Category: News

Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum pemilihan umum dengan maksut sebagai bentuk usaha membangun komunikasi politik oleh penguasa atau aktor politik untuk memperkenalkan janji politik dan figur politik kepada masyarakat. Saling mencakup merupakan sifat dari komunikasi politik, apa maksutnya? yaitu komunikasi mencakup politik dan sebaliknya politik mencakupi komunikasi. Berpadu dan bertemu pada dua titik merupakan hakikat dari politik dan komunikasi, keduanya mempunyai peran untuk sebagai pengaruh atau memengaruhi dan pembicaraan (Arifin, 2011). Kampanye untuk pemilu sendiri mempunyai landasan hukum UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terletak pada pasal 1 butir (35).

Media sosial kini memungkinkan seseorang untuk dapat berbagi, berpartisipasi, berdiskusi, serta membuat konten untuk menghibur pengguna lainnya. Media sosial juga berperan sebagai media online yang dapat memungkinkan seseorang untuk berinteraksi sosial secara online dengan memanfaatkan teknologi seperti web, android, dan lain — lain yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif (Suprajang, Nirwanto, & Firdianjah, 2017). Media sosial kini dimanfaatkan dalam berbagai hal. Salah satunya yaitu sebagai media kampanye dari institusi politik seperti politisi, partai politik, dan lain — lain. Bagi lembaga politik, media sosial merupakan hal penting karena media sosial memungkinkan suatu lembaga politik dapat berpartisipasi aktif dalam komunikasi politiknya dengan masyarakat. Terutama saat momen politik terjadi seperti kampanye saat pemilihan umum. Media sosial merupakan alat yang penting untuk menggambarkan situasi lapangan  misalnya pendapat publik tentang calon yang diusung. Sekaligus sebagai alat promosi diri sekaligus. (Zeng, Chen, Lusch, & Li, 2010).

Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye politik menarik untuk diteliti mengingat hampir setiap kali akan ada pemilihan umum dunia maya selalu saja digemparkan dengan adanya narasi dari kubu yang berkontestasi saling menyerang. Hal ini menimbulkan masyarakat selaku pemilih menjadi tergerak dan membela jagoan mereka masing — masing. Disinilah mulai timbul pergerakan yaitu pergerakan siber. Hingga kini pergerakan siber terkait kontestasi pemilu masih sangat terasa. Padahal kita baru saja mejalani pilpres pada 2019 lalu dan pilpres berikutnya baru akan dilaksanakan pada 2024.

 Pada penelitian terdahulu, hanya sebatas menggunakan analisis deskriptif yang diikuti dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini saya berencana untuk menampilkan cuplikan screenshoot komen sebagai bukti pendukung serta ada beberapa data yang saya sajikan. Sumber dari data yang saya sajikan yaitu berasal dari website https://dea.uii.ac.id/ yang juga biasa disebut drone emprit academic. Dampak dari adanya penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye yaitu meningkatnya partisipan dari pemilu. Akan tetapi, ada dampak negatif dari penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye yaitu adanya perdebatan dari masing — masing simpatisan yang mulai menimbulkan besarnya pergerakan dunia siber yang membahas hal tersebut.

Peneliti memilih menggunakan media sosial Twitter sebagai studi kasus karena pada pilpres 2019 lalu, Twitter merupakan tempat pertama kali tagar #2019GantiPresiden digaungkan. Lalu Twitter sendiri terdapat fitur trending topic sehingga lebih memudahkan dalam memantau topik yang sedang ramai dan berimbas pada adanya pergerakan siber yang mengarah pada Twitter. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pergerakan dunia siber saat kampanye pada media sosial tengah dilakukan.

Masalah yang timbul dari adanya pergerakan siber ini yaitu mulai munculnya perpecahan masyarakat kita pada media sosia. Bisa kita ambil contoh misal pada postingan akun sosial media pejabat publik kita selalu ada komen hate yang muncul. Contoh berikutnya yaitu pada unggahan akun berita, selalu ada perdebatan yang kurang membangun pada setiap kolom komentarnya. Harapan saya dengan adanya penelitian ini maka dapat menggambarkan situasi dunia siber diIndonesia sehingga dapat mengedukasi masyarakat agar perpecahan ini tidak terus terjadi

Pada penelitian ini untuk melihat bagaimana penggunaan media sosial Twitter sebagai sarana kampanye politik, berikut dilampirkan 2 topik yang terdapat pada media sosial Twitter yang datanya saya ambil dari DEA. Topik ini sendiri membahas tentang pesta demokrasi yang baru saja dilaksanakan ditengah pandemi ini yaitu Pilkada 2020. Berikut merupakan data dari 2 trending topic utama twitter yaitu Pilkada 2020, Pilkada Ditengah Pandemi dari https://dea.uii.ac.id/ yang disajikan berupa grafik batang.

Gambar 1. Mention by hour pada topik Pilkada 2020 (Dokpri, screenshot)Gambar 1 menunjukkan grafik peningkatan mention topik Pilkada 2020 setiap jamnya. Hal ini menunjukkan meningkatnya metion secara signifikan saat sebelum dan setelah terlaksananya Pilkada 2020 dilakukan pada pukul 08.00 — 12.00. Pada grafik juga dapat dilihat bahwa hingga pukul 20.00 jumlah mention masih cukup tinggi. Pada pukul 21.00 — 23.00 mengelami penurunan. Akan tetapi, meskipun turun jumlah tersebut masih bisa dibilang cukup tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa topik ini pada saat Pilkada 2020 bisa dibilang cukup ramai digunakan oleh warganet untuk mengemukakan pendapatnya.

