Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyatakan wedding organizer Aisha Weddings tidak jelas secara online atau offline. Dia mengatakan konten pada situs Aisha Weddings tentang pernikahan dini dan poligami baru muncul.
Menurut Ismail, Aisha Weddings sebagai WO resmi tidak jelas keberadaannya baik secara online maupun offline.
“Situs onlinenya juga baru diisi kontennya pada 9 Feb (berusia 1 hari), dan sebelumnya terakhir diupdate 2018, itu pun redirect ke situs lain,” ujar Ismail lewat akun @ismailfahmi, Rabu (10/2).
Ismail membeberkan situs Aisha Weddings, yakni aishaweddings.com telah muncul pada tahun 2018. Situs itu sebelumnya bernama aishaevents.com. Situs itu kemudian mengunggah konten baru pada tanggal 9 dan 10 Februari 2021, setelah absen sejak tahun 2018.
Ismail menilai konten yang ada di aishaweddings.com belum lengkap adan cenderung provokatif. Dia melihat baru beberapa halaman situs yang terisi, seperti tentang keyakinan poligami untuk anak muda.
“Sptnya web ini baru dibuat, tapi keburu ketahuan,” ujarnya.
Konten belum lengkap, isi provokatif
Baru beberapa halaman yg terisi, spt Keyakinan ttg Poligami, Untuk Kaum Muda. Sedangkan bagian Layanan, Covid-19, Kontak belum diisi.
Lebih lanjut, Ismail menilai Aisha Weddings terlalu dini membuat peluncuran. Hal itu terlihat dari tersebarnya spanduk di beberapa lokasi. Padahal, dia berkata situs belum lengkap.
“Saran: Web dilengkapi dulu, yg profesional. Baru spanduk disebar, biar lebih meyakinkan,” kicau Ismail.
Kecepetan Launching
Spanduk sudah dibikin di beberapa titik. Kl spanduk ada, artinya sudah siap terima layanan. Apalagi ada email dg domain.
Saran: Web dilengkapi dulu, yg profesional. Baru spanduk disebar, biar lebih meyakinkan. pic.twitter.com/oUuqQarYEK
Ismail perbincangan mengenai Aisha Weddings muncul pertama kali di Facebook, lalu diikuti oleh pengguna Twitter. Dia berkata banyak netizen yang menilai bahwa Aisha Weddings benar-benar ada dan menuding ada penggunaan agama untuk kepentingan tertentu.
Di sisi lain, Ismail menyampaikan perbincangan mengenai Aisha Weddings mendapat perhatian serius. Banyak media arus utama yang membuat berita Aisha Weddings meski isinya terkait pelaporan KPAI.
“Most Shared Images Dari Muhammadiyah, MUI, Rumah Kitab, KPAI, aktivis, netizen semua merespons. Intinya berupa pernyataan bahwa iklan Aisha Weddings ini melanggar UU, dan harus ditindak Polisi,” tutur Ismail.
Most Shared Images
Dari Muhammadiyah, MUI, Rumah Kitab, KPAI, aktivis, netizen semua merespons. Intinya berupa pernyataan bahwa iklan Aisha Weddings ini melanggar UU, dan harus ditindak Polisi. pic.twitter.com/BDsAjSUugJ
Terkait hal itu, Ismail juga berpendapat bahwa disinformasi yang meresahkan itu serius dibuat. Hal itu terlihat dari spanduk yang disebar di beberapa titik. Selain itu, banyak pihak sudah menyatakan keberatan atas iklan nikah muda, poligami, penyimpangan pemahaman agama, dan UU yang dibuat oleh akun tidak jelas ini.
“Jika tujuannya untuk membangun keresahan, misi ini cukup berhasil, karena narasinya berhasil menarik komentar dari berbagai organisasi besar, dan juga diliput media mainstream dan TV,” ujarnya.
5/ Jika tujuannya untuk membangun keresahan, misi ini cukup berhasil, karena narasinya berhasil menarik komentar dari berbagai organisasi besar, dan juga diliput media mainstream dan TV.
Lebih dari itu, Ismail mengimbau masyarakat tidak melanjutkan perbincangan mengenai Aisha Weddings. Sebab, dia berkata tidak jelas siapa yang membuat Aisha Weddings dan tujuannya sepertinya bukan sungguh-sungguh sebagai iklan WO profesional.
“Kita serahkan kepada kepolisian untuk mengungkap pelakunya biar tidak terulang,” ujar Ismail.
CLOSING
Menurut saya sih, kehebohan publik ini tak perlu dilanjutkan. Karena memang tidak jelas siapa yang membuat, dan tujuannya sepertinya bukan sungguh2 sebagai iklan Wedding profesional.
Kita serahkan kepada kepolisian untuk mengungkap pelakunya biar tidak terulang.
Wedding Organizer (WO) Aisha Weddings membuat geger dan meresahkan masyarakat. Pemantiknya karena Aisha Weddings menawarkan jasa pernikahan siri, poligami hingga anjuran perempuan untuk menikah diusia 12 hingga 21 tahun.
Kemunculan Aisha Weddings yang langsung viral ini menimbulkan tanda tanya, sebab situs, alamat dan nomor kontaknya tidak jelas. Masa ada bisnis jasa tanpa alamat?
Lalu, siapa sebenarnya pemilik Aisha Weddings dan sejak kapan kontroversi mereka mulai ramai di media sosial?
Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, menganalisis kejanggalan Aisha Weddings. Drone Emprit adalah sistem untuk memonitor serta menganalisis media sosial dan platform online yang berbasis teknologi big data.
Berikut analisis soal “Aisha Weddings” yang disampaikan Ismail Fahmi melalui akun Twitternya, Kamis (11/2). kumparan sudah meminta izin pihak Drone Emprit untuk mengutip twit tersebut.
Website Sudah Tidak Bisa Diakses
Website Aisha Wedding memang sudah tidak bisa diakses, tetapi menurut Fahmi jejak digitalnya masih bisa ditelusuri.”Banyak yang ngetag saya soal kehebohan aishaweddings ini. Di FB dan Web sudah hilang pagenya. Tapi jejak digital masih bisa dicek di http://Archive.org.” tulis Fahmi.
Aisha Weddings
Banyak yang ngetag saya soal kehebohan aishaweddings ini. Di FB dan Web sudah hilang pagenya. Tapi jejak digital masih bisa dicek di https://t.co/Hqynroy0c1.
Laman Aisha Weddings baru dibuat pada Selasa, 9 Februari 2021 atau satu hari sebelum viral di media sosial.”Kalau situs http://aishaweddings.com ini pada tahun 2018 dan sebelumnya, semua redirect ke http://aishaevents.com. Lalu lompat diupdate pada 2021. Di tahun 2021, konten baru diupdate tanggal 9 Feb (kemaren banget), dan hari ini 10 Feb. Tampak landing pagenya baru dibandingkan dengan last update tahun 2018 lalu,” kata Fahmi.
