Author: andist3

Abu Janda kembali membikin kontroversi. Cuitannya di Twitter soal dugaan rasisme ke Natalius Pigai dan sebutan Islam Arogan berujung 2 laporan polisi dari KNPI.

Pro-kontra di media sosial (medsos) pun terjadi. Desakan untuk memproses hukum Abu Janda menguat. Namun, ada juga yang membela sosok bernama asli Permadi Arya itu.

Menggunakan social network analysis (SNA), Drone Emprit memperlihatkan pro kontra tersebut. Pada 21 hingga 30 Januari, terlihat pihak yang kontra dengan Abu Janda lebih banyak ketimbang yang membelanya.

“Memang lebih besar ini saat itu percakapannya (soal Abu Janda) banyak yang kontra. Pihak Abu Janda belum memprediksi, belum siap-siap,” kata Founder Drone Emprit Ismail Fahmi kepada kumparan, Senin (1/2).

Saat isu rasisme dan cuitan Islam Abu Janda dipersoalkan, sejumlah akun kenamaan sempat menyerang pria yang dikenal sebagai pegiat medsos itu. Salah satunya akun eks Menteri KP Susi Pudjiastuti yang mengajak warganet unfollow akun macam Abu Janda karena dianggap selalu menyinggung perasaan publik.

Namun keadaan berbalik pada tanggal 31. SNA Abu Janda menunjukkan yang pro sedikit lebih banyak ketimbang yang tadinya kontra. Fahmi menyebut ini karena kubu Abu Janda melakukan serangan balik.

Abu Janda Strikes Back!

Update dari peta SNA yang terakhir saya presentasikan di Trijaya FM dan TvOne dua hari lalu.

Hingga 30 Jan, cluster Kontra AJ (merah, negatif) jauh lebih besar. Sejak 31 Jan, cluster Pro AJ (hijau, positif) tampak lebih besar.

Temennya Night Watcher🤭 https://t.co/i0LcBRWqVx pic.twitter.com/yEQkfLGkhy

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) February 1, 2021

“Hari berikutnya setelah (kubu Abu Janda) konsolidasi, mereka menyerang balik. Dan itu kentara banget. Bu Susi dilawan, terus yang lain-lain banyak yang bantuin. Kemudian Mbak Alisa Wahid diserang segala macam. Semua yang kira-kira kontra Abu Janda itu diserangin,” kata pengamat medsos itu.

Terlepas pro kontra yang terjadi terkait dengan isu rasisme Abu Janda, Fahmi menilai mayoritas postingan yang dicuit di Twitter merupakan natural. Artinya, percakapan yang berlangsung didominasi oleh cuitan manusia.

Data Drone Emprit mengklasifikasikan cuitan soal Abu Janda dari 21-30 Januari dalam lima kategori skor dari 0-5. Semakin kecil skornya, semakin menunjukkan bahwa itu adalah percakapan manusia. Sedangkan, skor tertinggi menunjukkan karakteristik cuitan oleh bot.

Dalam percakapan soal Abu Janda pada grafik di atas terlihat, postingan Twitter didominasi oleh kategorisasi skor bot 0-1 berjumlah 36.398. Sedangkan skor dengan range 4-5 hanya 3.108.”Percakapan yang sifatnya oleh robot itu yang grafiknya yang tengah (coklat-oranye) sama yang kanan (merah). Kalau (soal Abu Janda) ini kan (banyak) yang sebelah kiri yang warna hijau. Hijau itu manusia, merah itu bot, tengahnya itu cyborg,” terang Fahmi.

Setelah dihitung, rincian skor bot untuk percakapan di Twitter soal Abu Janda berada di angka 1,98. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas percakapan di topik tersebut tidak didominasi oleh akun-akun bot.”Ya arahnya kan skor 1-2 percakapan itu masih natural. Artinya mayoritas percakapannya natural,” kata dia.Dalam analisis ini, Fahmi menggunakan machine learning sebagai alat bantu menentukan mana akun bot dalam sebuah percakapan.

Ada ribuan indikator yang digunakan untuk menilai apakah sebuah akun memiliki karakteristik bot.”Kita enggak bisa bilang itu robot betulan, tapi si machine learning mendeteksi karakter dia perilakunya seperti robot. Misalnya Anda enggak pernah ngecuit, pernahnya ngeretwit saja, itu sering banget, itu dianggap kayak robot,” jelasnya.Selain indikator tadi, penentuan akun bot ini di antaranya juga dilihat dari jumlah follower palsu, isi cuitan yang cenderung copy-paste, hingga pola postingan berdasarkan waktu yang begitu teratur.