Gambar 2. Mention by hour pada topik Pilkada Ditengah Pandemi (Dokpri, screenshot)Gambar 2 memperlihatkan grafik mention topik Pilkada Ditengah Pandemi setiap jamnya. Meskipun tidak setinggi topik sebelumnya, topik ini memiliki jumlah mention yang bisa dibilang tinggi jika dilihat dari kebanyakan tiap. Untuk konsistensi jumlah mention tiap jamnya, untuk grafik topik ini lebih baik jika dibandingkan dengan grafik topik sebelumnya. Pada pukul 11.00 — 20.00 konsistensi grafik ini lebih baik jika dibandingkan dengan grafik sebelumnya. Akan tetapi, pada grafik sebelumnya mempunyai lonjakan mention pada pukul 10.00.

Gambar 3. Contoh mention negatif pada topic Pilkada (Dokpri, screenshot)Respon dari adanya pilkada sangat beragam. Mulai dari respon positif, negatif, hingga hanya sekedar share atau retweet saja. Pada Topik trending yang sebelumya telah saya lampirkan dalam setiap mention-nya memiliki respon yang beragam. Gambar diatas merupakan contoh respon negatif yang berada pada 2 topik yang saya bahas sebelumnya.

Gambar 4. Contoh mention positif pada topic Pilkada (Dokpri, screenshot)Tak hanya respon negatif, respon positif juga ada pada Pilkada juga ada pada 2 topik yang sebelumnya telah saya sampaikan. Seperti yang saya sampaikan pada latar belakang masyarakat kita terbagi menjadi 2 kubu yaitu yang mendukung dan tidak mendukung pemerintah berdasarkan data temuan yang saya amati dari DEA. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk melakukan pencegahan agar perpecahan ditengah masyarakat tidak terus terjadi.

Dikutip dari UNICEF, salah satu upaya untuk menghindari perilaku di internet yaitu dengan berupaya menyebarkan interaksi positif dan mendorong perilaku dengan memanfaatkan fitur sosial media seperti saring komentar dan private account. Dikutip dari vice.id, bahwa masalahnya adalah bagaimana cara kita belajar menggunakan sosial media atau bagaimana kita menggunakannya dengan cara yang baik. Karena suatu alat akan jadi baik tidaknya sesuai dengan keterampilan dan bagaimana pengguna tersebut menggunakannya. Sehingga pengguna akan menjadi baik ataupun buruk semua bergantung dari pengguna itu sendiri.

Dari beberapa masukan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan perkara ini semua kembali kepada diri kita masing – masing. Dalam bersosial media kita harus menebarkankan sikap dan aura positif, namun jika dirasa terdapat serangan atau apapun yang dapat menimbulkan perpecahan maka kita dapat menerapkan fitur sosial media seperti saring komentar dan akun privat agar terhindar dari pertikaian. Jika dalam menyikapi kampanye sosial media kita menerapkan hal tersebut pastinya akan setidaknya meredahkan perpecahan yang kini tengah terjadi.

Pemerintah dengan aturan dan regulasi yang telah dibuatnya berusaha sebaik mungkin untuk menekan angka tersebut sehingga lahirlah UU ITE. Jika kita selaku pengguna sosial media telah berbuat baik sesuai dengan pendapat dan sikap yang telah disampaikan sebelumnya serta pemerintah selaku pembuat aturan menerapkan aturan dengan baik tanpa tebang pilih dan adil, pastinya negara kita akan lebih baik lagi dan bersatu kembali seutuhnya tanpa ada perpecahan dan pertikaian lagi dalam menyikapi kampanye pada sosial media. Lalu yang terakhir dengan angka yang ditampilkan pada data secara jelas membuktikan bahwa jika terjadi kampanye pada media sosial akan menimbulkan pergerakan dunia siber dari masyarakat kita.

Saran dalam melanjutkan penelitian ini mungkin dapat lebih banyak menjelaskan teori pendukung serta mengsitasi lebih banyak paper lagi agar informasi yang didapatkan dapat lebih banyak serta beragam. Mungkin jika lebih dikembangkan lagi dapat ditambahkan dari perspektif media sosial lainnya seperti Facebook, Whatsapp, dan lain- lain.

Link: https://www.kompasiana.com/yudhayunantoputra8398/5fe2f6f3d541df7e4c276f62/penggunaan-media-sosial-twitter-sebagai-sarana-kampanye-politik?page=all#sectionall

RMco.id  Rakyat Merdeka – Perseteruan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD belum berhenti. Sampai kemarin, mereka masih panas, masih perang kata-kata dan saling sindir.

Perseteruan ini dimulai Rabu (16/12) usai Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, diperiksa Polda Jawa Barat atas kasus kerumunan massa pada acara Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, 13 November lalu.

Usai diperiksa, Emil menyerang Mahfud. Dia meminta Mahfud bertanggung jawab. Sebab, banyaknya orang yang menjemput dan menghadiri acara Rizieq tidak lepas dari pernyataan Mahfud yang membolehkan penjemputan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu.