Isi Konten Provokatif dan Belum Lengkap
Konten yang ada di dalam website Aisha Weddings belum semuanya terisi. Selain itu juga sebagian isinya dinilai provokatif karena membawa-bawa agama untuk anjuran menikah diusia mulai 12 tahun. Soal isu poligami juga disebut bisa dinikmati semua umat Islam.
“Konten belum lengkap, isi provokatif. Baru beberapa halaman yang terisi, seperti Keyakinan tentang Poligami, Untuk Kaum Muda. Sedangkan bagian Layanan, Covid-19, Kontak belum diisi. Sepertinya web ini baru dibuat, tapi keburu ketahuan,” jelas Fahmi.
Konten belum lengkap, isi provokatif
Baru beberapa halaman yg terisi, spt Keyakinan ttg Poligami, Untuk Kaum Muda. Sedangkan bagian Layanan, Covid-19, Kontak belum diisi.
Dilihat dari promosi dengan menyebar spanduk di beberapa titik, seharusnya website sudah siap dan lengkap isinya untuk diakses orang yang membutuhkan informasi soal pernikahan. Selain itu nomor kontak dan alamat juga tidak jelas.
“Spanduk sudah dibikin di beberapa titik. Kalau spanduk ada, artinya sudah siap terima layanan. Apalagi ada email dengan domain. Saran, web dilengkapi dulu, yang profesional, baru spanduk disebar, biar lebih meyakinkan,” kata Fahmi.
Trending di Twitter
Fahmi mengatakan isu soal Aisha Weddings ini berangkatnya dari Facebook, baru kemudian ramai di Twitter. Di Twitter postingan awal yang tercatat adalah dari pemilik akun @SwetaKartika 9 Februari pukul 10.27 malam. Selain itu juga dari pemilik akun @representatif pukul 12.10 dini hari, pada Rabu 10 Februari, berasal dari netizen biasa yang merespons berita isu dari FB tersebut.
Tren di Twitter
Isu berangkatnya dari Facebook. Di Twitter postingan awal yg tercatat DE dari @SwetaKartika (10:27 pm 9Feb) dan @representatif (12:10 am 10Feb) berasal dari netizen biasa yang meresponse berita isu dari FB tsb. pic.twitter.com/VgEDPKbjqQ
Fahmi menulis, bila melihat komentar-komentar yang paling populer di Twitter, sebagian curiga ini bisnis betulan. Tapi banyak juga yang percaya bahwa Aisha Weddings ini betul-betul ada, sehingga menuding ada penggunaan agama untuk trafficking, bisnis esek-esek, agenda pedofilia hingga poligami.
Dilihat dari peta Social Network Analysis (SNA), media nasional, lembaga pemerintahan hingga pihak kepolisian juga ikut menanggapi informasi soal Aisha Wedding.
Peta SNA – Media Serius Menanggapi
Kalau dari peta ini, misi "Aisha Wedding" cukup berhasil membuat heboh dan viral, karena beritanya diangkat oleh banyak media main stream, bahkan TV, meski isinya adalah pelaporan KPAI. pic.twitter.com/hxMWe5olSo
Kalau dari peta ini, misi “Aisha Wedding” cukup berhasil membuat heboh dan viral, karena beritanya diangkat oleh banyak media mainstream, bahkan TV, meski isinya adalah pelaporan KPAI,” ujar Fahmi.
Dilihat dari banyaknya gambar yang dibagikan di media sosial, rata-rata semua mengecam dan meminta kepolisan bertindak. “Dari Muhammadiyah, MUI, Rumah Kitab, KPAI, aktivis, netizen semua merespons. Intinya berupa pernyataan bahwa iklan Aisha Weddings ini melanggar UU, dan harus ditindak polisi,” katanya.Volume 0%00:0001:14
7. Aisha Wedding Diduga Settingan
Kesimpulannya, lanjut Fahmi, Aisha Weddings sebagai WO resmi pernikahan tidak jelas keberadaannya. Baik secara online maupun offline. Apalagi dalam website atau akun media sosialnya tidak mencantumkan alamat dan nomor telepon.
“Situs onlinenya juga baru diisi kontennya pada 9 Feb (berusia 1 hari), dan sebelumnya terakhir diupdate 2018, itu pun redirect ke situs lain,” katanya.”Disinformasi yang meresahkan ini sengaja serius dibuat, dilihat dari spanduk (offline) yang disebar di beberapa titik,” ujar Fahmi.
3/ Disinformasi yg meresahkan ini serius dibuat, dilihat dari spanduk (offline) yang disebar di beberapa titik. 4/ Banyak pihak sudah menyatakan keberatan atas iklan nikah muda, poligami, penyimpangan pemahaman agama dan UU yg dibuat oleh akun tidak jelas ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Aisha Weddings mempromosikan jasanya dengan menyebarkan pamflet dengan dibungkus lipatan koran yang dimasukkan plastik. Barang promosi ini ditemukan di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka juga memasang spanduk di pinggir jalan. Tapi ya itu, tidak ada nomor telepon yang dituliskan.
Fahmi mengatakan, jika tujuannya untuk membangun keresahan, misi yang dijalankan Aisha Weddings ini cukup berhasil, karena narasinya berhasil menarik komentar dari berbagai organisasi besar, dan juga diliput media mainstream dan TV. “Banyak pihak sudah menyatakan keberatan atas iklan nikah muda, poligami, penyimpangan pemahaman agama dan UU yang dibuat oleh akun tidak jelas ini,” ujarnya.
8. Perlu diusut polisi agar tidak terulang
Dari analisis tersebut, Fahmi menyimpulkan agar kehebohan ini tidak usah dilanjutkan alias dibicarakan publik.”Menurut saya sih, kehebohan publik ini tak perlu dilanjutkan. Karena memang tidak jelas siapa yang membuat, dan tujuannya sepertinya bukan sungguh-sungguh sebagai iklan wedding profesional. Kita serahkan kepada kepolisian untuk mengungkap pelakunya biar tidak terulang,” tutup Fahmi.
Viral Aisha Wedding, Imbau Perempuan Nikah Usia 12 Tahun, Siri hingga Poligami. Foto: Dok. Istimewa
Situs dan Facebook Sudah Tak Aktif
Saat ini situs aishaweddings.com sudah tidak dapat diakses. Ketika situs dibuka, muncul tulisan “Under Construction” atau “Dalam Perbaikan”. Media sosial Facebook-nya juga sudah tak aktif.
Di situs itu sebelumnya terdapat beberapa pesan provokatif yang memicu kegeraman sejumlah kalangan seperti tertulis di bawah ini:
Semua wanita muslim ingin bertaqwa dan taat kepada Allah SWT dan suaminya. untuk berkenan di mata Allah dan suami, Anda harus menikah pada usia 12 hingga 21 tahun dan tidak lebih.Keyakinan KamiAisha Wedding percaya akan pentingnya Nikah Siri untuk pasangan yang ingin datang bersama untuk memulai keluarga dengan berkah Allah SWT.Di atas segalanya, kami dengan ketat mengikuti dan mematuhi anjuran Al-Quran sebagai kata suci Allah SWT.