“Jadi banyak scoringnya, ada itu akun yang posting sehari hanya tiga kali di jam-jam tertentu saja. Jam 6 pagi, jam 12 siang, kemudian juga jam 6 sore. Sudah itu saja, lainnya dia enggak pernah ngeposting, ini kan temporal, secara waktu itu dia enggak manusia itu. Itu kayak robot,” kata dia.

Meski percakapan natural, porsi kecil bot dalam percakapan Abu Janda diakui Fahmi tetap ada. Menariknya, karakteristik akun bot masih ditemukan di kedua belah pihak. Apa fungsinya?”Untuk mengamplifikasi berita misalnya, untuk mengamplifikasi akun tertentu kan saking besarnya untuk naikin ada (bot). Cuma komposisinya enggak besar banget. Beda kalau kayak analisisku tentang Film Jejak Khilafah waktu itu, justru manusianya sedikit,” terangnya.Menurut Fahmi, bot ini adalah akun yang diprogram sehingga dapat mengirim banyak percakapan dan terus diulang-ulang dalam satu wacana atau isu.

Menghindari Bot dan Buzzer

Di era media sosial, keberadaan buzzer dan bot memang tidak terelakan. Fahmi melihat bahwa narasi yang dimunculkan bot atau buzzer bakal berkompetisi dengan manusia. Karenanya ia mengimbau warganet agar membagikan atau mendasarkan sumber medsos yang berasal dari ahlinya.”Kalau agama ya dari ahli agama, kalau sains ya ahli sains, kalau virus-vaksin ya ke dokter-epidemiolog, supaya internet kita isinya banyak hal yang positif yang benar gitu. Jadi kita bombardir dengan fakta, dengan data, dengan mereka yang dari ahlinya,” kata Fahmi.

Menurut pria yang pernah berkuliah di Belanda ini, buzzer bakal terus ada selama terdapat permintaan dan kebutuhan dari si pemesan. Jika tidak dilawan akan berakibat buruk bagi jagat medsos itu sendiri.”Akibatnya banyak konten-konten negatif, konten yang kontroversial itu yang mudah sekali orang ketika log ini medsos ketemunya yang kayak gitu. Itu kan bikin toxic,” ujar Fahmi.Ia menambahkan selain membagikan konten positif dan berasal dari ahlinya, perlu juga agar warganet tidak mengamplifikasi cuitan para buzzer.”Cuekin, kita share aja yang bagus-bagus. Mungkin nanti akan berkompetisi (tersaring) konten yang bagus dan negatif,” tutupnya.

Link: https://kumparan.com/kumparannews/drone-emprit-mayoritas-percakapan-medsos-soal-abu-janda-natural-bukan-bot-1v5sMEpxmqw/full

Jakarta – 

Permadi Arya alias Abu Janda tengah jadi bahasan terkait kasus hukum yang menimpanya. Pakar media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi, membeberkan soal peta perbincangan netizen di media sosial khususnya Twitter, mengenai topik pro dan kontra Abu Janda.

Dalam postingannya beberapa waktu silam, Ismail sempat membeberkan bahwa cluster kontra Abu Janda lebih banyak alias lebih mendominasi pada tanggal 30 Januari. Akan tetapi pada hari Minggu (31/1), kondisi berbalik di mana cluster pro Abu Janda menjadi lebih banyak.

Nah, bagaimana dengan update terbaru? Untuk memetakan postingan pro dan kontra ini, Ismail dan Drone Emprit menggunakan Social Network Analysis (SNA). Seperti apa hasilnya untuk hari ini?

“Untuk tren hari ini, saya melihat seimbang antara yang pro dan kontra AJ,” papar Ismail Fahmi pada detikINET, Selasa (2/2/2021). Berikut analisis terbaru dari Drone Emprit mengenai cluster pro dan kontra Abu Janda:

Foto: Drone Emprit

“Akun-aku media online lebih dekat ke cluster kontra, artinya berita-berita banyak di-share oleh yang kontra AJ. Sementara pihak pro AJ tidak memanfaatkan berita dari media,” tambah Ismail.

Dipaparkan pula bahwa Alissa Wahid berada di tengah peta dan banyak link (mention) dari pro Abu Janda, karena banyak diserang oleh akun-akun yang pro AJ. Demikian juga yang terjadi dengan akun Susi Pudjiastuti.

