitter di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi, menurut Ismail, tidak menutup kemungkinan dukungan bisa turun seiring dengan kebosanan masyarakat terkait informasi tersebut.

“Dukungan publik terhadap rumah sakit sangat tinggi, dan lama-lama ini mulai turun. Nah, ini ada semacam barangkali, kekhawatiran, dan harus jadi warning bagi kita sampai kapan publik akan beri dukungan terhadap rumah sakit? Ini harus kita perhatikan,” kata Ismail.

Untuk itu, Ismail menyarankan agar rumah sakit mampu membaca data yang ia berikan dengan seksama. Para humas atau pejabat komunikasi rumah sakit perlu melirik peluang, kapan waktu yang tepat melempar informasi.

Ismail pun menyampaikan, saat PSBB, banyak orang diam di rumah masing-masing. Kemungkinan mereka bersosial media meningkat dibanding hari biasa, dan jam yang paling tepat adalah mulai pukul 07.00 WIB hingga 20.00 WIB.

Ini jam-jam mereka aktif, data ini bisa dimanfaatkan oleh rumah sakit. Akan sangat bagus jika tim rumah engage ke mereka, jam 7 pagi yang bagus karena akan terus di-engage dan akan viral jam 10 pagi nanti, sampai malam,” tutup Ismail.

Link: https://kumparan.com/kumparannews/mayoritas-warganet-dukung-rumah-sakit-selama-pandemi-corona-tapi-terus-menurun-1tFLhC3TMEh

Badai kecaman yang dilayangkan netizen Cina terhadap seorang model Thailand terkait komentar ihwal wabah corona, memicu perang media sosial antara kaum nasionalis Tiongkok dengan kelompok pro demokrasi di Thailand, Taiwan dan Hong Kong.

Kata-kata dan meme bernada hinaan saling dilontarkan sejak awal pekan. “Ini adalah perang geopolitik antarnegara di Twitter yang pertamakali dialami oleh netizen Thailand,“ kata Prajak Kongkirati dari Universitas Thammasat, Bangkok.

“Kita menyaksikan bagaimana netizen menmpertanyakan kebijakan dan pengaruh Cina,“ imbuhnya.

Perang medsos antara kaum nasionalis Cina dan kelompok pro-demokrasi di Thailand dan Hong Kong memicu lebih dari dua juta kicauan di Twitter. Sebuah laman di Facebook yang didekasikan untuk tagar #Nnevvy yang menandai perang kata-kata antara kedua kelompok saat ini sudah mencatat lebih dari 63.000 pengikut.

Serangan Kaum Nasionalis Cina

“Nnevvy“ adalah nama panggilan untuk Weeraya Sukaram, seorang model Thailand yang memicu kontroversi saat membagi sebuah pesan Twitter yang menuduh virus corona berasal dari sebuah laboratorium di Cina.

Netizen Tiongkok lalu menambah bara ke dalam api, dengan menuding Weeraya menyangkal klaim Beijing tentang status Taiwan sebagai salah satu provinsinya, dalam sebuah unggahan di Instagram.

Pacar Weeraya, Vachirawit Chivaaree, yang pernah memberikan tanda jempol pada sebuah unggahan yang menyebut Hong Kong sebagai negara berdaulat, juga ikut dipermasalahkan kaum nasionalis di Cina.

Tagar #Nnevvy di media sosial Cina, Weibo, tercatat tampil sebanyak lebih dari 4,65 miliar kali dan mencakup 1,44 juta unggahan.

Dukungan dari Taiwan dan Hong Kong

Menanggapi tsunami kecaman dari Cina, sejumlah aktivis pro-demokrasi, termasuk aktivis Hong Kong Joshua Wong dan seorang walikota di Taiwan, ramai-ramai memberikan dukungan terhadap Weeraya Sukaram.

Wong misalnya mengunggah foto diri saat menyaksikan acara Vachirawit di televisi dan mengimbau penduduk Hong Kong “berdiri bersama sahabat Thailand yang mencintai kebebasan.“

Menurut pegiat demokrasi Thailand, Netiwit Chotiphatphaisal, warga di negeri gajah putih itu mulai cemas menyimak tindak tanduk Cina di kawasan, termasuk dalam kaitannya dengan kudeta 2014 yang melejitkan Prayuth Chan-ocha ke kursi perdana menteri.

“Tagar ini membuka kesempatan untuk bersuara,“ kata Netiwit kepada Reuters.

Sebaliknya Kementerian Luar Negeri Cina menuding adanya plot untuk menciptakan keributaan antara kedua negara. “Beberapa orang ingin menggunakan kesempatan untuk memprovokasi konflik melalui internet dan bermain-main dengan hubungan antara Cina dan Thailand,“ tulis kemenlu di Beijing dalam keterangan persnya. “Plot mereka tidak akan berhasil.”

Sementara itu netizen Filipina juga tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerang Cina terkait konflik antara kedua negara di Laut Cina Selatan.

Perusahaan konsultan media sosial, Drone Emprit, mengaku mengendus aktivitas akun bot di seputar tagar #Nnevvy, namun tidak membeberkan dari mana akun-akun tersebut berasal.

