Bandung – Sebuah studi yang dilakukan Drone Emprit menunjukkan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih jelas dan dipercaya dibandingkan dengan pemerintah pusat, dalam merespons isu COVID-19. Kesimpulan tersebut ditarik dari hasil analisis artikel berita daring dan jejaring media sosial dari 9 Maret hingga 9 April.
Dalam laman publikasinya, sentimen publik tersebut tercermin dalam lebih dari 150.000 tweets, 2.000 tayangan Facebook, 6.000 tayangan Instagram, 1.400 tayangan Youtube dan 34.000 artikel di media daring.
“Berdasarkan analisa teks, upaya pemda Jabar untuk melindungi warga Jabar dari penyebaran Corona sebagian besar mendapat respons positif,” ungkap Drone Emprit dalam laporannya.
Dalam salah satu poin ringkasan eksekutifnya, Drone Emprit menyebut kebijakan yang bersinergi antara Jakarta, Jabar dan Jateng dalam lindungi warga dinilai jauh lebih jelas dan tegas dibanding kebijakan pemerintah pusat.
“Publik juga menilai permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok harian harus turut dipecahkan oleh pemerintah, terutama bagi warga yang paling terdampak di daerah sekitar Jakarta,” lanjutnya.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Unpad Muradi mengatakan, sedianya sebelum kebijakan politik atau publik dibuat, yang harus diraih terlebih dahulu adalah kepercayaan (public trust). “Pintu yang dibuat Ridwan Kamil sudah bagus, tinggal menjaga konsistensi antara kebijakan dan prosesnya,” ujar Muradi ketika dihubungi, Kamis (16/4/2020).
Secara presentase, ujar Muradi, jika kepercayaan publik tinggi terhadap pemerintah, kebijakan yang diterapkan 98 persen akan berjalan dengan baik. “Hanya menjaga ritme saja, termasuk dalam pemberian bantuan, harus diawasi betul,” katanya.
Menurutnya ditataran perencanaan dan open document yang dicetuskan Pemprov Jabar dalam menghadapi isu COVID-19 terbilang sudah baik, tapi eksekusinya di lapangan yang harus kembali diperhatikan.
“Di lapangannya saya khawatir, jadi gubernur juga tidak terlalu teknis (saat memberikan arahan) karena ada kepala daerah di level kota dan kabupaten, RK bisa menstimulasi agar dibuat kebijakan publik yang linier dan tidak berhenti di level monitoring awal,” paparnya.
Ia pun mengapresiasi langkah gubernur yang mempertemukan para kepala daerah yang hendak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk menemukan solusi terbaik pengentasan COVID-19. Isu ini, ujar Muradi, bisa jadi pemersatu antarkepala daerah yang tersekat karena beda pandangan politik.
“Di Bandung Raya begitu, silakan ketemu dulu, nanti dia yang maju ke pemerintah pusat. Buat saya itu proses kebijakan dan model politik yang baik, kepala daerah tetap diposisikan sebagai garda terdepan,” katanya.
“Sekarang ini momen bagus, di Bandung Raya ini hampir semua kepala daerahnya bukan pendukung RK. Makanya beliau harus bisa juga melihat peta konflik, hati-hati dalam berbicara, belajar dari lima tahun kemarin, harus bisa ‘ngemong’ setiap proses tahapan Corona ini sampai selesai,” ucap Muradi melanjutkan.
Media Kernels Indonesia 