Mengenai siapa saja yang mencuit soal Abu Janda, analisis BOT dari Drone Emprit hari ini menunjukkan bahwa percakapan mayoritas dilakukan oleh akun natural, meski tetap ada bot. “Saya lihat bot ada di kedua cluster,” jelas Ismail.

Foto: Drone Emprit

Mengenai tren ke depan, Ismail memprediksi topik Abu Janda akan mengalami penurunan pembahasan di media sosial, baik dari pihak pro maupun yang kontra, seperti terlihat dalam kurva berikut:

Foto: Drone Emprit

Link: https://inet.detik.com/cyberlife/d-5357857/lebih-banyak-mana-netizen-pro-atau-kontra-abu-janda

Liputan6.com, Jakarta – Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, yang sangat aktif di media sosial, menyebut hoaks dalam bentuk video lebih membahayakan daripada foto ataupun kata-kata. Terlebih, video yang memiliki durasi sangat pendek.

Ismail Fahmi mengatakan ini dalam ‘Virtual Class: Tips Menangkal Hoaks Vaksin Covid-19 di Media Sosial’, yang diadakan Liputan6.com pada Jumat (29/1/2021).

“Kalau videonya pendek, itu sangat mudah dimanipulasi. Dalam bentuk video ini bisa 25 kali lebih berbahaya dari foto atau kata-kata dari segi interaksinya,” katanya.

Salah satu video hoaks yang menjadi buah bibir adalah wawancara Najwa Shihab dengan Menteri BUMN, Erick Thohir. Video itu pun menjadi bahan hoaks vaksin covid-19 buatan China, Sinovac, berisi chip yang bisa melacak keberadaan manusia.

Video itu, dalam catatan Drone Emprit berada beberapa akun media sosial. Video yang diklaim vaksin covid-19 berisi chip dibagikan ulang hingga 759 kali dan dilihat lebih dari 20 ribu kali.

Dalam penjelasannya, Ismail Fahmi menjelaskan, video vaksin covid-19 berisi chip berasal dari luar negeri. Masuk ke Indonesia karena mendapat momentum saat Erick Thohir menjelaskan penggunaan barcode dalam acara Mata Najwa.

“Isu chip ini berasal dari luar negeri dan dapat momentum saat Erick Thohir menyebut vaksin bakal ada barcode. Dia bilang barcode, bukan chip. Lagian barcode itu ada di kemasannya,” ucap Ismail Fahmi.

Mereka yang percaya dengan hoaks vaksin berisi chip, kata Ismail Fahmi, sudah terbungkus teori konspirasi. Padahal, chip tidak mungkin berada di cairan vaksin karena ukurannya yang besar.

“Hoaks ini merupakan bungkus dari teori konspirasi. Mereka lupa kalau chip itu ukurannya besar. Hal yang dianggap kita tidak mungkin, vaksin berisi chip, bisa menjadi mungkin untuk yang percaya,” katanya mengakhiri.

Link: https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4470293/hoaks-dalam-bentuk-video-lebih-bahaya-ketimbang-foto-dan-teks

Kapolri Listyo Sigit Prabowo berencana membentuk polisi virtual yang bertugas memberi pelajaran pada masyarakat tentang beretika di media sosial, dengan melibatkan para pesohor.

Pernyataan ini seirama dengan pengaktifan polisi siber yang disebut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD akhir tahun lalu.

Dalam kenyataannya, polisi siber sudah bekerja di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Aktivis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengevaluasi kinerja polisi siber yang disebut telah mengancam kebebasan berpendapat serta mengkriminalisasi orang-orang yang mengkritisi jalannya pemerintahan.

YLBHI menyebut polisi sebaiknya fokus pada masalah kejahatan dunia maya.

Dalam pemaparan program kerja korps Bhayangkara, Listyo Sigit Prabowo yang baru saja dilantik sebagai Kapolri, mengutarakan rencananya membentuk polisi virtual. Polisi virtual ini nantinya akan bertugas mendidik warganet supaya punya etika dalam bermedia sosial.

“Tapi dengan virtual police, maka akan lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat edukasi, pembelajaran melibatkan masyarakat, melibatkan influencer yang memiliki follower cukup banyak untuk memberikan edukasi tentang bagaimana beretika, berbudaya yang baik dalam penggunaan media sosial,” kata Listyo saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR, Rabu (20/01).