Saat situs WO Aisha Weddings itu sudah tidak dapat diakses, akun Facebook miliknya masih mengunggah sebuah status yang merespons kecaman dan kritik masyarakat.
“Jangan menilai. Jika orang tua mau dan KUA mengeluarkan dispensasi nikah bagi anak, kenapa murka? Beberapa keluarga tidak punya uang untuk anaknya. Lebih baik menikah daripada mati kelaparan,” tulis Aisha Weddings, Rabu, (10/2) siang.
Namun, akun Facebook itu sekarang sudah tidak aktif.
Masuk ke Ranah Hukum
Sementara itu, Disna Riantina sebagai pegiat Sahabat Milenial Indonesia (SAMINDO), melaporkan pengelola aisha weddings ke SPKT Polda Metro Jaya pada Rabu (9/2). Disna menyatakan situs iklan yang menawarkan pernikahan dini itu dapat berdampak terhadap kehidupan anak di Indonesia.
Menurut Disna, situs tersebut diduga melanggar undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perkawinan, perlindungan anak dan aturan pendidikan yang berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap anak.
Menteri PPPA Bintang Puspayoga juga akan berkoordinasi dengan Kapolri untuk mengusut Aisha Weddings karena melanggar sejumlah UU.
JAKARTA, KOMPAS.TV– Kontroversi yang timbul dari rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN membuat sertifikat tanah elektronik, juga ramai di media sosial.
Pengamat media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menganalisa perbincangan warga Twitter terkait sertifikat tanah elektronik dalam beberapa hari terakhir.
“Semoga analisis ini bisa sedikit membantu @atr_bpn dalam mendengarkan response publik atas rencana di atas. Tujuan untuk menghindari sengketa tanah, malah tertangkap publik akan membuka peluang sengketa lebih marak,” tulis akun Twitter @ismailfahmi seperti dikutip, Jumat (5/2/2021).
Ismail memulai dengan pemberitaan media pada 30 Januari 2021, tentang situs sertifikasi tanah elektronik yang masih dalam tahap persiapan.
Tanpa ada berita lanjutan terkait kesiapan situs tersebut, tiba-tiba muncul berita pada 2-3 Februari 2021, yang menyebutkan pemerintah akan menarik sertifikat tanah asli dan mengganti nya dengan sertifikat elektronik.
Sehingga, sejak Kamis (04/02/2021) warga twitter menjadi panik.
“Kecenderungan sentimen sangat negatif, dikontribusi oleh percakapan di media sosial. Sentimen positif atau netral muncul dari berita online, yang lebih banyak membawa agenda setting atau penjelasan dari @atr_bpn,” jelasnya.
Publik pun terus disuguhkan dengan berita yang menyampaikan suara pemerintah. Seperti penjelasan resmi dari BPN tentang cara ganti serfikat elektronik dan penjelasan Menteri ATR terkait tidak ada penarikan sertifikat fisik.
Kemudian muncul cuitan key opinion leader (KOL) dari berbagai kalangan di Twitter, antara lain akun @NOTASLIMBOY, @JDAgraria, @kurawa, @febridiansyah, @ridwanhr, dan lainnya, pada 3-4 Februari 2021.
“Mulai dari @kurawa yang minta Pak @jokowi untuk menghentikan Sertifikat-El, @febridiansyah yang mempertanyakan kesiapan berbagai aspek termasuk korupsi, integritas, dll dari @mascarponecizz, @ridwanhr, @NOTASLIMBOY, @jayapuraupdate, @JDAgraria, dst,” katanya.
Analisa Emosi publik yang muncul akibat pemberitaan sertifikat tanah elektronik. (Sumber: Twitter @ismailfahmi)
Berdasarkan analisis Ismail, emosi yang muncul atas wacana sertifikat tanah elektronik, yaitu takut, marah, dan tidak percaya. Emosi pertama yang muncul adalah emosi takut (fear).
Lantaran, publik menganggap pemerintah belum mampu menjaga kerahasiaan data mereka. Sekarang BPN malah akan menarik sertifikat tanah dan mengganti dengan sertifikat elektronik. Padahal, praktek suap masih marak. Emosi ketidakpercayaan (trust) juga muncul karena rawan penyalahgunaan dan pemerintah belum bisa melindungi hak warga.
Ismail pun membuat kesimpulan dari analisis percakapan warga Twitter tersebut.
Analisa kepercayaan publik terhadap rencana sertifikasi tanah elektronik. (Sumber: Twitter @ismailfahmi)
Pertama, publik tidak bisa menangkap salah satu tujuan pembuatan sertifikat elektronik, yaitu untuk mengurangi sengketa tanah.
Kedua, tidak ada sosialisasi yang cukup dari pemerintah, sampai berita penarikan sertifikat tanah yang asli muncul dan menimbulkan sentimen negatif.
Belum ada kampanye media sosial dari pemerintah yang menggunakan buzzer untuk mempromosikan tujuan dan keamanan sertipikat elektronik hingga saat ini.
Publik banyak merujuk kasus e-KTP yang masih bermasalah hingga sekarang. Sehingga mereka tidak percaya akan kemampuan pemerintah membangun sistem sertifikat tanah elektronik yang aman dan dapat diandalkan.
“Ketakutan, kemarahan, dan ketidakpercayaan publik teramat tinggi terhadap program sertifikat elektronik ini. Butuh sosialisasi. Jika publik tidak yakin, akan terjadi kegalauan, padahal sekarang harusnya fokus kepada pandemi. Perlu ditimbang lagi,” tulis Ismail sebagai akhir kesimpulan.
Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah menerbitkan sertifikat tanah elektronik menuai pro-kontra di masyarakat, khususnya media sosial.
Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik. Berdasarkan salinan dokumen yang diterima Bisnis, beleid tersebut diteken oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Sofyan Djalil pada 12 Januari 2021.
Pakar media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi membongkar perbincangan terkait topik sertifikat tanah elektronik yang ramai di Twitter sejak beberapa hari lalu. Melalui akun Twitter resmi @ismailfahmi, dia menulis utas (thread) tentang analisis Drone Emprit berisi wacana sertifikat tanah elektronik.
“Semoga analisis ini bisa sedikit membantu @atr_bpn dalam mendengarkan response publik atas rencana di atas. Tujuan untuk menghindari sengketa tanah, malah tertangkap publik akan membuka peluang sengketa lebih marak,” tulis akun Twitter @ismailfahmi seperti dikutip, Jumat (5/2/2021).
Analisis Drone Emprit
SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK
Semoga analisis ini bisa sedikit membantu @atr_bpn dalam mendengarkan response publik atas rencana di atas.
Tujuan untuk menghindari sengketa tanah, malah tertangkap publik akan membuka peluang sengketa lebih marak.
Dia menuturkan isu tersebut diawali dengan pemberitaan yang menulis bahwa situs sertifikasi tanah elektronik masih dalam tahap persiapan pada 30 Januari 2021.