Diserang seperti itu, Mahfud mencoba bertahan. Di akun twitternya, dia menjelaskan panjang lebar mengenai diskresi pemerintah soal penjemputan Rizieq. Mahfud pun memastikan, dia siap bertanggung jawab.

Setelah itu, Mahfud menyerang balik Emil. Dia bilang, Emil tidak perlu panik dengan pemeriksaan Polisi. Sebab, polisi hanya meminta keterangan izin acara di tengah pandemi.

“Saya ingin katakan, kalau seorang pejabat atau siapa pun dipanggil oleh polisi, itu nggak usah panik. Karena dipanggil itu ada bermacam-macam. Satu, karena ingin diperiksa. Dua, karena dimintai keterangan,” kata Mahfud, dalam sebuah acara yang diunggah akun YouTube Kemenko Polhukam, kemarin.

Rupanya, Emil tak terima dengan kata “panik” tersebut. “Saya ini tenang. Tidak mungkin panik. Ngomong saja santai. Silakan teman-teman (wartawan) menafsirkan sendiri- sendiri,” balas Emil, usai menghadiri acara puncak HUT ke-62 Nusa Tenggara Barat (NTB), di Kantor Gubernur NTB, di Mataram, kemarin.

Mantan Wali Kota Bandung ini mengaku, poin penting dari opini pribadinya pasca dimintai keterangan di Polda Jabar adalah keadilan. “Siapa yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir, semua harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Karena itu, saya kira tidak akan memperpanjang,” ucapnya.

Meski begitu, Emil berpesan, yang disampaikan dan yang telah terjadi dapat dijadikan alarm betapa bangsa Indonesia memerlukan hal-hal produktif untuk dituntaskan. Apalagi, di saat bangsa masih harus menghadapi pandemi Covid-19.

Masih adanya perang kata-kata ini mendapat respons dari banyak pihak. Sebagian besar berharap, Emil dan Mahfud menghentikan perseteruan itu.

Ketua DPP PKB, Daniel Johan meminta Emil dan Mahfud tidak mengumbar perseteruan di publik. Lebih baik Emil dan Mahfud menyelesaikan konflik ini di internal pemerintahan.

Di saat seperti ini, kata Daniel, Pemerintah harus bisa menunjukkan soliditas. Bukan saling serang. “Kekompakan dalam mengambil kebijakan sangat penting. Agar masyarakat menjadi semakin percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan,” saran Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio ikut mengomentari. Menurutnya, perang kata-kata antara Emil dan Mahfud tidak pantas. Andaipun Emil merasa ada yang mengganjal, tidak perlu menyampaikan di depan publik. Ada etika yang harus dijalankan keduanya.

Misalnya, Emil bisa ngadu ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kemudian, Tito menyampaikan aduan Emil ke Mahfud. “Ada tupoksinya masing- masing,” ucapnya, saat dihubungi, tadi malam.

Namun, karena sekarang sudah telanjur diketahui publik, harus dihentikan. “Ya sudah, harus ada yang ngerem. Siapa? Ya Menko-nya,” terang Agus.

Dia memandang, hal semacam ini bukan untuk konsumsi publik. Yang ada, publik akan menilai buruk komunikasi antarpemerintah. “Apalagi di medsos gampang diviralkan. (Kalau ada unek-unek) selesaikan saja di balik pintu. Jangan bikin malu dan bikin pusing Presiden,” pesannya.

Pegiat media sosial, Ismail Fahmi menyebut, perseteruan antara Mahfud dan Emil rentan digoreng publik di dunia maya. Sebab, keduanya pejabat pemerintahan. Berbeda dengan kritik netizen yang dampaknya tidak akan menggiring opini masyarakat.

“Ukuran kebenaran tidak dapat, karena yang seperti ini harus musyawarah. Kalau sudah pro dan kontra di medsos, jadi main kuat-kuatan yang menggoreng aja,” terang Direktur Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia itu. [MEN]

link: https://rmco.id/baca-berita/nasional/57932/lanjut-perang-emilmahfud-masih-panas

Jakarta, CNN Indonesia —

Serba serbi terutama pergerakan suara netizen di sosial media memang selalu menarik untuk dicermati.

Terlebih saat ada even nasional, seperti pilkada serentak tahun 2020 ini.

Untuk mengetahui perkembangan topik pilkada 2020 di sosial media telah bergabung bersama kami, founder Drone Emprit, Ismail Fahmi.

Link: https://www.cnnindonesia.com/tv/20201209163448-407-580075/video-memantau-pilkada-2020-dari-media-sosial

GALAMEDIA – Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyebut naiknya pengguna platform media sosial TikTok di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai siasat dalam pengambilan keputusan instansi pemerintah maupun perusahaan.

Dalam Konvensi Nasional Humas (KNH) 2020 secara daring di Jakarta, Sabtu, 5 Desember 2020, Ismail mengatakan, TikTok sebelumnya tidak tampak di dalam grafik pertumbuhan pengguna platform media sosial. Akan tetapi, sekarang sudah naik.

“Pada bulan Januari 2020 TikTok posisinya di 25 persen, saya yakin sekarang sudah tidak 25 persen, sekarang sudah naik penggunanya, lebih besar dari 25 persen,” ujar Ismail.