Polisi virtual ini punya tugas beda dengan polisi siber. Polisi siber Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) selama ini bekerja di bawah Bareskrim Polri, bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

Pernyataan kapolri sejalan dengan wacana pemerintah “mengaktifkan polisi siber”. Hal yang diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, akhir tahun lalu dalam sebuah diskusi virtual.

Dia mengatakan, pengaktifan polisi siber menyusul banyaknya hoaks yang bermunculan dan membuat gaduh. “Saya katakan tidak begitu berbahaya, cuma merusak opini.”

“Tetapi ada orang yang mengancam ingin memotong leher polisi, akan memotong leher presiden, dan macam-macam. Kalau kita tidak aktifkan polisi siber itu, ya, akan susah juga. Kita akan terlalu liberal dan akan masuk kerusakan-kerusakan yang tidak bisa dibayangkan. Sehingga saya katakan kita akan aktifkan polisi siber. Bukan membentuk,” kata Mahfud MD.

Dengan pengaktifan ini, kata Anggota Komisi Kepolisian Indonesia, Poengky Indarti, peran polisi siber lebih ditekankan untuk memerangi kejahatan dunia maya, hoaks dan disinformasi hingga terorisme.

“Ini jadi perhatian khusus. Termasuk juga, kejahatan narkoba, terorisme, menggunakan siber. Menggunakan media sosial, dalam rekrutmen mengumpulkan uang dan sebaginya. Ini penting sekali untuk menguatkan harkamtibmas,” katanya.

Kata Poengky, dengan pengaktifan polisi siber dan pembentukan polisi virtual, maka direktorat siber di Mabes Polri akan diperkuat dengan penambahan orang.

Rentan penyalahgunaan wewenang

Pengaktifan polisi siber mendapat respons Ketua Bidang Advokasi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, M Isnur. Menurutnya, perangkat dunia maya milik kepolisian, selama ini bekerja untuk menangkapi orang-orang kritis.

“Jadi, ada semacam penggunaan kekuasaan yang berlebihan, abuse of power di situ. Harus juga lihat, siber Indonesia, sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, karena banyak orang berbeda pendapat yang mempertanyakan jalannya pemerintahan justru dikriminalisasi dengan UU ITE. Tanpa alasan yang jelas,” kata Isnur kepada BBC News Indonesia.

Sederet nama yang pernah berkasus terkait dengan dunia maya antara lain jurnalis Dandhy Dwilaksono. Dandhy ditangkap menjelang tengah malam, 26 September 2019 silam. Ia dituduh melancarkan kebencian berdasarkan SARA karena cuitan tentang peristiwa kericuhan di Wamena, Papua.

Sehari kemudian, musisi Ananda Badudu diperiksa selama berjam-jam karena dicurigai menjadi penyandang dana unjuk rasa mahasiswa. Dalam hal ini, Ananda menggalang dana dari masyarakat luas melalui platform kitabisa.com.

Tahun lalu, aktivis Ravio Patra ditangkap karena dicurigai menyiarkan berita onar atau menghasut orang untuk berbuat kekerasan dan ujaran kebencian melalui pesan WhatsApp.

Melalui cuitan di media sosial, Ravio kerap mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19, termasuk konflik kepentingan di pusaran Istana.

Pada waktu yang berbeda-beda, Dandhy, Ananda, dan Ravio dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan beberapa jam di tengah desakan netizen untuk membebaskan mereka.

Deretan nama ini masuk dalam perhatian lembaga SafeNet. Dalam satu dekade terakhir, lembaga pemerhati kebebasan berpendapat ini mencatat 333 kasus netizen yang terjerat Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dari data tersebut, sebanyak 22% atau 73 tersangkanya adalah aktivis, mahasiswa, buruh, budayawan dan jurnalis. Sebagian besar dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, kebencian, penghinaan dan pembuat keonaran.

Menurut M Isnur, kasus-kasus ini menjadi cerminan terhadap situasi saat ini.

“Harusnya polisi siber itu, UU ITE, itu lebih melindungi konsumen. Melindungi rakyat dari penipuan-penipuan, sangat banyak kekerasan berbasis gender online, banyak penipuan, harusnya itu yang ditindak,” katanya.

Berkicau di arena abu-abu

Analis Media Sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengakui media sosial adalah arena abu-abu, hal yang membuat siapa pun mudah bisa dijerat UU ITE.

