Jakarta, CNN Indonesia —
Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menyatakan narasi kontra Undang-Undang Omnibus Law mengendor di media sosial. Sebaliknya, terjadi pergeseran narasi dari kontra ke pro Omnibus Law dalam beberapa waktu terakhir.
Hal ini menurutnya disebabkan beberapa faktor. Di antaranya karena aktivis dan mahasiswa yang sporadis dan tidak punya energi untuk aksi jangka panjang, hingga kembalinya para fans K-pop–yang tadinya berperan besar menggaungkan isu Omnibus Law di sosial media–ke “habitat” awal mereka.
Ismail mengungkap percakapan soal Omnibus Law naik pesat di media sosial setelah dimotori oleh kelompok akademisi, aktivis dan LSM yang menyoroti soal masalah dalam UU tersebut.
Percakapan ini kemudian menurutnya memantik keingintahuan kelompok generasi milenial dan Z (K-poppers).
“K-poppers yang tadinya tidak paham, turut membaca masalah RUU ini. Setelah paham, mereka dalam waktu singkat bersatu,” ujar Ismail lewat Twitter, Selasa (10/11).
Kelompok ini lalu berhasil mengangkat #MosiTidakPercaya dan tagar lain untuk menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law menjadi trending topic dunia, bersatu dengan akademik, BEM, aktivis, LSM, media, dan oposisi ke dalam sebuah klaster besar.
Namun, Ismail menyampaikan trend percakapan tentang Omnibus Law atau Cipta Kerja mulai menurun ketika K-poppers kembali ke ‘habitatnya’.
“Sejak K-Poppers tidak lagi mengangkat isu Omnibus Law ini (10 Oktober), trennya terus turun. Akibatnya terjadi pergeseran narasi dalam tagar dari kontra ke pro Omnibus Law,” ujarnya.
Kendornya narasi kontra Omnibus Law, kata Ismail, juga terlihat dari sepinya percakapan penolakan UU Omnibus Law dalam beberapa hari terakhir.
“Mahasiswa tidak aktif, yang ada dari ProDem yang fokus pada pembebasan pada pendiri KAMI yang ditahan,” ujarnya.
Penangkapan petinggi kelompok Koalisi Aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE, menurut Ismail memang berpengaruh pada narasi kontra Omnibus Law di media sosial.
“Penangkapan petinggi KAMI tampaknya sangat berdampak pada turunnya volume percakapan netizen tentang Omnibus Law. Netizen kemungkinan menjadi lebih berhati-hati (atau mungkin takut) agar tidak terkena UU ITE,” ujar Ismail.
Selain itu, dia berkata dua demo setelah demo besar 8 Oktober, yakni demo PA 212 dan demo BEM SI juga kurang terdengar gaungnya di medsos. Dia menduga karena mereka kurang memainkan media sosial atau netizen menjadi lebih berhati-hati setelah petinggi KAMI ditangkap karena UU ITE.
Sedang di kelompok pro, ia mengungkap pemerintah juga melakukan kontra narasi dengan dukungan tim media sosial, tagar manfaat Omnibus Law yang disertai infografis dan video yang membuat narasi pro-kontra kini lebih seimbang.
Media Kernels Indonesia 