Ia mencontohkan salah satu bentuk kekuatan TikTok adalah pada saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan berbagai aksi unjuk rasa.

Video terkait omnibus law di TikTok ditonton hingga 200 juta kali, sementara tagar omnibus law di Twitter yang menjadi trending internasional pun sekitar 200 juta.

Dari fenomen itu, dia menilai TikTok yang dahulu lebih banyak untuk hiburan, kini sudah mulai untuk isu yang lebih besar seperti politik.

Dilansir Antara, keunggulan lainnya adalah pengguna TikTok disebutnya kebanyakan adalah anak muda dan generasi milenial.

Sementara itu, polisi mencatat isu-isu berkembang yang memengaruhi masyarakat paling banyak ditemukan salah satunya di Twitter.

Penggunanya juga melonjak di Indonesia, yakni sebanyak 27 persen pada tahun 2018, menjadi 52 persen pada tahun 2019

Link: https://galamedia.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-351062910/tiktok-kini-dianggap-perlu-dilirik-untuk-pengambilan-keputusan-instansi-pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia – Twitter menangguhkan akun pro-royalis Thailand yang terkait dengan istana. Analisis Reuters menyebutkan ini terkait dengan ribuan akun yang dibuat dalam beberapa pekan terakhir. Akun-akun tersebut menyebarkan postingan yang isinya mendukung Raja Maha Vajiralongkorn dan monarki.

Akun pro-monarki @jitarsa_school ditangguhkan setelah Reuters meminta komentar pada Rabu dari Twitter mengenai kampanye royalis di platform media sosial, dimana menjadi tempat para pengunjuk rasa mengeluarkan suara mereka agar didengar.

Para pengunjuk rasa dan royalis mengutip pentingnya media sosial dalam mendorong gerakan protes, yang telah menjadi tantangan terbesar dalam beberapa dekade bagi monarki serta pemerintahan mantan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha.

Dibuat pada bulan September, akun @jitarsa_school memiliki lebih dari 48.000 pengikut sebelum ditangguhkan.

“Akun yang dipermasalahkan ditangguhkan karena melanggar aturan kami tentang spam dan manipulasi platform,” kata seorang perwakilan Twitter pada Minggu (29/11/2020). Dia mengatakan penangguhan itu sejalan dengan kebijakan perusahaan.

Profil akun tersebut mengatakan bahwa ia melatih orang-orang untuk program Relawan Kerajaan, yang dijalankan oleh Kantor Kerajaan. Halaman Facebook untuk Royal Volunteers School, yang memposting video pro-monarki dan berita program, juga mengidentifikasi akun Twitter sebagai miliknya.

Baik sekolah maupun markas besar Relawan Kerajaan tidak menanggapi permintaan komentar tentang penangguhan tersebut. Program “Volunteer Spirit 904” didirikan pada masa pemerintahan raja saat ini, yang dimulai pada tahun 2016, untuk membangun loyalitas kepada monarki.

Istana tidak menanggapi permintaan komentar. Mereka memiliki kebijakan untuk tidak berbicara dengan media dan belum berkomentar sejak dimulainya protes pada Juli lalu.

Dalam beberapa pekan terakhir, tagar royalis mulai menjadi tren di Twitter, platform penting bagi masyarakat yang memprotes pemerintah bahkan sebelum protes dimulai pada Juli.

Analisis Reuters menemukan bahwa lebih dari 80% akun yang mengikuti @jitarsa_school juga telah dibuat sejak awal September. Sampel 4.600 akun yang baru-baru ini dibuat menunjukkan bahwa yang mereka lakukan hanyalah mempromosikan tagar royalis atau indikasi jenis aktivitas yang tidak akan dikaitkan dengan pengguna Twitter biasa.

Sampel dari 559 retweet dari tweet akun tersebut hampir semuanya dari akun dengan karakteristik seperti bot, menurut penelitian oleh konsultan media sosial Drone Emprit.

Hashtag yang dipromosikan oleh akun yang ditangguhkan, biasanya di samping foto raja dan bangsawan lainnya, termasuk yang diterjemahkan sebagai #StopViolatingTheMonarchy, #ProtectTheMonarchy, #WeLoveTheMotherOfTheLand, #WeLoveTheMonarchy, dan #MinionsLoveTheMonarchy.

Dokumen pelatihan militer internal yang ditinjau oleh Reuters juga menunjukkan bukti kampanye informasi terkoordinasi yang dirancang untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan dan mendiskreditkan lawan.

Link: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201130111632-37-205625/twitter-suspend-ribuan-akun-pendukung-raja-thailand-kenapa

Liputan6.com, Jakarta – Vaksin Covid-19 digadang-gadang jadi jalan keluar dari pandemi global. Jurus herd immunity ala Swedia ternyata tak mempan. Mengharapkan Corona menghilang tiba-tiba dalam waktu dekat, itu mustahil. 

Pemerintah Indonesia berharap, vaksinasi massal Covid-19 bisa dimulai pada Desember 2020 atau Januari 2021. Lima negara lain juga berpikiran sama. Amerika Serikat, Jerman, Rusia dan Inggris berencana melakukannya bulan depan, sementara Spanyol di awal pergantian tahun. 

Para pejabat boleh saja membuat kebijakan, masalahnya, apakah rakyat mau disuntik? 