Sejauh ini, kata dia, polisi siber sudah bekerja, dan netizen yang dijerat hukum bervariasi. “Yang banyak dikhawatirkan, ketidakadilan, hanya dari satu pihak. Definisi yang ditangkap ini yang antipemerintah. Ini yang berbahaya, kalau tendensi itu yang terjadi,” katanya.

Ismail mengamati sejak Pilpres 2014 lalu sampai sekarang, kelompok netizen di media sosial terpolarisasi: mereka yang mendukung kebijakan pemerintah dan sebagian kerap mempertanyakan kebijakan pemerintah.

Kata dia, perlu aturan main yang jelas khususnya terkait opini-opini yang disampaikan oleh netizen. Sejauh ini, kata dia, tak ada standar yang jelas tentang bagaimana semestinya masyarakat berpendapat, sehingga berisiko terjerat pidana melalui UU ITE.

“Kalau contoh itu nggak ada, literasinya nggak ada, batasannya nggak ada. Jadi subjektif menduga-duga. Publik akhirnya bermain di arena yang nggak jelas,” kata Ismail.

Kalau pun aturan main di media sosial ini dirumuskan, tak bisa serta merta diterapkan, karena harus dapat masukan dari netizen. “Jadi ini bisa dikritisi. Kenapa nggak boleh misalnya,” katanya.

Aturan main medsos diserahkan ke ahlinya

Sementara itu, peneliti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Aribowo Sasmito, mengatakan aturan main media sosial tak bisa dimonopoli pihak berwenang. Sebab, kata dia, akan mudah “dipelintir ke arah politik”.

Dalam hal menyatakan sesuatu, kata Aribowo, batasannya justru perlu ditentukan dari para ahli. Para ahli ini bisa dipercaya menentukan batasan-batasan dalam media sosial, misalnya ujaran kebencian.

“Kalau melihat dari praktis yang sudah berjalan, menggunakan advisor report itu cukup bagus. Karena yang di dalam advisor report itu tidak hanya dari satu disiplin ilmu saja, jadi isinya orang-orang yang cukup senior yang masing-masing mereka punya cara pandang tersendiri,” kata Aribowo.

Bagaimana pun survei menunjukkan, mayoritas mengamini sekarang warga makin takut menyatakan pendapat. Lembaga survei Indikator Indonesia menyebutkan hampir 80% responden menyatakan warga saat ini makin takut untuk menyatakan pendapat.

Survei ini dilakukan di bulan-bulan saat ramai unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Sejumlah demonstrasi di pelbagai wilayah berakhir ricuh dan ribuan orang ditangkap.

Menurut jurnalis, Dandy Dwi Laksono, keberadaan polisi siber yang makin diperkuat dan polisi virtual, akan menciptakan efek psikologis tersendiri bagi netizen di dunia maya.

“Pada akhirnya, polisi siber, ya lebih kepada efek psikologis. Kita sedang diawasi, kita sedang ada di rumah kaca. Dan itu memang, akan banyak membatasi orang. Jadi ekspresinya tidak bisa lepas,” kata Dhandy.

Dandhy juga merespons tugas polisi virtual untuk mendidik netizen beretika dalam bermedia sosial.

Menurutnya, masalah etika bermedia sosial sebaiknya diserahkan kepada publik. Hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan pendidikan melalui media massa, agar masyarakat melek terhadap tindak kejahatan di dunia maya. “Jauh lebih baik mendirikan literasi, tentunya melalui media massa,” katanya.

Link: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55792274

JAKARTA-Suara Muhammadiyah, Pro dan kontra menyelimuti program vaksinasi yang digulirkan pemerintah sebagai salah satu upaya menyelesaikan masalah pandemi Covid-19. Meski MUI (Majelis Ulma Indonesia) telah mengeluarkan fatwa halal dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) juga menyatakan aman, namun teryata tidak sedikit orang yang menolak Sinovac. Narasi penolakan tersebut terdengar nyaring di medsos. Tidak hanya oleh oknum di dalam negeri, penolakan tersebut juga dikautkan dengan berbagai pendapat oknum dari luar negeri. Karena literasi yang liar tersebut, sebagian masyarakat mulai ragu terhadap program vaksinasi pemerintah ini. “Disinilah peran penting media, yaitu harus mempromosikan vaksinasi,” ucap Dadang Kahmad Ketua PP Muhammadiyah pada acara taklshow tv-Mu, Jum’at (15/1/21).

