Category: News

Bisnis.com, JAKARTA – Antusiasme publik terhadap isu pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terpantau cukup tinggi. Hal tersebut terungkap lewat akun Twitter milik pencipta aplikasi Drone Emprit Ismail Fahmi pada Rabu (23/5/2020).

“Percakapan tentang pelonggaran PSBB terlihat banyak dilakukan oleh akun yang terindikasi organik. Menandakan tingginya antusiasme publik atas isu ini,” tulis Ismail dalam aku Twitternya seperti dikutip Bisnis.com, Kamis (24/5/2020).

Berdasarkan analisa bot yang ditampilkan Drone Emprit, terdapat 11.684 author dengan total unggahan percakapan terkait dengan isu pelonggaran PSBB sebanyak 14.727. Total unggahan tersebut telah di-retweet sebanyak 12.657 kali dengan jumlah mention 1.510 kali, dan di-reply hingga 560 kali.

“Wacana pelonggaran PSBB yang sempat terdengar dari pemerintah dikritik keras oleh netizen, dan media juga menganggap itu gegabah,” imbuh Ismail.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tiga kriteria langkah kesehatan yang harus dipenuhi jika hendak melakukan pelonggaran pembatasan sosial merujuk ke World Health Organization (WHO).

Pertama, yang menjadi syarat mutlak adalah terpenuhinya kriteria epidemologi dengan indikator angka reproduction rate (Rt) atau reproduksi efektif harus mencapai di bawah 1 selama dua pekan. Untuk mencapai itu, angka reproduksi (R0) atau tren kasus baru harus berada di bawah 1 selama dua pekan.

Kedua, yakni kualitas sistem kesehatan yang terlihat dari kemampuan menangani kasus baru Covid-19; ketiga, survei yang mencakup kapasitas pengetesan Covid-19. Untuk melakukan penyesuaian PSBB, pemerintah harus memiliki kapasitas tes laboratorium yang cukup dan memiliki strategi tes yang jelas.

WHO menyaratkan jumlah tes per 1 juta penduduk bisa mencapai 3.500 jika hendak melakukan pelonggaran PSBB. Adapun, kapasitas Indonesia masih sebanyak 1.838 tes per 1 juta penduduk pada 19 Mei 2020.

Link: https://teknologi.bisnis.com/read/20200524/84/1244326/ada-isu-pelonggaran-psbb-warganet-berisik-di-twitter

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —  Fenomena saling hujat antar pengguna media sosial saat Ramadhan dan di tengah pandemi Covid-19 masih terus terjadi. Pengamat media sosial yang juga pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi menjelaskan, masih banyak netizen yang saling hujat di medsos. 

Pertengkaran tersebut masih karena dilatarbelakangi pertarungan politik saat Pemilu Presiden  2019 . Banyak buzzer dua kubu yang bertarung di pilpres tahun lalu masih saling hujat di media sosial terutama berkaitan dengan program dan kebijakan. 

“Tidak ada bedanya Ramadhan dengan sebelumnya, karena ini bawaan polarisasi yang engga akan pernah hilang. Dengan cara-cara masih ada buzer kan dari dua kubu, yang profesional dibayar. Dan dalam komunikasinya itu hanya mengkomunikasikan program, tapi menghujat-hujat juga,” kata Ismail kepada Republika pada Senin (18/5). 

Meski demikian,  Fahmi menjelaskan, ada kecenderungan kesamaan sikap netizen terkait pencegahan untuk memutus penyebaran  Covid-19.  Netizen cenderung akan menghujat pihak-pihak yang tidak mendukung langkah-langkah pencegahan Covid-19 serta pihak-pihak yang tidak mendukung upaya tenaga kesehatan dalam memerangi Covid-19. 

“Semisal ada yang menstigma menolak tenaga kesehatan, itu mereka langsung hajar. Prinsipnya pada covid ini netizen mengikuti apa yang direkomendasikan, tidak ngumpul-ngumpul, begitu ada yang ngumpul siapa pun itu dihajar. Entah itu di masjid, di pasar , di depan Sarinah termasuk yang jamaah tabligh. Karena mereka melihat ini berbahaya bagi komunitas secara umum. Entah itu eksekutif, atau siapapun yang bergerombol ini dihajar semua sama netizen,” kata dia. 

