Jakarta, CNN Indonesia —
Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menjelaskan analisis tentang respons publik di media sosial atas Peraturan Presiden (Perpres) no 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, khususnya industri minuman keras (Miras).
Pada bidang usaha industri miras, perpres ini membatasi investasi hanya di 4 provinsi: Bali, NTT, Sulut, dan Papua. Melalui utas di Twitter, Ismail mengatakan tren dan volume pembahasan investasi minuman keras cenderung tinggi dan naik sejak 24 Februari 2021.
Pada hari berikutnya berdatangan respons dari beberapa lembaga keagamaan yaitu akun @muhammadiyah dan @MUIPusat. Keduanya memberikan pandangan yang buruk terkait investasi Miras tersebut.
“Pada tanggal 28 Feb 2021 pro-kontra antara @Dennysiregar7 dengan akun dari Papua seperti @jayapuraupdate sempat memanas terkait stigma atau pendapat bahwa di Papua dan 3 provinsi lain miras adalah budaya. Pendapat ini ditolak oleh beberapa akun warga Papua,” cuit Ismail, Selasa (2/3).
Hingga pada 1 Maret kemarin percakapan masih hangat d media daring. Pada akun @hnurwahid baru menyadari bahwa ternyata investasi ini bukan hanya terdapat di 4 provinsi saja. Namun bisa di provinsi manapun asal diusulkan gubernur.
Penolakan melalui media sosial tidak hanya datang dari akun-akun oposisi. Namun juga dari organisasi besar keagamaan seperti @muhammadiyah dan @nahdatululama.
Analisis teks dari artikel media online memperlihatkan beberapa subjek yang menulis kata ‘Menolak’ terkait ‘investasi miras’. Menurut Ismail ada Partai Keadilan Sosial (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PBNU, MUI, Majelis Rakyat Papua dan masih banyak lagi.
Ismail menilai tren berita online masih terus naik dari tanggal 24 Februari hingga 1 Maret 2021. Hal ini bermula saat kemunculan dibukanya izin investasi pabrik minuman keras di Indonesia.
“Tren topik pemberitaan dari waktu ke waktu didominasi oleh berita penolakan atas kebijakan investasi miras ini,” kata Ismail.
Berdasarkan Social Network Analysis (SNA) yang ditelusuri Ismail, Hingga 1 Maret 2021, peta percakapan di Twitter masih didominasi satu cluster besar yang kontra terhadap investasi miras.
Tampak bergabung beberapa akun dari @muhammadiyah, @nahdlatululama, @PKSejahtera, @cholilnafis (MUI), @jayapuraupdate serta akun oposisi lainya.
Sedangkan kata dia akun-akun yang menunjukkan dukungan terhadap investasi miras ini sangat sedikit, membentuk cluster yang sangat kecil. Tampak beberapa akun influencer spt @Dennysiregar7, @FerdinandHaean3, @pengarang_sajak.
Lebih lanjut ia menjelaskan SNA yang disertai tagar Investasi Miras memperhatikan beberapa akun mengangkat tagar #PapuaTolakInvestasiMiras oleh akun @jayaupdate, #TolakInvestasiMiras oleh @PKSejahtera dan sebagian lainya dengan tagar #TolakLegalisasiMiras.
Namun kata Ismail, hingga 1 Maret belum ada kampanye atau tagar dari klaster yang mendukung kebijakan investasi miras. Ia memprediksi beberapa hari kedepan akan ada kampanye dari klaster pendukung.
Ismail juga membeberkan wilayah yang ramai memperbincangkan topik investasi miras di seluruh Indonesia. Menurutnya, Pusat percakapan masih berada di DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Banten, dan ada pula dari warga Papua.
Ia menyimpulkan Bidang Usaha Penanaman Modal, khususnya bagian Industri Miras mendapat respon negatif & penolakan yang sangat besar dari publik. Penyebutan “budaya” dan “kearifan setempat” dalam perpres telah menimbulkan stigma seolah miras adalah budaya setempat.
“Isu investasi miras ini bisa menjadi case study, apakah suara dari ormas besar @muhammadiyah, @nahdlatululama, @MUIPusat, partai, oposisi, dan warga bisa didengar dan mengubah kebijakan, tanpa harus demo turun ke jalan,” tutup Ismail.
Media Kernels Indonesia 