Lalu, kata dia, tiba-tiba muncul berita yang menyebutkan pemerintah akan menarik sertifikat asli pada 2-3 Februari 2021. Menurut analisis Drone Emprit, publik di media sosial panik atas pemberitaan tersebut sejak kemarin (4/2/2021).
Ismail mengatakan sentimen pemberitaan tentang sertifikat tanah elektronik bernada sangat negatif.
“Kecenderungan sentimen sangat negatif, dikontribusi oleh percakapan di media sosial. Sentimen positif atau netral muncul dari berita online, yang lebih banyak membawa agenda setting atau penjelasan dari @atr_bpn,” jelasnya.
Menurutnya, pemberitaan media online di media sosial masih lebih banyak membawa agenda dari pemerintah, dimana mayoritas berisi penjelasan resmi dari BPN. Misalnya, tentang cara ganti serfikat-el, salah paham dan penjelasan Kemen ATR, serta tidak ada penarikan sertifikat fisik.
Lebih lanjut, pada 3-4 Februari 2021 muncul opini key opinion leader (KOL) dari berbagai kalangan di Twitter, antara lain akun @NOTASLIMBOY, @JDAgraria, @kurawa, @febridiansyah, @ridwanhr, dan lainnya.
“Mulai dari @kurawa yang minta Pak @jokowi untuk menghentikan Sertifikat-El, @febridiansyah yang mempertanyakan kesiapan berbagai aspek termasuk korupsi, integritas, dll dari @mascarponecizz, @ridwanhr, @NOTASLIMBOY, @jayapuraupdate, @JDAgraria, dst,” katanya.
Ismail menuturkan analisis emosi yang muncul atas wacana sertifikat tanah elektronik, yaitu takut, marah, dan tidak percaya. Emosi pertama muncul dan yang paling dominan ditunjukkan oleh publik adalah emosi takut (fear). Menurutnya, penarikan sertifikat asli dan akan diganti digital sangat mengerikan bagi publik.
Publik menganggap pemerintah belum mampu menjaga data publik. Justru BPN akan menarik sertifikat tanah dan mengganti dengan sertifikat elektronik. Padahal, katanya, di lapangan praktek suap masih marak. Publik juga meluapkan emosi ketidakpercayaan (trust) karena rawan penyalahgunaan dan tak kuat perlindungan hak warga.
Mengacu pada analisis sosial media (social network analysis/SNA), dia menuturkan peta jejaring sosial di Twitter memperlihatkan link yang merah (sentimen konten yang negatif), dengan cluster yang menyebar sesuai posisi KOL dan follower-nya. Misal cluster @kurawa, @febridiansyah, @JDAgraria, @ridwanhr, dan lainnya.
INFOGRAFIS DARI BPN: MASIH MINIM, MENYISAKAN BANYAK PERTANYAAN
Seminggu lalu sudah ada infografis dari @atr_bpn, tapi sptnya belum cukup jelas. Hari ini (5 Feb) mulai ada penjelasan beda analog dan elektronik. Namun bisa timbul pertanyaan baru lagi karena publik belum percaya. pic.twitter.com/nthlJqybN6
Ismail menyimpulkan ada beberapa masalah yang justru timbul dari wacana sertifikat tanah elektronik. Pertama, salah satu tujuan utama pembuatan sertipikat tanah elektronik adalah untuk kurangi sengketa tanah. Menurutnya,tujuan ini tidak tertangkap oleh publik, sehingga sentimennya sangat negatif.
Kedua, berita penerapan sertipikat-el ini muncul tanpa sosialisasi yang cukup, tiba-tiba muncul di media bahwa BPN akan menarik sertifikat tanah dari pemilik yg merupakan bukti kepemilikan. Ini isu yang sangat sensitif, menyangkut kepentingan hampir semua warga negara pemilik tanah.
“Pengalaman dengan KTP-el yang hingga sekarang masih banyak masalah menjadi referensi ketidakpercayaan publik akan kemampuan pemerintah membangun sistem sertipikat tanah elektronik yang reliable dan aman,” jelasnya.
Meski demikian, belum ada kampanye media sosial dari pemerintah/BPN yang menggunakan buzzer untuk mempromosikan tujuan dan keamanan sertipikat elektronik hingga saat ini. Peta jaringan sosial memperlihatkan respons ini menyebar dari berbagai cluster, misal cluster @Kurawa, @Jdagraria, @Febridiansyah, kalangan oposisi, dan publik.
“Ketakutan, kemarahan, dan ketidakpercayaan publik teramat tinggi terhadap program sertifikat elektronik ini. Butuh sosialisasi. Jika publik tidak yakin, akan terjadi kegalauan, padahal sekarang harusnya fokus kepada pandemi. Perlu ditimbang lagi,” ujar Ismail.
ANALISIS BOT: NATURAL
Total ada sekitar 7k user yang aktif dalam percakapan ini. Sebanyak 75% berhasil diidentifikasi status bot mereka.
Hasilnya overal Bot Score 1.67 (hijau), yang menandakan percakapan ini natural. pic.twitter.com/3mN75rlgML
Abu Janda kembali membikin kontroversi. Cuitannya di Twitter soal dugaan rasisme ke Natalius Pigai dan sebutan Islam Arogan berujung 2 laporan polisi dari KNPI.
Pro-kontra di media sosial (medsos) pun terjadi. Desakan untuk memproses hukum Abu Janda menguat. Namun, ada juga yang membela sosok bernama asli Permadi Arya itu.
Menggunakan social network analysis (SNA), Drone Emprit memperlihatkan pro kontra tersebut. Pada 21 hingga 30 Januari, terlihat pihak yang kontra dengan Abu Janda lebih banyak ketimbang yang membelanya.
SNA Drone Emprit soal Abu Janda 21-30 Januari 2021. Foto: Drone Emprit/Ismail Fahmi
“Memang lebih besar ini saat itu percakapannya (soal Abu Janda) banyak yang kontra. Pihak Abu Janda belum memprediksi, belum siap-siap,” kata Founder Drone Emprit Ismail Fahmi kepada kumparan, Senin (1/2).
Saat isu rasisme dan cuitan Islam Abu Janda dipersoalkan, sejumlah akun kenamaan sempat menyerang pria yang dikenal sebagai pegiat medsos itu. Salah satunya akun eks Menteri KP Susi Pudjiastuti yang mengajak warganet unfollow akun macam Abu Janda karena dianggap selalu menyinggung perasaan publik.
Namun keadaan berbalik pada tanggal 31. SNA Abu Janda menunjukkan yang pro sedikit lebih banyak ketimbang yang tadinya kontra. Fahmi menyebut ini karena kubu Abu Janda melakukan serangan balik.
Abu Janda Strikes Back!
Update dari peta SNA yang terakhir saya presentasikan di Trijaya FM dan TvOne dua hari lalu.
Hingga 30 Jan, cluster Kontra AJ (merah, negatif) jauh lebih besar. Sejak 31 Jan, cluster Pro AJ (hijau, positif) tampak lebih besar.