Di luar itu, Fahmi menilai, ada hal isu-isu terkait covid-19 yang membuat perbedaan pandangan netizen di media sosial hingga berujung saling menghujat bahkan saling menyebarkan berita hoax. Misalnya saja dengan adanya isu konspirasi dibalik pandemi covid-19 hingga membawa ras dan suku bangsa tertentu sebagai penyebab pandemi covid-19. 

“Masing-masing ada pendukungnya mereka saling hujat. Misal soal covid-19 itu bikinan Cina, ada sentimen Cina. Dari sisi lain ada buatan Yahudi, akibatnya mereka saling serang,” katanya. 

Terkait kebijakan yang diambil pemerintah terhadap penanganan covid-19, menurut Ismail, banyak netizen yang juga mengungkapkan  kebingungannya terlebih bila terjadi ketidak sesuaian pengambilan kebijakan antara pusat dan daerah. Namun pada akhirnya, menurut Ismail, netizen terbagi pada polarisasi politik yang dilahirkan saat pilpres tahun lalu. 

“Secara umum netizen itu bingung dengan kebijakan, gimana menghadapi itu, bingung karena berubah-ubah. Bahkan terkadang bertolak-belakang pusat dan daerah dengan menteri sehingga tidak sinkron membuat bingung netizen. Ujungnya saling serang lagi, polarisasi politik lagi seperti pilpres,” tuturnya.

Link: https://republika.co.id/berita/qarxtj483/netizen-masih-saling-hujat-selama-bulan-puasa

tirto.id – Sebuah konser amal yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan MPR RI, Minggu (17/5/2020) kemarin, dikritik banyak pihak. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar misalnya, mengatakan konser tersebut ngawur karena mengabaikan salah satu protokol kesehatan penanganan COVID-19 paling standar: menjaga jarak.

Konser ini sangat kontras dengan acara serupa yang digelar Didi Kempot, musisi yang baru saja meninggal dunia.

“Konser amal Didi Kempot dari rumah yang patuh, ikuti protokol COVID-19 kumpulkan Rp5,3 miliar. Konser BPIP yang dibuka Presiden Jokowi dengan tidak mengindahkan protokol COVID-19 hanya mampu mengumpulkan Rp4 miliar. BPIP kok ngasih contoh ngawur? Apa ikuti protokol COVID-19 itu tidak Pacasilais?” kata Renanda lewat Twitter, Senin (18/5/2020) pagi.

Renanda tidak tiba-tiba membandingkan konser BPIP dengan acara Didi Kempot, yang digelar pada Sabtu 11 April lalu. Ia mengatakan demikian karena sebelumnya Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo mengatakan konser ini seperti “konser Didi Kempot”. Acara yang “dikemas mirip dengan konser Didi Kempot” pun tertera dalam laman resmi BPIP.

Sentimen warganet terhadap dua konser ini pun berbeda sama sekali, demikian analisis Drone Emprit–mesin untuk menganalisis media sosial.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan “konser BPIP sepi pendukung di media sosial” dan “kebanyakan merah alias negatif”. Sementara konser Didi Kempot, katanya via Twitter, baik akun yang dikenal sebagai oposisi atau pendukung pemerintah “bersatu dalam Sobat Ambyar”.

Lewat Instagram, BPIP mengatakan konser bertajuk ‘Berbagi Kasih Bersama Bimbo: Konser Penggalangan Dana untuk Korban COVID-19’ ini mengundang Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Sementara beberapa artis yang meramaikan selain Bimbo adalah Rossa, Judika, Via Vallen, dan Reza Rahadian. Seluruh acara bisa disaksikan lewat 10 televisi, termasuk TVRI dan BNPB TV.

