Jakarta –
Tersebarnya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bikin heboh publik. Apa risikonya jika sertifikat ini beredar luas di dunia maya?
Kabar terbaru, Menkes Budi Gunadi Sadikin bicara soal bocornya NIK Jokowi di sertifikat vaksinasi. Budi menegaskan saat ini Kemenkes sudah membenahi kebocoran itu dan menutup sementara data Jokowi dan beberapa pejabat lain.
“Jadi memang yang pertama kami sampaikan, bahwa tadi malam kami terinfo mengenai masalah ini. Sekarang sudah dirapihkan, sehingga data para pejabat itu ditutup,” ujar Budi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/9/2021).
Terkait dengan hal ini, pakar medsos Ismail Fahmi, founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia mengatakan risiko dari tersebarnya sertifikat vaksinasi adalah tersebarnya data pribadi berupa NIK dan tanggal lahir. Karena angka NIK itu unik karena gabungan kode domisili wilayah dan tanggal lahir.
Dalam kasus NIK Jokowi yang tersebar, kode NIK-nya terbaca wilayah Surakarta kota dan tentunya tanggal lahir Jokowi. Namun menurut Fahmi, data NIK itu saja tidak cukup untuk disalahgunakan orang jahat.
“Kalau dari ini saya nggak lihat masalah besar. Kalau mau daftar nomor telepon palsu kan NIK nggak cukup, harus ada KK. Untuk pinjol juga kan butuh foto selfie dan foto KTP,” kata dia.
Sertifikat vaksinasi yang tersebar di medsos, menurut Ismail baru berbahaya jika pelaku kejahatan memegang data pribadi kita yang lainnya. Data NIK jika digabung dengan data pribadi lainnya, barulah bisa disalahgunakan.
“Untuk sertifikat vaksinasi, kalau dari situ orang tahu NIK kita dari dari sumber lain tahu KK kita, barulah itu bisa berisiko,” kata Ismail.
Media Kernels Indonesia 