“Hari berikutnya setelah (kubu Abu Janda) konsolidasi, mereka menyerang balik. Dan itu kentara banget. Bu Susi dilawan, terus yang lain-lain banyak yang bantuin. Kemudian Mbak Alisa Wahid diserang segala macam. Semua yang kira-kira kontra Abu Janda itu diserangin,” kata pengamat medsos itu.
Terlepas pro kontra yang terjadi terkait dengan isu rasisme Abu Janda, Fahmi menilai mayoritas postingan yang dicuit di Twitter merupakan natural. Artinya, percakapan yang berlangsung didominasi oleh cuitan manusia.
Data Drone Emprit mengklasifikasikan cuitan soal Abu Janda dari 21-30 Januari dalam lima kategori skor dari 0-5. Semakin kecil skornya, semakin menunjukkan bahwa itu adalah percakapan manusia. Sedangkan, skor tertinggi menunjukkan karakteristik cuitan oleh bot.
Dalam percakapan soal Abu Janda pada grafik di atas terlihat, postingan Twitter didominasi oleh kategorisasi skor bot 0-1 berjumlah 36.398. Sedangkan skor dengan range 4-5 hanya 3.108.”Percakapan yang sifatnya oleh robot itu yang grafiknya yang tengah (coklat-oranye) sama yang kanan (merah). Kalau (soal Abu Janda) ini kan (banyak) yang sebelah kiri yang warna hijau. Hijau itu manusia, merah itu bot, tengahnya itu cyborg,” terang Fahmi.
Setelah dihitung, rincian skor bot untuk percakapan di Twitter soal Abu Janda berada di angka 1,98. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas percakapan di topik tersebut tidak didominasi oleh akun-akun bot.”Ya arahnya kan skor 1-2 percakapan itu masih natural. Artinya mayoritas percakapannya natural,” kata dia.Dalam analisis ini, Fahmi menggunakan machine learning sebagai alat bantu menentukan mana akun bot dalam sebuah percakapan.
Ada ribuan indikator yang digunakan untuk menilai apakah sebuah akun memiliki karakteristik bot.”Kita enggak bisa bilang itu robot betulan, tapi si machine learning mendeteksi karakter dia perilakunya seperti robot. Misalnya Anda enggak pernah ngecuit, pernahnya ngeretwit saja, itu sering banget, itu dianggap kayak robot,” jelasnya.Selain indikator tadi, penentuan akun bot ini di antaranya juga dilihat dari jumlah follower palsu, isi cuitan yang cenderung copy-paste, hingga pola postingan berdasarkan waktu yang begitu teratur.
“Jadi banyak scoringnya, ada itu akun yang posting sehari hanya tiga kali di jam-jam tertentu saja. Jam 6 pagi, jam 12 siang, kemudian juga jam 6 sore. Sudah itu saja, lainnya dia enggak pernah ngeposting, ini kan temporal, secara waktu itu dia enggak manusia itu. Itu kayak robot,” kata dia.
Infografik 6 Kali Abu Janda Dilaporkan ke Polisi. Foto: kumparan
Meski percakapan natural, porsi kecil bot dalam percakapan Abu Janda diakui Fahmi tetap ada. Menariknya, karakteristik akun bot masih ditemukan di kedua belah pihak. Apa fungsinya?”Untuk mengamplifikasi berita misalnya, untuk mengamplifikasi akun tertentu kan saking besarnya untuk naikin ada (bot). Cuma komposisinya enggak besar banget. Beda kalau kayak analisisku tentang Film Jejak Khilafah waktu itu, justru manusianya sedikit,” terangnya.Menurut Fahmi, bot ini adalah akun yang diprogram sehingga dapat mengirim banyak percakapan dan terus diulang-ulang dalam satu wacana atau isu.
Menghindari Bot dan Buzzer
Di era media sosial, keberadaan buzzer dan bot memang tidak terelakan. Fahmi melihat bahwa narasi yang dimunculkan bot atau buzzer bakal berkompetisi dengan manusia. Karenanya ia mengimbau warganet agar membagikan atau mendasarkan sumber medsos yang berasal dari ahlinya.”Kalau agama ya dari ahli agama, kalau sains ya ahli sains, kalau virus-vaksin ya ke dokter-epidemiolog, supaya internet kita isinya banyak hal yang positif yang benar gitu. Jadi kita bombardir dengan fakta, dengan data, dengan mereka yang dari ahlinya,” kata Fahmi.
Ilustrasi Buzzer Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Menurut pria yang pernah berkuliah di Belanda ini, buzzer bakal terus ada selama terdapat permintaan dan kebutuhan dari si pemesan. Jika tidak dilawan akan berakibat buruk bagi jagat medsos itu sendiri.”Akibatnya banyak konten-konten negatif, konten yang kontroversial itu yang mudah sekali orang ketika log ini medsos ketemunya yang kayak gitu. Itu kan bikin toxic,” ujar Fahmi.Ia menambahkan selain membagikan konten positif dan berasal dari ahlinya, perlu juga agar warganet tidak mengamplifikasi cuitan para buzzer.”Cuekin, kita share aja yang bagus-bagus. Mungkin nanti akan berkompetisi (tersaring) konten yang bagus dan negatif,” tutupnya.
Permadi Arya alias Abu Janda tengah jadi bahasan terkait kasus hukum yang menimpanya. Pakar media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi, membeberkan soal peta perbincangan netizen di media sosial khususnya Twitter, mengenai topik pro dan kontra Abu Janda.
Dalam postingannya beberapa waktu silam, Ismail sempat membeberkan bahwa cluster kontra Abu Janda lebih banyak alias lebih mendominasi pada tanggal 30 Januari. Akan tetapi pada hari Minggu (31/1), kondisi berbalik di mana cluster pro Abu Janda menjadi lebih banyak.
Nah, bagaimana dengan update terbaru? Untuk memetakan postingan pro dan kontra ini, Ismail dan Drone Emprit menggunakan Social Network Analysis (SNA). Seperti apa hasilnya untuk hari ini?
“Untuk tren hari ini, saya melihat seimbang antara yang pro dan kontra AJ,” papar Ismail Fahmi pada detikINET, Selasa (2/2/2021). Berikut analisis terbaru dari Drone Emprit mengenai cluster pro dan kontra Abu Janda:
Foto: Drone Emprit
“Akun-aku media online lebih dekat ke cluster kontra, artinya berita-berita banyak di-share oleh yang kontra AJ. Sementara pihak pro AJ tidak memanfaatkan berita dari media,” tambah Ismail.
Dipaparkan pula bahwa Alissa Wahid berada di tengah peta dan banyak link (mention) dari pro Abu Janda, karena banyak diserang oleh akun-akun yang pro AJ. Demikian juga yang terjadi dengan akun Susi Pudjiastuti.
Mengenai siapa saja yang mencuit soal Abu Janda, analisis BOT dari Drone Emprit hari ini menunjukkan bahwa percakapan mayoritas dilakukan oleh akun natural, meski tetap ada bot. “Saya lihat bot ada di kedua cluster,” jelas Ismail.