Reuters melaporkan sejumlah akun yang tercatat gencar menebar kicauan pro-Cina sengaja dibuat dalam beberapa hari terakhir. Meski diblokir pemerintah, netizen Cina terbiasa mengakses Twitter lewat jejaring virtual atau atas seizin pemerintah.

“Meski berawal dari perang dadakan di Twitter yang intensif antara Cina dan Thailand, tagar #Nnevvy kini juga menjadi medan perang diplomasi antara Cina dengan Hong Kong dan Taiwan,“ ata Tracy Beatty dari lembaga pemikir, Australian Strategic Policy Institute.

Ironisnya, kritik tajam yang dilontarkan netizen pro-Cina terhadap aktivis medsos di Bangkok itu, disambut dengan candaan oleh netizen Thailand yang memang menganggap pemerintahannya tidak demokratis.

Pemerintah Thailand sendiri juga ikut memantau perang medsos dengan Cina. Jurubicara pemerintah, Ratchada Thanadirek sudah mengimbau netizen Thailand agar tidak mengekspresikan diri dengan berlebihan.

rzn/as (rtr,dpa)

Link: https://republika.co.id/berita/q8wp2r1015000/perang-katakata-antara-netizen-cina-dan-thailand-di-medsos

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara lebih luas di banyak daerah. Pemerintah pusat tidak perlu menunggu pemerintah daerah mengajukan terlebih dahulu permohonan pemberlakuan PSBB.

“Pemerintah dalam menetapkan parameter kurang jelas sehingga daerah sendiri tidak memahami parameter seperti apa yang menentukan suatu daerah dapat menerapkan PSBB atau tidak. Misal adanya kaitan epidemiologi, lalu kenaikan jumlah, tidak dijelaskan lebih jauh standar acuannya,” kata dosen Kesehatan Masyarakat dari Griffith University Australia, Feby Dwirahmadi belum lama ini dalam siaran pers yang diterima Republika.

Feby berbicara dalam forum webinar The Indonesia Democracy Initiative (TIDI) bertemakan “Prospek Perluasan PSBB dalam Menghambat Covid-19” pada yang disiarkan melalui aplikasi video conference. Selain Feby, pembicara lainnya adalah Jalu Priambodo, Ismail Fahmi, dan Netty Prasetyawati.

Pemerintah pusat, kata Feby, lebih mengetahui kondisi perkembangan wabah secara keseluruhan. Alih-alih menunggu, pemerintah bahkan bisa menerapkan PSBB di seluruh Indonesia.

“Pemerintah perlu berangkat dari kelemahan yang dimiliki. Jika sudah mengetahui infrastruktur kesehatan kurang mencukupi, maka pemerintah perlu segera mengambil tindakan tanpa menunggu korban,” kata Feby. Dia mencontohkan model penanganan virus corona di Australia yang lebih teknokratis dan minim intervensi politis.

Pemerintah Australia tahu kelemahannya, lalu menerapkan kebijakan berdasarkan kelemahan itu. Misalkan larangan bepergian ke rural area sebab mengetahui fasilitas kesehatan di area tersebut terbatas.

Direktur Eksekutif Instrat, Jalu Priambodo, mengaku heran dengan syarat daerah yang harus menunjukkan data persebaran wabah terlebih dahulu untuk mengajukan PSBB. Menurut Jalu, dalam realitasnya, banyak daerah yang justru tidak dapat melakukan tes sendiri dan menunggu data konfirmasi positif corona dari pemerintah pusat. Jika pola ini dibiarkan, menurutnya, penetapan PSBB akan terus terlambat dilakukan, padahal seluruh data sudah di tangan pemerintah pusat.

Jalu kembali mengingatkan pemerintah bahwa risiko tersebarnya wabah akan semakin besar tanpa adanya intervensi secara lebih ketat. Jalu mengutip data Fakultas Kesehatan Masyarakat Univesitas Indonesia bahwa jumlah yang terpapar virus jika tanpa ada intervensi pemerintah adalah 2,5 juta penderita. Sedangkan dengan intervensi maksimal jumlah penderita dapat ditekan menjadi 500 ribu orang.

Baik skenario intervensi minimal dan maksimal, kebutuhan tempat tidur rawat inap dan ICU pada puncak wabah akan melebihi kapasitas dari rumah sakit rujukan Covid-19. Sebagai contoh di Jawa Barat, dibutuhkan sedikitnya 2.632 tempat tidur rawat inap dan 1.133 ICU jika intervensi dilakukan maksimal. Jika tanpa intervensi, diperkirakan jumlahnya berkali lipat menjadi 13.252 rawat inap dan 5.300 ICU. “Jumlah ini jauh di atas kapasitas 8 rumah sakit rujukan yang ditetapkan di Jawa Barat yang sementara ini hanya menyediakan 2.800-an bed rawat inap dan 100-an ICU,” kata Jalu dalam kesempatan yang sama.