Presiden juga melelang motor listrik yang sudah ia tanda tangani dalam konser itu. Jokowi menamakan motor itu ‘Si Gesit’.

Konser dan penggalangan dana semacam ini pada dasarnya baik, tapi jadi buruk karena membuat orang-orang berkumpul, kata anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan Tirto, Senin siang. “Konser bisa jalan dengan masing-masing di tempat dan bisa beramal dari mana pun” katanya.

Namun Bambang Soesatyo menepis tudingan tersebut. “Tidak ada kumpul-kumpul. Yang ada di studio hanya Bimbo dan pembawa acara,” katanya lewat keterangan tertulis yang diterima wartawan Tirto, Senin pagi.

Selain motor listrik Jokowi, Bamsoet mengatakan ada banyak lukisan dan jaket yang terjual seharga ratusan juta. “[Hasilnya] diberikan secara cuma-cuma untuk membantu yang lebih membutuhkan” seperti “peternak, nelayan, dan petani”.

Konser ini menurutnya bukan inisiatif pemerintah, tapi “seniman dan pekerja seni”. Karena itu pula ia menegaskan konser ini bukan juga politik pencitraan “karena pemilu masih jauh”.

Bamsoet, demikian ia biasa disapa, lantas menegaskan kalau “sebaiknya enggak perlu ngomel dan nyinyir. Percayalah, berbuat dan berbagi, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan itu indah.”

Tidak Tepat

Mardani mengatakan konser ini tetap saja keliru karena jelas-jelas penyelenggara acara abai terhadap prioritas pekerjaan. Alih-alih duduk santai menikmati konser, katanya, ada banyak hal-hal konkret yang perlu diawasi langsung. Misalnya mengawasi penyaluran sembako.

“Wakil rakyat mesti memberi contoh PSBB dan jangan banyak buang waktu dengan sibuk menikmati konser, sementara 3 juta buruh sudah di-PHK dan bantuan sembako kita belum lancar,” katanya.

Asfinawati, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil, juga menilai serupa. Menurutnya konser amal tersebut tidak sejalan dengan fungsi dan kewenangan MPR dan BPIP. “Mencari dana semua bisa, tapi mengawasi eksekutif enggak semua bisa,” katanya Asfin saat dihubungi pada Senin sore.

Menurut Asfin, dalam kegiatan seperti apa pun, akan selalu ada kemungkinan orang-orang berkumpul kendati bukan sebagai penonton. Hal tersebut dibuktikan dengan unggahan foto Renanda Bachtar di Twitter. Di sana terlihat para pejabat berkumpul tanpa menerapkan jaga jarak dan tidak pakai masker.

“Mereka sendiri berkumpul saja sudah memberi contoh tidak benar kepada rakyat,” kata Asfin.

Asfin menduga konser tersebut adalah salah satu agenda pemerintah dalam membuka kembali aktivitas-aktivitas ekonomi dan politik di ruang publik dengan dalih ‘new normal’, padahal menurutnya itu semua hanya atas dasar pertimbangan politis, bukan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan tanpa basis data seperti ini, misalnya memutuskan melonggarkan PSBB, menurut Asfin adalah bentuk nyata kegagalan pemerintah melindungi warga.

“Dalam kacamata hukum, akibat yang menyertai perbuatan ini termasuk kematian warga adalah tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan,” katanya.

Link: https://tirto.id/betapa-ngawurnya-membandingkan-konser-amal-bpip-dengan-didi-kempot-fxiB

Jakarta, CNN Indonesia — Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengatakan orang Indonesia tidak paham dengan potensi kejahatan akibat  kebocoran data pribadi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, hingga alamat. Hal ini membuat orang Indonesia cenderung cuek dengan kebocoran data di samping kata sandi.

Pernyataan ini diungkap Ismail setelah Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan yang mencuri 91 juta akun dan 7 juta akun pedagang.Data-data yang bocor, mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, nomor ponsel, lokasi, hingga jenis kelamin.

“Orang Indonesia cenderung tidak paham dengan bahaya dari data pribadi yang menyebar. Jadi kalau tersebar, mereka biasa saja,” ujar Ismail saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (5/5).