Foto: Drone Emprit
Mengenai tren ke depan, Ismail memprediksi topik Abu Janda akan mengalami penurunan pembahasan di media sosial, baik dari pihak pro maupun yang kontra, seperti terlihat dalam kurva berikut:
Pakar media sosial dariDrone Emprit, Ismail Fahmi membeberkan soal perbincangan mengenai topik pro dan kontra Permadi Arya alias Abu Janda di jagat Twitter.
Dalam sebuah postingan di Twitter, Ismail mengatakan klaster kontra dari inisial AJ lebih mendominasi di tanggal 30 Januari lalu. Namun Minggu (31/1) klaster pro dari AJ terlihat lebih mendominasi.
Hasil Social Network Analysis (SNA) yang diunggah lewat postingannya itu memperlihatkan perbedaan warna yang memisahkan warna hijau yang menandakan pro dan merah berarti kontra.
“Abu Janda Strikes Back! Hingga 30 Jan, cluster Kontra AJ (merah, negatif) jauh lebih besar. Sejak 31 Jan, cluster Pro AJ (hijau, positif) tampak lebih besar,” cuit Ismail di akun pribadinya @ismailfahmi (1/2).
Abu Janda Strikes Back!
Update dari peta SNA yang terakhir saya presentasikan di Trijaya FM dan TvOne dua hari lalu.
Hingga 30 Jan, cluster Kontra AJ (merah, negatif) jauh lebih besar. Sejak 31 Jan, cluster Pro AJ (hijau, positif) tampak lebih besar.
Sebelumnya, komentar warganet menjadi menjadi trending topik di Twitter yang mengomentari Abu Janda. Berdasarkan pantauan CNNIndoneisa.com, tagar #KamiBersamaPermadiArya menjadi trending topi sejak Senin (1/2) pagi.
Salah satu warganet memberikan dukungan kepada Permadi Arya seperti cuitan pada akun @Geliga__. Ia mengatakan Abu Janda tidak bersalah dan dia menilai butuh seseorang seperti Abu Janda untuk menyuarakan perlawanan terhadap intoleransi serta pemecah belah bangsa.
“Jelas kita butuh seorang @permadiaktivis1 untuk menyuarakan perlawanan terhadap intoleransi dan pemecah belah bangsa. Abu Janda Tidak Bersalah #KamiBersamaPermadiArya,” ujar @Geliga__
Namun, banyak juga pihak yang mengkritik Abu Janda. Salah satunya akun @7sevenAstra yang mengatakan Abu Janda sesat dan ingin mengacak Islam. Selain itu netizen juga ramai mendesak agar Abu Janda ditangkap atas sikap rasialis. Tagar #PermadiAryaBuzzerRasis menjadi paling populer di Twitter.
Ini juga twit Abu Janda kepada adinda Nadirsyah Husein di Australia. "…Cadar itu Simbol Penindasan Pemikiran & Bertentangan dengan Emansipasi…" Sekedar mengingatkan @permadiaktivis1 bagaimana bentuk dan pola pikir Abu Janda ini ttg Islam dan ajaran Islam. pic.twitter.com/PQ1qtq6mBY
Selain itu, ada juga yang menganggap Abu Janda tidak penting di negeri ini, seperti pemilik akun @RezaPah83235722.
Orang penting jg bukan, Tokoh politik jg bukan, Orang yg berpengaruh di Negara ini jg bukan. Dia itu hanya ketua KNPI yg menjual dan mengoreng isu Abu Janda utk kepentingan pribadinya dan politik kotornya… Ketua KNPI = Ketua OSIS jd ngak ada pengaruhnya buat Bangsa dan Negara
Abu Janda tengah menjadi sorotan usai menyebut Islam sebagai agama pendatang yang arogan. Hal itu disampaikan saat berdebat dengan tokoh 212 Tengku Zulkarnain di Twitter.
Abu Janda telah menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman selama ini. Menurut Rofi’i, pihaknya dengan para Kiai NU yang telah mendengar tabayyun itu dan mengklaim telah memaafkan Permadi.
Mantan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) As’ad Said Ali menyebut Abu Janda sebagai penyusup di tubuh NU. Bahkan provokasi Abu Janda cukup merusak organisasi tersebut.
Dia mengatakan saat menjadi Ketua Dewan Penasihat Ansor Nahdlatul Ulama, As’ad sempat mempertanyakan kepada pimpinan GP Ansor tentang Abu Janda setelah pernyataannya tentang NU dianggap ngawur.
“Kesimpulan saya dia penyusup ke dalam Ansor/NU, sehingga perlu ditelusuri kenapa bisa ikut pendidikan kader Ansor/Banser,” tulis As’ad di akun Facebook pribadinya, Sabtu (30/1).
Begitu dicek, kata As’ad, ternyata tidak ada rekomendasi dari cabang atau wilayah Ansor/Banser yang sesuai dengan persyaratan untuk diterima sebagai peserta kaderisasi.
Dia mengatakan Abu Janda diterima atas rekomendasi seorang tokoh NU dengan pertimbangan prasangka baik, tanpa mengecek latar belakang Abu Janda.
As’ad mengatakan Abu Janda bahkan melakukan provokasi hingga merusak lingkungan NU. Beberapa pondok pesantren, kata As’ad, merasa terusik bahkan menjauhi struktur NU, seperti di daerah sekitar Bogor. Pimpinan Banser kala itu telah menegur Abu Janda.
Liputan6.com, Jakarta – Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, yang sangat aktif di media sosial, menyebut hoaks dalam bentuk video lebih membahayakan daripada foto ataupun kata-kata. Terlebih, video yang memiliki durasi sangat pendek.
Ismail Fahmi mengatakan ini dalam ‘Virtual Class: Tips Menangkal Hoaks Vaksin Covid-19 di Media Sosial’, yang diadakan Liputan6.com pada Jumat (29/1/2021).
“Kalau videonya pendek, itu sangat mudah dimanipulasi. Dalam bentuk video ini bisa 25 kali lebih berbahaya dari foto atau kata-kata dari segi interaksinya,” katanya.
Salah satu video hoaks yang menjadi buah bibir adalah wawancara Najwa Shihab dengan Menteri BUMN, Erick Thohir. Video itu pun menjadi bahan hoaks vaksin covid-19 buatan China, Sinovac, berisi chip yang bisa melacak keberadaan manusia.
Video itu, dalam catatan Drone Emprit berada beberapa akun media sosial. Video yang diklaim vaksin covid-19 berisi chip dibagikan ulang hingga 759 kali dan dilihat lebih dari 20 ribu kali.
Dalam penjelasannya, Ismail Fahmi menjelaskan, video vaksin covid-19 berisi chip berasal dari luar negeri. Masuk ke Indonesia karena mendapat momentum saat Erick Thohir menjelaskan penggunaan barcode dalam acara Mata Najwa.