Upaya Jawa Barat mengajukan area Bodebek dan Bandung Raya sebagai area PSBB merupakan langkah logis. Data pengidap virus corona di Jawa Barat menunjukkan bahwa 50 persen kasus terjadi di area Bodebek dan 30 persen terjadi di Bandung Raya. Dengan upaya intervensi maksimal, Jawa Barat dapat menekan membeludaknya jumlah pasien yang butuh perawatan intensif.

Pakar media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyarankan agar kepala daerah meningkatkan kesadaran warga menghadapi virus corona. Peran komunikasi kepala daerah dalam hal ini menjadi poin krusial. Kepala daerah harus mengembangkan kepercayaan publik yang dibangun atas dasar transparansi. “Dari data bisa dilihat bahwa trust publik cenderung meningkat ketika kepala daerah membuka data penyebaran positif, ODP dan PDP secara transparan,” kata Ismail dalam webinar tersebut.

Sebaliknya, ketakutan justru meningkat ketika meragukan hasil pemeriksaan virus corona yang cenderung ditutupi. Menurut Ismail, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar terbukti mampu mendapatkan trust publik melalui keterbukaan data. Sedangkan, Khofifah Indar Parawansa unggul dalam mendorong antisipasi publik terhadap wabah melalui pesan yang bersifat motivasional.

Pola komunikasi yang kurang baik diakui oleh Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetityani Heryawan. Legislator asal Dapil Cirebon ini mengatakan, sejak awal Januari pemerintah sudah diperingatkan DPR tentang adanya wabah flu Wuhan. “Waktu itu belum dinamakan Covid-19. Akan tetapi, respons pemerintah seakan meremehkan,” kata Netty. 

Link: https://republika.co.id/berita/q8vu0g430/pemerintah-disarankan-perluas-penerapan-psbb

Bandung – Sebuah studi yang dilakukan Drone Emprit menunjukkan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih jelas dan dipercaya dibandingkan dengan pemerintah pusat, dalam merespons isu COVID-19. Kesimpulan tersebut ditarik dari hasil analisis artikel berita daring dan jejaring media sosial dari 9 Maret hingga 9 April.

Dalam laman publikasinya, sentimen publik tersebut tercermin dalam lebih dari 150.000 tweets, 2.000 tayangan Facebook, 6.000 tayangan Instagram, 1.400 tayangan Youtube dan 34.000 artikel di media daring.

“Berdasarkan analisa teks, upaya pemda Jabar untuk melindungi warga Jabar dari penyebaran Corona sebagian besar mendapat respons positif,” ungkap Drone Emprit dalam laporannya.

Dalam salah satu poin ringkasan eksekutifnya, Drone Emprit menyebut kebijakan yang bersinergi antara Jakarta, Jabar dan Jateng dalam lindungi warga dinilai jauh lebih jelas dan tegas dibanding kebijakan pemerintah pusat.

“Publik juga menilai permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok harian harus turut dipecahkan oleh pemerintah, terutama bagi warga yang paling terdampak di daerah sekitar Jakarta,” lanjutnya.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Unpad Muradi mengatakan, sedianya sebelum kebijakan politik atau publik dibuat, yang harus diraih terlebih dahulu adalah kepercayaan (public trust). “Pintu yang dibuat Ridwan Kamil sudah bagus, tinggal menjaga konsistensi antara kebijakan dan prosesnya,” ujar Muradi ketika dihubungi, Kamis (16/4/2020).

Secara presentase, ujar Muradi, jika kepercayaan publik tinggi terhadap pemerintah, kebijakan yang diterapkan 98 persen akan berjalan dengan baik. “Hanya menjaga ritme saja, termasuk dalam pemberian bantuan, harus diawasi betul,” katanya.

Menurutnya ditataran perencanaan dan open document yang dicetuskan Pemprov Jabar dalam menghadapi isu COVID-19 terbilang sudah baik, tapi eksekusinya di lapangan yang harus kembali diperhatikan.

“Di lapangannya saya khawatir, jadi gubernur juga tidak terlalu teknis (saat memberikan arahan) karena ada kepala daerah di level kota dan kabupaten, RK bisa menstimulasi agar dibuat kebijakan publik yang linier dan tidak berhenti di level monitoring awal,” paparnya.

Ia pun mengapresiasi langkah gubernur yang mempertemukan para kepala daerah yang hendak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk menemukan solusi terbaik pengentasan COVID-19. Isu ini, ujar Muradi, bisa jadi pemersatu antarkepala daerah yang tersekat karena beda pandangan politik.

“Di Bandung Raya begitu, silakan ketemu dulu, nanti dia yang maju ke pemerintah pusat. Buat saya itu proses kebijakan dan model politik yang baik, kepala daerah tetap diposisikan sebagai garda terdepan,” katanya.

“Sekarang ini momen bagus, di Bandung Raya ini hampir semua kepala daerahnya bukan pendukung RK. Makanya beliau harus bisa juga melihat peta konflik, hati-hati dalam berbicara, belajar dari lima tahun kemarin, harus bisa ‘ngemong’ setiap proses tahapan Corona ini sampai selesai,” ucap Muradi melanjutkan.

Link: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4979764/analisis-drone-emprit-penanganan-covid-19-di-jabar-direspons-positif-warga