TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengungkapkan fenomena #KaburAjaDulu yang saat ini viral ternyata telah muncul sejak September 2023.
Ia mengatakan pada saat awal munculnya pada September 2023, tagar tersebut digunakan oleh para anak muda pegiat teknologi informasi (IT) yang berada di luar negeri melalui akun-akun media sosial mereka.
Saat itu, lanjutnya, tagar tersebut banyak digunakan untuk berbagi informasi untuk mencari penghidupan di luar negeri, pengalaman kerja di luar negeri, soal anak, hingga pendapatan.
Hal itu diungkapkannya dalam Forum Diskusi Denpasar 12 Edisi ke-222 Bertajuk Fenomena “Kabur Aja Dulu” dan Realitas Generasi Muda Indonesia yang digelar secara daring pada Rabu (19/2/2025).
“Tapi kalau kita lihat sebelumnya, ini sudah lama ya tagarnya. Jadi sejak September 2023. Ini kan 2025 baru rame ya. 2023 sudah muncul. Dan pada saat itu, tagar kabur aja dulu enggak seperti sekarang menjadi alasan,” ungkap Fahmi.
“Sekarang terlalu banyak alasan ketidakpuasan dan lain-lain saya kira lebih banyak didorong oleh kondisi ekonomi dan pengetatan anggaran dan lain-lain,” lanjutnya.
Kemudian, tagar terssebut semakin ramai digunakan hingga 2024.
Tagar tersebut, kata Fahmi, semakin ramai karena juga digunakan oleh akun-akun media sosial yang memiliki visi sama yakni untuk berbagi informasi mengenai peluang kerja di luar negeri dan tips-tips ke luar negeri.
“Kebetulan kabur aja dulu ini kayak cocok ya. Cocok dengan visi dan konten dia, kemudian dipakai. Nah itu membuat kabur aja dulu itu sejak tahun 2023 akhir, 2024, sepanjang 2024 itu tinggi terus,” kata Fahmi.
“Lumayan tinggi gitu. Karena banyak exchange (pertukaran) informasinya. Baru belakangan aja ini naik pesat,” ujar dia.
Tagar itu, ungkap dia, justru semakin viral dengan respons negatif dari sejumlah pejabat pemerintah terhadap tagar tersebut.
Tidak hanya semakin ramai digunakan, namun juga sentimen negatif terhadap para pejabat pemerintah itu juga semakin meningkat.
Respons negatif yang dimaksud tersebut, kata dia, di antaranya mengaitkan tagar tersebut dengan kadar nasionalisme pengguna tagar.
Para pengguna tagar tersebut di media sosial, menurut Fahmi, mengkritik pernyataan-pernyataan pejabat pemerintahan yang dinilai tidak tepat itu justru dengan video-video berdurasi pendek melalui media sosial TikTok atau Instagram khas generasi milenial dan generasi Z.
“Enggak pakai (kritik) frontal tapi dengan gaya yang lucu-lucu. Dan itu akhirnya apa? Jadi lebih viral lagi. Lebih viral lagi, akibatnya jadi kritik sosialnya itu semakin nama makin tinggi. Kritik terhadap politik semakin lama semakin tinggi,” ungkapnya.
Menurutnya hal tersebut bisa dijadikan pelajaran bagi para pejabat pemerintahan untuk memberikan respons yang tepat dengan terlebih dulu mempelajari kenapa tagar tersebut muncul serta bagaimana situasi dan kondisi emosional publik ketika tagar itu muncul.
Sehingga, ungkapnya, para pejabat tersebut bisa memberikan respon yang tepat.
“Harapannya supaya, ini kan karena sifatnya kritik kepada pemerintah. Jadi pemerintah paham dulu lah. Dipahami situasinya seperti apa. Kemudian tidak menuding,” ucapnya.
Fahmi pun mengungkapkan meningkatnya tren penggunaan tagar tersebut di media sosial juga cenderung alami dan bukan dibuat oleh Bot (robot).
Berdasarkan analisis Drone Emprit, kata dia, tagar #KaburAjaDulu rata-rata dibuat oleh akun-akun media sosial yang telah ada sejak tahun 2009.