“Isu chip ini berasal dari luar negeri dan dapat momentum saat Erick Thohir menyebut vaksin bakal ada barcode. Dia bilang barcode, bukan chip. Lagian barcode itu ada di kemasannya,” ucap Ismail Fahmi.
Mereka yang percaya dengan hoaks vaksin berisi chip, kata Ismail Fahmi, sudah terbungkus teori konspirasi. Padahal, chip tidak mungkin berada di cairan vaksin karena ukurannya yang besar.
“Hoaks ini merupakan bungkus dari teori konspirasi. Mereka lupa kalau chip itu ukurannya besar. Hal yang dianggap kita tidak mungkin, vaksin berisi chip, bisa menjadi mungkin untuk yang percaya,” katanya mengakhiri.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo berencana membentuk polisi virtual yang bertugas memberi pelajaran pada masyarakat tentang beretika di media sosial, dengan melibatkan para pesohor.
Pernyataan ini seirama dengan pengaktifan polisi siber yang disebut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD akhir tahun lalu.
Dalam kenyataannya, polisi siber sudah bekerja di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Aktivis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengevaluasi kinerja polisi siber yang disebut telah mengancam kebebasan berpendapat serta mengkriminalisasi orang-orang yang mengkritisi jalannya pemerintahan.
YLBHI menyebut polisi sebaiknya fokus pada masalah kejahatan dunia maya.
Dalam pemaparan program kerja korps Bhayangkara, Listyo Sigit Prabowo yang baru saja dilantik sebagai Kapolri, mengutarakan rencananya membentuk polisi virtual. Polisi virtual ini nantinya akan bertugas mendidik warganet supaya punya etika dalam bermedia sosial.
“Tapi dengan virtual police, maka akan lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat edukasi, pembelajaran melibatkan masyarakat, melibatkan influencer yang memiliki follower cukup banyak untuk memberikan edukasi tentang bagaimana beretika, berbudaya yang baik dalam penggunaan media sosial,” kata Listyo saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR, Rabu (20/01).
Polisi virtual ini punya tugas beda dengan polisi siber. Polisi siber Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) selama ini bekerja di bawah Bareskrim Polri, bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber.
Keterangan gambar,Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah terinfeksi ransomware.
Pernyataan kapolri sejalan dengan wacana pemerintah “mengaktifkan polisi siber”. Hal yang diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, akhir tahun lalu dalam sebuah diskusi virtual.
Dia mengatakan, pengaktifan polisi siber menyusul banyaknya hoaks yang bermunculan dan membuat gaduh. “Saya katakan tidak begitu berbahaya, cuma merusak opini.”
“Tetapi ada orang yang mengancam ingin memotong leher polisi, akan memotong leher presiden, dan macam-macam. Kalau kita tidak aktifkan polisi siber itu, ya, akan susah juga. Kita akan terlalu liberal dan akan masuk kerusakan-kerusakan yang tidak bisa dibayangkan. Sehingga saya katakan kita akan aktifkan polisi siber. Bukan membentuk,” kata Mahfud MD.
Dengan pengaktifan ini, kata Anggota Komisi Kepolisian Indonesia, Poengky Indarti, peran polisi siber lebih ditekankan untuk memerangi kejahatan dunia maya, hoaks dan disinformasi hingga terorisme.
“Ini jadi perhatian khusus. Termasuk juga, kejahatan narkoba, terorisme, menggunakan siber. Menggunakan media sosial, dalam rekrutmen mengumpulkan uang dan sebaginya. Ini penting sekali untuk menguatkan harkamtibmas,” katanya.
Kata Poengky, dengan pengaktifan polisi siber dan pembentukan polisi virtual, maka direktorat siber di Mabes Polri akan diperkuat dengan penambahan orang.
Rentan penyalahgunaan wewenang
Pengaktifan polisi siber mendapat respons Ketua Bidang Advokasi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, M Isnur. Menurutnya, perangkat dunia maya milik kepolisian, selama ini bekerja untuk menangkapi orang-orang kritis.
“Jadi, ada semacam penggunaan kekuasaan yang berlebihan, abuse of power di situ. Harus juga lihat, siber Indonesia, sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, karena banyak orang berbeda pendapat yang mempertanyakan jalannya pemerintahan justru dikriminalisasi dengan UU ITE. Tanpa alasan yang jelas,” kata Isnur kepada BBC News Indonesia.
Sederet nama yang pernah berkasus terkait dengan dunia maya antara lain jurnalis Dandhy Dwilaksono. Dandhy ditangkap menjelang tengah malam, 26 September 2019 silam. Ia dituduh melancarkan kebencian berdasarkan SARA karena cuitan tentang peristiwa kericuhan di Wamena, Papua.
Sehari kemudian, musisi Ananda Badudu diperiksa selama berjam-jam karena dicurigai menjadi penyandang dana unjuk rasa mahasiswa. Dalam hal ini, Ananda menggalang dana dari masyarakat luas melalui platform kitabisa.com.
Keterangan gambar,Ilustrasi borgol di atas papan ketik
Tahun lalu, aktivis Ravio Patra ditangkap karena dicurigai menyiarkan berita onar atau menghasut orang untuk berbuat kekerasan dan ujaran kebencian melalui pesan WhatsApp.
Melalui cuitan di media sosial, Ravio kerap mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19, termasuk konflik kepentingan di pusaran Istana.
Pada waktu yang berbeda-beda, Dandhy, Ananda, dan Ravio dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan beberapa jam di tengah desakan netizen untuk membebaskan mereka.
Deretan nama ini masuk dalam perhatian lembaga SafeNet. Dalam satu dekade terakhir, lembaga pemerhati kebebasan berpendapat ini mencatat 333 kasus netizen yang terjerat Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dari data tersebut, sebanyak 22% atau 73 tersangkanya adalah aktivis, mahasiswa, buruh, budayawan dan jurnalis. Sebagian besar dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, kebencian, penghinaan dan pembuat keonaran.
Menurut M Isnur, kasus-kasus ini menjadi cerminan terhadap situasi saat ini.
“Harusnya polisi siber itu, UU ITE, itu lebih melindungi konsumen. Melindungi rakyat dari penipuan-penipuan, sangat banyak kekerasan berbasis gender online, banyak penipuan, harusnya itu yang ditindak,” katanya.
Keterangan gambar,Secara global, kini kita menghabiskan rata-rata 150 menit sehari di media sosial
Berkicau di arena abu-abu
Analis Media Sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengakui media sosial adalah arena abu-abu, hal yang membuat siapa pun mudah bisa dijerat UU ITE.
Sejauh ini, kata dia, polisi siber sudah bekerja, dan netizen yang dijerat hukum bervariasi. “Yang banyak dikhawatirkan, ketidakadilan, hanya dari satu pihak. Definisi yang ditangkap ini yang antipemerintah. Ini yang berbahaya, kalau tendensi itu yang terjadi,” katanya.
Ismail mengamati sejak Pilpres 2014 lalu sampai sekarang, kelompok netizen di media sosial terpolarisasi: mereka yang mendukung kebijakan pemerintah dan sebagian kerap mempertanyakan kebijakan pemerintah.