Bahaya data pribadi yang telah bocor tersebut berujung pada penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering).

Ismail juga menjelaskan orang Indonesia cepat melupakan sesuatu. Ismail yakin, kepercayaan publik terhadap Tokopedia akan pulih dengan cepat. Bisnis akan berjalan kembali normal saat orang-orang membutuhkan Tokopedia untuk belanja online.

“Cepat lupa, begitu butuh ya business as usual sementara data sudah ke mana-mana,” kata Ismail.

Lebih lanjut Ismail juga menjelaskan rasa acuh tak acuh terhadap data ini juga terlihat dari tidak ada satu pun pengguna yang menuntut Tokopedia. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga belum ada yang menuntut. 

“Beda dengan luar negeri, di mana publik langsung menuntut. Kalau di Indoenesia paling dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). LSM ada tidak menuntut supaya Tokopedia di suspend dulu. Bukan dari pemerintah tapi dari masyarakat,” kata Ismail.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemangku kebijakan, khususnya Kemenkominfo dan Badan Siber & Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan kesadaran publik tentang data pribadi.

Kemenkominfo dan BSSN diminta untuk memberi tahu ke publik terkait skenario terburuk yang bisa terjadi akibat kebocoran data pribadi. Hal ini dilakukan agar publik bisa lebih berhati-hati terhadap rekayasa sosial, bukan hanya sekadar mengubah kata sandi.

“Kemenkominfo dan BSSN harus ingatkan publik apa yang harus dilakukan oleh publik apabila datanya tersebar. Ini harus dijadikan sebagai peringatan. Jadi masyarakat bisa bersiap-siap kalau ada spamming hingga penipuan lewat telepon. Jangan cuek,” kata Ismail.

Sebelumnya, Kemenkominfo mengatakan CEO Tokopedia, Wiliam Tanuwijaya menjamin kata sandi aman dari kebocoran data yang dialami oleh Tokopedia.

Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Henri Subiakto mengatakan data yang bocor ‘hanya’ informasi seperti nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, lokasi hingga nomor telepon. Henri mengatakan Tokopedia memiliki keamanan siber yang berlapis.

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200505155313-185-500333/pakar-orang-ri-tak-tahu-bahaya-dari-kebocoran-data-tokopedia

Jakarta, CNN Indonesia — Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan yang mencuri 91 juta akun dan 7 juta akun pedagang. Tokopedia telah mengklaim informasi keuangan dan kata sandi aman, tapi data-data yang sudah terlanjur bocor bisa disalahgunakan oleh peretas.

Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi tetap menekankan ada data-data yang bocor dan dapat disalahgunakan oleh penjahat. Data-data yang bocor, mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, nomor ponsel, lokasi, hingga jenis kelamin. 

Ismail mengatakan Tokopedia memang memiliki keamanan data berlapis, mulai dari hash password hingga one time password (OTP/kode verifikasi yang dikirimkan lewat SMS).

Akan tetapi, Ismail mengatakan masalah kebocoran data tidak hanya berhenti di situs, sebab bisa meluas dan disalahgunakan oleh peretas. Bentuk penyalahgunaan mulai dari digunakan untuk telemarketing hingga penipuan rekayasa sosial (social engineering)

“Data-data yang sudah bocor dimanfaatkan untuk telemarketing. Kan sudah tahu nama, nomor ponsel, bisa dicari media sosial, sehingga bisa dihubungi,” ujar Ismail saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (5/5).

Ismail juga mengatakan data-data personal yang diambil bisa dipakai untuk rekayasa sosial yang terdiri dari scamming, phishing, atau profiling.

Penjahat dengan mudah melakukan serangan rekayasa sosial, pertama-tama penjahat akan profiling korban terlebih dahulu dengan mengandalkan data-data yang sudah diperoleh.

Salah satu contoh penipuan yang paling sering terjadi adalah penipuan dengan modus penjahat mengaku sebagai teman korban dan meminta sejumlah uang.

