Data Tren: Papua, West Papua, vs #Tagar. FOTO/Drone Empirit
Data Tren: Papua, West Papua, vs #Tagar. FOTO/Drone Empirit

tirto.id – Pelambatan (throttling) dan pemblokiran jaringan internet di Papua dan Papua Barat tak berpengaruh terhadap tren pembicaraan terkait Papua di media sosial.

Hal itu disampaikan Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit–mesin untuk menganalisis media sosial. Dalam melakukan analisanya, Ismail menggunakan media sosial Twitter untuk mengamati narasi-narasi yang berkembang setelah kerusuhan di Papua.

Fahmi mengatakan kata kunci “West Papua” ramai diperbincangan di dunia internasional. Bahkan, kata dia, tren pembicaraan soal Papua meningkat setelah ada pelambatan dan disusul pemblokiran internet di sana.

“West Papua trennya tetap tinggi, abis diblokir makin tinggi karena mereka tidak di Papua,” jelas Ismail kepada reporter Tirto, Senin (26/8/2019).

Ismail menuturkan, percakapan tentang West Papua kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Namun, pengguna asalnya yang tertinggi berasal dari Jakarta, kemudian disusul Berlin, London, Sydney, Melbourne, dan New York.

“Dari Jayapura sedikit,” kata dia.

Menurut Ismail, perbincangan mengenai West Papua berasal dari orang-orang yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Papua. Beberapa di antaranya akun Twitter @VeronicaKoman, @FreeWestPapua, @PurePapua serta media @AJEnglish.

“Kelihatan di-most retweet, mereka memanfaatkan pemblokiran internet ini sebagai salah satu cara untuk memojokkan pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Beberapa tagar yang digunakan dalam narasi West Papua yakni freewestpapua, letwestpapuavote, westpapuagenocide, PelukPapua, dan WeLovePapua. “Hastags merupakan cara mudah dan efektif menyampaikan poin narasi di media sosial,” jelasnya.

Tak Ada Kontra Narasi

Menurut Ismail, narasi tentang West Papua di media sosial muncul tanpa ada kontra narasi, termasuk dari pemerintah. Ia mengatakan warganet di Indonesia malah sibuk dengan pro-kontra soal Banser, FPI dan khilafah.

“Enggak ada narasi [yang melawan] sama sekali [dari pemerintah]. Full dari luar tanpa ada kontra narasi, sementara isu di dalam negeri malah belok ke perseturuan Banser dengan khilafah,” kata dia.

Ismail tak melihat lembaga-lembaga pemerintah seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bahkan Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan kontra narasi terhadap isu tersebut.

“Pemerintah tak hadir atau belum hadir dalam narasi [Papua] ini,” ujarnya.

Ismail menilai pemblokiran akses internet justru berdampak negatif bagi pemerintah. Ia mengatakan kebijakan itu justru membuat masyarakat Papua semakin tidak suka terhadap pemerintah. Ia mengatakan hal itu bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang pro terhadap kemerdekaan Papua.

“Narasi harus dibalas dengan narasi. Kalau tak gitu, ya, propaganda internasional jalan terus,” ungkapnya.

Respons Pemerintah

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara tak mau ambil pusing dengan dampak pelambatan maupun pemblokiran internet di Papua. Ia menyerahkan sepenuhnya risiko tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Ya. pasti teman-teman penegak hukum lebih mengerti,” kata Rudiantara saat ditemui di kantor Kominfo, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Rudiantara tidak menjawab spesifik kapan pemblokiran internet di Papua akan dicabut. Ia mengatakan Kominfo masih menunggu hasil koordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

“Saya harus bicarakan dengan stakeholder dari sektor penegak hukum. Mudah-mudahan bisa cepat, saya inginnya juga cepat,” imbuhnya.

Saat akses internet melambat, warga Papua memang masih bisa berkomunikasi dengan lancar via WiFi Indihome, yang dimiliki oleh jaringan PT Telkom. Namun, jaringan Indihome di sebagian wilayah di Papua resmi diblokir sejak Minggu, 25 Agustus 2019, pukul 4 sore waktu setempat.

Menurut Emanuel Gobay, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, yang dikontak via telepon oleh jurnalis Tirto, beberapa daerah yang diblokir internetnya di Papua di antaranya di Kabupaten dan Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Manokwari, Biak, Nabire, Wamena, Kota dan Kabupaten Sorong, serta kemungkinan di kawasan pegunungan tengah Papua.

Seorang narasumber lain yang berkantor di Sentani berkata kepada Tirto bahwa jaringan internet di “semua kafe dan hotel” dari layanan WiFi Telkom mati. Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan menarik lainnya Bayu Septianto

Link: https://tirto.id/eg3X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s