Berdasarkan survei Persepsi Masyarakat terkait Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Indonesian Technical Advisory Group Group on Imunization (ITAGI) pada September 2020, mayoritas responden mengetahui rencana vaksinasi.

Sebanyak 64,8 persen mau mendapatkan vaksin, 7,6 persen menolak, dan 26,6 ragu. Masyarakat yang pro melampaui yang kontra dan ragu. Sementara, 1 persen dari responden tidak mengembalikan jawaban.

Survei melibatkan 115.921 responden dari 34 provinsi yang mencakup 508 kabupaten/kota atau 99 persen dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Ketua ITAGI Prof Dr dr Sri Redjeki Hadinegoro, Sp.A(K) mengatakan, berdasarkan form survei yang masuk dari 34 provinsi, hanya enam kabupaten asal Papua yang tidak ada respondennya. 

“Kita lihat dan ternyata hampir semua ada. Cuma enam kabupaten (yang tidak ada), dan enam kabupaten itu dari Papua semua.” jelas Sri ketika dihubungi Liputan6.com.  “Yang lainnya semua ada, walaupun kecil-kecil, tapi ada semua perwakilannya.”

Meski demikian, hasil survei tersebut menurut Sri telah mewakili pendapat secara umum.  

Namun, persepsi bukanlah hal yang ajek. Seperti yang diungkap dalam survei Ipsos dan World Economic Forum terhadap lebih dari 18.000 orang dewasa di 15 negara, yang sayangnya tidak menyertakan Indonesia di dalamnya.

Sebanyak 73 persen responden menjawab, jika memungkinkan, mereka mau menerima vaksin Covid-19. Angka tersebut 4 persen lebih rendah dari survei serupa yang dilakukan kurang dari tiga bulan sebelumnya.https://datawrapper.dwcdn.net/Gu3bp/1/

Survei memang bisa jadi indikator, tetapi pantauan dari media sosial juga bisa menyajikan wawasan pembanding. Liputan6.com mengambil data dari Facebook dan Twitter untuk mencari tahu sentimen dan persepsi warganet terhadap isu vaksin Covid-19. 

Sentimen Negatif Vaksin China di Twitter

Untuk memantau percakapan tentang vaksin Covid-19 di Twitter, kami menggunakan social media monitoring tool Drone Emprit Academic, yang didukung oleh UII Yogyakarta. Periode pengumpulan data mulai 25 Agustus hingga 25 November 2020. 

Pada periode tersebut Drone Emprit Academic merekam lebih dari 120 ribu twit terkait isu vaksin Covid-19. Sentimen percakapan itu terbagi menjadi twit bernada negatif (34 persen), positif (42 persen), netral (24 persen).

Namun, sentimen pada periode tersebut di atas juga fluktuatif. Meski ada beberapa hari di mana twit bernada negatif mendominasi, ada pula hari ketika twit bernada positif atau netral lebih dominan.

Selanjutnya, kami mencoba memantau percakapan secara lebih spesifik, menggunakan filter kata kunci: China, Tiongkok, Sinovac, Sinopharm, Cansino dengan rentang pengambilan data mulai dari 1 hingga 25 November 2020. Karena kendala teknis, kami tidak merekam percakapan terkait topik ini pada periode yang sama dengan percakapan tentang vaksin Covid-19 secara umum, yang telah lebih dulu terpantau sejak awal. 

Menurut data yang kami temukan, percakapan mengenai isu vaksin Covid-19 dari China didominasi oleh sentimen negatif (66 persen), yang diikuti oleh twit bernada positif (32 persen) dan netral (2 persen). 

Selama periode pengambilan data terpantau bahwa sentimen negatif cenderung dominan, kecuali di tengah-tengah periode tersebut di mana sentimen positif sempat naik dan memuncak.

Emotion Analysis

Selain analisis sentimen, Drone Emprit Academic juga memungkinkan Liputan6.com untuk mengetahui emosi dari suatu twit. Grafik di bawah menyajikan bagaimana emosi dari twit terkait isu vaksin Covid-19 secara umum. Terlihat bahwa emosi Anticipation paling dominan, diikuti oleh Trust, Joy, Surprise, Fear, Angers, Sadness, dan Disgust.

Lalu untuk topik vaksin Covid-19 dari China, Anticipation juga menjadi jenis emosi paling dominan, diikuti oleh Joy, Fear, Surprise, Trust, Anger, Sadness, dan Disgust.

2 dari 4 halaman

---

Top Influencer

Top influencers pada percakapan mengenai vaksin Covid-19 secara umum adalah presiden Joko Widodo; Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang berpartisipasi sebagai relawan untuk uji coba vaksin; Dirga Sakti Rambe, dokter sekaligus vaksinolog pertama Indonesia lulusan University of Siena, Italia; Tirta Hudhi, lulusan Fakultas Kedokteran UGM yang kini menjalankan bisnis cuci sepatu dan sangat aktif di media sosial; Hidayat Nur Wahid, politikus sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadlian Sejahtera; Pandu Riono, ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI); Fadli Zon, politikus dan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra; dan beberapa akun lainnya seperti terlihat pada grafik Social Network Analysis di bawah ini.