Selain itu, kata dia, tagar tersrbut juha tersebar tidak hanya di Indonesia melainkan juga di beberapa negara lain.
“Tapi yang ini cukup natural. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga sebarannya cukup luas di berbagai negara. Dari UK, South Korea, Singapura, dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini. Nah ini sebagai analisis bahwa ini betul-betul natural,” ungkapnya.
“Usia (pengguna)-nya, kalau yang saya lihat itu dari data, paling besar itu antara 19 sampai 29 tahun. Jadi ini kan usia-usia mereka lulus SMA, kuliah, dan lulus kuliah. Ini memang usia-usia kerja. Kemudian juga anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun. Berarti kan masih muda. Mereka udah banyak bahas tentang kabur aja dulu,” lanjutnya.
Fahmi pun menyarankan kepada para wakil rakyat untuk dapat mendorong perbaikan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap kualitas pendidikan dan pelatihan, ekonomi, serta perlindungan WNI di luar negeri.
“Jadi MPR dan DPR bisa mendorong pemerintah supaya ada perbaikan kebijakan ekonominya. Ini kan menjadi salah satu alasan kondisi ekonomi,” ungkap dia.
Harus Berhati-hati
Dalam acara yang sama, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memandang tren #KaburAjaDulu sebagai fenomena yang sangat unik.
Tren itu menurutnya tidak hanya bisa dilihat sebagai sebuah kritik sosial, namun juga bisa dilihat sebagai “wake up call” bagaimana anak muda melihat atau menempatkan dirinya dalam konteks tatanan bernegara dan kebangsaan.
Ia pun tidak setuju pada pandangan yang menyatakan bahwa ketika ada yang meninggalkan Indonesia untuk mencari penghidupan, berarti mereka kehilangan rasa patriotisme mereka.
“Pernyataan itu memang sama sekali tidak bisa dikaitkan. Kita juga menemui banyak sekali diaspora Indonesia yang mencari penghidupan di luar negeri namun tetap melakukan dan memiliki rasa kebangsaan luar biasa. Sehingga rasanya jargon itu tidak bisa dikaitkan begitu saja kalau ada yang mengaitkan,” ungkapnya dalam acara yang sama.
Lestari mencatat saat ini situasi telah berubah di mana anak-anak muda melihat dunia yang tanpa batas, tidak ada lagi sekat-sekat.
Hal itu, lanjut dia, memungkinkan mereka kemudian “berkelana”.
Bagi dia, hal tersebut sah-sah saja selama memang dilakukan dalam konteks mencari kehidupan yang lebih baik tanpa kehilangan jati dirinya sebagai manusia Indonesia.
Namun, menurut dia, belakangan ini semangat dari tren #KaburAjaDulu lebih kepada ajakan untuk melarikan diri dan pergi dari hal yang mereka tidak ingin hadapi.
Sindiran-sindiran yang ada di media sosial, terkesan mengarah kepada kekecewaan mereka terhadap situasi.
Menurutnya, hal itu patut dijadikan bagian dari otokritik bagi semua dan harus menimbulkan pertanyaan perihal sudah atau belumkah negara menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta apakah semua pihak betul-betul bisa melihat dan memperhatikan dimensi kemanusiaan dalam setiap kebijakan publik yang ada.
“Bisa jadi ini sekadar ‘fenomena’. Dan kita tahu kekuatan sosial media kadang-kadang mengalahkan realitas, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata dan harus berhati-hati,” ungkap Lestari.
“Jangan sampai kemudian tiba-tiba sesuatu yang sebetulnya tidak ada, dan tiba-tiba saja ternyata generasi muda kita memang memilih lebih baik meninggalkan Indonesia karena melihat mereka tidak memiliki masa depan lagi di sini,” pungkasnya.
Suasana pemilu di Hong Kong. (dok. PPLN Hong Kong)
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024). (IDN Times/Sonya Michaella).
Presiden Joko Widodo (dok. Sekretariat Presiden)
Media Kernels Indonesia 