“Misalnya ada tahun orang ini pernah bekerja di mana, kemudian tahu temannya siapa dan detail informasinya. Jadi penjahat yang sudah punya nomor telepon korban, menelepon korban dan meminta transfer sejumlah uang,” kata Ismail.

Ismail mengatakan dirinya sejak awal tidak khawatir dengan peretasan akun Tokopedia atau informasi keuangan yang berada di akun karena lapisan keamanan Tokopedia. Akan tetapi, data-data yang sudah terlanjur bocor bisa digunakan untuk tindak kejahatan.

“Memang kalau dari sisi Tokopedia sudah ada OTP. Anggap aman, saya tidak khawatir,” ujar Ismail.

Oleh karena itu, Ismail mengatakan publik harus memiliki kesadaran bahwa kebocoran data tak hanya soal peretasan akun platform, tapi juga bisa meluas ke penipuan berbasis rekayasa sosial.

“Selama ini publik tak peduli data yang bocor tak hanya di log in saja karena data itu bisa digunakan oleh hal lain. Selama ini publik itu tidak peduli, karena mereka tidak sadar dari bahaya dari data pribadi yang menyebar,” tutup Ismail. (jnp/mik)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200505151913-185-500300/ahli-ungkap-akun-tokopedia-bisa-digunakan-berbagai-kejahatan

Jakarta, CNBC Indonesia – Pakar IT dari Drone Emprit and Kernels Indonesia Ismail Fahmi memiliki penilaian tersendiri perihal dugaan pembobolan 91 juta akun pengguna e-commerce Tokopedia. Menurut dia, sistem IT di Tokopedia sebenarnya relatif aman.

“Tokopedia punya OTP (One Time Password). Jadi begitu setiap login, akan dikirim OTP lewat SMS atau WhatsApp,” katanya ketika dihubungi CNBC Indonesia, Minggu (3/5/2020).

Akan tetapi, Ismail mengatakan aspek yang terpenting dari kasus ini bukanlah password di situs Tokopedia, melainkan data-data personal yang bocor. Seperti email, nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon yang dapat digunakan untuk keperluan lain.

“(Data-data personal) ini bisa dipakai untuk profiling, bisa untuk scamming. Jadi orang bisa beli database itu bukan untuk login ke Tokopedia, melainkan untuk mengetahui orang-orang dengan kelompok email dan nomor telepon di daerah tertentu yang bisa dikirim SMS yang jadi scam atau phising,” ujarnya.

Dengan data tersebut, Ismail bilang pengguna bisa ditakut-takuti. Kemungkinan lain hacker yang memiliki data tersebut berpura-pura menjadi pihak dari Tokopedia yang mengirimi pesan palsu kepada pengguna untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari data pribadi tersebut.

“Misal ‘anda harus ganti password’ yang dikirim bersamaan dengan link yang larinya ke situs yang dibuat oleh hacker ini. Situs-situs yang dibuat tampilannya mirip, tapi URL-nya dengan emblem-emblem blogspot atau semacamnya, atau datanya bisa digunakan di situs lain,” kata Ismail.

“Misalnya email tersebut digunakan untuk situs atau aplikasi lainnya yang misalnya membutuhkan tanggal lahir untuk verifikasi. Ini yang saya khawatirkan. Data tersebut dipakai untuk hal-hal seperti ini, untuk scam. Itu yang bahaya,” lanjutnya.

Di sisi lain, Manajemen Tokopedia mengakui ada upaya pencurian data pengguna. Hal itu disampaikan VP of Corporate Communications Tokopedia Nuraini Razak terkait isu kebocoran data 91 juta akun pengguna Tokopedia.

“Berkaitan dengan isu yang beredar, kami menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia, namun Tokopedia memastikan, informasi penting pengguna, seperti password, tetap berhasil terlindungi,” tulisnya dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2020).