Salah satu hal yang menonjol adalah Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) secara konsisten lantang bersuara tentang vaksin Covid-19 dari China. Pada 25 Agustus, Politikus PKS itu membagian artikel yang mengutip pernyataan epidemiolog yang menyarankan Indonesia jangan hanya tergantung pada China. Twit itu secara akumulatif mendapatkan lebih dari seribu respons.

Berselang dua hari kemudian, wakil ketua MPR RI periode 2019-2024 itu kembali menyitir artikel yang menyebut Rusia menawarkan vaksin Covid-19 Sputnik-V ke Indonesia dengan harga murah.

“Bila benar dan fakta bahwa uji coba vaksin dari China juga belum ada hasilnya, mestinya pemerintah buka kerja sama dengan Rusia, juga dengan Australia, Korsel, Inggris, dan AS untuk hadirkan vaksin itu,” kata Hidayat mengomentari berita tersebut, yang mendapatkan lebih dari dua ribuan tanggapan.

Lalu pada 2 November 2020, dia kembali berkomentar mengenai vaksin sambil mengutip artikel tentang warga Brasil yang menolak vaksin Covid-19 dari China dan menyatakan bahwa mereka bukan kelinci percobaan.

“Pemerintah juga harus pastikan soal ini karena WNI tentu juga bukan kelinci percobaan. Negara diwajibkan oleh UUD untuk melindungi seluruh Rakyat Indonesia,” tutur Hidayat dalam twit yang nyaris mendapatkan tiga ribuan respons tersebut.

Mengapa Hidayat Nur Wahid mengkritik vaksin ataukah dia termasuk kubu antivaksin?

“Tidak (antivaksin) ya. Pasti kita mendukung vaksin, tidak mungkin tidak mendukung karena Covid-19 ini salah satu solusinya vaksin,” kata HNW kepada Liputan6.com, Selasa (24/11/2020) malam.

Meski demikian, ia menyebut protokol kesehatan dan usaha lain harus dilakukan pemerintah, sebab vaksin hingga kini belum ditemukan. Baca selengkapnya di tautan ini.

Sementara, top influencer lain, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya siap untuk menjadi penerima awal dari vaksin COVID-19 apabila diminta oleh tim.

“Kalau ada yang bertanya, ‘presiden nanti di depan atau di belakang?’, kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, saya siap,” kata Jokowi seperti dikutip dari siaran langsung di kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Kasus Brasil Picu Keraguan Vaksin China

Menurut data Drone Emprit Academic, percakapan spesifik tentang vaksin China mulai dari 1 hingga 25 November melibatkan lebih dari 4 ribuan twit.

Di percakapan ini, Hidayat Nur Wahid kembali menjadi salah satu top influencers antara lain karena twit yang mengomentari sikap warga Brasil. 

Memang, kabar tentang Brasil yang membatalkan pemesanan vaksin China merupakan salah satu pemicu percakapan dengan topik ini. Kemudian Peru pun melakukan hal serupa. Twit dari akun resmi media massa arus utama lokal yang mengabarkan berita ini di Twitter, banyak ditanggapi oleh warganet seperti tampak di bawah ini.

Meski sempat dibatalkan, uji klinis vaksin asal China di Brasil dan Peru dilanjutkan, baca selengkapnya di tautan ini. 3 dari 4 halaman

---

Akun Bot dan Anonim

Temuan kami di isu ini, terpantau banyak akun yang meramaikan tagar #VaksinAman dan #UjiKlinisAman dibuat pada bulan September dan Oktober 2020. Banyak di antara akun-akun itu pun tidak memiliki pengikut sama sekali, bahkan ada yang memakai foto profil default. 

Temuan menarik lainnya, akun dari “media alternatif” @OposisiCerdas [oposisicerdas.com] dan @geloraco [gelora.co] juga terlibat cukup aktif di percakapan ini. Liputan6.com menyematkan istilah “media alternatif” karena mereka tidak mencantumkan susunan redaksi dan/atau alamat jelas mereka. 

Saat ini @OposisiCerdas dan @geloraco masing-masing memiliki lebih dari 50 ribu dan 180 ribu pengikut. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika kedua akun itu juga termasuk ke dalam Top Influencers.

Percakapan vaksin di Facebook

Menggunakan CrowdTangle, alat yang merekam percakapan publik yang dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook, kami mencari postingan tentang vaksin Covid-19 di Facebook dengan interaksi tertinggi. 

Untuk isu vaksin Covid-19 secara umum, ada seribu postingan yang terekam dan menghasilkan lebih dari lima juta respons dari pengguna Facebook (likes, comments, dll). 

Halaman resmi milik media massa arus utama, termasuk Liputan6.com, menjadi salah satu kontributor terbesar dari posting tentang isu ini di Facebook dari 25 Agustus hingga 25 November 2020.

Sementara itu, isu vaksin Covid-19 dari China menghasilkan sekitar lima puluh ribuan tanggapan (likes, comments, etc.) di Facebook.  

https://datawrapper.dwcdn.net/5PWMu/3/

Berdasarkan data, halaman yang paling banyak membagikan informasi terkait vaksin China pada periode 1-25 November 2020 juga didominasi oleh media massa arus utama, termasuk China Xinhua News versi Indonesia. 

Ringkasan

Sentimen dan persepsi publik terkait vaksin Covid-19, khususnya di media sosial, tampak heterogen. Secara umum kubu positif masih mendominasi, tetapi tidak sedikit pula yang negatif dan netral. Namun, untuk isu vaksin China, reaksi warganet cenderung positif.