Dadang menekankan, mestinya persoalan vaksin ini sudah selesai kalau semua ikut dengan pemegang otoritas sebagaimana sikap Muhammadiyah. dalam hal memberikan cap halal adalah otoritas MUI, sedang dalam hal kemanan dan uji kelayakan adalah otiritas BPOM. “Karena Muhammadiyah tidak punya otoritas dalam hal itu, maka Muhammadiyah ikut serta mendukung keputusan yang ada.” terangnya.

Kalaupun ada pendapat lain, Dadang mengingatkan, pendapat tersebut atau penelokan itu bukan berasal dari lembaga atau instansi resmi pemegang otoritas. itu adalah ekspresi individu yang tidak layak diikuti sebab tidak memiliki kewenangan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Hal serupa juga disampaikan dr Ahmad Muttaqin ‘Alim Wakil Ketua MCCC PP Muhammadiyah. Ia mengaku menyayangkan isu-isu penolakan vaksin yang masif di berbagai media, terutama medos. Sebab penolakan vaksin yang ada, menurutnya, karena informasi yang diterima masyarkat tentang vaksin tidak menyeluruh, parsial-parsial. Tugas media adalah menyampaikan informasi selengkap-lekapnya sehingga benar-benar mengedukasi masyarakat.

Selain itu, dr ‘Alim melanjutkan, dalam masa yang serba susah karena adanya pandemi seperti sekarang ini, mestinya semua menyamakan gerak sekaligus bergerak bersama-sama. Bukan sebaliknya saling memperlihatkan perbedaan pandangan secara vulgar. Mestinya semua tampil sebagai penggerak, termasuk media juga harus menjadi penggerak vaksinasi.

Memang benar bahwa dengan adanya vaksin tidak lantas pandemi selesai, karena Muhammadiyah mengatakan bahwa vaksi adalah bagian dari upaya untuk menyelesaiakan persoalan pandemi ini. Dan dalam peryataan resminya, Muhammadiyah juga tetap menyerukan agar masyarakat tetap menegakkan prokes (protokol kesehatan) walau sudah mendapat vaksin.

Menurut Ismail Fahmi dari Drone Emprit, persoalan pro dan kontra vaksin semakin meruncing karena dikaitkan dengan beberapa isu, diantara isu tengtang bisnis global, seperti vaksin itu erat kaitanya dengan pemasangan chips, vaksin dapat merubah DNA, virus dan anti virus buatan China, dll. “Untuk sementara, mereka yang pro vaksin jumlahnya masih tinggi, tapi tidak menuntut kemungkinan, jika isu yang berlsiweran itu terus berkembang dikonsumsi masif oleh masyarakat, bisa jadi yang kontra lebih besar dari pada yang pro,” jelas Fahmi.

“Maka sekali lagi, disinilah peran dan pentingnya media,” imbuhnya. (gsh).

Link: https://www.suaramuhammadiyah.id/2021/01/15/media-harus-promosikan-vaksin/

Jakarta, CNN Indonesia — 

Langkah Presiden Jokowi mengajak artis atau influencer seperti Raffi Ahmad untuk ikut divaksin rentan berujung gimik tanpa ada tindak lanjut konkret.

Raffi Ahmad tak sampai 24 jam mendapat sorotan netizen karena kedapatan kumpul/ hang out bersama artis lainnya usai  divaksin covid bersama Jokowi. Raffi dicap mengecewakan karena keterlaluan dan tidak menghargai keistimewaan yang ia dapatkan dari Istana.

Istana pun akhirnya menegur Raffi. “Sudah diingatkan kembali oleh tim komunikasi covid-19 untuk tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak,” ujar Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada CNNIndonesia.com.

Yup, saya berhasil terlihat tolol. But it’s really not about me. Tindakan Raffi menurut saya keterlaluan & tidak menghargai keistimewaan yang ia dapatkan. https://t.co/fWm93zrUwh

— Ernest Prakasa (@ernestprakasa) January 13, 2021

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menyatakan upaya lanjutan yang dibutuhkan saat ini adalah langkah edukasi yang konkret sehingga usaha pemerintah tak sia-sia. Hermawan menyarankan pemerintah mempertimbangkan masak segmentasi followers atau pengikut para influencer di media sosial mereka masing-masing.

“Memang kehadiran artis seperti Raffi Ahmad dan lain-lain memang ini pencitraan, gimik untuk kalangan tertentu ya. Usaha ini bisa positif dan negatif, bila ingin membuahkan hasil mereka harus concern untuk edukasi,” kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (13/1).