Nuraini menambahkan saat ini pihak Tokopedia terus melakukan investigasi dan belum ada informasi lebih lanjut yang dapat kami sampaikan, Meski demikian, dia menyarankan agar pengguna Tokopedia untuk tetap mengganti password akunnya secara berkala demi keamanan dan kenyamanan pengguna.

Link: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200503170338-37-155907/sistem-it-tokopedia-sudah-aman-tapi

Program Kartu Prakerja masih meninggalkan polemik yang masih dibahas di ruang publik. Di samping polemik tentang kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan para mitra platform di Kartu Prakerja, mangkus dan sangkil atau tidaknya program ini masih dipertanyakan. Mencermati polemik di masyarakat, pemerintah dapat menimbang evaluasi model Kartu Prakerja.

Perkaranya, di ruang publik masyarakat masih beropini bahwa lebih baik anggaran dana digunakan untuk bantuan langsung. Jaring pengaman sosial semacam bantuan langsung tunai  (BLT) dianggap masyarakat lebih logis untuk menyambung hidup daripada pelatihan daring.

Opini-opini yang menyeruak di ruang publik ini salah satunya ditangkap dan dianalisis oleh lembaga swadaya, Drone Emprit,  melalui interaksi warganet di media sosial (Twitter, Instagram, Youtube, dan Facebook).

Dalam publikasinya berjudul ”Kartu Prakerja: Polemik dan Diskursus Publik

(7-21 April 2020), Ismail Fahmi mengulas tanggapan warganet terhadap kemunculan program ini di tengah situasi pandemi. Untuk menangkap percakapan tentang Kartu Prakerja, Drone Emprit menggunakan kata kunci: prakerja dan pra kerja dengan filter berikutnya kata kunci: kartu, pelatihan, kursus, unicorn, ruangguru, bayar, uang, BLT.

Untuk media sosial Twitter, nuansa yang ditemukan ialah sentimen negatif atau penolakan terhadap program Kartu Prakerja. Ditemukan, terdapat 112.899 mention dan pola retweet percakapan dengan 94.300 mention. Pada 18 April, percakapan didominasi dengan penolakan terhadap Kartu Prakerja dan desakan agar mengalihkan dana pelatihan ke BLT.

Program Kartu Prakerja masih meninggalkan polemik yang masih dibahas di ruang publik. Di samping polemik tentang kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan para mitra platform di Kartu Prakerja, mangkus dan sangkil atau tidaknya program ini masih dipertanyakan. Mencermati polemik di masyarakat, pemerintah dapat menimbang evaluasi model Kartu Prakerja.

Perkaranya, di ruang publik masyarakat masih beropini bahwa lebih baik anggaran dana digunakan untuk bantuan langsung. Jaring pengaman sosial semacam bantuan langsung tunai  (BLT) dianggap masyarakat lebih logis untuk menyambung hidup daripada pelatihan daring.

Opini-opini yang menyeruak di ruang publik ini salah satunya ditangkap dan dianalisis oleh lembaga swadaya, Drone Emprit,  melalui interaksi warganet di media sosial (Twitter, Instagram, Youtube, dan Facebook).

Dalam publikasinya berjudul ”Kartu Prakerja: Polemik dan Diskursus Publik

(7-21 April 2020), Ismail Fahmi mengulas tanggapan warganet terhadap kemunculan program ini di tengah situasi pandemi. Untuk menangkap percakapan tentang Kartu Prakerja, Drone Emprit menggunakan kata kunci: prakerja dan pra kerja dengan filter berikutnya kata kunci: kartu, pelatihan, kursus, unicorn, ruangguru, bayar, uang, BLT.

Untuk media sosial Twitter, nuansa yang ditemukan ialah sentimen negatif atau penolakan terhadap program Kartu Prakerja. Ditemukan, terdapat 112.899 mention dan pola retweet percakapan dengan 94.300 mention. Pada 18 April, percakapan didominasi dengan penolakan terhadap Kartu Prakerja dan desakan agar mengalihkan dana pelatihan ke BLT.