Menariknya, berdasarkan data, ada sejumlah faktor yang memengaruhi sentimen persepsi warganet, yakni pendapat tokoh, pemberitaan media massa, peristiwa di negara lain, dan akun bot maupun akun anonim yang diduga terkait penentuan agenda tertentu (agenda setting).4 dari 4 halaman

---

Target Vs Realisasi Vaksinasi Covid di Indonesia

Vaksinasi massal Covid-19 di Indonesia diagendakan pada Desember 2020 atau Januari 2021. Vaksin apa yang akan dipakai? Belum tahu. Hingga saat ini semua vaksin masih berstatus kandidat, 

Sejauh ini, komitmen pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia yang berjalan baru dengan perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac. Uji klinis fase 3 kandidat vaksin Sinovac tengah dilakukan oleh tim peneliti Universitas Padjadjaran Bandung. Nantinya, jika berhasil dikembangkan, vaksin Covid-19 Sinovac akan diproduksi oleh Bio Farma. 

Pemerintah terus menjajaki kerja sama dengan negara lain untuk pengadaan vaksin Covid-19. Terbaru, dengan produsen vaksin Pfizer dan AstraZeneca. Namun, Bio Farma melalui Direktur Operasi Rahman Roestan mengatakan bahwa potensi kerja sama tersebut masih terus dikaji, salah satunya mengenai pendistribusian, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dan tropis. 

“Bukan hanya masalah kecepatan, kecukupan, tetapi juga kepraktisan di lapangan dan bisa tidaknya nanti secara teknis didistribusikan ke berbagai provinsi,” ujarnya.

Jika Pemerintah dapat mendatangkan vaksin siap pakai dalam waktu dekat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) siap melakukan pendampingan terkait mutu, keamanan, dan khasiat, pada vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia dari mana pun asalnya.

“Apapun keputusan dari pemerintah untuk memilih vaksin mana yang akan masuk ke Indonesia, kami siap untuk mendampingi, melihat aspek mutunya, keamanan, dan khasiatnya,” kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers secara virtual terkait vaksin COVID-19, usai mengunjungi Bio Farma pada Kamis (26/11/2020).

BPOM bisa memberikan Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA), meski vaksin COVID-19 tersebut tidak melakukan uji klinis di Indonesia. Asalkan, vaksin telah melalui kajian yang benar di negara-negara lain sehingga datanya bisa digunakan oleh BPOM untuk mendapatkan kelayakan izin penggunaan di Indonesia. 

“Apabila vaksin tersebut sudah di-review oleh otoritas obat suatu negara, yang baik proses evaluasinya, seperti di US FDA dan beberapa negara lain yang menjadi reliance kami, bisa juga kami berikan Emergency Use Authorization,” ujarnya.

Mengacu pada pedoman persetujuan emergensi dari WHO (WHO Emergency Listing), US Food and Drug Administration (FDA), dan European Medicines Agency/EMA (Conditional Approval), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar BPOM dapat memberi izin guna darurat vaksin Covid-19. Syarat tersebut yakni vaksin harus sudah memiliki data uji klinis fase 1 dan 2 secara lengkap, serta data analisis interim uji klinis fase 3, dan data efficacy (khasiat) vaksin COVID-19 minimum 50 persen.

Meski nantinya sudah mendapatkan EUA, uji klinis lanjutan terhadap vaksin COVID-19 akan tetap dilakukan.

“Clinical trial akan berjalan terus walaupun sudah diberikan Emergency Use Authorization, trial untuk vaksin agar mendapatkan data-data terkait efikasinya akan terus berjalan. Badan POM akan terus mengawal,” ujar Penny dalam konferensi pers virtual dari kantor BPOM, Jakarta pada Kamis (19/11/2020). 

Pengawalan bersama tim pemantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) juga tetap dilakukan untuk melihat keamanan vaksin COVID-19.

Selain EUA, Penny menyebut ada alternatif lain untuk penggunaan vaksin di masa darurat yang juga diberikan WHO, yakni Compassionate Use. Izin ini diberikan bagi obat atau vaksin yang masih dalam pengembangan tapi sudah punya cukup data yang dikaitkan dengan mutu yang sudah sesuai ketentuan dan keamanan tapi belum terlihat kemanjuran (efficacy)-nya. 

“Penggunaan Compassionate Use bisa diberikan tentunya dengan ada permintaan dari Kementerian atau fasilitas kesehatan untuk bisa diberikan dengan perluasan akses obat uji atau vaksin uji untuk kepentingan restricted. Jadi untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” jelas Penny dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (17/11). 

Penggunaan Compassionate Use vaksin Covid-19 sudah digunakan di China dan Uni Emirat Arab. “Itu sudah diberikan di China untuk tenaga kesehatan, militer, dan guru. Demikian juga di Uni Emirat Arab,” ucap Penny.

Compassionate Use juga pernah dilakukan pada vaksin Ebola dan Demam Kuning (Yellow Fever) di Amerika. 

Link: https://www.liputan6.com/tekno/read/4410507/kupas-data-vaksin-covid-19-antara-harapan-dan-keraguan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dukungan terhadap UU Cipta Kerja di media sosial terutama Twitter cenderung menguat di tengah tren penurunan percakapan tentang UU Cipta Kerja dalam beberapa hari terakhir.