Presiden Joko Widodo menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona (Covid-19) Sinovac, Rabu (13/1). Proses penyuntikan vaksin bakal dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto: Muchlis – Biro Setpres

Meski mengapresiasi, Hermawan menilai upaya itu terkesan sia-sia bila tidak ada kelanjutan edukasi kepada masyarakat oleh tokoh-tokoh atau influencer yang dipilih tersebut. Alih-alih menggaet influencer, Hermawan menilai perwakilan organisasi kesehatan dan organisasi masyarakat menurutnya telah cukup bila dimaksimalkan dengan matang.

“Ya seharusnya yang lebih penting adalah melihat pakar kesehatan yang diikutsertakan, ahli kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat lebih percaya karena mereka concern di dunia medis,” jelasnya.

Analis Media Sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi pun mengapresiasi langkah pemerintah menggandeng influencer, namun tetap mengingatkan ada upaya yang mesti dilakukan terhadap para influencer tersebut pascavaksinasi.

Merangkul, bukan memukul.

Tak semua orang 100% perfect dalam prokes. Kalau cakupan dan penerimaan vaksinasi ingin luas, maka kita tdk bisa hanya fokus pada yg perfect sj.

Sebaliknya, harus merangkul semua kalangan. Termasuk Raffi Ahmad yg besar influencenya.

Data berbicara: pic.twitter.com/yZsqPUw03G

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) January 13, 2021

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menilai kehadiran influencer seperti Raffi Ahmad bisa memberikan dampak positif hanya bila segmentasi pengikut Raffi Ahmad memang pas, salah satunya seperti usia dan latar belakang followers yang sesuai dengan prasyarat vaksinasi 18-59 tahun.

Terlebih bila influencer tersebut mampu memberikan edukasi yang substantif secara berkala kepada followersnya. Namun bila sebaliknya, maka upaya pemerintah kali ini hanyalah modal gimik yang tidak akan memberikan pengaruh besar di masyarakat, melainkan hanya dikenang sebagai sebuah momen seremonial semata.

“Sejak awal saya melihat kita ini lebih banyak seremonial, jadi untuk hal-hal substansial kita lupakan. Oke, bila mengundang influencer, tapi harus dipastikan followers mereka memang real dan sesuai target atau segmentasi vaksinasi itu sendiri, ya seharusnya jangan influencer yang agak ‘alay’ ya,” kata Masdaline kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/1).

CNNIndonesia.com telah menghubungi manajer Raffi, Prio, untuk mengonfirmasi peristiwa Raffi Ahmad nongkrong usai disuntik vaksin bersama Jokowi. hingga berita ini diturunkan, redaksi belum mendapatkan jawaban.

Link: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210114071547-20-593474/blunder-istana-gandeng-raffi-ahmad-jadi-influencer-vaksin

Jakarta, CNN Indonesia — 

Pencurian data pribadi kerap terjadi di era digitalisasi saat ini. Maraknya kasus pencurian data pribadi praktis sangat meresahkan sebagian masyarakat, terutama ketika data pribadi disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab.

Contohnya praktek pencurian data pribadi milik pengguna aplikasi yang biasa dikenal dengan scam dan phising.

Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengatakan sejumlah masyarakat tidak paham dengan potensi kejahatan akibat kebocoran data pribadi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, hingga alamat. Karena itu perlu adanya edukasi lebih luas untuk menghindari kasus scam dan phising.

“Orang Indonesia cenderung tidak paham dengan bahaya dari data pribadi yang menyebar. Jadi kalau tersebar, mereka biasa saja,” ujar Ismail saat dihubungi CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Ancaman scam dan phising ini mungkin terjadi, lantaran data pengguna yang bocor berupa akun email dan nomor telepon pengguna. Sehingga data itu berpotensi dimanfaatkan untuk mengirimkan pesan penipuan.

Lihat juga: Warga Diminta Waspada Pasang Password Aplikasi PeduliLindungi

Scam adalah tindakan penipuan dengan berusaha meyakinkan pengguna, misal memberitahu pengguna jika mereka memenangkan hadiah tertentu yang didapat jika memberikan sejumlah uang.

Sementara phising adalah teknik penipuan yang memancing pengguna, misal untuk memberikan data pribadi mereka tanpa mereka sadari dengan mengarahkan mereka ke situs palsu.

Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya juga menyatakan dirinya khawatir jika pengguna terpancing dengan phising, pengguna akan dipancing untuk masuk ke situs yang sudah kita miliki akunnya namun mereka meminta kita untuk mengisi ulang datanya. Kondisi ini bisa dimanfaatkan peretas untuk mendapatkan data-data penting seperti password akun pengguna.

“Kalau tidak salah ingat setiap kali login dari IP/ perangkat baru (pengguna) akan diminta OTP. Maka harusnya cukup aman meskipun ada kemungkinan eksploitasi SCAM dan phising, ” ujar Alfons (2/5).

Berikut sejumlah risiko kejahatan siber yang kemungkinan bisa terjadi dengan memanfaatkan data-data yang diambil:

1. Bongkar kata kunci

Alfons mengatakan data tanggal lahir dan email yang bocor juga bisa jadi modal peretas untuk mengambil alih akun.

Sebab tanggal lahir sering digunakan sebagai kata sandi. Oleh karena itu, Alfons menyarankan agar jangan menggunakan tanggal lahir sebagai kata sandi.

Selain itu, ia menyarankan agar mengaktifkan sistem pengamanan two factor authentication (TFA) dengan menggunakan one time password (OTP) melalui SMS hingga USSD. TFA melibatkan pihak ketiga yaitu operator untuk mengirimkan OTP yang digunakan untuk otorisasi transaksi.

2. Bikin akun pinjaman online diam-diam

Tak hanya itu, penjahat juga bisa mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online dengan bermodalkan data-data yang sudah bocor. Pertama-tama peretas harus mampu mengumpulkan data KTP dari data-data yang telah bocor.

Kemudian peretas bisa mengajukan pinjaman untuk menarik sejumlah uang dari aplikasi pinjaman online yang kurang baik sistem pemeriksaannya.

Pada akhirnya korban yang paling dirugikan, karena datanya berpotensi disebar ke sejumlah orang dan web dengan status orang tersebut terlibat hutang.

3. Profiling untuk target politik atau iklan di media sosial

Ismail mengatakan data-data personal yang diambil bisa dipakai untuk rekayasa sosial hingga profiling (membuat profil pengguna). Di sisi lain Pratama mengatakan apabila 91 juta akun tersebut diproses, maka big data itu bisa dianalisa yang bermanfaat untuk profiling penduduk.

Misalnya berdasarkan umur dan demografi penduduk berdasarkan lokasi, hobi, hingga jenis kelamin. Big data tersebut bisa digunakan untuk sosialisasi politik maupun target iklan di media sosial.

Hal ini serupa dengan yang dilakukan Cambridge Analytica dengan data pengguna Facebook. Perusahaan itu menggunakan profiling warga AS untuk menargetkan artikel tertentu kepada pengguna. Artikel ini berisi penggiringan opini agar warga pada akhirnya mendukung calon Presiden Donald Trump saat itu.

Lihat juga: Serangan Siber 2020: Data Pasien Covid-19 RI Hingga KPU

4. Bobol layanan lain

Pakar keamanan siber dari CISSRec, Pratama Persadha mengingatkan data nomor telepon dan sebagainya itu bisa digunakan untuk membobol akun media sosial atau layanan lain. Sebagai contoh untuk membobol layanan pembayaran digital seperti Gopay atau Ovo.

Pratama mengatakan caranya cukup mudah, pelaku tinggal login dengan nomor telepon dan meminta kode one time password (OTP).

Selanjutnya pelaku bisa menelepon korban dan mengaku sebagai pihak Tokopedia maupun platform lain yang digunakan korban untuk meminta kode OTP itu.

“Cara ini sering berhasil untuk mengambil alih akun GoPay para korban, cukup dengan mengetahui nomor seluler yang terdaftar,” kata Pratama.

5. Telemarketing

Data nomor telepon bisa diperjualbelikan untuk kepentingan telemarketing. Maka tak heran jika seseorang mendapat panggilan telepon dan ditawarkan sebuah jasa atau produk.

Anehnya, penelpon sudah mengetahui nama lengkap Anda meski tak pernah berafiliasi dengan perusahaan tersebut sama sekali.

Selain itu, SMS spam berbau penipuan mulai penawaran berhadiah juga cukup menjengkelkan. Kita bisa menjadi ‘korban’ telemarketing ketika data nomor ponsel sudah tersebar.(can/mik)

Link: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210108121603-185-591120/bahaya-data-pribadi-yang-dicuri/1