Di media sosial Instagram, nuansa sentimen negatif juga mendominasi. Terdapat total 114.185 engagement terkait Kartu Prakerja dan pola likes sebanyak 107.028 kali. Menariknya, warganet di kanal Instagram ini lebih menyoroti isu tentang keterkaitan Adamas Belva dengan statusnya sebagai Staf Khusus Presiden dan CEO Ruangguru.

Hal yang berbeda justru ditampilkan di kanal Youtube yang menaruh perhatian lebih pada momen kemunculan Kartu Prakerja di tengah pandemi dan narasi para korban PHK yang merasa tidak mendapat jawaban dengan adanya program ini. Terdapat 12.214 keterkaitan atau engagement terkait Kartu Prakerja. Konsep Kartu Prakerja oleh sebagian pihak dinilai tidak menjawab kebutuhan mereka yang menjadi korban PHK.

Narasi tentang bantuan langsung tunai atau BLT kembali terulang melalui media sosial Facebook. Secara jumlah, ditemukan 4.912 engagement dan pola shares pembahasan sebanyak 3.202 kali terkait Kartu Prakerja.

Di media ini, warganet merasa bahwa BLT lebih dibutuhkan ketimbang pelatihan daring yang tidak jelas manfaatnya. Semua tangkapan unggahan warganet dan perbincangan di media sosial ini menekankan bahwa sejak awal kemunculan hingga kini, Kartu Prakerja mendapatkan reaksi penolakan.

Warganet menilai, program pelatihan dinilai tidak menjawab permasalahan ekonomi dan kemampuan publik menjaga daya beli di tengah lesunya perekonomian dan meningkatnya PHK. Munculnya polemik inipun memicu sentimen lain yakni ketidakpercayaan dan kekecewaan publik terhadap pemerintah terkait kebijakannya di tengah situasi Covid-19.

Adapun analisis yang dilakukan Drone Emprit ini masih terbatas pada opini publik di media sosial. Meski begitu, pemerintah harus ingat pula bahwa media sosial kini menjadi ruang publik (public spehere) yang menjembatani opini dan persepsi masyarakat terhadap fenomena yang terjadi.

Maka, ada baiknya pertimbangan tentang jaring pengaman berupa BLT menjadi salah satu bahasan penting di situasi resesi ekonomi akibat pandemi. Bagaimanapun, masyarakat yang kehilangan mata pencarian membutuhkan bantuan nyata demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Langkah sejumlah pemerintah provinsi yang memberikan bantuan sosial kepada warganya patut diapresiasi meskipun masih harus dikawal agar tak luput dari celah penyalahgunaan anggaran dan bantuan oleh sejumlah pihak.

Kesenjangan digital

Selain dengung evaluasi kartu prakerja di media sosial, Kartu Prakerja juga bakal berhadapan dengan salah satu hambatan besar, yakni persoalan akses dan ketangkasan digital (digital savvy) masyarakat Indonesia. Perlu diingat, tidak seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, memiliki akses internet yang mumpuni dan keaktifan di dunia digital. Tentu saja, faktor lokasi, infrastruktur, dan edukasi menjadi persoalan yang masih belum rampung sebelum pandemi hadir.

Merujuk pada survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2018, penetrasi internet di Indonesia telah menjangkau 171,17 juta penduduk dari total populasi 264,16 juta penduduk. Artinya, penetrasi internet hanya di kisaran angka 64,8 persen. Hal ini juga senada dengan survei yang dilakukan We Are Social yang menyatakan penetrasi di kisaran 64 persen.

Untuk media sosial Twitter, pada 18 April, percakapan didominasi dengan penolakan terhadap Kartu Prakerja dan desakan agar mengalihkan dana pelatihan ke BLT.

Dalam surveinya, APJII melanjutkan bahwa penetrasi internet di Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa (55,7 persen). Sisanya, tidak ada yang sampai angka 20-an persen, kecuali Sumatera dengan 21,6 persen. Artinya, penetrasi internet belum menyeluruh hingga ke pelosok negeri.

Link: https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/05/02/evaluasi-segera-kartu-prakerja/