Drone Emprit sebagai salah satu analis media sosial menemukan tren penurunan narasi dari penolakan UU Cipta Kerja di Medsos.

Pemerintah telah memanfaatkan beragam platform untuk merespon penolakan publik dalam mensosialisasikan UU Omnibus law.

Misalnya dengan membuat kontra narasi, tagar-tagar yang menunjukkan manfaat UU Ciptaker, menampilkan infografis, dan video.https://www.youtube.com/embed/nislXWcstxE

Pengamat media sosial (Medsos) dari Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyebutkan, penguatan dukungan terhadap UU Cipta Kerja ini mengindikasikan keberhasilan strategi sosialisasi para pendukung UU Cipta Kerja, dalam menjaga konsistensi dan memainkan tagar-tagar yang lebih bervariasi di Twitter.

“Strategi ini bertolak belakang dari kelompok penentang yang timbul tenggelam dan monoton dalam memainkan tagar, sehingga dukungan Netizen dari hari ke hari makin mengarah kepada UU Cipta Kerja,” terang Ismail Fahmi di Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Konsolidasi di kalangan pendukung UU Cipta Kerja juga lebih kuat dibandingkan dengan masa-masa awal pengesahan UU Cipta Kerja.

Menurut Ismail, ini terlihat dari makin banyaknya unsur akademisi dan masyarakat sipil yang secara terbuka menyatakan dukungan atau berbicara tentang aspek-aspek positif dari UU Cipta Kerja.

“Awalnya, dukungan terhadap UU Cipta Kerja didominasi oleh pejabat pemerintah. Belakangan, makin banyak akademisi dan masyarakat sipil yang berargumen mendukung UU Cipta Kerja, termasuk dari lembaga-lembaga think tank terkemuka,” ujarnya.

“Platform media sosial terbukti menjadi kanal penting bagi pemerintah untuk mensosialisasikan UU Ciptaker dan membangun kontra narasi terhadap penolakan yang dilakukan oleh publik. Narasi ini jika dilakukan secara konsisten dan terus menerus, akan mampu membangun opini publik,” ujarnya.(WILLY WIDIANTO)

Link: https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/26/pemerintah-manfaatkan-media-sosial-untuk-sosialisasi-uu-cipta-kerja.

jpnn.com, JAKARTA – Pengamat media sosial (Medsos) dari Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengungkapkan dukungan terhadap UU Cipta Kerja saat ini semakin menguat.

Ini terlihat di jagat media sosial Twitter di tengah tren penurunan percakapan tentang UU Cipta Kerja dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, pada Selasa (24/11), tagar #IndonesiaProKerja bertengger di puncak trending topic Twitter selama lebih dari dua jam berturut-turut sejak pukul 06.00, dan masih bertahan di jajaran 10 besar hingga pukul 10.00 WIB.

Ini Penjelasannya Ismail mengatakan penguatan dukungan terhadap UU Cipta Kerja ini mengindikasikan keberhasilan strategi sosialisasi para pendukung undang-undang tersebut dalam menjaga konsistensi dan memainkan tagar-tagar yang lebih bervariasi di Twitter.

“Strategi ini bertolak belakang dari kelompok penentang yang timbul tenggelam dan monoton dalam memainkan tagar, sehingga dukungan netizen dari hari ke hari makin mengarah kepada UU Cipta Kerja,” terang Ismail Fahmi di Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Konsolidasi di kalangan pendukung UU Cipta Kerja juga lebih kuat dibandingkan dengan masa-masa awal pengesahan UU Cipta Kerja. Baca Juga: 5 Berita Terpopuler: Tokoh FPI Nekat tak Penuhi Panggilan Polisi, Anies Tebar Ancaman, Jokowi dan Puan Dihina di TikTok Menurut Ismail, ini terlihat dari makin banyaknya unsur akademisi dan masyarakat sipil yang secara terbuka menyatakan dukungan atau berbicara tentang aspek-aspek positif dari UU Cipta Kerja.

“Awalnya, dukungan terhadap UU Cipta Kerja didominasi oleh pejabat pemerintah. Belakangan, makin banyak akademisi dan masyarakat sipil yang berargumen mendukung UU Cipta Kerja, termasuk dari lembaga-lembaga think tank terkemuka,” ujarnya. Saat ini, pendiri Drone Emprit menemukan tren penurunan narasi dari penolakan UU Cipta Kerja di medsos.

Ini Bukan Cipta Kerja Pemerintah pun telah memanfaatkan beragam platform untuk merespons penolakan publik dalam menyosialisasikan UU Omnibus law. Misalnya dengan membuat kontra narasi, tagar-tagar yang menunjukkan manfaat UU Ciptaker, menampilkan infografis, dan video.

“Platform media sosial terbukti menjadi kanal penting bagi pemerintah untuk mensosialisasikan UU Ciptaker dan membangun kontra narasi terhadap penolakan yang dilakukan oleh publik. Narasi ini jika dilakukan secara konsisten dan terus menerus, akan mampu membangun opini publik,” pungkasnya. (flo/jpnn)

Link: https://www.jpnn.com/news/banyak-aspek-positif-uu-cipta-kerja-kini-didukung-berbagai-kalangan?page=1