Kata dia, perlu aturan main yang jelas khususnya terkait opini-opini yang disampaikan oleh netizen. Sejauh ini, kata dia, tak ada standar yang jelas tentang bagaimana semestinya masyarakat berpendapat, sehingga berisiko terjerat pidana melalui UU ITE.
“Kalau contoh itu nggak ada, literasinya nggak ada, batasannya nggak ada. Jadi subjektif menduga-duga. Publik akhirnya bermain di arena yang nggak jelas,” kata Ismail.
Kalau pun aturan main di media sosial ini dirumuskan, tak bisa serta merta diterapkan, karena harus dapat masukan dari netizen. “Jadi ini bisa dikritisi. Kenapa nggak boleh misalnya,” katanya.
Aturan main medsos diserahkan ke ahlinya
Sementara itu, peneliti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Aribowo Sasmito, mengatakan aturan main media sosial tak bisa dimonopoli pihak berwenang. Sebab, kata dia, akan mudah “dipelintir ke arah politik”.
Dalam hal menyatakan sesuatu, kata Aribowo, batasannya justru perlu ditentukan dari para ahli. Para ahli ini bisa dipercaya menentukan batasan-batasan dalam media sosial, misalnya ujaran kebencian.
“Kalau melihat dari praktis yang sudah berjalan, menggunakan advisor report itu cukup bagus. Karena yang di dalam advisor report itu tidak hanya dari satu disiplin ilmu saja, jadi isinya orang-orang yang cukup senior yang masing-masing mereka punya cara pandang tersendiri,” kata Aribowo.
Keterangan gambar,Aplikasi media sosial dibatasi
Bagaimana pun survei menunjukkan, mayoritas mengamini sekarang warga makin takut menyatakan pendapat. Lembaga survei Indikator Indonesia menyebutkan hampir 80% responden menyatakan warga saat ini makin takut untuk menyatakan pendapat.
Survei ini dilakukan di bulan-bulan saat ramai unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Sejumlah demonstrasi di pelbagai wilayah berakhir ricuh dan ribuan orang ditangkap.
Menurut jurnalis, Dandy Dwi Laksono, keberadaan polisi siber yang makin diperkuat dan polisi virtual, akan menciptakan efek psikologis tersendiri bagi netizen di dunia maya.
“Pada akhirnya, polisi siber, ya lebih kepada efek psikologis. Kita sedang diawasi, kita sedang ada di rumah kaca. Dan itu memang, akan banyak membatasi orang. Jadi ekspresinya tidak bisa lepas,” kata Dhandy.
Dandhy juga merespons tugas polisi virtual untuk mendidik netizen beretika dalam bermedia sosial.
Menurutnya, masalah etika bermedia sosial sebaiknya diserahkan kepada publik. Hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan pendidikan melalui media massa, agar masyarakat melek terhadap tindak kejahatan di dunia maya. “Jauh lebih baik mendirikan literasi, tentunya melalui media massa,” katanya.
JAKARTA-Suara Muhammadiyah, Pro dan kontra menyelimuti program vaksinasi yang digulirkan pemerintah sebagai salah satu upaya menyelesaikan masalah pandemi Covid-19. Meski MUI (Majelis Ulma Indonesia) telah mengeluarkan fatwa halal dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) juga menyatakan aman, namun teryata tidak sedikit orang yang menolak Sinovac. Narasi penolakan tersebut terdengar nyaring di medsos. Tidak hanya oleh oknum di dalam negeri, penolakan tersebut juga dikautkan dengan berbagai pendapat oknum dari luar negeri. Karena literasi yang liar tersebut, sebagian masyarakat mulai ragu terhadap program vaksinasi pemerintah ini. “Disinilah peran penting media, yaitu harus mempromosikan vaksinasi,” ucap Dadang Kahmad Ketua PP Muhammadiyah pada acara taklshow tv-Mu, Jum’at (15/1/21).
Dadang menekankan, mestinya persoalan vaksin ini sudah selesai kalau semua ikut dengan pemegang otoritas sebagaimana sikap Muhammadiyah. dalam hal memberikan cap halal adalah otoritas MUI, sedang dalam hal kemanan dan uji kelayakan adalah otiritas BPOM. “Karena Muhammadiyah tidak punya otoritas dalam hal itu, maka Muhammadiyah ikut serta mendukung keputusan yang ada.” terangnya.
Kalaupun ada pendapat lain, Dadang mengingatkan, pendapat tersebut atau penelokan itu bukan berasal dari lembaga atau instansi resmi pemegang otoritas. itu adalah ekspresi individu yang tidak layak diikuti sebab tidak memiliki kewenangan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Hal serupa juga disampaikan dr Ahmad Muttaqin ‘Alim Wakil Ketua MCCC PP Muhammadiyah. Ia mengaku menyayangkan isu-isu penolakan vaksin yang masif di berbagai media, terutama medos. Sebab penolakan vaksin yang ada, menurutnya, karena informasi yang diterima masyarkat tentang vaksin tidak menyeluruh, parsial-parsial. Tugas media adalah menyampaikan informasi selengkap-lekapnya sehingga benar-benar mengedukasi masyarakat.
Selain itu, dr ‘Alim melanjutkan, dalam masa yang serba susah karena adanya pandemi seperti sekarang ini, mestinya semua menyamakan gerak sekaligus bergerak bersama-sama. Bukan sebaliknya saling memperlihatkan perbedaan pandangan secara vulgar. Mestinya semua tampil sebagai penggerak, termasuk media juga harus menjadi penggerak vaksinasi.
Memang benar bahwa dengan adanya vaksin tidak lantas pandemi selesai, karena Muhammadiyah mengatakan bahwa vaksi adalah bagian dari upaya untuk menyelesaiakan persoalan pandemi ini. Dan dalam peryataan resminya, Muhammadiyah juga tetap menyerukan agar masyarakat tetap menegakkan prokes (protokol kesehatan) walau sudah mendapat vaksin.
Menurut Ismail Fahmi dari Drone Emprit, persoalan pro dan kontra vaksin semakin meruncing karena dikaitkan dengan beberapa isu, diantara isu tengtang bisnis global, seperti vaksin itu erat kaitanya dengan pemasangan chips, vaksin dapat merubah DNA, virus dan anti virus buatan China, dll. “Untuk sementara, mereka yang pro vaksin jumlahnya masih tinggi, tapi tidak menuntut kemungkinan, jika isu yang berlsiweran itu terus berkembang dikonsumsi masif oleh masyarakat, bisa jadi yang kontra lebih besar dari pada yang pro,” jelas Fahmi.
“Maka sekali lagi, disinilah peran dan pentingnya media,” imbuhnya. (gsh).
Foto: Drone Emprit
Foto: Drone Emprit
Foto: Drone Emprit
provokasi Abu Janda cukup merusak organisasi tersebut.:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3363207/original/013273000_1611917305-virtual_class_ismail.jpg)
Media Kernels Indonesia 